RENCANA KERJA Organisasi Perangkat Daerah DINAS PERKEBUNAN ...disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/RENJA/RENJA 2017.pdf · Organisasi Perangkat Daerah DINAS PERKEBUNAN

DINAS PERKEBUNAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Surapati No. 67 Bandung

2016

RENCANA KERJA

Organisasi Perangkat Daerah

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2017 ini adalah dokumen rencana operasional tahunan pembangunan sub

sektor perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang merupakan fase ketiga dari

penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013–2018; sekaligus merupakan turunan dari dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018. Untuk selanjutnya dokumen Renja ini akan menjadi acuan

pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan

pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat selama Tahun 2017.

Renja Tahun 2017 ini memuat substansi pokok tentang evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu (2014-2015), review terhadap

rancangan awal RKPD Tahun 2017, penelaahan usulan program/kegiatan

masyarakat, serta memuat rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2017.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan

pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat akan menjadi lebih

berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak kepada

peningkatan kesejahteraan masyarakat perkebunan Jawa Barat secara

berkesinambungan.

Bandung, Juni 2017

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT,

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc.

Pembina Utama Muda NIP. 19580516 198603 1 003

ii

DAFTAR ISI

Hlm

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR LAMPIRAN iv BAB I PENDAHULUAN I-1 1.1. Latar Belakang I-1 1.2. Landasan Hukum I-7 1.3. Maksud dan Tujuan I-11 1.4. Ruang Lingkup Penyusunan Renja I-12 1.4.1. Asumsi dasar. I-12 1.4.2. Pendekatan Penyusunan Renja I-13 1.4.3. Proses Penyusunan Renja I-14 1.4.4. Prinsip Penyusunan Renja I-16 1.5. Sistematika Penulisan I-17

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

TAHUN LALU II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

II-1

2.1.1. Indikator Capaian Kinerja II-1 2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

(Tahun 2015) II-16

2.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2016)

II-32

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD II-43 2.2.1. Capaian Kinerja dan Faktor-faktor

penyebabnya II-43

2.2.2. Implikasi atas pencapaian target kinerja II-44 2.3 Telaahan terhadap perkembangan kedepan II-49 2.3.1. Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD II-49

2.3.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

II-50

2.3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional II-94 2.3.4. Telaahan Terhadap Usulan Program Dan

Kegiatan Kabupaten/Kota II-106

2.3.5. Telaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

II-111

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 III-1 3.1. Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 III-1 3.2. Target Kinerja III-2 3.3. Program/Kegiatan dan Indikatif Pendanaan III-3

iii

BAB IV PENUTUP IV-1 4.1. Kesimpulan IV-1 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan IV-1 4.3. Rekomendasi IV-2 LAMPIRAN-LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Hlm

Tabel – 1.1 : Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian NTUP Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2009-2015

I-5

Tabel – 2.1 : Indikator Kinerja Strategis Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018

II-3

Tabel – 2.2 : Indikator Kinerja Program (Outcome) Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018

II-4

Tabel – 2.3 : Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018

II-7

Tabel – 2.4 : Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

II-13

Tabel – 2.5 : Rincian Dukungan APBD dan APBN untuk Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013-2015

II-21

Tabel – 2.6 : Realisasi Fisik Keuangan APBD dan APBN dalam Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013-2015

II-22

Tabel – 2.7 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

II-24

Tabel – 2.8 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat s/d Tahun 2015

II-25

Tabel – 2.9 : Program/Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2015

II-32

Tabel – 2.10 : Target Kinerja Tahun 2015 II-34

Tabel – 2.11 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat s/d Tahun 2016

II-36

Tabel – 2.12 : Isu Strategis Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat dan Respon terhadap Isu Strategis

II-36

Tabel – 2.13 : Struktur Indikator Kinerja Misi 2 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

II-50

Tabel – 2.14 : Struktur Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perkebunan Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan RKPD 2017

II-51

Tabel – 2.15 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

II-53

Tabel – 2.16 : Rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2017 hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat

II-64

Tabel – 2.17 : Kajian Usulan Program dan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

II-107

v

Tabel – 2.18 : Kajian Usulan Program dan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat dari Masyarakat Tahun 2017

II-112

Tabel – 2.19 : Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, Pra Musrenbang Provinsi dan Forum OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

II-116

Tabel – 2.20 : Penggabungan Prioritas Kabupaten/kota dengan Rancangan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

II-119

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Bab I - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian “Perkebunan” sesuai dengan Undang-undang Nomor 39

Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor

308), adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen,

pengolahan, dan pemasaran, terkait tanaman perkebunan.

Ruang lingkup aktivitas perkebunan sebagaimana tersirat didalam

definisi “Perkebunan” tersebut diatas, pada kenyataannya sejauh ini sudah

menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat Jawa Barat sejak jaman

kolonial hingga sekarang, dimana sekitar satu abad yang lalu masyarakat Jawa

Barat sudah sangat akrab dengan berbagai aktivitas perkebunan dari hulu ke

hilir, baik yang menyangkut aspek pembenihan, aspek pengelolaan budidaya

hingga ke aspek pengolahan dan pemasaran produknya. Sehingga tidaklah

mengherankan apabila sampai saat ini masih banyak penduduk Jawa Barat

yang bermata-pencaharian di perkebunan, termasuk juga masih cukup

banyaknya lahan-lahan perkebunan di berbagai wilayah Jawa Barat, seperti

perkebunan Teh, Kopi, Karet, Tebu, Kelapa, Cengkeh, Kakao, Tembakau, dlsb.,

baik yang pernah dibangun pada jaman kolonial Belanda maupun yang

dikembangkan oleh masyarakat Jawa Barat sendiri pada masa kemerdekaan

Republik Indonesia hingga sekarang.

Masyarakat perkebunan Jawa Barat pernah mengalami masa keemasan

dari hasil usaha perkebunannya, dimana produk-produk perkebunan yang

dihasilkan di tanah priangan seperti Teh, Kopi dan Kina menjadi andalan produk

unggulan dari wilayah Hindia Belanda, bahkan pada masa keemasan tersebut

kehidupan masyarakat perkebunan Jawa Barat sangat maju dan dikenal hingga

daratan Erofah dengan sebutan “Preanger Plenters”. Namun demikian sejalan

dengan perkembangan jaman maka kondisi eksistensi sub sektor perkebunan

tersebut mulai bersaing dengan berbagai sektor lainnya, terutama dengan


Bab I - 2 -

sektor industri manufaktur dan perdagangan, yang dampaknya terus

mengalihkan minat masyarakat dari sektor perkebunan ke sektor lainnya diluar

perkebunan.

Eksistensi sub sektor perkebunan Jawa Barat sebagai salah satu

penyumbang pendapatan daerah maupun nasional dari sejak jaman dahulu kala

hingga sekarang perlu terus dijaga dan dikembangkan keberadaannya,

mengingat pada sub sektor perkebunan ini sangat banyak pihak yang

menggantungkan kehidupan perekonomiannya, seperti para pekerja

perkebunan, para pemilik usaha perkebunan (rakyat, swasta, BUMN), pihak

pengelola industri pengolahan hasil perkebunan, para distributor dan pedagang

hasil perkebunan, hingga ke industri turunannya di bagian hilir yang sangat

banyak.

Sampai sejauh ini keberadaan Usaha Perkebunan harus diakui sebagai

sub sektor yang mempunyai peran strategis, baik dalam pembangunan

ekonomi secara nasional maupun dalam menjawab isu-isu global, antara lain

berperan dalam penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber

devisa, pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sub sektor perkebunan merupakan basis ekonomi kerakyatan yang

harus menjadi agenda utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan

menjadi andalan dalam pembangunan perekonomian Nasional maupun

Daerah, mengingat ruang lingkup pembangunan sub sektor perkebunan

tersebut memiliki mata rantai yang cukup luas didalam mewarnai kehidupan

sosial ekonomi masyarakat, baik dalam aspek Sub Sistem Hulu, On Farm

maupun sub sistem Hilir. Perkembangan Sub Sektor Perkebunan telah memiliki

sejarah panjang dan dikenal luas dalam perkembangan kehidupan masyarakat

di berbagai pelosok tanah air, khususnya di Jawa Barat.

Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan, pada

hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun,

dengan prinsip dasar peningkatan kemampuan secara mandiri dalam mencapai

kesejahteraannya, antara lain melalui upaya-upaya peningkatan daya saing,

peningkatan produktivitas, efisiensi serta penguasaan pasar secara

berkesinambungan.


Bab I - 3 -

Luas total Provinsi Jawa Barat adalah 3.710.061,32 Ha, sementara

luas areal perkebunan berdasarkan Data Statistik Perkebunan Jawa Barat

tahun 2015 (Angka Tetap) adalah seluas 488.167 Ha atau sekitar 13,15% dari

luas Jawa Barat. Menurut jenis pengusahaannya luas lahan perkebunan

tersebut terbagi dalam status Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 364.685 Ha

(74,70%), Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 68.850 Ha (14,10%) dan

Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 54.633 Ha (11,19%)

Perkembangan sumber daya lahan perkebunan selama 5 tahun terakhir

(Tahun 2013-2015) mengalami penurunan sebesar -6.723 Ha atau sekitar -

0,181%. Penyusutan lahan perkebunan tersebut disebabkan oleh adanya alih

fungsi lahan dan alih komoditas. Penyusutan lahan perkebunan Jawa Barat

pada tahun 2014 mencapai 35.599 Ha, yaitu terjadi antara lain pada lahan

perkebunan teh rakyat sebesar 10.271 Ha yang dimungkinkan oleh adanya alih

fungsi lahan dan alih komoditas dari tanaman perkebunan ke tanaman

hortikultura (sayuran dan palawija). Kejadian alih fungsi lahan dan alih

komoditas tersebut disinyalir oleh adanya beberapa faktor penyebab seperti

adanya kondisi harga jual produk perkebunan yang dianggap kurang menarik

lagi, sehingga petani lebih memilih beralih profesi dan menjual lahan kebunnya.

Penyusutan lahan perkebunan juga dimungkinkan oleh adanya kebijakan tata

ruang wilayah yang belum mengatur sepenuhnya terhadap alih fungsi lahan

dan alih komoditas, termasuk penerapan sanksinya masih dirasakan kurang.

Begitu pula dengan proses perijinan Hak Guna Usaha (HGU) yang sering

mengalami hambatan, serta banyaknya tanah terlatar yang tidak segera diatasi,

sehingga memberi peluang maraknya okupasi lahan serta fragmentasi lahan.

Perkembangan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

Selama 5 tahun terakhir 2008-2014 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,03

persen/tahun. Faktor penyebab penurunan produksi tersebut antara lain:

Sulitnya pengembangan areal baru dan sulitnya mempertahankan lahan yang

sudah ada, disamping itu belum sepenuhnya menerapkan pemanfaatan

teknologi budidaya yang baik (GAP); Penyediaan agro input untuk budidaya

terutama benih dan pupuk organik belum memenuhi unsur tepat (jumlah,


Bab I - 4 -

waktu, harga dan mutu). Selain itu juga masih adanya kondisi keterbatasan

modal usaha budidaya, serta terlalu banyak komoditas yang dikembangkan,

sehingga kurang fokus.

Ketersediaan benih unggul bermutu di lapangan sampai saat ini

kondisinya masih terbatas, diperkirakan ketersediaan benih unggul bersertifikat

di lapangan baru tersedia sekitar 10% dari total kebutuhannya. Faktor

penyebabnya antara lain adalah: Kemampuan UPTD dan Penangkar dalam

memproduksi benih unggul bersertifikat masih terbatas, penangkar benih yang

sudah memiliki TRUP (surat ijin sebagai penangkar) jumlahnya masih terbatas,

demikian halnya dengan kondisi kebun sumber produksi benih yang ada di

Jawa Barat jumlahnya juga masih terbatas, serta pemanfaatan teknologi

perbenihan tanaman perkebunan belum banyak dikuasai.

Pelayanan sertifikasi benih sudah dilakukan secara optimal, tetapi kasus

peredaran benih yang tidak bersertifikat kondisinya semakin marak (rata-rata 2-

3 kasus per tahun). Faktor penyebabnya antara lain bahwa jaringan pemasaran

benih yang belum terstruktur dengan baik sejak dari produksen benih sampai

ke konsumen. Disamping itu banyaknya pelaku perdagangan benih yang tidak

mematuhi ketentuan peredaran benih, serta kurangnya kesadaran petani dalam

memahami manfaat penggunaan benih unggul bersertifikat, dan keterbatasan

jumlah aparatur pengawasan peredaran benih.

Masalah pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan sejauh ini

masih perlu ditingkatkan lagi. Dimana luas areal yang teridentifikasi sebagai

lokasi serangan OPT perkebunan se Jawa Barat setiap tahunnya cukup luas dan

hampir stagnant, yaitu pada kisaran angka 37.500 Ha (tahun 2014 tercatat

seluas 37.545 Ha). Adapun beberapa komoditas yang sering terserang adalah:

teh, kelapa, kakao dan kopi. Faktor penyebabnya antara lain adalah: tingkat

keragaman ekosistem tanaman masih cukup tinggi; penggunaan varietas

unggul yang rentan terhadap serangan OPT belum optimal; keanekaragaman

genetik sangat besar, pola tanam kurang teratur; kurang mempertimbangkan

perkembangan iklim; adanya Inmigrasi OPT serta adanya dampak negatif dari

penggunaan pestisida.


Bab I - 5 -

Tentang Perkembangan SDM Perkebunan dan Kelembagaannya,

berdasarkan data kelompok tani (Poktan) perkebunan Jawa Barat, hingga tahun

2013 tercatat sebanyak 2.901 poktan, yaitu Poktan Kelapa (993), Poktan

Tembakau (441), Poktan Teh (414), Poktan Cengkeh (337), Poktan Kopi (267),

Poktan Karet (177), Poktan Kakao (84), Poktan Aren (50), Poktan Pala (20),

Poktan Tebu (18) dan Poktan Komoditas Lainnya (18). Dari 2.901 Poktan yang

tercatat tersebut berdasarkan status kelembagaannya terdiri dari: 28% Tingkat

Lanjut, 3% Tingkat Madya, 58 % Tingkat Pemula dan 10% Lainnya. Perkiraan

total pelaku usaha perkebunan pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.471.268

KK, dan pada tahun 2014 sebanyak 1.517.495 KK.

Peningkatan NTP Perkebunan Rakyat (NTP-R) dalam kurun waktu 2009-

2014 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,72%/th. Bahkan dalam 2 tahun

terakhir NTP-R mengali penurunan hingga dibawah 100. Faktor penyebab

penurunan NTP-r tersebut antara lain adalah: Iklim perekonomian nasional dan

daerah yang belum membaik; Indeks harga yang harus dibayar petani (IB)

untuk biaya input penyediaan pupuk, obat-obatan, benih, alsintan dan upah

kerja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan indeks harga yang diterima

(IT) atau yang dapat dibelanjakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari.

Tabel: 1.1 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian NTUP

Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2009-2015

NTP Rata-Rata

Tahunan Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Rata-rata

Tahun 2009 91,27 102,01 107,73 99,55 109,71 102,054

Tahun 2010 91,79 111,04 112,24 99,37 109,88 104,864

Tahun 2011 100,29 112,76 116,63 97,74 114,02 108,288

Tahun 2012 106,38 117,15 117,41 98,26 112,50 110,394

Tahun 2013 106,92 116,58 110,52 99,70 110,17 108,778

Tahun 2014 104,08 107,51 99,75 105,98 101,02 103,668

Tahun 2015 106,73 104,67 96,19 109,60 98,84 103,206

NTUP Rata-Rata

Tahunan Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Rata-rata

Tahun 2014 107,51 112,12 104,23 110,31 106,58 108,15

Tahun 2015 112,17 111,36 103,53 116,91 107,26 110,25

Sumber: BPS Jawa Barat 2009-2016


Bab I - 6 -

Perkembangan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan Hasil,

Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasarannya. Selama kurun waktu 5 tahun

terakhir (2008-2013) perkembangan penanganan pasca panen produk

perkebunan masih didominasi oleh komoditas-komoditas strategis saja (Teh,

Kopi, Kakao, Kelapa Dalam, Karet, Cengkeh, Tebu dan Tembakau). Sedangkan

komoditas lainnya masih belum mendapat perhatian secara optimal, seperti

komoditas Akar Wangi, Aren, Nilam dan Pala. Aspek penanganan pasca panen

yang perlu menjadi prioritas adalah tentang upaya peningkatan mutu hasil

berdasarkan standar SNI.

Dari aspek Perkembangan Indikator Makro Ekonomi, PDRB sub sektor

perkebunan Jawa Barat atas dasar harga berlaku (ADHB): Tahun 2010 (Rp

7.928.725,3 Juta), Tahun 2011 (Rp 8.927.311,9 juta), Tahun 2012 (9.253.563,5

juta), Tahun 2013 (Rp 10.107.649,1 juta) dan Tahun 2014 (Rp 10.176.206,7

juta). Sedangkan atas dasar harga Konstan (ADHK): Tahun 2010 (Rp

7.928.725,3 juta), Tahun 2011 (Rp 8.217.385,9 juta), Tahun 2012 (Rp

8.560.161,6 juta), Tahun 2013 (Rp 8.844.809,9 juta) dan Tahun 2014 (Rp

8.541.102,1 juta).

Untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan,

berdasarkan Harga Berlaku (ADHB): Tahun 2008 (11,23), Tahun 2009 (13,92),

Tahun 2010 (15,84), Tahun 2011 (7,02), Tahun 2012 (4,33) dan Tahun 2013

(4,97). Berdasarkan Harga Konstan (ADHK): Tahun 2008 (9,43), Tahun 2009

(8,49), Tahun 2010 (4,26), Tahun 2011 (4,26), Tahun 2012 (4,65) dan Tahun

2013 (3,48).

Berdasarkan gambaran kondisi eksistensi sumber daya perkebunan

Jawa Barat tersebut diatas, maka upaya-upaya pengembangan pembangunan

perkebunan Jawa Barat perlu terus dijalankan setiap tahunnya, antara lain

melalui perumusan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017 ini.


Bab I - 7 -

1.2 Landasan Hukum

Acuan peraturan perundang-undangan yang melandasi proses

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2017 ini adalah

sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3) Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No 3851);

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



6) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308);

7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


Bab I - 8 -

8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;

10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5068);

12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

13) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan


14) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995

tentang Pembenihan Tanaman;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4816);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar;

18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya

Tanaman;


Bab I - 9 -

19) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014;

20) Peraturan Menteri Pertanian No.03/Kpts/HK.060/1/2005 Pedoman

Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian;

21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.1408/2006 Tentang

Pemasukan dan Pengeluaran Benih;

22) Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.1408/2006 tgl 31

agustus 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPVS/OT/GO/4/2007 tentang

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

26) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah:

27) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 83.1/Permentan/RC.110/12/2011

Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;

28) Keputusan Menteri Pertanian No.511/Kpts/ PD.310/9/2006 tanggal 22

September 2006 dan No.3399/Kpts/PD.310/10/2009 tgl 19 Oktober 2009

tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen

Horti dan Ditjen Perkebunan;

29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;


Bab I - 10 -


Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 47);

32) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Daerah Nomor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 64);

33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-

2029.


Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025;


Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;


Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan;

37) Peraturan Daerah No 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

38) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat;


Bab I - 11 -

39) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 53 Seri D);

40) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

41) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawab dan

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hubah dan Belanja

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2017 dimaksudkan sebagai rujukan pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan perkebunan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini adalah :

1) Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan perkebunan dalam

pembangunan daerah;

2) Mewujudkan perencanaan pembangunan perkebunan yang akuntabel,

partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perkebunan yang lebih

berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;

4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan

perkebunan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

6) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;


Bab I - 12 -

7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup Penyusunan Renja

Ruang lingkup penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017 ini mengacu pada beberapa hal pokok berikut ini:

1.4.1. Asumsi Dasar

Beberapa asumsi dasar yang menjadi acuan dalam proses perumusan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini,

adalah sebagai berikut:

- Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini

hakekatnya merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan

nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan

pembangunan sektoral;

- Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini mengacu

kepada: (a) rencana pembangunan nasional dan daerah; (b) rencana tata

ruang wilayah; (c) kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan

untuk Usaha Perkebunan; (d) daya dukung dan daya tampung lingkungan;

(e) kinerja pembangunan Perkebunan; (f) perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi; (g) kondisi ekonomi dan sosial budaya; (h) kondisi pasar dan

tuntutan globalisasi; serta (i) aspirasi daerah dengan tetap menjunjung

keutuhan bangsa dan negara.

- Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini

dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali

pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan di wilayah Provinsi Jawa

Barat.

- Esensi penyelenggaraan perkebunan adalah untuk: (1) meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa

negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (4)


Bab I - 13 -

meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing,

dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi

serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan pelindungan

kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan

mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung

jawab, dan lestari; serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

- Pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas: (a)

kedaulatan; (b) kemandirian; (c) kebermanfaatan; (d) keberlanjutan; (e)

keterpaduan; (f) kebersamaan; (g) keterbukaan; (h) efisiensi-berkeadilan;

kearifan lokal; dan (i) kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- Substansi yang dirumuskan dalam Renja ini mencakup: (1)

perwilayahan/kawasan perkebunan; (2) produksi dan produktivitas

tanaman perkebunan; (3) sumber daya manusia perkebunan; (4)

kelembagaan perkebunan; (5) keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; (6)

sarana dan prasarana; (7) pembiayaan; (8) investasi; serta (9) penelitian

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4.2. Pendekatan Penyusunan Renja

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat, berikut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,

bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renja Provinsi Jawa

Barat yaitu:

1) Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan

kerangka berfikir ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan,

lintas sektor, dan lintas pelaku;


Bab I - 14 -

2) Pendekatan partisifatif, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan

untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;

3) Pendekatan politik, yaitu pendekatan berdasarkan penjabaran agenda-

agenda pembangunan yang berasal dari kebijakan kepala daerah maupun

aspirasi masyarakat melalui DPRD;

4) Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom-up) yang

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah baik di

tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun di tingkat

Desa;

5) Pendekatan Kompetitif, dilaksanakan dengan metode seleksi proposal

usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa

tahapan seleksi;

6) Pendekatan Sosio-kultural, dilaksanakan dengan melalui pendekatan

budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

1.4.3. Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2017 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Membentuk Tim Penyusun Renja Dinas Perkebunan Tahun 2017, yang

melibatkan seluruh unsur personal Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

yang didukung oleh Nara Sumber yang berkompeten dibidangnya;

2) Konsolidasi tim penyusun Renja dan pembagian tugas;

3) Mengumpulkan bahan penyusunan Renja, termasuk data/informasi internal

dan eksternal yang terkait;

4) Proses penyusunan Rancangan Awal Renja, meliputi:

a) Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;

b) Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan

dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun;


Bab I - 15 -

c) Mempedomani seluruh dokumen perencanaan terkait, diantaranya:

RPJPN, RPJPD, RTRWN, RTRWP, RPJMN, RPJMD, RKP, RKPD, Renja

K/L, dan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota;

d) Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities

dan Threats) dan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang

termuat pada Rencana Stratejik;

e) Menganalisis Data/Informasi tentang kondisi dan perkembangan

potensi perkebunan Jawa Barat;

f) Memformulasikan potensi, kendala, tantangan dan rancangan

pengembangan pembangunan sub sektor perkebunan;

g) Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana stratejik

untuk dilaksanaan pada tahun rencana kerja yang disusun. Setiap

sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs dan outcomes);

h) Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;

i) Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada rencana stratejik

untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;

j) Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang

menjadi prioritas pada tahun rencana kerja yang disusun;

k) Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator

keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan

impacts);

l) Menentukan satuan setiap indikator;

m) Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator

keberhasilan kegiatan;

n) Mengkonsolidasikan seluruh konsep rumusan rencana dalam satu

kesatuan Draft Awal Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

5) Melaksanakan pembahasan Rancangan Awal Renja melalui pelaksanaan

Forum Internal Unit Kerja Lingkup Dinas Perkebunan;

6) Melaksanakan Forum OPD untuk membahas Rancangan Awal Renja Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, dengan melibatkan segenap

unsur pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan di


Bab I - 16 -

Jawa Barat dengan konsep “Jabar Masagi”, yaitu: Unsur Pemerintah Pusat

(Ditjen Perkebunan), Unsur Pemerintah Daerah (Bappeda dan OPD terkait),

Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota (Bappeda dan OPD yang membidangi

perkebunan), Unsur Akademisi (Perguruan Tinggi), Unsur Pelaku Usaha

(Kelembagaan Pekebun, Poktan/Gapoktan, Asosiasi, dlsb) serta Unsur

Lembaga Swadaya Masyarakat maupun pemerhati dunia perkebunan Jawa

Barat.

7) Melakukan proses Verifikasi Renja hasil pembahasan Forum OPD kepada

pihak Bappeda Provinsi Jawa Barat, yang dikaitkan dengan sikronisasi

substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017.

8) Finalisasi Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

1.4.4. Prinsip Penyusunan Renja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), serta Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas

Perkebunan Tahun 2015 ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1) Renja Dinas Perkebunan merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat;

2) Renja Dinas Perkebunan dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan

Dinas Perkebunan;

3) Renja Dinas Perkebunan mengintegrasikan substansi dokumen

perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RTRWP, RPJMD dan RKPD),

substansi perencanaan pembangunan nasional (RPJPN, RTRWN, RPJMN,

RKP dan Renstra K/L), serta substansi dokumen perencanaan


Bab I - 17 -

pembangunan Kab/Kota yang terkait dengan kebijakan pembangunan sub

sektor perkebunan di Jawa Barat;

4) Perencanaan pembangunan perkebunan yang dituangkan dalam Renja

Dinas Perkebunan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah

yang dimiliki, sesuai dinamika perkembangan di tingkat Kabupaten/Kota;

5) Renja Dinas Perkebunan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,

efektif, akuntable, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;

6) Renja Dinas Perkebunan dirumuskan dengan spesifik (Specific), terukur

(Measurable), dapat dilaksanakan (Achievable), memperhatikan

ketersediaan sumberdaya (Resources Availability) dan memperhatikan

fungsi waktu (Times), yang disingkat dengan SMART.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematikan penulisan Renja Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini adalah mencakup hal-hal berikut ini:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang. Menjelaskan tentang gambaran

perkembangan pembangunan perkebunan Jawa Barat dan

pentingnya sub sektor perkebunan bagi kelangsungan

pembangunan Jawa Barat, serta urgensinya terhadap

keperluan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perkebunan.

1.2. Landasan Hukum. Memuat tentang undang – undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan

gubernur yang berkaitan tentang pedoman dalam

penyusunan perencanaan dan pengganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan. tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat


Bab I - 18 -

1.4. Ruang Lingkup Penyusunan Renja. Menjelaskan tentang

metoda pendekatan penyusunan renja, proses penyusunan

renja, serta prinsip-prinsip penyusunan renja.

1.5. Sistematika Penulisan. Mengemukakan kerangka penulisan

dokumen Renja sesuai dengan kebutuhan uraian substansi

secara terstruktur.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PERKEBUNAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra 2013-2018, yaitu menjelaskan tentang Indikator

Kinerja Renstra 2013-2018, Evaluasi Pelaksanaan

Program/Kegiatan Tahun Lalu (2015), Evaluasi Pelaksanaan

Renja Tahun Berjalan (2016).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan, yaitu

menjelaskan capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam Renstra 2013-2018.

2.3. Telaahan terhadap perkembangan Kedepan,

menjelaskan tentang Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2017, Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan

Kabupaten/Kota, serta Telaahan Terhadap Usulan Program

dan Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

3.1. Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2017, berisi

tentang uraian arah kebijakan pembangunan perkebunan,

baik kebijakan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota,


Bab I - 19 -

yang harus disikapi dalam perumusan program kegiatan

Tahun 2017.

3.2. Target Kinerja Tahun 2017, berisi tentang puraian serta

fokus-fokus rumusan Program/Kegiatan yang harus

diwujudkan tahun 2017.

3.3. Program/Kegiatan dan Indikatif Pendanaan Tahun

2017, menjelaskan tentang rancangan program/kegiatan,

dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang

dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD Provinsi dan

APBN/PHLN.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan Kesimpulan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Program/Kegiatan, serta Rekomendasi pelaksanaan Renja Tahun

2017, berikut penegasan komitmen OPD terhadap terhadap

pelaksanaan Renstra OPD Tahun 2013-2018 dan RJPMD Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018.


Bab II - 1 -

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses penilaian

terhadap: (1) aspek pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, (2) aspek pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan (3) aspek

hasil rencana pembangunan daerah. Adapun tolok ukur dari suatu proses

evaluasi adalah capaian kinerja. Arti ‘kinerja’ itu sendiri adalah keluaran/hasil

dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran berdasarkan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sedangkan evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang

telah ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang telah

disepakati.

Sebagaimana tahapan proses pelaksanaan pembangunan pada

umumnya, maka dalam proses pelaksanaan pembangunan sub sektor

perkebunan pun memiliki siklus yang sama, yaitu meliputi: tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan, tahap pengendalian dan tahap evaluasi. Adapun terkait

dengan tahap evaluasi hasil perencanaan pembangunan sub sektor

perkebunan periode yang lalu, maka tolok ukur yang digunakan adalah

indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-

2018, serta dokumen Renja Dinas Perkebunan Tahun 2015 dan 2016.

2.1.1. Indikator Capaian Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur evaluasi kinerja

adalah sebagai yang sudah tertuang didalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun

2013-2018, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Dengan memperhatikan RJPMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013–2018,

yang memiliki Visi: Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua, serta Misi

yang ke-2 dari Visi tersebut, yaitu : Membangun Perekonomian yang Kokoh

dan Berkeadilan, maka Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun


Bab II - 2 -

2013-2018 merumuskan Visi-nya yaitu: Akselerator Terwujudnya Agribisnis

Perkebunan Jawa Barat Yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing.

Rumusan Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi dan Tujuan sebagai

berikut :

Misi I : Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha

Perkebunan; dengan Tujuan: Meningkatnya Ketersediaan

Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas

Misi II : Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan

Secara Berkelanjutan; dengan Tujuan: Meningkatnya Kinerja

Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan

Misi III : Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha

Perkebunan; dengan Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Produk

Usaha Perkebunan.

Adapun dari ke-tiga tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018 tersebut memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan, dengan

indikator:

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis

perkebunan (2,1-2,5 % selama lima tahun);

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan (2,1-2,5 % selama lima tahun);

2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator:

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul bersertifikat

(2,1-2,5 % selama lima tahun);

4) Prosentase peningkatan benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi

(2,1-2,5 % selama lima tahun);

3. Terjaganya proporsi luas minimum eksisting Lahan perkebunan;

5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan yang

terkendalikan (13 % selama lima tahun)

4. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;


Bab II - 3 -

6) Prosentasi peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat

(NTP-R) (1 % per-tahun)

5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1 % per

tahun)

6. Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan

sesuai SNI;

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai

SNI (2,1-2,5 % selama lima tahun);

7. Meningkatnya Volume Ekspor dan Pangsa Pasar Produk Perkebunan.

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor dan Pangsa Pasar Produk

Perkebunan (2,1-2,5 % selama lima tahun).

Untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan tersebut, dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator

Sasaran Strategis (Benefit) dan 45 (empat puluh lima) Indikator Sasaran

Program (Outcome), serta 105 (seratus lima) Indikator Sasaran Kegiatan

(Output). Adapun untuk 7 sasaran strategis dengan 9 indikator sasarannya

adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

Indikator Kinerja Strategis Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Program

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5


Bab II - 4 -

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Program

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3

unggul Komoditas Strategis

4) Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

3. Terjaganya Proporsi Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan

5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

4. Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

1 1 1 1 1 1

5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1%)

-1 -1 -1 -1 -1 -1

6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program (Outcome)

Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018

No Indikator Sasaran

Strategis No Indikator Kinerja Program (Outcome)

Target 2016

1 2 3 4 5

1.1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%)

1.1.1 Jumlah Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (Ton)

376.370

1.1.2 Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi program/Kegiatan peningkatan produksi perkebunan (lokasi)

21

1.1.3 Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pengembangan sarana produksi (%)

67,5

1,1.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (dok)

3

1,1.5 Data Based produksi, teknik budidaya dan sarana budidaya tanaman perkebunan yg tersedia (dok)

3

1.2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%)

1.2.1. Tingkat Capaian Target Produktivitas rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)

100

1.2.2. Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi)

2

1,2,3, Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan produktivitas tanaman perkebunan (%)

67,5


Bab II - 5 -



Target 2016

1 2 3 4 5

1,2,4, Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (dok)

2

1,2,5. Database pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yg tersedia (dok)

2

2.3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-2,5%)

2.3.1 Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang)

29.127.000

2.3.2 Jumlah Kebun Sumber Benih tanaman perkebunan sesuai SPM (Lokasi)

4

2,3,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pengembangan teknologi perbenihan dan pemasaran benih tanaman perkebunan (%)

67,5

2,3.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan teknologi dan Pemasaran Benih (dok)

2

2.3.5 Database Sumber Daya Genetik, produksi benih, Teknologi Perbenihan dan Profil Penangkar Benih yg tersedia (dok)

2

2.4. Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,1-2,5%)

2.4.1 Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang)

29.127.000

2.4.2 Jumlah Kab/Kota yang aktif melakukan pengawasan peredaran benih bersertifikat sesuai SPM (Kab/Kota)

6

2,4,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan (%)

67,5

2,4.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih (Dok)

2

2.4.5 Database Pelayanan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yg tersedia (dok)

2

3.5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (13%)

3.5.1 Luas Minimum Eksisting potensi Lahan Perkebunan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha)

482.238

3.5.2 Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)

9

3,5,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja penataan lahan, pengembangan prasarana dan pengendalian perkebunan (%)

67,5

3,5.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan ttg lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan (dok)

3

3.5.5 Database Potensi Sumber Daya Lahan, Prasarana dan Pengendalian Perkebunan yg tersedia (dok)

3

4.6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (1%)

4.6.1 Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin)

101,5

4.6.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan SDM, Kelembagaan dan akses Permodalan perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)

12

4,6,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan peningkatan akses Permodalan (%)

67,5

4,6.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan akses permodalan (dok)

3


Bab II - 6 -



Target 2016

1 2 3 4 5

4.6.5 Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok)

3

5.7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1%)

5.7.1 Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT Perkebunan, sesuai luas eksisting perkebunan (%)

10

5.7.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pengendalian hama terpadu sesuai SPM (Kab/Kota)

15

5,7,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan PHT dan Pengembangan Sarana PHT Perkebunan (%)

67,5

5,7.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan sarana PHT dan Aplikasi PHT (dok)

2

5.7.5 Database serangan OPT, sarana PHT dan aplikasi Pengendalian Hama Terpadu yang tersedia (Dok)

2

6.8 Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-2,5%)

6.8.1 Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)

51

6.8.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan sistem mutu hasil perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota).

5

6,8,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan mutu hasil dan pengembangan usaha perkebunan (%)

67,5

6,8.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan penanganan mutu hasil dan pembinaan usaha perkebunan (dok)

2

6.8.5 Database Mutu Hasil, Sarpras pengolahan dan status kelas kebun yang tersedia (dok)

2

7.9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5%)

7.9.1 Proporsi Volume Ekspor komoditas Perkebunan Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%)

5

7.9.2 Prosentase Tingkat Kelancaran Disribusi dan Stabilisasi Harga Produk Perkebunan Jawa Barat (%)

67,5

7,9,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja promosi dan pemasaran produk perkebunan (%)

67,5

7,9.4 Jumlah Juknis/Pedoman/ bahan kebijakan distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan (dok)

1

7.9.5 Database ekspor, promosi dan Informasi Pasar Produk Perkebunan yg tersedia (dok)

1

0.0 Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (%) (62,5-75%)

0.0.1. Prosentase penyelesaian Dokumen Standar OPD tepat waktu sesuai SOP (%)

100

0.0.2. Prosentase penanganan pelayanan administrasi internal opd tepat waktu, sesuai SOP (%)

100

0.0.3. Prosentase penanganan pelayanan publik , sesuai SOP (%)

67,5

0.0.4. Prosentase penyelesaian koordinasi eksternal opd sesuai SOP (%)

100

0.0.5. Jumlah Juklak/Juknis/SOP tentang peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan OPD (Dok)

3


Bab II - 7 -

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

No Indikator Kinerja Program

(Outcome) No Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

1 2 3 4

1.1.1 Jumlah Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (Ton)

1.1.1.1 Luas lahan peningkatan produksi tanaman tahunan:

1.1.1.2 Luas lahan peningkatan produksi tanaman semusim:

1.1.1.3 Jumlah Laporan pemantauan, penyaluran dan penggunaan sarana budidaya (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Lap)

1.1.2 Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi program/Kegiatan peningkatan produksi perkebunan (lokasi)

1.1.2.1 Jumlah Kaji Terap Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lokasi)

1.1.2.2 Jumlah Kaji Terap Peningkatan Produksi Tanaman semusim (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lokasi)

1.1.2.3 Jumlah Laporan Kaji Terap Pengembangan sarana budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lap)

1.1.3 Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pengembangan sarana produksi (%)

1.1.3.1 Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Lap)

1.1.3.2 Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman semusim (Lap)

1.1.3.3 Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan Teknis dan Koordinasi fasilitasi sarana budidaya Tanaman Perkebunan (Lap)

1,1.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (dok)

1.1.4.1 Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan produksi tanaman tahunan (dok)

1.1.4.2 Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan Produksi tanaman semusim (Dok)

1.1.4.3 Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan sarana budidaya tanaman perkebunan (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Dok)

1,1.5 Data Based produksi, teknik budidaya dan sarana budidaya tanaman perkebunan yg tersedia (dok)

1.1.5.1 Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produksi tanaman tahunan (Dok)

1.1.5.2 Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produksi tanaman semusim (Dok)

1.1.5.3 Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data sarana budidaya perkebunan (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Dok)

1.2.1. Tingkat Capaian Target Produktivitas rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)

1.2.1.1 Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi)

1.2.1.2 Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi)

1.2.2. Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot/Demfarm/Dem Area ) (Lokasi)

1.2.2.1 Jumlah identifikasi keunggulan teknologi kearifan lokal pada tanaman tahunan (Lap)

1.2.2.2 Jumlah identifikasi keunggulan teknologi kearifan lokal pada tanaman semusim (Lap)

1,2,3, Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan produktivitas tanaman perkebunan (%)

1.2.3.1. Jumlah penilaian berkala produktivitas tanaman tahunan (Lap)

1.2.3.2. Jumlah penilaian berkala produktivitas tanaman semusim (Lap)


Bab II - 8 -



1 2 3 4

1,2,4, Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (dok)

1.2.4.1. Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman tahunan (dok)

1.2.4.2. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman semusim (Dok)

1,2,5. Database pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yg tersedia (dok)

1.2.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produktivitas tanaman tahunan (Dok)

1.2.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produktivitas tanaman semusim (Dok)

2.3.1 Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang)

2.3.1.1. Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)

2.3.1.2. Jumlah hasil Identifikasi potensi sumber daya genetik (Plasma Nutfah) tanaman perkebunan (Jenis)

2.3.1.0. Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan perkebunan pada Balai, sesuai SOP (Dok)

2.3.2 Jumlah Kebun Sumber Benih tanaman perkebunan sesuai SPM (Lokasi)

2.3.2.1. Jumlah Pembinaan Penangkar Benih perkebunan (penangkar)

2.3.2.2. Jumlah Kaji Terap Pengembangan Teknologi Pembenihan (Paket)

2.3.2.3. Jumlah laporan penanganan administrasi umum dan pelayanan publik pada Balai, sesuai SOP (lap)

2,3,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pengembangan teknologi perbenihan dan pemasaran benih tanaman perkebunan (%)

2.3.3.1. Jumlah Kab/Kota yang sudah menerapkan sistem manajemen pemasaran benih perkebunan (Kab/Kota)

2.3.3.2. Jumlah Laporan Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih (lap)

2.3.3.0. Jumlah laporan pelayanan administrasi program/kegiatan dan keuangan, sesuai SOP (lap)

2,3.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan teknologi dan Pemasaran Benih (dok)

2.3.4.1. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pembinaan penangkar dan sistem pemasaran benih tanaman perkebunan (dok)

2.3.4.2. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan teknologi pembenihan tanaman perkebunan (Dok)

2.3.4.0. Jumlah dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan fungsi dan peran balai, sesuai SPM (dok)

2.3.5 Database Sumber Daya Genetik, produksi benih, Teknologi Perbenihan dan Profil Penangkar Benih yg tersedia (dok)

2.3.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis profil penangkar dan pemasaran benih tanaman perkebunan (Dok)

2.3.5.2 Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis sumber daya genetik serta pengembangan produksi benih tanaman perkebunan (Dok)

2.3.5.0. Jumlah Laporan penanganan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap)

2.4.1 "Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang) "

2.4.1.1. Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)

2.4.1.2. Jumlah pelayanan pengujian dan sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Pohon/batang)


2.4.2 Jumlah Kab/Kota yang aktif melakukan pengawasan

2.4.2.1. Jumlah jalinan kerjasama pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (kali)


Bab II - 9 -



1 2 3 4

peredaran benih bersertifikat sesuai SPM (Kab/Kota)

2.4.2.2. Jumlah kajian terap teknik pengujian mutu benih tanaman perkebunan (Dok)


2,4,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan (%)

2.4.3.1. Jumlah Kajian teknik penanganan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (Dok)

2.4.3.2. Jumlah Jalinan kerjasama antar kelembagaan pengujian mutu benih tanaman perkebunan (Kali)


2,4.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih (Dok)

2.4.4.1. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (dok)

2.4.4.2. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan Pengujian mutu dan sertifikasi benih tanaman perkebunan (Dok)


2.4.5 Database Pelayanan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yg tersedia (dok)

2.4.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (Dok)

2.4.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pelayanan pengujian dan sertifikasi benih tanaman perkebunan (Dok)


3.5.1 Luas Minimum Eksisting potensi Lahan Perkebunan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha)

3.5.1.1. Jumlah kajian Penataan kawasan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dok)

3.5.1.2. Jumlah hasil pembangunan prasarana perkebunan (jalan produksi, sumber Air dan antisipasi Anomali Iklim) (lokasi)

3.5.1.3. Jumlah Laporan Penanganan Kasus Pengendalian Perkebunan (Lap)

3.5.2 Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)

3.5.2.1. Jumlah Kaji Terap penataan lahan perkebunan (Demplot/Demfarm/Demarea) (lokasi)

3.5.2.2. Jumlah kaji terap pengembangan prasarana perkebunan (Demplot/Demfar/Demarea) (Lokasi)

3.5.2.3. Jumlah Laporan Kaji Terap perlindungan tanaman, dampak anomali iklim dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Lap)

3,5,3 Prosentase Rata-rata capaian kinerja penataan lahan, pengembangan prasarana dan pengendalian perkebunan (%)

3.5.3.1. Jumlah Perluasan dan optimasi lahan perkebunan (Ha)

3.5.3.2. Jumlah Jalinan kerjasama dan koordinasi pengembangan prasarana perkebunan (Kali)

3.5.3.3. Jumlah Laporan sosialisasi, pembinaan, koordinasi dan kemitraan pengendalian perkebunan (Lap)

3,5.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan ttg lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan (dok)

3.5.4.1. Jumlah Dok telaahan Staff ttg bahan kebijakan Penataan lahan perkebunan (dok)

3.5.4.2. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan prasarana perkebunan (Dok)

3.5.4.3. Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan pengendalian perkebunan (Dok)


Bab II - 10 -



1 2 3 4

3.5.5 Database Potensi Sumber Daya Lahan, Prasarana dan Pengendalian Perkebunan yg tersedia (dok)

3.5.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis sumber daya lahan perkebunan (Dok)

3.5.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis prasarana perkebunan (Dok)

3.5.5.3. Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data pengendalian perkebunan (Dok)

4.6.1 Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin)

4.6.1.1. Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan melalui Diklat, Bimtek, Magang, dlsb. (Org)

4.6.1.2. Jumlah Poktan/Gapoktan perkebunan yang meningkat status kelembagaannya (unit)

4.6.1.3. Jumlah kegiatan pembinaan akses permodalan pelaku usaha perkebunan ke lembaga keuangan (lap)

4.6.2 Prosentase Rata-rata capaian kinerja pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan peningkatan akses Permodalan (%)

4.6.2.1. Jumlah Pencetakan Wira Usaha Baru bidang Perkebunan (Org)

4.6.2.2. Jumlah stakeholders (Asosiasi dlsb) yang terfasilitasi pembinaan kelembagaannya (Unit)

4.6.2.3. Jumlah Laporan kegiatan percontohan pembinaan akses permodalan usaha perkebunan (Lap)

4,6,3 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan akses permodalan (dok)

4.6.3.1. Jumlah kajian metode peningkatan kompetensi SDM Perkebunan (Dok)

4.6.3.2. Jumlah prestasi poktan/gapoktan dan pelaku usaha binaan di bidang perkebunan (buah)

4.6.3.3. Jumlah Laporan sosialisasi, pembinaan, koordinasi dan kemitraan akses permodalan usaha perkebunan (Lap)

4,6.4 Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok)

4.6.4.1. Jumlah Dok telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan SDM Perkebunan (dok)

4.6.4.2. Jumlah DokTelaahan Staff tentang bahan kebijakan penguatan kelembagaan (poktan/gapoktan/asosiasi) perkebunan (Dok)

4.6.4.3. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan akses permodalan perkebunan (Dok)

4.6.5 Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok)

4.6.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan kompetensi SDM perkebunan (Dok)

4.6.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis kelembagaan usaha perkebunan (Dok)

4.6.5.3. Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data akses permodalan (Dok)

5.7.1 Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT Perkebunan, sesuai luas eksisting perkebunan (%)

5.7.1.1. Jumlah hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)

5.7.1.2. Luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi PHT tanaman perkebunan (Ha)


5.7.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pengendalian hama terpadu sesuai SPM (Kab/Kota)

5.7.2.1. Jumlah pengujian kualitas agensia hayati jenis patogen dan efektivitas ekstrak pestisida nabati (Paket)

5.7.2.2. Jumlah Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) tanaman perkebunan (Lokasi)


Bab II - 11 -



1 2 3 4


5,7,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan PHT dan Pengembangan Sarana PHT Perkebunan (%)

5.7.3.1. Jumlah pengadaan dan distribusi sarana teknologi PHT tanaman perkebunan (Unit)

5.7.3.2. Jumlah kab/kota yang melaporkan adanya serangan OPT Perkebunan melalui SIMAKIT (Kab/Kota)


5,7.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan sarana PHT dan Aplikasi PHT (dok)

5.7.4.1. Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan pengembangan sarana OPT tanaman perkebunan (dok)

5.7.4.2. Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan Pengendalian Hama Terpadu tanaman perkebunan (Dok)


5.7.5 Database serangan OPT, sarana PHT dan aplikasi Pengendalian Hama Terpadu yang tersedia (Dok)

5.7.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengembangan sarana PHT tanaman perkebunan (Dok)

5.7.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis aplikasi PHT tanaman perkebunan (Dok)


6.8.1 Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)

6.8.1.1. Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)

6.8.1.2. Jumlah Kebun yang mendapat pelayanan penilaian status klasifikasi (Lokasi)

6.8.2 Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan sistem mutu hasil perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota).

6.8.2.1. Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Jenis)

6.8.2.2. Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Dok)

6,8,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan mutu hasil dan pengembangan usaha perkebunan (%)

6.8.3.1. Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (Poktan)

6.8.3.2. Jumlah jalinan kemitraan pengembangan usaha antar Pelaku Usaha Perkebunan (Kali)

6,8.4 Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan penanganan mutu hasil dan pembinaan usaha perkebunan (dok)

6.8.4.1. Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan pengolahan dan mutu hasil perkebunan (dok)

6.8.4.2. Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan pembinaan pelaku usaha perkebunan dalam peningkatan mutu hasil (Dok)

6.8.5 Database Mutu Hasil, Sarpras pengolahan dan status kelas kebun yang tersedia (dok)

6.8.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis penanganan mutu hasil perkebunan (Dok)

6.8.5.2. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengembangan usaha perkebunan (Dok)

7.9.1 Proporsi Volume Ekspor komoditas Perkebunan Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%)

7.9.1.1. Jumlah inisiasi dan penetrasi peluang ekspor produk perkebunan (kali)

7.9.2 Prosentase Tingkat Kelancaran Disribusi dan Stabilisasi Harga Produk Perkebunan Jawa Barat (%)

7.9.2.1. Jumlah penanganan distribusi komoditas perkebunan antar daerah dan fasilitasi Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kali)

7,9,3 Prosentase rata-rata capaian kinerja promosi dan pemasaran produk perkebunan (%)

7.9.3.1. Jumlah tindak lanjut hasil promosi produk perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)

7,9.4 Jumlah Juknis/Pedoman/ bahan kebijakan distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan

7.9.4.1. Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pemasaran hasil perkebunan (Dok)


Bab II - 12 -



1 2 3 4

(dok)

7.9.5 Database ekspor, promosi dan Informasi Pasar Produk Perkebunan yg tersedia (dok)

7.9.5.1. Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis promosi/pemasaran hasil perkebunan (Dok)

0.0.1. Prosentase penyelesaian Dokumen Standar OPD tepat waktu sesuai SOP (%)

0.0.1.1. Jumlah dokumen perencanaan, laporan monitoring/evaluasi serta data informasi pembangunan Perkebunan, sesuai SOP (Dok)

0.0.1.2. Jumlah dokumen umum, surat masuk/keluar dan pelayanan publik, sesuai SOP (Dok)

0.0.1.3. Jumlah dokumen administrasi keuangan tepat waktu, sesuai SOP (jenis)

0.0.2. Prosentase penanganan pelayanan administrasi internal opd tepat waktu, sesuai SOP (%)

0.0.2.1. Jumlah penanganan koordinasi perencanaan serta pelaporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pembangunan Perkebunan, sesuai SOP (Dok)

0.0.2.2. Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian(pangkat, KGB) tepat waktu dan peningkatan pembinaan aparatur, sesuai SOP (Dok)

0.0.2.3. Jumlah pelayanan administrasi keuangan program/kegiatan dan pelayanan keuangan BTL (Gaji/Tunjangan) PNS tepat waktu, sesuai SOP (Dok)

0.0.3. Prosentase penanganan pelayanan publik , sesuai SOP (%)

0.0.3.1. Jumlah penanganan pelayanan data informasi program/kegiatan pembangunan perkebunan melalui berbagai media informasi publik (kali)

0.0.3.2. Jumlah penanganan pelayanan informasi umum OPD melalui berbagai media informasi publik (kali)

0.0.3.3. Jumlah penanganan pelayanan informasi publik tentang keuangan, sesuai sop (kali)

0.0.4. Prosentase penyelesaian koordinasi eksternal opd sesuai SOP (%)

0.0.4.1. Jumlah koordinasi, suvervisi, sinkronisasi, harmonisasi program/keg antar OPD terkait, sesuai SOP (kali)

0.0.4.2. Jumlah koordinasi antar opd terkait tentang kepegawaian dan aset OPD (Kali)

0.0.4.3. Jumlah koordinasi penyelesaian administrasi dan audit keuangan opd, sesuai SOP (Dok)

0.0.5. Jumlah Juklak/Juknis/SOP tentang peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan OPD (Dok)

0.0.5.1. Jumlah Telaahan Staf ttg bahan kebijakan penyusunan program/kegiatan, monitoring/evaluasi, serta data dan informasi pembangunan (dok)

0.0.5.2. Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana aparatur, sesuai SPM (dok)

0.0.5.3. Jumlah Dok telaahan staf ttg bahan kebijakan pengelolaan keuangan pembangunan perkebunan, sesuai SPM (Dok)

Secara diagramatis keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018 tersebut di atas adalah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah

ini:


Bab II - 1 -

Tabel 2.4 Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Visi

Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing

Misi 1 Meningkatkan Kavasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan

Misi 2 Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan

secara Berkelanjutan

Misi 3 Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai

Tambah Produk Usaha Perkebunan

Tujuan 1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan

berkualitas

Tujuan 2 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara

berkelanjutan

Tujuan 3 Meningkatkan Daya Saing Produk

Perkebunan

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Komoditas Perkebunan

Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih

Unggul Bersertifikat

Sasaran 3 Terjaganya

Proporsi Luas Minimum Eksisting

Lahan Perkebunan

Sasaran 4 Meningkatnya Kinerja Usaha

Tani Perkebunan

Sasaran 5 Menurunnya

intensitas serangan OPT Perkebunan

Sasaran 6 Meningkatnya Penerapkan

Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

Sasaran 7 Meningkatnya

Volume Ekspor Produk

Perkebunan

Indikator 1 Prosentase Peningkatan

Produksi rata-rata komoditas

strategis perkebunan (2,1-2,5%)

Indikator 2

Prosentase

Peningkatan

Produktivitas

rata-rata

komoditas

strategis

perkebunan

(2,1-2,5%)

Indikator 3 Prosentase peningkatan

jumlah ketersediaan benih unggul

komoditas strategis

(2,1-2,5%)

Indikator 4

Peningkatan

Benih tanaman

perkebunan

yang

Tersertifikasi

(2,1-2,5%)

Indikator 5 Prosentase Luas

minimum eksisting lahan perkebunan

terhadap luas Jawa Barat (13%)

Indikator 6 Prosentasi

Peningkatan Indeks Nilai Tukar

Petani Perkebunan

Rakyat (NTP-R) (1%)

Indikator 7 Prosentase Penurunan Intensitas

Serangan OPT Perkebunan

(-1%)


jumlah penerapan sistem jaminan

mutu sesuai SNI (2,1-2,5%)



Perkebunan (2,1-2,5%)

Strategi 1 Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan

fokus pengembangan

komoditas perkebunan

Strategi 2

Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

budidaya adaptif

yang ramah

lingkungan

Strategi 3 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya

dan kelembagaan perbenihan tanaman

Perkebunan

Strategi 4

Optimalisasi

Pelayanan

Sertifikasi Benih

dan

Pengawasan

Peredaran Benih

Tanaman

Perkebunan

Strategi 5 Meningkatkan

pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas

serta pengendalian

degradasi sumber daya lahan perkebunan

secara berkelanjutan

Strategi 6 Meningkatkan indeks NTP Perkebunan

sebagai refleksi dari peningkatan

Kinerja pelaku dan kelembagaan

usaha Perkebunan

Strategi 7 Menurunkan luas

wilayah perkebunan yang

terindikasi serangan OPT

Strategi 8 Meningkatkan Jumlah Pelaku

penerapan sistem jaminan mutu

produk perkebunan sesuai SNI

Strategi 9 Meningkatkan

penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan

kemitraan usaha Perkebunan

Kebijakan 1 Peningkatan

Kebijakan 2 Pengembangan


Kebijakan 4 Pengembangan







Bab II - 2 -

pemanfaatan faktor-faktor

produksi melalui intensifikasi,

rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis

kaji terap teknologi

budidaya dan peningkatan dukungan

sarana produksi secara

berkelanjutan

produktivitas balai benih dan pemberdayaan

penangkar benih tanaman

perkebunan

sistem pelayanan

sertifikasi yang efektif dan

Peningkatan Pengawasan

Jaringan Peredaran Benih

koordinasi penanganan

penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan

teknik konservasi sumber daya lahan serta

penanganan gangguan usaha

perkebunan secara

berkelanjutan

Kompetensi Pekebun,

Kelembagaan dan akses Permodalan

Usaha Perkebunan

teknologi dan sistem

pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta

ramah lingkungan

kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan

Mutu produk perkebunan sesuai SNI

promosi dan pemasaran serta

pembinaan kemitraan usaha

perkebunan

Program Program Program Program Program Program Program Program Program

1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)







1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)


1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)


1. Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman dan Hewan (APBD)


1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (APBD)

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)


1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (APBD

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)


Program Penunjang

(1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur; (3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; (6) Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan (7) Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah. Serta Program APBN


Bab II - 3 -

Untuk mewujudkan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis

sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018 telah dirumuskan 9 (sembilan) Strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan

komoditas perkebunan;

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah

lingkungan;

3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan

tanaman Perkebunan;

4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran

Benih Tanaman Perkebunan;

5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta

pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara

berkelanjutan;

6. Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan

Kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Perkebunan;

7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;

8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk

perkebunan sesuai SNI, dan

9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha

Perkebunan.

Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang

dijalankan sebagai penjabaran dari strategi tersebut, didalam Renstra Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah dirumuskan sebagai

berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi,

rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis;

2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan

sarana produksi secara berkelanjutan;

3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih

tanaman perkebunan;


Bab II - 4 -

4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan

Pengawasan Jaringan Peredaran Benih;

5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan

Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan

gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan;

6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan

Usaha Perkebunan;

7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif,

efisien serta ramah lingkungan;

8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI; dan

9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha

perkebunan.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan (Tahun 2015)

Program/Kegiatan yang difasilitasi oleh APBD Provinsi Jawa Barat TA.

2015 adalah terdiri dari Program/Kegiatan pokok dan penunjang, yaitu:

1. Program/Kegiatan Pokok:

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian

1) Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan;

2) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih

Tanaman Perkebunan;

3) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan;

4) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;

5) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM-IP);

6) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan;

7) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Produksi

Tanaman Perkebunan;

8) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau;

9) Kegiatan Pembinaan Penagkar Benih Tanaman Tembakau;


Bab II - 5 -

10) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih

Tembakau.

b. Program Pemberdayaan Sumber daya Pertanian

11) Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan

12) Kegitan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan;

13) Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan;

14) Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan

(RAM-IP)

15) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan

Perkebunan;

16) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana

Perkebunan;

17) Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan

Gangguan Usaha Perkebunan;

18) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau;

19) Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak

dan Ikan

20) Kegiatan Pengujuan dan Pengembangan Sarana Teknologi

Pengendalian Hama Terpadu (PHT);

21) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;

22) Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau

d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

23) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman

Perkebunan;

24) Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan;

25) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan;

26) Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau


Bab II - 6 -

2. Program/Kegiatan Penunjang:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan

Daerah, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

kegiatan:

2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya

Aparatur

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

3) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

4) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai

Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)

5) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai

Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)

6) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai

Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan

(BSPMB)

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan:

7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

8) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih

Tanaman Perkebunan (BPBTP) (Rev-2)

9) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan (BPTP) (Rev-2)

10) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan

Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB) (Rev-2)

11) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai

Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) (DAK)

12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai

Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) (DAK)


Bab II - 7 -

13) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai


(BSPMB) (DAK)

e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan:

14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi

Tanaman Perkebunan (BPTP)

16) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai

Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)

17) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai


(BSPMB)

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:

18) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan

kegiatan:

19) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan.

Adapun Program/Kegiatan yang difasilitasi dengan dana APBN

Kementerian Pertanioan TA. 2016, adalah terdiri dari:

1. Dana Tugas Pembantuan:

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Rempah dan Penyegar (TP)


Semusim (TP)


Tahunan (TP)


Bab II - 8 -

4) Kegiatan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas

Perkebunan (TP)

5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Perkebunan (TP)

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,

Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian, dengan kegiatan:

7) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (TP)

8) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP)


Ditjen PPHP (TP)

2. Dana Dekonsentrasi:



1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK);


Ditjen Perkebunan (DK).

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,

Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian, dengan kegiatan:

3) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (DK);

4) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (DK);

5) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi (DK);

6) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (DK);


Ditjen PPHP (DK).

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian, dengan kegiatan:

8) Kegiatan Pengeiolaan Air Irigasi untuk Pertanian (DK);

9) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK);

10) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat

Mesin Pertanian (DK);


Bab II - 9 -


Ditjen PSP (DK);

12) Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida (DK);

13) Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan

Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Selama kurun waktu 2013-2015, pelaksanaan anggaran

program/kegiatan tersebut diatas difasilitasi melalui APBD dan APBN sebagai

berikut:

Tabel 2.5

Rincian Dukungan APBD dan APBN untuk Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013-2015

No. PROGRAM/KEGIATAN

Jumlah Anggaran (Rp)

2013 2014 2015

I APBD PROVINSI JAWA BARAT 55,193,310,279 49.445.504.614 60.186.742.841

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,107,169,944 16.380.408.411 18.741.796.916

B BELANJA LANGSUNG 39,086,142,335 33.065.096.203 41.444.945.925

1 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

398,500,000 455.914.800 521.795.000

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 771,500,000 697.623.000 797.222.000

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,933,000,000 3.173.210.000 3.524.766.000

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.518.403.000 8.556.574.325 8.238.890.800

5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,481,300,000 3.311.630.000 2.916.413.000

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,000,000 100.000.000 250.000.000

7 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 295,150,000 798.800.000 717.690.000

8 Program Peningkatan Produksi Pertanian 11,351,634,335 9.427.993.860 13.328.267.550

9 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 2,926,990,000 2.780.700.000 5.628.909.000

10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

750,000,000 795.356.000 2.110.785.600

11 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

8,559,615,000 2.967.294.218 3.410.206.975

II TOTAL APBN 17.695.295.000 63.685.291.000 116.447.327.000

A DANA TUGAS PEMBANTUAN 12,988,282,000 59.716.501.000 111.411.350.000

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan (Satkerbun – 05)

9,163,282,000 54.089.901.000 109.571.450.000

2 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian

3,015,000,000 2.934.000.000 1.839.900.000

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- 2.692.600.000

B DANA DEKONSENTRASI 4,707,013,000 3.968.790.000 5.035.977.000

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

3,295,663,000 2.667.790.000 3.334.352.000


911,350,000 801.000.000 1.201.625.000

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (2 Keg)

500,000,000 500.000.000 500.000.000

TOTAL ANGGARAN DISBUN (APBD + APBN) 72.888.605.279 112.730.795.614 176.634.069.841

Sumber: Dokumen LKPJ Dinas Perkebunan Tahun 2013-2015 dan DPA/DPPA 2016


Bab II - 10 -

Dari besarnya fasilitasi APBD dan APBN tersebut diatas, tingkat kualias

pelaksanaan program/kegiatan tersebut bisa dilihat dari kondisi capaian fisik

dan keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Fisik Keuangan APBD dan APBN dalam

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013-2015

No. PROGRAM/KEGIATAN

Realisasi Fisik dan Keuangan (%)

2013 2014 2015

Keu Fisk Keu Fisk Keu Fisk

I APBD PROVINSI JAWA BARAT 90,72 99,53 94,63 98,85 93,33 99,615

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 93,31 100,00 95,39 100,00 85,43 100,00

B BELANJA LANGSUNG 89,65 99,05 94,25 97,70 96,90 99,23

1 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

96,83 100,00 99,96 100,00 99,47 100,00

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

89,86 99,18 89,44 91,49 90,08 90,18

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92,92 100,00 91,87 98,11 93,14 99,71

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90,57 99,55 97,36 100,00 98,02 99,97

5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,90 100,00 96,50 99,77 94,95 97,85


99,99 100,00 99,00 100,00 99,37 100,00

7 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

98,16 100,00 99,19 100,00 98,91 100,00

8 Program Peningkatan Produksi Pertanian 93,67 99,07 95,85 99,08 97,26 99,91

9 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 96,37 100,00 88,60 89,67 97,00 97,95


96,85 100,00 98,35 100,00 98,54 98,60


76,12 91,09 83,16 91,26 97,80 100,00

II TOTAL APBN 94,43 100,00 96,21 99,86 70,08 89,82

A DANA TUGAS PEMBANTUAN 92,70 100,00 97,17 99,71 68,98 81,21


93,10 100,00 97,17 100,00 68,57 92,20


89,69 100,00 79,09 94,13 93,74 100,00

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

99,46 100,00 99,98 100,00 - -

B DANA DEKONSENTRASI 96,16 100,00 93,26 100,00 94,43 98,43


97,60 100,00 95,86 100,00 98,30 100,00


91,53 100,00 80,50 100,00 81,40 93,41


95,12 100,00 99,09 100,00 99,91 100,00

TOTAL ANGGARAN DISBUN (APBD + APBN) 92,57 99,77 95,89 99,36 81,71 94,72

Sumber: Dokumen LKPJ Dinas Perkebunan Tahun 2013-2015 dan DPA/DPPA 2015

Dari segi tingkat pencapaian indikator kinerja, berdasarkan hasil

pengukuran kinerja yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Tahun 2015, diperoleh gambaran tentang pencapaian target


Bab II - 11 -

Indikator Sasaran Stratejik pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat,

sebagaimana diuraikan dalam tabel 27 dan 28 di bawah ini.

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja

yang diperjanjikan mencapai angka 101,59% untuk Tahun 2014 dan 100,75 %

untuk Tahun 2015.

Dari capaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa target kinerja

yang capaiannya masih dibawah 100% yaitu:

- Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

- Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan

- Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat

(NTP-R)

- Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

- Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat

Sedangkan beberapa indikator kinerja yang sudah mencapai target

diatas 100% yaitu:

- Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas

strategis

- Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

- Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa

Barat

- Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

- Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai

SNI


Bab II - 12 -

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

NO Indikator *)

SPM/ IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis standar

nasional (PP-6/’08)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (%) =

(8/6)*100% 10

11 (%) = (10/7)*100%

12 13 14

1 Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,00 2,10 2,20 1,97 93,81 2,15 97,73 2,30 2,40

2 Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,00 2,10 2,20 2,07 98,57 2,19 99,55 2,30 2,40

3 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis

2,00 2,10 2,20 2,33 110,95 2,27 103,18 2,30 2,40

4 Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

2,00 2,10 2,20 2,33 110,95 2,27 103,18 2,30 2,40

5 Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13,00 13,00 13,00 13,29 102,23 13,28 102,15 13,00 13,00

6 Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

1,00 1,00 1,00 0,91 91,05 0,96 96,19 1,00 1,00

7 Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

(1,00) (1,00) (1,00) (1,02) 102,00 (1,02) 102,00 (1,00) (1,00)

8 Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

2,00 2,10 2,20 2,04 97,14 2,15 97,73 2,30 2,40

9 Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

2,00 2,10 2,20 2,06 98,10 2,17 98,64 2,30 2,40

10 Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat

65,00 67,50 70,00 75,00 111,11 75,00 107,14 72,00 75,00

RATA-RATA 101,59

100,75


Bab II - 13 -

Tabel 2.8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat s/d Tahun 2015

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018

Realisasi target kinerja

hasil program dan

keluaran kegiatan s/d tahun 2014

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2015

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun 2016)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan

Renstra SKPD s/d dengan tahun 2016

Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

1 PILIHAN

1,1 BIDANG PERTANIAN

1.1.1 Program Peningkatan Produksi Pertanian

Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,50

2,10 2,20

2,15

97,73

2,30

2,30 100,00

1.1.1.1 Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan

Jumlah Produksi Komoditas Startegis Perkebunan (ton)

1.1.1.2 Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim


Program Peningkatan Produksi Pertanian

Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,50 2,10 2,20 2,19 99,55 2,30 2,30 100,00

1.1.1.3 Kegiatan Pengembangan Sarana Budidaya Tanaman Perkebunan

Tingkat Capaian Target Produktivitas rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)

1.1.1.4 Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT)


Program Peningkatan Produksi

Pertanian

Prosentase

peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis

2,50 2,10 2,20 2,27 103,18 2,30 2,30 100,00

1.1.1.5 Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan

Jumlah Kaji Terap Pengembangan Teknologi Pembenihan (Paket)


Bab II - 14 -




Kegiatan (output)



hasil program dan



SKPD tahun 2015


Renja SKPD tahun




Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

1.1.1.6 Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan

Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang)

1.1.1.7 Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tembakau

umlah Pembinaan Penangkar Benih perkebunan (penangkar)


Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

2,50 2,10 2,20 2,27 103,18 2,30 2,30 100,00

1.1.1.8 Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

umlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)

1.1.1.9 Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang)

1.1.1.10

Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Tembakau

Sertifikat uji mutu dan sertifikasi benih tanaman pertkebunan (pohon/batang)

1.1.2 Program Pemberdayaa Sumber Daya Pertanian

Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13,00 13,00 13,00 13,28 102,15 13,00 13,00 100,00

1.1.2.1 Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan

Luas Minimum Eksisting potensi Lahan Perkebunan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha)

1.1.2.2 Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan

Jumlah Laporan Penanganan Kasus Pengendalian Perkebunan (Lap)


Bab II - 15 -




Kegiatan (output)



hasil program dan



SKPD tahun 2015


Renja SKPD tahun




Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

1.1.2.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan

Jumlah hasil pembangunan prasarana perkebunan (jalan produksi, sumber Air dan antisipasi Anomali Iklim) (lokasi)

1.1.2.4 Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau

Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

1,00 1,00 1,00 0,96 96,19 1,00 1,00 100,00

1.1.2.5 Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan

Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin)

1.1.2.6 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

Jumlah Poktan/Gapoktan perkebunan yang meningkat status kelembagaannya (unit)

1.1.2.7 Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

Jumlah kegiatan pembinaan akses permodalan pelaku usaha perkebunan ke lembaga keuangan (lap)

1.1.2.8 Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan

Jumlah Pencetakan Wira Usaha Baru bidang Perkebunan (Org)


Bab II - 16 -




Kegiatan (output)



hasil program dan



SKPD tahun 2015


Renja SKPD tahun




Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

1.1.2.9 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)

Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan SDM, Kelembagaan dan akses Permodalan perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)

1.1.3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan

Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

(1,00) (1,00) (1,00) (1,02) 102,00 (1,00) (1,00) 100,00

1.1.3.1 Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT

Jumlah hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)

1.1.3.2 Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT Perkebunan, sesuai luas eksisting perkebunan (%)

1.1.3.3 Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau

Luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi PHT tanaman perkebunan (Ha)

1.1.4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

2,50 2,10 2,20 2,15 97,73 2,30 2,30 100,00

1.1.4.1 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)

1.1.4.2 Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau

Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)


Bab II - 17 -




Kegiatan (output)



hasil program dan



SKPD tahun 2015


Renja SKPD tahun




Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

2,50 2,10 2,20 2,17 98,64 2,30 2,30 100,00

1.1.4.3 Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan

Proporsi Volume Ekspor komoditas Perkebunan Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%)

1.1.4.4 Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan

Jumlah penanganan distribusi komoditas perkebunan antar daerah dan fasilitasi Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan

(Kali)

2 WAJIB

2,1 BIDANG OTONOMI DAERAH

2.1.1 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah. 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur. 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 7)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat

77,50 67,50 70,00 75,00 107,14 72,50 75,00 103,45

2.1.1.1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

Jumlah dokumen perencanaan, laporan monitoring/evaluasi serta data informasi pembangunan Perkebunan, sesuai SOP (Dok)


Bab II - 18 -




Kegiatan (output)



hasil program dan



SKPD tahun 2015


Renja SKPD tahun




Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

2.1.1.2 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah peningkatan pembinaan aparatur, sesuai SOP (Dok)

2.1.1.3 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan dan UPTD

Jumlah koordinasi tentang urusan umum kepegawaian (kali)

2.1.1.4 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perkebunan dan UPTD

Jumlah Laporan penanganan peningkatan sarana prasarana Dinas dan Balai, sesuai SOP (Lap)

2.1.1.5 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perkebunan dan UPTD

Jumlah Laporan penanganan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap)

2.1.1.6 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

Jumlah evaluasi koord. Perencanaan, monev, data informasi dan pelaporan, sesuai SOP (trw)

2.1.1.7 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan

Jumlah penanganan pelayanan data informasi program/kegiatan pembangunan perkebunan melalui berbagai media informasi publik (kali)

RATA-RATA 100,75 100,34


Bab II - 19 -

2.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan (Tahun 2016)

Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ketiga dari periode

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2013-

2018, dimana pelaksanaan pencapaian target kinerja pada Tahun 2016 ini

sebagaimana pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, difasilitasi oleh

sumber anggaran APBD maupun APBN.

Tabel 2.9

Program/Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2016

No. PROGRAM/KEGIATAN Jumlah

Anggaran (Rp) 2016

1 2 3

I APBD PROVINSI JAWA BARAT 66.394.217.950

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.268.084.108

B BELANJA LANGSUNG 45.126.133.842

1 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 465.000.000

1) Kegiatan Perencanaan di Dinas Perkebunan 465.000.000

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 968.500.000

2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur 968.500.000

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.087.038.000

3) Kegiatan Penyelenggaraan Adaministrasi Perkantoran 1.464.200.000

4) Kegiatan Penyelenggaraan Adaministrasi Perkantoran UPTD BPTP 473.800.000

5) Kegiatan Penyelenggaraan Adaministrasi Perkantoran UPTD BPBTP 689.038.000

6) Kegiatan Penyelenggaraan Adaministrasi Perkantoran UPTD BSPMB 460.000.000

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.208.525.000

7) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor 1.001.343.750

8) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BPTP 1.283.643.750

9) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BPBTP 1.069.343.750

10) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BSPMB 854.193.750

11) Kegiatan DAK Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BPTP 2.250.000.000

12) Kegiatan DAK Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BPBTP 2.500.000.000

13) Kegiatan DAK Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BSPMB 1.250.000.000

5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.846.500.000

14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.350.000.000

15) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor UPTD BPTP 900.000.000

16) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor UPTD BPBTP 891.000.000

17) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor UPTD BSPMB 705.500.000


376.550.000


Bab II - 20 -


Anggaran (Rp) 2016

1 2 3


18) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internmal Dinas Perkebunan 278.550.000

19) Kegiatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Perkebunan 98.000.000

7 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 709.815.000

20) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan 709.815.000

8 Program Peningkatan Produksi Pertanian 14.111.261.792

21) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembenihan Tanaman Perkebunan 7.960.209.016

22) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan 469.577.776

23) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 875.500.000

24) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 995.000.000

25) Kegiatan Pengembangan Produksi tanaman Semusim 899.200.000

26) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan 993.175.000

27) Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan 473.000.000

28) Kegiatan DBHCHT Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau 498.000.000

29) Kegiatan DBHCHT Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Tembakau 460.600.000

30) Kegiatan DBHCHT Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran benih Tanaman Tembakau 487.000.000

9 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 6.005.710.000

31) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan

998.100.000

32) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan 473.300.000

33) Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan

999.000.000

34) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau

499.360.000

35) Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan 493.200.000

36) Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan 988.720.000

37) Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan 460.970.000

38) Kegiatan DBHCHT – Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

452.940.000

39) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan 440.650.000

40) Kegiatan CLTH – Pengembangan Tanaman Kelapa 199.470.000

10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 1.459.276.050

41) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu 491.629.000

42) Kegiatan BDHCHT – Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 472.470.000

43) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT 495.177.050


3.887.958.000

44) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 450.000.000

45) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.875.958.000

46) Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan 462.000.000

47) Kegiatan CLTHP Demploty Pengolahan Gula Merah 100.000.000

II TOTAL APBN 43.189.838.000


Bab II - 21 -


Anggaran (Rp) 2016

1 2 3


A DANA TUGAS PEMBANTUAN 37.907.493.000


37.090.993.000

1) Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar 14.030.369.000

2) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 16.622.624.000

3) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 367.940.000

4) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 1.488.400.000

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan 3.784.420.000

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 797.240.000

2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 816.500.000

1) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 400.000.000

2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

416.500.000

B DANA DEKONSENTRASI 5.282.345.000


4.836.645.000

1) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 1.177.800.000

2) Dukungan Perlindungan Perkebunan 821.885.000

3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 2.836.960.000


445.700.000

1) Pengelolaan Air Untuk Pertanian 30.000.000

2) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 35.600.000


344.500.000


35.600.000

TOTAL ANGGARAN DISBUN (APBD + APBN) 109.584.055.950

Adapun target sasaran strategis tahun 2017 sebagaimana yang telah

ditentukan dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 adalah sebagai

Berikut:

Tabel 2.10

Target Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Program

Target Tahun 2016

1 2 3 4



2,3 %


Bab II - 22 -



Target Tahun 2016

1 2 3 4


2,3 %


3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis

2,3 %


2,3 %



13 %



1 %


7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

-1 %



2,3 %



2,3 %


Bab II - 23 -

2.11 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat s/d Tahun 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

target capaian kinerja Renstra SKPD

Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2015


Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2016)



Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10 11=(10/4)*1

00 12

1 PILIHAN

1,1 BIDANG PERTANIAN

1.1.1 Program Peningkatan Produksi Pertanian

Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,50 1,97 2,20 2,15 97,73 2,30 2,30 100,00

1.1.1.1 Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan


1.1.1.2 Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim



Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,50 2,07 2,20 2,19 99,55 2,30 2,30 100,00

1.1.1.3 Kegiatan Pengembangan Sarana Budidaya Tanaman Perkebunan


1.1.1.4 Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT)



Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis

2,50 2,33 2,20 2,27 103,18 2,30 2,30 100,00

1.1.1.5 Kegiatan Pengujian Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan

Jumlah Kaji Terap Pengembangan Teknologi Pembenihan (Paket)


Bab II - 24 -



(output)


Tahun 2018







Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10 11=(10/4)*1

00 12

1.1.1.6 Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan

Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang)

1.1.1.7 Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tembakau

umlah Pembinaan Penangkar Benih perkebunan (penangkar)


Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

2,50 2,33 2,20 2,27 103,18 2,30 2,30 100,00

1.1.1.8 Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

umlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)

1.1.1.9 Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang)

1.1.1.10

Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Tembakau

Sertifikat uji mutu dan sertifikasi benih tanaman pertkebunan (pohon/batang)

1.1.2 Program Pemberdayaa Sumber Daya Pertanian

Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13,00 13,29 13,00 13,28 102,15 13,00 13,00 100,00

1.1.2.1 Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan

Luas Minimum Eksisting potensi Lahan Perkebunan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha)

1.1.2.2 Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan

Jumlah Laporan Penanganan Kasus Pengendalian Perkebunan (Lap)


Bab II - 25 -



(output)


Tahun 2018







Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10 11=(10/4)*1

00 12

1.1.2.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan

Jumlah hasil pembangunan prasarana perkebunan (jalan produksi, sumber Air dan antisipasi Anomali Iklim) (lokasi)

1.1.2.4 Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau

Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)

Program Pemberdayaa Sumber Daya Pertanian

Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

1,00 0,91 1,00 0,96 96,00 1,00 1,00 100,00

1.1.2.5 Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan

Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin)

1.1.2.6 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

Jumlah Poktan/Gapoktan perkebunan yang meningkat status kelembagaannya (unit)

1.1.2.7 Kegiatan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

Jumlah kegiatan pembinaan akses permodalan pelaku usaha perkebunan ke lembaga keuangan (lap)

1.1.2.8 Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan

Jumlah Pencetakan Wira Usaha Baru bidang Perkebunan (Org)


Bab II - 26 -



(output)


Tahun 2018







Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10 11=(10/4)*1

00 12

1.1.2.9 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)

Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan SDM, Kelembagaan dan akses Permodalan perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota)

1.1.3 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan


(1,00) (1,02) (1,00) (1,02) 102,00 (1,00) (1,00) 100,00

1.1.3.1 Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT

Jumlah hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)

1.1.3.2 Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT Perkebunan, sesuai luas eksisting perkebunan (%)

1.1.3.3 Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau

Luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi PHT tanaman perkebunan (Ha)

1.1.4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

2,50 2,04 2,20 2,15 97,73 2,30 2,30 100,00


Bab II - 27 -



(output)


Tahun 2018







Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10 11=(10/4)*1

00 12

1.1.4.1 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)

1.1.4.2 Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau

Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)



2,50 2,06 2,20 2,17 98,64 2,30 2,30 100,00

1.1.4.3 Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan

Proporsi Volume Ekspor komoditas Perkebunan Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%)

1.1.4.4 Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan

Jumlah penanganan distribusi komoditas perkebunan antar daerah dan fasilitasi Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kali)

2 WAJIB

2,1 BIDANG OTONOMI DAERAH


Bab II - 28 -



(output)


Tahun 2018







Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10 11=(10/4)*1

00 12

2.1.1 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah. 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur. 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 7) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat

75,0 75,00 70,00 75,00 107,14 72,50 72,50 100,00

2.1.1.1

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

Jumlah dokumen perencanaan, laporan monitoring/evaluasi serta data informasi pembangunan Perkebunan, sesuai SOP (Dok)

2.1.1.2

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah peningkatan pembinaan aparatur, sesuai SOP (Dok)


Bab II - 29 -



(output)


Tahun 2018







Catatan


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10 11=(10/4)*1

00 12

2.1.1.3

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan dan UPTD

Jumlah koordinasi tentang urusan umum kepegawaian (kali)

2.1.1.4

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perkebunan dan UPTD

Jumlah Laporan penanganan peningkatan sarana prasarana Dinas dan Balai, sesuai SOP (Lap)

2.1.1.5

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perkebunan dan UPTD

Jumlah Laporan penanganan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap)

2.1.1.6 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

Jumlah evaluasi koord. Perencanaan, monev, data informasi dan pelaporan, sesuai SOP (trw)

2.1.1.7

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan

Jumlah penanganan pelayanan data informasi program/kegiatan pembangunan perkebunan melalui berbagai media informasi publik (kali)

RATA-RATA

100,73

100,00


Bab II - 30 -

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009,

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Perkebunan mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perkebunan

berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan

perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM

kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian

perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.

2. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan,

pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan

pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha

perkebunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi

perkebunan, pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan,

pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan

pemasaran dan usaha perkebunan.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat tersebut dalam pelaksanaannya memiliki berbagai kendala yang

mempengaruhi ketercapaian kinerja yang telah ditargetkan.

2.2.1. Capaian Kinerja dan Faktor-faktor Penyebabnya

Hasil pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2013-2015,

menunjukan adanya beberapa target kinerja yang capaiannya tidak optimal,

atau masih dibawah 100% yaitu:

- Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

- Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan


Bab II - 31 -

- Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat

(NTP-R)

- Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

Faktor ketidakoptamalan pencapaian indikator kinerja tersebut antara

lain disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya alam, khususnya kondisi

lahan dan kondisi tanaman yang menurun produktivitasnya. Disamping itu

kondisi kualitas SDM pelaku usaha yang perlu ditingkatkan kompetensinya.

Adapun untuk beberapa indikator kinerja yang sudah mencapai target

diatas 100%, yaitu:

- Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas

strategis

- Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

- Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa

Barat

- Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

- Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai

SNI

- Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja yang sudah mencapai target kinerja dengan baik

tersebut kedepan harus terus ditingkatkan pengawalannya supaya terus

mencapai target secara optimal.

2.2.2. Implikasi Atas Pencapaian Target Kinerja

Untuk meningkatkan pencapaian target kinerja secara optimal, maka

beberapa langkah yang perlu terus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Aparatur

Upaya ini perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi kebijakan serta

ketersediaan dukungan fasilitas dasar dalam menjalankan kebijakan dan

strategi pembangunan perkebunan sebagaimana yang telah dicantumkan

dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Beberapa langkah peningkatan kinerja aparatur yang telah dan perlu terus

dijalankan, antara lain adalah:


Bab II - 32 -

a. Penyelenggaraan administrasi: terlaksananya pelayanan administrasi

kantor Dinas Perkebunan serta tiga UPTD selama tahun 2008-2013;

b. Pembinaan SDM Aparatur: terlaksananya peningkatan kualitas SDM

Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berikut peningkatan

kesejahteraannya

c. Peningkatan/Pemeliharaan Sarana-Prasarana Aparatur: terlaksananya

pemeliharaan aset Dinas Perkebunan berikut aset UPTD lingkup Dinas

Perkebunan.

d. Perumusan Kebijakan Pembangunan Perkebunan, miliputi

perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pendataan serta penyusunan

pedoman teknis pelaksanaan kebijakan pembangunan sub sektor

perkebunan.

2. Penyelenggaraan Urusan Perkebunan

Selama kurun waktu Tahun 2013-2015, penyelenggaraan urusan

perkebunan telah dilaksanakan melalui program/kegiatan tahunan, dengan

gambaran capaian kinerja sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan

Dalam rangka peningkatan penggunaan benih unggul pada usaha

budidaya perkebunan, telah banyak dilakukan berbagai upaya yang

terkait dengan peningkatan produksi benih sebagaimana dijelaskan

berikut ini:

1) Melaksanakan pembenihan tanaman perkebunan di Kebun Dinas,

yaitu berupa rehabilitasi dan pengutuhan populasi Kebun Dinas

serta untuk memenuhi kebutuhan petani/kelompok dalam bentuk

pemberian stimulan.

2) Melaksanakan pembinaan pembenihan di penangkar dalam rangka

penyediaan benih unggul bermutu untuk kebutuhan petani/

kelompok sendiri.

3) Melaksanakan kegiatan penetapan Blok Penghasil Tinggi

(BPT)/Pohon Induk Terpilih (PIT) di Kebun Petani dan

pembangunan Sumber Benih/Kebun Induk di Kebun Dinas agar


Bab II - 33 -

tersedia sumber benih tanaman perkebunan yang unggul dan

melaksanakan pembinaan penangkar.

4) Kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan benih

tanaman perkebunan antara lain adalah: Sumber Benih Tanaman

Perkebunan masih sangat terbatas, sehingga belum bisa

memenuhi permintaan kebutuhan penangkar/petani, serta masih

adanya petani yang menggunaan benih asalan

b. Pengawasan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan

Dalam hal pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

telah dilakukan beberapa kegiatan penting, antara lain adalah:

1) Melakukan pengawasan benih beredar untuk menakan

penggunaan benih asalan

2) Melaksanakan sosialisasi mengenai benih unggul, bermutu dan

bersertifikat

3) Melaksanakan pelayanan sertifikasi kepada Penangkar Benih,

4) Kendala yang dihadapi antara lain adalah Semakin meningkatnya

kesadaran pengguna benih tanaman perkebunan dalam

menggunakan benih unggul, bermutu dan bersertifikat menuntut

pelayanan sertifikasi benih lebih meningkat, Namun keterbatasan

SDM Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan

masih kurang yang merupakan kendala sertifikasi benih tanaman

perkebunan ke depan. Upaya yang dilakukan terhadap kendala

tersebut adalah memperbanyak Pelaksana Teknis untuk diarahkan

menjadi PBT dan menambah pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan perbenihan, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian

Pertanian maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

c. Pembinaan Agribisnis dan Produksi Komoditi Unggulan

Perkebunan

1) Komoditas Tanaman Perkebunan yang diusahakan di Jawa Barat

adalah sebanyak 30 jenis, dengan fokus pada 8 komoditas strategis

Jawa Barat (yaitu Teh, Tebu, Cengkeh, Kelapa, Tembakau, Karet,

Kopi dan Kakao). Dalam rangka peningkatan produksi dan


Bab II - 34 -

produktivitas tanaman perkebunan tersebut telah dilakukan

berbagai upaya, antara lain melalui upaya: Intensifikasi,

Rehabilitasi, Diversifikasi, Perluasan dan Peremajaan.

2) Pengembangan teknologi budidaya di tingkat kelompok tani juga

terus dipacu melalui pelaksanaan Demplot untukbeberapa

komoditas tertentu (Teh, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Karet, Tebu dan

Tembakau).

3) Bimbingan teknis pengelolaan usaha budidaya tanaman

perkebunan, disertai pembinaan kelembagaan dan permodalannya.

4) Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas komoditas

tanaman perkebunan, sejauh ini juga telah dilakukan upaya

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman Perkebunan,

mencakup upaya: Penanganan serangan OPT pada tanaman

perkebunan, pengembangan teknologi terapan perlindungan

perkebunan, serta pengembangan kelembagaan perlindungan

tanaman.

d. Pembinaan Kompetensi SDM Perkebunan: peningkatan kompetansi

SDM, Adopsi Teknologi, Bimtek Budidaya Tanaman Perkebunan (SL-

PTT), Bimtek Penangkaran Benih Perkebunan, Bimtek Pengendalian

Hama/Penyakit Tanaman Perkebunan (SL-PHT), Bimtek Pengelolaan

Usaha Perkebunan, Bimtek Pengolahan dan Peningkatan Mutu Produk

Perkebunan, Bimtek pengembangan kelembagaan kelompok tani dan

akses permodalan. Beberapa kendala dan permasalahan yang

dihadapi antara lain: masih terbatasnya aspek keterampilan, wawasan

kemampuan, penguasaan teknologi, informasi dan pemasaran.

Disamping itu sampai sejauh ini Petani masih sulit mengakses sumber

permodalan usaha dari lembaga perbankan.

e. Peningkatan Kelembagaan Petani: pembinaan dalam rangka

menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan asosiasi komoditas

perkebunan: APTI Jabar (Tembakau), APCI Jabar (Cengkeh), APTEH

Jabar (Teh), APKI Indonesia (Kelapa), APTRI Jabar (Tebu), APKAI

Jabar (Kakao), APEKI Jabar (Kopi), APMA (Minyak Atsiri), serta


Bab II - 35 -

APKAR (Karet). Pengembangan corporate farming, yaitu bentuk

pengelolaan kebun dalam satu manajemen kelembagaan, sebagai

upaya pemberdayaan petani dalam pengelolaan usaha tani yang lebih

efisien terutama bagi petani yang memiliki lahan sempit.

f. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Permodalan Perkebunan:

pembinaan akses permodalan kepada kelompok tani dengan

mendatangkan pihak-pihak lembaga keuangan serta pendampingan

kelompok oleh tenaga ahli di bidang perbankan. Kendala yang masih

dihadapi adalah masih adanya ketentuan teknis yang sulit dipenuhi

pihak petani, terutama persoalan status badan hukum kelembagaan

serta agunan.

g. Pengembangan dan Pengendalian Usaha Perkebunan

1) Penyusunan Baku Mutu Lahan Perkebunan: Identifikasi potensi

kesesuaian lahan, Penyusunan Neraca Potensi Sumber Daya

Perkebunan, Penyusunan Peta Kesesuaian Lahan Perkebunan,

Demplot Pengendalian erosi lahan.

2) Pengendalian Perkebunan: antisilati perubahan iklim pada

tanaman perkebunan, Pengendalian Gangguan Usaha, DAS

Citarum Bestari, DAS Cimanuk.

3) Pembinaan dan pengembangan Prasarana Perkebunan dari

tahun berupa: jalan produksi, embung, sumur resapan, alat

pengolah pupuk organic (APPO)

h. Pengolahan Pemasaran dan Usaha Perkebunan: pembinaan dan

pengembangan usaha perkebunan besar secara berkala (setiap tiga

tahun) dilakukan evaluasi melalui kegiatan reklasifikasi kebun, penilaian

kelas kebun, Penilaian usaha perkebunan pada 197 Perkebunan Besar

di Jawa Barat. Pemberian rekomendasi teknis untuk ijin perpanjangan

HGU; Pemberian rekomendasi teknis untuk ijin tebang di perkebunan

besar, Pembinaan kemitraaan usaha antara perkebunan rakyat dengan

perkebunan besar dan perkebunan negara, melaksanakan klasifikasi

kebun, pengembangan dan Fasilitasi pengolahan dan mutu hasil


Bab II - 36 -

produk perkebunan, serta promosi dan pemasaran produk perkebunan

di dalam dan ke luar negeri.

2.3 Telaahan Terhadap Perkembangan Kedepan

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan sub sektor

perkebunan maka perlu ditelaah beberapa faktor pemikiran dasar berikut ini:

2.3.1. Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan sub sektor

perkebunan Jawa Barat selama periode Tahun 2013-2016, diperoleh gambaran

tentang adanya isu-isu strategis yang harus dihadapi pada tahun 2017, sebagai

berikut:

Tabel: 2.12 Isu Strategis Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat

Tahun 2013-2015 dan Respon Terhadap Isu Strategis

No. ISU-ISU STRATEGIS RESPON TERHADAP ISU

1 Stagnasi perkembangan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan

Intensifikasi, Rehabilitasi, Perluasan, Peremajaan, Pengembangan Teknologi Pembenihan, Sertifikasi Benih dan pengawasan peredaran benih.

2 Belum Optimalnya pemanfaatan sumberdaya perkebunan yang berwawasan lingkungan (Kesuaian Lahan, Daya Dukung Lahan, Degradasi Sumber Daya Perkebunan, Okuvasi Lahan, Kebakaran, Alih Fungsi Lahan, Alih Komoditas dan Dampak Anomali Iklim)

Perlunya upaya penataan kesesuaian lahan, bimtek dan pendampingan pemanfataan sumber daya berwawasan lingkungan, serta penegakan Hukum dan penerapan sanksi pelanggaran

3 Tingginya Intensitas Serangan OPT dan Budidaya Ramah Lingkungan

Pengendalian Hama Terpadu, serta Pengembangan Agent Hayati dan Pestisida Nabati

4 Terbatasnya ketersediaan Sarana dan Prasarana agribisnis perkebunan

Peningkatan fasilitasi sarana-prasarana, serta mendorong partisipasi/peran dunia usaha dan swadaya masyarakat

5 Menurunnya Nilai Tukar (NTP) Perkebunan Rakyat

Peningkatan: kompetensi pelaku usaha, kualitas kelembagaan, akses permodalan, kewirausahaan dan diversifikasi usaha

6 Stagnasi peningkatan Mutu hasil, nilai tambah dan kemitraan usaha

Pembinaan pasca panen, fasilitasi unit pengolahan hasil, standarisasi mutu dan sertifikasi produk, dan pengembangan kemitraan usaha

7 Stagnasi pemasaran produk perkebunan pengembangan sistem distribusi dan pemasaran dalam/luar negeri

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perkebunan, Th 2015


Bab II - 37 -

2.3.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Pada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, urusan

pembangunan Sub Sektor Perkebunan termasuk kedalam Urusan Pilihan

Bidang Pertanian, yang memiliki strategi: meningkatkan produksi, inovasi dan

nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan arah

kebijakan: (a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian,

perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan

kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas

pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) pengembangan

usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian,

perkebunan dan peternakan.

Sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat menurut RPJMD Tahun 2013-2018 memiliki

peta indikator sasaran dibawah Misi 2 (yaitu: Membangun Perekonomian

Yang Kokoh dan Berkeadilan), dimana berdasarkan rancangan awal RKPD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 penjabaran peta indikator Misi 2 tersebut

kedalam rincian Target Indikator Misi dan Target Indikator Program memiliki

struktur sebagai berikut:

Tabel 2.13 Struktur Indikator Kinerja Misi 2 RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018

No Indikator Kinerja Satuan Target 2017 OPD Pngjwb

MISI KEDUA: Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

Sasaran 1: Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur

1 Skor Pola Pangan Harapan Poin 80 1, 10

2 Pencetakan Sawah Baru Ha 80.000 1

Sasaran 2: Meningkatnya daya saing usaha pertanian

3 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 113-114 1,2,3,4,

4 Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian

Buah 540 1,2,3,4,5,6,10

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 67,00-68,00 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11


Bab II - 38 -

No Indikator Kinerja Satuan Target 2017 OPD Pngjwb

6. PDRB Per Kapita (ADHB) Juta Rupiah 26,00-28,00 1,2,3,4,5,6,9, 11

7. PDRB Per Kapita (ADHK) Juta Rupiah 13,00-15,00 1,2,3,4,5,6,9, 11

8. Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 7,5-8,0 1,2,3,4,5,6,7, 11

9. Nilai Investasi PMA – PMDN Trilyun Rp 121,80-138,85 8, 11

10. Nilai Investasi PMDN Trilyun Rp 23-27 8, 11

11. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)

Trilyun Rp 95-105 8, 11

12. Nilai Investasi/PMTB adhb Trilyun Rp 267,4-287,2 8, 11

13. Inflasi Persen 4,0-5,0 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11

Sasaran 4: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan

14. Jumlah penerima manfaat kredit modal usaha

Juta Orang 7.750 7

15. Indeks Daya Beli Poin 65,50 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11

16. Daya Beli Masyarakat Ribu Rupiah 660.000 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11

Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan Regional

17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen/Thn 6,3-6,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11

18. Indeks Gini Poin 0,35-0,34 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11

Keterangan OPD: 1. Dinas Pertanian TP; 2. Dinas Perkebunan; 3. Dinas Peternakan; 4. Dinas Perikanan dan Kelautan; 5. Dinas Kehutanan; 6. Disperindag; 7. Dinas KUMKM; 8. BPMPT; 9. Disparbud; 10. BKP;

11. OPD Pendukung lainnya.

Tabel 2.14

Struktur Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perkebunan Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan RKPD 2017

No. Arah Kebijakan Strategis Indikator Kinerja Program Satuan Target 2017

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Tingkat Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan

Persen 2,4

2. Peningkatan Kinerja Sumber Daya dan

Proporsi Luas Lahan Eksisting perkebunan

Persen 13


Bab II - 39 -

No. Arah Kebijakan Strategis Indikator Kinerja Program Satuan Target 2017

Kelembagaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Kemantapan Kelembagaan Perkebunan

Persen 67,5

3. Peningkatan Kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak

Intensitas serangan OPT Perkebunan dalam wilayah perkebunan

Persen 9

4. Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan

Jumlah pembinaan penerapan sistem jaminan mutu

org 15

Tingkat nilai tambah produk perkebunan

Persen 2,4

Seluruh indikator kinerja tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan

kedalam Program/Kegiatan berikut indikasi anggaran pembangunan sub sektor

perkebunan Jawa Barat yang diusulkan untuk Tahun 2017, sebagai berikut:


Bab II - 40 -

Tabel 2.15. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target

capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah

100% Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


100%

1 Forum OPD Bidang Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen laporan Forum OPD Bidang Perkebunan

1 kali 149.950.000

Forum OPD Bidang Perkebunan

Jawa Barat


1 kali 149.950.000

2 Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen Renja OPD Bidang Perkebunan

1 Dokume

n

43.950.000

Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan

Jawa Barat


1 Dokumen 43.950.000

3 Penyusunan RKA dan DPA OPD Bidang Perkebunan Tahun 2018

Jawa Barat

RKA dan DPA OPD Bidang Perkebunan Tahun 2018 sebanyak 2 dokumen

2 Dokume

n

24.000.000

Penyusunan RKA dan DPA OPD Bidang Perkebunan Tahun 2018

Jawa Barat


2 Dokumen 24.000.000

4 Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat

Jawa Barat

Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional

1 Tahun 182.100.000

Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat

Jawa Barat


1 Tahun 182.100.000

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan

65% Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur


65%

5 Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah Raga dan Kesenian

Jawa Barat

ceramah kerohanian dan olahraga serta kesenian bagi pegawai dinas perkebunan

12 bulan 58.000.000

Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah Raga dan Kesenian

Jawa Barat


12 bulan 58.000.000

6 Outbond Dinas Perkebunan Jawa Barat

Outbond Dinas Perkebunan untuk 145 orang

145 orang

145.000.000

Outbond Dinas Perkebunan

Jawa Barat


145 orang 145.000.000

7 Penyediaan Sewa Olah Raga Jawa Barat

Sewa Olah Raga untuk 12 bulan

12 Bln 68.000.000

Penyediaan Sewa Olah Raga

Jawa Barat


12 Bln 68.000.000

8 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga

Jawa Barat

pakaian dinas harian dan pakaian olah raga untuk 145 orang

145 orang

337.500.000

Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga

Jawa Barat


145 orang 337.500.000


Bab II - 41 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus2 Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek

Jawa Barat

Bantuan Diklatpim, Biaya Kursus2 Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek untuk 42 orang

45 orang 456.850.000

Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus2 Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek

Jawa Barat


45 orang 456.850.000

10 Jabar Tolak Kekerasan Jawa Barat


200.000.000

Jabar Tolak Kekerasan Jawa Barat


200.000.000

60 Program Pelayanan Administrasi Pertkantoran

Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya

100% Program Pelayanan Administrasi Pertkantoran


100%

11 Penyediaan ATK Dinas Perkebunan

Jawa Barat

ATK untuk 10 bulan 10 Bulan 186.400.000

Penyediaan ATK Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Penyediaan Alat Listrik dan Penerangan Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Alat listrik dan penerangan untuk 12 Bulan

12 Bulan 16.000.000

Penyediaan Alat Listrik dan Penerangan Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 16.000.000

13 Penyediaan Materai dan Perangko Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Materai dan perangko untuk 10 Bulan

10 Bulan 16.000.000

Penyediaan Materai dan Perangko Dinas Perkebunan

Jawa Barat


10 Bulan 16.000.000

14 Penyediaan Plakat dan Vandel Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Plakat dan Vandel Dinas untuk 10 bulan

10 Bulan 8.600.000

Penyediaan Plakat dan Vandel Dinas Perkebunan

Jawa Barat


10 Bulan 8.600.000

15 Langganan Rekening Listrik (PLN) Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Langganan listrik selama 12 bulan

12 Bulan 96.000.000

Langganan Rekening Listrik (PLN) Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 96.000.000

16 Langganan Rekening Telepon Dinas Perkebunan

Jawa Barat

langganan telepon untuk 12 bulan

12 Bulan 48.000.000

Langganan Rekening Telepon Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 48.000.000

17 Langganan Rekening Ledeng (PDAM) Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Langganan PDAM untuk 12 Bulan

12 Bulan 18.000.000

Langganan Rekening Ledeng (PDAM) Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 18.000.000

18 Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Langganan Media Surat kabar, majalah dan koran selama 12 bulan

12 Bulan 36.000.000

Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 36.000.000

19 Langganan Accesibilitas Provider Internet Dinas Perkebunan

Jawa Barat

langganan Accesibilitas Provider Internet selama 12 bulan

12 Bulan 36.000.000

Langganan Accesibilitas Provider Internet Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 36.000.000


Bab II - 42 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 Langganan TV Berlangganan Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Terfasilitasinya Langganan TV Berlangganan selama 12 bulan

12 Bulan 12.000.000

Langganan TV Berlangganan Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 12.000.000

21 Pengiriman Paket Pos Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Pengiriman Paket Pos untuk 10 bulan

10 Bulan 3.000.000

Pengiriman Paket Pos Dinas Perkebunan

Jawa Barat


10 Bulan 3.000.000

22 Cetak Spanduk, Baliho, Umbul2 dll Dinas Perkebunan

Jawa Barat

cetak spanduk, baliho, umbul2 dll untuk 10 bulan

10 Bulan 8.500.000

Cetak Spanduk, Baliho, Umbul2 dll Dinas Perkebunan

Jawa Barat


10 Bulan 8.500.000

23 Iuran Kebersihan Lingkungan Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Iuran kebersihan lingkungan selama 12 bulan

12 Bulan 3.600.000

Iuran Kebersihan Lingkungan Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 3.600.000

24 Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum Dinas Perkebunan

Jawa Barat

7 orang tenaga teknis 7 Orang 217.200.000

Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum Dinas Perkebunan

Jawa Barat


25 Cetakan Tata Naskah Dinas Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Cetakan Tata Naskah Dinas sebanyak 4 kali

4 Kali 80.000.000

Cetakan Tata Naskah Dinas Dinas Perkebunan

Jawa Barat


4 Kali 80.000.000

26 Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan selama 10 bulan

10 Bulan 67.161.000

Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan Dinas Perkebunan

Jawa Barat


10 Bulan 67.161.000

27 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Mamin Rapat dan Jamuan Tamu selama 12 bulan

12 Bulan 242.280.000

Mamin Rapat dan Jamuan Tamu Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 242.280.000

28 Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Laporan Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan untuk 12 Bulan

12 Bulan 601.000.000

Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan Dinas Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 601.000.000

29 Pengadaan ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

Kota Bandung

ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan untuk 10 Bulan

10 Bulan 10.000.000

Pengadaan ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

Kota Bandun

g


10 Bulan 10.000.000

30 Pengadaan Alat Listrik dan Penerangan UPTD BPTP

Kota Bandung

alat listrik dan penerangan untuk 12 bulan

12 Bulan 10.000.000

Pengadaan Alat Listrik dan Penerangan UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 10.000.000

31 Pengadaan Materai dan Perangko UPTD BPTP

Kota Bandung

materai dan perangko untuk 10 bulan

10 bulan 5.000.000

Pengadaan Materai dan Perangko UPTD BPTP

Kota Bandun

g


10 bulan 5.000.000


Bab II - 43 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32 Langganan Tabung Gas UPTD BPTP

Kota Bandung

Tabung Gas untuk 12 Bulan 12 Bulan 5.200.000

Langganan Tabung Gas UPTD BPTP

Kota Bandun

g

Tabung Gas untuk 12 Bulan

12 Bulan 5.200.000

33 Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BPTP

Kota Bandung

Langganan listrik untuk 12 Bulan

12 Bulan 160.000.000

Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 160.000.000

34 Langganan Rekening Telepon UPTD BPTP

Kota Bandung

Langganan telepon selama 12 bulan

12 Bulan 15.000.000

Langganan Rekening Telepon UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 15.000.000

35 Langganan Rekening Ledeng (PDAM) UPTD BPTP

Kota Bandung

langganan Rekening Ledeng (PDAM) selama 12 bulan

12 Bulan 6.000.000

Langganan Rekening Ledeng (PDAM) UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 6.000.000

36 Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran UPTD BPTP

Kota Bandung


12 Bulan 3.000.000

Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 3.000.000

37 Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BPTP

Kota Bandung

Langganan Accesibilitas Provider Internet selama 12 bulan

12 Bulan 72.000.000

Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 72.000.000

38 Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum UPTD BPTP

Kota Bandung

2 orang tenaga teknis 2 Org 75.600.000

Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum UPTD BPTP

Kota Bandun

g


39 Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPTP

Kota Bandung


4 Kali 16.000.000

Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPTP

Kota Bandun

g


4 Kali 16.000.000

40 Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan UPTD BPTP

Kota Bandung


10 Bulan 13.000.000

Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan UPTD BPTP

Kota Bandun

g


10 Bulan 13.000.000

41 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPTP

Kota Bandung

Mamin Rapat dan Jamuan Tamu untuk 12 bulan

12 Bulan 6.000.000

Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 6.000.000

42 Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan UPTD BPTP

Kota Bandung

Laporan Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan

12 Bulan 103.200.000

Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 103.200.000

43 ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

Kota Bandung


10 Bulan 60.000.000

ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


10 Bulan 60.000.000

44 Materai dan Perangko UPTD BPBTP

Kota Bandung

materai dan perangko untuk 12 Bulan

10 Bulan 3.000.000

Materai dan Perangko UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


10 Bulan 3.000.000


Bab II - 44 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

45 Langganan Tabung Gas UPTD BPBTP

Kota Bandung


Langganan Tabung Gas UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 1.500.000

46 Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BPBTP

Kota Bandung

langganan listrik selama 12 bulan

12 Bulan 57.000.000

Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 57.000.000

47 Langganan Rekening Telepon UPTD BPBTP

Kota Bandung

Langgananrekeeing telpon selama 12 bulan

12 Bulan 6.000.000

Langganan Rekening Telepon UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 6.000.000

48 Langganan Media Surat kabar, majalah dan koran UPTD BPBTP

Kota Bandung


12 Bulan 3.600.000

Langganan Media Surat kabar, majalah dan koran UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 3.600.000

49 Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BPBTP

Kota Bandung


12 Bulan 6.000.000

Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 6.000.000

50 Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum UPTD BPBTP

Kota Bandung

10 orang tenaga teknis 10 Orang

332.000.000

Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


51 Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPBTP

Kota Bandung


4 Kali 50.000.000

Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


4 Kali 50.000.000

52 Fasilitasi Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan UPTD BPBTP

Kota Bandung


10 Bulan 17.000.000

Fasilitasi Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


10 Bulan 17.000.000

53 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPBTP

Kota Bandung

Mamin rapat dna jamuan tamu untuk 12 bulan

12 Bulan 46.800.000

Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 46.800.000

54 Monitoring, Evaluasi Kebun Dinas, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan UPTD BPBTP

Kota Bandung

Laporan Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinanselama 12 bulan

12 Bulan 117.000.000

Monitoring, Evaluasi Kebun Dinas, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 117.000.000

55 ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

Kota Bandung


10 Bulan 67.760.000

ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


10 Bulan 67.760.000

56 Materai dan Perangko UPTD BSPMB

Kota Bandung


12 Bulan 2.730.000

Materai dan Perangko UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 2.730.000

57 Pengisian Tabung Gas UPTD BSPMB

Kota Bandung


Pengisian Tabung Gas UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 12.000.000


Bab II - 45 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 Plakat dan Vandel Balai UPTD BSPMB

Kota Bandung

Plakat dan Vandel Balai 10 Bulan 5.000.000

Plakat dan Vandel Balai UPTD BSPMB

Kota Bandun

g

Plakat dan Vandel Balai 10 Bulan 5.000.000

59 Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BSPMB

Kota Bandung

langganan listrik untuk 12 bulan

12 Bulan 48.000.000

Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 48.000.000

60 Langganan Rekening Telepon UPTD BSPMB

Kota Bandung

Langganan telepon untuk 12 Bulan

12 Bulan 24.000.000

Langganan Rekening Telepon UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 24.000.000

61 Langganan Rekening Ledeng (PDAM) UPTD BSPMB

Kota Bandung


12 Bulan 24.000.000

Langganan Rekening Ledeng (PDAM) UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 24.000.000

62 Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran UPTD BSPMB

Kota Bandung

Langganan Surat Kabar, Majalah dna Koran untuk 12 bulan

12 Bulan 6.000.000

Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 6.000.000

63 Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BSPMB

Kota Bandung

Langganan Accesibilitas Provider Internet untuk 12 Bulan

12 Bulan 30.000.000

Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 30.000.000

64 Langganan TV Berlangganan UPTD BSPMB

Kota Bandung

Langganan TV untuk 12 Bulan 12 Bulan 3.600.000

Langganan TV Berlangganan UPTD BSPMB

Kota Bandun

g

Langganan TV untuk 12 Bulan

12 Bulan 3.600.000

65 Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum UPTD BSPMB

Kota Bandung


Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


66 Penyediaan Cetakan Tata Naskah Balai UPTD BSPMB

Kota Bandung

Cetakan tata naskah balai sebanyak 4 kali

4 Kali 20.000.000

Penyediaan Cetakan Tata Naskah Balai UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


4 Kali 20.000.000

67 Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan UPTD BSPMB

Kota Bandung


12 Bulan 21.000.000

Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 21.000.000

68 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BSPMB

Kota Bandung

Mamin rrapat dan jamuan tamu untuk 12 bulan

12 Bulan 49.920.000

Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 49.920.000

69 Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan UPTD BSPMB

Kota Bandung


12 Bulan 75.000.000

Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bulan 75.000.000


Bab II - 46 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

100% Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


100%

70 Penyediaan BBM Operasional Dinas Perkebunan

Kota Bandung

Penyediaan BBM Operasional untuk 12 bulan

12 Bulan 239.730.000

Penyediaan BBM Operasional Dinas Perkebunan

Kota Bandun

g


12 Bulan 239.730.000

71 Jasa Kebersihan Dinas Perkebunan

Kota Bandung

Jasa Kebersihan selama 12 bulan

12 Bulan 222.000.000

Jasa Kebersihan Dinas Perkebunan

Kota Bandun

g


12 Bulan 222.000.000

72 Jasa Keamanan Dinas Perkebunan

Kota Bandung

Jasa Keamanan selama setahun

12 Bulan 205.400.000

Jasa Keamanan Dinas Perkebunan

Kota Bandun

g


12 Bulan 205.400.000

73 Pemeliharaan Jasa Konstruksi Dinas Perkebunan

Kota Bandung

Terpeliharanya Konstruksi untuk 1 tahun

1 Tahun 192.882.000

Pemeliharaan Jasa Konstruksi Dinas Perkebunan

Kota Bandun

g


1 Tahun 192.882.000

74 Perawatan Kendaraan Dinas Perkebunan

Kota Bandung

Terawatnya Kendaraan selama 1 tahun

1 Tahun 478.038.000

Perawatan Kendaraan Dinas Perkebunan

Kota Bandun

g


1 Tahun 478.038.000

75 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan

Kota Bandung

Pemeliharaan Sarana Prasarana selama 1 tahun

1 Tahun 293.100.000

Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan

Kota Bandun

g


1 Tahun 293.100.000

76 Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Kebersihan UPTD BPTP

Kota Bandung

Bahan dan Perlengkapan Kebersihan UPTD BPTP

12 Bulan 15.000.000

Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Kebersihan UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 15.000.000

77 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP

Kota Bandung

Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP

12 Bulan 188.800.000

Jasa Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 188.800.000

78 Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor UPTD BPTP

Kota Bandung

Pemeliharaan Keamanan Kantor UPTD BPTP

12 Bulan 204.800.000

Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor UPTD BPTP

Kota Bandun

g


12 Bulan 204.800.000

79 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas UPTD BPTP

Kota Bandung

Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas UPTD BPTP

12 Bulan 25.000.000


Kota Bandun

g


12 Bulan 25.000.000

80 Jasa Pemeliharaan Unit Laboratorium UPTD BPTP

Kota Bandung

Jasa Pemeliharaan Unit Laboratorium UPTD BPTP

12 Bulan 368.600.000


Kota Bandun

g


12 Bulan 368.600.000


Bab II - 47 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

81 Perawatan kendaraan Bermotor UPTD BPTP

Kota Bandung

Perawatan kendaraan Bermotor UPTD BPTP

12 Bulan 151.800.000


Kota Bandun

g


12 Bulan 151.800.000

82 Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD BPTP

Kota Bandung

Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD BPTP

12 Bulan 26.000.000


Kota Bandun

g


12 Bulan 26.000.000

83 Pemeliharaan Konstruksi UPTD BPTP

Jawa Barat

Pemeliharaan Konstruksi UPTD BPTP

12 Bulan 20.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 20.000.000

84 Alat Listrik UPTD BPBTP Kota Bandung

Alat listrik untuk 1 tahun 1 Thn 51.500.000

Alat Listrik UPTD BPBTP Kota Bandun

g

Alat listrik untuk 1 tahun 1 Thn 51.500.000

85 Alat Kebersihan UPTD BPBTP

Kota Bandung

Alat Kebersihan 1 Tahun 1 Thn 27.475.000

Alat Kebersihan UPTD BPBTP

Kota Bandun

g

Alat Kebersihan 1 Tahun

1 Thn 27.475.000

86 Jasa Kebersihan Kantor BPBTP

Kota Bandung

Jasa Kebersihan Kantor BPBTP 1 Tahun

1 Thn 130.830.000

Jasa Kebersihan Kantor BPBTP

Kota Bandun

g


1 Thn 130.830.000

87 Jasa Keamanan Kantor BPBTP

Kota Bandung

Jasa Keamanan Kantor BPBTP 1 Tahun

1 Thn 166.754.000

Jasa Keamanan Kantor BPBTP

Kota Bandun

g


1 Thn 166.754.000

88 Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Operasional BPBTP

Kota Bandung

Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Operasional BPBTP 1 Tahun

1 Thn 15.000.000

Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Operasional BPBTP

Kota Bandun

g


1 Thn 15.000.000

89 Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Operasional BPBTP

Kota Bandung

Kebutuhan Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Operasional BPBTP 1 Tahun

1 Thn 68.000.000

Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Operasional BPBTP

Kota Bandun

g


1 Thn 68.000.000

90 Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio dan Alat komunikasi UPTD BPBTP

Kota Bandung

Kebutuhan Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio dan Alat komunikasi 1 Tahun

1 Thn 111.000.000

Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio dan Alat komunikasi UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


1 Thn 111.000.000

91 Pemeliharaan jasa Profesi UPTD BPBTP

Kota Bandung

Pemeliharaan jasa Profesi 1 Tahun

1 Thn 329.400.000

Pemeliharaan jasa Profesi UPTD BPBTP

Kota Bandun

g


1 Thn 329.400.000

92 Jasa Kebersihan UPTD BSPMB

Kota Bandung

Jasa Kebersihan untuk 1 Tahun

1 Thn 173.420.000

Jasa Kebersihan UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


1 Thn 173.420.000


Bab II - 48 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

93 Jasa Pengamanan Kantor UPTD BSPMB

Kota Bandung

Jasa Pengamanan Kantor untuk 1 Tahun

1 Thn 224.865.000

Jasa Pengamanan Kantor UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


1 Thn 224.865.000

94 Biaya Jasa STNK UPTD BSPMB

Kota Bandung

Biaya Jasa STNK untuk 12 bulan

12 Bln 15.000.000

Biaya Jasa STNK UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


12 Bln 15.000.000

95 Pemeliharaan Gedung UPTD BSPMB

Kota Bandung

3 paket Jasa Pemeliharaan 3 Paket 120.000.000

Pemeliharaan Gedung UPTD BSPMB

Kota Bandun

g

3 paket Jasa Pemeliharaan

3 Paket 120.000.000

96 Perawatan Kendaraaan Dinas UPTD BSPMB

Kota Bandung

Belanja Perawatan Kendaraaan Dinas 1 Tahun

1 Thn 65.715.000

Perawatan Kendaraaan Dinas UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


1 Thn 65.715.000

97 Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran UPTD BSPMB

Kota Bandung

Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran untuk 1 Tahun

1 Thn 17.000.000

Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


1 Thn 17.000.000

98 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor UPTD BSPMB

Kota Bandung

Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor untuk 1 Tahun

1 Thn 84.000.000

Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor UPTD BSPMB

Kota Bandun

g


1 Thn 84.000.000


tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi

100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100%

Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan

100% Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan

100%

99 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Perkebunan Sebanyak 8 Dokumen

8 Dokume

n

289.205.000

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Perkebunan

Jawa Barat


8 Dokumen 289.205.000

100 Bimtek Laporan Berbasis Akrual

Jawa Barat

Bimtek Laporan Berbasis Akrual 1 kali

1 Kali 4.800.000

Bimtek Laporan Berbasis Akrual

Jawa Barat


1 Kali 4.800.000

101 Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan

Jawa Barat

Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan 1 kali

1 Kali 7.650.000

Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan

Jawa Barat


1 Kali 7.650.000


Bab II - 49 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

102 Bimtek Pengelolaan Pajak Jawa Barat

Bimtek Pengelolaan Pajak 1 kali

1 Kali 4.800.000

Bimtek Pengelolaan Pajak Jawa Barat


1 Kali 4.800.000

103 Monitoring Evaluasi Potensi PAD di Kebun Dinas /

Jawa Barat

Laporan Monitoring Evaluasi Potensi PAD di Kebun Dinas /

12 Bln 107.750.000

Monitoring Evaluasi Potensi PAD di Kebun Dinas /

Jawa Barat


12 Bln 107.750.000

Pembinaan Keuangan Penerima Hibah / Bansos / Bankeu




79 Program Pengembagan Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data pembangunan Jawa Barat

85% Program Pengembagan Data/Informasi/Statistik Daerah


85%

Persentase pemanfaatan sistem satu data pembangunan Jawa Barat

78% Persentase pemanfaatan sistem satu data pembangunan Jawa Barat

78%

104 DBHCHT-FGD Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

Jawa Barat

Dokumen Informasi Tembakau

2 Kali 40.600.000

DBHCHT-FGD Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

Jawa Barat


2 Kali 40.600.000

105 DBHCHT-Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

Jawa Barat

Terfasilitasinya Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

52 Orang

146.900.000

DBHCHT-Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

Jawa Barat


52 Orang 146.900.000

106 DBHCHT-Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB

Jawa Barat

Data / Informasi Tembakau ke NTB

35 Orang

230.050.000

DBHCHT-Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB

Jawa Barat


35 Orang 230.050.000

107 DBHCHT-Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat

Jawa Barat

Buku Tembakau Jawa Barat 100 Buku

82.450.000

DBHCHT-Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat

Jawa Barat

Buku Tembakau Jawa Barat

100 Buku 82.450.000

108 Workshop Statistik Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen Data / Informasi / Statistik Perkebunan sebanyak 4 dokumen

1 Kali 32.415.000

Workshop Statistik Perkebunan

Jawa Barat


1 Kali 32.415.000

109 Pengumpulan Data Statistik Jawa Barat

Kompulasi Data Statistik Perkebunan Kab/Kota se Jawa Barat

1 Tahun 140.500.000

Pengumpulan Data Statistik

Jawa Barat


1 Tahun 140.500.000


Bab II - 50 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

110 Pengolahan Data Statistik Jawa Barat

Draft Hasil Pengolahan Data Statistik Perkebunan Kab/Kota Se Jawa Barat

1 Tahun 118.455.000

Pengolahan Data Statistik Jawa Barat


1 Tahun 118.455.000

111 Validasi Angka Tetap Provinsi 2016

Jawa Barat

Dokumen Data Statistik Perkebunan Angka Tetap Th 2016

1 Kali 51.015.000

Validasi Angka Tetap Provinsi 2016

Jawa Barat


1 Kali 51.015.000

112 Validasi Angka Sementara Provinsi 2017

Jawa Barat

Dokumen Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Th 2017

1 Kali 51.015.000

Validasi Angka Sementara Provinsi 2017

Jawa Barat


1 Kali 51.015.000

113 Forum Validasi Data Statistik Nasional

Jawa Barat

Kesepakatan sinkronisasi data pusat dan daerah

2 Kali 32.500.000

Forum Validasi Data Statistik Nasional

Jawa Barat


2 Kali 32.500.000

114 Pengelolaan Website Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Website OPD untuk 1 Tahun 1 Tahun 34.800.000

Pengelolaan Website Dinas Perkebunan

Jawa Barat

Website OPD untuk 1 Tahun

1 Tahun 34.800.000

115 Publikasi Data/Informasi Perkebunan

Jawa Barat

Publikasi data / informasi perkebunan sebanyak 175 buku

175 Buku

39.300.000

Publikasi Data/Informasi Perkebunan

Jawa Barat


175 Buku 39.300.000

84 Program Peningkatan Produksi Pertanian

Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

2,4% Program Peningkatan Produksi Pertanian


2,4%

Prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas perkebunan

2,4% Prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas perkebunan

2,4%


2,4% Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis

2,4%

Persentase peningkatan benih Tanaman Perkebunan yang tersertifikasi

2,4% Persentase peningkatan benih Tanaman Perkebunan yang tersertifikasi

2,4%

116 Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas

Jawa Barat

13 Kebun Dinas sebagai sumber benih unggul tanaman perkebunan terpelihara

12 Bulan 718.550.000

Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas

Jawa Barat


12 Bulan 718.550.000


Bab II - 51 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117 Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Jawa Barat

Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan di 4 BKPP

4 BKPP 84.250.000

Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Jawa Barat


4 BKPP 84.250.000

118 Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen updating data penangkaran benih tanaman perkebunan dalam 12 bulan

12 Bulan 64.190.000

Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 64.190.000

119 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen laporan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

12 Bulan 217.000.000

Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 217.000.000

120 Akomodasi Penyaluran Benih Jawa Barat

Akomodasi Penyaluran Benih untuk 12 Bulan

12 Bulan 100.000.000

Akomodasi Penyaluran Benih

Jawa Barat


12 Bulan 100.000.000

121 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pemasaran Benih

Jawa Barat

1 Aplikasi Sistem Informasi Pemasaran Benih

1 Aplikasi

34.495.000

Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pemasaran Benih

Jawa Barat


1 Aplikasi 34.495.000

122 Pertemuan Teknis Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen laporan Pertemuan Teknis Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

180 Orang

121.450.000

Pertemuan Teknis Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

Jawa Barat


180 Orang 121.450.000

123 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih

Jawa Barat

Dokumen laporan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih selama 12 bulan

12 Bulan 378.550.000

Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih

Jawa Barat


12 Bulan 378.550.000

124 Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih

Jawa Barat

Dokumen Laporan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih di 18 Kab/ Kota

18 Kab/Kot

a

137.850.000

Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih

Jawa Barat


18 Kab/Kota

137.850.000

125 Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih

Jawa Barat

Dokumen Sertifikasi Mutu Benih selama 12 Bulan

12 Bulan 362.150.000

Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih

Jawa Barat


12 Bulan 362.150.000

126 Bintek Budidaya Tanaman Semusim

Jawa Barat

Bintek Budidaya Tanaman Semusim untuk 135 orang

135 Orang

64.600.000

Bintek Budidaya Tanaman Semusim

Jawa Barat


135 Orang 64.600.000


Bab II - 52 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

127 Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat

Jawa Barat

Dokumen laporan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat

12 Bulan 55.000.000

Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat

Jawa Barat


12 Bulan 55.000.000

128 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim

Jawa Barat

Dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim selama 12 bulan

12 Bulan 110.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim

Jawa Barat


12 Bulan 110.000.000

129 Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

Jawa Barat

Penerapan Teknis Budidaya Tanaman sesuai GAP di 3 Kab/Kota

3 kab/kota

270.400.000

Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

Jawa Barat


3 kab/kota 270.400.000

130 Bintek Budidaya Tanaman Tahunan

Jawa Barat

Bintek Budidaya Tanaman Tahunan untuk 200 orang

200 orang

145.490.000

Bintek Budidaya Tanaman Tahunan

Jawa Barat


200 orang 145.490.000

131 Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

Jawa Barat

Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP) di 5 kab/kota

5 kan/kota

218.910.000

Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

Jawa Barat


5 kan/kota 218.910.000

132 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan

Jawa Barat

Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan selama 12 bulan

12 bulan 135.600.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan

Jawa Barat


12 bulan 135.600.000

133 Rapat Koordinasi Sarana Produksi

Jawa Barat

Rapat Koordinasi sarana produksi untuk 224 orang

224 Orang

97.760.000

Rapat Koordinasi Sarana Produksi

Jawa Barat


224 Orang 97.760.000

134 Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan

Jawa Barat

Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan di 8 Kab/Kota

8 Kab./Kot

a

87.240.000

Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan

Jawa Barat


8 Kab./Kota 87.240.000

135 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan selama 12 bulan

12 Bulan 115.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 115.000.000


Bab II - 53 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

136 Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)

Jawa Barat

Satu paket Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil)

1 Paket 5.686.910.000

Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)

Jawa Barat


1 Paket 5.686.910.000

137 Pembinaan Teknis Pembenihan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Dokumen hasil Pertemuan Teknis Pembenihan

3 Kali 89.550.000

Pembinaan Teknis Pembenihan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


3 Kali 89.550.000

138 Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Penyemaian Biji Benih Kopi 1 kali

1 Kali 1.275.000.000

Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


1 Kali 1.275.000.000

139 Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Pemeliharaan Benih Kopi tercapai untuk 12 Bulan

12 Bulan 3.948.540.000

Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


12 Bulan 3.948.540.000

140 Pelabelan dan Retribusi Sertifikat Mutu Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Label dan Sertifikat Mutu Benih

5000000 phn

325.000.000

Pelabelan dan Retribusi Sertifikat Mutu Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


5000000 phn

325.000.000

141 Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Hasil Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi

1 Kali 250.000.000

Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


1 Kali 250.000.000

142 Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Dokumen Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12 Bulan 675.000.000

Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


12 Bulan 675.000.000

143 Lounching dan Distribusi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

1 kali Lounching dan laporan Distribusi Benih Kopi

1 Kali 500.000.000

Lounching dan Distribusi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


1 Kali 500.000.000

144 Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gub)

Jawa Barat

Luas lahan pembinaan peremajaan tanaman kopi

2500 Ha 500.000.000

Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gub)

Jawa Barat


2500 Ha 500.000.000


Bab II - 54 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

145 DBHCHT-Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

Jawa Barat

Dokumen Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

1 kali 21.645.000

DBHCHT-Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

Jawa Barat


1 kali 21.645.000

146 DBHCHT-Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau kepada Petani

Jawa Barat

Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau kepada Petani di 6 kab

6 kab 136.840.000

DBHCHT-Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau kepada Petani

Jawa Barat


6 kab 136.840.000

147 DBHCHT-Demplot Tanaman Tembakau

Jawa Barat

Demplot tanaman tembakau di 6 Kab

6 kab 449.040.000

DBHCHT-Demplot Tanaman Tembakau

Jawa Barat


6 kab 449.040.000

148 DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau

Jawa Barat

Dokumen laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau selama 12 Bulan

12 Bulan 392.475.000

DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau

Jawa Barat


12 Bulan 392.475.000

149 DBHCHT-Uji Mutu Lokasi Varietas Tembakau

Jawa Barat

Hasil uji mutu varietas tembakau

12 Bulan 554.460.000

DBHCHT-Uji Mutu Lokasi Varietas Tembakau

Jawa Barat


12 Bulan 554.460.000

150 DBHCHT-Bintek Penangkar Tanaman Tembakau

Jawa Barat

Bintek Penangkar Tanaman Tembakau untuk 100 orang

100 Orang

445.540.000

DBHCHT-Bintek Penangkar Tanaman Tembakau

Jawa Barat


100 Orang 445.540.000

151 DBHCHT-Pertemuan Teknis Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau

Jawa Barat

Dokumen Pertemuan teknis mutu dan pengawasan benih tembakau

40 Orang

317.800.000

DBHCHT-Pertemuan Teknis Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau

Jawa Barat


40 Orang 317.800.000

152 DBHCHT-Sertifikasi Benih Tembakau

Jawa Barat

15 kab tersertifikasi benih tembakau

15 Kab/Kot

a

307.000.000

DBHCHT-Sertifikasi Benih Tembakau

Jawa Barat


15 Kab/Kota

307.000.000

153 DBHCHT-Pengawasan Benih Tembakau

Jawa Barat

pengawasan benih tembakau bisa dikawal di 15 kab

15 Kab/Kot

a

195.000.000

DBHCHT-Pengawasan Benih Tembakau

Jawa Barat


15 Kab/Kota

195.000.000

154 DBHCHT-Kerjasama pengujian mutu dan pengawasan benih tembakau ke Temanggung Jawa Timur

Jawa Barat

Kerjasama pengujian mutu dan pengawasan benih tembakau ke Temanggung Jawa Timur untuk 20 orang

20 Org 180.200.000

DBHCHT-Kerjasama pengujian mutu dan pengawasan benih tembakau ke Temanggung Jawa Timur

Jawa Barat


20 Org 180.200.000

85 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13% Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian


13%


Bab II - 55 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-r)

1% Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-r)

1%

155 DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan

Jawa Barat

kursus singkat peningkatan daya dukung lahan untuk 25 orang

25 org 313.750.000

DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan

Jawa Barat


25 org 313.750.000

156 DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Teknologi Informasi Lahan Tembakau

Jawa Barat

kursus singkat peningkatan teknologi informasi lahan tembakau di 21 kab/kota

21 kab/kota

263.830.000

DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Teknologi Informasi Lahan Tembakau

Jawa Barat


21 kab/kota 263.830.000

157 DBHCHT-Demplot Peningkatan Kesesuaian Lahan Tembakau

Jawa Barat

3 Demplot lahan tembakau di 3 kab

3 Kabupat

en

215.300.000

DBHCHT-Demplot Peningkatan Kesesuaian Lahan Tembakau

Jawa Barat


3 Kabupaten

215.300.000

158 DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau

Jawa Barat

Demplot Konservasi lahan tembakau di 3 kab

3 Kabupat

en

207.120.000

DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau

Jawa Barat


3 Kabupaten

207.120.000

159 Bintek Perkebunan Jawa Barat

Bintek perkebunan untuk 200 orang

200 orang

213.255.000

Bintek Perkebunan Jawa Barat


200 orang 213.255.000

160 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan selama 12 bulan

12 Bulan 36.745.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 36.745.000

161 Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi

Jawa Barat

Prosiding Rapat Kerja 200 orang

71.655.000

Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi

Jawa Barat

Prosiding Rapat Kerja 200 orang 71.655.000

162 Bintek Penguatan Kelembagaan

Jawa Barat

Pelatihan Penguatan Kelembagaan untuk 90 orang

90 orang 111.345.000

Bintek Penguatan Kelembagaan

Jawa Barat


90 orang 111.345.000

163 PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagan Pelaku Usaha Perkebunan

Jawa Barat

Event PENAS 6 orang 54.000.000

PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagan Pelaku Usaha Perkebunan

Jawa Barat


164 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagan Pelaku Usaha Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagan Pelaku Usaha Perkebunan

12 Bulan 63.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagan Pelaku Usaha Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 63.000.000


Bab II - 56 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

165 Pertemuan Akses Permodalan Jawa Barat

Pertemuan akses permodalan 12 Kab/Kota

12 kab/kota

179.820.000

Pertemuan Akses Permodalan

Jawa Barat


12 kab/kota 179.820.000

166 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan selama 12 bulan

12 Bulan 70.180.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 70.180.000

167 Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan

Jawa Barat

Pelatihan Wirausaha bidang Perkebunan untuk 350 orang

350 orang

901.000.000

Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan

Jawa Barat


350 orang 901.000.000

168 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan selama 12 bulan

12 Bulan 99.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan

Jawa Barat


12 Bulan 99.000.000

169 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika

Jawa Barat

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika

3 Kab 115.350.000

Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika

Jawa Barat


3 Kab 115.350.000

170 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta

Jawa Barat

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta

6 Kab/Kot

a

130.990.000

Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta

Jawa Barat


6 Kab/Kota 130.990.000

171 Kursus Singkat Teknologi Pengelolaan dan Pelestarian Lahan Kopi

Jawa Barat

Kursus Teknologi Pengelolaan dan Pelestarian Lahan Kopi untuk 20 orang

20 orang 253.660.000

Kursus Singkat Teknologi Pengelolaan dan Pelestarian Lahan Kopi

Jawa Barat


20 orang 253.660.000

172 Demplot Prasarana Perkebunan

Jawa Barat

Demplot Pengembangan Prasarana Perkebunan terwujud di 4 lokasi

4 350.000.000

Demplot Prasarana Perkebunan

Jawa Barat


4 350.000.000

lokasi lokasi

173 Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara

Jawa Barat

Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara di 4 Kab

4 Kab 238.925.000

Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara

Jawa Barat


4 Kab 238.925.000


Bab II - 57 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

174 Antisipasi Perubahan Iklim Jawa Barat

Antisipasi perubahan iklim di 6 Kab

6 kab 274.150.000

Antisipasi Perubahan Iklim Jawa Barat


6 kab 274.150.000

175 Penanganan Fasilitasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

Jawa Barat

Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunandi 10 kab tertangani

10 kab 136.925.000

Penanganan Fasilitasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

Jawa Barat


10 kab 136.925.000

176 Sosialisasi Penanaman Kelapa

Jawa Barat

Sosialisasi Penanaman kelapa untuk 60 orang

60 orang 28.000.000

Sosialisasi Penanaman Kelapa

Jawa Barat


60 orang 28.000.000

177 Pengembangan Kelapa Jawa Barat

Pengembangan Kelapa seluas 20 ha

20 Ha 172.000.000

Pengembangan Kelapa Jawa Barat


20 Ha 172.000.000

178 DBHCHT-Rapat Koordinasi/Musyawarah Daerah Asosiasi

Jawa Barat

Prosiding Rapat 80 Orang

87.480.000

DBHCHT-Rapat Koordinasi/Musyawarah Daerah Asosiasi

Jawa Barat

Prosiding Rapat 80 Orang 87.480.000

179 DBHCHT-Peningkatan Wawasan DBHCHT

Jawa Barat

peningkatan wawasan DBHCHT untuk 13 orang

13 Orang

128.165.000

DBHCHT-Peningkatan Wawasan DBHCHT

Jawa Barat


13 Orang 128.165.000

180 DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Jawa Barat

Pelatihan Penguatan Kelembagaan utk 20 keltan

20 Keltan

476.020.000

DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Jawa Barat


20 Keltan 476.020.000

181 DBHCHT-Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau

Jawa Barat

Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau utk 8 keltan

8 Keltan 191.100.000

DBHCHT-Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau

Jawa Barat


8 Keltan 191.100.000

182 DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

Jawa Barat

Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau selama 12 bulan

12 Bulan 117.235.000

DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

Jawa Barat


12 Bulan 117.235.000

183 Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapotan serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Jumlah Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapotan serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Keg)

5 Kali 250.000.000

Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapotan serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


5 Kali 250.000.000


Bab II - 58 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

184 Demplot penataan dan pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Paket Teknologi Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kawasan Kopi Arabila Java Preanger di 10 kab/kota

10 Lokasi

500.000.000

Demplot penataan dan pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


10 Lokasi 500.000.000


Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama

112750 Ha

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


112750 Ha


-1% Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

-1%

185 DBHCHT-Pengendalian OPT tanaman tembakau

Jawa Barat

Pengendalian OPT tanaman tembakau di 5 Kab

5 Kab 378.630.000

DBHCHT-Pengendalian OPT tanaman tembakau

Jawa Barat


5 Kab 378.630.000

186 DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto

Jawa Barat

Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto untuk 10 orang

10 Orang

244.000.000

DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto

Jawa Barat


10 Orang 244.000.000

187 DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP

Jawa Barat

Pelatihan APH Cair di BPTP untuk 30 orang

30 Orang

119.330.000

DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP

Jawa Barat


30 Orang 119.330.000

188 DBHCHT-Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Tembakau ke Jawa Timur

Jawa Barat

Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Tembakau ke Jawa Timur untuk 30 orang

30 Orang

258.040.000

DBHCHT-Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Tembakau ke Jawa Timur

Jawa Barat


30 Orang 258.040.000

189 Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Jawa Barat

Dokumen Hasil Pertemuan Teknis di 17 kab/kota

17 Kab/Kot

a

71.232.000

Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Jawa Barat


17 Kab/Kota

71.232.000

190 Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT

Jawa Barat

2 kab/kota Mampu mengeksplorasi Musuh Alami dan mengidentifikasi OPT

2 Kab/Kot

a

16.493.600

Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT

Jawa Barat


2 Kab/Kota 16.493.600

191 Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP

Jawa Barat

Pengembangan agens pengendali hayati 4 jenis

4 Jenis 67.596.000

Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP

Jawa Barat


4 Jenis 67.596.000


Bab II - 59 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

192 Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba)

Jawa Barat

Pengembangan bahan pestisida nabati sebanyak 5000 pohon

5000 pohon

34.067.000

Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba)

Jawa Barat


5000 pohon 34.067.000

193 Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

Jawa Barat

Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan di 5 kab

5 Kab 301.011.400

Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

Jawa Barat


5 Kab 301.011.400

194 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Jawa Barat

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu sebanyak 1 kegiatan

1 kegiatan

9.600.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Jawa Barat


1 kegiatan 9.600.000

195 Pengendalian OPT tanaman kopi

Jawa Barat

40 Ha tanaman kopi bebas hama

40 Ha 80.650.000

Pengendalian OPT tanaman kopi

Jawa Barat


40 Ha 80.650.000

196 Pengendalian OPT tanaman teh

Jawa Barat

41 Ha tanaman teh bebas hama

40 Ha 80.650.000

Pengendalian OPT tanaman teh

Jawa Barat


40 Ha 80.650.000

197 Pengendalian OPT tanaman kelapa

Jawa Barat

20 Ha tanaman kelapa bebas hama

20 Ha 44.575.000

Pengendalian OPT tanaman kelapa

Jawa Barat


20 Ha 44.575.000

198 Penerapan metode PHT pada tanaman teh

Jawa Barat

Penerapan metode PHT pada tanaman teh di 1 Kab

1 Kab 84.375.000

Penerapan metode PHT pada tanaman teh

Jawa Barat


1 Kab 84.375.000

199 Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT

Jawa Barat

Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT di 14 kab/kota

14 Kab/Kot

a

160.980.000

Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT

Jawa Barat


14 Kab/Kota

160.980.000

200 Monitoring dan Koordinasi Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Jawa Barat

Dokumen Monitoring dan Koordinasi Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu sebanyak 1 keg

1 keg 48.770.000

Monitoring dan Koordinasi Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Jawa Barat


1 keg 48.770.000

201 Pengendalian OPT Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gub)

Jawa Barat

Luas penanggulangan OPT pada Kawasan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Ha)

250 Ha 500.000.000

Pengendalian OPT Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gub)

Jawa Barat


250 Ha 500.000.000


Bab II - 60 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Jumlah kelompok / pelaku penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI tanaman pangan dan hortikultura

20 Kelomp

ok



20 Kelompok

Prosentase Peningkatan Jumlah unit usaha Penerapan Sistem Jaminan mutu sesuai SNI

2,4% Prosentase Peningkatan Jumlah unit usaha Penerapan Sistem Jaminan mutu sesuai SNI

2,4%


2,4% Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

2,4%

202 DBHCHT-Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI

Jawa Barat

Dokumen laporan Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI

1200 orang

549.600.000

DBHCHT-Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI

Jawa Barat


1200 orang 549.600.000

203 DBHCHT-Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

Jawa Barat

Dokumen laporan Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

60 orang 43.600.000

DBHCHT-Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

Jawa Barat


60 orang 43.600.000

204 DBHCHT-Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau

Jawa Barat

Dokumen laporan Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau

60 orang 43.600.000

DBHCHT-Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau

Jawa Barat


60 orang 43.600.000

205 DBHCHT-Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau

Jawa Barat

Dokumen laporan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau

12 Bulan 363.200.000

DBHCHT-Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau

Jawa Barat


12 Bulan 363.200.000

206 Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI

Jawa Barat

Prosiding dan dokumen laporan pertemuan penerapan sistem jamnan mutu sesuai SNI

2 kali 41.600.000

Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI

Jawa Barat


2 kali 41.600.000

207 Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil

Jawa Barat

Prosiding dan dokumen laporan

3 kali 62.400.000

Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil

Jawa Barat


3 kali 62.400.000


Bab II - 61 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

208 Sertifikasi Uji Mutu Hasil Jawa Barat

45 unit tersertifikasi Uji Mutu Hasil

45 unit 46.800.000

Sertifikasi Uji Mutu Hasil Jawa Barat


45 unit 46.800.000

209 Pengadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kopi

Jawa Barat

Jumlah Peralatan UPH untuk Poktan/Gapoktan

3 Unit 840.000.000

Pengadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kopi

Jawa Barat


3 Unit 840.000.000

210 Penguatan Mutu Hasil Perkebunan

Jawa Barat

Jumlah Pendukungan Sertifikasi Mutu Hasil Produk Perkebunan

7 Kab. 315.000.000

Penguatan Mutu Hasil Perkebunan

Jawa Barat


7 Kab. 315.000.000

211 Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH

Jawa Barat

Dokumen Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH selama 12 bulan

12 bulan 349.200.000

Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH

Jawa Barat


12 bulan 349.200.000

212 Bandung Tea Festival Jawa Barat

Event Bandung Tea Festival 1 kali 361.400.000

Bandung Tea Festival Jawa Barat

Event Bandung Tea Festival

1 kali 361.400.000

213 Cocunut Day Jawa Barat

Event coconut day 1 kali 203.400.000

Cocunut Day Jawa Barat


214 Hari Bakti Perkebunan Jawa Barat

Event hari bhakti perkebunan 1 kali 102.300.000

Hari Bakti Perkebunan Jawa Barat

Event hari bhakti perkebunan

1 kali 102.300.000

215 Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar

Jawa Barat

Dokumen Data Harga pasar selama 12 bulan

12 Bulan 130.020.000

Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar

Jawa Barat


12 Bulan 130.020.000

216 PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan

Jawa Barat

event PENAS 1 kali 18.000.000

PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan

Jawa Barat


217 HPS Tingkat Nasional Jawa Barat

event HPS Tingkat Nasional 1 kali 18.000.000

HPS Tingkat Nasional Jawa Barat

event HPS Tingkat Nasional

1 kali 18.000.000

218 HPS Tingkat Jawa Barat Jawa Barat

event HPS Tingkat Daerah 1 kali 18.000.000

HPS Tingkat Jawa Barat Jawa Barat

event HPS Tingkat Daerah

1 kali 18.000.000

219 Road Show de Syukron di BKPP

Jawa Barat

event Road Show de Syukron di BKPP sebanyak 4 kali

4 kali 24.000.000

Road Show de Syukron di BKPP

Jawa Barat


4 kali 24.000.000

220 Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee

Jawa Barat

Partisipasi Promosi dan Uji Mutu Kopi

1 kali 180.000.000

Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee

Jawa Barat


1 kali 180.000.000


Bab II - 62 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

221 Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Jawa Barat

Dokumen Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatanselama 12 Bulan

12 Bulan 94.880.000

Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Jawa Barat


12 Bulan 94.880.000

222 Partisipasi Pameran Luar Provinsi

Jawa Barat

partisipasi dalam pameran luar provinsi sebanyak 4 kali

4 Kali 30.000.000

Partisipasi Pameran Luar Provinsi

Jawa Barat


4 Kali 30.000.000

223 Rapat Koordinasi Perkebunan Besar

Jawa Barat

Dokumen hasil rapat Koordinasi Perkebunan Besar sebanyak 2 kali

2 kali 49.600.000

Rapat Koordinasi Perkebunan Besar

Jawa Barat


2 kali 49.600.000

224 Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan

Jawa Barat

Dokumen Hasil Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan sebanyak 2 kali

2 kali 49.600.000

Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan

Jawa Barat


2 kali 49.600.000

225 Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan

Jawa Barat

Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan untuk 100 orang

100 orang

24.800.000

Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan

Jawa Barat


100 orang 24.800.000

226 Pemutahiran Data Informasi Perkebunan Lintas Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat

Dokumen Pemutahiran Data Informasi Perkebunan Lintas Kabupaten Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 252.021.000

Pemutahiran Data Informasi Perkebunan Lintas Kabupaten Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat


12 Bulan 252.021.000

227 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha

Jawa Barat

Dokumen Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha

12 Bulan 123.979.000

Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha

Jawa Barat


12 Bulan 123.979.000

228 Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah

Jawa Barat

Prosiding dan dokumen laporan rapat

2 kali 15.800.000

Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah

Jawa Barat


2 kali 15.800.000

229 Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah

Jawa Barat


1 kali 7.900.000

Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah

Jawa Barat


1 kali 7.900.000

230 Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah

Jawa Barat

Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Medrah sebanyak 5 paket

5 paket 50.000.000

Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah

Jawa Barat


5 paket 50.000.000

231 Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

Jawa Barat

Dokumen hasil Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

12 Bulan 26.300.000

Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

Jawa Barat


12 Bulan 26.300.000


Bab II - 63 -

No



capaian Kebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

232 Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat

Lokasi Demplot Penerapan Teknologi Pengolahan Kopi Arabika Java Preanger (Lokasi)

10 Lokasi

500.000.000

Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jawa Barat


10 Lokasi 500.000.000

44.159.800.000

44.159.800.000

Tabel 2.16. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2017 hasil review

terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana

(Rp.000) Sumber Dana Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8



100%

1 Forum OPD Bidang Perkebunan Jawa Barat Dokumen laporan Forum OPD Bidang Perkebunan

1 kali 149.950.000 APBD

2 Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan Jawa Barat Dokumen Renja OPD Bidang Perkebunan 1 Dokumen 43.950.000 APBD


Jawa Barat RKA dan DPA OPD Bidang Perkebunan Tahun 2018 sebanyak 2 dokumen

2 Dokumen 24.000.000 APBD


Jawa Barat Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional

1 Tahun 182.100.000 APBD



65%


Bab II - 64 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat ceramah kerohanian dan olahraga serta kesenian bagi pegawai dinas perkebunan

12 bulan 58.000.000 APBD

6 Outbond Dinas Perkebunan Jawa Barat Outbond Dinas Perkebunan untuk 145 orang

145 orang 145.000.000 APBD

7 Penyediaan Sewa Olah Raga Jawa Barat Sewa Olah Raga untuk 12 bulan 12 Bln 68.000.000 APBD


Jawa Barat pakaian dinas harian dan pakaian olah raga untuk 145 orang

145 orang 337.500.000 APBD


Jawa Barat Bantuan Diklatpim, Biaya Kursus2 Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek untuk 42 orang

45 orang 456.850.000 APBD

10 Jabar Tolak Kekerasan Jawa Barat ceramah kerohanian dan olahraga serta kesenian bagi pegawai dinas perkebunan

200.000.000 APBD



100%

11 Penyediaan ATK Dinas Perkebunan Jawa Barat ATK untuk 10 bulan 10 Bulan 186.400.000 APBD


Jawa Barat Alat listrik dan penerangan untuk 12 Bulan

12 Bulan 16.000.000 APBD


Jawa Barat Materai dan perangko untuk 10 Bulan 10 Bulan 16.000.000 APBD


Jawa Barat Plakat dan Vandel Dinas untuk 10 bulan 10 Bulan 8.600.000 APBD


Jawa Barat Langganan listrik selama 12 bulan 12 Bulan 96.000.000 APBD


Jawa Barat langganan telepon untuk 12 bulan 12 Bulan 48.000.000 APBD


Jawa Barat Langganan PDAM untuk 12 Bulan 12 Bulan 18.000.000 APBD


Bab II - 65 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat Langganan Media Surat kabar, majalah dan koran selama 12 bulan

12 Bulan 36.000.000 APBD


Jawa Barat langganan Accesibilitas Provider Internet selama 12 bulan

12 Bulan 36.000.000 APBD


Jawa Barat Terfasilitasinya Langganan TV Berlangganan selama 12 bulan

12 Bulan 12.000.000 APBD

21 Pengiriman Paket Pos Dinas Perkebunan Jawa Barat Pengiriman Paket Pos untuk 10 bulan 10 Bulan 3.000.000 APBD


Jawa Barat cetak spanduk, baliho, umbul2 dll untuk 10 bulan

10 Bulan 8.500.000 APBD


Jawa Barat Iuran kebersihan lingkungan selama 12 bulan

12 Bulan 3.600.000 APBD


Jawa Barat 7 orang tenaga teknis 7 Orang 217.200.000 APBD


Jawa Barat Cetakan Tata Naskah Dinas sebanyak 4 kali

4 Kali 80.000.000 APBD


Jawa Barat Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan selama 10 bulan

10 Bulan 67.161.000 APBD


Jawa Barat Mamin Rapat dan Jamuan Tamu selama 12 bulan

12 Bulan 242.280.000 APBD


Jawa Barat Laporan Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan untuk 12 Bulan

12 Bulan 601.000.000 APBD


Kota Bandung ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan untuk 10 Bulan

10 Bulan 10.000.000 APBD


Kota Bandung alat listrik dan penerangan untuk 12 bulan 12 Bulan 10.000.000 APBD


Kota Bandung materai dan perangko untuk 10 bulan 10 bulan 5.000.000 APBD

32 Langganan Tabung Gas UPTD BPTP Kota Bandung Tabung Gas untuk 12 Bulan 12 Bulan 5.200.000 APBD


Kota Bandung Langganan listrik untuk 12 Bulan 12 Bulan 160.000.000 APBD

34 Langganan Rekening Telepon UPTD BPTP Kota Bandung Langganan telepon selama 12 bulan 12 Bulan 15.000.000 APBD


Bab II - 66 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Kota Bandung langganan Rekening Ledeng (PDAM) selama 12 bulan

12 Bulan 6.000.000 APBD


Kota Bandung Langganan Media Surat kabar, majalah dan koran selama 12 bulan

12 Bulan 3.000.000 APBD


Kota Bandung Langganan Accesibilitas Provider Internet selama 12 bulan

12 Bulan 72.000.000 APBD


Kota Bandung 2 orang tenaga teknis 2 Org 75.600.000 APBD

39 Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPTP Kota Bandung Cetakan Tata Naskah Dinas sebanyak 4 kali

4 Kali 16.000.000 APBD


Kota Bandung Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan selama 10 bulan

10 Bulan 13.000.000 APBD

41 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPTP Kota Bandung Mamin Rapat dan Jamuan Tamu untuk 12 bulan

12 Bulan 6.000.000 APBD


Kota Bandung Laporan Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinan

12 Bulan 103.200.000 APBD



10 Bulan 60.000.000 APBD

44 Materai dan Perangko UPTD BPBTP Kota Bandung materai dan perangko untuk 12 Bulan 10 Bulan 3.000.000 APBD

45 Langganan Tabung Gas UPTD BPBTP Kota Bandung Tabung Gas untuk 12 Bulan 12 Bulan 1.500.000 APBD


Kota Bandung langganan listrik selama 12 bulan 12 Bulan 57.000.000 APBD

47 Langganan Rekening Telepon UPTD BPBTP Kota Bandung Langgananrekeeing telpon selama 12 bulan

12 Bulan 6.000.000 APBD


Kota Bandung Langganan Media Surat kabar, majalah dan koran selama 12 bulan

12 Bulan 3.600.000 APBD


Kota Bandung Langganan Accesibilitas Provider Internet selama 12 bulan

12 Bulan 6.000.000 APBD


Kota Bandung 10 orang tenaga teknis 10 Orang 332.000.000 APBD

51 Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPBTP Kota Bandung Cetakan Tata Naskah Dinas sebanyak 4 kali

4 Kali 50.000.000 APBD


Bab II - 67 -



1 2 3 4 5 6 7 8



10 Bulan 17.000.000 APBD


Kota Bandung Mamin rapat dna jamuan tamu untuk 12 bulan

12 Bulan 46.800.000 APBD


Kota Bandung Laporan Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinanselama 12 bulan

12 Bulan 117.000.000 APBD



10 Bulan 67.760.000 APBD

56 Materai dan Perangko UPTD BSPMB Kota Bandung materai dan perangko untuk 12 Bulan 12 Bulan 2.730.000 APBD

57 Pengisian Tabung Gas UPTD BSPMB Kota Bandung Tabung Gas untuk 12 Bulan 12 Bulan 12.000.000 APBD

58 Plakat dan Vandel Balai UPTD BSPMB Kota Bandung Plakat dan Vandel Balai 10 Bulan 5.000.000 APBD


Kota Bandung langganan listrik untuk 12 bulan 12 Bulan 48.000.000 APBD

60 Langganan Rekening Telepon UPTD BSPMB Kota Bandung Langganan telepon untuk 12 Bulan 12 Bulan 24.000.000 APBD


Kota Bandung Langganan PDAM untuk 12 Bulan 12 Bulan 24.000.000 APBD


Kota Bandung Langganan Surat Kabar, Majalah dna Koran untuk 12 bulan

12 Bulan 6.000.000 APBD


Kota Bandung Langganan Accesibilitas Provider Internet untuk 12 Bulan

12 Bulan 30.000.000 APBD

64 Langganan TV Berlangganan UPTD BSPMB Kota Bandung Langganan TV untuk 12 Bulan 12 Bulan 3.600.000 APBD


Kota Bandung 3 orang tenaga teknis 3 Org 111.000.000 APBD


Kota Bandung Cetakan tata naskah balai sebanyak 4 kali

4 Kali 20.000.000 APBD



12 Bulan 21.000.000 APBD


Kota Bandung Mamin rrapat dan jamuan tamu untuk 12 bulan

12 Bulan 49.920.000 APBD


Bab II - 68 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Kota Bandung Laporan Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan Pimpinanselama 12 bulan

12 Bulan 75.000.000 APBD



100%


Kota Bandung Penyediaan BBM Operasional untuk 12 bulan

12 Bulan 239.730.000 APBD

71 Jasa Kebersihan Dinas Perkebunan Kota Bandung Jasa Kebersihan selama 12 bulan 12 Bulan 222.000.000 APBD

72 Jasa Keamanan Dinas Perkebunan Kota Bandung Jasa Keamanan selama setahun 12 Bulan 205.400.000 APBD


Kota Bandung Terpeliharanya Konstruksi untuk 1 tahun 1 Tahun 192.882.000 APBD

74 Perawatan Kendaraan Dinas Perkebunan Kota Bandung Terawatnya Kendaraan selama 1 tahun 1 Tahun 478.038.000 APBD


Kota Bandung Pemeliharaan Sarana Prasarana selama 1 tahun

1 Tahun 293.100.000 APBD


Kota Bandung Bahan dan Perlengkapan Kebersihan UPTD BPTP

12 Bulan 15.000.000 APBD


Kota Bandung Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP

12 Bulan 188.800.000 APBD


Kota Bandung Pemeliharaan Keamanan Kantor UPTD BPTP

12 Bulan 204.800.000 APBD


Kota Bandung Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas UPTD BPTP

12 Bulan 25.000.000 APBD


Kota Bandung Jasa Pemeliharaan Unit Laboratorium UPTD BPTP

12 Bulan 368.600.000 APBD

81 Perawatan kendaraan Bermotor UPTD BPTP Kota Bandung Perawatan kendaraan Bermotor UPTD BPTP

12 Bulan 151.800.000 APBD

82 Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD BPTP Kota Bandung Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD BPTP

12 Bulan 26.000.000 APBD

83 Pemeliharaan Konstruksi UPTD BPTP Jawa Barat Pemeliharaan Konstruksi UPTD BPTP 12 Bulan 20.000.000 APBD

84 Alat Listrik UPTD BPBTP Kota Bandung Alat listrik untuk 1 tahun 1 Thn 51.500.000 APBD


Bab II - 69 -



1 2 3 4 5 6 7 8

85 Alat Kebersihan UPTD BPBTP Kota Bandung Alat Kebersihan 1 Tahun 1 Thn 27.475.000 APBD

86 Jasa Kebersihan Kantor BPBTP Kota Bandung Jasa Kebersihan Kantor BPBTP 1 Tahun 1 Thn 130.830.000 APBD

87 Jasa Keamanan Kantor BPBTP Kota Bandung Jasa Keamanan Kantor BPBTP 1 Tahun 1 Thn 166.754.000 APBD


Kota Bandung Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Operasional BPBTP 1 Tahun

1 Thn 15.000.000 APBD


Kota Bandung Kebutuhan Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Operasional BPBTP 1 Tahun

1 Thn 68.000.000 APBD


Kota Bandung Kebutuhan Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio dan Alat komunikasi 1 Tahun

1 Thn 111.000.000 APBD

91 Pemeliharaan jasa Profesi UPTD BPBTP Kota Bandung Pemeliharaan jasa Profesi 1 Tahun 1 Thn 329.400.000

APBD

92 Jasa Kebersihan UPTD BSPMB Kota Bandung Jasa Kebersihan untuk 1 Tahun 1 Thn 173.420.000

APBD

93 Jasa Pengamanan Kantor UPTD BSPMB Kota Bandung Jasa Pengamanan Kantor untuk 1 Tahun 1 Thn 224.865.000

APBD

94 Biaya Jasa STNK UPTD BSPMB Kota Bandung Biaya Jasa STNK untuk 12 bulan 12 Bln 15.000.000 APBD

95 Pemeliharaan Gedung UPTD BSPMB Kota Bandung 3 paket Jasa Pemeliharaan 3 Paket 120.000.000

APBD

96 Perawatan Kendaraaan Dinas UPTD BSPMB Kota Bandung Belanja Perawatan Kendaraaan Dinas 1 Tahun

1 Thn 65.715.000 APBD


Kota Bandung Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran untuk 1 Tahun

1 Thn 17.000.000 APBD


Kota Bandung Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor untuk 1 Tahun

1 Thn 84.000.000 APBD



100%


Bab II - 70 -



1 2 3 4 5 6 7 8


100%


Jawa Barat Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Perkebunan Sebanyak 8 Dokumen

8 Dokumen 289.205.000

APBD

100 Bimtek Laporan Berbasis Akrual Jawa Barat Bimtek Laporan Berbasis Akrual 1 kali 1 Kali 4.800.000 APBD

101 Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Jawa Barat Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan 1 kali

1 Kali 7.650.000 APBD

102 Bimtek Pengelolaan Pajak Jawa Barat Bimtek Pengelolaan Pajak 1 kali 1 Kali 4.800.000 APBD


Jawa Barat Laporan Monitoring Evaluasi Potensi PAD di Kebun Dinas /

12 Bln 107.750.000

APBD





85%


78%


Jawa Barat Dokumen Informasi Tembakau 2 Kali 40.600.000 APBD


Jawa Barat Terfasilitasinya Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

52 Orang 146.900.000

APBD


Jawa Barat Data / Informasi Tembakau ke NTB 35 Orang 230.050.000

APBD


Jawa Barat Buku Tembakau Jawa Barat 100 Buku 82.450.000 APBD

108 Workshop Statistik Perkebunan Jawa Barat Dokumen Data / Informasi / Statistik Perkebunan sebanyak 4 dokumen

1 Kali 32.415.000 APBD


Bab II - 71 -



1 2 3 4 5 6 7 8

109 Pengumpulan Data Statistik Jawa Barat Kompulasi Data Statistik Perkebunan Kab/Kota se Jawa Barat

1 Tahun 140.500.000

APBD

110 Pengolahan Data Statistik Jawa Barat Draft Hasil Pengolahan Data Statistik Perkebunan Kab/Kota Se Jawa Barat

1 Tahun 118.455.000

APBD

111 Validasi Angka Tetap Provinsi 2016 Jawa Barat Dokumen Data Statistik Perkebunan Angka Tetap Th 2016

1 Kali 51.015.000 APBD

112 Validasi Angka Sementara Provinsi 2017 Jawa Barat Dokumen Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Th 2017

1 Kali 51.015.000 APBD

113 Forum Validasi Data Statistik Nasional Jawa Barat Kesepakatan sinkronisasi data pusat dan daerah

2 Kali 32.500.000 APBD

114 Pengelolaan Website Dinas Perkebunan Jawa Barat Website OPD untuk 1 Tahun 1 Tahun 34.800.000 APBD

115 Publikasi Data/Informasi Perkebunan Jawa Barat Publikasi data / informasi perkebunan sebanyak 175 buku

175 Buku 39.300.000 APBD

84 Program Peningkatan Produksi Pertanian Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

2,4%


2,4%


2,4%


2,4%

116 Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas Jawa Barat 13 Kebun Dinas sebagai sumber benih unggul tanaman perkebunan terpelihara

12 Bulan 718.550.000

APBD


Jawa Barat Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan di 4 BKPP

4 BKPP 84.250.000 APBD


Jawa Barat Dokumen updating data penangkaran benih tanaman perkebunan dalam 12 bulan

12 Bulan 64.190.000 APBD


Bab II - 72 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat Dokumen laporan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

12 Bulan 217.000.000

APBD

120 Akomodasi Penyaluran Benih Jawa Barat Akomodasi Penyaluran Benih untuk 12 Bulan

12 Bulan 100.000.000

APBD


Jawa Barat 1 Aplikasi Sistem Informasi Pemasaran Benih

1 Aplikasi 34.495.000 APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Pertemuan Teknis Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

180 Orang 121.450.000

APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih selama 12 bulan

12 Bulan 378.550.000

APBD

124 Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Jawa Barat Dokumen Laporan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih di 18 Kab/ Kota

18 Kab/Kota 137.850.000

APBD

125 Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Jawa Barat Dokumen Sertifikasi Mutu Benih selama 12 Bulan

12 Bulan 362.150.000

APBD

126 Bintek Budidaya Tanaman Semusim Jawa Barat Bintek Budidaya Tanaman Semusim untuk 135 orang

135 Orang 64.600.000 APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat

12 Bulan 55.000.000 APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim selama 12 bulan

12 Bulan 110.000.000

APBD


Jawa Barat Penerapan Teknis Budidaya Tanaman sesuai GAP di 3 Kab/Kota

3 kab/kota 270.400.000

APBD

130 Bintek Budidaya Tanaman Tahunan Jawa Barat Bintek Budidaya Tanaman Tahunan untuk 200 orang

200 orang 145.490.000

APBD


Bab II - 73 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP) di 5 kab/kota

5 kan/kota 218.910.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan selama 12 bulan

12 bulan 135.600.000

APBD

133 Rapat Koordinasi Sarana Produksi Jawa Barat Rapat Koordinasi sarana produksi untuk 224 orang

224 Orang 97.760.000 APBD

134 Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan Jawa Barat Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan di 8 Kab/Kota

8 Kab./Kota 87.240.000 APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan selama 12 bulan

12 Bulan 115.000.000

APBD


Jawa Barat Satu paket Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil)

1 Paket 5.686.910.000

APBD


Jawa Barat Dokumen hasil Pertemuan Teknis Pembenihan

3 Kali 89.550.000 APBD


Jawa Barat Penyemaian Biji Benih Kopi 1 kali 1 Kali 1.275.000.000

APBD


Jawa Barat Pemeliharaan Benih Kopi tercapai untuk 12 Bulan

12 Bulan 3.948.540.000

APBD


Jawa Barat Label dan Sertifikat Mutu Benih 5000000 phn 325.000.000

APBD


Jawa Barat Hasil Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi 1 Kali 250.000.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12 Bulan 675.000.000

APBD


Bab II - 74 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat 1 kali Lounching dan laporan Distribusi Benih Kopi

1 Kali 500.000.000

APBD


Jawa Barat Luas lahan pembinaan peremajaan tanaman kopi

2500 Ha 500.000.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

1 kali 21.645.000 APBD


Jawa Barat Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau kepada Petani di 6 kab

6 kab 136.840.000

APBD

147 DBHCHT-Demplot Tanaman Tembakau Jawa Barat Demplot tanaman tembakau di 6 Kab 6 kab 449.040.000

APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau selama 12 Bulan

12 Bulan 392.475.000

APBD

149 DBHCHT-Uji Mutu Lokasi Varietas Tembakau Jawa Barat Hasil uji mutu varietas tembakau 12 Bulan 554.460.000

APBD


Jawa Barat Bintek Penangkar Tanaman Tembakau untuk 100 orang

100 Orang 445.540.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Pertemuan teknis mutu dan pengawasan benih tembakau

40 Orang 317.800.000

APBD

152 DBHCHT-Sertifikasi Benih Tembakau Jawa Barat 15 kab tersertifikasi benih tembakau 15 Kab/Kota 307.000.000

APBD

153 DBHCHT-Pengawasan Benih Tembakau Jawa Barat pengawasan benih tembakau bisa dikawal di 15 kab

15 Kab/Kota 195.000.000

APBD


Jawa Barat Kerjasama pengujian mutu dan pengawasan benih tembakau ke Temanggung Jawa Timur untuk 20 orang

20 Org 180.200.000

APBD



13%


Bab II - 75 -



1 2 3 4 5 6 7 8


1%


Jawa Barat kursus singkat peningkatan daya dukung lahan untuk 25 orang

25 org 313.750.000

APBD


Jawa Barat kursus singkat peningkatan teknologi informasi lahan tembakau di 21 kab/kota

21 kab/kota 263.830.000

APBD


Jawa Barat 3 Demplot lahan tembakau di 3 kab 3 Kabupaten 215.300.000

APBD


Jawa Barat Demplot Konservasi lahan tembakau di 3 kab

3 Kabupaten 207.120.000

APBD

159 Bintek Perkebunan Jawa Barat Bintek perkebunan untuk 200 orang 200 orang 213.255.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan selama 12 bulan

12 Bulan 36.745.000 APBD

161 Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi Jawa Barat Prosiding Rapat Kerja 200 orang 71.655.000 APBD

162 Bintek Penguatan Kelembagaan Jawa Barat Pelatihan Penguatan Kelembagaan untuk 90 orang

90 orang 111.345.000

APBD


Jawa Barat Event PENAS 6 orang 54.000.000 APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagan Pelaku Usaha Perkebunan

12 Bulan 63.000.000 APBD

165 Pertemuan Akses Permodalan Jawa Barat Pertemuan akses permodalan 12 Kab/Kota

12 kab/kota 179.820.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan selama 12 bulan

12 Bulan 70.180.000 APBD

167 Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan Jawa Barat Pelatihan Wirausaha bidang Perkebunan untuk 350 orang

350 orang 901.000.000

APBD


Bab II - 76 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan selama 12 bulan

12 Bulan 99.000.000 APBD


Jawa Barat Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika

3 Kab 115.350.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta

6 Kab/Kota 130.990.000

APBD


Jawa Barat Kursus Teknologi Pengelolaan dan Pelestarian Lahan Kopi untuk 20 orang

20 orang 253.660.000

APBD

172 Demplot Prasarana Perkebunan Jawa Barat Demplot Pengembangan Prasarana Perkebunan terwujud di 4 lokasi

4 lokasi 350.000.000

APBD


Jawa Barat Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara di 4 Kab

4 Kab 238.925.000

APBD

174 Antisipasi Perubahan Iklim Jawa Barat Antisipasi perubahan iklim di 6 Kab 6 kab 274.150.000

APBD


Jawa Barat Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunandi 10 kab tertangani

10 kab 136.925.000

APBD

176 Sosialisasi Penanaman Kelapa Jawa Barat Sosialisasi Penanaman kelapa untuk 60 orang

60 orang 28.000.000 APBD

177 Pengembangan Kelapa Jawa Barat Pengembangan Kelapa seluas 20 ha 20 Ha 172.000.000

APBD


Jawa Barat Prosiding Rapat 80 Orang 87.480.000 APBD

179 DBHCHT-Peningkatan Wawasan DBHCHT Jawa Barat peningkatan wawasan DBHCHT untuk 13 orang

13 Orang 128.165.000

APBD

180 DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan Jawa Barat Pelatihan Penguatan Kelembagaan utk 20 keltan

20 Keltan 476.020.000

APBD


Jawa Barat Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau utk 8 keltan

8 Keltan 191.100.000

APBD


Bab II - 77 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau selama 12 bulan

12 Bulan 117.235.000

APBD


Jawa Barat Jumlah Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapotan serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Keg)

5 Kali 250.000.000

APBD


Jawa Barat Paket Teknologi Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kawasan Kopi Arabila Java Preanger di 10 kab/kota

10 Lokasi 500.000.000

APBD


Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama 112750 Ha


-1%


Jawa Barat Pengendalian OPT tanaman tembakau di 5 Kab

5 Kab 378.630.000

APBD


Jawa Barat Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto untuk 10 orang

10 Orang 244.000.000

APBD

187 DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP Jawa Barat Pelatihan APH Cair di BPTP untuk 30 orang

30 Orang 119.330.000

APBD


Jawa Barat Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Tembakau ke Jawa Timur untuk 30 orang

30 Orang 258.040.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Hasil Pertemuan Teknis di 17 kab/kota

17 Kab/Kota 71.232.000 APBD

190 Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT Jawa Barat 2 kab/kota Mampu mengeksplorasi Musuh Alami dan mengidentifikasi OPT

2 Kab/Kota 16.493.600 APBD


Jawa Barat Pengembangan agens pengendali hayati 4 jenis

4 Jenis 67.596.000 APBD


Bab II - 78 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat Pengembangan bahan pestisida nabati sebanyak 5000 pohon

5000 pohon 34.067.000 APBD


Jawa Barat Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan di 5 kab

5 Kab 301.011.400

APBD


Jawa Barat Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu sebanyak 1 kegiatan

1 kegiatan 9.600.000 APBD

195 Pengendalian OPT tanaman kopi Jawa Barat 40 Ha tanaman kopi bebas hama 40 Ha 80.650.000 APBD

196 Pengendalian OPT tanaman teh Jawa Barat 41 Ha tanaman teh bebas hama 40 Ha 80.650.000 APBD

197 Pengendalian OPT tanaman kelapa Jawa Barat 20 Ha tanaman kelapa bebas hama 20 Ha 44.575.000 APBD

198 Penerapan metode PHT pada tanaman teh Jawa Barat Penerapan metode PHT pada tanaman teh di 1 Kab

1 Kab 84.375.000 APBD

199 Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT Jawa Barat Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT di 14 kab/kota

14 Kab/Kota 160.980.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Monitoring dan Koordinasi Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu sebanyak 1 keg

1 keg 48.770.000 APBD


Jawa Barat Luas penanggulangan OPT pada Kawasan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Ha)

250 Ha 500.000.000

APBD



20 Kelompok


2,4%


Bab II - 79 -



1 2 3 4 5 6 7 8


2,4%


Jawa Barat Dokumen laporan Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI

1200 orang 549.600.000

APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

60 orang 43.600.000 APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau

60 orang 43.600.000 APBD


Jawa Barat Dokumen laporan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau

12 Bulan 363.200.000

APBD


Jawa Barat Prosiding dan dokumen laporan pertemuan penerapan sistem jamnan mutu sesuai SNI

2 kali 41.600.000 APBD


Jawa Barat Prosiding dan dokumen laporan 3 kali 62.400.000 APBD

208 Sertifikasi Uji Mutu Hasil Jawa Barat 45 unit tersertifikasi Uji Mutu Hasil 45 unit 46.800.000 APBD

209 Pengadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kopi Jawa Barat Jumlah Peralatan UPH untuk Poktan/Gapoktan

3 Unit 840.000.000

APBD

210 Penguatan Mutu Hasil Perkebunan Jawa Barat Jumlah Pendukungan Sertifikasi Mutu Hasil Produk Perkebunan

7 Kab. 315.000.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH selama 12 bulan

12 bulan 349.200.000

APBD

212 Bandung Tea Festival Jawa Barat Event Bandung Tea Festival 1 kali 361.400.000

APBD

213 Cocunut Day Jawa Barat Event coconut day 1 kali 203.400.000

APBD


Bab II - 80 -



1 2 3 4 5 6 7 8

214 Hari Bakti Perkebunan Jawa Barat Event hari bhakti perkebunan 1 kali 102.300.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Data Harga pasar selama 12 bulan

12 Bulan 130.020.000

APBD


Jawa Barat event PENAS 1 kali 18.000.000 APBD

217 HPS Tingkat Nasional Jawa Barat event HPS Tingkat Nasional 1 kali 18.000.000 APBD

218 HPS Tingkat Jawa Barat Jawa Barat event HPS Tingkat Daerah 1 kali 18.000.000 APBD

219 Road Show de Syukron di BKPP Jawa Barat event Road Show de Syukron di BKPP sebanyak 4 kali

4 kali 24.000.000 APBD

220 Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee Jawa Barat Partisipasi Promosi dan Uji Mutu Kopi 1 kali 180.000.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatanselama 12 Bulan

12 Bulan 94.880.000 APBD

222 Partisipasi Pameran Luar Provinsi Jawa Barat partisipasi dalam pameran luar provinsi sebanyak 4 kali

4 Kali 30.000.000 APBD

223 Rapat Koordinasi Perkebunan Besar Jawa Barat Dokumen hasil rapat Koordinasi Perkebunan Besar sebanyak 2 kali

2 kali 49.600.000 APBD

224 Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan Jawa Barat Dokumen Hasil Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan sebanyak 2 kali

2 kali 49.600.000 APBD

225 Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan Jawa Barat Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan untuk 100 orang

100 orang 24.800.000 APBD


Jawa Barat Dokumen Pemutahiran Data Informasi Perkebunan Lintas Kabupaten Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 252.021.000

APBD


Jawa Barat Dokumen Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha

12 Bulan 123.979.000

APBD


Bab II - 81 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Jawa Barat Prosiding dan dokumen laporan rapat 2 kali 15.800.000 APBD


Jawa Barat Prosiding dan dokumen laporan rapat 1 kali 7.900.000 APBD


Jawa Barat Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Medrah sebanyak 5 paket

5 paket 50.000.000 APBD


Jawa Barat Dokumen hasil Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

12 Bulan 26.300.000 APBD


Jawa Barat Lokasi Demplot Penerapan Teknologi Pengolahan Kopi Arabika Java Preanger (Lokasi)

10 Lokasi 500.000.000

APBD

44.159.800.000


Bab II - 82 -

2.3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat

hakikatnya tidak terlepas dari berbagai landasan kebijakan

pembangunan Sub Sektor Perkebunan Nasional, baik kebijakan yang

bersifat strategis maupun yang bersifat operasional.

Beberapa landasan kebijakan pembangunan Sub Sektor

Perkebunan Nasional yang sangat terkait dengan pembangunan Sub

Sektor Perkebunan Jawa Barat, adalah sebagaimana diuraikan berikut

ini:

1. Isu Strategis Sub Sektor Perkebunan Nasional

Secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian masih

berada pada posisi surplus. Hal ini karena sumbangan surplus neraca

perdagangan sub-sektor perkebunan yang relatif besar, sementara sub-

sektor lainnya cenderung pada posisi defisit. Laju pertumbuhan ekspor

selama periode 2010-2014 sebesar 7,4 %/tahun, sementara laju

pertumbuhan impor lebih tinggi yaitu sekitar 13,1 %/tahun, walaupun

demikian secara rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan masih

tumbuh positif dengan laju 4,2 %/tahun.

Sub-sektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor

terbesar di sektor pertanian dengan nilai ekspor yang jauh lebih besar

dibandingkan nilai impornya. Sebagian besar produk perkebunan utama

diekspor ke negara-negara lain. Sedangkan produk turunan yang diimpor

adalah gula yang selama ini masih diimpor dalam bentuk raw sugar.

Ekspor komoditas perkebunan hanya tumbuh dengan laju 6,9 %/tahun,

sementara impor tumbuh dengan laju sebesar 22,2%/tahun. Laju

pertumbuhan nilai ekspor sebagian komoditas perkebunan seperti kakao,

tembakau dan teh mengalami percepatan, dan sebagian mengalami

perlambatan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan tebu.

Pola pertumbuhan produksi komoditas perkebunan unggulan

nasional selama periode 2010-2014 bervariasi. Terdapat 12 komoditas

yang menunjukkan pola positif, yaitu tembakau, kelapa sawit, kapas,

cengkeh, karet, tebu, lada, kopi, nilam, kakao dan kelapa. Sedangkan


Bab II - 83 -

tiga komoditas lainnya, yaitu jarak pagar, teh dan jambu mete karena

berbagai kendala menunjukkan pola pertumbuhan produksi negatif

dengan laju penurunan rata-rata sekitar -1,18 sampai -12,14 %/tahun.

Kemiri sunan tidak mengalami kinerja produksi yang menggembirakan

karena sampai dengan tahun 2013 capaian produksi sangat rendah.

Berbagai komoditi perkebunan sebagian diusahakan sebagai

perkebunan rakyat. Perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN

biasanya mengelola komoditas kelapa sawit, teh dan karet.

Meningkatnya produksi pada beberapa komoditas perkebunan

antara lain disebabkan oleh adanya harga yang menarik, jaminan harga

dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara

tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi

oleh meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/benih bervarietas

unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi,

perluasan areal, pemberdayaan petani, penilaian Blok Penghasil Tinggi

(BPT), pemeliharaan kebun induk, fasilitasi bibit/benih unggul,

penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu

(SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Untuk tembakau, dengan adanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada daerah penghasil tembakau,

menjadikan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada para

pekebun tembakau di wilayahnya secara intensif.

Peningkatan produksi tebu cukup signifikan sebagai hasil dari

kegiatan perluasan areal tebu dan penerapan sistem tebangan Manis,

Bersih dan Segar (MBS), fasilitasi penyediaan benih unggul bermutu,

bantuan alat dan sarana produksi bongkar ratoon, rawat ratoon dan

perluasan areal pada daerah potensial pengembangan tebu.

Untuk tanaman bahan baku energi terbarukan, pengembangan

kemiri sunan selama periode 2010-2014 baru dimulai rintisannya pada

tahun 2011 dan diarahkan pada perluasan areal penanaman sehingga

diproyeksikan baru berproduksi pada tahun 2015.


Bab II - 84 -

Jarak pagar masih memerlukan penelitian lebih lanjut agar dapat

dihasilkan varietas unggul baru, teknik budidaya jarak pagar yang

produktivitasnya tinggi dan sistem usahanya di tingkat petani yang dapat

menghasilkan keuntungan.

Kementerian Pertanian sudah mengembangkan kopi specialty

jauh sebelum tahun 2009 yang memiliki cita rasa khas tertentu dari

daerah sentra pengembangan kopi baik arabika maupun robusta.

Penurunan produksi pada beberapa komoditas disebabkan

karena anomali iklim. Selain itu, penurunan produksi disebabkan oleh

penurunan luas areal, serta rendahnya produktivitas karena tanaman tua

seperti yang dialami pada perkebunan teh. Selain itu menurunnya

produksi juga disebabkan pada komoditi yang mengalami tingkat harga

yang kurang menguntungkan seperti pada komoditas teh sehingga

petani kurang bergairah merawat tanamannya.

Untuk sub-sektor perkebunan, telah dibangun sistem usaha

perbenihan yang berbentuk kelembagaan usaha perbenihan baik berupa

Usaha Pembenih Besar (UPB) maupun Usaha Pembenih Kecil (UPK)

yang memproduksi benih berupa biji/kecambah/stek maupun benih siap

salur. Produksi benih ini merupakan benih yang berkualitas. Untuk

menjamin kualitas sumber benih perkebunan, secara operasional

dilalukan oleh tiga Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat) untuk

mengawasi dan menguji mutu benih di seluruh Indonesia.

Kinerja pembangunan industri perbenihan perkebunan selama

periode 2009-2013 sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan

semakin besarnya peran swasta maupun masyarakat dalam

mengembangkan usaha perbenihan perkebunan, namun demikian peran

pemerintah baik pusat maupun daerah masih diperlukan dalam

menfasilitasi pengembangan usaha perbenihan bagi komoditas

perkebunan yang kurang diminati oleh swasta. Untuk itu, sejak lima

tahun terakhir Direktorat Jenderal Perkebunan telah melaksanakan

berbagai kegiatan dalam rangka merevitalisasi perbenihan perkebunan

antara lain berupa pembangunan kebun sumber bahan tanaman (kebun


Bab II - 85 -

induk, kebun entres, blok penghasil tinggi, pohon induk terpilih dan

kebun penangkaran) dan pemeliharaannya serta penguatan

kelembagaan perbenihan.

2. Prioritas Pembangunan Pertanian Nasional

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP)

2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan

(2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk

Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor

pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang

berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi,

intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan.

Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup

berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan

penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas

dan multifungsi.

Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan

pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial

(kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia

sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam

pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam

mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan

Makmur.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan

pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan

pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi

kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan

bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam

negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3)

melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha


Bab II - 86 -

pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai

dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan

peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk

meningkatkan kesejahteraan petani.

Menghadapi dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis,

potensi perekonomian yang semula digerakkan oleh sumberdaya energi

dan bahan baku asal fosil dituntut untuk dilakukan transformasi menjadi

berbasis bahan baku baru dan terbarukan utamanya bahan baku hayati.

Era revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi industri

dan revolusi teknologi informasi berbasis bahan fosil telah berakhir dan

digantikan oleh era revolusi bioekonomi yang digerakkan oleh revolusi

bioteknologi dan bioenjinering yang mampu menghasilkan biomasa

sebesar-besarnya untuk kemudian diolah menjadi bahan pangan, pakan,

energi, obat-obatan, bahan kimia dan beragam bioproduk lain secara

berkelanjutan.

Selain menjadi penghasil utama bahan pangan, pertanian juga

dituntut menjadi sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahan

baku hidro-karbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi

Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini haruslah

ditransformasikan menjadi Revolusi Hayati (Biorevolution). Untuk itu,

pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi

Indonesia ialah pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri

Berkelanjutan (Kementan, 2014).

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan

terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan

skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode

lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang

dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian

tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan

kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan

diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan


Bab II - 87 -

berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4)

penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan

pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur

pemerintah yang baik.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian

menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan

Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1)

peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan

infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan

logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5)

pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan

penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar

produk pertanian.

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh

Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan

memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan

masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian,

maka visi Kementerian Pertanian adalah: Terwujudnya Sistem

Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam

Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis

Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan

Petani

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas maka Misi

Kementerian Pertanian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.

2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.

3. Mewujudkan kesejahteraan petani.

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.


Bab II - 88 -

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian,

maka Tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin

dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan

kedaulatan pangan.

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan

pertanian.

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian

yang amanah dan profesional

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan pembangunan

sektor pertanian tersebut diatas, maka Sasaran Strategis yang ingin

dicapai dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi

daging dan gula;

2. Peningkatan diversifikasi pangan;

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam

memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan

berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) ke-tiga (2015-2019), dimana RPJMN tersebut sebagai

penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan

Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025.

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian


Bab II - 89 -

Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh

Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA).

Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI

menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan

sebagai bintang pengarah. Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA)

lima tahun ke depan adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk

melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan

revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita)

tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal,

yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan

Pangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita

(Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

a) meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman

serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas

prospektif,

b) meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang

diekspor, dan

c) berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.


Bab II - 90 -

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa

Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan

dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara

mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan,

terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam

negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan

ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan

mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan

nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan,

ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk

meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap

meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama

prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019

adalah:

a) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber

dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan

ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat

dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan

pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe.

Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan

keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk

mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga,

demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk

memenuhi konsumsi gula rumah tangga.

b) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan

yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk

mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan

beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.

c) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga

mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5

(2019).


Bab II - 91 -

d) Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600

ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.

e) Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai

bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju

deteriorasi.

f) Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.

g) Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk

pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan

menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian

lingkungan.

Terkait dengan strategis (1), maka komoditi yang menjadi fokus

dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao,

teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan

daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah

kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil

pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi

impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama

di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi

yang akan dilakukan meliputi:

a) Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,

b) Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil

pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan

pengawasan keamanan hayati,

c) Pengembangan agroindustri perdesaan,

d) Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha

pengolahan dan pemasaran,

e) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumbersumber

pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar

f) Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta

komoditas prospektif.


Bab II - 92 -

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-

2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian

pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga

bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas

dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan

pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan

tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

a) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas

produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung,

kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.

b) Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat

terhadap Pangan.

c) Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

d) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama

mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan

serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

e) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

5. Strategi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian

Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama

Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP)

sebagai berikut:

a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;

b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian;

c. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit;

d. Penguatan kelembagaan petani;

e. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian;

f. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi;

g. Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi

Pendukung sebagai berikut :


Bab II - 93 -

a. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian

b. Peningkatan dukungan perkarantinaan

c. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi

d. Pelayanan informasi publik

e. Pengelolaan regulasi

f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

g. Pengelolaan perencanaan

h. Penataan dan penguatan organisasi

i. Pengelolaan sistem pengawasan

2.3.4. Telaahan Terhadap Usulan Program Dan Kegiatan

Kabupaten/Kota

Dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan Sub Sektor

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka setiap tahun Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat selalu menjalankan penelaahan terhadap berbagai

usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Kabupaten Kota,

dengan hasil sebagaimana yang disajikan dalam Tabek berikut ini:


Bab II - 94 -

Tabel: 2.17. Kajian Usulan Program dan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan dari Kabupaten/Kota

se Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ volume Pagu

1 2 3 4 5 6


1 Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat

Desa/Kel. Cikapinis Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya

Luas lahan tanaman perkebunan rakyat yang terehabilitasi

1 Paket 4.000.000.000

2 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat

Kec. Warung Kiara; Kec. Bantargadung; Kec. Cikakak; Kec. Cisolok; Kec. Cidadap; Kec. Warung Kiara; Kec Bantargadung; Kab. Sukabumi

Jumlah Lokasi Rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat

7 Lokasi 8.999.999.000

3 Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan

Kab. Subang; Jumlah Paket Pengembangan Tanaman Perkebunan

1 Paket 4.756.500.000

4 Peremajaan Tanaman Karet Rakyat Terintegrasi dengan ternak untuk tahun anggaran 2016

Kab. Subang: Kec. Kalijati; Kec. Dawuan; Kec. Cibogo; Kec. Cipunagara; Kec. Purwadadi; Kec. Cipeundeuy

Jumlah Lokasi Peremajaan tanaman karet yang terintegrasi dengan ternak

6 Lokasi 1.095.500.000

5 Pengembangan Kopi dan Kakao Kab. Tasikmalaya; Jumlah Paket Pengembangan Kopi dan Kakao

1 Paket 1.000.000.000

6 Pengembangan Tanaman Kakao Desa/Kel. Parakannyasag Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya

Jumlah Lokasi Pengembangan Tanaman Kakao

1 Lokasi 250.000.000

7 Pengembangan Tanaman Tebu Desa/Kel. Kadawung, Kec. Pabuaran; Desa/Kel. Karangmukti, Kec. Cipeundeuy; Kab. Subang

Jumlah Lokasi Pengembangan Tanaman Tebu

2 Lokasi 3.000.000.000

8 Pengembangan Tanaman Pala Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta;

Jumlah Lokasi Pengembangan Tanaman Pala

1 Lokasi 400.000.000

9 Pengembangan Tanaman Pala Kota Tasikmalaya: Desa/Kel. Parakannyasag Kec. Indihiang


1 Lokasi 300.000.000

10 Perluasan Areal Perkebunan Pala Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta;

Luas Lahan Perluasaan Perkebunan Pala

2.100.000.000


Bab II - 95 -


1 2 3 4 5 6

11 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar (Teh)

Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

Jumlah produksi tanaman the 8.652.973.000

12 Pengembangan teh rakyat Kec. Serangpanjang, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang

Jumlah Lokasi Pengembangan teh 1 Lokasi 1.695.000.000

13 Rehabilitasi Tanaman Teh Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;

Jumlah Lokasi Rehabilitasi teh 1 Lokasi 500.000.000

14 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat Kec Cikajang, Cisurupan, Pasirwangi, Sukaresmi Kab. Garut

Jumlah Lokasi Pengembangan Kopi Rakyat

1 Lokasi 600.000.000



1 Lokasi 600.000.000

16 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat Kec. Pasirwangi, Kec. Cisurupan, Kec. Sukaresmi, Kab. Garut


1 Lokasi 600.000.000

17 Rehabilitasi Tanaman Kopi Kec. Tanjungsiang, Kec. Cisalak, Kec. Jalancagak, Kec. Ciater, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang;

Jumlah Lokasi Rehabilitasi Kopi 5 Lokasi 971.000.000

18 Pengembangan Tanaman Kopi Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Lokasi 100.000.000



4 Lokasi 600.000.000

20 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Kab. Subang: Kec. Sagalaherang, Kec. Serangpanjang

Jumlah Lokasi Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

2 Lokasi 995.000.000

21 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah


1 Lokasi 300.000.000

22 Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

Kec. Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet, Mekarmukti Kab. Garut

Jumlah Lokasi Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

4 Lokasi 600.000.000




1 Lokasi 600.000.000




1 Lokasi 600.000.000


Bab II - 96 -


1 2 3 4 5 6

25 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar (Cengkeh)

Desa/Kel. Nageri Tengah, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

Jumlah produksi dan Tingkat produktivitas tanaman cengkeh

5.192.752.000


Kec. Pasirwangi, Kec. Cisurupan, Kec. Sukaresmi, Pasirwangi, Kab. Garut;


4 Lokasi 600.000.000

27 Pengembangan Tanaman Cengkeh Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya

Jumlah Lokasi Pengembangan Tanaman Cengkeh

1 Lokasi 100.000.000

28 Pengembangan Tebu Melalui Intensifikasi Lahan

Kec. Pancalang, Jalaksana, Japara, Cigandamekar, Maleber, Kalimanggis, Cidahu, Ciawigebang, dan Luragung. Kab. Kuningan

Jumlah Lokasi Pengembangan dan Intensifikasi Lahan Tebu

9 Lokasi 8.000.000.000

29 Pengembangan Tanaman Tebu Kab. Subang Jumlah paket Pengembangan Tanaman Tebu

1 Paket 3.000.000.000

30 Pengembangan Tanaman Kelapa Desa/Kel. Cigayam, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis

Jumlah Lokasi Pengembangan tanaman Kelapa

1 Lokasi 2.000.000.000

31 Pengembangan Tanaman Kelapa Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Lokasi 250.000.000

32 Pengembangan Tanaman Lada Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya

Jumlah Paket Pengembangan tanaman Lada

1 Paket 100.000.000

33 Peremajaan Tanaman Mendong Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya

Jumlah paket Peremajaan Tanaman Mendong

1 Paket 100.000.000

34 Pengembangan Tanaman Mendong Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya

Jumlah Paket Pengembangan Tanaman Mendong

1 Paket 250.000.000

35 Pengembangan Komoditi Karet dan Kopi

Kab. Tasikmalaya; Jumlah Paket Pengembangan Komoditi Karet dan Kopi

1 Paket 966.225.000

2 Program Pemberdayaa Sumber Daya Pertanian

1 Paket

36 Evaluasi Lahan Kabupaten Ciamis: Desa/Kel. Ciamis Kec. Ciamis

Jumlah Paket Evaluasi Lahan 1 Paket 576.200.000


Bab II - 97 -


1 2 3 4 5 6

37 Pengembangan Kawasan PACEKO (Pala, Cengkeh, Kopi)

Tersebar di 32 Kecamatan Kab. Kuningan;

Jumlah lokasi pengembangan Paceko

32 lokasi 6.400.000.000

38 Pengembangan Aren Dalam Rangka Konservasi Tanah dan Air

Kec: Selajambe, Subang, Cilebak, Ciwaru, Hantara Kab. Kuningan

Jumlah lokasi pengembangan tanaman aren

5 Lokasi 1.930.000.000

39 Pengembangan Kawasan Perkebunan Teh

Kecamatan Bojonggambir, Taraju dan Sosodonghilir Kab. Tasikmalaya

Jumlah lokasi pengembangan Kawasan Perkebunan Teh

1 Paket 3.000.000.000

40 Pembuatan Jalan Produksi Desa/Kel. Amis Kec. Cikedung; Kab. Indramayu;

Panjang jalan produksi 1 Paket 2.859.730.000

41 Pembuatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang Persemaian

Desa/Kel. Dermayu Kec. Sindang; Dermayu; Sindang; Kab. Indramayu;

Jumlah sarana dan prasarana penunjang persemaian

1 Paket 300.000.000

3 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;

42 Pembuatan unit pengolahan Hasil (UPH) Teh

Desa/Kel. Cikujang Kec. Serangpanjang; Kab. Subang;

Jumlah UPH The 1 Paket 1.750.000.000

43 Usaha Pengolahan Hasil (UPH) Karet Kab. Tasikmalaya Jumlah UPH Karet 1 Paket 3.212.000.000

44 Usaha Pengolahan Hasil Teh Rakyat Kab. Tasikmalaya Jumlah UPH Teh 1 Paket 975.000.000

45 Pengadaan Unit Pengolah Hasil (UPH) teh Rakyat

Kec. Serangpanjang; Kab. Subang; Jumlah UPH Teh 1 Paket 750.000.000

46 Pembangunan UPH Karet Desa/Kel. Cipatujah Kec. Cipatujah; Kab. Tasikmalaya;

Jumlah UPH Karet 1 Paket 3.000.000.000

47 Pengadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Karet

Kec. Kalijati Kab. Subang; Jumlah UPH Karet 1 Paket 300.000.000

48 Pengadaan Unit Pengolah (UPH) Teh Rakyat

Kec. Serangpanjang Kab. Subang Jumlah UPH Teh 1 Paket 750.000.000

49 PEngadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Karet

Kec. Kalijati Kab. Subang Jumlah UPH Karet 1 Paket 300.000.000

89.977.879.000


Bab II - 98 -

2.3.5. Telaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari

Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2017 sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga

memuat usulan Program/Kegiatan dari masyarakat perkebunan Jawa

Barat. Adapun mekanisme penyampaian usulan tersebut dilakukan

melalui saluran sebagai berikut :

1. Usulan Program/Kegiatan yang disampaikan melalui mekanisme

Forum Perencanaan, yaitu sejak Musrenbang Desa/Kelurahan,

Musrenbang Kecamatan, Forum OPD Kabupaten/Kota, Musrenbang

Kabupaten/Kota, Musrenbang Kewilayahan, Forum OPD Provinsi,

dan Musrenbang Provinsi Jawa Barat.

2. Usulan Program/Kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme pola

Hibah/Bansos, yang ketentuannya sudah diatur berdasarkan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Beberapa usulan dari masyarakat yang dijaring melalui

mekanisme proses perencanaan tahunan yang dijalankan oleh Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka diperoleh rangkuman usulan

sebagaimana yang disajikan dalam Tabel berikut ini:


Bab II - 99 -

Tabel 2.18. Kajian Usulan Program dan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat dari Masyarakat Tahun 2017

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ volume

Pagu

1 2 3 4 5 6





1 Paket 4.000.000.000




7 Lokasi 8.999.999.000


Kab. Subang; Jumlah Paket Pengembangan Tanaman Perkebunan

1 Paket 4.756.500.000


Kab. Subang: Kec. Kalijati; Kec. Dawuan; Kec. Cibogo; Kec. Cipunagara; Kec. Purwadadi; Kec. Cipeundeuy


6 Lokasi 1.095.500.000

5 Pengembangan Kopi dan Kakao Kab. Tasikmalaya; Jumlah Paket Pengembangan Kopi dan Kakao

1 Paket 1.000.000.000

6 Pengembangan Tanaman Kakao Desa/Kel. Parakannyasag Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Lokasi 250.000.000

7 Pengembangan Tanaman Tebu Desa/Kel. Kadawung, Kec. Pabuaran; Desa/Kel. Karangmukti, Kec. Cipeundeuy; Kab. Subang


2 Lokasi 3.000.000.000

8 Pengembangan Tanaman Pala Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta; Nageri Tengah;


1 Lokasi 400.000.000

9 Pengembangan Tanaman Pala Kota Tasikmalaya: Desa/Kel. Parakannyasag Kec. Indihiang


1 Lokasi 300.000.000

10 Perluasan Areal Perkebunan Pala Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta; Nageri Tengah;


2.100.000.000



Jumlah produksi tanaman the 8.652.973.000

12 Pengembangan teh rakyat Kec. Serangpanjang, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang

Jumlah Lokasi Pengembangan teh 1 Lokasi 1.695.000.000


Bab II - 100 -


Pagu

1 2 3 4 5 6

13 Rehabilitasi Tanaman Teh Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;

Jumlah Lokasi Rehabilitasi teh 1 Lokasi 500.000.000

14 Pengembangan Tanamamn Kopi Rakyat Kec Cikajang, Cisurupan, Pasirwangi, Sukaresmi Kab. Garut


1 Lokasi 600.000.000

15 Pengembangan Tanamamn Kopi Rakyat Kec Cikajang, Cisurupan, Pasirwangi, Sukaresmi Kab. Garut


1 Lokasi 600.000.000

16 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat Kec. Pasirwangi, Kec. Cisurupan, Kec. Sukaresmi, Kab. Garut


1 Lokasi 600.000.000

17 Rehabilitasi Tanaman Kopi Kec. Tanjungsiang, Kec. Cisalak, Kec. Jalancagak, Kec. Ciater, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang;

Jumlah Lokasi Rehabilitasi Kopi 5 Lokasi 971.000.000

18 Pengembangan Tanaman Kopi Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Lokasi 100.000.000



4 Lokasi 600.000.000

20 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Kab. Subang: Kec. Sagalaherang, Kec. Serangpanjang


2 Lokasi 995.000.000

21 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah Jumlah Lokasi Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

1 Lokasi 300.000.000




4 Lokasi 600.000.000




1 Lokasi 600.000.000




1 Lokasi 600.000.000




5.192.752.000




4 Lokasi 600.000.000

27 Pengembangan Tanaman Cengkeh Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Lokasi 100.000.000




9 Lokasi 8.000.000.000


Bab II - 101 -


Pagu

1 2 3 4 5 6

29 Pengembangan Tanaman Tebu Kab. Subang Jumlah paket Pengembangan Tanaman Tebu

1 Paket 3.000.000.000

30 Pengembangan Tanaman Kelapa Desa/Kel. Cigayam, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis


1 Lokasi 2.000.000.000

31 Pengembangan Tanaman Kelapa Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Lokasi 250.000.000

32 Pengembangan Tanaman Lada Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Paket 100.000.000

33 Peremajaan Tanaman Mendong Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Paket 100.000.000

34 Pengembangan Tanaman Mendong Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Paket 250.000.000

35 Pengembangan Komoditi Karet dan Kopi Kab. Tasikmalaya; Jumlah Paket Pengembangan Komoditi Karet dan Kopi

1 Paket 966.225.000


1 Paket

36 Evaluasi Lahan Kabupaten Ciamis: Desa/Kel. Ciamis Kec. Ciamis

Jumlah Paket Evaluasi Lahan 1 Paket 576.200.000


Tersebar di 32 Kecamatan Kab. Kuningan; Jumlah lokasi pengembangan Paceko 32 lokasi 6.400.000.000




5 Lokasi 1.930.000.000

39 Pengembangan Kawasan Perkebunan Teh Kecamatan Bojonggambir, Taraju dan Sosodonghilir Kab. Tasikmalaya


1 Paket 3.000.000.000

40 Pembuatan Jalan Produksi Desa/Kel. Amis Kec. Cikedung; Amis; Cikedung; Kab. Indramayu;

Panjang jalan produksi 1 Paket 2.859.730.000

41 Pembuatan/Penagadaan Sarana dan Prasarana penunjang Persemaian



1 Paket 300.000.000



Bab II - 102 -


Pagu

1 2 3 4 5 6

42 Pembuatan unit pengolahan Hasil (UPH) Teh Desa/Kel. Cikujang Kec. Serangpanjang; Cikujang; Serangpanjang; Kab. Subang;

Jumlah UPH Teh 1 Paket 1.750.000.000

43 Usaha Pengolahan Hasil (UPH) Karet Kab. Tasikmalaya Jumlah UPH Karet 1 Paket 3.212.000.000

44 Usaha Pengolahan Hasil Teh Rakyat Kab. Tasikmalaya Jumlah UPH Teh 1 Paket 975.000.000


Kec. Serangpanjang; Kab. Subang; Jumlah UPH Teh 1 Paket 750.000.000

46 Pembangunan UPH Karet Desa/Kel. Cipatujah Kec. Cipatujah; Kab. Tasikmalaya;

Jumlah UPH Karet 1 Paket 3.000.000.000


Kec. Kalijati Kab. Subang; Jumlah UPH Karet 1 Paket 300.000.000

48 Pengadaan Unit Pengolah (UPH) Teh Rakyat Kec. Serangpanjang Kab. Subang Jumlah UPH Teh 1 Paket 750.000.000


Kec. Kalijati Kab. Subang Jumlah UPH Karet 1 Paket 300.000.000

89.977.879.000


Bab II - 103 -

Tabel 2.19. Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, Pra

Musrenbang Provinsi dan Forum OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

No Kegiatan

Kriteria

Total Skor Urutan Prioritas Kesesuaian

dengan Rancangan awal RKPD Provinsi

Mempercepat pencapaian SPM

Dukungan pada pemenuhan hak

dasar rakyat lintas

kabupaten/kota

Dukungan nilai tambah lintas

kabupaten/ kota Lain-lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9



9 9 9 7 7 41 Prioritas 1


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

5 Pengembangan Kopi dan Kakao 8 8 8 7 7 38 Prioritas 2

6 Pengembangan Tanaman Kakao 8 8 8 7 7 38 Prioritas 2

7 Pengembangan Tanaman Tebu 9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

8 Pengembangan Tanaman Pala 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

9 Pengembangan Tanaman Pala 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

10 Perluasan Areal Perkebunan Pala 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

12 Pengembangan teh rakyat 9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

13 Rehabilitasi Tanaman Teh 9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

14 Pengembangan Tanamamn Kopi Rakyat

9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

15 Pengembangan Tanamamn Kopi Rakyat

9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

16 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat

9 9 9 7 7 41 Prioritas 1


Bab II - 104 -

No Kegiatan

Kriteria





dasar rakyat lintas

kabupaten/kota



17 Rehabilitasi Tanaman Kopi 9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

18 Pengembangan Tanaman Kopi 9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

19 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat

9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

20 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

21 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

27 Pengembangan Tanaman Cengkeh 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

29 Pengembangan Tanaman Tebu 9 9 9 7 7 41 Prioritas 1

30 Pengembangan Tanaman Kelapa 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

31 Pengembangan Tanaman Kelapa 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

32 Pengembangan Tanaman Lada 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

33 Peremajaan Tanaman Mendong 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

34 Pengembangan Tanaman Mendong 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

35 Pengembangan Komoditi Karet dan Kopi

8 8 8 7 7 38 Prioritas 2


36 Evaluasi Lahan 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


8 8 8 7 7 38 Prioritas 2


Bab II - 105 -

No Kegiatan

Kriteria





dasar rakyat lintas

kabupaten/kota




7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

39 Pengembangan Kawasan Perkebunan Teh

8 8 8 7 7 38 Prioritas 2

40 Pembuatan Jalan Produksi 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

41 Pembuatan/Penagadaan Sarana dan Prasarana penunjang Persemaian

7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


42 Pembuatan unit pengolahan Hasil (UPH) Teh

8 8 8 7 7 38 Prioritas 2

43 Usaha Pengolahan Hasil (UPH) Karet

7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

44 Usaha Pengolahan Hasil Teh Rakyat

7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


8 8 8 7 7 38 Prioritas 2

46 Pembangunan UPH Karet 7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3

48 Pengadaan Unit Pengolah (UPH) Teh Rakyat

7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


7 7 7 6 7 34 Prioritas 3


Bab II - 106 -

Tabel 2.20: Penggabungan Prioritas Kabupaten/kota dengan Rancangan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

No

Rancangan Renja Hasil Prioritas Kabupaten/kota

Catatan Penting

Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target

capaian Pagu indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


100% Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1 Forum OPD Bidang Perkebunan

Jawa Barat


1 kali 149.950.000


Jawa Barat


1 Dokumen

43.950.000


Jawa Barat


2 Dokumen

24.000.000


Jawa Barat


1 Tahun 182.100.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur


65% Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur


Bab II - 107 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


12 bulan 58.000.000

6 Outbond Dinas Perkebunan

Jawa Barat


145 orang 145.000.000

7 Penyediaan Sewa Olah Raga

Jawa Barat


12 Bln 68.000.000


Jawa Barat


145 orang 337.500.000


Jawa Barat


45 orang 456.850.000

10 Jabar Tolak Kekerasan Jawa Barat


200.000.000

Program Pelayanan Administrasi Pertkantoran


100% Program Pelayanan Administrasi Pertkantoran


Jawa Barat



Jawa Barat


12 Bulan 16.000.000


Bab II - 108 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


10 Bulan 16.000.000


Jawa Barat


10 Bulan 8.600.000


Jawa Barat


12 Bulan 96.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 48.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 18.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 36.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 36.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 12.000.000


Jawa Barat


10 Bulan 3.000.000


Jawa Barat


10 Bulan 8.500.000


Jawa Barat


12 Bulan 3.600.000


Jawa Barat



Bab II - 109 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


4 Kali 80.000.000


Jawa Barat


10 Bulan 67.161.000


Jawa Barat


12 Bulan 242.280.000


Jawa Barat


12 Bulan 601.000.000


Kota Bandung


10 Bulan 10.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 10.000.000


Kota Bandung


10 bulan 5.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 5.200.000


Kota Bandung


12 Bulan 160.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 15.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 6.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 3.000.000


Bab II - 110 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Kota Bandung


12 Bulan 72.000.000


Kota Bandung



Kota Bandung


4 Kali 16.000.000


Kota Bandung


10 Bulan 13.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 6.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 103.200.000


Kota Bandung


10 Bulan 60.000.000


Kota Bandung


10 Bulan 3.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 1.500.000


Kota Bandung


12 Bulan 57.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 6.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 3.600.000


Bab II - 111 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Kota Bandung


12 Bulan 6.000.000


Kota Bandung



Kota Bandung


4 Kali 50.000.000


Kota Bandung


10 Bulan 17.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 46.800.000


Kota Bandung


12 Bulan 117.000.000


Kota Bandung


10 Bulan 67.760.000


Kota Bandung


12 Bulan 2.730.000

57 Pengisian Tabung Gas UPTD BSPMB

Kota Bandung


12 Bulan 12.000.000


Kota Bandung

Plakat dan Vandel Balai

10 Bulan 5.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 48.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 24.000.000


Bab II - 112 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Kota Bandung


12 Bulan 24.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 6.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 30.000.000


Kota Bandung

Langganan TV untuk 12 Bulan

12 Bulan 3.600.000


Kota Bandung



Kota Bandung


4 Kali 20.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 21.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 49.920.000


Kota Bandung


12 Bulan 75.000.000


Bab II - 113 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kota Bandung


12 Bulan 239.730.000


Kota Bandung


12 Bulan 222.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 205.400.000


Kota Bandung


1 Tahun 192.882.000


Kota Bandung


1 Tahun 478.038.000


Kota Bandung


1 Tahun 293.100.000


Kota Bandung


12 Bulan 15.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 188.800.000


Kota Bandung


12 Bulan 204.800.000

79 Perpanjangan STNK

Kendaraan Dinas UPTD BPTP

Kota

Bandung

Perpanjangan STNK

Kendaraan Dinas UPTD BPTP

12 Bulan

25.000.000


Kota Bandung


12 Bulan 368.600.000


Bab II - 114 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Kota Bandung


12 Bulan 151.800.000


Kota Bandung


12 Bulan 26.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 20.000.000

84 Alat Listrik UPTD BPBTP

Kota Bandung

Alat listrik untuk 1 tahun

1 Thn 51.500.000

85 Alat Kebersihan UPTD BPBTP

Kota Bandung

Alat Kebersihan 1 Tahun

1 Thn 27.475.000

86 Jasa Kebersihan Kantor BPBTP

Kota Bandung


1 Thn 130.830.000

87 Jasa Keamanan Kantor BPBTP

Kota Bandung


1 Thn 166.754.000


Kota Bandung


1 Thn 15.000.000


Kota Bandung


1 Thn 68.000.000


Kota Bandung


1 Thn 111.000.000


Kota Bandung


1 Thn 329.400.000

92 Jasa Kebersihan UPTD BSPMB

Kota Bandung


1 Thn 173.420.000


Bab II - 115 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Kota Bandung


1 Thn 224.865.000

94 Biaya Jasa STNK UPTD BSPMB

Kota Bandung


12 Bln 15.000.000


Kota Bandung

3 paket Jasa Pemeliharaan

3 Paket 120.000.000


Kota Bandung


1 Thn 65.715.000


Kota Bandung


1 Thn 17.000.000


Kota Bandung


1 Thn 84.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100%


Jawa Barat


8 Dokumen

289.205.000


Bab II - 116 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

100 Bimtek Laporan Berbasis Akrual

Jawa Barat


1 Kali 4.800.000


Jawa Barat


1 Kali 7.650.000

102 Bimtek Pengelolaan Pajak

Jawa Barat


1 Kali 4.800.000


Jawa Barat


12 Bln 107.750.000



Program Pengembagan Data/Informasi/Statistik Daerah


85% Program Pengembagan Data/Informasi/Statistik Daerah


78%


Jawa Barat


2 Kali 40.600.000


Jawa Barat


52 Orang 146.900.000


Jawa Barat


35 Orang 230.050.000


Bab II - 117 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat

Buku Tembakau Jawa Barat

100 Buku 82.450.000

108 Workshop Statistik Perkebunan

Jawa Barat


1 Kali 32.415.000

109 Pengumpulan Data Statistik

Jawa Barat


1 Tahun 140.500.000

110 Pengolahan Data Statistik

Jawa Barat


1 Tahun 118.455.000


Jawa Barat


1 Kali 51.015.000


Jawa Barat


1 Kali 51.015.000


Jawa Barat


2 Kali 32.500.000


Jawa Barat

Website OPD untuk 1 Tahun

1 Tahun 34.800.000


Jawa Barat


175 Buku 39.300.000



2,4% Program Peningkatan Produksi Pertanian


Bab II - 118 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


2,4%


2,4%


2,4%


Jawa Barat


12 Bulan 718.550.000

Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat



1 Paket 4.000.000.000


Jawa Barat


4 BKPP 84.250.000

Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat



7 Lokasi 8.999.999.000


Bab II - 119 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


12 Bulan 64.190.000

Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan

Kab. Subang;

Jumlah Paket Pengembangan Tanaman Perkebunan

1 Paket 4.756.500.000


Jawa Barat


12 Bulan 217.000.000

Peremajaan Tanaman Karet Rakyat Terintegrasi dengan ternak untuk tahun anggaran 2016

Kab. Subang:

Kec. Kalijati; Kec. Dawuan; Kec. Cibogo; Kec. Cipunagara; Kec. Purwadadi; Kec. Cipeundeuy


6 Lokasi 1.095.500.000

120 Akomodasi Penyaluran Benih

Jawa Barat


12 Bulan 100.000.000

Pengembangan Kopi dan Kakao

Kab. Tasikmalaya;

Jumlah Paket Pengembangan Kopi dan Kakao

1 Paket 1.000.000.000


Jawa Barat


1 Aplikasi 34.495.000

Pengembangan Tanaman Kakao

Desa/Kel. Parakannyasag Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Lokasi 250.000.000


Jawa Barat


180 Orang

121.450.000


Bab II - 120 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


12 Bulan 378.550.000

Pengembangan Tanaman Pala

Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta;


1 Lokasi 400.000.000


Jawa Barat


18 Kab/Kota

137.850.000

Pengembangan Tanaman Pala

Kota Tasikmalaya: Desa/Kel. Parakannyasag Kec. Indihiang


1 Lokasi 300.000.000

125 Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih

Jawa Barat


12 Bulan 362.150.000

Perluasan Areal Perkebunan Pala

Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta;


2.100.000.000


Jawa Barat


135 Orang

64.600.000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar (Teh)


Jumlah produksi tanaman the

8.652.973.000


Jawa Barat


12 Bulan 55.000.000

Pengembangan teh rakyat

Kec. Serangpanjang, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang

Jumlah Lokasi Pengembangan teh

1 Lokasi 1.695.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 110.000.000

Rehabilitasi Tanaman Teh

Desa/Kel. Nageri Tengah Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;

Jumlah Lokasi Rehabilitasi teh

1 Lokasi 500.000.000


Bab II - 121 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


3 kab/kota

270.400.000

Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat

Kec Cikajang, Cisurupan, Pasirwangi, Sukaresmi Kab. Garut


1 Lokasi 600.000.000

Pengembangan Tanaman Tebu

Kab. Subang

Jumlah paket Pengembangan Tanaman Tebu

1 Paket 3.000.000.000

Pengembangan Tanaman Tebu

Desa/Kel. Kadawung, Kec. Pabuaran; Desa/Kel. Karangmukti, Kec. Cipeundeuy; Kab. Subang


2 Lokasi 3.000.000.000

Pengembangan Tebu Melalui Intensifikasi Lahan



9 Lokasi 8.000.000.000

Peremajaan Tanaman Mendong

Desa/Kel. Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya


1 Paket 100.000.000


Bab II - 122 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Pengembangan Tanaman Mendong



1 Paket 250.000.000


Jawa Barat


200 orang 145.490.000


Jawa Barat


5 kan/kota

218.910.000


Kec. Pasirwangi, Kec. Cisurupan, Kec. Sukaresmi, Kab. Garut


1 Lokasi 600.000.000




1 Lokasi 600.000.000

Rehabilitasi Tanaman Kopi

Kec. Tanjungsiang, Kec. Cisalak, Kec. Jalancagak, Kec. Ciater, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang;

Jumlah Lokasi Rehabilitasi Kopi

5 Lokasi 971.000.000

Pengembangan Tanaman Kopi



1 Lokasi 100.000.000


Bab II - 123 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)




4 Lokasi 600.000.000

Pengembangan Komoditi Karet dan Kopi

Kab. Tasikmalaya;

Jumlah Paket Pengembangan Komoditi Karet dan Kopi

1 Paket 966.225.000

Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

Kab. Subang: Kec. Sagalaherang, Kec. Serangpanjang


2 Lokasi 995.000.000

Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

Kab. Purwakarta: Desa/Kel. Nageri Tengah


1 Lokasi 300.000.000

Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh



4 Lokasi 600.000.000




1 Lokasi 600.000.000


Bab II - 124 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)




1 Lokasi 600.000.000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar (Cengkeh)



5.192.752.000




4 Lokasi 600.000.000

Pengembangan Tanaman Cengkeh



1 Lokasi 100.000.000

Pengembangan Tanaman Kelapa

Desa/Kel. Cigayam, Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis


1 Lokasi 2.000.000.000

Pengembangan Tanaman Kelapa



1 Lokasi 250.000.000


Bab II - 125 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Pengembangan Tanaman Lada



1 Paket 100.000.000


Jawa Barat


12 bulan 135.600.000


Jawa Barat


224 Orang

97.760.000


Jawa Barat


8 Kab./Kota

87.240.000


Jawa Barat


12 Bulan 115.000.000


Jawa Barat


1 Paket 5.686.910.000


Jawa Barat


3 Kali 89.550.000


Bab II - 126 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


1 Kali 1.275.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 3.948.540.000


Jawa Barat


5000000 phn

325.000.000


Jawa Barat


1 Kali 250.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 675.000.000


Jawa Barat


1 Kali 500.000.000


Jawa Barat


2500 Ha 500.000.000


Jawa Barat


1 kali 21.645.000


Jawa Barat


6 kab 136.840.000


Bab II - 127 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


6 kab 449.040.000


Jawa Barat


12 Bulan 392.475.000


Jawa Barat


12 Bulan 554.460.000


Jawa Barat


100 Orang

445.540.000


Jawa Barat


40 Orang 317.800.000


Jawa Barat


15 Kab/Kota

307.000.000


Jawa Barat


15 Kab/Kota

195.000.000


Jawa Barat


20 Org 180.200.000

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian


13% Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian


Bab II - 128 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


1%


Jawa Barat


25 org 313.750.000


Jawa Barat


21 kab/kota

263.830.000


Jawa Barat


3 Kabupate

n

215.300.000


Jawa Barat


3 Kabupate

n

207.120.000

159 Bintek Perkebunan Jawa Barat


200 orang 213.255.000


Jawa Barat


12 Bulan 36.745.000


Jawa Barat

Prosiding Rapat Kerja 200 orang 71.655.000

162 Bintek Penguatan Kelembagaan

Jawa Barat


90 orang 111.345.000


Jawa Barat



Bab II - 129 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


12 Bulan 63.000.000

165 Pertemuan Akses Permodalan

Jawa Barat


12 kab/kota

179.820.000


Jawa Barat


12 Bulan 70.180.000


Jawa Barat


350 orang 901.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 99.000.000


Jawa Barat


3 Kab 115.350.000


Jawa Barat


6 Kab/Kota

130.990.000

Evaluasi Lahan Kabupaten Ciamis: Desa/Kel. Ciamis Kec. Ciamis

Jumlah Paket Evaluasi Lahan

1 Paket 576.200.000

Pengembangan Kawasan PACEKO (Pala, Cengkeh, Kopi)

Tersebar di 32 Kecamatan Kab. Kuningan;

Jumlah lokasi pengembangan Paceko

32 lokasi 6.400.000.000


Bab II - 130 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)



5 Lokasi 1.930.000.000

Pengembangan Kawasan Perkebunan Teh

Desa/Kel. Amis Kec. Cikedung; Kab. Indramayu;

Panjang jalan produksi

1 Paket 2.859.730.000


Jawa Barat


20 orang 253.660.000

172 Demplot Prasarana Perkebunan

Jawa Barat


4 lokasi 350.000.000

Pembuatan Jalan Produksi



1 Paket 300.000.000

Pembuatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang Persemaian



1 Paket 300.000.000


Jawa Barat


4 Kab 238.925.000

Pengembangan Aren Dalam Rangka Konservasi Tanah dan Air

Kecamatan Bojonggambir, Taraju dan Sosodonghilir Kab. Tasikmalaya


1 Paket 3.000.000.000


Bab II - 131 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

174 Antisipasi Perubahan Iklim

Jawa Barat


6 kab 274.150.000


Jawa Barat


10 kab 136.925.000

176 Sosialisasi Penanaman Kelapa

Jawa Barat


60 orang 28.000.000

177 Pengembangan Kelapa Jawa Barat


20 Ha 172.000.000


Jawa Barat

Prosiding Rapat 80 Orang 87.480.000


Jawa Barat


13 Orang 128.165.000


Jawa Barat


20 Keltan 476.020.000


Jawa Barat


8 Keltan 191.100.000


Jawa Barat


12 Bulan 117.235.000


Jawa Barat


5 Kali 250.000.000


Bab II - 132 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


10 Lokasi 500.000.000



112750 Ha



-1%


Jawa Barat


5 Kab 378.630.000

186 DBHCHT-Pelatihan

APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto

Jawa

Barat

Pelatihan APH Cair di

Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto untuk 10 orang

10 Orang

244.000.000


Jawa Barat


30 Orang 119.330.000


Jawa Barat


30 Orang 258.040.000


Jawa Barat


17 Kab/Kota

71.232.000


Bab II - 133 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


2 Kab/Kota

16.493.600


Jawa Barat


4 Jenis 67.596.000


Jawa Barat


5000 pohon

34.067.000


Jawa Barat


5 Kab 301.011.400


Jawa Barat


1 kegiatan

9.600.000

195 Pengendalian OPT tanaman kopi

Jawa Barat


40 Ha 80.650.000

196 Pengendalian OPT tanaman teh

Jawa Barat


40 Ha 80.650.000


Jawa Barat


20 Ha 44.575.000


Jawa Barat


1 Kab 84.375.000


Jawa Barat


14 Kab/Kota

160.980.000


Jawa Barat

Dokumen Monitoring dan Koordinasi Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu sebanyak 1

1 keg 48.770.000


Bab II - 134 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

keg


Jawa Barat


250 Ha 500.000.000



20 Kelompo

k



2,4%


2,4%


Jawa Barat


1200 orang

549.600.000


Jawa Barat


60 orang 43.600.000


Bab II - 135 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


60 orang 43.600.000


Jawa Barat


12 Bulan 363.200.000


Jawa Barat


2 kali 41.600.000


Jawa Barat


3 kali 62.400.000

208 Sertifikasi Uji Mutu Hasil Jawa Barat


45 unit 46.800.000


Jawa Barat


3 Unit 840.000.000

Usaha Pengolahan Hasil Teh Rakyat

Kab. Tasikmalaya

Jumlah UPH Teh

1 Paket 975.000.000

Pengadaan Unit Pengolah Hasil (UPH) teh Rakyat

Kec. Serangpanjang; Kab. Subang;

Jumlah UPH Teh

1 Paket 750.000.000

Pembangunan UPH Karet

Desa/Kel. Cipatujah Kec. Cipatujah; Kab. Tasikmalaya;

Jumlah UPH Karet

1 Paket 3.000.000.000

Pembuatan unit pengolahan Hasil

(UPH) Teh

Desa/Kel. Cikujang

Kec. Serangpanjang; Kab. Subang;

Jumlah UPH The

1 Paket 1.750.000.000


Bab II - 136 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

Usaha Pengolahan Hasil (UPH) Karet

Kab. Tasikmalaya

Jumlah UPH Karet

1 Paket 3.212.000.000

Pengadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Karet

Kec. Kalijati Kab. Subang;

Jumlah UPH Karet

1 Paket 300.000.000

Pengadaan Unit Pengolah (UPH) Teh Rakyat

Kec. Serangpanjang Kab. Subang

Jumlah UPH Teh

1 Paket 750.000.000

PEngadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Karet

Kec. Kalijati Kab. Subang

Jumlah UPH Karet

1 Paket 300.000.000


Jawa Barat


7 Kab. 315.000.000


Jawa Barat


12 bulan 349.200.000

212 Bandung Tea Festival Jawa Barat

Event Bandung Tea Festival

1 kali 361.400.000

213 Cocunut Day Jawa Barat


214 Hari Bakti Perkebunan Jawa Barat

Event hari bhakti perkebunan

1 kali 102.300.000


Jawa Barat


12 Bulan 130.020.000


Jawa Barat


217 HPS Tingkat Nasional Jawa Barat

event HPS Tingkat Nasional

1 kali 18.000.000

218 HPS Tingkat Jawa Barat Jawa Barat

event HPS Tingkat Daerah

1 kali 18.000.000


Bab II - 137 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

219 Road Show de Syukron di BKPP

Jawa Barat


4 kali 24.000.000


Jawa Barat


1 kali 180.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 94.880.000


Jawa Barat


4 Kali 30.000.000


Jawa Barat


2 kali 49.600.000


Jawa Barat


2 kali 49.600.000


Jawa Barat


100 orang 24.800.000


Jawa Barat


12 Bulan 252.021.000


Jawa Barat


12 Bulan 123.979.000


Jawa Barat


2 kali 15.800.000


Bab II - 138 -

No


Catatan Penting




Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)


Jawa Barat


1 kali 7.900.000


Jawa Barat


5 paket 50.000.000


Jawa Barat


12 Bulan 26.300.000


Jawa Barat


10 Lokasi 500.000.000

0

0


Bab III - 1 -

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

3.1. Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Perkebunan sebagaimana yang

sudah diuraikan dalam Bab II, maka beberapa fokus kebijakan pembangunan

Sub Sektor Perkebunan yang perlu dijalankan pada Tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi,

rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis:

Kebijakan ini perlu ditekankan pada upaya-upaya pengembangan teknologi

budidaya ramah lingkungan, yang ditujukan untuk peningkatan produksi

dan produktivitas komoditas perkebunan secara optimal.

2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan

sarana produksi secara berkelanjutan.

Kebijakan ini diperlukan untuk mempercepat alih teknologi di tingkat

kelompok tani, sehingga terjadi peningkatan kompetensi dan kemampuan

secara mandiri.

3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih

tanaman perkebunan.

Kebijakan ini perlu didorong agar segera terwujud kebijakan pimpinan

daerah tentang Jabar Sebagai Provinsi Benih, yaitu dengan cara

memanfaatkan potensi lembaga perbenihan daerah yang ada, serta

mendorong tumbuhnya penangkar-penangkar benih yang berkualitas.

4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan

Pengawasan Jaringan Peredaran Benih.

Kebijakan ini perlu terus didorong untuk mengawal ketersediaan benih

unggul bersertifikat, serta meningkatkan pengawasan peredaran benih

yang tidak bersertifikat.

5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan

Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan

gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan.


Bab III - 2 -

Kebijakan ini perlu diarahkan kepada pengembangan sistem perencanaan

spstial pembangunan perkebunan berbasis kawasan, agar perubahan

pemanfaatan sumber daya lahan perkebunan dapat dikendalikan dan

dikoordinasikan dengan baik.

6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan

Usaha Perkebunan.

Kebijakan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha

perkebunan agar memiliki daya saing tinggi dan mandiri.

7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif,

efisien serta ramah lingkungan.

Kebijakan ini perlu ditekankan pada upaya pengendalian hama terpadi

dengan penggunaan obat dan sarana yang ramah lingkungan.

8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI:

Kebijakan ini perlu ditekankan pada upaya pendukungan peningkatan

kualitas mutu produk berdasarkan standar nasional maupun internasional,

agar produk perkebunan Jawa Barat mampu bersaing di pasar yang lebih

luas.

9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha

perkebunan.

Kebijakan ini perlu ditekankan kepada upaya penguasaan pasar lokal dan

regional maupun internasional, agar nilai tambah pelaku usaha tani

perkebunan terus meningkat.

3.2. Target Kinerja

Target Kinerja sasaran strategis tahun 2017 sebagaimana yang telah

ditentukan dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 adalah sebagai

yang disajikan dalam tabel 3,1 berikut:


Bab III - 3 -

Tabel 3.1

Target Kinerja Tahun 2017



Target Tahun 2017

1 2 3 4



2,4 %


2,4 %


3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis

2,4 %


2,4 %



13 %



1 %


7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

-1 %



2,4 %



2,4 %

Adapun untuk target kinerja Outcome dan Output Tahun 2017 adalah

sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab II tersebut diatas.

3.3. Program/Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

Upaya pencapaian indikator sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang

telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam Program dan

Kegiatan yang akan difasilitasi melalui sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat

dan dana APBN melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sebagai

berikut:


Bab III - 4 -

3.3.1. Program/Kegiatan APBD :

Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2017 yang akan

difasilitasi dari APBD Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

1. Program Pokok APBD TA. 2017

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian

1) Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas

2) Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

3) Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

4) Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

5) Akomodasi Penyaluran Benih

6) Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pemasaran Benih

7) Pertemuan Teknis Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan

8) Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Peredaran Benih

9) Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih

10) Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih

11) Bintek Budidaya Tanaman Semusim

12) Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa

Barat

13) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi

Tanaman Semusim

14) Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good

Agricultural Practice (GAP)

15) Bintek Budidaya Tanaman Tahunan

16) Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good


17) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi

Tanaman Tahunan


Bab III - 5 -

18) Rapat Koordinasi Sarana Produksi

19) Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan

20) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana

Produksi Tanaman Perkebunan

21) Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet,

Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan,

Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)

22) Pembinaan Teknis Pembenihan Kopi Arabika Java Preanger

(Janji Gub)

23) Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

24) Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

25) Pelabelan dan Retribusi Sertifikat Mutu Benih Kopi Arabika Java

Preanger (Janji Gub)

26) Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java

Preanger (Janji Gub)

27) Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

28) Lounching dan Distribusi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji

Gub)

29) Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah

Lingkungan (Janji Gub)

30) DBHCHT-Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

31) DBHCHT-Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau

kepada Petani

32) DBHCHT-Demplot Tanaman Tembakau

33) DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan

Budidaya Tanaman Tembakau

34) DBHCHT-Uji Mutu Lokasi Varietas Tembakau

35) DBHCHT-Bintek Penangkar Tanaman Tembakau

36) DBHCHT-Pertemuan Teknis Mutu dan Pengawasan Benih

Tembakau

37) DBHCHT-Sertifikasi Benih Tembakau


Bab III - 6 -

38) DBHCHT-Pengawasan Benih Tembakau

39) DBHCHT-Kerjasama pengujian mutu dan pengawasan benih

tembakau ke Temanggung Jawa Timur

b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

40) DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan

41) DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Teknologi Informasi Lahan

Tembakau

42) DBHCHT-Demplot Peningkatan Kesesuaian Lahan Tembakau

43) DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau

44) Bintek Perkebunan

45) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku

Usaha Perkebunan

46) Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi

47) Bintek Penguatan Kelembagaan

48) PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagan Pelaku Usaha

Perkebunan

49) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagan

Pelaku Usaha Perkebunan

50) Pertemuan Akses Permodalan

51) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Permodalan

Usaha Perkebunan

52) Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan

53) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru

di Bidang Perkebunan

54) Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan

Berbasis Tanaman Kopi Arabika

55) Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan

Berbasis Tanaman Kopi Robusta

56) Kursus Singkat Teknologi Pengelolaan dan Pelestarian Lahan

Kopi

57) Demplot Prasarana Perkebunan


Bab III - 7 -

58) Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara

59) Antisipasi Perubahan Iklim

60) Penanganan Fasilitasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

61) Sosialisasi Penanaman Kelapa

62) Pengembangan Kelapa

63) DBHCHT-Rapat Koordinasi/Musyawarah Daerah Asosiasi

64) DBHCHT-Peningkatan Wawasan DBHCHT

65) DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan

66) DBHCHT-Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman

Tembakau

67) DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan

SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

68) Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapotan serta MPIG

Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

69) Demplot penataan dan pelestarian Lahan Pengembangan Kopi

Arabika Java Preanger (Janji Gub)

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman,

Ternak dan Ikan

70) DBHCHT-Pengendalian OPT tanaman tembakau

71) DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman

Purwokerto

72) DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP

73) DBHCHT-Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Tembakau ke

Jawa Timur

74) Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana

Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

75) Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT

76) Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP

77) Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba)

78) Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan


Bab III - 8 -

79) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan

Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

80) Pengendalian OPT tanaman kopi

81) Pengendalian OPT tanaman teh

82) Pengendalian OPT tanaman kelapa

83) Penerapan metode PHT pada tanaman teh

84) Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT

85) Monitoring dan Koordinasi Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama

Terpadu

86) Pengendalian OPT Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah

Lingkungan (Janji Gub)

d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

87) DBHCHT-Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau

sesuai SNI

88) DBHCHT-Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi

Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

89) DBHCHT-Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau

90) DBHCHT-Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan Mutu Hasil Tembakau

91) Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI

92) Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil

93) Sertifikasi Uji Mutu Hasil

94) Pengadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kopi

95) Penguatan Mutu Hasil Perkebunan

96) Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan

Monitoring UPH

97) Bandung Tea Festival

98) Cocunut Day

99) Hari Bakti Perkebunan

100) Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar


Bab III - 9 -

101) PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil

Perkebunan

102) HPS Tingkat Nasional

103) HPS Tingkat Jawa Barat

104) Road Show de Syukron di BKPP

105) Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee

106) Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan

107) Partisipasi Pameran Luar Provinsi

108) Rapat Koordinasi Perkebunan Besar

109) Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan

110) Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan

111) Pemutahiran Data Informasi Perkebunan Lintas Kabupaten

Provinsi Jawa Barat

112) Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

Usaha

113) Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah

114) Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah

115) Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah

116) Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

117) Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika

Java Preanger (Janji Gub)

2. Program Penunjang APBD TA. 2017

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

118) Forum OPD Bidang Perkebunan

119) Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan

120) Penyusunan RKA dan DPA OPD Bidang Perkebunan Tahun

2018


Bab III - 10 -

121) Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan

Pusat

f. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

122) Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah Raga dan

Kesenian

123) Outbond Dinas Perkebunan

124) Penyediaan Sewa Olah Raga

125) Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga

126) Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus2 Singkat, Pelatihan,

Seminar, Workshop, Bimtek

127) Jabar Tolak Kekerasan

g. Program Pelayanan Administrasi Pertkantoran

128) Penyediaan ATK Dinas Perkebunan

129) Penyediaan Alat Listrik dan Penerangan Dinas Perkebunan

130) Penyediaan Materai dan Perangko Dinas Perkebunan

131) Penyediaan Plakat dan Vandel Dinas Perkebunan

132) Langganan Rekening Listrik (PLN) Dinas Perkebunan

133) Langganan Rekening Telepon Dinas Perkebunan

134) Langganan Rekening Ledeng (PDAM) Dinas Perkebunan

135) Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran Dinas Perkebunan

136) Langganan Accesibilitas Provider Internet Dinas Perkebunan

137) Langganan TV Berlangganan Dinas Perkebunan

138) Pengiriman Paket Pos Dinas Perkebunan

139) Cetak Spanduk, Baliho, Umbul2 dll Dinas Perkebunan

140) Iuran Kebersihan Lingkungan Dinas Perkebunan

141) Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum Dinas

Perkebunan

142) Cetakan Tata Naskah Dinas Dinas Perkebunan

143) Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan Dinas

Perkebunan

144) Mamin Rapat dan Jamuan Tamu Dinas Perkebunan


Bab III - 11 -

145) Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan

Pimpinan Dinas Perkebunan

146) Pengadaan ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

147) Pengadaan Alat Listrik dan Penerangan UPTD BPTP

148) Pengadaan Materai dan Perangko UPTD BPTP

149) Langganan Tabung Gas UPTD BPTP

150) Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BPTP

151) Langganan Rekening Telepon UPTD BPTP

152) Langganan Rekening Ledeng (PDAM) UPTD BPTP

153) Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran UPTD BPTP

154) Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BPTP

155) Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum UPTD

BPTP

156) Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPTP

157) Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan UPTD BPTP

158) Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPTP


Pimpinan UPTD BPTP

160) ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

161) Materai dan Perangko UPTD BPBTP

162) Langganan Tabung Gas UPTD BPBTP

163) Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BPBTP

164) Langganan Rekening Telepon UPTD BPBTP

165) Langganan Media Surat kabar, majalah dan koran UPTD BPBTP

166) Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BPBTP


BPBTP

168) Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPBTP

169) Fasilitasi Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan UPTD BPBTP

170) Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPBTP

171) Monitoring, Evaluasi Kebun Dinas, Quick Respond dan Pertemuan

Pimpinan UPTD BPBTP


Bab III - 12 -

172) ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

173) Materai dan Perangko UPTD BSPMB

174) Pengisian Tabung Gas UPTD BSPMB

175) Plakat dan Vandel Balai UPTD BSPMB

176) Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BSPMB

177) Langganan Rekening Telepon UPTD BSPMB

178) Langganan Rekening Ledeng (PDAM) UPTD BSPMB

179) Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran UPTD BSPMB

180) Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BSPMB

181) Langganan TV Berlangganan UPTD BSPMB


BSPMB

183) Penyediaan Cetakan Tata Naskah Balai UPTD BSPMB

184) Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan UPTD BSPMB

185) Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BSPMB


Pimpinan UPTD BSPMB

h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

187) Penyediaan BBM Operasional Dinas Perkebunan

188) Jasa Kebersihan Dinas Perkebunan

189) Jasa Keamanan Dinas Perkebunan

190) Pemeliharaan Jasa Konstruksi Dinas Perkebunan

191) Perawatan Kendaraan Dinas Perkebunan

192) Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan

193) Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Kebersihan UPTD BPTP

194) Jasa Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Kantor

UPTD BPTP

195) Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor UPTD BPTP

196) Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas UPTD BPTP

197) Jasa Pemeliharaan Unit Laboratorium UPTD BPTP

198) Perawatan kendaraan Bermotor UPTD BPTP


Bab III - 13 -

199) Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD BPTP

200) Pemeliharaan Konstruksi UPTD BPTP

201) Alat Listrik UPTD BPBTP

202) Alat Kebersihan UPTD BPBTP

203) Jasa Kebersihan Kantor BPBTP

204) Jasa Keamanan Kantor BPBTP

205) Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Operasional BPBTP

206) Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan

Operasional BPBTP

207) Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan

Alat Studio dan Alat komunikasi UPTD BPBTP

208) Pemeliharaan jasa Profesi UPTD BPBTP

209) Jasa Kebersihan UPTD BSPMB

210) Jasa Pengamanan Kantor UPTD BSPMB

211) Biaya Jasa STNK UPTD BSPMB

212) Pemeliharaan Gedung UPTD BSPMB

213) Perawatan Kendaraaan Dinas UPTD BSPMB

214) Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran UPTD BSPMB

215) Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor

UPTD BSPMB

i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

216) Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan

Perkebunan

217) Bimtek Laporan Berbasis Akrual

218) Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan

219) Bimtek Pengelolaan Pajak

220) Monitoring Evaluasi Potensi PAD di Kebun Dinas /



Bab III - 14 -

j. Program Pengembagan Data/Informasi/Statistik Daerah

221) DBHCHT-FGD Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa

Barat

222) DBHCHT-Pertemuan Teknis Penyusunan Data/Informasi

Tembakau Jawa Barat

223) DBHCHT-Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB

224) DBHCHT-Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat

225) Workshop Statistik Perkebunan

226) Pengumpulan Data Statistik

227) Pengolahan Data Statistik

228) Validasi Angka Tetap Provinsi 2016

229) Validasi Angka Sementara Provinsi 2017

230) Forum Validasi Data Statistik Nasional

231) Pengelolaan Website Dinas Perkebunan

232) Publikasi Data/Informasi Perkebunan

3.4.2. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari

APBN:

Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2017 yang akan

difasilitasi dari APBN melalui Kementerian Pertanian RI, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pembantuan



1) Kegiatan Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar 2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 3) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 4) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan 5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya

Ditjen Perkebunan


Bab III - 15 -

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian 7) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian


Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

2. Dekonsentrasi:



1) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan

2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan


Ditjen Perkebunan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan Air Untuk Pertanian

2) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian






Bab III - 1 -

Tabel : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018


Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi target

capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif Sumber Dana

target capaian kinerja


indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



100% 100%

1 Forum OPD Bidang Perkebunan Dokumen laporan Forum OPD Bidang Perkebunan

Jawa Barat 1 kali 149.950.000

APBD 1 kali 164.945.000



Jawa Barat 1 Dokumen 43.950.000

APBD 1 Dokumen 48.345.000







Jawa Barat 1 Tahun 182.100.000

APBD 1 Tahun 200.310.000

-



65% 65% -



Jawa Barat 12 bulan 58.000.000

APBD 12 bulan 63.800.000

6 Outbond Dinas Perkebunan Outbond Dinas Perkebunan untuk 145 orang

Jawa Barat 145 orang 145.000.000

APBD 145 orang 159.500.000

7 Penyediaan Sewa Olah Raga Sewa Olah Raga untuk 12 bulan

Jawa Barat 12 Bln 68.000.000

APBD 12 Bln 74.800.000




APBD 145 orang 371.250.000


Bab III - 2 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 45 orang 502.535.000

10 Jabar Tolak Kekerasan ceramah kerohanian dan olahraga serta kesenian bagi pegawai dinas perkebunan

Jawa Barat 200.000.000

APBD 220.000.000

-



100% 100% -


ATK untuk 10 bulan Jawa Barat 10 Bulan 186.400.000

APBD 10 Bulan 205.040.000



Jawa Barat 12 Bulan 16.000.000

APBD 12 Bulan 17.600.000




APBD 10 Bulan 17.600.000




APBD 10 Bulan 9.460.000




APBD 12 Bulan 105.600.000




APBD 12 Bulan 52.800.000




APBD 12 Bulan 19.800.000




APBD 12 Bulan 39.600.000


Bab III - 3 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 12 Bulan 39.600.000




APBD 12 Bulan 13.200.000




APBD 10 Bulan 3.300.000




APBD 10 Bulan 9.350.000




APBD 12 Bulan 3.960.000


7 orang tenaga teknis Jawa Barat 7 Orang 217.200.000

APBD 7 Orang 238.920.000



Jawa Barat 4 Kali 80.000.000

APBD 4 Kali 88.000.000




APBD 10 Bulan 73.877.100




APBD 12 Bulan 266.508.000




APBD 12 Bulan 661.100.000

29 Pengadaan ATK Balai dan Sub

Unit Pelayanan UPTD BPTP

ATK Balai dan Sub Unit

Pelayanan untuk 10 Bulan

Kota Bandung 10 Bulan

10.000.000

APBD 10 Bulan

11.000.000



Kota Bandung 12 Bulan 10.000.000

APBD 12 Bulan 11.000.000



Kota Bandung 10 bulan 5.000.000

APBD 10 bulan 5.500.000


Bab III - 4 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Tabung Gas untuk 12 Bulan Kota Bandung 12 Bulan 5.200.000

APBD 12 Bulan 5.720.000




APBD 12 Bulan 176.000.000




APBD 12 Bulan 16.500.000




APBD 12 Bulan 6.600.000




APBD 12 Bulan 3.300.000




APBD 12 Bulan 79.200.000


2 orang tenaga teknis Kota Bandung 2 Org 75.600.000

APBD 2 Org 83.160.000



Kota Bandung 4 Kali 16.000.000

APBD 4 Kali 17.600.000




APBD 10 Bulan 14.300.000




APBD 12 Bulan 6.600.000




APBD 12 Bulan 113.520.000




APBD 10 Bulan 66.000.000




APBD 10 Bulan 3.300.000


Tabung Gas untuk 12 Bulan Kota Bandung 12 Bulan 1.500.000

APBD 12 Bulan 1.650.000




APBD 12 Bulan 62.700.000


Bab III - 5 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 12 Bulan 6.600.000




APBD 12 Bulan 3.960.000




APBD 12 Bulan 6.600.000


10 orang tenaga teknis Kota Bandung 10 Orang 332.000.000

APBD 10 Orang 365.200.000




APBD 4 Kali 55.000.000




APBD 10 Bulan 18.700.000




APBD 12 Bulan 51.480.000




APBD 12 Bulan 128.700.000




APBD 10 Bulan 74.536.000




APBD 12 Bulan 3.003.000

57 Pengisian Tabung Gas UPTD

BSPMB

Tabung Gas untuk 12 Bulan Kota Bandung 12 Bulan

12.000.000

APBD 12 Bulan

13.200.000


Plakat dan Vandel Balai Kota Bandung 10 Bulan 5.000.000

APBD 10 Bulan 5.500.000




APBD 12 Bulan 52.800.000




APBD 12 Bulan 26.400.000


Bab III - 6 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 12 Bulan 26.400.000




APBD 12 Bulan 6.600.000




APBD 12 Bulan 33.000.000


Langganan TV untuk 12 Bulan Kota Bandung 12 Bulan 3.600.000

APBD 12 Bulan 3.960.000


3 orang tenaga teknis Kota Bandung 3 Org 111.000.000

APBD 3 Org 122.100.000




APBD 4 Kali 22.000.000




APBD 12 Bulan 23.100.000




APBD 12 Bulan 54.912.000




APBD 12 Bulan 82.500.000

-



100% 100% -




APBD 12 Bulan 263.703.000




APBD 12 Bulan 244.200.000


Bab III - 7 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 12 Bulan 225.940.000



Kota Bandung 1 Tahun 192.882.000

APBD 1 Tahun 212.170.200




APBD 1 Tahun 525.841.800




APBD 1 Tahun 322.410.000




APBD 12 Bulan 16.500.000




APBD 12 Bulan 207.680.000




APBD 12 Bulan 225.280.000




APBD 12 Bulan 27.500.000




APBD 12 Bulan 405.460.000




APBD 12 Bulan 166.980.000




APBD 12 Bulan 28.600.000




APBD 12 Bulan 22.000.000

84 Alat Listrik UPTD BPBTP Alat listrik untuk 1 tahun Kota Bandung 1 Thn 51.500.000

APBD 1 Thn 56.650.000

85 Alat Kebersihan UPTD BPBTP Alat Kebersihan 1 Tahun Kota Bandung 1 Thn 27.475.000

APBD 1 Thn 30.222.500

86 Jasa Kebersihan Kantor BPBTP Jasa Kebersihan Kantor BPBTP 1 Tahun

Kota Bandung 1 Thn 130.830.000

APBD 1 Thn 143.913.000

87 Jasa Keamanan Kantor BPBTP Jasa Keamanan Kantor BPBTP 1 Tahun


APBD 1 Thn 183.429.400


Bab III - 8 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 1 Thn 16.500.000




APBD 1 Thn 74.800.000




APBD 1 Thn 122.100.000




APBD 1 Thn 362.340.000

92 Jasa Kebersihan UPTD BSPMB Jasa Kebersihan untuk 1 Tahun


APBD 1 Thn 190.762.000




APBD 1 Thn 247.351.500

94 Biaya Jasa STNK UPTD BSPMB Biaya Jasa STNK untuk 12 bulan

Kota Bandung 12 Bln 15.000.000

APBD 12 Bln 16.500.000


3 paket Jasa Pemeliharaan Kota Bandung 3 Paket 120.000.000

APBD 3 Paket 132.000.000




APBD 1 Thn 72.286.500




APBD 1 Thn 18.700.000




APBD 1 Thn 92.400.000

-



100% 100% -


Bab III - 9 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


100% 100% -





100 Bimtek Laporan Berbasis Akrual Bimtek Laporan Berbasis Akrual 1 kali


APBD 1 Kali 5.280.000




APBD 1 Kali 8.415.000

102 Bimtek Pengelolaan Pajak Bimtek Pengelolaan Pajak 1 kali


APBD 1 Kali 5.280.000



Jawa Barat 12 Bln 107.750.000

APBD 12 Bln 118.525.000



-



85% 85% -


78% 78% -




APBD 2 Kali 44.660.000



Jawa Barat 52 Orang 146.900.000

APBD 52 Orang 161.590.000




APBD 35 Orang 253.055.000


Bab III - 10 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Buku Tembakau Jawa Barat Jawa Barat 100 Buku 82.450.000

APBD 100 Buku 90.695.000

108 Workshop Statistik Perkebunan Dokumen Data / Informasi / Statistik Perkebunan sebanyak 4 dokumen


APBD 1 Kali 35.656.500

109 Pengumpulan Data Statistik Kompulasi Data Statistik Perkebunan Kab/Kota se Jawa Barat


APBD 1 Tahun 154.550.000

110 Pengolahan Data Statistik Draft Hasil Pengolahan Data Statistik Perkebunan Kab/Kota Se Jawa Barat


APBD 1 Tahun 130.300.500




APBD 1 Kali 56.116.500




APBD 1 Kali 56.116.500




APBD 2 Kali 35.750.000


Website OPD untuk 1 Tahun Jawa Barat 1 Tahun 34.800.000

APBD 1 Tahun 38.280.000



Jawa Barat 175 Buku 39.300.000

APBD 175 Buku 43.230.000

-



2,4% 2,4% -


2,4% 2,4% -


2,4% 2,4% -


Bab III - 11 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2,4% 2,4% -




APBD 12 Bulan 790.405.000



Jawa Barat 4 BKPP 84.250.000

APBD 4 BKPP 92.675.000




APBD 12 Bulan 70.609.000




APBD 12 Bulan 238.700.000

120 Akomodasi Penyaluran Benih Akomodasi Penyaluran Benih untuk 12 Bulan


APBD 12 Bulan 110.000.000



Jawa Barat 1 Aplikasi 34.495.000

APBD 1 Aplikasi 37.944.500




APBD 180 Orang 133.595.000




APBD 12 Bulan 416.405.000



Jawa Barat 18 Kab/Kota 137.850.000

APBD 18 Kab/Kota 151.635.000

125 Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Dokumen Sertifikasi Mutu Benih selama 12 Bulan


APBD 12 Bulan 398.365.000


Bab III - 12 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 135 Orang 71.060.000




APBD 12 Bulan 60.500.000




APBD 12 Bulan 121.000.000



Jawa Barat 3 kab/kota 270.400.000

APBD 3 kab/kota 297.440.000




APBD 200 orang 160.039.000



Jawa Barat 5 kan/kota 218.910.000

APBD 5 kan/kota 240.801.000




APBD 12 bulan 149.160.000




APBD 224 Orang 107.536.000



Jawa Barat 8 Kab./Kota 87.240.000

APBD 8 Kab./Kota 95.964.000


Bab III - 13 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 12 Bulan 126.500.000



Jawa Barat 1 Paket 5.686.910.000

APBD 1 Paket 6.255.601.000




APBD 3 Kali 98.505.000



Jawa Barat 1 Kali 1.275.000.000

APBD 1 Kali 1.402.500.000



Jawa Barat 12 Bulan 3.948.540.000

APBD 12 Bulan 4.343.394.000



Jawa Barat 5000000 phn

325.000.000

APBD 5000000 phn 357.500.000




APBD 1 Kali 275.000.000




APBD 12 Bulan 742.500.000




APBD 1 Kali 550.000.000


Bab III - 14 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Jawa Barat 2500 Ha 500.000.000

APBD 2500 Ha 550.000.000




APBD 1 kali 23.809.500



Jawa Barat 6 kab 136.840.000

APBD 6 kab 150.524.000




APBD 6 kab 493.944.000




APBD 12 Bulan 431.722.500




APBD 12 Bulan 609.906.000




APBD 100 Orang 490.094.000




APBD 40 Orang 349.580.000




APBD 15 Kab/Kota 337.700.000




APBD 15 Kab/Kota 214.500.000



Jawa Barat 20 Org 180.200.000

APBD 20 Org 198.220.000

-


Bab III - 15 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



13% 13% -


1% 1% -



Jawa Barat 25 org 313.750.000

APBD 25 org 345.125.000




APBD 21 kab/kota 290.213.000



Jawa Barat 3 Kabupaten

215.300.000

APBD 3 Kabupaten 236.830.000



Jawa Barat 3 Kabupaten

207.120.000

APBD 3 Kabupaten 227.832.000

159 Bintek Perkebunan Bintek perkebunan untuk 200 orang


APBD 200 orang 234.580.500




APBD 12 Bulan 40.419.500


Prosiding Rapat Kerja Jawa Barat 200 orang 71.655.000

APBD 200 orang 78.820.500

162 Bintek Penguatan Kelembagaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan untuk 90 orang


APBD 90 orang 122.479.500


Event PENAS Jawa Barat 6 orang 54.000.000

APBD 6 orang 59.400.000




APBD 12 Bulan 69.300.000


Bab III - 16 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

165 Pertemuan Akses Permodalan Pertemuan akses permodalan 12 Kab/Kota


APBD 12 kab/kota 197.802.000




APBD 12 Bulan 77.198.000




APBD 350 orang 991.100.000




APBD 12 Bulan 108.900.000



Jawa Barat 3 Kab 115.350.000

APBD 3 Kab 126.885.000




APBD 6 Kab/Kota 144.089.000




APBD 20 orang 279.026.000

172 Demplot Prasarana Perkebunan Demplot Pengembangan Prasarana Perkebunan terwujud di 4 lokasi

Jawa Barat 4 350.000.000

APBD 4 385.000.000

lokasi lokasi




APBD 4 Kab 262.817.500

174 Antisipasi Perubahan Iklim Antisipasi perubahan iklim di 6 Kab


APBD 6 kab 301.565.000




APBD 10 kab 150.617.500


Bab III - 17 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

176 Sosialisasi Penanaman Kelapa Sosialisasi Penanaman kelapa untuk 60 orang


APBD 60 orang 30.800.000

177 Pengembangan Kelapa Pengembangan Kelapa seluas 20 ha

Jawa Barat 20 Ha 172.000.000

APBD 20 Ha 189.200.000


Prosiding Rapat Jawa Barat 80 Orang 87.480.000

APBD 80 Orang 96.228.000




APBD 13 Orang 140.981.500



Jawa Barat 20 Keltan 476.020.000

APBD 20 Keltan 523.622.000



Jawa Barat 8 Keltan 191.100.000

APBD 8 Keltan 210.210.000




APBD 12 Bulan 128.958.500




APBD 5 Kali 275.000.000



Jawa Barat 10 Lokasi 500.000.000

APBD 10 Lokasi 550.000.000

-



112750 Ha 112750 Ha -


Bab III - 18 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


-1% -1% -




APBD 5 Kab 416.493.000




APBD 10 Orang 268.400.000




APBD 30 Orang 131.263.000




APBD 30 Orang 283.844.000











Jawa Barat 4 Jenis 67.596.000

APBD 4 Jenis 74.355.600



Jawa Barat 5000 pohon 34.067.000

APBD 5000 pohon 37.473.700




APBD 5 Kab 331.112.540



Jawa Barat 1 kegiatan 9.600.000

APBD 1 kegiatan 10.560.000

195 Pengendalian OPT tanaman kopi 40 Ha tanaman kopi bebas hama

Jawa Barat 40 Ha 80.650.000

APBD 40 Ha 88.715.000


Bab III - 19 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

196 Pengendalian OPT tanaman teh 41 Ha tanaman teh bebas hama


APBD 40 Ha 88.715.000




APBD 20 Ha 49.032.500




APBD 1 Kab 92.812.500




APBD 14 Kab/Kota 177.078.000



Jawa Barat 1 keg 48.770.000

APBD 1 keg 53.647.000



Jawa Barat 250 Ha 500.000.000

APBD 250 Ha 550.000.000

-



20 Kelompok

20 Kelompok -


2,4% 2,4% -


2,4% 2,4% -

-




APBD 1200 orang 604.560.000


Bab III - 20 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 60 orang 47.960.000




APBD 60 orang 47.960.000




APBD 12 Bulan 399.520.000




APBD 2 kali 45.760.000




APBD 3 kali 68.640.000

208 Sertifikasi Uji Mutu Hasil 45 unit tersertifikasi Uji Mutu Hasil

Jawa Barat 45 unit 46.800.000

APBD 45 unit 51.480.000



Jawa Barat 3 Unit 840.000.000

APBD 3 Unit 924.000.000



Jawa Barat 7 Kab. 315.000.000

APBD 7 Kab. 346.500.000




APBD 12 bulan 384.120.000

212 Bandung Tea Festival Event Bandung Tea Festival Jawa Barat 1 kali 361.400.000

APBD 1 kali 397.540.000

213 Cocunut Day Event coconut day Jawa Barat 1 kali 203.400.000

APBD 1 kali 223.740.000

214 Hari Bakti Perkebunan Event hari bhakti perkebunan Jawa Barat 1 kali 102.300.000

APBD 1 kali 112.530.000


Bab III - 21 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 12 Bulan 143.022.000


event PENAS Jawa Barat 1 kali 18.000.000

APBD 1 kali 19.800.000

217 HPS Tingkat Nasional event HPS Tingkat Nasional Jawa Barat 1 kali 18.000.000

APBD 1 kali 19.800.000

218 HPS Tingkat Jawa Barat event HPS Tingkat Daerah Jawa Barat 1 kali 18.000.000

APBD 1 kali 19.800.000

219 Road Show de Syukron di BKPP event Road Show de Syukron di BKPP sebanyak 4 kali


APBD 4 kali 26.400.000




APBD 1 kali 198.000.000




APBD 12 Bulan 104.368.000




APBD 4 Kali 33.000.000




APBD 2 kali 54.560.000




APBD 2 kali 54.560.000




APBD 100 orang 27.280.000




APBD 12 Bulan 277.223.100




APBD 12 Bulan 136.376.900


Bab III - 22 -




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting


Lokasi target

capaian kinerja





indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




APBD 2 kali 17.380.000




APBD 1 kali 8.690.000



Jawa Barat 5 paket 50.000.000

APBD 5 paket 55.000.000




APBD 12 Bulan 28.930.000



Jawa Barat 10 Lokasi 500.000.000

APBD 10 Lokasi 550.000.000

44.159.800.000

48.575.780.000


Bab IV Page - 1 -

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini merupakan

dokumen rencana operasional (tahunan) pembangunan sub sektor perkebunan

di Provinsi Jawa Barat, yang akan menjadi acuan pelaksanaan bagi segenap

pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat

selama Tahun 2017.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan

fase ke-tiga dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dengan

demikian Renja ini secara substansial bersifat sinergis dengan ketentuan-

ketentuan pokok yang termuat dalam kedua payung hukum tersebut.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ini memuat uraian tentang

upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta target

indikator kinerja program/kegiatan prioritas pembangunan perkebunan Jawa

Barat tahun 2017. Renja ini juga mengacu pada isu-isu strategis yang termuat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018, serta mengacu pula kepada isu-isu aktual yang

berkembang di masyarakat perkebunan, khususnya yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Dari aspek penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi setiap unit kerja pada

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka Renja ini sangat terkait dengan

implementasi seluruh tupoksi unit kerja, baik aspek on–farm maupun off–farm

untuk lima tahun mendatang (2013-2018), termasuk untuk peningkatan

dukungan fasilitasi terhadap tuntutan kebutuhan stimulasi pada tingkat

kelompok tani atau pelaku usaha perkebunan.


Bab IV Page - 2 -

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya pencapaian arah, tujuan,

sasaran dan target prioritas yang telah dirumuskan dalam Renja Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini, serta untuk terwujudnya

sinergitas pencapaian target kinerja program/kegiatan pembangunan sub

sektor perkebunan Jawa Barat dengan semua pihak terkait, maka ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini merupakan

dokumen rencana jangka pendek (tahunan) untuk pembangunan sub

sektor perkebunan di Jawa Barat. Oleh karena itu dokumen ini harus

menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan terkait, termasuk

setiap unit kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang akan

terlibat atau ikut serta dalam proses pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat selama Tahun

Anggaran 2017.

2. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini dalam

pelaksanaannya diarahkan secara sinergis untuk dapat dibiayai oleh

berbagai sumber anggaran, baik dana APBN pada Kementerian Pertanian,

dana APBD Provinsi Jawa Barat, dana pendampingan APBD

Kabupaten/Kota, serta sumber dana dari peran serta dunia usaha

(CSR/PKBL).

3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan,

maka tahapan selanjutnya Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 ini harus dijabarkan dalam proses penyusunan perencanaan

teknis, yaitu: Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-APBD), Rencana

Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), atau

perencanaan anggaran dari sumber-sumber dana lainnya yang sah.


Bab IV Page - 3 -

4.3. Rekomendasi

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini

diberlakukan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017, dan

dalam pelaksanaannya dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

jika terdapat hal-hal pokok yang perlu disesuaikan.

Untuk menjamin pencapaian target kinerja secara optimal, maka

diperlukan adanya langkah-langkah awal persiapan, yang dapat dimulai sejak

tanggal ditetapkan hingga proses pelaksanaannya, dengan memperhatikan dan

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi,

efektivitas serta efesiensi dari semua pihak pemangku kepentingan terkait.

Ditetapkan di : Bandung Tanggal : Juni 2016

KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA BARAT

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Utama Muda

NIP. 19580516 198603 1 003

: Wajib

: Dinas Perkebunan

INDIKATOR KINERJA TARGET OUTPUT KEGIATAN TARGET

2 3 4 5 6 7 8 9

29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Tingkat kesesuaian

perencanaan, pendanaan,

dan pelaksanaan

pembangunan daerah

100%

1 Forum OPD Bidang Perkebunan Dokumen laporan Forum OPD Bidang

Perkebunan

1 kali Jawa Barat 149.950.000

2 Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan Dokumen Renja OPD Bidang Perkebunan 1 Dokumen Jawa Barat 43.950.000

3 Penyusunan RKA dan DPA OPD Bidang Perkebunan Tahun

2018

RKA dan DPA OPD Bidang Perkebunan

Tahun 2018 sebanyak 2 dokumen

2 Dokumen Jawa Barat 24.000.000

4 Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan

Pusat

Dokumen Sinkronisasi Perencanaan

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional

1 Tahun Jawa Barat 182.100.000

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya

Aparatur

Prosentase Pegawai yang

terpenuhi kebutuhan

kesejahteraan sesuai

peraturan perundang-

undangan

65%

5 Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah Raga dan

Kesenian

ceramah kerohanian dan olahraga serta

kesenian bagi pegawai dinas perkebunan

12 bulan Jawa Barat 58.000.000

6 Outbond Dinas Perkebunan Outbond Dinas Perkebunan untuk 145 orang 145 orang Jawa Barat 145.000.000

7 Penyediaan Sewa Olah Raga Sewa Olah Raga untuk 12 bulan 12 Bln Jawa Barat 68.000.000

8 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga pakaian dinas harian dan pakaian olah raga

untuk 145 orang

145 orang Jawa Barat 337.500.000

9 Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus2 Singkat,

Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek

Bantuan Diklatpim, Biaya Kursus2 Singkat,

Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek untuk

42 orang


10 Jabar Tolak Kekerasan Jawa Barat 200.000.000

60 Program Pelayanan Administrasi Pertkantoran Persentase unit kerja

SKPD/Balai/UPT/UPTD

ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam

rangka mendukung tugas

pokok dan fungsinya

100%

11 Penyediaan ATK Dinas Perkebunan ATK untuk 10 bulan 10 Bulan Jawa Barat 186.400.000

12 Penyediaan Alat Listrik dan Penerangan Dinas Perkebunan Alat listrik dan penerangan untuk 12 Bulan 12 Bulan Jawa Barat 16.000.000

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)KETERANGAN

1

TABEL 4.2.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan

SKPD

NO PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATANLOKASI

KEGIATAN


2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

13 Penyediaan Materai dan Perangko Dinas Perkebunan Materai dan perangko untuk 10 Bulan 10 Bulan Jawa Barat 16.000.000

14 Penyediaan Plakat dan Vandel Dinas Perkebunan Plakat dan Vandel Dinas untuk 10 bulan 10 Bulan Jawa Barat 8.600.000

15 Langganan Rekening Listrik (PLN) Dinas Perkebunan Langganan listrik selama 12 bulan 12 Bulan Jawa Barat 96.000.000

16 Langganan Rekening Telepon Dinas Perkebunan langganan telepon untuk 12 bulan 12 Bulan Jawa Barat 48.000.000

17 Langganan Rekening Ledeng (PDAM) Dinas Perkebunan Langganan PDAM untuk 12 Bulan 12 Bulan Jawa Barat 18.000.000

18 Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran Dinas Perkebunan Langganan Media Surat kabar, majalah dan

koran selama 12 bulan

12 Bulan Jawa Barat 36.000.000

19 Langganan Accesibilitas Provider Internet Dinas Perkebunan langganan Accesibilitas Provider Internet

selama 12 bulan


20 Langganan TV Berlangganan Dinas Perkebunan Terfasilitasinya Langganan TV Berlangganan

selama 12 bulan


21 Pengiriman Paket Pos Dinas Perkebunan Pengiriman Paket Pos untuk 10 bulan 10 Bulan Jawa Barat 3.000.000

22 Cetak Spanduk, Baliho, Umbul2 dll Dinas Perkebunan cetak spanduk, baliho, umbul2 dll untuk 10

bulan


23 Iuran Kebersihan Lingkungan Dinas Perkebunan Iuran kebersihan lingkungan selama 12 bulan 12 Bulan Jawa Barat 3.600.000

24 Jasa Profesi Tenaga Teknis di Lingkungan Subag Pegum

Dinas Perkebunan

7 orang tenaga teknis 7 Orang Jawa Barat 217.200.000

25 Cetakan Tata Naskah Dinas Dinas Perkebunan Cetakan Tata Naskah Dinas sebanyak 4 kali 4 Kali Jawa Barat 80.000.000

26 Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan Dinas

Perkebunan

Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan

Kedinasan selama 10 bulan


27 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu Dinas Perkebunan Mamin Rapat dan Jamuan Tamu selama 12

bulan


28 Monitoring, Evaluasi Asset, Quick Respond dan Pertemuan

Pimpinan Dinas Perkebunan

Laporan Monitoring, Evaluasi Asset, Quick

Respond dan Pertemuan Pimpinan untuk 12

Bulan


29 Pengadaan ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan untuk 10

Bulan

10 Bulan Kota Bandung 10.000.000

30 Pengadaan Alat Listrik dan Penerangan UPTD BPTP alat listrik dan penerangan untuk 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 10.000.000

31 Pengadaan Materai dan Perangko UPTD BPTP materai dan perangko untuk 10 bulan 10 bulan Kota Bandung 5.000.000

32 Langganan Tabung Gas UPTD BPTP Tabung Gas untuk 12 Bulan 12 Bulan Kota Bandung 5.200.000

33 Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BPTP Langganan listrik untuk 12 Bulan 12 Bulan Kota Bandung 160.000.000

34 Langganan Rekening Telepon UPTD BPTP Langganan telepon selama 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 15.000.000

35 Langganan Rekening Ledeng (PDAM) UPTD BPTP langganan Rekening Ledeng (PDAM) selama

12 bulan


36 Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran UPTD BPTP Langganan Media Surat kabar, majalah dan



37 Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BPTP Langganan Accesibilitas Provider Internet

selama 12 bulan



UPTD BPTP

2 orang tenaga teknis 2 Org Kota Bandung 75.600.000

39 Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPTP Cetakan Tata Naskah Dinas sebanyak 4 kali 4 Kali Kota Bandung 16.000.000

40 Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan UPTD

BPTP




41 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPTP Mamin Rapat dan Jamuan Tamu untuk 12

bulan



Pimpinan UPTD BPTP


Respond dan Pertemuan Pimpinan



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

43 ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan untuk 10

Bulan


44 Materai dan Perangko UPTD BPBTP materai dan perangko untuk 12 Bulan 10 Bulan Kota Bandung 3.000.000

45 Langganan Tabung Gas UPTD BPBTP Tabung Gas untuk 12 Bulan 12 Bulan Kota Bandung 1.500.000

46 Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BPBTP langganan listrik selama 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 57.000.000

47 Langganan Rekening Telepon UPTD BPBTP Langgananrekeeing telpon selama 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 6.000.000

48 Langganan Media Surat kabar, majalah dan koran UPTD

BPBTP

Langganan Media Surat kabar, majalah dan



49 Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BPBTP Langganan Accesibilitas Provider Internet

selama 12 bulan



UPTD BPBTP

10 orang tenaga teknis 10 Orang Kota Bandung 332.000.000

51 Cetakan Tata Naskah Dinas UPTD BPBTP Cetakan Tata Naskah Dinas sebanyak 4 kali 4 Kali Kota Bandung 50.000.000

52 Fasilitasi Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan UPTD

BPBTP




53 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BPBTP Mamin rapat dna jamuan tamu untuk 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 46.800.000

54 Monitoring, Evaluasi Kebun Dinas, Quick Respond dan

Pertemuan Pimpinan UPTD BPBTP


Respond dan Pertemuan Pimpinanselama 12

bulan


55 ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB ATK Balai dan Sub Unit Pelayanan untuk 10

Bulan


56 Materai dan Perangko UPTD BSPMB materai dan perangko untuk 12 Bulan 12 Bulan Kota Bandung 2.730.000

57 Pengisian Tabung Gas UPTD BSPMB Tabung Gas untuk 12 Bulan 12 Bulan Kota Bandung 12.000.000

58 Plakat dan Vandel Balai UPTD BSPMB Plakat dan Vandel Balai 10 Bulan Kota Bandung 5.000.000

59 Langganan Rekening Listrik (PLN) UPTD BSPMB langganan listrik untuk 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 48.000.000

60 Langganan Rekening Telepon UPTD BSPMB Langganan telepon untuk 12 Bulan 12 Bulan Kota Bandung 24.000.000

61 Langganan Rekening Ledeng (PDAM) UPTD BSPMB Langganan PDAM untuk 12 Bulan 12 Bulan Kota Bandung 24.000.000

62 Langganan Surat Kabar, Majalah dan Koran UPTD BSPMB Langganan Surat Kabar, Majalah dna Koran

untuk 12 bulan


63 Langganan Accesibilitas Provider Internet UPTD BSPMB Langganan Accesibilitas Provider Internet

untuk 12 Bulan


64 Langganan TV Berlangganan UPTD BSPMB Langganan TV untuk 12 Bulan 12 Bulan Kota Bandung 3.600.000


UPTD BSPMB

3 orang tenaga teknis 3 Org Kota Bandung 111.000.000

66 Penyediaan Cetakan Tata Naskah Balai UPTD BSPMB Cetakan tata naskah balai sebanyak 4 kali 4 Kali Kota Bandung 20.000.000

67 Penggandaan / Fotocopy dan Penjilidan Kedinasan UPTD

BSPMB




68 Mamin Rapat dan Jamuan Tamu UPTD BSPMB Mamin rrapat dan jamuan tamu untuk 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 49.920.000


Pimpinan UPTD BSPMB


Respond dan Pertemuan Pimpinanselama 12

bulan



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan

prasarana yang dilakukan

pemeliharaan rutin di

setiap

OPD/Balai/UPT/UPTD/UPT

B

100%

70 Penyediaan BBM Operasional Dinas Perkebunan Penyediaan BBM Operasional untuk 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 239.730.000

71 Jasa Kebersihan Dinas Perkebunan Jasa Kebersihan selama 12 bulan 12 Bulan Kota Bandung 222.000.000

72 Jasa Keamanan Dinas Perkebunan Jasa Keamanan selama setahun 12 Bulan Kota Bandung 205.400.000

73 Pemeliharaan Jasa Konstruksi Dinas Perkebunan Terpeliharanya Konstruksi untuk 1 tahun 1 Tahun Kota Bandung 192.882.000

74 Perawatan Kendaraan Dinas Perkebunan Terawatnya Kendaraan selama 1 tahun 1 Tahun Kota Bandung 478.038.000

75 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Pemeliharaan Sarana Prasarana selama 1

tahun

1 Tahun Kota Bandung 293.100.000

76 Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Kebersihan UPTD BPTP Bahan dan Perlengkapan Kebersihan UPTD

BPTP


77 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Kantor

UPTD BPTP

Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan

Prasarana Kantor UPTD BPTP


78 Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor UPTD BPTP Pemeliharaan Keamanan Kantor UPTD BPTP 12 Bulan Kota Bandung 204.800.000

79 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas UPTD BPTP Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas UPTD

BPTP


80 Jasa Pemeliharaan Unit Laboratorium UPTD BPTP Jasa Pemeliharaan Unit Laboratorium UPTD

BPTP


81 Perawatan kendaraan Bermotor UPTD BPTP Perawatan kendaraan Bermotor UPTD BPTP 12 Bulan Kota Bandung 151.800.000

82 Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD BPTP Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD BPTP 12 Bulan Kota Bandung 26.000.000

83 Pemeliharaan Konstruksi UPTD BPTP Pemeliharaan Konstruksi UPTD BPTP 12 Bulan Jawa Barat 20.000.000

84 Alat Listrik UPTD BPBTP Alat listrik untuk 1 tahun 1 Thn Kota Bandung 51.500.000

85 Alat Kebersihan UPTD BPBTP Alat Kebersihan 1 Tahun 1 Thn Kota Bandung 27.475.000

86 Jasa Kebersihan Kantor BPBTP Jasa Kebersihan Kantor BPBTP 1 Tahun 1 Thn Kota Bandung 130.830.000

87 Jasa Keamanan Kantor BPBTP Jasa Keamanan Kantor BPBTP 1 Tahun 1 Thn Kota Bandung 166.754.000

88 Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Operasional BPBTP Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan

Operasional BPBTP 1 Tahun

1 Thn Kota Bandung 15.000.000

89 Service, Penggantian Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan

Operasional BPBTP

Kebutuhan Service, Penggantian Suku Cadang

dan Pelumas Kendaraan Operasional BPBTP

1 Tahun


90 Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

dan Alat Studio dan Alat komunikasi UPTD BPBTP

Kebutuhan Pemeliharaan Komputer, Peralatan

dan Perlengkapan Kantor dan Alat Studio dan

Alat komunikasi 1 Tahun


91 Pemeliharaan jasa Profesi UPTD BPBTP Pemeliharaan jasa Profesi 1 Tahun 1 Thn Kota Bandung 329.400.000

92 Jasa Kebersihan UPTD BSPMB Jasa Kebersihan untuk 1 Tahun 1 Thn Kota Bandung 173.420.000

93 Jasa Pengamanan Kantor UPTD BSPMB Jasa Pengamanan Kantor untuk 1 Tahun 1 Thn Kota Bandung 224.865.000

94 Biaya Jasa STNK UPTD BSPMB Biaya Jasa STNK untuk 12 bulan 12 Bln Kota Bandung 15.000.000

95 Pemeliharaan Gedung UPTD BSPMB 3 paket Jasa Pemeliharaan 3 Paket Kota Bandung 120.000.000

96 Perawatan Kendaraaan Dinas UPTD BSPMB Belanja Perawatan Kendaraaan Dinas 1

Tahun



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

97 Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran UPTD BSPMB Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran

untuk 1 Tahun


98 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor

UPTD BSPMB

Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah

Tangga Kantor untuk 1 Tahun


66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

tingkat kesesuaian

pelaporan kinerja sesuai

dengan standar akuntansi

100%

Tingkat akurasi, kecepatan

dan kecermatan dalam

pengelolaan dan

pelaporan keuangan

100%

99 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan

Perkebunan

Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja

Program/Kegiatan Perkebunan Sebanyak 8

Dokumen

8 Dokumen Jawa Barat 289.205.000

100 Bimtek Laporan Berbasis Akrual Bimtek Laporan Berbasis Akrual 1 kali 1 Kali Jawa Barat 4.800.000

101 Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan 1

kali

1 Kali Jawa Barat 7.650.000

102 Bimtek Pengelolaan Pajak Bimtek Pengelolaan Pajak 1 kali 1 Kali Jawa Barat 4.800.000



Laporan Monitoring Evaluasi Potensi PAD di

Kebun Dinas /

Pembinaan Keuangan Penerima Hibah /

Bansos / Bankeu

12 Bln Jawa Barat 107.750.000

79 Program Pengembagan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase ketersediaan

data pembangunan Jawa

Barat

85%

Persentase pemanfaatan

sistem satu data

pembangunan Jawa Barat

78%

104 DBHCHT-FGD Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa

Barat

Dokumen Informasi Tembakau 2 Kali Jawa Barat 40.600.000

105 DBHCHT-Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi

Tembakau Jawa Barat

Terfasilitasinya Pertemuan Teknis Penyusunan

Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

52 Orang Jawa Barat 146.900.000

106 DBHCHT-Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB Data / Informasi Tembakau ke NTB 35 Orang Jawa Barat 230.050.000

107 DBHCHT-Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat Buku Tembakau Jawa Barat 100 Buku Jawa Barat 82.450.000

108 Workshop Statistik Perkebunan Dokumen Data / Informasi / Statistik

Perkebunan sebanyak 4 dokumen


109 Pengumpulan Data Statistik Kompulasi Data Statistik Perkebunan Kab/Kota

se Jawa Barat


110 Pengolahan Data Statistik Draft Hasil Pengolahan Data Statistik

Perkebunan Kab/Kota Se Jawa Barat


111 Validasi Angka Tetap Provinsi 2016 Dokumen Data Statistik Perkebunan Angka

Tetap Th 2016


112 Validasi Angka Sementara Provinsi 2017 Dokumen Data Statistik Perkebunan Angka

Sementara Th 2017



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

113 Forum Validasi Data Statistik Nasional Kesepakatan sinkronisasi data pusat dan

daerah


114 Pengelolaan Website Dinas Perkebunan Website OPD untuk 1 Tahun 1 Tahun Jawa Barat 34.800.000

115 Publikasi Data/Informasi Perkebunan Publikasi data / informasi perkebunan

sebanyak 175 buku

175 Buku Jawa Barat 39.300.000

84 Program Peningkatan Produksi Pertanian Prosentase peningkatan

produksi rata-rata

komoditas strategis

perkebunan

2,4%

Prosentase peningkatan

produktivitas rata-rata

komoditas strategis

perkebunan

2,4%

Prosentase peningkatan

jumlah ketersediaan benih

unggul komoditas

strategis

2,4%

Persentase peningkatan

benih Tanaman

Perkebunan yang

tersertifikasi

2,4%

116 Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas 13 Kebun Dinas sebagai sumber benih unggul

tanaman perkebunan terpelihara


117 Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

di 4 BKPP

4 BKPP Jawa Barat 84.250.000

118 Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Dokumen updating data penangkaran benih

tanaman perkebunan dalam 12 bulan


119 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan


Dokumen laporan Konsultasi, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi Pembinaan



120 Akomodasi Penyaluran Benih Akomodasi Penyaluran Benih untuk 12 Bulan 12 Bulan Jawa Barat 100.000.000

121 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pemasaran Benih 1 Aplikasi Sistem Informasi Pemasaran Benih 1 Aplikasi Jawa Barat 34.495.000

122 Pertemuan Teknis Pengawasan dan Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan

Dokumen laporan Pertemuan Teknis

Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan


123 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Peredaran Benih


Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Peredaran Benih selama 12 bulan


124 Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Dokumen Laporan Pertemuan Teknis Standar

Mutu Benih di 18 Kab/ Kota

18 Kab/Kota Jawa Barat 137.850.000

125 Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Dokumen Sertifikasi Mutu Benih selama 12

Bulan


126 Bintek Budidaya Tanaman Semusim Bintek Budidaya Tanaman Semusim untuk 135

orang


127 Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa

Barat

Dokumen laporan Pengawalan Pelaksanaan

Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

128 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi

Tanaman Semusim

Dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman

Semusim selama 12 bulan


129 Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good


Penerapan Teknis Budidaya Tanaman sesuai

GAP di 3 Kab/Kota

3 kab/kota Jawa Barat 270.400.000

130 Bintek Budidaya Tanaman Tahunan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan untuk 200

orang


131 Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good


Penerapan Teknis Budidaya Tanaman

Tahunan sesuai Good Agricultural Practice

(GAP) di 5 kab/kota

5 kan/kota Jawa Barat 218.910.000

132 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi

Tanaman Tahunan

Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman

Tahunan selama 12 bulan


133 Rapat Koordinasi Sarana Produksi Rapat Koordinasi sarana produksi untuk 224

orang


134 Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan di

8 Kab/Kota

8 Kab./Kota Jawa Barat 87.240.000

135 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana

Produksi Tanaman Perkebunan


Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi

Tanaman Perkebunan selama 12 bulan


136 Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag,

Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-

obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji

Gub)

Satu paket Alat dan Bahan Pembenihan Kopi

(Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih

Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir,

Bambu dan Alat Pertanian Kecil)

1 Paket Jawa Barat 5.686.910.000

137 Pembinaan Teknis Pembenihan Kopi Arabika Java Preanger

(Janji Gub)

Dokumen hasil Pertemuan Teknis Pembenihan 3 Kali Jawa Barat 89.550.000

138 Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub) Penyemaian Biji Benih Kopi 1 kali 1 Kali Jawa Barat 1.275.000.000

139 Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub) Pemeliharaan Benih Kopi tercapai untuk 12

Bulan

12 Bulan Jawa Barat 3.948.540.000

140 Pelabelan dan Retribusi Sertifikat Mutu Benih Kopi Arabika


Label dan Sertifikat Mutu Benih 5000000 phn Jawa Barat 325.000.000

141 Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika


Hasil Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi 1 Kali Jawa Barat 250.000.000

142 Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Kopi Arabika Java Preanger (Janji

Gub)

Dokumen Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan

Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan


143 Lounching dan Distribusi Benih Kopi Arabika Java Preanger

(Janji Gub)

1 kali Lounching dan laporan Distribusi Benih

Kopi


144 Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger

Ramah Lingkungan (Janji Gub)

Luas lahan pembinaan peremajaan tanaman

kopi

2500 Ha Jawa Barat 500.000.000

145 DBHCHT-Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT Dokumen Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT 1 kali Jawa Barat 21.645.000

146 DBHCHT-Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau

kepada Petani

Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman

Tembakau kepada Petani di 6 kab

6 kab Jawa Barat 136.840.000

147 DBHCHT-Demplot Tanaman Tembakau Demplot tanaman tembakau di 6 Kab 6 kab Jawa Barat 449.040.000

148 DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan

Budidaya Tanaman Tembakau

Dokumen laporan Hasil monitoring, evaluasi

dan pelaporan Pengembangan Budidaya

Tanaman Tembakau selama 12 Bulan


149 DBHCHT-Uji Mutu Lokasi Varietas Tembakau Hasil uji mutu varietas tembakau 12 Bulan Jawa Barat 554.460.000

150 DBHCHT-Bintek Penangkar Tanaman Tembakau Bintek Penangkar Tanaman Tembakau untuk

100 orang



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

151 DBHCHT-Pertemuan Teknis Mutu dan Pengawasan Benih

Tembakau

Dokumen Pertemuan teknis mutu dan

pengawasan benih tembakau


152 DBHCHT-Sertifikasi Benih Tembakau 15 kab tersertifikasi benih tembakau 15 Kab/Kota Jawa Barat 307.000.000

153 DBHCHT-Pengawasan Benih Tembakau pengawasan benih tembakau bisa dikawal di

15 kab


154 DBHCHT-Kerjasama pengujian mutu dan pengawasan benih

tembakau ke Temanggung Jawa Timur

Kerjasama pengujian mutu dan pengawasan

benih tembakau ke Temanggung Jawa Timur

untuk 20 orang

20 Org Jawa Barat 180.200.000

85 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian Prosentase luas minimum

eksisting lahan

perkebunan terhadap luas

Jawa Barat

13%

Prosentase Peningkatan

Indeks Nilai Tukar Petani

Perkebunan Rakyat (NTP-

r)

1%

155 DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan kursus singkat peningkatan daya dukung lahan

untuk 25 orang

25 org Jawa Barat 313.750.000

156 DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Teknologi Informasi

Lahan Tembakau

kursus singkat peningkatan teknologi informasi

lahan tembakau di 21 kab/kota

21 kab/kota Jawa Barat 263.830.000

157 DBHCHT-Demplot Peningkatan Kesesuaian Lahan Tembakau 3 Demplot lahan tembakau di 3 kab 3 Kabupaten Jawa Barat 215.300.000

158 DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau Demplot Konservasi lahan tembakau di 3 kab 3 Kabupaten Jawa Barat 207.120.000

159 Bintek Perkebunan Bintek perkebunan untuk 200 orang 200 orang Jawa Barat 213.255.000

160 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM


Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha

Perkebunan selama 12 bulan


161 Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi Prosiding Rapat Kerja 200 orang Jawa Barat 71.655.000

162 Bintek Penguatan Kelembagaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan untuk 90

orang


163 PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagan Pelaku Usaha

Perkebunan

Event PENAS 6 orang Jawa Barat 54.000.000

164 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagan



Pelaporan Penguatan Kelembagan Pelaku

Usaha Perkebunan


165 Pertemuan Akses Permodalan Pertemuan akses permodalan 12 Kab/Kota 12 kab/kota Jawa Barat 179.820.000

166 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukungan Permodalan

Usaha Perkebunan


Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

selama 12 bulan


167 Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan Pelatihan Wirausaha bidang Perkebunan untuk

350 orang


168 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha

Baru di Bidang Perkebunan


Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang

Perkebunan selama 12 bulan


169 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan

Berbasis Tanaman Kopi Arabika

Dokumen Masterplan Pengembangan

Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi

Arabika

3 Kab Jawa Barat 115.350.000

170 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan

Berbasis Tanaman Kopi Robusta

Dokumen Masterplan Pengembangan

Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi

Robusta



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

171 Kursus Singkat Teknologi Pengelolaan dan Pelestarian Lahan

Kopi

Kursus Teknologi Pengelolaan dan Pelestarian

Lahan Kopi untuk 20 orang


172 Demplot Prasarana Perkebunan Demplot Pengembangan Prasarana

Perkebunan terwujud di 4 lokasi

4

lokasi

Jawa Barat 350.000.000

173 Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan

Cipunagara

Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan

Cipunagara di 4 Kab


174 Antisipasi Perubahan Iklim Antisipasi perubahan iklim di 6 Kab 6 kab Jawa Barat 274.150.000

175 Penanganan Fasilitasi Gangguan Usaha dan Konflik

Perkebunan

Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunandi 10

kab tertangani

10 kab Jawa Barat 136.925.000

176 Sosialisasi Penanaman Kelapa Sosialisasi Penanaman kelapa untuk 60 orang 60 orang Jawa Barat 28.000.000

177 Pengembangan Kelapa Pengembangan Kelapa seluas 20 ha 20 Ha Jawa Barat 172.000.000

178 DBHCHT-Rapat Koordinasi/Musyawarah Daerah Asosiasi Prosiding Rapat 80 Orang Jawa Barat 87.480.000

179 DBHCHT-Peningkatan Wawasan DBHCHT peningkatan wawasan DBHCHT untuk 13

orang


180 DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan utk 20

keltan

20 Keltan Jawa Barat 476.020.000

181 DBHCHT-Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman

Tembakau

Diseminasi Budidaya dan Pengolahan

Tanaman Tembakau utk 8 keltan

8 Keltan Jawa Barat 191.100.000

182 DBHCHT-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan

SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pemberdayaan SDM dan

Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

selama 12 bulan


183 Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapotan serta

MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Jumlah Pembinaan SDM dan Kelembagaan

Poktan/Gapotan serta MPIG Kopi Arabika

Java Preanger (Keg)


184 Demplot penataan dan pelestarian Lahan Pengembangan Kopi

Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Paket Teknologi Penataan dan Pelestarian

Lahan Pengembangan Kawasan Kopi Arabila

Java Preanger di 10 kab/kota

10 Lokasi Jawa Barat 500.000.000

86 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tanaman, Ternak dan Ikan

Jumlah Luas serangan 9

OPT Utama

112750 Ha

Prosentase Penurunan

Intensitas Serangan OPT

Perkebunan

-1%

185 DBHCHT-Pengendalian OPT tanaman tembakau Pengendalian OPT tanaman tembakau di 5

Kab


186 DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal

Sudirman Purwokerto

Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal

Sudirman Purwokerto untuk 10 orang


187 DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP Pelatihan APH Cair di BPTP untuk 30 orang 30 Orang Jawa Barat 119.330.000

188 DBHCHT-Alih Teknologi Perlindungan Tanaman Tembakau ke

Jawa Timur

Alih Teknologi Perlindungan Tanaman

Tembakau ke Jawa Timur untuk 30 orang


189 Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana


Dokumen Hasil Pertemuan Teknis di 17

kab/kota


190 Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT 2 kab/kota Mampu mengeksplorasi Musuh

Alami dan mengidentifikasi OPT



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

191 Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP Pengembangan agens pengendali hayati 4

jenis

4 Jenis Jawa Barat 67.596.000

192 Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba) Pengembangan bahan pestisida nabati

sebanyak 5000 pohon

5000 pohon Jawa Barat 34.067.000

193 Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman

Perkebunan di 5 kab


194 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan

Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama

Terpadu


Pengujian dan Pengembangan Sarana


sebanyak 1 kegiatan

1 kegiatan Jawa Barat 9.600.000

195 Pengendalian OPT tanaman kopi 40 Ha tanaman kopi bebas hama 40 Ha Jawa Barat 80.650.000

196 Pengendalian OPT tanaman teh 41 Ha tanaman teh bebas hama 40 Ha Jawa Barat 80.650.000

197 Pengendalian OPT tanaman kelapa 20 Ha tanaman kelapa bebas hama 20 Ha Jawa Barat 44.575.000

198 Penerapan metode PHT pada tanaman teh Penerapan metode PHT pada tanaman teh di

1 Kab


199 Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT di 14

kab/kota


200 Monitoring dan Koordinasi Aplikasi Teknologi Pengendalian

Hama Terpadu

Dokumen Monitoring dan Koordinasi Aplikasi


sebanyak 1 keg

1 keg Jawa Barat 48.770.000

201 Pengendalian OPT Tanaman Kopi Arabika Java Preanger

Ramah Lingkungan (Janji Gub)

Luas penanggulangan OPT pada Kawasan

Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger

(Ha)

250 Ha Jawa Barat 500.000.000

87 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah kelompok / pelaku

penerapan sistem jaminan

mutu sesuai SNI tanaman

pangan dan hortikultura

20 Kelompok


Jumlah unit usaha

Penerapan Sistem

Jaminan mutu sesuai SNI

2,4%



Perkebunan

2,4%

202 DBHCHT-Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau

sesuai SNI

Dokumen laporan Pertemuan Pembinaan Mutu

Hasil Produk Tembakau sesuai SNI


203 DBHCHT-Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi

Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

Dokumen laporan Pertemuan Penerapan

Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau

dalam Meningkatkan Daya Saing


204 DBHCHT-Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau Dokumen laporan Pertemuan Pengujian Mutu

Produk Tembakau


205 DBHCHT-Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan Mutu Hasil Tembakau


Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil

Tembakau



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

206 Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI Prosiding dan dokumen laporan pertemuan

penerapan sistem jamnan mutu sesuai SNI


207 Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Prosiding dan dokumen laporan 3 kali Jawa Barat 62.400.000

208 Sertifikasi Uji Mutu Hasil 45 unit tersertifikasi Uji Mutu Hasil 45 unit Jawa Barat 46.800.000

209 Pengadaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kopi Jumlah Peralatan UPH untuk Poktan/Gapoktan 3 Unit Jawa Barat 840.000.000

210 Penguatan Mutu Hasil Perkebunan Jumlah Pendukungan Sertifikasi Mutu Hasil

Produk Perkebunan

7 Kab. Jawa Barat 315.000.000

211 Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan

Monitoring UPH

Dokumen Pendataan, Pembinaan, Penataan,

Pengembangan dan Monitoring UPH selama

12 bulan


212 Bandung Tea Festival Event Bandung Tea Festival 1 kali Jawa Barat 361.400.000

213 Cocunut Day Event coconut day 1 kali Jawa Barat 203.400.000

214 Hari Bakti Perkebunan Event hari bhakti perkebunan 1 kali Jawa Barat 102.300.000

215 Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar Dokumen Data Harga pasar selama 12 bulan 12 Bulan Jawa Barat 130.020.000

216 PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil

Perkebunan

event PENAS 1 kali Jawa Barat 18.000.000

217 HPS Tingkat Nasional event HPS Tingkat Nasional 1 kali Jawa Barat 18.000.000

218 HPS Tingkat Jawa Barat event HPS Tingkat Daerah 1 kali Jawa Barat 18.000.000

219 Road Show de Syukron di BKPP event Road Show de Syukron di BKPP

sebanyak 4 kali


220 Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee Partisipasi Promosi dan Uji Mutu Kopi 1 kali Jawa Barat 180.000.000

221 Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan

Dokumen Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi,

Monitoring dan Evaluasi Kegiatanselama 12

Bulan


222 Partisipasi Pameran Luar Provinsi partisipasi dalam pameran luar provinsi

sebanyak 4 kali


223 Rapat Koordinasi Perkebunan Besar Dokumen hasil rapat Koordinasi Perkebunan

Besar sebanyak 2 kali


224 Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan Dokumen Hasil Rapat Kemitraan Usaha

Perkebunan sebanyak 2 kali


225 Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan untuk

100 orang


226 Pemutahiran Data Informasi Perkebunan Lintas Kabupaten

Provinsi Jawa Barat

Dokumen Pemutahiran Data Informasi

Perkebunan Lintas Kabupaten Provinsi Jawa

Barat


227 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

Usaha

Dokumen Konsultasi, Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi Pembinaan Usaha



2 3 4 5 6 7 8 9

PLAFON ANGGARAN


1



KEGIATAN

228 Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah Prosiding dan dokumen laporan rapat 2 kali Jawa Barat 15.800.000

229 Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah Prosiding dan dokumen laporan rapat 1 kali Jawa Barat 7.900.000

230 Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula

Medrah sebanyak 5 paket

5 paket Jawa Barat 50.000.000

231 Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

Dokumen hasil Pembinaan Pengawalan

Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan Pengolahan Gula Merah di

Ciletuh


232 Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika


Lokasi Demplot Penerapan Teknologi

Pengolahan Kopi Arabika Java Preanger

(Lokasi)

10 Lokasi Jawa Barat 500.000.000

44.159.800.000 JUMLAH

Documents

RENCANA KERJA Organisasi Perangkat Daerah DINAS PERKEBUNAN ...disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/RENJA/RENJA 2017.pdf · Organisasi Perangkat Daerah DINAS PERKEBUNAN