RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Renja merupakan rencana kerja yang dilakukan setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis SKPD. Berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan TA. 2019 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajad kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Keberhasilan

pembangunan kesehatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kinerja

sektor kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi

yang dinamis dari berbagai sektor terkait, pemerintah swasta dan

masyarakat. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut perlu

dilakukan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Sebagai upaya pencapaian hasil pembangunan kesehatan yang

maksimal, diperlukan rencana kinerja yang matang, oleh karena itu perlu

disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Rencana Kerja (Renja) OPD

merupakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Renja

berdasarkan perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten

Lampung Barat yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan

Nasional.


5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2014.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja yaitu sebagai upaya untuk

mengusulkan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2019.

Tujuan penyusunan Renja adalah sebagai panduan dalam

penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana

anggaran, target indikator ouput, dan outcome setiap kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun

2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dari penyusunan dokumen

renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018 dan berkaitan dengan

pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.


BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini mendeskripsikan tentang tujuan dan sasaran yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan, program dan

kegiatan yang akan dicapai di tahun 2019, serta penjelasan mengenai

faktor-faktor yan menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan

program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan Capaian

Renstra SKPD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Program Administrasi Perkantoran.

Program ini merupakan program pendukung kelancaran tertib

administrasi perkantoran dan relatif sama di setiap satuan kerja perangkat

daerah. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat program ini

dijabarkan dalam 15 kegiatan, dengan jumlah Pagu Anggaran

Rp.2,618,307,473.,- dan terealisasi Rp. 2,227,481,496.- atau 85.07% dari

target kinerja 100 %

Kegiatan yang pencapaian targetnya kurang dari 90% dalam hal

penyerapan anggaran antara lain kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik dengan realisasi sebesr 74.87 %, realisasi ini

sesuai dengan penggunaan riil di Dinas Kesehatan.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/enerangan Bangunan

Perkantoran yang hanya terealisasi 10.08% dari nilai pagu yang ada, hal

ini dikarenakan tidak dilaksanakan penambahan daya listrik di puskesmas

karena puskesmas akan dibangun dan akan ditingkatkan status

pelayanan dari Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap.

Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi

perkantoran/teknis. Realisasi sebesar 86.78%, sisa anggaran terdiri dari


anggaran gaji bagi tenaga Dokter dan Bidan PTT yang tidak dapat

dicairkan dan sisa anggaran untuk proses seleksi penerimaan bidan.

Adapun rincian kegiatan administrasi perkantoran adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

URAIAN RENCANA REALISASI

Anggaran 4.685.000 4.685.000(100%)

Keluaran Tersedianya bahan surat

menyurat. Target: 12 bulan.

Tersedianya bahan surat

menyurat. Realisasi: 12 bulan

(100%)

Hasil Terlaksananya kegiatan surat

menyurat. Target: 100%

Terlaksananya kegiatan surat

menyurat. Realisasi: 100%

(100%)

(100%)

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun 2017

pencapaian kinerja dan realisasi keuangan mencapai 100%. Pada tahun

2018 kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 bulan dengan pagu

anggaran Rp. 4.656.000,-.

2. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Anggaran 74,885,000.- 56,064,065.- (74.87%)

Keluaran Terpenuhi kebutuhan

komunikasi, sumberdaya air

dan listrik. Target: 12 bulan.

Terpenuhi kebutuhan

komunikasi, sumberdaya air dan

listrik. Target: 12 bulan (100%).

Hasil Memperlancar administrasi

perkantoran. Target: 100%

Memperlancar administrasi

perkantoran. Realisasi: 100%

(100%)

Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk

realisasi kinerja mencapai 100% dengan realisasi anggaran yang dicapai

74.87% atau Rp. 56,064,065 dari pagu anggaran Rp. 74,885,000.-


realisasi berdasarkan jumlah pembayaran rekening yang dilakukan setiap

bulan dalam 1 tahun. Untuk tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan selama

12 bulan dengan pagu anggaran Rp 60,720,000.-

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


Anggaran 16,142,720.- 15,076,395.- (93.39%)

Keluaran Terpeliharanya kendaraan

dinas roda 2 dan roda 4.

Target : 14 mobil dan 22

motor.

Terpeliharanya kendaraan dinas

roda 2 dan roda 4. Realisasi : 14

mobil dan 22 motor (93.39%).




perkantoran. Realisasi: 93.39%.

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional untuk realisasi kinerja 93.39% dan realisasi

anggaran yang dicapai Rp 15,076,395.- dari pagu anggaran Rp

16,142,720.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Anggaran 9.495.000 9,495,000.- (100%)

Keluaran Terpenuhinya kebersihan

kantor Dinas Kesehatan.

Target : 80%

Terpenuhinya kebersihan kantor Dinas Kesehatan. Realisasi: 12 bulan (100%)

Hasil Terlaksananya kebersihan

kantor Dinas Kesehatan.

Target: 100%

Terlaksananya kebersihan kantor Dinas Kesehatan. Realisasi: 100%


Realisasi Anggaran yang dicapai pada kegiatan Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor sebesar 100% atau Rp 9,495,000.- dari pagu anggaran

Rp 9,495,000.- dan untuk realisasi kinerja mencapai 100%.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor


Anggaran 17,475,000 17,475,000.- (100%)

Keluaran Terpenuhinya alat tulis kantor. Target: 100%

Terpenuhinya alat tulis kantor. Realisasi: 100%.

Hasil Tertibnya admnistrasi

perkantoran.

Tertibnya admnistrasi

perkantoran.

Untuk realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran pada

kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor tercapai 100% atau Rp. 17,475,000.

Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu Rp. 15,830,000 dengan target

100%.

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Anggaran 35,062,400 35,062,400(100%)

Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Target: 1 pkt selama 1 tahun

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Target: 1 pkt selama 1 tahun (100%)

Hasil Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Target: 100%

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Realisasi: 100%

Untuk realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah tercapai 100% atau

Rp. 35.062.400. Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu Rp.

75.062.300.- dengan target kinerja 1 paket selama 1 tahun.


7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


Anggaran 90.263,700 9.095,000.- (10.08%)

Keluaran Tersedianya alat listrik kantor. Target: 1 paket selama 1 tahun

Tersedianya alat listrik kantor. Realisasi: 10.08%

Hasil Meningkatkan fasilitas listrik

kantor.

Meningkatkan fasilitas listrik

kantor.

Untuk realisasi kinerja sebesar 10.08% dab realisasi anggaran

pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

tercapai 10.08% atau Rp. 9.095,000 hal ini dikarenakan tidak

dilaksanakan penambahan daya listrik di puskesmas karena akan

dibangun dan akan ditingkatkan status pelayanan dari non rawat inap

menjadi rawat inap. Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu Rp

4.095,000 dengan target kinerja 1 paket selama 1 tahun.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan


Anggaran 3,960,000 3,960,000(100%)

Keluaran Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target: 4 SKHU

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi: 4 SKHU (100%)

Hasil Terpenuhinya informasi Media

Masa. Target: 100%

Terpenuhinya informasi Media

Masa. Target: 100%

(100%)


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan

tercapai 100% atau Rp. 3.960.000. Pada tahun 2018 kegiatan ini

memiliki pagu Rp. 3.960.000 dengan target kinerja 4 SKHU.


9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Anggaran 20,000,000 20,000,000(100%)

Keluaran Terpenuhinya bahan logistik kantor. Target: 15 jenis

Terpenuhinya bahan logistik kantor. Realisasi: 15 jenis (100%)

Hasil Terpenuhinya bahan logistik

(Pengisian gas dapur, medis

dan diesel) di RS

Terpenuhinya bahan logistik

(Pengisian gas dapur, medis

dan diesel) di RS


Penyediaan Bahan Logistik Kantor tercapai 100% atau Rp. 20.000.000.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman


Anggaran 44,936,000.- 43,979,000.- (97.87%)

Keluaran Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat koordinasi. Target: 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat koordinasi. Realisasi: 12 bulan (97.87%)

Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan

dan minum untuk tamu dan rapat

koordinasi. Target: 100%

Terpenuhinya kebutuhan

makan dan minum untuk tamu

dan rapat koordinasi.

Realisasi: 100%

Realisasi anggaran yang tercapai 97.87% atau Rp 43,979,000.-

dari nilai pagu Rp 44,936,000. Sedangkan untuk tahun 2018 kegiatan ini

memiliki pagu anggaran sebesar Rp 55.056.000,- dengan target kinerja 12

bulan.


11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Anggaran 119,000,000 118,878,236.- (99.60%)

Keluaran Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi Ke luar daerah Target: 12 bulan

Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi Ke luar daerah Hasil: 12 bulan (100%)

Hasil Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi Ke luar

daerah. Target: 100%

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Ke luar daerah. Hasil: 100%

Realisasi anggaran yang dicapai pada Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar 99.60% atau Rp.

118,878,236.- dari nilai pagu Rp 119,000,000.- sedangkan realisasi

kegiatan 100%. Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp.

138,950,000 dengan target kinerja 12 bulan.

12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis


Anggaran 2,095,000,000.- 1,818,764,000.- (86.78%)

Keluaran Tersedianya tenaga medis/bidan di puskesmas. Target: 10 orang dokter umum, 30 orang bidan.

Tersedianya tenaga medis/bidan di puskesmas. Hasil: 10 orang dokter umum, 30 orang bidan. (100%)

Hasil Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Target: 26 jenis

Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Hasil: 26

Realisasi anggaran sebesar Rp 1,818,764,000.- atau 86.78% dari

pagu anggaran. Namun demikian, capaian kinerja sesuai dengan target

yaitu 100%. Pada tahun 2018 alokasi anggaran Rp 370,625,000.- dengan

target kinerja 100%.


13. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran


Anggaran 10,500,000 10,500,000 (100%)

Keluaran Terlaksananya kegiatan propaganda/publikasi/ pameran. Target: 1 kali pameran

Terlaksananya kegiatan propaganda/publikasi/ pameran. Realisasi: 1 kali pameran (100%)

Hasil Tersedianya sarana propaganda/publikasi/ pameran. Target: 100%

Tersedianya sarana propaganda/publikasi/ pameran. Realisasi: 100%

Realisasi anggaran dan kinerja yang dicapai pada Kegiatan

Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran sebesar 100% atau Rp.

10.500.000. Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp.

10.000.000 dengan target kinerja 1 kali pameran.

14. Rapat Koordinasi dan Pembinaan dalam Daerah


Anggaran 40,000,000 39,965,050.- (99.91%)

Keluaran Terpenuhinya koordinasi pembinaan dalam daerah. Target: 12 bulan

Terpenuhinya koordinasi pembinaan dalam daerah. Realisasi: 12 bulan (100%)

Hasil Terlaksananya koordinasi pembinaan dalam daerah. Target: 80%

Terlaksananya koordinasi pembinaan dalam daerah. Realisasi: 100%

Realisasi anggaran pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan

Pembinaan dalam Daerah sebesar Rp 39,965,050 atau 99.91% dari nilai

pagu Rp 40,000,000.- dan realisasi kinerja sebesar 100%. Untuk tahun

2018 kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp 40,000,000.- dengan target

kinerja 12 bulan.


15. Penyediaan Biaya Sewa Gedung/Rumah/Penginapan

Realisasi keuangan dan kinerja kegiatan ini dilaksanakan oleh

RSUD Alimuddin Umar.

16. Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan daerah Tertinggal.


Anggaran 36,000,000.- 24,481,850.- (68.01%)

Keluaran Terlaksananya administrasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Target: 4 bulan

Terlaksananya administrasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Realisasi: 4 bulan (100%)

Hasil Terlaksananya kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Target: 100%

Terlaksananya kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Target: 100%

Realisasi anggaran sebesar 68.01% dari nilai pagu Rp

36,000,000.- dengan capaian kinerja 100%. Untuk tahun 2018 alokasi

anggaran sebesar Rp 35,000,000.- dengan kinerja selama 4 bulan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu kegiatan :

1. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

Kegiatan diatas juga merupakan kegiatan yang sifatnya umum dan hampir

sama di setiap satuan kerja perangkat daerah. Adapun rincian kegiatan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai

berikut :


1. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer


Anggaran 7,500,000.- 7,500,000.- (100%)

Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Target: 1 unit

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi: 1 unit (100%)

Hasil Terpenuhinya komputer dan

jaringannnya.

Terpenuhinya komputer dan

jaringannnya.

Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 7,500,000.- atau

sebesar 100% dari nilai pagu, sedangkan untuk realisasi kinerja mencapai

100%.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Anggaran 56,000,000.- 56,000,000.- (100%)

Keluaran Terlaksananya pemeliharan gedung kantor Dinas Kesehatan. Target: 3 gedung

Terlaksananya pemeliharan gedung kantor Dinas Kesehatan. Realisasi: 3 gedung (100%)






Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor tercapai 100% dengan dana

Rp 56,000,000.- yaitu terpeliharanya gedung A dan F serta

terehabilitasinya gedung C di lingkungan dinas Kesehatan. Pada tahun

2018 kegiatan ini dilanjutkan dengan anggaran Rp 56,000,000.-.


2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Anggaran 586,433,000.- 563,434,789.- (96.08%)

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat. Target: 14 unit mobil dan 22 motor.

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat. Realisasi: 14 unit mobil dan 22 motor.(100%)





Realisasi anggaran sebesar Rp 563,434,789.- atau 96.08% dari

nilai pagu sebesar Rp.586,433,000,-. Pada tahun 2018 kegiatan ini

memiliki pagu anggaran sebesar Rp 581,155,000.- dengan target kinerja

14 mobil dan 22 motor.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Anggaran 71.500,000 66.018,300(92,33%)

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor. Target: 10 unit komputer, 10 unit printer.

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor. Realisasi: 10 unit komputer, 10 unit printer. Hasil Lancarnya pelayanan

Administrasi perkantoran. Target: 100%

Lancarnya pelayanan Administrasi perkantoran. Realisasi: 100%


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor tercapai

92,33% dengan dana Rp 66.018.300.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yakni :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan.


3. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan.

4. Pelatihan Manajemen Aktif Kala III bagi Bidan Desa Daerah Sulit.

5. Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi Bidan.

6. Pelatihan Kader Posyandu.

7. Pelatihan Teknis dan Fungsional SDM Kesehatan.

8. Peningkatan manajemen pengelolaan obat kesehatan.

9. Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas Ibu Balita bagi bidan desa.

10. Tim Penilaian Angka Kredit.

Adapun rincian kegiatan untuk Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal


Anggaran 40,000,000.- 34,750,000.- (86,88%)

Keluaran Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Kesehatan. Target : 1 paket

Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Kesehatan. Realisasi : 1 paket

Hasil Terlaksananya pendidikan yang sudah dan belum terprogram. Target: 100%

Terlaksananya pendidikan yang sudah dan belum terprogram. Realisasi: 100%

Realisasi keuangan sebesar Rp. 34,750,000,- (86,88%). Pada

tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu anggaran yang sama seperti tahun

sebelumnya yakni sebesar Rp 90.000.000.

2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan


Anggaran 32,958,000.- 32,303,950.- (98.02%)

Keluaran Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga kesehatan. Target : 30 orang

Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga kesehatan. Target : 30 orang (100%)

Hasil Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan. Target : 100%

Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan. Realisasi : 100%


Realisasi keuangan dan kinerja tahun 2017 tercapai 98.02% untuk

30 orang tenaga kesehatan puskesmas. Pada tahun 2018 kegiatan ini

memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 90,000,000.

3. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan


Anggaran 160,000,000.- 125,673,600.- (78.55%)

Keluaran Terpilihnya tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten Target : 9 tenaga kesehatan

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten Realisasi : 4 tenaga kesehatan (100%)

Hasil Terpilihnya tenaga kesehatan

teladan tingkat kabupaten untuk

mengikuti lomba tingkat

provinsi. Target: 100%

Terpilihnya tenaga kesehatan

teladan tingkat kabupaten untuk

mengikuti lomba tingkat

provinsi. Realisasi: 100%

Realisasi kinerja 78.55% dengan terpilihnya tenaga kesehatan

teladan tingkat kabupaten, namun untuk realisasi keuangan hanya

tercapai 78,55% dikarenakan tenaga kesehatan yang mewakili Kabupaten

Lampung Barat untuk lomba di tingkat propinsi lampung pada tahun 2017

hanya 1 orang dan tenaga kesehatan tersebut berhasil mengikuti lomba

tenaga kesehatan teladan sampai ke tingkat Nasional.

Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.

170,000,000.- dengan target kinerja 9 tenaga kesehatan terpilih sebagai

tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten.


4. Pelatihan Manajemen Aktif Kala III bagi Bidan Desa Daerah Sulit


Anggaran 46,670,000.- 45,662,650.- (97.84%)

Keluaran Terlaksananya pelatihan manajemen aktif kala III dan evaluasi pasca pelatihan. Target : 30 bidan

Terlaksananya pelatihan manajemen aktif kala III dan evaluasi pasca pelatihan. Realisasi : 30 bidan (100%)

Hasil Terlatihnya bidan desa

terpencil tentang manajemen

aktif kala III. Target: 30 bidan

Terlatihnya bidan desa terpencil tentang manajemen aktif kala III. Realisasi: 100%

Realisasi kinerja 100% pelatihan dilaksanakan untuk 30 bidan

daerah terpencil dan realisasi keuangan Rp 45,662,650.- (97,84%) dari

pagu Rp 46.670,000.- sementara untuk tahun 2018 kegiatan ini memiliki

pagu anggaran sebesar Rp 49,999,000.- dengan dilaksanakannya

pelatihan untuk 30 bidan.

5. Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi Bidan


Anggaran 36,867,000.- 36,845,500.- (99.94%)

Keluaran Terlaksananya pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR bagi bidan dan evaluasi pasca pelatihan. Target : 30 bidan

Terlaksananya pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR bagi bidan dan evaluasi pasca pelatihan. Realisasi : 30 bidan (100%)

Hasil Bidan mampu melaksanakan

manajemen asfiksia dan

BBLR. Target: 30 bidan.

Bidan mampu melaksanakan

manajemen asfiksia dan BBLR.

Realisasi: 30 bidan (100%)

Realisasi keuangan pada kegiatan ini mencapai 99,99% atau Rp.

29,028,400.- dan realisasi kinerja 100% telah dilaksanakan pelatihan

asfiksia dan BBLR untuk 30 bidan. Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki

pagu anggaran sebesar Rp 40,000,000.- dan target kinerja 30 bidan.


6. Pelatihan Kader Posyandu


Anggaran 60,996,000.- 60,996,000.- (100%)

Keluaran Terlaksananya pelatihan kader posyandu Target : 10 posyandu, 50 kader

Terlaksannaya pelatihan kader posyandu Realisasi : 10 posyandu, 50 kader (100%)

Hasil Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan administrasi kader posyandu. Target: 100%

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan administrasi kader posyandu. Realisasi: 100%

Realisasi kinerja dan anggaran mencapai 100% dengan pelatihan

kader posyandu sebanyak 10 posyandu dan 50 kader. Pada tahun 2018

kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 61,158,000.- dengan

target kinerja pelatihan untuk kader 10 posyandu sebanyak 50 kader.

7. Pelatihan Teknis dan Fungsional SDM Kesehatan


Anggaran 53,899,000.- 52,584,700.- (97.56%)

Keluaran Terlaksananya pelatihan teknis dan fungsional SDM Kesehatan Target : 56 orang anjab, 30 orang pengelola keuangan.

Terlaksananya pelatihan teknis dan fungsional SDM Kesehatan Realisasi : 10 orang, 5 puskesmas.

Hasil Tersedianya SDM kesehatan

yang terampil.

Tersedianya SDM kesehatan

yang terampil.

Realisasi keuangan dan kinerja yang dicapai sebesar 97.56% dari

nilai pagu sebesar Rp.53,899,000,-.


9. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan.


Anggaran 35.857.000 35,287,050 (98,41%)

Keluaran Terlaksananya pelatihan dan tersedianya SDM dengan manajemen pengelolaan obat yang baik. Target : 15 puskemas, 38 Pustu

Terlaksananya pelatihan dan tersedianya SDM dengan manajemen pengelolaan obat yang baik. Realisasi : 15 puskemas, 38 Pustu (100%)

Hasil Tersedianya SDM dengan manajemen pengelolaan obat yang baik.

Tersedianya SDM dengan manajemen pengelolaan obat yang baik.

Realisasi keuangan sebesar 99,21% dan kinerja sebesar 100%

yang dilaksanakan untuk 1 kali pelatihan manajemen pengelolaan obat

untuk 15 puskesmas dan 38 pustu.

10. Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas Ibu Balita bagi Bidan Desa.


Anggaran 43.906.000 43,893,750 (99,97%)

Keluaran Terlaksananya pelatihan kelas ibu dan kelas ibu balita bagi bidan desa dan evaluasi pasca pelatihan Target : 40 bidan

Terlaksananya pelatihan kelas ibu dan kelas ibu balita bagi bidan desa dan evaluasi pasca pelatihan Realisasi : 40 bidan (100%)

Hasil Bidan desa mampu menggerakkan dan melaksanakan kelas ibu di desanya.

Bidan desa mampu menggerakkan dan melaksanakan kelas ibu di desanya.

Realisasi keuangan 99.54% dan kinerja sebesar 100% yang

dilaksanakan untuk pelatihan kelas ibu dan kelas ibu balita bagi bidan

desa terdiri dari 40 orang bidan.


11. Tim Penialaian Agka Kredit


Anggaran 25.321.000 25,321,000 (100%)

Keluaran Tersedianya pembiayaan untuk tim penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan. Target : 1 tim

Tersedianya pembiayaan untuk tim penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan. Target : 1 tim

Hasil Terlaksananya penilaian angka kredit tenaga kesehatan fungsional

Terlaksananya penilaian angka kredit tenaga kesehatan fungsional

Realisasi keuangan dan kinerja sebesar 100% yang dilaksanakan

untuk 1 kali pelatihan penilaian angka kredit untuk 1 tim.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, dengan jumlah Pagu

Anggaran Rp 129,130,000,- dan terealisasi Rp 127,921,000.-. Kegiatan

pada program ini termasuk kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun

pada seluruh SKPD di kabupaten.

Adapun rincian kegiatan untuk Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

adalah sebagai berikut :


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD


Anggaran 1.000.000

1.000.000 (100%)

Keluaran Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Target: 12 kali laporan kinerja.

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Target: 12 kali laporan kinerja. (100%

Hasil Terkontrolnya capaian kinerja SKPD sesuai target pelaksanaan.

Terkontrolnya capaian kinerja SKPD sesuai target pelaksanaan.

Realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai pada

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD adalah sebesar 100% dengan dana Rp. 1.000.000. Pada

tahun 2018 kegiatan memiliki pagu yang sama seperti tahun sebelumnya

yakni Rp. 1.000.000 dengan target kinerja 12 kali laporan kinerja.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


Anggara

n

1.000.000 1.000.000 (100%)

(100%) Keluaran Laporan keuangan semesteran

Target: 2 semester

Laporan keuangan semesteran

Target: 2 semester (100%)

Hasil Terwujudnya Laporan keuangan

semesteran

Terwujudnya Laporan keuangan

semesteran


Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran adalah sebesar

100% dengan dana Rp. 1.000.000. Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki

pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000 dengan target kinerja 2 laporan

semesteran.


3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


Anggaran 2.000.000 2.000.000(100%)

Keluaran Laporan prognosis realisasi anggaran. Target: 12 bulan

Laporan prognosis realisasi anggaran. Target: 12 bulan (100%)

Hasil Terwujudnya laporan prognosis realisasi anggaran.

Terwujudnya laporan prognosis realisasi anggaran.


Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran adalah

sebesar 100% dengan dana Rp. 2.000.000. Pada tahun 2018 kegiatan ini

memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000 dengan target kinerja 12

bulan laporan.

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Anggaran

2.500.000 2.500.000(100%)

Keluaran

Laporan keuangan akhir tahun. Target: 1 paket selama 1 tahun

Laporan keuangan akhir tahun. Target: 1 paket selama 1 tahun (100%)

Hasil Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun.

Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun.


Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah sebesar

100% dengan dana Rp. 2.500.000. Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki

pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000 dengan target kinerja 1 paket

selama 1 tahun.


5. Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan SKPD


Anggaran 9.830.000 9. 830.000 (100%)

Keluaran Dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD. Target: 5 buku Lakip, 5 eks LKPJ, 5 eks LPPD.

Dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD. Target: 5 buku Lakip, 5 eks LKPJ, 5 eks LPPD. (100%)

Hasil Terlaksananya proses evaluasi terhadap dokumen perencanaan SKPD.

Terlaksananya proses evaluasi terhadap dokumen perencanaan SKPD.


Kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan SKPD adalah sebesar 100% dengan dana Rp. 9.830.000.

Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.

9,830,000.- dengan target kinerja tersusunnya 5 buku LAKIP, 5 eks LKPJ,

5 eks LPPD dan 5 laporan akhir.

6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah


Anggaran 87,800,000.- 87,800,000.- (100%)

Keluaran Tersedianya pengelolaan keuangan daerah. Target: 12 bulan

Tersedianya pengelolaan keuangan daerah. Target: 12 bulan. (100%)

Hasil Terlaksananya pengelolaan keuangan

Terlaksananya pengelolaan keuangan


Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 100% dengan

dana Rp 87,800,000.- Pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki pagu

anggaran sebesar Rp 86,800,000.- dengan target kinerja pengelolaan

keuangan daerah selama 12 bulan.


7. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2011


Anggaran 25,000,000.- 23,791,000.- (95,16%)

Keluaran Tersedianya dokumen renstra Dinas Kesehatan 2017-2022 Target: 7 buku

Tersedianya dokumen renstra Dinas Kesehatan 2017-2022 Target: 7 buku (100%)

Hasil Terlaksananya pengelolaan keuangan

Terlaksananya pengelolaan keuangan

Realisasi keuangan dan kinerja yang dicapai 95,16% yaitu

tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022.

E. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pada tahun 2017 program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit


Anggaran 15.400.000 15,333,400 (99,57%)

Keluaran Terlaksananya pengawasan mutu sarana/ fasilitas kesehatan swasta Target : 6 sarana

Terlaksananya pengawasan mutu sarana/fasilitas kesehatan swasta Realisasi : 6 sarana (100%)

Hasil Meningkatnya mutu sarana/ fasilitas kesehatan swasta.

Meningkatnya mutu sarana/ fasilitas kesehatan swasta.

Realisasi keuangan sebesar 95.52% dan kinerja sebesar 100% dan

terlaksananya pengawasan mutu sarana/fasilitas kesehatan untuk 6

sarana.


2. Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


Anggaran 305.825.000 304,428,394 (99,54%)

Keluaran Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta sarana penunjangnya. Target : 1 paket

Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta sarana penunjangnya. Realisasi : 1 paket (100%)

Hasil Terlaksananya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan bagi Puskesmas

Tersedianya pengelolaan obat, dan perbekalan kesehatan bagi Puskesmas

Realisasi kinerja 100% (1 paket) pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan,sementara realisasi keuangan sebesar 99,71% atau sebesar

Rp 304,428,394 dari pagu Rp 305.825.000.-

3. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi

Farmasi


Anggaran 109.999.900 107,336,150 (97,58%)

Keluaran Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan instalasi UPT Farmasi; Terlaksananya pemusnahan obat. Target : 12 bulan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan instalasi UPT Farmasi; Terlaksananya pemusnahan obat. Realisasi : 12 bulan,(100%)

Hasil Terlaksananya operasional dan pemeliharaan UPT Instalasi farmasi.

Terlaksananya operasional dan pemeliharaan UPT Instalasi farmasi.

Realisasi keuangan sebesar 97,58%, sedangkan realisasi kinerja

sebesar 100% yaitu terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan

instalasi UPT Farmasi untuk 12 bulan.


F. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, dengan jumlah Pagu

Anggaran pada tahun 2017 antara lain kegiatan Pemeliharaan dan

Pemulihan Kesehatan, Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan,

kegiatan pemilihan puskesmas berprestasi dalam rangka peningkatan

akuntabilitas pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan daerah terpencil,

tertinggal dan situasi khusus (poskotis), Pelayanan Kesehatan haji,

Organisasi manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas, Kalibrasi alat

kesehatan di Puskesmas, Peningkatan kesehatan masyarakat

(jamkesmas)/JKN, dan kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional

Kesehatan.

Adapun rincian capaian kegiatan pada Program Upaya Kesehatan

Masyarakat pada tahun 2017 adalah :

1. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan


Anggaran

599.917.000

565,618,192 (94,28%)

Keluaran Terlaksananya program penyakit tidak menular; Tersedianya posbindu kit; Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; Terlaksananya pertemuan PTM di Puskesmas. Target : 15 puskesmas; 10 set; 30 orang; 5 puskesmas, 40 orang.

Terlaksananya program penyakit tidak menular; Tersedianya posbindu kit; Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; Terlaksananya pertemuan PTM di Puskesmas. Target : 15 puskesmas; 10 set; 30 orang; 5 puskesmas, 40 orang. (100%)

Hasil Tercegahnya penyakit tidak menular di masyarakat.

Tercegahnya penyakit tidak menular di masyarakat.

Realisasi kinerja yang dicapai 100% dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 565,618,192 (94,28%) dari pagu anggaran Rp. 599.917.000.


2. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan


Anggaran 850.000.000 729,986,976 (85,88%)

Keluaran Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di puskesmas dan puskesmas pembantu, Target : 15 puskesmas dan 38 pustu

Terlaksananya biaya operasional dan pemeliharaan di puskesmas dan puskesmas pembantu. Realisasi : 15 puskesmas dan 38 pustu (100%)

Hasil Peningkatan pemanfaatan layanan sarana kesehatan pemerintah oleh masyarakat

Peningkatan pemanfaatan layanan sarana kesehatan pemerintah oleh masyarakat

Realisasi kinerja yang dicapai 100% untuk 15 puskesmas dan 37

pustu namun keuangan hanya terealisasi 85,88% atau sebesar Rp

729,986,976 dari pagu Rp 850.000.000 dikarenakan realisasi hanya

berdasarkan klaim dari puskesmas dan pustu.

3. Pemilihan Puskesmas Berprestasi Dalam Rangka Peningkatan

Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan


Anggaran 125.000.000 115,993,500 (91,79%)

Keluaran Terpilihnya puskesmas berprestasi dan terlaksananya pembinaan puskesmas dalam rangka pemilihan puskesmas berprestasi Target : 1 puskesmas dan 15 puskesmas

Terpilihnya puskesmas berprestasi dan terlaksananya pembinaan puskesmas dalam rangka pemilihan puskesmas berprestasi Target : 1 puskesmas dan 15 puskesmas

Hasil Terpilihnya puskesmas berprestasi untuk mengikuti lomba tingkat provinsi

Terpilihnya puskesmas berprestasi untuk mengikuti lomba tingkat provinsi

Realisasi kinerja 100% dengan terpilihnya puskesmas berprestasi 1

puskesmas, dan realisasi keuangan hanya tercapai 91,79% atau sebesar

Rp 115,993,500 dari pagu Rp 125.000.000. pada tahun 2018 kegiatan ini

memiliki pagu Rp. 49.480.500.000.


3. Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan Situasi

Khusus (Poskotis)


Anggaran 165.126.000 164,900.000 (99,94%)

Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, sunatan massal dan poskotis. Target : 10 pekon, 3 poskotis.

Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, sunatan massal dan poskotis. Realisasi : 10 pekon 3 poskotis. (100%)

Hasil Masyarakat daerah terpencil, tertinggal memperoleh pelayanan kesehatan dan situasi khusus (sunatan massal, poskotis, P3K)

Masyarakat daerah terpencil, tertinggal memperoleh pelayanan kesehatan dan situasi khusus (sunatan massal, poskotis, P3K)

Realisasi kinerja sebesar 100% dengan terlayaninya masyarakat di

daerah terpencil, tertinggal yang memperoleh pelayanan kesehatan dan

situasi khusus pemeriksaan indra dan gigi mulut pada anak SD dan

Poskitis P3K, realisasi keuangan yang dicapai 99.94% dari pagu anggaran

sebesar Rp. 164.900.000,- dengan target kinerja pelayanan kesehatan

daerah terpencil di 10 pekon, dan poskotis di 3 lokasi.

5. Pelayanan Kesehatan Haji


Anggaran 34.600.000 34,100,000 (98,55%)

Keluaran Terlaksananya pemeriksaan, pemberian vaksin dan terdeteksinya resiko tinggi pada jamaah haji Target : 100 jemaah

Terlaksananya pemeriksaan, pemberian vaksin dan terdeteksinya resiko tinggi pada jamaah haji Realisasi : 40 orang (98.55%)

Hasil Pelayanan kesehatan calon jemaah haji yang optimal.

Pelayanan kesehatan calon jemaah haji yang optimal.

Realisasi kinerja yang dicapai 98,55% yaitu dari 100 jemaah haji

yang menjadi sasaran kegiatan hanya terealisasi sejumlah 40 jemaah haji


untuk Kabupaten Lampung Barat. Realisasi keuangan hanya mencapai

Rp. 34,100,000 atau sebesar 98,55% dari pagu sebesar Rp. 34.100.000.

6. Optimalisasi Manajemen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas


Anggaran 98.141.000 96.313.788 (98,14%)

Keluaran Terpenuhinya puskesmas yang siap akreditasi. Terlaksananya penilaian akreditasi puskesmas Target : 3 puskesmas

Terpenuhinya puskesmas yang siap akreditasi. Terlaksananya penilaian akreditasi puskesmas Target : 3 puskesmas (98.14%)

Hasil Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi

Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi

Realisasi kinerja mencapai 100% dengan realisasi keuangan

Rp.96.313.788 atau 98,14% dari pagu dana Rp.98,141,000,-.

7. Kalibrasi Alat Kesehatan di Puskesmas


Anggaran 54.000.000 51,636,400 (95,62%)

Keluaran Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan di puskesmas Target : 2 puskesmas

Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan di puskesmas Realisasi : 2 puskesmas (95,62%)

Hasil Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

Alat kesehatan di puskesmas telah dikalibrasi dengan realisasi

kinerja 100% dan realisasi keuangan 95,62% atau sebesar Rp.

51,636,400 dari pagu anggaran Rp. 54.000.000.


8. Peningkatan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)/JKN


Anggaran 13.398.000 13.398.000 (100%)

Keluaran Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien RS Target : 1020

Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien RS Realisasi : 1020 (100%)

Hasil Terpenuhinya pelayanan pasien JKN

Terpenuhinya pelayanan pasien JKN


sebesar Rp.13.398.000 atau 100% dari pagu dana Rp.13.398.000,-

9. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional

Kesehatan


Anggaran 6.770.973.000 6,654,036,573 (98,27%)

Keluaran Terlaksananya upaya promotif dan preventif Terlaksananya kegiatan e-logistik kabupaten Terlaksananya kegiatan rujukan BOK di Dinas Kabupaten Target : 15 Puskesmas 1 paket 4 paket

Terlaksananya upaya promotif dan preventif Terlaksananya kegiatan e-logistik kabupaten Terlaksananya kegiatan rujukan BOK di Dinas Kabupaten Target : 15 Puskesmas 1 paket 4 paket (98,27%)

Hasil Peningkatan kesehatan masyarakat.

Peningkatan kesehatan masyarakat.

Realisasi kinerja yang dicapai 100% yaitu terlaksananya

operasional kesehatan di puskesmas seluruh Kabupaten Lampung Barat,

namun Realisasi keuangan hanya mencapai Rp. 6,654,036,573 atau

sebesar 98,27% dari pagu sebesar Rp. 6.654.036.573.

s G. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2017 program ini memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dan


Serifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dengan jumlah pagu

anggaran sebesar Rp 78,832,160.- dan terealisasi Rp 78,188,800.-

Adapun rincian kegiatan pada Program Pengawasan Obat dan

Makanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya


Anggaran 45.964.160 45,632,800 (99,28%)

Keluaran Meningkatnya pengawasan terhadap masyarakat dari bahan pangan, obat, obat tradisional dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya; Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan makanan/minuman ke kecamatan; Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan makanan/minuman ke propinsi. Target : 40 lokasi, 1 paket.

Meningkatnya pengawasan terhadap masyarakat dari bahan pangan, obat, obat tradisional dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya; Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan makanan/minuman ke kecamatan; Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan makanan/minuman ke propinsi. Target : 40 lokasi, 1 paket. (100%)

Hasil Terpantaunya bahan berbahaya yang terkandung di dalam bahan makanan.

Terpantaunya bahan berbahaya yang terkandung di dalam bahan makanan.

Realisasi kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan

sebesar Rp 45,632,800.- atau sebesar 99,28% dari pagu dana Rp.

45.632.800

2. Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)


Anggaran 32.868.000 32,556,000 (99,05%)

Keluaran Terlaksananya sertifikasi penyuluhan kemanan pangan (PKP) untuk pemilik/ penanggung jawab industri rumah tangga, pangan, guru dan penjual makanan siap saji Target : 40 orang

Terlaksananya sertifikasi penyuluhan kemanan pangan (PKP) untuk pemilik/penanggung jawab industri rumah tangga, pangan, guru dan penjual makanan siap saji Realisasi : 40 orang (100%)


Hasil Terbinanya penanggung jawab industri rumah tangga pangan, guru dan penjual makan siap saji.

Terbinanya penanggung jawab industri rumah tangga pangan, guru dan penjual makan siap saji.

Realisasi kinerja 100% dengan terbinanya penanggung jawab

industri rumah tangga pangan, guru dan penjual makanan siap saji yaitu

berjumlah 40 orang, realisasi keuangan mencapai Rp.32.556.000,- atau

99,05% dari pagu sebesar Rp.32.868.000.

H. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini terdiri dari 4 (lima) kegiatan pada tahun 2017 yaitu

kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM), Promosi Kesehatan Melalui Media, Kampanye ABAT (Aku

Bangga Aku Tahu) HIV/AIDS, dan Promosi Kesehatan Kawasan Tanpa

Rokok dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp 758,816,000.- dan

terealisasi sebesar Rp.755.093.750,-.

Adapun rincian kegiatan dari Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)


Anggaran 150.612.000 150,282,000 (99,78%)

Keluaran Terlaksananya pembinaan UKBM; Monitoring pelaksanaan Poskesdes; Bimbingan teknis petugas promosi kesehatan puskesmas. Target : 15 kecamatan di kabupaten Lampung Barat, 450 kader; 15 poskesdes, 1 pekon pemenang lomba pekon; 30 petugas promkes.

Terlaksananya pembinaan UKBM; Monitoring pelaksanaan Poskesdes; Bimbingan teknis petugas promosi kesehatan puskesmas. Target : 15 kecamatan di kabupaten Lampung Barat, 450 kader; 15 poskesdes, 1 pekon pemenang lomba pekon; 30 petugas promkes.

Hasil Meningkatkan pengetahuan kader kesehatan dan tergeraknya masyarakat dibidang kesehatan dengan baik serta termonitornya kegiatan poskesdes.

Meningkatkan pengetahuan kader kesehatan dan tergeraknya masyarakat dibidang kesehatan dengan baik serta termonitornya kegiatan poskesdes.


Realisasi kinerja yang dicapai 100% dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 150,282,000 atau 99,78% dari pagu Rp. 150.612.000

2. Promosi Kesehatan Melalui Media


Anggaran 175.975.500 174,810,500 (99,34%)

Keluaran Terlaksananya promosi kesehatan melalui media dan penyebarluasan informasi kesehatan Target : 1 radio 300 kali siar, iklan media cetak, 250 bh x-banner, 2500 bh poster, 2000 bh stiker, 3000 lbr leaflet, 525 pin kecamatan.

Terlaksananya promosi kesehatan melalui media dan penyebarluasan informasi kesehatan Target : 1 radio 300 kali siar, iklan media cetak, 250 bh x-banner, 2500 bh poster, 2000 bh stiker, 3000 lbr leaflet, 525 pin kecamatan. (100%)

Hasil Masyarakat mengetahui informasi tentang layanan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat

Masyarakat mengetahui informasi tentang layanan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat

Realisasi kinerja mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan

sebesar Rp 174.810.500 atau 99,34% dari pagu kegiatan.

3. Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) HIV/AIDS


Anggaran 57.211.500 57,192,500 (99,97%)

Keluaran Terlaksananya Kampanye ABAT HIV/AIDS di sekolah. Target : 15 SMP

Terlaksananya Kampanye ABAT HIV/AIDS di sekolah. Realisasi : 15 SMP (100%)

Hasil Meningkatnya pengetahuan siswa SMP tentang bahaya penyakit HIV/AIDS.

Meningkatnya pengetahuan siswa SMP tentang bahaya penyakit HIV/AIDS.

Realisasi keuangan mencapai 99,97% atau sebesar Rp.

57,192,500 dari pagu Rp. 57.211.500 dan realisasi kinerja mencapai

100%.


4. Promosi Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok


Anggaran 375.017.000 372,808,750 (99,41%)

Keluaran Terlaksananya KTR di Kecamatan dan puskesmas. Target : 15 puskesmas dan 5 pekon kecamatan.

Terlaksananya KTR di Kecamatan dan puskesmas. Target : 15 puskesmas dan 5 pekon kecamatan. (100%)

Hasil Terbina dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya akibat merokok.

Terbina dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya akibat merokok.


sebesar Rp. 372,808,750 atau 99,41% dari pagu dana Rp. 375.017.000.

I. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini pada pelaksanaan tahun 2017 memiliki 3 (tiga)

kegiatan yaitu kegiatan Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil

Kurang Energi Kronis, Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi buruk

Balita KEP dan Bumil KEK, Pendataan Keluarga Sadar Gizi, dengan

jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp 259,167,000.- dan terealisasi Rp

249,338,100 .- atau 96.21%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

1. Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil Kurang energi Kronis


Anggaran 130.000.000 127,057,450 (97,65%)

Keluaran Tersedianya PMT bagi ibu hamil KEK dan Terlaksananya monev ke puskesmas. Target : 50 bumil KEK

Tersedianya PMT bagi ibu hamil KEK dan Terlaksananya monev ke puskesmas. Realisasi : 50 bumil KEK(100%).

Hasil Meningkatnya status gizi ibu hamil.

Meningkatnya status gizi ibu hamil.


Realisasi kinerja mencapai 100% dengan ibu hamil yang

mendapatkan makanan tambahan sejumlah 50 orang bumil KEK, realisasi

keuangan sebesar Rp. 127,057,450 atau 97,65% dari pagu dana Rp.

130.000.000.-

2. Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi buruk Balita KEP dan

Bumil KEK


Anggaran 73.570.000 72,809,400 (98,97%)

Keluaran Terlaksananya pertemuan pelacakan dan penanggulangan kasus gizi buruk; Terlaksananya validasi dan monev balita KEP dan bumil KEK. Target : 15 puskesmas, 30 orang, 4 kasus balita KEP

Terlaksananya pertemuan pelacakan dan penanggulangan kasus gizi buruk; Terlaksananya validasi dan monev balita KEP dan bumil KEK. Realisasi : 15 puskesmas, 30 orang, 4 kasus balita KEP. (100%).

Hasil Tertanganinya kasus gizi buruk, Balita KEP dan Bumil KEK

Tertanganinya kasus gizi buruk, Balita KEP dan Bumil KEK

Realisasi kinerja mencapai 100% dengan 15 puskesmas, 30 orang

dan 4 kasus balita KEP tang mendapatkan pelayanan penanganan gizi

buruk, realisasi keuangan sebesar Rp. 72,809,400 atau 98,97% dari

anggaran Rp. 73.570.000.

3. Pendataan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)


Anggaran 55.479.000 49,471,250 (89,17%)

Keluaran Terlaksananya pertemuan, pembinaan dan pendataan kadarzi. Target : 40 orang, 4 puskesmas

Terlaksananya pertemuan, pembinaan dan pendataan kadarzi. Realisasi : 40 orang, 4 puskesmas (100%).

Hasil Meningkatnya pengetahuan kader posyandu tentang kadarzi dan meningkatnya keluarga sadar gizi.

Meningkatnya pengetahuan kader posyandu tentang kadarzi dan meningkatnya keluarga sadar gizi.


Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.

49,471,250 atau 89,17% dari pagu Rp. 55,479,000.-

J. Program Pengembangan Lingkungan sehat

Program ini pada pelaksanaan tahun 2017 memiliki 4 (empat)

kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi

Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Pengembangan Kota dan

Kabupaten Sehat, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan Studi

resiko kesehatan lingkungan (EHRA) dengan jumlah Pagu Anggaran

sebesar Rp 520,625,000.- dan terealisasi Rp 299,381,978 .- atau 57.50%.

Adapun rincian dari kegiatan pada tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan

Makanan (TPM)


Anggaran 32.400.000 30,819,000 (93,18%)

Keluaran Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Hygine Sanitasi TPM Target : 30 pengelola Tempat Pengelola Makanan di 3 kecamatan.

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Hygine Sanitasi TPM Target : 30 pengelola Tempat Pengelola Makanan di 3 kecamatan. (100%).

Hasil Kesehatan masyarakat optimal.

Kesehatan masyarakat optimal.

Realisasi kinerja mencapai 100% dengan terlaksananya pembinaan

di 30 tempat pengolahan makan dan di 3 kecamatan, realisasi keuangan

sebesar Rp. 30,819,000 atau 93,18% dari pagu dana Rp. 32.400.000.-


2. Pengembangan Kota dan Kabupaten sehat


Anggaran 300,000,000,-

25,200,000 (28,73%)

Keluaran Berfungsinya forum kabupaten sehat dan kecamatan sehat secara optimal Target : 15 kecamatan

Berfungsinya forum kabupaten sehat dan kecamatan sehat secara optimal Target : 15 kecamatan (100%).

Hasil Jumlah sekretariat forum kecamatan sehat yang melaksanakan fungsinya.

Jumlah sekretariat forum kecamatan sehat yang melaksanakan fungsinya.

Realisasi kinerja hanya 28.73% dikarenakan Kabupaten Lampung

Barat belum berhasil meraih penghargaan swasti saba, realisasi

keuangan mencapai Rp. 25,200,000 atau 28,73% dari pagu sebesar Rp.

300,200,000.-

3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)


Anggaran 90,700,000.

86,861,950 (99,77%)

Keluaran Terlaksananya sosialisasi dan pemicuan menuju desa STBM. Target : 8 pekon

Terlaksananya sosialisasi dan pemicuan menuju desa STBM. Realisasi : 8 pekon (100%).

Hasil Masyarakat mengetahui masalah sanitasi lingkungannya dan termotivasinya untuk menyelesaikan masalah sendiri.

Masyarakat mengetahui masalah sanitasi lingkungannya dan termotivasinya untuk menyelesaikan masalah sendiri.

Realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai

99,77% atau sebesar Rp.86,861,950 dari pagu anggaran Rp. 90,700,000.-


4. Studi Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA)


Anggaran 97,525,000.

96,153,200 (98,59%)

Keluaran Tersusunnya dokumen EHRA Target : 1 dokumen

Tersusunnya dokumen EHRA Target : 1 dokumen (100%).

Hasil Terlaksananya kegiatan oprasional pelaksanaan PPSP (Percepatan Pembanganan Sanitasi Pemukiman) dalam penyusunan buku putih

Terlaksananya kegiatan oprasional pelaksanaan PPSP (Percepatan Pembanganan Sanitasi Pemukiman) dalam penyusunan buku putih

Realisasi kinerja 100% dengan tersusunnya dokumen EHRA

sebanyak 1 dokumen dan Realisasi keuangan mencapai RP.90.153.000

atau 98,59% dari pagu Rp.97.525.000,-.

K. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program ini terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan jumlah pagu

anggaran sebesar Rp 1,597,372,200,- dan terealisasi Rp 1,512,477,552.-

atau 94.69%. Adapun rincian kegiatan dari Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular yang telah dilaksanakan pada tahun

2016 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah


Anggaran 140,774,000.00

102,764,000 (73,00%)

Keluaran Terlaksananya bulan imunisasi anak sekolah (BIAS); Terlaksananya pertemuan persiapan BIAS. Target : 238 SD/MI, 30 orang

Terlaksananya bulan imunisasi anak sekolah (BIAS); Terlaksananya pertemuan persiapan BIAS. Realisasi : 238 SD/MI, 30 orang (100%).

Hasil Tercapainya imunisasi anak sekolah

Tercapainya imunisasi anak sekolah.

Realisasi kinerja mencapai 100% anak sekolah di 238 SD/MI

sekolah mendapatkan imunisasi dan realisasi keuangan mencapai


73,00% atau sebesar Rp 102,764,000 dari pagu anggaran Rp

140,774,000,-.

2. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/epidemik


Anggaran 16,295,000.00

16,045,000 (98,47%)

Keluaran Terdeteksinya penyakit akibat flu burung; Terlaksananya pertemuan evaluasi petugas surveilans program flu burung. Target : 3 kecamatan, 30 orang

Terdeteksinya penyakit akibat flu burung; Terlaksananya pertemuan evaluasi petugas surveilans program flu burung. Realisasi : 3 kecamatan, 30 orang. (100%)

Hasil Terdeteksinya kasus flu burung pada manusia.

Terdeteksinya kasus flu burung pada manusia.

Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan mencapai 98,47%

atau sebesar Rp. 16,045,000 dari anggaran Rp. 16,295,000.-

3. Peningkatan Pelayanan Imunisasi


Anggaran 554,188,000.00

528,070,674 (95,29%)

Keluaran Terlaksananya imunisasi;

Terlaksananya pertemuan KIPI;

Terlaksananya pertemuan

target Universal Child

Immunization (UCI);

Terlaksananya pertemuan

migrasi software berbasis web.

Target : 136 pekon, 35 orang,

30 orang, 30 orang.

Terlaksananya imunisasi;

Terlaksananya pertemuan KIPI;

Terlaksananya pertemuan target

Universal Child Immunization

(UCI); Terlaksananya

pertemuan migrasi software

berbasis web.

Realisasi : 136 pekon, 35 orang,

30 orang, 30 orang. (100%)

Hasil Tercapainya universal child

imunization (UCI).

Tercapainya universal child

imunization (UCI).

Realisasi kinerja mencapai 100% untuk 136 pekon, 3 kecamatan,

dan 30 orang, realisasi keuangan sebesar Rp 528,070,674 atau 95,29%

dari pagu Rp. 554,188,000,-.


4. Peningkatan Surveilance Epideminologi dan Penanggulangan

Wabah/KLB


Anggaran 32.470.000 29,474,930 (90,78%)

Keluaran Terlaksananya pelacakan kasus potensi KLB. Target : 15 puskesmas

Terlaksananya pelacakan kasus potensi KLB. Realisasi : 15 puskesmas (100%)

Hasil Tertanganinya KLB dalam waktu 24 jam.

Tertanganinya KLB dalam waktu 24 jam.

Realisasi kinerja 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp

29,474,930 atau 90,78% dari pagu Rp. 32.470.000.

5. Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan

pemberantasan penyakit


Anggaran 32,402,000

32,402,000 (100%)

Keluaran Terlaksananya Early Warning Alert Respon System (EWARS); Tersedianya komunikasi cepat,; Tercapainya ketepatan laporan mingguan Target : 15 puskesmas

Terlaksananya Early Warning Alert Respon System (EWARS); Tersedianya komunikasi cepat,; Tercapainya ketepatan laporan mingguan Realisasi : 15 puskesmas (100%).

Hasil Terdeteksinya kasus yang ada di Masyarakat.

Terdeteksinya kasus yang ada di Masyarakat.

Realisasi kinerja dan realisasi keuangan mencapai Rp.

32,402,000,- (100%) dari pagu Rp. 32.402.000,-


6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita DBD


Anggaran 178,942,600

163,889,250 (91,59%)

Keluaran Terlaksananya peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus DBD. Target : 136 orang, 35 orang, 30 orang kecamatan, 30 orang.

Terlaksananya peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus DBD. Target : 136 orang, 35 orang, 30 orang kecamatan, 30 orang. (100%).

Hasil Menurunkan angka prevalensi penyakit DBD.

Menurunkan angka prevalensi penyakit DBD.

Realisasi kinerja 100% untuk 136 pekon, 3 kecamatan, 30 orang

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 136,889,250,- atau 91,59% dari pagu

Rp. 170,942,600,-

7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diare


Anggaran 50,941,800,-

50,886,700 (99,89%)

Keluaran Terlaksananya diseminasi informasi diare kepada kader PKK tingkat pekon. Target : 48 orang kader PKK di 2 Kecamatan.

Terlaksananya diseminasi informasi diare kepada kader PKK tingkat pekon. Realisasi : 48 orang kader PKK di 2 Kecamatan. (100%)

Hasil Meningkatnya angka penemuan diare pada balita oleh kader PKK.

Meningkatnya angka penemuan diare pada balita oleh kader PKK.

Realisasi kinerja 100% untuk 2 kecamatan, 48 orang kader tentang

evaluasi program P2 diare, realisasi keuangan sebesar Rp. 50,886,700

atau 99,89% dari pagu Rp. 50,941,800,-.


8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria


Anggaran 192,061,400,-

168,302,650,- (87,63%)

Keluaran Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas P2 malaria; Terlaksananya Pos Malaria Desa (Pos Maldes) Target : 96 orang, 2 kecamatan

Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas P2 malaria; Terlaksananya Pos Malaria Desa (Pos Maldes) Realisasi : 96 orang, 2 kecamatan (100%).

Hasil Menurunnya angka kesakitan Malaria di masyarakat.

Menurunnya angka kesakitan Malaria di masyarakat.

Realisasi kinerja 100% yaitu untuk peningkatan kapasitas 96 orang

petugas P2 malaria dan Pos Maldes di 2 (dua) kecamatan, realisasi

keuangan sebesar Rp. 168,302,650 atau 87,63% dari pagu Rp.

192,061,400,-.

9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kusta


Anggaran 55,610,000,-

55,529,580 (99,86%)

Keluaran Terlaksananya pelacakan kasus kusta Target : 720 orang, 3 lokasi

Terlaksananya pelacakan kasus kusta Realiasi : 720 orang, 3 lokasi (100%).

Hasil Meningkatnya deteksi dini Kusta di anak sekolah tingkat SD.

Meningkatnya deteksi dini Kusta di anak sekolah tingkat SD.

Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.

55,529,580 atau 99,86% dari pagu Rp. 55,610,000,-.


10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC


Anggaran 119,256,000,-

109,793,000,- (92,06%)

Keluaran Terlaksananya pelatihan petugas laboratorium TBC di BLK Provinsi Lampung. Target : 6 orang, 15 puskesmas

Terlaksananya pelatihan petugas laboratorium TBC di BLK Provinsi Lampung. Realisasi : 6 orang, 15 puskesmas (100%).

Hasil Menambah pengetahuan dan keterampilan petugas laboratorium TBC.

Menambah pengetahuan dan keterampilan petugas laboratorium TBC.

Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp 109,793,000

atau 92,06% dari pagu Rp 119,256,000.-

11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Infeksi Menular

Seksual (IMS)/HIV/AIDS


Anggaran 75,000,000,-

43,103,400,- (57,47%)

Keluaran Terlaksananya peningkatan kapasitas klinik voluntary counseling and testing (VCT) Target : 14 orang, 7 puskesmas

Terlaksananya peningkatan kapasitas klinik voluntary counseling and testing (VCT) Realisasi : 14 orang, 7 puskesmas (100%).

Hasil Terlaksananya pelayanan kesehatan kasus IMS dan HIV/AIDS di masyarakat

Terlaksananya pelayanan kesehatan kasus IMS dan HIV/AIDS di masyarakat.

Realisasi kinerja mencapai 100% untuk pelaksanaan peningkatan

kapasitas 14 org tenaga kesehatan tentang VCT di 7 puskesmas, dan

realisasi keuangan sebesar Rp. 43,103,400 atau 57,47% dari pagu Rp.

75,000,000.


12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rabies dan GHPR


Anggaran 56,726,400.00

56,716,400 (99,98%)

Keluaran Terlaksananya kegiatan advokasi penanganan kasus rabies/GHPR Target : 30 orang, 3 kecamatan

Terlaksananya kegiatan advokasi penanganan kasus rabies/GHPR Realisasi : 30 orang, 3 kecamatan (100%).

Hasil Meningkatnya dukungan dan komitmen masyarakat dalam pengendalian penyakit rabies/ GHPR.

Meningkatnya dukungan dan komitmen masyarakat dalam pengendalian penyakit rabies/ GHPR.

Realisasi kinerja mencapai 100% peningkatan kapasitas 30 orang

petugas di 3 kecamatan, sedangkan realisasi keuangan Rp 56,716,400

atau 99,98% dari pagu Rp. 56,726,400,-.

13. Pencegahan dan Penanggulangan Filiaris dan Kecacingan


Anggaran 260,419,000.00

258,092,900 (99,11%)

Keluaran Terlaksananya pemberian obat kecacingan untuk pencegahan secara massal. Target : 249 posyandu, 238 SD/MI, 157 PAUD.

Terlaksananya pemberian obat kecacingan untuk pencegahan secara massal. Realisasi : 249 posyandu,238 SD/MI, 157 PAUD(100%).

Hasil Tereliminasinya penyakit akibat kecacingan.

Tereliminasinya penyakit akibat kecacingan.

Realisasi kinerja mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan

Rp. 258,092,900 atau 99,11% dari pagu Rp 260,419,000.-

L. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini pada tahun 2017 memiliki 2 (dua) kegiatan yakni

Kegiatan Akreditasi Tenaga Kesehatan, Registrasi Industri Rumah Tangga

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi dengan jumlah pagu

anggaran sebesar Rp 549,758,000,- dan terealisasi Rp 494,944,376,- atau

90.03. Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut:


1. Akreditasi Nakes, Registrasi Industri Rumah Tangga


Anggaran 50,000,000.00

49,519,700 (99,04%)

Keluaran Tenaga kesehatan memiliki surat izin melaksanakan pelayanan kesehatan; Terlaksananya sosialisasi izin operasional pelayanan kesehatan; Terlaksananya kegiatan pembinaan ke sarana pelayanan kesehatan; Terlaksananya izin perpanjangan PIRT. Target : 145 nakes; 35 orang; 8 sarana pelayanan kesehatan; 5 UPT Puskesmas; 6 sarana IRT.

Tenaga kesehatan memiliki surat izin melaksanakan pelayanan kesehatan; Terlaksananya sosialisasi izin operasional pelayanan kesehatan; Terlaksananya kegiatan pembinaan ke sarana pelayanan kesehatan; Terlaksananya izin perpanjangan PIRT. Realisasi : 145 nakes; 35 orang; 8 sarana pelayanan kesehatan; 5 UPT Puskesmas; 6 sarana IRT (100%).

Hasil Terselenggaranya perizinan tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, PIRT.

Terselenggaranya perizinan tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, PIRT.

Realisasi keuangan mencapai 99,04% atau sebesar Rp.

49,519,700,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 50,000,000,- .

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi


Anggaran 1,328,366,000.00

1,241,488,747 (93,46%)

Keluaran Terlaksananya fasilitasi persiapan akreditasi puskesmas; Cakupan puskesmas siap akreditasi; Cakupan puskesmas disurvey akreditasi. Target : 5 puskesmas dari 15 puskesmas; 5 puskesmas; 2 dari 5 puskesmas siap akreditasi.

Terlaksananya fasilitasi persiapan akreditasi puskesmas; Cakupan puskesmas siap akreditasi; Cakupan puskesmas disurvey akreditasi. Realisasi : 5 puskesmas dari 15 puskesmas; 5 puskesmas; 2 dari 5 puskesmas siap akreditasi (100%).

Hasil Terstandarnya pelayanan kesehatan di puskesmas.

Terstandarnya pelayanan kesehatan di puskesmas.


Realisasi keuangan mencapai 93,46% atau Rp. 1,241,488,747 dari

pagu anggaran sebesar Rp. 1,328,366,000.

M. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pada tahun 2017 program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu

Kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk miskin di luar quota,

kegiatan sosialisasi jaminan kesehatan nasional, dan kegiatan

peningkatan pelayanan kesehatan ISPA dan Pneumonia dengan pagu Rp

2,275,341,400.- dan terealisasi Rp 2,268,275,400.-. Adapun rincian

kegiatan pada Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin pada

tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Quota


Anggaran 2,074,070,000.00

2,068,987,000 (99,75%)

Keluaran Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat miskin di luar quota; Terlaksananya operasional tim pengelola, tim monev, dan tim koordinasi JKN. Target : 7500 jiwa; 2 tim, 18 org, 52 org; 8 kali, 4 TKK, 2 P-Care, 2 evaluasi.

Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat miskin di luar quota; Terlaksananya operasional tim pengelola, tim monev, dan tim koordinasi JKN. Realisasi : 7500 jiwa; 2 tim, 18 org, 52 org; 8 kali, 4 TKK, 2 P-Care, 2 evaluasi (100%).

Hasil Terlaksananya pengelolaan JKN di Kabupaten dan puskesmas.

Terlaksananya pengelolaan JKN di Kabupaten dan puskesmas.

Realisasi kinerja mencapai 99.75% atau Rp. 2,068,987,000,- dari

pagu anggaran sebesar Rp. 2,074,070,000,-.


2. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional


Anggaran 146,000,000.00

120,997,000 (82.87%)

Keluaran Terlaksananya sosialisasi JKN di masyarakat Target : 15 kecamatan, 750 org

Terlaksananya sosialisasi JKN di masyarakat Realisasi : 15 kecamatan, 750 org (100%)

Hasil Tersosialisasinya JKN ke masyarakat.

Tersosialisasinya JKN ke masyarakat.

Realisasi kinerja 82.87% atau sebesar Rp. 120,997,000,- dari pagu

anggaran sebesar Rp. 146,000,000,-.

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ISPA dan Penumonia


Anggaran 55,271,400.00

53,291,050 (96,42%)

Keluaran Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi petugas P2 ISPA dan Pneumonia Target : 94 orang di 6 puskesmas.

Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi petugas P2 ISPA dan Pneumonia Realisasi : 94 orang di 6 puskesmas.

Hasil Meningkatnya penemuan pneumonia pada balita.

Meningkatnya penemuan pneumonia pada balita.

Realisasi kinerja dan anggaran 96.42% atau sebesar Rp.

53,291,050 dari pagu anggaran sebesar Rp. 55,271,400,-

N. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Program ini memiliki 5 (lima) kegiatan di tahun 2017, dengan

jumlah total pagu anggaran sebesar Rp 23,974,219,160.- dan terealisasi

Rp 23,039,528,642.- atau 96.10% dan realisasi kinerja 100%. Pada tahun

2017 program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :


1. Rehabilitasi Sedang/Berat/Total Puskesmas Pembantu


Anggaran 1,155,000,000.00

1.145,231,350 (99,15%)

Keluaran Terlaksananya rehabilitasi gedung puskesmas pembantu dan pengadaan prasarana puskesmas Pembantu. Target : Pustu Trimulyo, Pustu sukananti, Pustu Buay Betanding, Pustu Padang Cahya, Pustu Tebu, Pustu Pekon Balak.

Terlaksananya rehabilitasi gedung puskesmas pembantu dan pengadaan prasarana puskesmas Pembantu. Target : Pustu Trimulyo, Pustu sukananti, Pustu Buay Betanding, Pustu Padang Cahya, Pustu Tebu, Pustu Pekon Balak. (100%)

Hasil Terehabilitasi gedung puskesmas pembantu dan pengadaan prasarana puskesmas pembantu.

Terehabilitasi gedung puskesmas pembantu dan pengadaan prasarana puskesmas pembantu.

Realisasi kinerja yang dicapai 100% yaitu untuk bangunan

rehabilitasi puskesmas pembantu serta untuk administrasi pekerjaan.

Realisasi keuangan mengikuti pekerjaan rehabilitasi puskesmas pembantu

yaitu Rp. 1.3145,231,350 atau 99,15% dari pagu Rp1,155,000,000,-.

2. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar


Anggaran 7,000,000,000.00

6,546,375,062 (93,52%)

Keluaran Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Target : 4 unit pusling, 3 unit ambulans, 2 set alat kedokteran, 3 unit puskesmas, 2 unit rumah dokter, 1 unit rumah paramedis.

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Realisasi : 4 unit pusling, 3 unit ambulans, 2 set alat kedokteran, 3 unit puskesmas, 2 unit rumah dokter, 1 unit rumah paramedis (100%).

Hasil Terbangunnya sarana dan parasarana kesehatan

Terbangunnya sarana dan parasarana kesehatan

Realisasi Hasil yang dicapai 100% yaitu pengadaan kendaraan

roda 4 (empat) puskesmas keliling standar 4 unit, ambulan transport 3 unit

dan 1 set alat kedokteran, serta pembangunan rumah dinas dokter 2 unit


dan pembangunan rumah dinas paramedis 1 unit. Realisasi keuangan

sebesar Rp 6,546,375,062 atau 93,52 % dari pagu Rp 7,000,00,000,

3. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi


Anggaran 2,978,353,000.00

2,894,228,507 (97,18%)

Keluaran Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta sarana penunjangnya Target : 1 paket pengadaan obat, 1 unit perluasan gedung IFK, 1 unit mobil distribusi obat dan 1 set meubelair kantor.

Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta sarana penunjangnya Realisasi : 1 paket pengadaan obat, 1 unit perluasan gedung IFK, 1 unit mobil distribusi obat dan 1 set meubelair kantor (100%). Hasil Terpenuhinya kebutuhan obat

dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat

Realisasi kinerja yang dicapai 100% yaitu untuk belanja obat-

obatan dan perbekalan kesehatan serta sarana penunjangnya, realisasi

keuangan mencapai 97,18% atau sebesar Rp2,894,228,507 dari pagu Rp.

2,978,353,000,-.

4. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Kesehatan


Anggaran 2,950,000,000.00

2,769,471,000 (93,88%)

Keluaran Terlaksananya pengadaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana puskesmas. Target : 1 mobil, 1 set meubelair, 1 aula, 5 rumah dinas, 3 pagar puskesmas, dan 1 rehab puskesmas dan pembangunan pagar, dan 1 pembangunan pustu.

Terlaksananya pengadaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana puskesmas. Realisasi : 1 mobil, 1 set meubelair, 1 aula, 5 rumah dinas, 3 pagar puskesmas, dan 1 rehab puskesmas dan pembangunan pagar, dan 1 pembangunan pustu (100%).

Hasil Terehabilitasi gedung puskesmas dan pengadaan prasarana puskesmas.

Terehabilitasi gedung puskesmas dan pengadaan prasarana puskesmas.


Realisasi keuangan sebesar Rp 2,769,471,000 atau 93,88% dari

pagu Rp 2,950,000,000.-

O. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2017 program ini memiliki dua kegiatan yaitu kegiatan

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kegiatan Non Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), realisasi keuangan pada program ini

mencapai Rp 9,378,142,777.- atau 82.36 % dari pagu dana Rp.

11,386,594,779,-.

Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017

adalah sebagai berikut:

1. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)


Anggaran 9,436,594,779.00

8,541,915,720 (90,52%)

Keluaran Tersedianya dana pelayanan kesehatan. Target : 15 puskesmas, 37 pustu

Tersedianya dana pelayanan kesehatan. Realisasi : 15 puskesmas, 37 pustu (100%).

Hasil Terlayaninya pasien JKN di puskesmas dan jaringannya.

Terlayaninya pasien JKN di puskesmas dan jaringannya.

Realisasi kinerja yang dicapai 100% sedangkan realisasi anggaran

berjumlah Rp. 8,541,915,720 atau 90,52% dari pagu Rp 9,436,594,779,

realisasi anggaran berdasarkan klaim dari puskesmas.


2. Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)


Anggaran 1,800,000,000.00

686,348,057 (38,13%)

Keluaran Tersedianya pelayanan kesehatan non kapitasi di puskesmas Target : 6 puskesmas rawat inap, 136 pekon

Tersedianya pelayanan kesehatan non kapitasi di puskesmas Realisasi : 6 puskesmas rawat inap, 136 pekon (100%).

Hasil Terlayaninya pasien di puskesmas rawat inap dan pelayanan obstetri neonatal di bidan desa.

Terlayaninya pasien di puskesmas rawat inap dan pelayanan obstetri neonatal di bidan desa.

Realisasi keuangan Rp. 686,348,057,- atau 38.13% dari pagu Rp.

1,800,000,000 realisasi sesuai usulan klaim dari puskesmas kepada BPJS

dan yang telah dibayarkan oleh BPJS kepada puskesmas.

3. Manajemen Operasional Jaminan Kesehatan


Anggaran 150,000,000.00

149,879,000 (99,92%)

Keluaran Terlaksananya operasional tim sekretariat JKN Terlaksananya pertemuan pengelola JKN Target : 1 tim, 8 orang, 45 orang pkm, 1 kali pertemuan

Terlaksananya operasional tim sekretariat JKN Terlaksananya pertemuan pengelola JKN Target : 1 tim, 8 orang, 45 orang pkm, 1 kali pertemuan (100%).

Hasil Terlaksananya pengelolaan JKN di kabupaten dan puskesmas

Terlaksananya pengelolaan JKN di kabupaten dan puskesmas

Realisasi keuangan sebesar Rp. 149,879,000,- atau 99,92% dari

pagu sebesar Rp. 150,000,000,-

P. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini memiliki 4 (empat) kegiatan di tahun 2017 yaitu

kegiatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Baru Lahir,

Audit Maternal dan Perinatal (AMP), Sosialisasi Program Perencanaan


Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan dengan jumlah Pagu Anggaran

sebesar Rp 3,060,867,000.- dan terealisasi Rp 1,262,517,100.-

Adapun rincian kegiatan dari program tersebut pada tahun 2017


1. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Baru Lahir


Anggaran 181,248,000.00

178,383,250 (98,42%)

Keluaran Terlaksananya Imunisasi TT; Terlaksananya pertemuan imunisasi TT Target : 136 pekon, 30 orang

Terlaksananya Imunisasi TT; Terlaksananya pertemuan imunisasi TT Realisasi: 136 pekon, 30 orang (100%)

Hasil Meningkatnya cakupan imunisasi tetanus toxoid (TT).

Meningkatnya cakupan imunisasi tetanus toxoid (TT).

Realisasi keuangan sebesar Rp 178,383,250 atau 98,42% dari

pagu Rp. 181.248.000 dan realisasi kinerja sebesar 98.42%.

2. Audit Maternal dan Perinatal (AMP)


Anggaran 123,370,000.00

123,120,000 (99,80%)

Keluaran Terlaksananya Audit Maternal dan Perinatal Target : 4 triwulan, 208 bidan

Terlaksananya Audit Maternal dan Perinatal Realisasi : 4 triwulan, 208 bidan (100%)

Hasil Bidan mampu mendiagnosa penyebab dan mencegah kematian ibu dan anak

Bidan mampu mendiagnosa penyebab dan mencegah kematian ibu dan anak

Realisasi kinerja mencapai 100% yaitu melaksanakan audit

maternal dan perinatal kepada bidan di puskesmas selama 4 triwulan,

realisasi keuangan sebesar Rp. 123,120,000 dari pagu Rp 123,370,000.-


3. Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K)


Anggaran 153,785,000.00

152,961,000 (99,46%)

Keluaran Terlaksananya pertemuan sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); Terlaksananya cetak buku KIA. Target : 42 orang dari 7 kecamatan terdiri dari PKK kec, kepala pekon, bidan desa, kepala puskesmas, kader, dukun); 6200 buku KIA.

Terlaksananya pertemuan sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); Terlaksananya cetak buku KIA. Realisasi : 42 orang dari 7 kecamatan terdiri dari PKK kec, kepala pekon, bidan desa, kepala puskesmas, kader, dukun); 6200 buku KIA. (100%).

Hasil Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan tersedianya buku penunjang KIA.

Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan tersedianya buku penunjang KIA.

Realisasi kinerja 100% telah dilaksanakannya sosialisasi dan

realisasi keuangan mencapai Rp152,961,000 atau 99,46% dari pagu Rp.

153,785,000.-

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan


Anggaran 2,602,464,000.00 808,052,850 (31,05%)

Keluaran Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran; Tersedianya biaya transport rujukan. Target : 17 unit, 1300 ibu hamil

Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran, tersedianya biaya transport rujukan Realisasi : 17 unit (100%), 13 ibu hamil (2.16%)

Hasil Meningkatnya jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Meningkatnya jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Realisasi kinerja mencapai 100% yaitu tersedianya rumah tunggu

kelahiran sejumlah 17 RTK dari 17 yang ditargetkan dan tersedianya


transport rujukan kepada ibu hamil di puskesmas, tetapi realisasi

keuangan hanya sebesar Rp 808,052,850 (31,05%) dari pagu Rp

2,602,464,000 dikarenakan jumlah ibu hamil yang ditargetkan tidak

memenuhi target yaitu 13 ibu hamil dari target 600 ibu hamil.

Q. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan di tahun 2017 yaitu kegiatan

Penyusunan Profil Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

dengan jumlah Pagu Anggaran program sebesar Rp 207,502,000.- dan

terealisasi Rp 176,772,962.- atau 85.19% dan realisasi kinerja 100 %.

Adapun rincian dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Profil Kesehatan


Anggaran 43,070,000.00

40,541,600 (94,18%)

Keluaran Tersusunnya buku profil dan buku saku kesehatan; Tersusunnya data SP2TP kabupaten. Target : 45 buku profil, 45 buku saku, 20 dokumen SP2TP.

Tersusunnya buku profil dan buku saku kesehatan; Tersusunnya data SP2TP kabupaten. Realisasi : 45 buku profil, 45 buku saku, 20 dokumen SP2TP.

Hasil Tersedianya data dan informasi kesehatan.

Tersedianya data dan informasi kesehatan.

Realisasi kinerja 100% dengan tersusunnya buku profil dan buku

saku kesehatan, serta realisasi keuangan sebesar Rp 40,541,600 atau

94,18% dari pagu Rp 43,070,000,-.


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan per sasaran strategis


1. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya promosi kesehatan dalam

rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan perilaku

sehat”.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut di atas

ditetapkan 1 indikator yaitu: Cakupan Desa Siaga Aktif.

Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut

dengan nama lain atau kelurahan, yang:

(1) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan

dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan

Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah

tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu),

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan

lainnya.

(2) Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan

survailansberbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit,

kesehatan ibudananak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan

kesehatan danpenanggulangan bencana, serta penyehatan

lingkungan sehinggamasyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Desa atau

KelurahanSiagaAktif memiliki komponen: (1) Pelayanan kesehatan dasar,

(2) Pemberdayaanmasyarakat melalui pengembangan UKBM dan

mendorong upaya survailansberbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan

dan penanggulangan bencanaserta penyehatan lingkungan, , (3) Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).


Analisa Capaian Kinerja

Capaian Cakupan Desa Siaga Aktif

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi

Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

70 % 84.5 84.5 84.5 84.5

Perbandingan terhadap tahun-tahun sebelumnya

Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

70% 84,5% 120,71% 83,82% 127,4% 19,9% 55,8%

Perbandingan terhadap target Renstra

Target

Renstra

(2013-2017)

Realisasi s/d

Tahun 2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

Keterangan

70% 84,5% 74,28% tercapai

Target cakupan Desa Siaga Aktif tahun 2017 adalah sebesar 70%.

Kabupaten Lampung Barat memiliki 136 pekon dan kelurahan terdiri dari

131 pekon/desa dan 5 kelurahan, jumlah pekon/desa siaga yang dibentuk

sampai dengan tahun 2017 adalah 100% yang artinya seluruh pekon dan

kelurahan di Lampung Barat adalah desa siaga. Jumlah pekon dan

kelurahan yang sudah menjadi desa dan kelurahan siaga aktif sampai

dengan tahun 2017 sebanyak 115 desa, yang artinya capaian cakupan

desa siaga aktif adalah 84,5% dengan tingkat capaian sebesar 120,7%

terhadap target tahun 2017. Persentase capaian ini lebih tinggi dari target

yang ditetapkan, dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun

2013 s/d 2017 maka capaian di tahun 2017 mencapai persentase yang

cukup signifikan. Kesenjangan ini terjadi disebabkan adanya pembatasan

jumlah desa/kelurahan yang dapat dikatakan sebagai desa/kelurahan

aktifpada tahun 2017, yaitu dengan hanya menghitung desa/kelurahan

aktif pada strata Purnama dan Mandiri yang masing-masing berjumlah 29


dan 6 desa dan kelurahan aktif sehingga persentase capaian masih

sangat rendah. Sedangkan di tahun 2017 jumlah desa dan kelurahan

siaga aktif dihitung dari semua strata yaitu Pratama 40, Madya 40,

Purnama 29 dan Mandiri 6 desa/kelurahan sehingga total sebanyak 115

desa/kelurahan siaga aktif.

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2013 – 2017, target

desa siaga aktif sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 70% yang

berarti persentase pencapaian sampai dengan tahun 2017 adalah 84,5%.

Angka ini berada di atas target daerah dan nasional. Berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pemerintah pusat

menetapkan bahwa pada tahun 2016 cakupan desa siaga aktif adalah

sebesar 80%.

Meski target telah dapat dicapai, namun jumlah terbanyak

desa/kelurahan siaga aktif yang ada di Kabupaten Lampung Barat ada di

strata Pratama dan Madya sehingga masih menjadi tugas Dinas

Kesehatan untuk dapat meningkatkan tingkatan strata dari desa/kelurahan

siaga aktif. Selain itu juga didapati bahwa dari 115 desa/kelurahan siaga

aktif tersebut, hanya 65 poskesdes yang beroperasi. Kebijakan untuk

mewujudkan desa siaga aktif dibutuhkan kerja kolektif yang saling

mendukung antara pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan,

lintas sektor, sampai dengan pemerintahan di tingkat pekon.

Keterbatasan petugas kesehatan di puskesmas untuk menjalankan fungsi

pelayanan kesehatan di pekon juga menjadi salah satu kendala yang

harus dicermati dan dicari jalan keluarnya. Salah satu upaya pemecahan

yang dilakukan saat ini antara lain adalah dengan memberlakukan jadwal

kunjungan poskesdes oleh petugas puskesmas di setiap pekon terutama

pada pekon yang sulit dijangkau.


Analisa Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah alokasi anggaran

yang digunakan dan dengan mengukur SDM yang ada, maka

penggunaan sumberdaya yang ada cukup efisien. Berikut adalah

perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian keuangan:

Indikator sasaran Tingkat Capaian Kinerja

Tingkat Capaian Keuangan

Cakupan Desa Siaga Aktif 84,5% 99.51%

Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator

sasaran 1 adalah:

A. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat:

1. Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

Indikator output

Target Realisasi Realisasi s/d 2017

Target Renstra (5 Tahun

Tingkat Capaia

n

1) Terlaksananya pembinaan UKBM

15 kec 450 kader

15 kec 450 kader

15 kec 1700 kader

15 kec 2000 kader

100% 62.5%

2) Monitoring pelaksanaan poskesdes

15 poskesde

s 1 pekon

pemenang lomba pekon

15 oskesdes 1 pekon


15 poskesde

s 1 pekon


15 poskesde

s 2 pekon


75%

50%

3) Bimbingan teknis petugas promosi kesehatan puskesmas.

30 petugas promkes

30 petugas promkes

30 petugas promkes

30 petugas promkes

33.33%

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan

UKBM di pekon-pekon sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam


pelaksanaan program kesehatan yang dilakukan melalui pembinaan

poskesdes, kader UKBM dan petugas promosi kesehatan di puskesmas.

2. Promosi Kesehatan Melalui Media.

Output yang dihasilkan dari kegiatan adalah sebagai berikut:

Indikator output Target Realisasi Realisasi s/d 2017

Target Renstra

(5 Tahun

Tingkat Capaian

Terlaksananya promosi kesehatan melalui media dan penyebarluasan informasi kesehatan

1 radio 300 kali

siar, 1iklan media cetak,

250 bh x-banner, 80 bh

spanduk, 2000 bh stiker, 3000 lmbr

leaflet, 2500 lmbr

poster, 525 PIN

1 radio 300 kali

siar, 1iklan media cetak, 250 bh

x-banner, 80 bh

spanduk, 2000 bh stiker, 3000 lmbr

leaflet, 2500 lmbr

poster, 525 PIN

1 radio 200 kali

siar, 1 iklan media cetak, 200 bh

x-banner, 3000bh poster, 1000 bh stiker,

1500 lbr booklet.

1 radio 1750

kali siar, 3 iklan media cetak, 350 bh

x-banner, 3000 bh poster, 2000 bh stiker,

1500 lbr booklet.

100% 30%

33.33%

57.14%

100%

50%

100%

Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penyebaran

informasi dan promosi pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan

dengan menggunakan media promosi baik yang berupa media cetak,

media massa, dan siaran radio.

3. Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) HIV/AIDS.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan adalah:

Indikator output

Target

Realisasi

(2017)

Realisasi

(2017)

Realisasi s/d 2017

Target Renstr

a (5

Tahun)

Tingkat Capaia

n


Terlaksananya Kampanye ABAT HIV/AIDS di sekolah.

5 SMP 10

SMA

5 SMP 10 SMA

5 SMP 10 SMA

10 SMP,

20 SMA

20 SMP 15

SMA

50% 133,3%

Dengan dilaksanakannya kegiatan Kampanye ABAT maka

tersampaikannya diseminasi informasi tentang penyakit HIV/AIDS kepada

pelajar sekolah yang merupakan usia rentan terhadap resiko penularan

HIV/AIDS, sehingga para pelajar tersebut mendapatkan informasi yang

tepat tentang bahaya HIV/AIDS dan cara penularannya.

4. Promosi Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Output yang dihasilkan dari kegiatan dapat dijelaskan sebagaimana

matriks di bawah ini:

Indikator output



Tingkat

Capaian

1) Terlaksananya kawasan tanpa rokok di kecamatan dan pusksmas

15 puskesmas dan 5 Pekon

15 puskesmas dan 5 Pekon

5 pekon 5 pekon 100%

2) Tersosialisasinya KTR di Kecamatan

2 baliho ukuran

besar, 17 baliho ukuran sedng, Back drop, 2000

leaflet,1000 stiker, spanduk,

buku saku, 353 baju kaos

2 baliho ukuran




2 baliho ukuran




2 baliho ukuran




100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan agar berfungsinya

pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang pada tahun

2017 difokuskan pada pelaksanaan KTR di 5 pekon sebagai pilot project

yang merupakan bagian dari upaya pengendalian konsumsi rokok di

wilayah Lampung Barat.

5. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


Indikator output



Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pembinaan ke masyarakat tentang 10 indikator PHBS

15 kecamata

n, 600 kader kesehatan

, 20 SMP

15 kecamata


, 20 SMP

15 kecamata


, 20 SMP

15 kecamata

n, 1200 kader

kesehatan,

20 SMP

100%

50%

100%

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka diharapkan

tersampaikannya diseminasi informasi dan pembinaan pada masyarakat

untuk menerapkan perilaku hidup bersih pada strata rumah tangga

dengan menerapkan 10 indikator PHBS. Kegiatan dilaksanakan dengan

melibatkan kader kesehatan yang ada di setiap kecamatan dan juga

terhadap anak sekolah tingkat menengah pertama.

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya lingkungan sehat”.

Untuk mengukur keberhasil pencapaian sasaran strategis tersebut

di atas, ditetapkan 4 indikator yaitu:

A. Persentase cakupan Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi

syarat kesehatan

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap derajat

kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara


lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar.

Lingkungan merupakan salah satu variable yang kerap mendapat

perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Untuk

menilai keadaan lingkungan dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan

lingkungan sehat telah dipilih empat indikator, yaitu persentase keluarga

yang memiliki akses air bersih, presentase rumah sehat, keluarga dengan

kepemilikan sarana sanitasi dasar, Tempat Umum dan Pengolahan

Makanan (TUPM) .

Tempat-tempat umum (TTU) merupakan sarana yang dikunjungi

oleh banyak orang dan dikhawatirkan dapat menjadi tempat penyebaran

penyakit. TTU yang sehat adalah tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan yaitu memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah,

sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai yang

sesuai dan pencahayaan yang baik. Tahun 2017 Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung Barat menetapkan target persentase cakupan TTU

yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 63%.

Sasaran khusus yang harus diberikan dalam pengawasan tempat -

tempat umum meliputi :

a) Manusia sebagai pelaksana kegiatan (kebersihan secara umum

maupun personal hygiene)

b) Alat - alat kebersihan

c) Tempat kegiatan


Capaian Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 87 39,12 37.6 134.645



Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2012

65% 92,99% 143,06% 87,32% 63% 91,5% -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

65% 92,99% 96,22%

Realisasi pada tahun 2017 jauh melampaui target tahun 2017 dan

target akhir renstra. Tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017,

terjadi peningkatan capaian di tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa

kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan

khususnya di tempat-tempat umum sudah semakin membaik bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi walaupun demikian

diperlukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus agar

keadaan kesehatan terutama terutama Tempat-tempat Umum menjadi

semakin berkembang.

Faktor - faktor yang mendukung keberhasilan:

a) Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya TTU

yang harus memenuhi syarat kesehatan.

b) Puskesmas melaksanakan inspeksi sanitasi di TTU.

c) Adanya pembinaan yang dilakukan secara terus menerus untuk

mendorong terciptanya TTU yang memenuhi syarat kesehatan.

d) Dengan adanya keterlibatan semua unsur baik dari Dinas Kesehatan,

Kelurahan atau Pekon, dan Lembaga swadaya masyarakat yang

semakin peduli dengan pentingnya kesehatan bagi kita.


B. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal

atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah sehat adalah

bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah

yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, pembuangan sampah,

sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian

rumah yang sesuai dan lantai yang tidak terbuat dari tanah (kedap air).

Syarat rumah sehat: a) pencahayaan: cukup terang di semua

ruangan untuk membaca; b) atap: tidak bocor; c) dinding: bersih, kering

dan kuat; d) tersedia jamban keluarga yang sehat; e) tersedia air bersih; f)

pengudaraan: segar, banyak udara yang masuk; g) lantai: bersih, teratur,

rapi, ada dinding pemisah, bebas tikus dan nyamuk; h) ada sarana

pembuangan air limbah.

Bagi sebagian besar masyarakat, rumah merupakan tempat

berkumpul bagi semua anggota keluarga dan menghabiskan sebagian

besar waktunya, sehingga kondisi kesehatan perumahan dapat berperan

sebagai media penularan penyakit di antara anggota keluarga atau

tetangga sekitarnya.

Cakupan rumah sehat adalah persentase jumlah rumah sehat yang

ada di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu 1 tahun. Target tahun

2017 adalah sebesar 70%.


Capaian Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

Target

Tahun

2017

Satuan

Realisasi

Tahun

2017

Realisasi

Trw. I Trw. II Trw. III Trw.

IV

75 % 57,5 16,89

7,51 7,24 25,86



Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

75% 57,5% 76,67% 58.90% 55,04% - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

75% 57,5% 76,67%

Realisasi tahun 2017lebih rendah dari target tahun 2017 dan target

akhir renstra. Terdapat selisih sebesar 17,5% untuk mencapai target akhir

renstra tahun 2017. Diperlukan upaya yang lebih untuk tercapainya hasil

yang diharapkan.Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017,

hasil tahun 2017 mengalami penurunan sebesar lebih kurang 1 % dari

tahun 2017, sehingga dapat disimpulkan hasil tahun 2017 dibawah target

capaian indikator kinerja. Tidak tercapainya Kecamatan Sehat pada tahun

2017 untuk dinominasikan ke penilaian provinsi Lampung memberikan

kontribusi terbesar dalam rendahnya pencapaian kinerja sasaran

peningkatan lingkungan sehat.

Faktor-faktor yang menghambat tercapainya keberhasilan :

a) Masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh petugas ke

masyarakat.

b) Belum optimalnya kemampuan petugas kesehatan lingkungan di

puskesmas dalam menjalankan program di masyarakat.

c) Perilaku masyarakat selaku penghuni rumah yang masih

mengabaikan faktor kebersihan dan kesehatan rumah tinggalnya.

d) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kriteria rumah sehat.


e) Faktor ekonomi yang rendah berdampak pada kemampuan

masyarakat untuk dapat membangun rumah yang memenuhi syarat

sehat.

f) Rendahnya kriteria penilaian pekon/kecamatan untuk dijadikan

nominasi kecamatan sehat.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai pemecahannya:

a) Meningkatkan pembinaan di masyarakat.

b) Melakukan upaya promosi di masyarakat secara berkesinambungan.

c) Memberikan stimulan untuk masyarakat khususnya yang memiliki

keterbatasan ekonomi.

d) Memberikan contoh rumah yang memenuhi syarat-syarat rumah

sehat.

C. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang

memenuhi syarat kesehatan

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah usaha pengelolaan

makanan yang meliputi : jasa boga atau katering, rumah makan dan

restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. Jumlah TPM

yang terdaftar adalah jumlah seluruh TPM yang tercatat baik yang telah

bersertifikat laik hygiene sanitasi maupun yang belum memiliki sertifikat

laik hygiene sanitasi di wilayah kerja puskesmas dan atau Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Jumlah TPM sehat adalah jumlah TPM yang memenuhi

persyaratan hygiene sanitasi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Persentase TPM Sehat adalah jumlah TPM sehat (memenuhi persyaratan

hygiene sanitasi) di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dibagi

dengan jumlah TPM seluruhnya di suatu daerah dalam kurun waktu

tertentu dikalikan 100 %. Jumlah TPM seluruhnya adalah jumlah TPM

memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan TPM yang tidak memenuhi

syarat hygiene sanitasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

menetapkan target 65% pada tahun 2017.



Capaian Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang

memenuhi syarat kesehatan

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


70 % 67,4 68,2 69,5 71,3


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

70% 69,1% 98,7% 64,33% 66,75% 67,54 -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

70% 66.93% 98,7%

Realisasi yang berhasil dicapai yaitu 66,93%, lebih tinggi

dibandingkan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah 98,7%.

Namun masih lebih rendah dari target di Renstra yaitu 70%, di tahun 2017

diharapkan capaian indikator kinerja akan bisa memenuhi target dalam

Renstra.

Tercapainya target ditahun 2017 antaralain dikarenakan adanya

dukungan dana yang dialokasikan di tahun 2017 sehingga dapat

dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pentingnya TPM yang

memenuhi standar kesehatan di masyarakat. namun demikian masih

ditemukan beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam

pelaksanaan untuk pencapaian target indikator ini.



a) Masih rendahnya pemahaman pemilik TPM tentang pentingnya syarat

kesehatan untuk usaha miliknya mengingat dampak yang dapat

ditimbulkan bagi masyarakat yang mengkonsumsi produk makanan

yang mereka jual.

b) Banyaknya pengelola TPM yang tidak mengetahui bahwa untuk

mendirikan TPM memerlukan syarat kesehatan tertentu.


a) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan TPM di

masyarakat.

b) Melakukan upaya promosi di masyarakat secara berkesinambungan.

c) Meningkatkan jumlah TPM yang memiliki sertifikat layak higiene yang

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

d) Dibutuhkannya komitmen antara pemerintah daerah, pengelola, dan

konsumen untuk mendukung program pengawasan pangan.

D. Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan

untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan

masyarakat dengan metode pemicuan. Hygiene adalah upaya kesehatan

dengan cara memelihara kebersihan individu subyeknya. Misalnya

mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring

melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak

untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sanitasi adalah

upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan

lingkungan dari subyeknya. Misalnya menyediakan air untuk mencuci

tangan, menyediakan tempat sampah untuk menjaga agar sampah tidak

dibuang sembarangan.


Sanitasi total berbasis masyarakat ini menekankan kepada 5 (lima)

perubahan perilaku hygienis. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu

komunitas:

(1) tidak buang air besar (BAB) sembarangan;

(2) mencuci tangan pakai sabun;

(3) mengelola air minum dan makanan yang aman;

(4) mengelola sampah dengan benar;

(5) mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Jumlah pekon di Kabupaten Lampung Barat adalah 136 pekon,

tahun 2017 ditargetkan 52% dari 136 pekon tersebut sudah melaksanakan

STBM.


Capaian Jumlah Desa yang melaksanakan STBM

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


63 % 46 47.9 50.1 52


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2014 2013 2012

63 52% 82,54 75.23% 22.79% - -

Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

63% 52% 82,54% 33,1% 22.79% - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

63% 52% 82,54%


Jumlah pekon yang sudah melaksanakan STBM pada tahun 2017

sebanyak 71 pekon (52%) dari 86 pekon (63%) yang ditargetkan.

Sedangkan sampai tahun 2017 ditargetkan 86 pekon (63%) sudah

melaksanakan STBM, sehingga untuk mencapai target akhir renstra masih

adalah 25 pekon lagi yang harus dilakukan pembinaan untuk

melaksanakan STBM.


a) Keterbatasan jumlah tenaga sanitarian, hanya ada 1 tenaga sanitarian

yang bertugas di Kabupaten Lampung Barat.

b) Meski tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas sudah dilatih,

namun upaya untuk melakukan pemicuan STBM di wilayah kerjanya

belum optimal.

c) PHBS yang masih rendah di masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan STBM:

a) Tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan STBM

dengan melaksanakan pemicuan yang diikuti dengan pemberian

stimulan jamban.

b) Tenaga pengelola kesehatan lingkungan di puskesmas sudah terlatih

untuk melaksanakan pemicuan STBM di pekon-pekon.

c) Mulai adanya komitmen dari masyarakat untuk melaksanakan STBM,

diantaranya dengan membatu pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pembuatan jamban di pekon.


a) Meningkatkan pembinaan di masyarakat untuk melaksanakan STBM.

b) Melakukan upaya promosi PHBS di masyarakat secara

berkesinambungan.

c) Meningkatkan jumlah desa yang melaksanakan pemicuan STBM.


Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



penggunaan sumberdaya yang ada cukup efisien. Meskipun terdapat 2

indikator sasaran yang hanya didukung oleh satu kegiatan secara

bersamaan. Berikut adalah perbandingan antara capaian kinerja sasaran

dengan capaian keuangan:



Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan.

143,06% 93.18%

Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan.

76,67% 99.21%

Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan.

98,7% 95.7%

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

82,54%

Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis 2:

A. Program Pengembangan Lingkungan Sehat :

1. Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan

Makanan (TPM).



Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Hygine Sanitasi TPM

30 pengelola Tempat

Pengelola Makanan

di 3

kecamatan.

30 pengelola Tempat

Pengelola Makanan

di 3

kecamatan.

30 pengelola Tempat

Pengelola Makanan

di 3

kecamatan.

60 pengelola Tempat

Pengelola Makanan

di 6

kecamatan.

50%

50%

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pembinaan dan

pengawasan tempat pengolahan makanan produksinya dikonsumsi oleh

masyarakat dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Pengawasan

dilakukan khususnya terhadap aspek hygiene dan sanitasi di tempat

tersebut, kedua faktor tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas

dan kebersihan makanan yang dihasilkan oleh TPM. Kebersihan yang

tidak terjamin di TPM dapat menyebabkan makanan yang dijual kepada

masyarakat tidak layak konsumsi dan kemungkinan dapat menyebabkan

berbagai penyakit yang berbahaya untuk kesehatan konsumennya.

2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Output dari kegiatan STBM ini adalah sebagai berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya sosialisasi dan pemicuan menuju desa STBM.

8 pekon 8 pekon 16 pekon

8 kec

16 pekon 10

kecamatan

100 %

80%

Dengan kegiatan ini diharapkan upaya pemberdayaan masyarakat

dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar di lingkungannya, yang

diantaranya dengan melakukan pemicuan Desa STBM yang merupakan


inisiatif dan komitmen masyarakat pekon dapat terus dilakukan dan dapat

mencapai target yang sudah ditetapkan.

3. Pengembangan Kota dan Kabupaten Sehat

Output yang dihasilkan adaalah sebagai berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pembinaan forum komunikasi kecamatan sehat di Lampung Barat

5 kecamata

n

5 kecamata

n

5 kecamata

n

15 kecamata

n

100%

Terbentuknya 2 forum komunikasi kecamatan sehat

2 kecamata

n

2 kecamata

n

15 kecamata

n

15 kecamata

n

100%

Dengan adanya kegiatan upaya untuk pembentukan Kabupaten

Lampung Barat sebagai Kabupaten Sehat dengan melibatkan unsur

aparat di tingkat kabupaten, kecamatan dan pekon dapat dilaksanakan

dan forum kecamatan sehat yang sudah dibentuk dapat dilakukan

pembinaan secara terus menerus terhadap aspek-aspek yang akan

dilakukan penilaian oleh tim pusat.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya pencegahan dan

penyembuhan akibat penyakit dan menurunnya angka kesakitan

berbagai penyakit”.


di atas, ditetapkan indikator – indikator sebagai berikut:

A. Accute Paralysis (AFP) rate per 100.000 pddk < 15 th

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun

dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut

(mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Kasus AFP non polio


adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan

virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus

AFP non polio dengan kriteria tertentu. Definisi dari AFP rate per 100.000

penduduk < 15 tahun adalah jumlah kasus AFP non polio yang ditemukan

diantara 100.000 penduduk<15 tahun pertahun di satu wilayah kerja

tertentu. Target yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah 100%. target

yang ditetapkan adalah 2 kasus dalam 1 tahun.


Capaian Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 pddk < 15 th

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 0 35 42 23


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

100% 100% 100% 50% 100% 100% 100%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 100% 100%

Target yang ditetapkan berdasarkan SPM adalah 2 kasus AFP per

100.000 penduduk < 15 tahun. Berdasarkan laporan yang disampaikan

oleh petugas di puskesmas jumlah kasus yang didapat adalah 1 kasus

suspect AFP, sehingga realisasi tahun 2017 sebesar 50%. Capian ini

sama dengan tahun sebelumnya.


B. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

(+)

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan

olehkuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman

TBmenyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh

lainnya.Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat

didunia terutama negara-negara yang sedang berkembang. Penemuan

pasien baru TBC BTA (+) adalah penemuan pasien TB melalui

pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit

pelayanan kesehatan. Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah

pasien baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi jumlah

perkiraan pasien baru TBC BTA (+) dikali 100%.


Capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA (+)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


70 % 8,9 9,22 26,5 52,6


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

70% 52,6 75,14 41.15% 41% 27.78% 41.1%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

70% 52,6% 75,14%


Angka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

TBC BTA (+) tahun 2017 sebesar 52,6 % tahun 2017 jauh lebih tinggi dari

realisasi pada tahun 2017 yaitu sebesar41.15%, meskipun demikian

capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang

ditetapkan yaitu 70%. Rendahnya realisasi disebabkan estimasi

penemuan penderita yang terlalu tinggi 160/100.000 penduduk karena

sampel untuk penetapan jumlah sasaran diambil di wilayah perkotaan.

Untuk tahun 2017, data laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan baru

sampai triwulan III, sehingga kemungkinan masih akan ada kenaikan

capaian indikator.

Upaya untuk menunjang penemuan penderita TB juga dilakukan

oleh pihak swasta, namun penjaringan penderita baru ini dilakukan melalui

pemeriksaan rontgen sehingga tidak dapat dihitung sebagai penemuan

penderita TBC BTA (+) karena indikator ini hanya bisa diukur melalui hasil

pemeriksaan dahak suspect.

Faktor yang menentukan keberhasilan dan penghambat

keberhasilan cakupan penemuanpenderita penyakit TBC BTA (+), antara

lain:

Faktor penunjang keberhasilan:

a) Proses penjaringan penderita oleh tenaga puskesmas.

b) Kemampuan petugas puskesmas untuk melakukan pemeriksaan

dahak penderita.

c) Puskesmas memiliki laboratorium yang mampu melakukan

pemeriksaan dahak.

d) Adanya program dan kegiatan yang mendukung sebagai upaya

penemuan dan kesembuhan penderita penyakit TBC BTA (+) yang

dibiayai pemerintah daerah.

e) Kesadaran, kepedulian dan pengetahuan masyarakat yang harus

ditingkatkan.


Faktor penghambat keberhasilan:

a) Stigma di masyarakat mengenai penderita TB yang berdampak pada

adanya rasa malu untuk melakukan pemeriksaan dan cenderung

untuk menyembunyikan penyakitnya.

b) Suspect mengalami kesulitan saat ingin melakukan pemeriksaan

karena kesulitan untuk mengeluarkan dahak.

c) Tidak semua puskesmas memiliki tenaga laboratorium/analis untuk

melakukan pemeriksaan dahak. Dari 15 puskesmas yang ada hanya

7 puskesmas yang memiliki tenaga analis yaitu Puskesmas Tebu,

Sumberjaya, Fajar Bulan, Air Hitam, Sekincau, Kenali, Liwa, dan Batu

Brak.

Upaya yang dapat dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah

antara lain:

a) Rekruitmen petugas laboratorium/analis untuk puskesmas.

b) Refreshing dan peningkatan kapasitas petugas laboratorium yang ada.

c) Melengkapi sarana prasarana yang mendukung program TB.

d) Penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa penyakit TB adalah

penyakit menular yang dapat disembuhkan.

e) Peningkatan status ekonomi masyarakat sebagai upaya preventif

pencegahan penyakit TB.

f) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kebersihan

lingkungan tempat tinggal.

g) Keterlibatan dan kerja sama anatar lintas sektoral sangat dibutuhkan

mencapai keberhasilan penanganan dan pengendalian penyakit TB

tersebut.

C. Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi

Penyelidikan epidemiologi yang dilakukan disini adalah cakupan

desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam. KLB adalah timbulnya atau


meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna

secara epidemiologis pada suatu desa/kelurahan dalam waktu tertentu.

a. Ditangani adalah mencakup penyelidikan dan penanggulangan KLB

b. Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1 diterima

sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat

juga berupa fax atau telepon.

Penyelidikan KLB adalah rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara

epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB, mengetahui gambaran

penyebaran KLB dan mengetahui sumber dan cara - cara

penanggulangannya.


Capaian cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 100 100 100 100


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 100% 100%

Pencapaian cakupan penyelidikan epidemiologi tahun 2017

berhasil mencapai target yang ada. Tidak ada kasus KLB (0 kasus)


karena semua kasus ditanagani sebelum 24 jam atau sebelum menjadi

KLB. Laporan yang didapat berdasarkan hasil penyelidikan dan

penanggulangan KLB yang dilakukan oleh petugas puskesmas dan juga

laporan dari masyarakat dan media massa.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan:

a) Dukungan pembiayaan dari APBD untuk melaksanakan kegiatan

penyelidikan epidemiologi.

b) Dilakukannya kegiatan surveilans yang memungkinkan untuk

memonitor perkembangan suatu penyakit.

c) Partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi dan memonitor kejadian-

kejadian tertentu di wilayahnya yang khususnya berkaitan dengan

penyakit merupakan salah satu faktor penting dalam penanganan KLB

untuk kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.

D. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

UCI (Universal Child Imunization) adalah tercapainya imunisasi

dasar secara lengkap pada bayi (0 – 11 bulan), Ibu hamil, WUS, dan anak

sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1

dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis

Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat

dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT.

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana ≥80%

dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi

dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Dihitung berdasarkan jumlah

desa/kelurahan dibandingkan seluruh desa/kelurahan dikali 100.


Capaian cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 52 65 85 99



Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2014 2013 2012

100% 99% 99% 98% 97.61% 97% 100%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 99% 99%

Capaian cakupan UCI pekon/kelurahan tahun 2017 sebesar 99%

lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017. Berdasarkan SPM

bidang kesehatan yang ditetapkan secara nasional maka pada tahun 2010

cakupan UCI pekon/kelurahan semestinya sudah mencapai 100%. Angka

cakupan 98% didapatkan berdasarkan hasil pelaksanaan program

imunisasi di 136 pekon di Lampung Barat, belum tercapainya target 100%

dikarenakan tidak meratanya cakupan antigen tiap-tiap vaksin akibat

sasaran bayi yang tidak tepat jadwal imunisasinya dan adanya bayi-bayi

yang berada di luar wilayah.


keberhasilan cakupan UCI pekon/kelurahan, antara lain:

1) Faktor penunjang keberhasilan:

a) Peran aktif masyarakat melalui posyandu dan kader posyandu.

b) Aktifnya petugas puskesmas dalam pelaksanaan program

imunisasi.

c) Ketersediaan logistic imunisasi pada setiap puskesmas.

d) Penyediaan stok vaksin dari pemerintah pusat.

e) Program BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah).


2) Faktor penghambat keberhasilan:

a) Tidak semua masyarakat bersedia bayinya diimunisasi.

b) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi

bagi kita.

c) Pencatatan dan pelaporan dari posyandu dan puskesmas belum

optimal.

3) Upaya yang dapat dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah

antara lain:

a) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi.

b) Pemberian reward bagi petugas yang berprestasi

c) Refreshing kader penanggung jawab imunisasi di puskesmas.

E.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai

dengan:

Panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa

sebab yang jelas.

Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif).

Disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali)

Trombositopenia (Trombosit ≤ 100.000/µl)

Peningkatan hematokrit ≥ 20%

Mual dan muntah disertai sakit kepala

Nyeri sendi dan otot

Terjadi perdarahan aktif pada kasus lanjut

Pengukuran indikator ini dengan menghitung penderita DBD yang

ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun

dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan

pada waktu yang sama di kali 100.



Capaian cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

DBD

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 100 100 100 100


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 100% 100%

Realisasi cakupan dari tahun 2012 – 2017 semuanya berhasil

memenuhi target yang ditetapkan baik target kabupaten maupun target

nasional yaitu 100% penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.

Pada tahun 2013 jumlah kasus DBD sebanyak 56 kasus dan pada tahun

2014 mengalami peningkatan kasus kembali menjadi 77 kasus. Tahun

2016ditemukan kasus DBD 14 kasus menurun dibanding tahun 2014, hal

ini disebabkan Lampung Barat bukan merupakan daerah endemis

penyakit DBD, selama ini penyumbang kasus terbesar dihasilkan dari

kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Pesisir Barat. Tahun

2017terdapat 83 kasus DBD yang ditemukan dan ditangani sehingga

pencapaian realisasi terhadap target adalah 100%.Dengan demikian

dapat disimpulkan angka kasus DBD mengalami fluktuasi yang cenderung

menurun mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Sedangkan untuk

penanganan kasus mencapaui 100% berarti setiap kasus dapat tertangani.


F. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria

(Annual Parasite Incidence/API)

Malaria merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi

masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan menjadi ancaman di

daerah tropis dan subtropis yang mempengaruhi angka kematian bayi,

anak umur di bawah lima tahun dan ibu melahirkan serta menurunkan

produktivitas kerja. Indikator program ditentukan oleh Annual Parasite

Incidence (API) sebesar < 1/1.000 penduduk. Dinas Kabupaten Lampung

Barat menetapkan indikator API sampai dengan akhir renstra adalah

<1/1.000 penduduk (<1 per mil penduduk).


Capaian cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria

(Annual Parasite Incidence/API)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


<1 per mil

pddk

0 0 0 0.088


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2014 2013 2012

<1 per

mil

pddk

0.088

per mill

pddk

100.2% 0.098 per

mil

penduduk

0.09 per

mil

penduduk

- -



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

<1 per mil penduduk 0.008 per mil

penduduk

100,2%

Di Kabupaten Lampung Barat API ratetelah berada pada 1/1.000

penduduk dan selama 3 tahun terakhir telah mengalami penurunan > 50%

dari tahun sebelumnya. Sedangkan sampai dengan tahun 2017 Lampung

Barat dapat dikatakan menuju eradikasi malaroa karena kasus malaria

yang ditemukan sangat sedikit sekali.

Faktor yang mendukung sehingga API rate berhasil < 1/1.000

adalah karena wilayah endemis Malaria sebelumnya di Lampung Barat

saat ini sudah menjadi bagian wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Adapun

upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas

Kesehatan dalam menangani penyakit Malaria, diantaranya:

(1) Mencegah dan menanggulangi Malaria secara dini dengan

melakukan survei kontak, strategi ini dilakukan dengan mengaktifkan

deteksi dini Early Warning Alert System mingguan berbasis short

message system (sms). Seluruh penyakit yang terdeteksi di wilayah

Kabupaten Lampung Barat termasuk malaria dilaporkan oleh

puskesmas tiap minggu ke Dinas Kesehatan untuk kemudian

dianalisis dan segera dilakukan tindakan yang diperlukan.

(2) Pencarian penderita aktif dengan melakukan survei kontak. Jika

ditemukan 1 kasus malaria, akan segera dilakukan pengambilan

sampel darah radius 500 m dari rumah penderita sebanyak 25

sampel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi

penularan penyakit malaria di wilayah tersebut ataukah kasus

malaria yang ada akibat interaksi penderita dari luar wilayah

Lampung Barat.


(3) Deteksi dini malaria pada ibu hamil. Hal ini berguna untuk mencegah

kasus malaria karena akan memiliki dampak penyakit lainnya bagi

ibu hamil sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan

janin.

(4) Peningkatan peran serta masyarakat melalui pembentukan Pos

Malaria Desa (Posmaldes).








Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 pddk < 15 th

52% 99.50

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)

75,4% 99.27

Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

100% 95.07

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

99% 91.33

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.

100% 99.53

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria (Annual Parasite Incidence/API).

100,2% 88,9

Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran

A. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular:

1. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.


Output yang dihasilkan dari kegiatan adalah sebagai berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya bulan imunisasi anak sekolah (BIAS)

242 SD/MI

242 SD/MI

242 SD/MI

249 SD/MI

95.58%

Terlaksananya pertemuan persiapan BIAS

26 orang 26 orang 26 orang 26 orang 100%

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan kegiatan pemberian

imunisasi untuk melindungi anak sekolah dari penyakit campak, tetanus

dan difteri yang diberikan pada anak sekolah kelas 1, 2 dan 3 dengan

target 98% dapat mencapai target yang diharapkan.

2. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.

Output yang dihasilkan adalah berikut ini:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terdeteksinya penyakit akibat flu burung

3 kecamata

n

3 kecamata

n

3 kecamata

n

6 kecamata

n

50%

Terlaksananya pertemuan evaluasi petugas surveilans program flu burung


Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap

kemungkinan terjadinya kejadian epidemik penyakit menular dalam

komunitas atau daerah tertentu dalam hal ini yang berkaitan dengan

kasus flu burung. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan peningkatan

petugas surveilans dan melakukan pelacakan kasus setiap ada kasus

kematian unggas yang dianggap mencurigakan.


3. Peningkatan pelayanan imunisasi.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya

imunisasi

136

pekon

136

pekon

136

pekon

136

pekon

100%

Terlaksananya

pertemuan

KIPI


Terlaksananya

pertemuan

target

Universal Child

Immunization

(UCI)


Terlaksananya

pertemuan

migrasi

software

berbasis web


Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi dilakukan untuk

menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi akibat

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Selanjutnya untuk

tercapainya target desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% pada tahun 2017 dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa

tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu

tertentu.

4. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan

wabah/KLB.

Output dari kegiatan adalah sebagai berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pelacakan kasus potensi KLB.

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

100%


Kegiatan ini adalah kegiatan respon suatu sistem yang sangat penting

dalam pengendalian penyakit khususnya penyakit yang berpotensi

menimbulkan KLB atau wabah, dengan cara menganalisa hasil laporan

mingguan dari unit pelayanan kesehatan (puskesmas) ke Dinas

Kesehatan, dari analisa tersebut dapat diambil nilai ambang "alert" yang

mengindikasikan adanya sinyal suatu penyakit yang melampaui batas

toleransi yang membutuhkan suatu tindakan atau respon khusus dari

petugas kesehatan di puskesmas maupun pada tingkat kabupaten.

5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan

dan pemberantasan penyakit.

Output dari kegiatan ini adalah:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya Early Warning Alert Respon System (EWARS)

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

100%

Tersedianya komunikasi cepat

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

100%

Tercapainya ketepatan laporan mingguan

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

100%

Kegiatan ini berupa pelaksanaan Early Warning Alert Respon System

(EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini di Kabupaten Lampung Barat

dengan mengaktifkan sms gate away di puskesmas yang dilaporkan

berjenjang tiap minggunya ke Dinas Kesehatan. Di Kabupaten Lampung

Barat, tahun 2017 kegiatan ini dilaksanakan khususnya untuk penanganan

kasus penyakit yang bisa ditanggulangi dengan imunisasi.


6. Peningkatan pelayanan kesehatan penderita DBD.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus DBD

113 orang 15

puskesmas

136 pekon

36 orang 2

puskesmas

18 pekon

132 orang 2

puskesmas

18 pekon

240 orang 2

puskesmas

18 pekon

55% 100%

100%

Kegiatan ini dilakukan berkaitan dengan pencegahan dan

pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), sehingga dapat

menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit Demam Berdarah

Dengue (DBD). Upaya yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan ini

antara lain adalah dengan melatih tenaga kader jumantik (juru pemantau

jentik) di pekon - pekon sasaran, pelaksanaan fogging, dan pemeriksaan

jentik di rumah penduduk.

7. Peningkatan pelayanan kesehatan penderita diare.

Output hasil pelaksanaan kegiatan adalah:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya diseminasi informasi diare kepada kader PKK tingkat pekon

48 orang kader PKK di 2

Kecamatan.


Kecamatan.


Kecamatan.


Kecamatan.

34.86%

28.57%

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan

angka kesakitan dan kematian akibat diare. Kegiatan dilakukan dengan

melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait mengingat bahwa diare

adalah penyebab utama kematian balita di Indonesia sehingga perlu


penanganan secara komprehensif yang tidak bisa hanya dilakukan oleh

Dinas Kesehatan dan jaringannya saja. Hal yang menjadi fokus adalah

pelaksanaan tata laksana yang tepat dalam penanganan kasus diare baik

di sarana pelayanan kesehatan maupun di rumah tangga.

8. Peningkatan pelayanan kesehatan penderita malaria.

Realisasi output dari kegiatan ini dapat dilihat pada matriks berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas P2 malaria

96 orang 96 orang 122 orang 280 orang 43.57%

Terlaksananya Pos Malaria Desa (Pos Maldes)

2 kecamata

n

2 kecamata

n

2 kecamata

n

15 kecamata

n

13.33%

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertahankan API rate hingga <

1/1.000 penduduk sehingga tidak menjadi masalah bagi kesehatan

masyarakat, mempertahankan angka konfirmasi laboratorium bagi kasus

Malaria klinis minimal 90% hingga 100% dan pengobatan menggunakan

ACT.

9. Peningkatan pelayanan kesehatan kusta.

Realisasi output dari kegiatan ini dapat dilihat pada matriks berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelacakan kasus kusta

1600 orang

10 sd/mi

1600 orang

10 sd/mi

1600 orang

10 sd/mi

1600 orang

10 sd/mi

100%

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menurunkan angka

prevalensi kusta hingga < 1/10.000 penduduk sehingga tidak menjadi


masalah kesehatan masyarakat, mempertahankan angka penemuan

penderita baru hingga ≤ 5/100.000 penduduk minimal 3 tahun berturut-

turut, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan hingga minimal 75% telah

mendapat pelatihan kusta, dan untuk meningkatkan angka penemuan

melalui Active Case Finding. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini

diharapkan menjadi daerah beban rendah (Low Burden) Kusta dalam

rangka menuju Eliminasi Kusta Tingkat Provinsi Tahun 2019.

10. Peningkatan pelayanan kesehatan penderita TBC.

Realisasi capaian output dari kegiatan ini sebagai berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pelatihan petugas laboratorium TBC di BLK Provinsi Lampung

6 orang 15

puskesmas

6 orang 15

puskesmas

6 orang 15

puskesmas

15 orang 15

puskesmas

40% 100%

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk menurunkan angka

kesakitan dan angka kematian penyakit TB Paru dengan cara

memutuskan rantai penularan. Kegiatan yang dilakukan antara lain

dengan peningkatan kapasitas petugas laboratorium di puskesmas dan

pembelian perbekalan kesehatan dan bahan kimia untuk pemeriksaan TB

Paru di puskesmas. Sasaran dari program penanggulangan penyakit TB

Paru adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Barat

sebesar 85%, angka konversi sebesar 80%, angka kesembuhan (success

rate) sebesar 85% dan tidak ada kesalahan besar dalam pembacaan

laboratorium sebesar 5%.

11. Peningkatan pelayanan kesehatan penderita infeksi menular seksual

(IMS) HIV/AIDS.


Realisasi output dari kegiatan ini sebagai berikut:


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya peningkatan kapasitas klinik voluntary counseling and testing (VCT)

120 ibu hamil

120 ibu hamil

120 ibu hamil

120 ibu hamil

100% 100%

Kegiatan ini ditujukan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran

penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS. Sasaran dari

kegiatan ini semua orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dapat tertanggulangi

dengan target IMS yaitu menurunnya angka prevalensi kelamin kurang

dari 1%.

12. Peningkatan pelayanan kesehatan rabies dan GHPR.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yaitu:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya kegiatan advokasi penanganan kasus rabies/GHPR

52 orang 2

puskesmas

52 orang 2

puskesmas

52 orang 2

puskesmas

104 orang 4

puskesmas

50% 50%

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengeliminasi gigitan

hewan penular rabies dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat

dan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Sasaran dari kegiatan adalah

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Gigitan Hewan Penular

Rabies (GHPR) hingga 0 kasus. Upaya yang dilakukan antara lain adalah

dengan melaksanakan advokasi pelaksanaan tata laksana rabies di

kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat.


13. Pencegahan dan Penanggulangan Filaris dan Kecacingan

Realisasi capaian output dari dilaksanakannya kegiatan adalah

sebagai berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pemberian obat kecacingan untuk pencegahan secara massal.

249 posyandu

249 SD/MI 174

PAUD.

249 posyandu

249 SD/MI 174

PAUD.

249 posyandu

249 SD/MI 174

PAUD.

249 posyandu

249 SD/MI 174

PAUD.

100%

95.58% 90.23%

Kegiatan ini ditujukan untuk sosialisasi tentang pentingnya

pemberian oat cacing untuk anak-anak. Kegiatan dilakukan sebagai

upaya pencegahan secara massal bagi anak-anak terhadap penyakit

kecacingan yang berdampak pada status kesehatan anak terutama untuk

macam-macam penyakit yang disebabkan oleh kecacingan

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat”.

Indikator kinerja utama (IKU) untuk sasaran strategis ini, yaitu:

A. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup


AKI menunjukkan kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, pada

tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu di Lampung Barat sebagaimana

tersebut dalam table di bawah ini:

Capaian AKI per 100.000 Kelahiran Hidup

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


101 Per

100.00

KH

<101

(1 kss)

<101

(1 kss)

<101

(2 kss)

<101

(2 kss)



Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

101 per

100.000

KH

<101

(6

kasus)

100% < 102 3 kasus

< 102 6 kasus

< 102 2 kasus

< 102 6 kasus


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100 per 100.000 KH < 101

(6kasus)

100%

Perhitungan kematian ibu hanya dapat dihitung berdasarkan jumlah

kasus saja karena jumlah kelahiran hidup tidak sampai dengan 100.000

kelahiran. Jika dibandingkan dengan kejadian tahun-tahun sebelumnya

jumlah kasus kematian ibu masih lebih rendah.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan

ibu yang berdampak pada meningkatnya kasus kematian ibu secara garis

besar:

a) Kematian yang terjadi akibat dari 3 keterlambatan: terlambat

mengambil keputusan, terlambat untuk mencapai fasilitas kesehatan,

dan terlambat untuk mendapatkan penanganan.

b) Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga

menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih

kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di

lingkungannya.

c) Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan ibu antara

kabupaten dan provinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas


pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang

ditempatkan di daerah.

d) Keterbatasan kepemilikan jaminan kesehatan pada ibu hamil dengan

alasan pendanaan.

e) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang

kesehatan ibu dan bayinya.

Faktor - faktor yang berkontribusi untuk menurunkan kasus kematian ibu::

a) Adanya kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang dikembangkan oleh

Kementerian Kesehatan.

b) Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin di luar kuota.

c) Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui

program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan program,

dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai dengan di

daerah sulit menjadikan pemberian pelayanan kesehatan dalam hal ini

untuk ibu hamil/bersalin jadi lebih mudah terjangkau.

d) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga

bidan.

e) Meningkatnya komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat

terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui

program BOK dan adanya dana Jampersal yang khusus digunakan

untuk pemberian akses bagi ibu hamil yang akan melakukan

persalinan.

f) Penyediaan Rumah Tinggal Kelahiran bagi Ibu Hamil yang rumah

tinggalnya jauh dari faskes.

g) Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki 1 rumah sakit khusus ibu

bersalin (RS Bunda).


antara lain:

a) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam pendeteksian ibu

hamil terutama yang beresiko tinggi dengan kegiatan pelatihan


dengan melibatkan lintas sektor terkait untuk mengoptimalkan

kegiatan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

b) Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan

program KIA secara memadai, peningkatan jumlah tenaga dan

pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan.

c) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program kesehatan

ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon.

d) Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan program kesehatan ibu.

B. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) diukur dengan menghitung jumlah

kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH). Pada tahun 2017

ditetapkan angka kematian bayi adalah 1,7 per 1000 KH.


Capaian AKB per 1000 Kelahiran Hidup (KH)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


1,7 Per 1000

KH

0.91

(5 kss)

0.91

(5 kss)

1.64

(9 kss)

1.64

(9 kss)


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

1,7

per

1000

KH

1.64

(12

kasus)

100%

(tercapai

penurunan)

1.64

(9

kasus)

4.87/1000

KH

27 kasus

4/1000

KH

24

kasus

1.88/1000

KH

11 kasus



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

1,7/1000 KH 1.64/1000 KH 100%

Pada tahun 2017 jumlah kelahiran hidup sebanyak 5736 dengan

kasus kematian bayi sebanyak 12kasus maka AKB 1.64/1000 KH. Angka

ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan

jika dibandingkan dengan jumlah kematian bayi di tahun sebelumnya,

maka kasus kematian bayi di tahun 2017sedikit lebih besar dari tahun

2017. Kasus kematian bayi di Lampung Barat secara keseluruhan terjadi

pada saat kelahiran atau lahir mati sehingga dapat dikatakan bukan

disebabkan oleh faktor eksternal setelah kelahiran. Hal ini dapat

disebabkan oleh komplikasi yang terjadi, baik saat kehamilan ataupun

saat persalinan.

Target akhir renstra pada tahun 2017 adalah 1,7/1000 KH

sedangkan secara nasional target AKB adalah 26/1000 KH. Pada tahun

2017 AKB di Lampung Barat adalah sebesar 1,64/1000 KH, angka ini

masih lebih rendah dari target renstra maupun nasional.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan

ibu dan anak yang berdampak pada meningkatnya kasus kematian bayi

secara garis besar:

a) Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga

menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih

kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di

lingkungannya.

b) Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan anak antara


pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang

ditempatkan di daerah.


c) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang

kesehatan ibu dan bayinya.

Faktor - faktor yang berkontribusi untuk menurunkan kasus kematian bayi:

a) Adanya kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang dikembangkan oleh

Kementerian Kesehatan.


c) Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui

program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan program,

dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai dengan di

daerah sulit menjadikan pemberian pelayanan kesehatan jadi lebih

mudah terjangkau.


bidan seperti pelatihan asfiksia dan BBLR.


terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui

program BOK dan adanya kegiatan DAK Jampersal yang memberikan

kemudahan akses untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan.

f) Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki 1 rumah sakit khusus ibu

bersalin (RS Bunda).


antara lain:

a) Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan



b) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program kesehatan

ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon.

c) Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan program kesehatan ibu.

C. Rasio posyandu per 10,000 penduduk

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan

masyarakat dalam bidang kesehatan dengan melibatkan kader posyandu


secara sukarela. Kegiatan posyandu berfokus pada peningkatan

kesehatan ibu dan anak. Pada level puskesmas posyandu berada di

bawah tanggung jawab bidan pada masing-masing pekon. Posyandu

memberi kontribusi besar bagi sektor kesehatan karena berbagai program

kesehatan biasanya dilakukan melalui jadwal posyandu pada setiap pekon.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Lampung Barat saat ini sebanyak

300.703 ribu jiwa, jumlah posyandu yang ada masih terbilang sangat

sedikit hanya 258 posyandu.


Capaian Rasio posyandu per 10,000 penduduk

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


126.5-129 Per

10000

pddk

8,25 8,25 8,25 8,25


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

126,5–

129

8,25 6.52% 7.95 8.46 9.01 9.01


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

126.5 – 129 6,52 6,52%

Jumlah posyandu sebanyak 258, terdapat kenaikan jumlah

posyandu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. namun secara rasio

lebih rendah. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang digunakan di


tahun 2017 adalah jumlah penduduk yang bersumber dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan

pada perhitungan tahun sebelumnya jumlah penduduk yang digunakan

bersumber dari data BPS yang secara kuantitas lebih sedikit.Capaian

posyandu di Kabupaten Lampung Barat masih sangat rendah yaitu

sebesar 8,25 per 10,000 penduduk masih sangat jauh dibandingkan

dengan target renstra sebesar 126.5 – 129 posyandu per 10,000

penduduk. Diperlukan peran serta masyarakat untuk pengembangan

posyandu, peran aktif masyarakat yang menjadi kader juga sangat

diperlukan yang tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah

sebagai contoh diberikannya insentif untuk kader di posyandu dan juga

diperlukan peran proaktif dari tenaga kesehatan di puskesmas untuk

pengembangan posyandu di wilayah kerjanya juga perlu dilakukannya

pembinaan secara berkesinambungan oleh penanggung jawab program

promosi kesehatan pada level kabupaten. Hal yang paling krusial adalah

penetapan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan

posyandu, secara organisasi yang bertanggung jawab bukan Dinas

Kesehatan, namun secara program menjadi tanggung jawab Dinas

Kesehatan. Hal ini sangat berpengaruh pada upaya pengembangan

possyandu di pekon-pekon.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 4 di atas maka di

dalam Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan indikator kinerja sebanyak 4

indikator, yaitu:

A. Menurunnya Angka Kematian Ibu, yang diukur dengan indikator

sebagai berikut;

a) Persentase Persalinan nakes

Cakupan persalinan nakes (PN) menggambarkan indikator

pelayanan kesehatan terhadappelayanan persalinan yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan terlatih difasilitas kesehatan. Indikator Pn menjadi

penting karena periodepersalinan merupakan salah satu periode rentan

terhadap resikokematian ibu di Indonesia dan merupakan bagian dari


indikatorMillenium Development Goals (MDGs). Cakupan Pn

menunjukkan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan

terhadap jumlah sasaran ibu bersalin dikali seratus.


Capaian Cakupan Persalinan Nakes (Pn)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


90 % 17.91 36.16 56.17 81.97


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2017 2016 2014 2013

90% 83.97% 94.08% 81.97% 91.7% 88.77% 86%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

90% 83.97% 94.08%

Capaian cakupan Pn pada tahun 2017lebih rendah dibandingkan

dengan capaian di tahun 2017. Jika dibandingkan dengan target dalam

renstra, pencapaian di tahun 2017lebih besar dari target yaitu

83.97%dengan persentase pencapaian sebesar 94.08%. Pencapaian ini

juga masih di bawah target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100%.


keberhasilan pelayanan persalinan, antara lain:


a) Adanya kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang dikembangkan

oleh Kementerian Kesehatan.



c) Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun

melalui program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan

program, dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai

dengan di daerah sulit menjadikan pemberian pelayanan kesehatan

dalam hal ini untuk ibu hamil/bersalin jadi lebih mudah terjangkau.


bidan.


terhadap program kesehatan ibu, antara lain melalui program BOK.

f) Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki 1 rumah sakit khusus

ibu bersalin (RS Bunda).


a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya persalinan

di tenaga kesehatan.

b) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jaminan

kesehatan (belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS).

c) Masih banyak ibu hamil resiko tinggi yang belum terdeteksi oleh

tenaga kesehatan dan masyarakat.

d) Masih banyak persalinan yang dilakukan oleh dukun tanpa

didampingi oleh tenaga kesehatan (Bidan).

e) Masih banyak tenaga kesehatan (bidan) yang belum memahami

definisi operasional masing-masing indikator beserta target yang

harus dicapai.

f) Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas mampu

PONED tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya

dikarenakan keterbatasan alat dan juga tenaga yang telah dilatih di

mutasi ke daerah lain.


antara lain:





b) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program

kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon.

c) Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan program kesehatan ibu.

b) Cakupan K1

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 adalah bagian dari program

cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

standar paling sedikit 4 kali. Angka ini menunjukkan jumlah ibu hamil

yang memperoleh pelayanan antenatal K1 terhadap jumlah sasaran ibu

hamil dikali seratus.

Cakupan kunjungan K1 ini menjadi sangat penting karena dapat

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam

melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui

penyediaan pelayanan antenatal.


Capaian Cakupan K1

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 21.7 45.6 66.08 95.74


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

100% 95.74% 95.74% 96% 102% 102% 99.66%



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2016

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 95.74% 95.74%

Pencapaian cakupan K1 pada tahun 2017 sebesar 95.74% sudah

sangat baik meskipun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017

jumlahnya lebih rendah. Pencapaian indikator cakupan K1 tahun 2017

juga di bawah target renstra sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%,

sehingga persentase pencapaiannya adalah 95.74%.


keberhasilan cakupan kunjungan K1, antara lain:


a) Secara administratif semua pekon sudah memiliki bidan desa.

b) Wilayah kerja Kabupaten Lampung Barat yang sebagian besar

sudah mudah untuk diakses dengan sarana prasarana yang

disesuaikan dengan kondisi.

c) Peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan pemahaman

mengenai peran penting pemeriksaan kehamilan terhadap

kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya.

d) Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun





e) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga

bidan.


a) Adanya perbedaan penggunaan data sasaran yang digunakan di

Puskesmas (riil) dan Kabupaten (proyeksi).


b) Untuk daerah yang berbatasan dengan kabupaten lain, seringkali

kunjungan atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu

hamil tidak masuk dalam pencatatn dan pelaporan bidan desa

penanggung jawab wilayah.

c) Masih banyak ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya

dengan alasan faktor ekonomi.


antara lain:

a) Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk

pembiayaan program KIA secara memadai, peningkatan jumlah

tenaga dan pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan.



c) Peran proaktif tenaga kesehatan untuk melakukan pencatatan dan

pemeriksaan ibu hamil yang berada di wilayah kerjanya antara lain

dengan melakukan kunjungan pada ibu hamil.

c) Cakupan K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang

telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali.

Angka ini menunjukkan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan

antenatal K-4 terhadap jumlah sasaran ibu hamil dikali seratus.

Cakupan kunjungan K4 ini menjadi sangat penting karena dapat

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam

melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui

penyediaan pelayanan antenatal.



Capaian Cakupan K4

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


95 % 19.19 40.1 61.67 89.98


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

95% 89.98% 94.72% 93.5% 90.67% 87% 90%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

95% 89.98% 94.72%

Pencapaian indikator tahun 2017 sebesar 89.98%, capaian yang

lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil yang didapat di tahun 2016.

Target Renstra dan nasional dan ditetapkan cakupan kunjungan K4

sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 95%. Masih terdapat

kesenjangan sebesar lebih kurang 5.02% antara capaian Kabupaten

Lampung Barat dengan target Renstra dan nasional atau persentase

capaian sebesar 94.72%.


keberhasilan cakupan kunjungan K4, antara lain:


a) Secara administratif semua pekon sudah memiliki bidan desa.

b) Wilayah kerja Kabupaten Lampung Barat yang sebagian besar

sudah mudah untuk diakses dengan sarana prasarana yang

disesuaikan dengan kondisi.


c) Peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan pemahaman

mengenai peran penting pemeriksaan kehamilan terhadap

kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya.

d) Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun





e) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga

bidan.


a) Penduduk Kabupaten Lampung Barat banyak yang

pendatang/musiman sehingga keberadaannya disesuaikan

dengan saat musim tiba.

b) Kesenjangan yang terjadi dengan K1 dikarenakan K4 yang

dilakukan tercatat dan dilaporkan di tahun berikutnya.

c) Beberapa kasus kematian ibu dan bayi yang terjadi di Kabupaten

Lampung Barat adalah warga Lampung Barat yang berdomisili di

luar kabupaten tetapi ketika akan melahirkan kembali ke

keluarga/orang tua di Kabupaten Lampung Barat.

d) Tingkat capaian yang lebih rendah dapat juga disebabkan oleh

pelaporan dari pengelola program yang belum dilaksanakan

secara optimal.


antara lain:







c) Pemerataan sarana kesehatan sampai dengan daerah yang sulit

terjangkau.

d) Peran proaktif tenaga kesehatan untuk melakukan pencatatan dan

pemeriksaan ibu hamil yang berada di wilayah kerjanya.

d) Bumil resti ditangani

Bumil resti ditangani adalah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan

yang ditangani. Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu

hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau

bayi. Komplikasi dalam kehamilan antara lain: abortus, hiperemisis

gravidarum, perdarahan per vagina, hipertensi dalam kehamilan

(preeclampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu, dan ketuban pecah

dini. Komplikasi dalam persalinan antara lain: kelainan letak/presentasi

janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeclampsia,

eklampsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis,

kontraksi dini/persalinan prematur, dan kehamilan ganda. Komplikasi

dalam nifas antara lain: hipertensi dalam kehamilan (preeclampsia,

eklampsia), infeksi nifas, dan perdarahan nifas.


Capaian Cakupan Bumil Resti Ditangani

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


80 % 21.8 37.85 54.27 74.67


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

80% 74.67% 93.34% 76.5% 79.22% 63% 61%



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

80% 74.67% 93.34%

Dibandingkan dengan tahun 2016, pencapaian cakupan bumil resti

ditangani menunjukkan hasil yang lebih rendah sebesar 74.67%. Dan jika

dibandingkan dengan target dalam renstra sebesar 80% maka persentase

pencapaian s/d tahun 2017 adalah sebesar 93.34%. Meskipun terjadi

penurunan capaian, namun upaya untuk meningkatkan kemampuan

manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan

secara professional kepada ibu (hamil, bersalin, dan nifas) dengan

komplikasi terus dilakukan secara berkelanjutan.


keberhasilan cakupan bumil resti ditangani, antara lain:


a) Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun





b) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga

bidan.

c) Meningkatnya komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat

terhadap program kesehatan ibu, antara lain melalui program BOK.


a) Masih banyak tenaga kesehatan yang belum memahami secara

penuh definisi operasional dari masing-masing indikator .


b) Belum maksimalnya keterlibatan/dukungan masyarakat dalam

mengidentifikasi dan mendampingi ibu hamil baik yang normal

maupun beresiko.

c) Masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya

kepada tenaga kesehatan,

d) Persalinan yang dilakukan bukan oleh tenaga kesehatan terlatih.


antara lain:






c) Diseminasi informasi mengenai kesehatan ibu sampai dengan

tingkat pekon.

d) Pemerataan sarana kesehatan sampai dengan daerah yang sulit

terjangkau.

e) Peran proaktif tenaga kesehatan untuk melakukan pencatatan dan

pemeriksaan ibu hamil yang berada di wilayah kerjanya.

f) Optimalisasi fungsi puskesmas PONED baik dengan melengkapi

peralatan, sarana, ataupun tenaga kesehatannya.

1.1 Menurunnya Angka Kematian Bayi

a. Persentase Kunjungan Neonatal 1

Kunjungan neonatal 1 adalah cakupan neonatus yang

mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 – 48 jam setelah lahir di

suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat

diketahui akses/jangkauan pelayanan kesehatan neonatal. Cara

perhitungannya yaitu jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan

sesuai standar pada 6 – 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada


kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah

kerja dalam 1 tahun dikali seratus persen.

Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus

terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila

terdapat kelainan/masalah kesehatan pada neonatus. Resiko terbesar

kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu

pertama dan bulan pertama kehidupannya. Sehingga jika bayi lahir di

fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas

kesehatan selama 24 jam pertama.

Dengan dilakukannya kunjungan neonatal maka kesehatan bayi

dapat dipantau sehingga jika terdapat kelainan/masalah kesehatan pada

neonatus dapat diidentifikasi seperti bayi mengalami kesulitan untuk

menyusui, tidak BAB dalam 48 jam, likterus yang timbul pada hari

pertama, kemudian tali pusat merah atau bengkak/keluar cairan dari tali

pusat, bayi demam lebih 37.5°C sehingga keadaan ini harus segera

dilakukan rujukan. Target persentase kunjungan neonatal 1 sampai

dengan tahun 2017 adalah sebesar 90%.


Capaian Persentase Kunjungan Neonatal 1 (KN 1)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


90 % 17.30 40.42 63.68 96.33


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

90% 96.33% 107.03% 97% - - -



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

90% 96.33% 107.03%

Persentase KN1 menjadi salah satu indikator perjanjian kinerja

mulai dilakukan tahun 2016 dan pencapaian indikator KN1 lebih tinggi dari

target yang ditetapkan di tahun 2017 (90%) dan target Renstra (90%).

Faktor – faktor yang berperan dalam menentukan tingkat

pencapaian indikator KN 1 antara lain yaitu:

a) Masih ada persalinan yaang ditolong oleh dukun tanpa didampingi

oleh tenaga kesehatan (bidan).

b) Sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan jumlah,

distribusi, dan kualitas SDM kesehatan yang belum merata.

c) Belum semua tenaga kesehatan memberi pelayanan kunjungan

neonatal sesuai standar.

d) Belum optimalnya jaringan komunikasi, koordinasi, dan integrasi

lintas program.

e) Masih lemahnya pemberdayaan keluarga/masyarakat terhadap

penggunaan buku KIA.

f) Penerapan sistem pencatatan dan pelaporan yang belum optimal.

g) Masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum memahami secara

penuh definisi operasional dari masing-masing indikator.

Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target

indikator KN1 antara lain:

a) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan

perawat) melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan manajemen

asfiksia, manajemen BBLR, peningkatan kemampuan dokter umum

dalam penanganan neonatal, bayi, dan balita).


b) Penyediaan sarana dan alat kesehatan yang menyesuaikan

dengan kebutuhan lokal.

c) Melakukan distribusi pedoman terkait pelayanan kesehatan

neonatal esensial dan pengembangan materi KIE hingga ke tingkat

puskesmas dan jajarannya.

d) Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

e) Mendorong distribusi tenaga kesehatan secara merata dan adil

hingga ke pedesaan.

b. Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)

Cakupan pelayanan kesehatan Neonatus 0 - 28 hari (KN Lengkap)

adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

paling sedikit tiga kali dengan distribusi waktu 1 kali pada 6 - 48 jam, 1 kali

pada hari ke 3 - hari ke 7 dan 1 kali pada hari ke 8 - hari ke 28 setelah

lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator

ini dapat diketahui efektifitas dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal.

Target yang ditetapkan pada tahun 2017adalah sebesar 90%.


Capaian Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


90 % 16.04 36.32 59.21 85.88


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

90% 85.88% 95.42% 90.96% - - -



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

90% 85.88% 95.42%

Persentase KN Lengkap menjadi salah satu indikator perjanjian

kinerja mulai dilakukan tahun 2016 dan pencapaian indikator KN Lengkap

tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2016 yaitu 85.88% dari target 90% dan target Renstra (90%).

Faktor – faktor yang berperan dalam menentukan tingkat

pencapaian indikator KN Lengkap antara lain yaitu:

a) Masih ada persalinan yaang ditolong oleh dukun tanpa didampingi

oleh tenaga kesehatan (bidan).

b) Sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan jumlah,

distribusi, dan kualitas SDM kesehatan yang belum merata.

c) Belum semua tenaga kesehatan memberi pelayanan kunjungan

neonatal sesuai standar.

d) Belum optimalnya jaringan komunikasi, koordinasi, dan integrasi

lintas program.

e) Masih lemahnya pemberdayaan keluarga/masyarakat terhadap

penggunaan buku KIA.

f) Penerapan sistem pencatatan dan pelaporan yang belum optimal.

g) Masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum memahami secara

penuh definisi operasional dari masing-masing indikator.

Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target

indikator KN1 antara lain:

a) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan

perawat) melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan manajemen


asfiksia, manajemen BBLR, peningkatan kemampuan dokter umum

dalam penanganan neonatal, bayi, dan balita).

b) Penyediaan sarana dan alat kesehatan yang menyesuaikan

dengan kebutuhan lokal.

c) Melakukan distribusi pedoman terkait pelayanan kesehatan

neonatal esensial dan pengembangan materi KIE hingga ke tingkat

puskesmas dan jajarannya.

d) Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

e) Mendorong distribusi tenaga kesehatan secara merata dan adil

hingga ke pedesaan.

C. Meningkatnya Status Gizi

a. Persentase status gizi buruk indikator BB/U

Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan kesimbangan dalam

bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk

variabel. Status gizi yaitu keadaan kesehatan individu-individu atau

kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan

zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak

fisiknya diukur secara antropometri.

Indikator yang umum digunakan untuk menilai status gizi balita

adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur

(TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indikator BB/U

paling umum digunakan karena mempunyai kelebihan yaitu lebih mudah

dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum, baik untuk mengatur

status gizi akut dan kronis, berat badan dapat berfluktuasi, sangat sensitif

terhadap perubahan-perubahan kecil, dan dapat mendeteksi kegemukan

(overweight).

Keadaan gizi masyarakat berdasarkan prevalensi balita gizi kurang

dengan indikator BB/U, dengan kriteria:

1) 10% ke bawah : kategori baik (skor 1)

2) 10% - 15% : kategori masalah ringan (skor 2)

3) 15.1 – 20% : kategori masalah sedang (skor 3)


4) Di atas 20% : kategori masalah berat (skor 4)

Indikator BB/U adalah indikator status gizi secara individu, adapun

target persentase balita gizi buruk indikator BB/U sampai dengan tahun

2017 ditetapkan sebesar < 5 %.


Capaian Persentase status gizi buruk indikator BB/U

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


<5 % 0 0 0 0


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

< 5 % 0%

0 kasus

100% <5%

7 kasus

0.7%

5 kasus

<3% <3%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

<5% 0%

0 kasus

100%

Status gizi masyarakat merupakan salah satu indikator yang

menunjukkan derajat kesehatan penduduk suatu wilayah. Capaian

indikator pada tahun 2017<5%, angkanya sangat kecil sehingga

besarannya hanya dinyatakan dengan kondisi <5%. Pada tahun 2017

tidak ditemukan kasus gizi buruk, jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya kondisi ini dapat dikatakan jauh lebih baik.


keberhasilan upaya meningkatnya gizi masyarakat, antara lain:



a) Adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan anak.

b) Adanya program dan kegiatan dari pemerintah daerah sebagai

upaya meningkatkan status gizi masyarakat meskipun upaya yang

dilakukan belum optimal.

c) Berjalannya program gizi antara lain pemberian obat gizi (tablet

besi, vitamin A, Kapsul Yodiol)

d) Adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang

memberikan daya ungkit terhadap program gizi.


a) Pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai gizi

keluarga dan diperburuk dengan status ekonomi masyarakat

sehingga meskipun ada kesadaran namun secara pembiayaan

tidak mampu.

b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam menangani

problem gizi di wilayahnya.

c) Kualitas dan kuantitas kader di pekon masih kurang.

d) Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana yang

mendukung pelaksanaan program gizi di Lampung Barat.


antara lain:


program gizi.

b) Pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan program gizi

keluarga mandiri misalnya dengan penanaman dapur keluarga,

penyusunan menu sehat, dll.

c) Memberikan stimulan penanggulangan masalah gizi pada

masyarakat dengan ekonomi rendah misalnya bantuan hewan

ternak, dll.

d) Peningkatan kapasitas tenaga pengelola gizi di puskesmas.


e) Peningkatan status gizi balita antara lain dengan mengoptimalkan

pemberian makanan tambahan pada balita melalui posyandu.

b. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59 bulan).

Kasus gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks

Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut

Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan

atau terdapat tanda klinis gizi buruk lainnya. Kasus gizi buruk yang

mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang dirawat inap maupun

rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan

adalah jumlah kasus balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat

jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat dibagi jumlah kasus

balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilyah kerja pada kurun waktu

tertentu dikali 100%.

Kinerja penanganan kasus balita gizi buruk dinilai baik jika seluruh

balita gizi buruk yang ditemukan mendapat perawatan, baik rawat inap

maupun rawat jalan sesuai tata laksana gizi buruk di fasilitas pelayanan

kesehatan dan masyarakat. Untuk menekan kematian bayi atau balita,

dan menurunkan prevalensi gizi kurang dan buruk, pemerintah

menetapkan target bahwa semua balita gizi buruk dirawat. Dengan

demikian target indikator Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah

100%.

Analisa capaian Kinerja

Capaian Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 0 0 0 0



Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

100 % 0% 100% 100% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 0% 100%

Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang

penanggulangannya tidak dapat dilaksanakan dengan pendekatan medis

dan pelayanan kesehatan saja, sehingga memerlukan dukungan lintas

sektor. Mengingat penyebabnya sangat kompleks, pengelolaan gizi buruk

memerlukan kerjasama yang komprehensif dari semua pihak. Bukan

hanya dokter maupun tenaga medis, namun juga pihak orang tua,

keluarga, pemuka masyarakat maupun agama dan pemerintah. Pada

tahun 2017tidak ada laporan tentang kasus gizi buruk, sehingga untuk

indikator ini menjadi 0% karena tidak diperlukan perawatan kasus gizi

buruk. Indikator ini mulai diukur sebagai bagian dari perjanjian kinerja

terhitung dari tahun 2016 sehingga penentuan target dan pencatatan

realisasi dimulai di tahun 2016 saja.




a) Adanya program dan kegiatan dari pemerintah daerah sebagai



b) Berjalannya program gizi antara lain pemberian obat gizi (tablet


c) Adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang



d) Kabupaten Lampung Barat memiliki 258 posyandu.





tidak mampu.

b) Jumlah posyandu yang masih sangat kurang dibandingkan target

yang harusnya ada berpengaruh terhadap daya jangkau petugas

kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk balita.

c) Peran aktif masyarakat masih rendah dalam mengakses pelayanan

kesehatan untuk balita di posyandu.

d) Pengetahuan, keterampilan dan kesanggupan beberapa tenaga

masih kurang dalam tata laksana gizi buruk.

e) Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana yang

mendukung pelaksanaan program gizi di Lampung Barat.

f) Peran lintas sektor yang masih sangat kurang, pemahaman yang

ada selama ini adalah bahwa masalah gizi di masyarakat adalah

semata-mata tanggung jawab Dinas Kesehatan.


antara lain:

a) Melaksanakan pelatihan Tata Laksana Anak Gizi Buruk bagi

petugas kesehatan di puskesmas.

b) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan

zat gizi mikro lainnya.

c) Melakukan pelacakan balita gizi buruk.

d) Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin.

e) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan

posyandu.


f) Pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa tablet besi) dan balita

(berupa makanan pendamping ASI) dari keluarga miskin.

c. Persentase Prevalensi BB Kurang

Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur (U), berat badan

(BB), dan tinggi badan (TB). Prevalensi kurang gizi (balita gizi kurang,

balita pendek, balita kurus) memberikan indikasi tentang besaran masalah

gizi di masyarakat. Target indikator persentase prevalensi BB kurang

pada tahun 2017 adalah sebesar < 10%.


Capaian Persentase prevalensi BB Kurang

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


< 10 % 1.75 1.54 1.45 1.41


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

< 10 % 1.41% 100% 0.03% 0.68% - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

<10% 1.41% 100%

Pencapaian tahun 2017 sebesar 1.41% masih jauh di bawah

ambang batas yang ditetapkan yaitu < 10%, kondisi ini menunjukkan

adanya peningkatan kinerja dalam penanganan masalah BB kurang,

namun hal ini dapat juga berkaitan dengan sistem pencatatan yang ada di

puskesmas.












d) Kabupaten Lampung Barat memiliki 258 posyandu.





tidak mampu.

b) Jumlah posyandu yang masih sangat kurang dibandingkan target

yang harusnya ada berpengaruh terhadap daya jangkau petugas

kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk balita.

c) Peran aktif masyarakat masih rendah dalam mengakses pelayanan

kesehatan untuk balita di posyandu.

d) Kualitas dan kuantitas kader di pekon masih kurang.

e) Peran lintas sektor yang masih sangat kurang, pemahaman yang




antara lain:


program gizi.


b) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

c) Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin.

d) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan

posyandu.

e) Pelayanan gizi bagi ibu balita (berupa makanan pendamping ASI)

dari keluarga miskin.

d. Persentase Prevalensi Bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK)

Kurang Energi Kronis merupakan keadaan dimana ibu penderita

kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang

mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. KEK dapat

terjadi pada wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil (bumil). KEK

adalah penyebabnya dari ketidakseimbangan antara asupan untuk

pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Seseorang dikatakan

menderita risiko KEK bilamana LILA <23,5 cm. Pada tahun 2017 target

untuk persentase prevalensi Bumil KEK adalah < 10%.


Capaian Persentase prevalensi Bumil KEK

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


< 10 % 1.21 2.93 4.36 5.37


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

< 10 % 5.37% 100% 2.56% - - -



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

<10% 5.37% 100%

Tahun 2017capaian kinerja sebesar 5.37%, capaian indikator

sebesar 100% karena masih jauh di bawah target <10%. Meskipun lebih

besar dibandingkan dengan tahun 2016, namun bisa jadi hal ini berkaitan

dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dalam

pendataannya.






dilakukan belum optimal, diantaranya yaitu dengan pelacakan

kasus Bumil KEK dan melakukan intervensi dengan pemberian

makanan tambahan pemulihan.


besi)







tidak mampu.

b) Kualitas dan kuantitas kader di pekon masih kurang.


c) Peran lintas sektor yang masih sangat kurang, pemahaman yang




antara lain:


program gizi.

b) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

c) Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin.

d) Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk melakukan

pemantauan terhadap kondisi bumil yang berada di lingkungannya,

sehingga dapat terdeteksi secara dini jika ada permasalahan

kesehatan yang dialami oleh bumil tersebut.

e. Persentase Cakupan D/S

Cakupan D/S menggambarkan tingkat motivasi/partisipasi

masyarakat dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan, serta

kesehatan balita di Posyandu. Indikator ini menjadi penting karena selain

menunjukkan pelayanan gizi pada balita, juga memiliki korelasi yang kuat

dengan peningkatan cakupan pemberian vitamin A, Imunisasi dan

penemuan kasus kurang gizi di Posyandu.

Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita (D/S) menjadi

sangat penting dalam deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk.

Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau

secara intensif. Sehingga bila berat badan anak tidak naik ataupun jika

ditemukan penyakit akan dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan

pencegahan supaya tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin

cepat ditemukan, maka penanganan kasus gizi kurang atau gizi buruk

akan semakin baik. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana

kasus anak gizi buruk akan mengurangi risiko kematian, sehingga angka


kematian akibat gizi buruk dapat ditekan. Persentase cakupan D/S

ditargetkan sebesar 85% pada tahun 2017.


Capaian Persentase Cakupan D/S

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


85 % 76.74 74.01 76.82 71.02


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

85 % 71.02% 83.55% 72.35% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2016

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

85% 71.02% 83.55%

Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dan juga target

renstra sebesar 85%, angka capaian sebesar 71.02% masih relatif rendah,

tetapi diharapkan akan ada peningkatan capaian pada 1 (satu tahun ke

depan sehingga pada akhir tahun renstra target tersebut dapat tercapai.







b) Adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan balita

di lingkungannya.


c) Berjalannya program gizi antara lain pemberian obat gizi (tablet

besi, vitamin A, Kapsul Yodiol).

d) Adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang



a) Kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, dimana

posyandu hanya didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas

setempat.

b) Kualitas dan kuantitas kader di pekon masih kurang.

c) Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana di posyandu.

d) Kurangnya kemampuan tenaga dalam pemantauan pertumbuhan

dan konseling.

e) Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat akan manfaat

posyandu masih rendah.


antara lain:

a) Mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan penyelenggaraan

bulan penimbangan pada setiap bulan November setiap tahun

sebagai upaya berdaya ungkit meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam penimbangan balita.

b) Advokasi dan readvokasi kepada pemangku kepentingan terkait.

c) Pelatihan fasilitator dan pemantauan pertumbuhan kepada tenaga

kesehatan pengelola gizi.

d) Pelatihan ulang kader posyandu (refreshing kader).

e) Melakukan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan baik di

puskesmas maupun di posyandu.

f) Peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama di posyandu.


f. Persentase capaian ASI Eksklusif

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian

anak, UNICEF dan WHO merekomendasikan sebaiknya anak hanya

disusui air susu ibu (ASI) paling sedikit enam bulan. Bayi mendapat ASI

eksklusif adalah bayi 0 - 6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau

cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jam.

ASI eksklusif dianjurkan pada beberapa bulan pertama kehidupan karena

ASI tidak terkontaminasi dan mengandung banyak gizi yang diperlukan

anak pada umur tersebut.

Pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang

Pemberian Air Susu Ibu (PP Nomor 33 Tahun 2012). Dalam PP tersebut

diatur tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah

dalam pengembangan program ASI, diantaranya menetapkan kebijakan

nasional dan daerah, melaksanakan advokasi dan sosialisasi serta

melakukan pengawasan terkait program ASI eksklusif. Untuk

menindaklanjuti PP tersebut telah diterbitkan Perda No. 17 tahun 2014

tentang ASI eksklusif. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

menetapkan indikator persentase capaian ASI eksklusif sebesar 35%

pada tahun 2017.


Capaian Persentase Capaian ASI Eksklusif

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


35 % 54.7 0 53.37 0


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

35 % 53.37% 152.49% 72.4% - - -



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

35% 53.37% 152.59%

Untuk tahun 2017 capaian ASI Eksklusif lebih dari target yang

ditetapkan, dengan pencapaian 53.37%, namun capaian ini lebih kecil

dibandingkan tahun 2016. Capaian saat ini lebih besar dari target karena

memang target yang dibuat di tahun 2017 lebih rendah dari target

sebelumnya.Hal ini dilakukan karena jika estimasi terlalu tinggi,

dikhawatirkan target capaian tidak akan pernah dicapai. Penghitungan

indikator ASI eksklusif dilakukan setiap 6 bulan sekali, sehingga data

terakhir yang dipakai adalah pada triwulan III.




a) Adanya peraturan berupa PP dan Perda provinsi yang mengatur

tentang ASI eksklusif.

b) Adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang



a) Praktik pemberian makanan prelakteal pada usia 0-5 bulan.

Makanan prelakteal yaitu makanan atau minuman yang diberikan

sebelum keluarnya ASI.

b) Ibu yang memang tidak bisa memproduksi ASI atau hanya sedikit

ASI yang dihasilkan sehingga tidak mencukupi untuk bayinya.


c) Ibu bekerja, yang disebabkan karena sikap ibu itu sendiri, fasilitas

yang tidak mendukung untuk melakukan pemberian ASI Eksklusif,

dan adanya penggunaan pengasuh bayi.

d) Kampanye ASI eksklusif melalui media masih minim sehingga

masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai pentingnya

ASI eksklusif. Lain halnya dengan gencarnya iklan susu formula

di media. JIka tidak ada kontrol dari pemerintah maka,

masyarakat akan beranggapan bahwa susu formula lebih penting

untuk bayi dibandingkan ASI eksklusif.


antara lain:

a) Pelaksanaan program konselor ASI eksklusif, dengan

menyediakan konselor ASI di fasilitas pelayanan kesehatan.

b) Menyediakan fasilitas laktasi di tempat kerja dan tempat sarana

umum.

g. Persentase cakupan Vitamin A

Vitamin A merupakan zat gizi yang esensial bagi manusia, karena

zat gizi ini sangat penting dan konsumsi makanan kita cenderung belum

mencukupi dan masih rendah sehingga harus dipenuhi dari luar. Pada

anak balita akibat kekurangan Vitamin A akan meningkatkan kesakitan

dan kematian, mudah terkena penyakit infeksi seperti diare, radang paru-

paru, pneumonia, dan akhirnya kematian. Kapsul Vitamin A adalah kapsul

yang mengandung vitamin A dosis tinggi, yaitu 100.000 Satuan

Internasional (SI) untuk bayi umur 6-11 bulan dan 200.000 SI untuk anak

balita 12-59 bulan.

Persentase balita mendapat kapsul vitamin A adalah jumlah bayi 6-

11 bulan ditambah jumlah balita 12-59 bulan yang mendapat 1 (satu)

kapsul vitamin A pada periode 6 (enam) bulan dibagi jumlah seluruh balita

6-59 bulan yang ada di satu wilayah kabupaten/kota dalam periode 6


(enam) bulan yang didistribusikan setiap Februari dan Agustus dikali

100%. Tahun 2017ditetapkan target 85%.


Capaian Persentase cakupan Vitamin A

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


85 % 91.25 0 90.4 0


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

85 % 90.4% 106.35% 83.30% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

85% 90.4% 106.35%

Dengan realisasi sebesar 90.4% maka target tahun 2017 dan akhir

Renstra telah tercapai, diharapkan sampai dengan tahun 2017 capaian

indikator kinerja ini dapat dipertahankan.




a) Adanya pengadaan obat program secara rutin yang diantaranya

yaitu pengadaan Vitamin A.

b) Adanya pelaksanaan Bulan Vitamin A yaitu bulan Februari dan

Agustus, dimana anak yang berusia 6 bulan s/d 59 bulan akan

mendapatkan vitamin A gratis di posyandu atau puskesmas.


c) Adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan

balita di lingkungannya.


a) Berkurangnya kunjungan anak balita ke possyandu untuk

melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak

yang disertai dengan pemberian vitamin A, khususnya setelah

usia 1 tahun atau setelah memperoleh imunisasi lengkap.

b) Kurangnya kemampuan tenaga dalam pemantauan pertumbuhan

dan konseling.

c) Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat akan manfaat

posyandu masih rendah.


antara lain:

a) Mengoptimalkan pemanfaatan posyandu sebagai sarana

pelayanan kesehatan untuk balita oleh masyarakat.

b) Pelatihan ulang kader posyandu (refreshing kader).

c) Melakukan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan baik di

puskesmas maupun di posyandu.

h. Persentase Cakupan Fe

Tablet Tambah Darah (TTD) atau tablet Fe adalah tablet yang

mengandung Fe dan Asam Folat, baik yang berasal dari program maupun

mandiri. TTD Program adalah tablet yang mengandung 60 mg elemental

besi dan 0.25 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah dan

diberikan secara gratis pada ibu hamil. TTD mandiri adalah TTD atau

multivitamin dan mineral, minimal mengandung elemental besi dan asam

folat yang diperoleh secara mandiri sesuai anjuran.


Ibu hamil mendapat 90 TTD atau tablet Fe adalah ibu yang selama

masa kehamilannya minimal mendapat 90 TTD program maupun mandiri.

Persentase cakupan Fe pada tahun 2017 sebesar 80%.


Capaian Persentase cakupan Fe

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


80 % 22.76 46.13 69 90.93


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

80 % 90.93% 113.66% 90.80% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2013

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

80% 90.93% 113.66%

Realisasi cakupan Fe tahun 2017 berhasil melampaui target tahun

2017 dan target Renstra sebesar 80%. Upaya yang telah dilakukan oleh

petugas gizi di puskesmas telah menghasilkan capaian yang tinggi yaitu

113.66% dari target. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan tingginya

jumlah wanita hamil yang mengkonsumsi tablet Fe

D. Peningkatan Usia Harapan Hidup

Peningkatan umur harapan hidup (UHH) merupakan indikator

penting yang menggambarkan secara keseluruhan keberhasilan

pembangunan sektor kesehatan. Dengan adanya peningkatan pada


pencapaian berbagai indikator kesehatan diharapkan berdampak pada

meningkatnya UHH di Lampung Barat.

Keberhasilan pencapaian target AHH ditentukan oleh keberhasilan

pencapaian indikator derajat kesehatan antara lain AKI, AKB, status gizi

masyarakat, dan angka kesakitan masyarakat. Masih rendahnya AKI dan

AKB di Lampung Barat mendukung tercapainya target UHH. Untuk

indikator status gizi masyarakat meskipun masih ditemui kasus gizi buruk,

namun secara garis besar pencapaian indikator status gizi masyarakat

masih berada pada batas normal.


Capaian Umur Harapan Hidup (UHH)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


70.40 Tahun - - - 66.02


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

70.40

tahun

66.02

tahun

93.78% 66.02

thn

67.81

thn

- -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

70.80 thn 66.02 thn 93.25%

Pada tahun 2017 target adalah sebesar 70.40tahun, berdasarkan

data yang didapat UHH Lampung Barat tahun 2016 adalah 66.02 tahun.

Untuk tahun 2017, belum didapatkan data UHH. Angka ini lebih kecil dari

tahun 2014 disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan yang


dilakukan oleh BPS. UHH menunjukkan besaran umur harapan hidup

pada saat dilahirkan yang ditentukan oleh keberhasilan capaian derajat

kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu.








1) Angka Kematian Ibu (AKI) 100% 60.13%

2) Angka Kematian Bayi (AKB) 100% 60.13%

3) Rasio posyandu 6.16% 60.13%

4) Menurunnya Angka kematian Ibu:

a. % Persalinan nakes 91.08% 99.39%

b. % Cakupan K1 95.74% 99.48%

c. % Cakupan K4 94.72% 99.48%

d. % Bumil resti ditangani 93.34% 99.39%

5Menurunnya Angka Kematian Bayi :

a. % Kunjungan Neonatal 1 107.03% 99.48%

b. % Kunjungan Neonatal Lengkap

95.42% 99.48%

7) Meningkatnya status gizi :

a. % Status gizi buruk indikator BB/U

100% 98.56%

b. % Balita gizi buruk mendapat perawatan

100% 98.56%

c. % Prevalensi BB kurang 100% 98.56%

d. %Prevalensi Bumil KEK 100% 98.67%

e. % Cakupan Vitamin A 83.55% 90.45%


f. % Cakupan Fe 152.59% 90.45%

g. % Cakupan D/S 106.35% 99.38%

h. % Capaian ASI eksklusif 113.66% 99.90%

7) Angka Harapan Hidup (AHH)

93.25% 75.95%

Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis 4:

A. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pengawasan mutu sarana/fasilitas kesehatan swasta

6 sarana 6 sarana 6 sarana 12 sarana

50%

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pelaksanaan pengawasan

dan pembinaan terhadap sarana/fasilitas kesehatan swasta di Kabupaten

Lampung Barat agar masyarakat Lampung Barat dapat memperoleh

pelayanan kesehatan yang terjamin kualitasnya, mengingat saat ini

semakin maraknya pertumbuhan sarana/fasilitas kesehatan swasta dan

makin berkembangnya pengetahuan masyarakat untuk melakukan

swamedikasi.

2. Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Realisasi output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Tersedianya obat-obatan

1 paket 1 paket 4 paket 5 paket 80%


dan perbekalan kesehatan serta sarana penunjangnya.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya penyediaan obat

dan perbekalan kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten

Lampung Barat yang akan didistribusikan ke seluruh puskesmas di

Lampung Barat.

3. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi

Farmasi.

Capaian output dari kegiatan ini dijelaskan dalam matriks di bawah:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan instalasi UPT Farmasi

12 bulan (1 tahun)

12 bulan (1 tahun)

12 bulan (1 tahun)

24 bulan (2 tahun)

50%

Terlaksananya pemusnahan obat


Kegiatan ini ditujukan untuk dana opersional UPT Instalasi farmasi,

yang digunakan untuk proses pengelolaan, penyimpanan dan

pendistribusian obat dari hasil pengadaan maupun obat dari provinsi ke

seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Barat.

B. Program Upaya Kesehatan Masyarakat:

1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

Realisasi output dari kegiatan ini yaitu:


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya program penyakit tidak menular

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

100%

Tersedianya posbindu kit

15 set 15 set 15 set 30 set 50%

Terlaksananya pertemuan update software

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

100%

Terlaksananya bina suasana kader

3 puskesma

s 40 orang

3 puskesma

s 40 orang

3 puskesma

s 40 orang

3 puskesma

s 40 orang

100%

100%

Kegiatan ini ditujukan untuk pengendalian dan pencegahan penyakit

tidak menular (PTM). Upaya pengendalian PTM yang efektif, perlu

dilakukan untuk menurunkan kesakitan dan kematian. Upaya tersebut

akan efektif jika dilakukan pada fase awal. Namun hampir semua PTM

dan faktor resikonya pada fase awal kurang memberikan gejala pada yang

mengalaminya, untuk itu perlu dibentuknya Posbindu PTM, yang

merupakan kegiatan monitoring, deteksi dini faktor resiko PTM dan tindak

lanjutnya yang dilakukan secara terintegrasi berbasis peran serta

masyarakat.

2. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

Hasil output yang didapat dari kegiatan ini adalah:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di puskesmas dan

15 puskesma

s 37 pustu

15 puskesma

s 37 pustu

15 puskesma

s 38 pustu

15 puskesma

s 38 pustu

100%

100%


puskesmas pembantu

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dukungan pembiayaan operasional

kegiatan di seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu. Besaran

anggaran per puskesmas ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di

wilayah kerja UPT Puskesmas, status pelayanan puskesmas (rawat inap

atau non rawat inap), jumlah kunjungan pasien, biaya operasional/

pemeliharaan alat medis dan non medis, bahan habis pakai termasuk di

dalamnya biaya penerangan (listrik atau bahan bakar generator) serta

biaya penunjang lainnya yang dibutuhkan oleh puskesmas.

3. Pemilihan puskesmas berprestasi dalam rangka peningkatan

akuntabilitas pelayanan kesehatan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini sebagi berikut:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terpilihnya puskesmas berprestasi

1 puskesma

s

1 puskesma

s

3 puskesma

s

4 puskesma

s

75%

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memacu peningkatan

akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan cara memberikan

penilaian dan pemberian penghargaan kepada Puskesmas, Klinik

Pratama dan Praktik Dokter/Dokter Gigi berprestasi.

4. Pelayanan kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan situasi khusus

(poskotis).

Berikut adalah output yang dicapai dari kegiatan ini:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n


Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, sunatan massal dan poskotis

15 pekon 15

kecamatan 3

poskotis.

15 pekon 15

kecamatan 3

poskotis.

41 pekon 15

kecamatan 9

poskotis.

51 pekon 15

kecamatan

12 poskotis.

80.39% 100%

75%

Kegiatan daerah terpencil bertujuan untuk meningkatkan jangkauan

pelayanan kesehatan puskesmas melalui pengembangan inovasi

pelayanan kesehatan puskesmas sesuai keadaan dan kebutuhan

masyarakat, meningkatkan dukungan sumberdaya upaya kesehatan

puskesmas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

5. Pelayanan kesehatan haji.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pemeriksaan, pemberian vaksin dan terdeteksinya resiko tinggi pada jamaah haji

200 jemaah

67 jemaah

626 jemaah

900 jemaah

69.56%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan

pemberangkatan calon jemaah haji yaitu berkaitan dengan pemeriksaan

kesehatan calon jemaah haji. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji

aadalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik,

pemeriksaan penunjang dan penetapan diagnosis jemaah haji, dilanjutkan

dengan dan pemeliharaan kesehatan sesuai indikasi. Sampai dengan

tahun 2017 persentase capaian adalah 69.56%, hal ini berkaitan dengan

adanya pengurangan kuota jemaah haji dari Lampung Barat, sehingga

realisasi tidak sesuai dengan sasaran awal yang telah ditetapkan.


6. Optimalisasi Manajemen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlatihnya tenaga puskesmas tentang manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas

10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 100%

Terlaksananya monev tentang manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas

5 puskesma

s

5 puskesma

s

5 puskesma

s

5 puskesma

s

100%

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat melalui pelatihan manajemen pelayanan

kesehatan di puskesmas. Upaya ini dilakukan secara bertahap, untuk

tahun 2017 diikuti oleh 5 (lima) puskesmas, masing-masing mengirimkan

2 (dua) orang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dengan kegiatan ini

diharapkan puskesmas mampu memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara merata, tidak diskriminasi sehingga pelayanan

tersebut menjadi lebih akuntabel, efektif dan efisien.

7. Kalibrasi alat kesehatan di puskesmas.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan di

13 puskesma

s

13 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

100%


puskesmas

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, yaitu dengan menjaga

keakuratan alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan

oleh tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan atau puskesmas.

8. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK).


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya upaya promotif dan preventif.

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

100%

Tujuan dari pelaksanaan DAK Non Fisik BOK adalah untuk

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya

kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas.

D. Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.



Target Renstr

a (5

Tahun)

Tingkat Capaia

n

Meningkatnya pengawasan terhadap masyarakat dari bahan pangan, obat, obat

8 kecamata

n (40 lokasi)

8 kecamata

n (40 lokasi)

120 lokasi

160 lokasi

75%


tradisional dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya

Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan makanan/minuman ke kecamatan


Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan makanan/minuman ke propinsi


Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengawasan bahan makanan yang

mengandung bahan berbahaya pada makanan yang dijual bebas kepada

masyarakat. Khususnya produk makanan yang dijual sebagai jajanan

pasar, jajanan anak sekolah, warung, dan sebagainya.

2. Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).



Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya sertifikasi penyuluhan kemanan pangan (PKP) untuk pemilik/penanggung jawab industri rumah tangga, pangan, guru dan penjual makanan siap saji

40 orang

40 orang 40 orang 80 orang

50%

Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya pembinaan dan pengawasan

efektif terhadap produk pangan, khususnya hasil produksi Industri Rumah


Tangga pangan (IRTP), agar tersedia pangan yang aman, bermutu,

beragam, dan bergizi.

E. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil Kurang energi Kronis.



Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Tersedianya PMT bagi ibu hamil KEK dan Terlaksananya monev ke puskesmas

45 bumil 45 bumil 45 bumil 100 bumil

45%

Kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian makanan tambahan

berupa susu ibu hamil KEK yang telah diukur LILAnya oleh petugas

kesehatan dengan LILA <23.5 cm. Kemudian dilakukan pemantauan

kembali terhadap ibu hamil KEK yang telah diberi makanan tambahan

berupa susu.

2. Pelacakan dan penanggulangan kasus gizi buruk balita KEP dan

bumil KEK.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pertemuan pelacakan dan penanggulangan kasus gizi buruk

10 kasus balita KEP

10 kasus bumil KEK

10 kasus balita KEP

10 kasus bumil KEK

26 kasus balita KEP

26 kasus bumil KEK

36 kasus balita KEP

36 kasus bumil KEK

72.22%

72.22%

Terlaksananya validasi dan monev balita KEP dan bumil KEK

15 kecamata

n

15 kecamata

n

15 kecamata

n

15 kecamata

n

100%


Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatasi kasus gizi buruk yang ada

di masyarakat. Pelacakan kasus dilakukan oleh tenaga pelaksana gizi

(TPG) puskesmas yang didapat dari hasil pencatatan di pelayanan

puskesmas maupun posyandu. Pemeriksaan balita dengan cara

penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, sedangkan

untuk bumil dilakukan dengan cara pengukuran lingkar lengan atas (LILA).

Dengan terpantaunya status gizi masyarakat, maka dapat dilakukan

intervensi melalui kegiatan untuk penanganan kasus gizi kurang di

masyarakat.

3. Pendataan keluarga sadar gizi (kadarzi).


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pertemuan, pembinaan dan pendataan kadarzi

40 orang, 4

puskesmas

40 orang, 4

puskesmas

80 orang, 8

puskesmas

150 orang,

15 puskesma

s

53.33% 53.33%

Kegiatan ini berfokus pada pembinaan kader posyandu untuk

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang benar dalam

melakukan kegiatan di posyandu yang dapat menunjang peningkatan

program kesehatan yang diantaranya Kadarzi.

4. Advokasi dan Capacity Building Tim Pangan dan Gizi.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya advokasi dan

40 peserta

advokasi

40 peserta

advokasi

40 peserta

advokasi

40 peserta

advokasi

100%

100%


bimbingan teknis ke puskesmas.

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

15 puskesma

s

Kegiatan dilakukan dengan melaksanakan advokasi program gizi

dengan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan, lintas sektor terkait,

dan tokoh masyarakat.

5. Sosialisasi PP No.33 Tahun 2012 dan Perda No.17 Tahun 2014

Tentang ASI Ekslusif.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya sosialisasi PP dan Perda ASI eksklusif program gizi Kabupaten Lampung Barat.

40 orang 40 orang 40 orang 640 orang

6.25%

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan PP No. 33

Tahun 2012 dan Perda Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2014 yang

mewajibkan pemerintah daerah untuk dapat mensosialisasikan

pelaksanaan kebijakan program ASI eksklusif di wilayahnya masing-

masing. Salah satu meningkatnya capaian indikator kinerja ASI eksklusif

adalah dengan dilakukannya pembinaan dan sosialisasi tentang ASI

eksklusif secara terus menerus.

F. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n


Tersedianya dana pelayanan kesehatan

15 puskesma

s 37 pustu

15 puskesma

s 37 pustu

15 puskesma

s 37 pustu

15 puskesma

s 38 pustu

100%

97.37%

Dana kapitasi yang merupakan implementasi dari pelaksanaan JKN

bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk

manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah di

FKTP/Puskesmas.

2. Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Tersedianya pelayanan kesehatan non kapitasi di puskesmas

6 puskesma

s rawat inap 136

pekon

6 puskesma

s rawat inap 136

pekon

6 puskesma

s rawat inap 136

pekon

6 puskesma

s rawat inap 136

pekon

100%

100%

Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan jaminan kesehatan yang

diselenggarakan oleh BPJS kesehatan. Pembiayaan Jaminan Kesehatan

dilakukan secara langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) dalam hal ini adalah puskesmas yang ada di setiap kecamatan se-

Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan

dapat terpenuhinya pembiayaan jaminan bagi masyarakat khususnya

untuk pelayanan rawat inap di puskesmas dan pelayanan persalinan di

bidan desa.

G. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

1. Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Baru Lahir.



Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya Imunisasi TT

136 pekon

136 pekon

136 pekon

136 pekon

100%

Terlaksananya pertemuan imunisasi TT


Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemberian

Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Wanita Usia Subur (WUS)/wanita usia 15 -

35 tahun. Dengan tujuan untuk eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal

(ETMN) (insiden di bawah 1/1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun), dengan

sasaran kegiatan untuk mencapai ETMN 10% atau 8.193 orang dari

jumlah sasaran WUS yang ada.

2. Audit Maternal dan Perinatal.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya Audit Maternal dan Perinatal

4 triwulan 208 bidan

4 triwulan

208 bidan

4 triwulan

208 bidan

4 triwulan

208 bidan

100% 100%

Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk investigasi kualitatif mendalam

mengenai penyebab dan situasi di seputar kematian maternal dan

perinatal/neonatal baik yang ditangani di fasilitas kesehatan termasuk

bidan di desa atau bidan praktek swasta secara mandiri, maupun di rumah.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat diketahui

penyebab kematian maternal/perinatal sehingga dapat diambil langkah

tindaklanjut yang menjadi pengetahuan bagi bidan yang menangani

persalinan.


3. Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K).


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat

Capaian

Terlaksananya pertemuan sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K);

42 orang 7

kecamatan

42 orang 7

kecamatan

90 orang 15kecamat

an

138 orang 15kecamat

an

65.22%

100%

Terlaksananya cetak buku KIA

6200 buku KIA.

6200 buku KIA.

11700 buku KIA.

17900 buku KIA.

65.36%

Dengan berjalannya upaya program P4K diharapkan dapat

meminimalisir kemungkinan terjadinya kematian ibu dan bayi selama

proses kehamilan, persalinan dan masa nifas.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran

17 unit, 10 unit, 10 unit 34 unit, 29.41%

Tersedianya biaya transport rujukan

600 ibu hamil

13 ibu hamil

13 ibu hamil

1200 ibu hamil

1.08%

Kegiatan ini diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas

kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam

persalinan ataupun masa nifas. Capaian output masih sangat rendah, hal


ini disebabkan program Jampersal baru saja dilaksanakan, banyak

masyarakat yang belum mengetahui dan memanfaatkan fasilitas Rumah

Tunggu Kelahiran (RTK) yang telah disediakan.

5. Sasaran Strategis “Tersedianya tenaga kesehatan dan

pendistribusian sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana

kesehatan serta perbekalan kesehatan”.



A. Tersedianya jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan

Capaian Tenaga Kesehatan

Target Tahun 2017 Satuan

Realisasi

Trw. I Trw.

II

Trw. III Trw. IV

Dokter umum 15 Orang 12 12 14 14

Dokter Gigi 10 Orang 3 3 2 2

Perawat 80 Orang 102 102 119 119

Bidan 67 Orang 69 69 221 221

Tenaga

Kesehatan

Masyarakat

10 Orang 12 12 12 12

Tenaga

Kesehatan

Lingkungan

10 Orang 5 5 5 5

Ahli Teknologi

laboratorium

medik

10 Orang 7 7 7 7

Tenaga Gizi 10 Orang 6 6 8 8

Tenaga

Farmasi

10 Orang 5 5 5 5



Target

2017

Realisa

si

(2017)

Capaia

n

(2017)

Realisasi

2016 2014 2013 2012

Dokter umum 15 14 93.33

%

14 22 23 29

Dokter Gigi 10 2 20% 4 7 5 6

Perawat 80 119 148.75

%

68 168 168 239

Bidan 67 221 329.85

%

210 210 210 326

Tenaga

Kesehatan

Masyarakat

10 12 120% - - - -

Tenaga

Kesehatan

Lingkungan

10 5 50% 1 7 7 15

Ahli

Teknologi

laboratorium

medik

10 7 70% - - - -

Tenaga Gizi 10 8 80% 7 12 12 21

Tenaga

Farmasi

10 5 50% - 9 3 14


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d

Tahun 2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

Dokter umum 21 14 66.67%

Dokter Gigi 15 2 13.33%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d

Tahun 2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

Perawat 93 119 127.96%

Bidan 78 221 283.33%

Tenaga

Kesehatan

Masyarakat

20 12 60%

Tenaga

Kesehatan

Lingkungan

15 5 33.33%

Ahli Teknologi

laboratorium

medik

15 7 46.67%

Tenaga Gizi 21 8 38.1%

Tenaga Farmasi 17 5 29.41%

Jumlah tenaga kesehatan yang ada dipengaruhi dengan adanya

mutasi pegawai ke daerah lain, perbedaan yang mencolok dengan tahun-

tahun sebelumnya antara lain karena adanya pemisahan antara

Kabupaten Lampung Barat dengan Pesisir Barat. Jumlah tenaga

kesehatan drastis berkurang. Untuk ketersediaan tenaga dibeberapa pos

terdapat peningkatan secara kuantitas contohnya pada ketersediaan

tenaga bidan dan perawat. Rekruitmen tenaga bidan melalui program

PTT merupakan salah satu alternative pemecahan masalah yang

berkaitan dengan keterbatasan tenaga bidan.Jumlah tenaga kesehatan

yang dihitung pada tahun 2017 adalah jumlah tenaga kesehatan yang ada

di seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Barat.

Jumlah tenaga dokter umum di seluruh puskesmas sebanyak 14

orang, jika dibandingkan dengan target tahun 2017 masih ada kekurangan

1 orang tenaga dokter umum. Jumlah tersebut masih sangat kurang untuk

dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di seluruh


wilayah Kabupaten Lampung Barat. Jumlah tenaga kesehatan terendah

adalah tenaga dokter gigi hanya 2 orang di seluruh puskesmas.

Sedangkan untuk apoteker, di puskesmas tenaga kefarmasian yang

dibutuhkan adalah asisten apoteker.

B. Rasio dokter per satuan penduduk


Capaian Rasio dokter per satuan penduduk

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


11-15 Orang 3.7 3.7 4.31 4.31


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

11-15

orang

4.31 28.73% 6.48 - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

11-15 4.31 28.73%

Secara nasional, ratio jumlah dokter adalah 40 orang per 100.000

penduduk, dengan jumlah penduduk Lampung Barat sebesar 324.530 jiwa

maka jumlah dokter yang dibutuhkan adalah sebanyak 129 orang. Saat

ini hanya terdapat 14 orang. Dengan demikian rasio dokter di Lampung

Barat adalah sebesar 4.31 per 100.000 penduduk, masih jauh dari angka

ideal yang telah ditetapkan secara nasional. Masalah ini adalah persoalan

lama yang akan selalu dihadapi di daerah. Target minimal yang harus


dipecahkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan ini

dilakukan dengan menetapkan setidaknya ada 1 dokter untuk setiap

puskesmas. Pengajuan dokter PTT juga menjadi alternatif solusi dan

ditambah dengan rekruitmen tenaga dokter untuk menjadi PNS

daerah.Daerah menetapkan bahwa jumlah dokter adalah 11-15 orang per

satuan penduduk, jumlah tenaga dokter umum sampai dengan tahun 2017

masih belum memenuhi target daerah.

C. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk


Capaian Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


60-65 Orang 31.43 31.43 36.67 36.67


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

60-65

orang

36.67

orang

56.42% 23.20 58.42 - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

65-69 36.67 53.14%

Rasio tenaga paramedis adalah 1 orang per 1000 penduduk (100

orang per 100.000 penduduk). Dengan Jumlah penduduk Lampung Barat

saat ini, 324.530 jiwa, maka jumlah ideal perawat yang harus ada

sebanyak 324 orang. Pada tahun 2017, jumlah perawat sebanyak 119


orang sehingga masih ada kesenjangan jumlah perawat sebanyak 205

orang. Tahun 2017ditargetkan rasio tenaga paramedis sebesar 60-65 dan

pencapaian yang diraih yaitu sebanyak 36.67, realisasi ini hanya sebesar

56.42%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 capaian tahun

2016 jauh lebih rendah, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 jumlah

tenaga paramedis yang dihitung hanya yang bertugas di puskesmas.

D. Cakupan puskesmas (Jumlah puskesmas/Jumlah seluruh kec. X

100%)


Capaian Cakupan puskesmas

(Jumlah puskesmas/Jumlah seluruh kec. X 100%

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 100 100 100 100


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

100% 100% 100% 86.67% 86.67% 80% 80%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 100% 100%

Jumlah puskesmas di Lampung Barat sampai dengan tahun

2017adalah 15 puskesmas dengan kecamatan sebanyak 15 kecamatan.


Kondisi saat ini telah terpenuhi jumlah minimal yaitu 1 kecamatan minimal

memiliki 1 puskesmas.

E. Cakupan puskesmas pembantu (Jumlah pustu/jumlah

kelurahan/pekon X 100%)


Capaian Cakupan puskesmas pembantu

(Jumlah pustu/Jumlah seluruh kelurahan/pekon X 100%)

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


36 % 27.21 27.21 27.21 27.94


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

36% 27.94% 77.61% 27.94% 27.94% 27.94% 27.94%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

44% 27.94% 63.5%

Jumlah keseluruhan puskesmas pembantu (pustu) di Lampung

Barat sebanyak 38 pustu yang tersebar di 15 kecamatan. Jika

dibandingkan dengan jumlah kelurahan/pekon yang ada maka cakupan

pustu baru mencapai 27.94% yang berarti jumlah pustu baru mencapai

77.61% dari target yang ditetapkan. Pada akhir renstra diharapkan

cakupan pustu di Lampung Barat dapat mencapai 44% yang berarti

hingga saat ini masih terdapat kesenjangan sebesar 16.06% dari target

renstra. Pustu yang ada saat ini adalah pustu yang sudah dibangun sejak


pendirian Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2016 satu pustu

ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap, tetapi pada tahun 2017

dibangun 1 pustu baru yaitu pustu Pagar Dewa sehingga jumlah pustu

kembali menjadi 38 unit.








1. Tersedianya tenaga

kesehatan sesuai

kebutuhan

95.05%

Dokter umum 93.33%

Dokter Gigi 20%

Perawat 148.75%

Bidan 329.85%

Tenaga Kesehatan

Masyarakat

120%

Tenaga Kesehatan

Lingkungan

50%

Ahli Teknologi laboratorium

medik

70%

Tenaga Gizi 80%

Tenaga Farmasi 50%

2. Rasio Dokter 28.73%

3. Rasio tenaga paramedis 56.42%

4. Cakupan Puskesmas 100%

5. cakupan Puskesmas Pembantu

77.61%



A. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu.

1. Rehabilitasi Sedang/Berat/Total Puskesmas Pembantu.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya rehabilitasi gedung puskesmas pembantu dan pengadaan prasarana puskesmas Pembantu

Pustu Trimulyo,

Pustu sukananti,

Pustu Buay

Betanding, Pustu

Padang Cahya, Pustu Tebu, Pustu Pekon Balak

(6 pustu)

Pustu Trimulyo,

Pustu sukananti,

Pustu Buay

Betanding, Pustu

Padang Cahya, Pustu Tebu, Pustu Pekon Balak

(6 pustu)

12 pustu 18 pustu

66.67%

Kegiatan ditujukan untuk rehabilitasi gedung puskesmas pembantu

yang sudah mengalami kerusakan baik rusak ringan, sedang, maupun

rusak berat.

2. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

4 unit pusling 3 unit

ambulans 2 set alat kedoktera

n,



n,

6 unit pusling 6unit


n,



n,

100%

100%

10%

75%


3 unit puskesma

s, 2 unit rumah dokter,

1 unit rumah

paramedis.

3 unit puskesma

s, 2 unit rumah dokter, 1 unit rumah

paramedis.

3 unit puskesma


paramedis.

4 unit puskesma


paramedis.

73.33

%

42.86%

Kegiatan ini bersumber dari dana pusat yang ditujukan untuk

pembangunan/rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana untuk

fasilitas pelayanan kesehatan sehingga memenuhi standar minimal yang

telah ditetapkan oleh Permenkes Nomor 75 Tahun 2014.

3. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta sarana penunjangnya

1 paket pengadaa

n obat, 1 unit

perluasan gedung

IFK,

1 unit mobil

distribusi obat 1 set

meubelair kantor

1 paket pengadaa

n obat, 1 unit

perluasan gedung

IFK, 1 unit mobil


meubelair kantor

4paket pengadaa

n obat, 1 unit

perluasan gedung

IFK, 1 unit mobil


meubelair kantor

5 paket pengadaa

n obat, 1 unit

perluasan gedung

IFK, 1 unit mobil


meubelair kantor

80%

100%

100%

100%

Kegiatan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi bersumber dari

dana pusat yang ditujukan untuk penyediaan obat-obatan, perbekalan

kesehatan dan sarana penunjang untuk UPT Instalasi farmasi Kabupaten

(IFK).


4. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Kesehatan.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat

Capaian

Terlaksananya pengadaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana puskesmas

1 mobil, 1 set

meubelair, 1 aula,

5 rumah dinas,

3 pagar puskesma

s, 1 rehab

puskesmas dan

pembangunan pagar,

1 pembangunan pustu

1 mobil, 1 set

meubelair,

1 aula, 5 rumah

dinas, 3 pagar puskesm

as 1 rehab

puskesmas dan

pembangunan

pagar, 1

pembangunan pustu

2mobil, 3 set

meubelair,

1 aula, 5 rumah

dinas, 5 pagar

puskesmas, 1 rehab

puskesmas dan

pembangunan

pagar, 1

pembangunan pustu

3 mobil, 5 set

meubelair,

1 aula, 5 rumah

dinas, 6 pagar

puskesmas, 1 rehab

puskesmas dan

pembangunan

pagar, 1

pembangunan pustu

66.67%

60%

100% 100%

83.33

%

100%

100%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membiayai kegiatan

pembangunan/rehabilitasi bangunan konstruksi, pengadaan sarana dan

prasarana baik di puskesmas maupun di Dinas Kesehatan. kegiatan ini

bersumber dana dari Dana Pajak Rokok Kesehatan.

B. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1. Kegiatan Profil Kesehatan


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Tersusunnya 45 buku 45 buku 170 buku 220 buku 77.27%


buku profil dan buku saku kesehatan

profil, 45 buku

saku

profil, 45 buku

saku

profil, 90 buku

saku

profil, 135 buku

saku

66.67%

Tersusunnya data SP2TP kabupaten.

20 dokumen SP2TP

20 dokumen SP2TP

20 dokumen SP2TP

40 dokumen SP2TP

50%

Kegiatan ini ditujukan untuk penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten

Lampung Barat berupa penyajian relative yang terdiri atas derajat

kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan data umum

serta lingkungan yang berhubungan dengan kesehatan.

6. Sasaran Strategis “Keterjangkauan pelayanan kesehatan yang

berkualitas oleh masyarakat miskin”.



A. Persentase cakupan masyarakat miskin ditanggung jaminan

kesehatan.

Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program

pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan

14 (empat belas) variable kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga

Miskin. Jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan disini adalah

jaminan pelayanan kesehatan yang dimulai dari pelayanan kesehatan

dasar di puskesmas yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah.

Program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

diberikan melalui berbagai program pemerintah antara lain Jamkesmas,

yang saat ini posisinya telah digantikan oleh Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) yang untuk masyarakat miskin ditanggung sebagai peserta PBI.

Perhitungan cakupan masyarakat miskin yang mendapat jaminan

pelayanan kesehatan didasarkan pada jumlah masyakat miskin yang ada

di Lampung Barat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, untuk

masyarakat miskin yang tidak masuk dalam data maka ditanggung oleh


pemerintah daerah dengan program pelayanan kesehatan masyarakat

miskin diluar kuota.


Capaian Persentase cakupan masyarakat miskin

ditanggung jaminan kesehatan

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 71.05 71.05 71.05 100


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 100% 100%

Capaian indikator ini sama dengan target tahun 2017 dan juga

caapaian di tahun-tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya upaya

penyediaan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin didukung oleh

program pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar kuota sehingga

seluruh masyarakat miskin mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

Persoalan yang dihadapi adalah belum adanya data yang akurat

mengenai jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Barat.

Penduduk miskin yang belum terdaftar dalam kepesertaan PBI pusat

didaftarkan kepesertaannya melalui PBI daerah.


B. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin


Capaian Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


100 % 4 16.1 16.1 1.94


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

100% 1.94% 1.94% 5% 100% 100% 100%


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

100% 1.94% 1.94%

Perhitungan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin berdasarkan pemberian pelayanan kesehatan kepada

masyarakat miskin yang dirujuk dari puskesmas. Realisasi tahun 2017

adalah 1.94% sangat rendah dibandingkan target 100%, hal ini berkaitan

dengan kebijakan mengenai persentase rujukan yang diperkenankan

untuk dilakukan oleh puskesmas yaitu maksimal sebesar 15% dari jumlah

kunjungan.









Persentase cakupan

masyarakat miskin

ditanggung jaminan

kesehatan.

100% 97.37%

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin.

1.94%


A. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Quota.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat miskin di luar quota

7500 jiwa 7500 jiwa 7500 jiwa 7500 jiwa 100%

Terlaksananya operasional tim pengelola, tim monev, dan tim koordinasi JKN

2 tim, 18 org, 52 org; 8 kali,

(4 TKK, 2 P-Care,

2 evaluasi)

2 tim, 18 org, 52 org; 8 kali,

(4 TKK, 2 P-Care,

2 evaluasi)

5 tim, 33 org, 66 org; 10 kali, (4 TKK,

2 P-Care, 2

evaluasi)

5 tim, 33 org, 66 org; 10 kali, (4 TKK,

2 P-Care,

2 evaluasi)

100% 100% 100% 100%

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membiayai jaminan

kesehatan untuk penduduk miskin yang tidak terdaftar di database


pemerintah pusat. Bekerjasama dengan BPJS dengan membuat MoU,

sehingga Pemerintah Daerah membayar biaya premi asuransi ke BPJS

Kesehatan.

2. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya sosialisasi JKN di masyarakat

15 kecamata

n 750 org

15 kecamata

n 750 org

15 kecamata

n 1500 org

15 kecamata

n 2250 org

100%

66.67%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendiseminasikan informasi tentang

program Jaminan Kesehatan Nasional baik tentang pengertiannya,

pendaftaran dan pemanfaatannya. Hal yang diinformasikan antara lain

tentang pentingnya jaminan kesehatan, mekanisme gotong royong

menanggung biaya kesehatan, dasar hukum JKN, kepesertaan JKN,

manfaat dan alur pelayanan dan penggunaan kartu BPJS Kesehatan.

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ISPA dan Pneumonia.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi petugas P2 ISPA dan Pneumonia

94 orang 6

puskesmas

94 orang 6

puskesmas

120 orang 6

puskesmas

230 orang 15

puskesmas

52.17% 40%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan angka penemuan dan

tatalaksana minimal 86% dari perkiraan penderita Pneumoni dengan

sasaran kegiatan adalah angka kesakitan dan kematian pnemoni (ISPA)

kurang dari 4%. Hal ini perlu dilakukan mengingat pneumonia merupakan


penyakit paling serius dan paling membahayakan jiwa anak-anak

dibandingkan dengan infeksi saluran pernafasan lainnya terutama pada

bayi dan anak berusia di bawah lima tahun.

7. Sasaran Strategis “Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan pada

sarana kesehatan”.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7

ditetapkan indikator - indikator sebagai berikut:

A. Jumlah UPT Puskesmas yang telah melakukan akreditasi

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang

memberikan pelayanan kesehatan primer pada masyarakat. Permenkes

No. 75 tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa dalam upaya

peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara

berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi merupakan

pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik

dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara

akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas

kesehatan tingkat pertama tersebut memenuhi standar pelayanan fasilitas

kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan

mutu pelayanan secara berkesinambungan.

Manfaat akreditasi Puskesmas bagi kabupaten adalah sebagai

wahana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang

berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu

dan sistem penyelenggaraan klinis, serta penerapan manajemen resiko.

Adapun manfaat bagi masyarakat adalah memperkuat kepercayaan

masyarakat dan adanya jaminan kualitas.Sampai dengan saat ini belum

ada Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat yang sudah terakreditasi.


Jumlah UPT Puskesmas yang telah melakukan akreditasi

Target Tahun Satuan Realisasi


2017 Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

2 Pkm 0 0 0 2


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

2 pkm 2 pkm 100% 0% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

5 2 40%

Di tahun 2017, 2 puskesmas mengikuti survey akreditasi, sampai

saat laporan ini dibuat, hasil dari penilaian tersebut belum didapat. Faktor

penghambat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas adalah yang

berkaitan dengan perijinan UKL/UPL dan studi kelayakan. Untuk itu

ditahun 2017 akan dilakukan pelaksanaan perijinan UKL/UPL dan studi

kelayakan pada seluruh puskesmas. Hal lainnya yaitu yang berkaitan

dengan ijin operasional puskesmas yang dikeluarkan oleh Kementerian

Kesehatan, yang tidak bisa dikeluarkan jika belum ada syarat yaitu salah

satunya dokumen perijinan UKL/UPL. Diperlukan kerjasama dan

komitmen antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan

dengan jajarannya di puskesmas untuk dapat memenuhi syarat untuk

akreditasi.

B. Jumlah UPT Puskesmas yang memenuhi sarana prasarana sesuai

standar

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya


kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan

untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya

dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Puskesmas

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Puskesmas harus

memenuhi persyaratan sarana dan prasarana sesuai dengan standar

sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2014 yang mengatur tentang

Puskesmas yang meliputi: lokasi, bangunan,prasarana, peralatan

kesehatan, ketenagaan, kefarmasian danlaboratorium.


Capaian Jumlah UPT Puskesmas yang memenuhi sarana

prasarana sesuai standar

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


60 % 13.33 13.33 13.33 20


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

60% 20% 33.33% 15.38% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-


2017)

80% 20% 25%

Realisasi jumlah UPT Puskesmas yang memenuhi sarana

prasarana sesuai standar masih sangat jauh dari target, hanya 3 (tiga)

puskesmas yang sudah memenuhi standar. Hal ini berkaitan dengan

adanya perubahan aturan standarisasi sarana prasarana puskesmas yang

berbeda dengan sebelumnya. Sebagai contoh untuk standar peralatan

kesehatan, berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 standar

peralatan kesehatan diatur berdasarkan kelengkapan peralatan per

satuan ruangan, hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang

hanya memperhitungkan standar peralatan kesehatan secara satuan alat

saja.

Untuk melengkapi sarana prasarana kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan melalui dana DAK dan dana

pajak rokok kesehatan, selain itu adanya bantuan peralatan kesehatan

dari Kementerian PDT dan alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan

kesehatan melalui anggaran TP PDT. Sistem pencatatan inventaris

peralatan kesehatan yang kurang rapi seringkali membuat beberapa alat

kesehatan tidak terdata. Sementara itu status pendirian bangunan

puskesmas/pustu sebagian besar tidak jelas (tanah dan perizinan)

sehingga menghambat dalam pendataan untuk pemenuhan syarat

akreditasi.

C. Jumlah UPT Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai standar

Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan

dan tenaga non kesehatan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan

tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan

mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah

penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah


kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya

di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

Jenis Tenaga Kesehatan yang dimaksud paling sedikit terdiri atas:

(a) dokter atau dokter layanan primer;

(b) dokter gigi;

(c) perawat;

(d) bidan;

(e) tenaga kesehatan masyarakat;

(f) tenaga kesehatan lingkungan;

(g) ahli teknologi laboratorium medik;

(h) tenaga gizi; dan

(i) tenaga kefarmasian.

Tenaga non kesehatan harusdapat mendukung kegiatan

ketatausahaan, administrasi keuangan,sistem informasi, dan kegiatan

operasional lain di Puskesmas.

Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan

standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika

profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan

dirinya dalam bekerja. Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di

Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.


Capaian Jumlah UPT Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai standar

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


60 % 0 6.67 6.67 6.67


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013


60% 6.67% 11.11% 53.85% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

80% 6.67% 8.34%

Jumlah UPT Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai standar

sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1 puskesmas dari 15 puskesmas

yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2016 jumlah

puskesmas yang memnuhi standar ketenagaan sebanyak 7 puskesmas,

namun di tahun 2017 terdapat perubahan sebaran tenaga kesehatan,

sehingga puskesmas yang memenuhi standar hanya 1 puskesmas saja.

Faktor - faktor yang menghambat standarisasi ketenagaan:

a) Jumlah tenaga yang memang sangat terbatas sebagaimana

dijelaskan pada indikator ketersediaan tenaga sebelumnya.

b) Standar keterampilan dan perizinan yang dimiliki oleh tenaga

kesehatan masih sangat rendah.

c) Distribusi ketenagaan tidak merata antara puskesmas.

d) Mutasi tenaga kesehatan keluar dari Lampung Barat.

Faktor - faktor pendukung:

a) Penempatan tenaga dokter umum/gigi dan bidan melalui program PTT

Pusat dan PTT daerah.

b) Rekruitmen tenaga kesehatan melalui proses penerimaan PNS

Daerah.

c) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan

mengadakan pendidikan dan pelatihan singkat melalui dana APBD

serta dengan terus melakukan pembinaan.


Upaya - upaya yang dapat dilakukan:

a) Rekruitmen tenaga kesehatan sesuai jumlah dan kualifikasi yang

dibutuhkan.

b) Melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara

berkesinambungan.

c) Melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan tentang

perizinan praktik tenagan kesehatan.

D. Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki izin

Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki izin untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Bukan hanya sarana

pelayanan kesehatan swasta tetapi juga sarana pelayanan kesehatan

milik pemerintah harus memiliki surat izin operasional. Izin yang

dimaksud diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pemberlakuan izin ini untuk menjamin legalitas sarana pelayanan

kesehatan yang beroperasional di Lampung Barat dan untuk memberikan

jaminan keamanan dan kualitas bagi masyarakat yang menggunakan

sarana tersebut.


Capaian Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki izin

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


60 % 87.8 85.2 86.36 86.95


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

60% 86.95% 144.92% 80.64% - - -



Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

90% 86.95% 96.61%

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki izin sebanyak

100 sarana dari 115 sarana pelayanan kesehatan yang beropersional di

Kabupaten Lampung Barat, jumlah tersebut sudah termasuk 13

puskesmas. Realisasi tahun 2017sebesar 86.95% melebihi target 60%

dan realisasi ini sudah mendekati target akhir renstra sebesar 90% sarana

pelayanan kesehatan memiliki izin. Pembinaan dan pengawasan

terhadap sarana pelayanan kesehatan harus terus dilakukan mengingat

perkembangan dan pertumbuhan jumlah sarana pelayanan kesehatan

yang menunjukkan peningkatan secara kuantitas. Permasalahan yang

sering dihadapai adalah keterbatasan tenaga untuk melakukan

pengawasan dan sering kali penerapan peraturan juga belum dilakukan

secara ketat.

E. Jumlah tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik

Tenaga Kesehatan harus bekerja sesuai dengan standar profesi,

standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi,

menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan

dirinya dalam bekerja. Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja harus

memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pemberlakukan ketentuan ini mengingat pentingnya faktor

safety yang harus menjadi perhatian utama dalam pemberian pelayanan

kesehatan. Sehingga tenaga kesehatan yang melakukan praktik mandiri

adalah yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang dapat

dipertanggungjawabkan dalam menjalankan praktiknya. Hal ini akan


menjamin mutu pelayanan kepada pasien dan memberikan kekuatan

hukum pada tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.


Capaian Jumlah tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


90 % 46.9 68.7 92.2 95.5


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

60% 95.5% 106.17% 95% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

90% 95.5% 106.17%

Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik sebanyak 390

orang dari 400 tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan

di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan target di tahun 2017, capaian

sudah cukup tinggi sebesar 95.5% dan capaian ini juga sudah melampau

target renstra yairu 90% Berkaitan dengan penerapan peraturan tentang

izin praktik ini berkaitan dengan masih lemahnya pembinaan dan

pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan. Hal ini sebagai dampak dari terbatasnya sumber daya

yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan baik

berkaitan dengan jumlah tenaga, sarana prasarana dan juga anggaran.


F. Jumlah UPT Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan

Standar pelayanan di puskesmas berkaitan dengan kapasitas

tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana di puskesmas,

penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan sesuai SOP,

penerapan sistem informasi untuk pelayanan, dan sebagainya. Akreditasi

puskesmas merupakan upaya untuk penerapan standar pelayanan di

puskesmas.


Capaian Jumlah UPT Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan

Target Tahun

2017 Satuan

Realisasi


80 % - - 60 60


Target

2017

Realisasi

(2017)

Capaian

(2017)

Realisasi

2016 2015 2014 2013

80% 53,3% 66,6% 13,33% - - -


Target

Renstra (2013-2017)

Realisasi s/d Tahun

2017

Capaian terhadap

Renstra (2013-

2017)

80% 66,6% 75%

Jumlah puskemas yang sudah menerapkan standar pelayanan

pada tahun 2017 adalah sejumlah 8 Puskesmas. Ini ditandai dengan telah

terakreditasinya puskesmas-puskesmas tersebut. Capaian indikator lebih

rendah dari target tahun 2017 yaitu 80 % Puskesmas menerapkan standar,

namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan dengan pencapaian pada

tahun 2016.Diharapkan dengan pemberlakuan ketentuan akreditasi


puskesmas, seluruh puskesmas akan menerapkan standar pelayanan

kesehatan.








Jumlah UPT Puskesmas

yang telah melakukan

akreditasi.

100% 92.09%


yang memenuhi sarana

prasarana sesuai standar.

33.33%


yang memiliki tenaga

sesuai standar.

11.11%

Jumlah sarana pelayanan

kesehatan yang memiliki

izin.

144,76%

Jumlah tenaga kesehatan

yang telah memiliki izin

praktik.

106,17%


yang telah menerapkan

standar pelayanan.

53,3%


A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.



Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Kesehatan

1 Paket 1 Paket 3 Paket 5 Paket 60%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas aparatur di

Dinas Kesehatan berupa pengiriman pegawai untuk mengikuti program

pendidikan dan pelatihan yang sifatnya umum. Dengan adanya kegiatan

ini diharapkan pegawai Dinas Kesehatan dapat mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Formal yang sifatnya insidentil sepanjang tahun 2017. Capaian

indikator output seharusnya sebesar 80% sampai dengan 2017, namun

pada tahun 2016 kegiatan ini tidak ada realisasi sehingga capaian output

0%.

2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga kesehatan

1 kegiatan, 24 orang



1 kegiatan,

130 orang

100% 63.85%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan pengetahuan sumber

daya manusia yang ada di puskesmas terutama yang bertugas di ruang

BP (Dokter, perawat dan bidan).

3. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan.



Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten (Medis, Paramedis, Kesmas, Nutrisionis)

4 tenaga kesehatan

4 tenaga kesehatan

12 tenaga kesehatan

16 tenaga kesehatan

75%

Tenaga kesehatan yang dinilai berasal dari 4 jenis tenaga kesehatan

yaitu Tenaga Medis, Paramedis, Kesehatan masyarakat dan nutrisionist.

Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan reward bagi

tenaga kesehatan yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya.

4. Pelatihan Manajemen Aktif Kala III bagi Bidan Desa Daerah Sulit.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelatihan manajemen aktif kala III dan evaluasi pasca pelatihan.

30 bidan 30 bidan 90 bidan 120 bidan

75%

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga bidan

dalam penanganan komplikasi saat persalinan. Sebagian besar

komplikasi terjadi saat persalinan terutama pada kala III. Kegiatan ini

ditujukan untuk bidan di daerah yang sulit atau jauh dari fasilitas

kesehatan/puskesmas.


5. Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi Bidan.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR bagi bidan dan evaluasi pasca pelatihan.

30 bidan 30 bidan 60 bidan 90 bidan 66.67%

Kegiatan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan

kualitas tenaga kesehatan sebagai salah satu intervensi upaya penurunan

angka kematian bayi dan balita. Hal ini mengingat bahwa Bayi Berat lahir

Rendah (BBLR) masih merupakan masalah di bidang kesehatan terutama

kesehatan perinatal, BBLR terdiri atas BBLR kurang dua bulan dan BBLR

cukup bulan/lebih bulan.

6. Pelatihan Kader Posyandu.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelatihan kader posyandu.

7 posyandu

35 kader

7 posyandu

35 kader

22 posyandu

110 kader

32 posyandu

160 kader

68.75%

68.75%

Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan kader posyandu yang ada di

wilayah setiap kecamatan. Pembinaan kader ini sangat penting karena

posyandu masih menjadi sarana penting di dalam masyarakat yang

mendukung upaya pencapaian keluarga sadar gizi (KADARZI), membantu

penurunan angka kematian bayi dan kelahiran, serta mempercepat


penerimaan norma keluarga kecil dan bahagia dan sejahtera di dalamnya

meliputi kegiatan pemantauan pertumbuhan yang diintegrasikan dengan

pelayanan seperti imunisasi untuk pencegahan penyakit, penanggulangan

diare, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kontrasepsi, hingga

penyuluhan dan konseling.

7. Pelatihan Teknis dan Fungsional SDM Kesehatan.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelatihan teknis dan fungsional SDM kesehatan

1 kegiatan,

30 pengelola

SP2TP

1 kegiatan,

30 pengelola

SP2TP

1 kegiatan,

30 pengelola

SP2TP

1 kegiatan,

100 pengelola

SP2TP

100%

30%

Kegiatan pelatihan dilaksanakan untuk peningkatan pengetahuan

tenaga pengelola pelaporan di puskesmas tentang sistem pelaporan

puskesmas yaitu SP2TP yang kedepannya akan menjadi SIP (sistem

Informasi Puskesmas) yang akan terintegrasi dengan pelaporan P-care.

8. Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi Tenaga Gizi Puskesmas.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelatihan tenaga gizi puskesmas


Tersedianya tenaga terampil tatalaksana gizi buruk



Pelatihan tata laksana gizi buruk bagi tenaga gizi puskesmas

dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di

puskesmas yang bertanggung jawab atas program gizi. Dengan

mengikuti pelatihan ini diharapkan adanya peningkatan kemampuan

tenaga gizi puskesmas khususnya dalam melaksanakan tata laksana gizi

buruk yang terjadi di wilayah kerjanya.

9. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya pelatihan dan tersedianya SDM dengan manajemen pengelolaan obat yang baik.

15 puskemas

, 37 Pustu

15 puskemas

, 37 Pustu

15 puskemas

, 37 Pustu

15 puskemas

, 38 Pustu

100%

97.37%

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka

menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat

yang efisien, efektif dan rasional perlu adanya peningkatan pengetahuan

dan keterampilan pengelola obat di puskesmas.

10. Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas Ibu Balita bagi Bidan desa.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelatihan kelas ibu dan kelas ibu balita bagi

40 bidan 40 bidan 40 bidan 80 bidan 50%


bidan desa dan evaluasi pasca pelatihan

Kegiatan ini ditujukan khususnya untuk ibu hamil dan keluarganya, hal

ini sesuai dengan konsep bahwa ibu hamil dan keluarganya perlu

mendapatkan informasi tentang berbagai hal terkait dengan kehamilannya

sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

seorang ibu agar dapat menjalani kehamilannya secara sehat tanpa

mengalami komplikasi.

11. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas.


Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaian

Terlaksananya pelatihan TPG puskesmas dan studi pembelajaran ASI ekslusif

30 orang, 20 orang

30 orang, 20 orang

30 orang, 20 orang

30 orang,

20 orang

100% 100%

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas tenaga

pelaksana gizi di puskesmas dalam pengelolaan program gizi.

Pengelolaan program yang berkaitan dengan perencanaan program,

pelaksanaan upaya peningkatan status gizi di wilayah kerjanya,

pemantauan status gizi, deteksi dini kasus, pengolahan data dan

pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

B. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

1. Akreditasi Nakes, Registrasi Industri Rumah Tangga.


Indikator output


Target Renstra

Tingkat Capaia


(5 Tahun) n

Tenaga kesehatan memiliki surat izin melaksanakan pelayanan kesehatan

145 nakes 145 nakes 280 nakes 350 nakes 80%

Terlaksananya sosialisasi izin operasional pelayanan kesehatan


Terlaksananya kegiatan pembinaan ke sarana pelayanan kesehatan

8 sarana pelayanan kesehatan

; 5 UPT Puskesma

s


; 5 UPT Puskesma

s


; 5 UPT Puskesma

s


; 5 UPT Puskesma

s

44.44%

100%

Terlaksananya izin perpanjangan PIRT

6 sarana IRT

6 sarana IRT

26 sarana IRT

42 sarana IRT

61.91%

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari salah satu fungsi

pelayanan pemerintah di bidang kesehatan yaitu pemberian lisensi dan

akreditasi sarana serta tenaga kesehatan. Pemberian lisensi dan

akreditasi ini merupakan salah satu fungsi kontrol dan pengawasan

pemerintah terhadap sarana kesehatan yang bermutu dan berkualitas

serta tenaga kesehatan yang profesional dan sesuai dengan standar

kompetensinya.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi.

3. Berikut adalah output yang dicapai dari kegiatan ini:

Indikator output


Target Renstra

(5 Tahun)

Tingkat Capaia

n

Terlaksananya fasilitasi persiapan

5 puskesmas dari 15

5 puskesma

s

5 puskesma

s

10 puskesma

s

50%


akreditasi puskesmas

puskesmas

Cakupan puskesmas siap akreditasi

5 puskesma

s

5 puskesma

s

5 puskesma

s

13 puskesma

s

38.46%

Cakupan puskesmas disurvey akreditasi

2 dari 5 puskesma

s siap akreditasi

2 dari 5 puskesma

s siap akreditasi

2 puskesma

s

10 puskesma

s

20%

Pada tahun 2019, ditargetkan bahwa seluruh puskesmas sudah terakreditasi. Demikian juga halnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang telah menargetkan bahwa pada tahun 2019 seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Barat, 15 puskesmas, sudah terakreditasi. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Hambatan/Permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan

kegiatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

yaitu :

1. Permasalahan kesehatan ibu dan anak

a) Kematian yang terjadi akibat dari 3 keterlambatan : Terlambat

mengambil keputusan, terlambat untuk mencapai di fasilitas

kesehatan dan terlambat untuk mendapatkan penanganan

b) Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga

menghambat upaya upaya promotif dan preventif yang berakibat

masih kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di

lingkungannya

c) Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan ibu anatara


pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan

yang ditempatkan di daerah

d) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

tentang kesehatan ibu dan bayinya


2. Rendahnya penerapan pola makan dengan gizi seimbang di dalam

keluarga.

3. Belum meratanya pengetahuan masyarakat tentang Jaminan

Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

4. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata khususnya pada

daerah yang sulit dijangkau.

5. Belum mencukupinya pengadaan Vaksin TT yang tersedia untuk

melayani imunisasi TT ibu hamil.

6. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang belum

memadai dan merata di fasilitas kesehatan.

7. Kurangnya pemahaman tentang penggunaan dana DAK non fisik

sehingga terjadi hambatan pada saat turunnya dana dari daerah ke

puskesmas


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Barat

A. Tujuan

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Barat,

sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis

Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas

Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022 adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat.

2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui

Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Meningkatnya penguatan promotif , preventif dan pemberdayaan

masyarakat.

4. Meningkatnya manajemen, sistem informasi dan regulasi

kesehatan.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

2. Meningkatnya kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas

pelayanan kesehatan.

4. Meningkatnya kemandirian, akses, dan mutu sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan makanan.


5. Keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh

masyarakat miskin

6. Meningkatnya sinergitas dan kemitraan lintas sektor, LSM dan

dunia usaha.

7. Meningkatnya upaya promotif , preventif dan pemberdayaan

Masyarakat.

8. Meningkatnya lingkungan sehat

9. Meningkatnya dukungan manajemen, integrasi perencanaan dan

sistem informasi dan regulasi kesehatan.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan

kerja keras yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, bukan hanya

tergantung pada sumber daya kesehatan yang ada, namun juga harus

melibatkan partisipasi dan peran aktif lintas sektor terkait, masyarakat

pada umumnya serta sektor swasta.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kesehatan

secara nasional, tujuh sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan

pembangunan kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas

Kesehatan.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2018 sebagai upaya

pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan, baik itu melalui

berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten maupun

pada tingkat kecamatan melalui pelayanan kesehatan masyarakat di

puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Lampung Barat. Untuk

menunjang pelaksanaan program kesehatan di tingkat puskesmas

dibutuhkan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang

memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu hal yang

masih menjadi kendala hingga saat ini adalah jumlah tenaga kesehatan

yang masih kurang serta distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata

sehingga terjadi ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan antara

puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain.


Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas

Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

(1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria.

(2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kusta.

(3) Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC.

(4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Infeksi Menular

Seksual (IMS) HIV/AIDS.

(5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rabies dan GHPR.

(6) Pencegahan dan Penanggulangan Filariasis dan Kecacingan.

(7) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hepatitis.

(8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita DBD.

(9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diare.

(10) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita ISPA dan

Pneumonia.

(11) Peningkatan Pelayanan Imunisasi.

(12) Pelayanan Imunisasi bagi Bayi dan Anak Sekolah (BIAS).

(13) Peningkatan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada wanita usia

subur (WUS) baik yang hamil maupun tidak hamil.

(14) Pencegahan Penularan Penyakit endemik/epidemik.

(15) Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan

wabah/KLB.

(16) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

pencegahan dan pengendalian penyakit.

2. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

(1) Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Peningkatan Pelayanan Penderita Hipertensi.

(3) Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus.

(4) Pelayanan Kesehatan Haji.

(5) Pelayanan Deteksi Dini Kanker.


(6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining pada usia

produktif.

3. Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

(1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

(2) Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA.

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

(1) Pelacakan dan Penanganan kasus gizi buruk, balita KEP dan

bumil KEK.

(2) Pemberian Makanan Tambahan bagi bumil KEK dan balita

KEP.

5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) AK Non Fisik Jaminan Persalinan.

(2) Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K).

(3) Audit Maternal dan Perinatal (AMP).

6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

(1) Lansia ceria

7. Program Pengembangan Kesehatan Tradisional.

(1) Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional.

(2) Upaya Pengembangan Pengobat Tradisional.

(3) Bulan Promosi Kesehatan Tradisional tingkat kabupaten.

(4) Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga.

8. Program Kesehatan Kerja dan Olahraga.

(1) Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga.

(2) Pembinaan kesehatan pekerja (formal dan informal).

(3) Pembinaan Kesehatan Olahraga Masyarakat.


9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Puskesmas.

(2) Optimalisasi Manajemen Puskesmas.

(3) Pemilihan Puskesmas Berprestasi.

(4) Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan

usaha masyarakat.

(5) Pembinaan pelayanan kesehatan swasta.

10. Program Upaya Kesehatan Rujukan.

(1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

(2) Ambulans Hebat.

11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

(1) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana kesehatan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan

jaringannya.

(2) Rehabilitasi sedang/berat/total pada puskesmas pembantu.

(3) Kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas.

(4) DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar.

(5) DAK Afirmasi Bidang Pelayanan Kesehatan Pelayanan Dasar.

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

(1) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

(2) Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan.

(3) Orientasi program kesehatan kepada PKK Kecamatan dan

PKK Pekon.

(4) Orientasi guru pembina upaya kesehatan sekolah (UKS).

(5) Pelatihan Kader Posyandu.

(6) Workshop promosi kesehatan menggunakan media IT.

(7) Pelatihan tata laksana gizi buruk.

(8) Pelatihan kesehatan kerja dan olahraga.


(9) Pelatihan Skrining Hipotiroid Kongenital bagi bidan desa.

(10) Pelatihan kelas ibu dan kelas ibu balita.

(11) Pelatihan manajemen aktif kala III bagi bidan desa daerah

sulit.

(12) Pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR bagi bidan.

(13) Pelatihan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

(14) Pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang

balita (SDIDTK).

(15) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan.

(16) Tim Penilaian Angka Kredit.

13. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

(1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

(2) Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

(3) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan UPT

Instalasi Farmasi.

(4) DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi.

(5) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah

Sakit.

14. Program Pengawasan Obat dan Makanan

(1) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya.

(2) Sertifikasi penyuluhan keamanan pangan (PKP).

(3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang obat dan

makanan.

(4) Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil

industri rumah tangga pangan.

15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

(1) Jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk miskin di luar

kuota.


16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

(1) Advokasi program JKN.

(2) Sosialisasi JKN Tingkat Kabupaten.

17. Program Jaminan Kesehatan Nasional.

(1) Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

(2) Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

(3) Manajemen dan operasional jaminan kesehatan.

18. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

(1) Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) HIV/AIDS.

(2) Promosi Kesehatan Melalui Media.

(3) Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat.

(4) Lomba PM Health Award.

(5) Pendataan Keluarga Sehat.

(6) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan.

(7) Pelatihan Saka Bhakti Husada.

(8) Advokasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Sektor Kesehatan.

19. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

(1) Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan

Situasi Khusus (Poskotis).

(2) Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

(1) Optimalisasi Forum Kabupaten sehat.

(2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

(3) Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat

Pengolahan Makanan (TPM).

(4) Studi Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA).

(5) Pemeriksaan Kualitas Air.


21. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

(1) Penyusunan Profil Kesehatan.

(2) Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).

(3) Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas.

22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

(1) Penyediaan jasa surat menyurat.

(2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

(3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaaraan

dinas /operasional.

(4) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

(5) Penyediaan alat tulis kantor.

(6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

(7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor.

(8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan.

(9) Penyediaan makanan dan minuman.

(10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

(11) Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis.

(12) Penyediaan jasa propaganda/publikasi/ pameran.

(13) Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah.

(14) Fasilitasi dukungan pelaksanaan program percepatan

pembangunan daerah tertinggal.

23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

(1) Pengadaan komputer/jaringan komputer.

(2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

(3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional.


(4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

24. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.

(1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD.

(2) Penyusunan laporan keuangan semesteran.

(3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

(4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

(5) Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen

perencanaan OPD.

(6) Kegiatan pengelolaan keuangan daerah.


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Bidang Kesehatan dipergunakan sebagai dasar

dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan

penyelenggaran pembangunan kesehatan serta pembangunan

berwawasan kesehatan.

Tujuan utama pembangunan kesehatan adalah menciptakan taraf

hidup sehat bagi masyarakat maupun lingkungan. Hal ini dapat terwujud

apabila didukung olehseluruh rencana program dan kegiatan yang telah

direncanakan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan benar,

sehingga segala hambatan dan tantangan dapat dihadapi bersama.

Menuju Indonesia Sehat 2020 tidaklah mustahil bila Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan tetap konsisten

melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang telah

dilaksanakan dengan didukung oleh aparatur dan tenaga medis yang

profesional di bidangnya.

Demikianlah Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Barat tahun 2019 ini kami buat, dan dengan dilaksanakannya

Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2019 diharapkan

dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan

Kabupaten Lampung barat serta kebijakan pemerintah di bidang

kesehatan.

LOKASI TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 2 Kesehatan

1 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tepat Waktu

Dinas Kesehatan 100 % 1.792.269.000 100 % 2.082.162.000

Jumlah Puskesmas melaksanakan Sistem Informasi

Puskesmas (SIP)

Liwa dan 15

Puskesmas

15 Puskesmas 15 Puskesmas

Jumlah surat Keluar Liwa 1261 Surat 5.000.000 APBD KAB 1279 Surat 5.200.000

Jumlah Surat Masuk Liwa 1175 Surat APBD KAB 1186 Surat

Jumlah Rekening Listrik Liwa 6 Rekening 66.792.000 APBD KAB 6 Rekening 73.471.000

Jumlah Rekening Air Liwa 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening

Jumlah Rekening Telepon Liwa 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening

Jumlah Rekening Internet Liwa 3 Rekening APBD KAB 3 Rekening

Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Liwa 30 Motor 27.400.000 APBD KAB 30 Motor 30.000.000

Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Liwa 13 Mobil APBD KAB 14 Mobil

Jumlah Truck yang dibayar pajaknya Liwa 1 Mobil APBD KAB 1 Mobil

Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa 2 Orang 20.334.000 APBD KAB 3 Orang 22.400.000

Jumlah Jenis Alat Kebersihan Liwa 17 Jenis APBD KAB 17 Jenis

1 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan Liwa 23 Jenis 17.413.000 APBD KAB 23 Jenis 19.154.000

Jumlah jenis penggandaan Liwa 3 Jenis 82.568.000 APBD KAB 3 Jenis 90.824.000

Jumlah jenis cetakan Liwa 7 Jenis APBD KAB 7 Jenis

Jumlah dan jenis komponen listrik Liwa 15 Jenis 97.315.000 APBD KAB 15 Jenis 10.000.000

Jumlah perbaikan instalasi/peningkatan daya dan pemasangan baru listrik Liwa 8 Unit APBD KAB 0 Unit

1 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah media massa harian yang berlangganan. Liwa 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 3.960.000

1 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat Liwa 12 Kali 71.573.000 APBD KAB 12 Kali 71.573.000

1 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

Liwa 12 Bulan 130.000.000 APBD KAB 12 Bulan 140.000.000

1 2 1 20 Penyediaan Jasa

Propaganda/Publikasi/Pameran

Jumlah Pelaksanaan Pameran Liwa 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 10.000.000

1 2 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan

Dalam Daerah

Jumlah Pelaksanaan rapat, koordinasi dan pembinaan dalam daerah. Liwa 12 Bulan 40.000.000 APBD KAB 12 Bulan 40.000.000

1 2 1 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien Jumlah dokter PNS yang menerima insentif liwa 11 Orang 217.800.000 APBD KAB 11 Orang 239.580.000

1 2 1 51 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Dasar di Masyarakat

Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi pelayanan Puskesmas di Kab.

Lampung Barat

9 Puskesmas 283.614.000 APBD KAB 10 Puskesmas 400.000.000

1 2 1 58 Pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal

Periode Pelaksanaan dukungan administrasi percepatan pembangunan

daerah tertinggal.

Liwa 4 Bulan 36.000.000 APBD KAB 4 Bulan 36.000.000

1 2 1 61 Pengembangan SDM Kesehatan Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa Liwa dan Fakultas

Kedokteran

10 Orang 682.500.000 APBD KAB 10 Orang 890.000.000

1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana Aparatus yang memadai Dinas Kesehatan 100 % 1.595.726.000 100 % 820.909.000

jumlah minibus Liwa 2 Unit 800.000.000 APBD KAB 0 Unit -

jumlah minibus Liwa 2 Unit APBD KAB 0 Unit

1 2 2 09 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung yang diadakan Liwa 4 Unit 34.900.000 APBD KAB 0 Unit -

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

1

1 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019CATATAN

PENTING

1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

1 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1 2

1 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1 2 2 05

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF





PENTING

1 2 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah PC Komputer yang diadakan. Liwa 1 Unit 10.000.000 APBD KAB 0 Unit -

Jumlah gedung kantor yang direnovasi/rehabilitasi Liwa 1 Gedung 61.600.000 APBD KAB 1 Gedung 67.760.000

Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan Liwa 2 Gedung APBD KAB 2 Gedung

Jumlah motor yang dipelihara Liwa 30 Motor 639.226.000 APBD KAB 31 Motor 703.149.000

Jumlah truck yang dipelihara Liwa 1 Mobil APBD KAB 1 Mobil

Jumlah minibus yang dipelihara Liwa 12 Mobil APBD KAB 13 Mobil

Jumlah Genset yang dipelihara Liwa 5 Unit 50.000.000 APBD KAB 5 Unit 50.000.000

Jumlah komputer yang dipelihara Liwa 10 Unit APBD KAB 10 Unit

Jumlah Printer yang dipelihara Liwa 10 Unit APBD KAB 10 Unit

1 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal sesuai dengan aturan.

Kantor Dinas Kesehatan

dan 15 puskesmas

45 % 1.477.651.200 60 % 1.681.681.440

1 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal

Liwa dan Bandar

Lampung


1 2 5 45 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jumlah SDM puskesmas yang ditingkatkan kompetensinya Liwa 60 Orang 98.800.000 APBD KAB 80 Orang 118.560.000

1 2 5 67 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga kesehatan teladan yang terpilih. Liwa 9 Orang 221.000.000 APBD KAB 9 Orang 265.200.000

1 2 5 68 Pelatihan Manajemen Aktif Skala III Bagi

Bidan Desa Daerah Sulit

Jumlah bidan yang dilatih manajemen aktif kala III Kantor OPD Dinas

Kesehatan

30 Orang 65.000.000 APBD KAB 0 Orang -

1 2 5 69 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi

Bidan

Jumlah bidan yang dilatih manajemen asfiksia Kantor OPD Dinas

Kesehata


1 2 5 70 Pelatihan Kader Posyandu Jumlah kader yang dilatih Liwa 50 Orang 94.342.300 APBD KAB 50 Orang 113.210.760

1 2 5 72 Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk Puskesmas dengan tim tata laksana gizi buruk. Liwa 7 Puskesmas 65.000.000 APBD KAB 8 Puskesmas 78.000.000

1 2 5 73 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat

Kesehatan

Jumlah pengelola obat Puskesmas yang dilatih pengelolaan obat, Jumlah

pengelola obat Puskesmas Pembantu yang dilatih pengelolaan obat

Liwa Pengelola Puskesmas 15

orang, Pengelola Pustu

37 Orang

90.000.000 APBD KAB Pengelola Puskesmas 15

orang, Pengelola Pustu 37

Orang

94.500.000

1 2 5 74 Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas Ibu Balita Bagi

Bidan Desa

Jumlah bidan desa yang dilatih kelas ibu Liwa 30 Orang 52.000.000 APBD KAB 30 Orang 62.400.000

1 2 5 79 Tim Penilai Angka Kredit Jumlah tim penilai angka kredit. Liwa 1 Kelompok 36.208.900 APBD KAB 1 Kelompok 43.450.680

1 2 5 83 Orientasi program kesehatan kepada PKK Kecamatan dan

PKK Pekon

Jumlah anggota PKK kecamatan dan pekon teredukasi pemanfaatan dana

desa di sektor kesehatan.

Liwa 30 Orang 91.000.000 APBD KAB 30 Orang 109.200.000

1 2 5 84 Orientasi guru pembina upaya kesehatan sekolah (UKS) Jumlah guru pembimbing UKS mengikuti orientasi Liwa 30 Orang 111.800.000 APBD KAB 30 Orang 134.160.000

1 2 5 85 Workshop promosi kesehatan menggunakan media IT Jumlah orang yang dilatih penggunaan media IT Liwa 30 Orang 110.500.000 APBD KAB 30 Orang 132.600.000

1 2 5 86 Peralatan kesehatan kerja dan olahraga Jumlah pengelola yang dilatih Liwa 0 Orang - APBD KAB 0 Orang -

1 2 5 87 Pelatihan Skrining Hipotiroid Kongenital bagi bidan desa Jumlah bidan yang dilatih. Liwa 30 Orang 91.000.000 APBD KAB 30 Orang 109.200.000

1 2 5 88 Pelatihan manajemen terpadu balita sakit

(MTBS)

Jumlah bidan yang dilatih Liwa 30 Orang 117.000.000 APBD KAB 30 Orang 140.400.000

1 2 5 89 Pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang

balita (SDIDTK)

Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih Liwa 30 Orang 65.000.000 APBD KAB 30 Orang 78.000.000

1 2 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel

dan tepat waktu

Dinas Kesehatan 100 % 132.509.000 100 % 159.010.800

Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat dalam 1 tahun. Dinas Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen

1 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Liwa 12 Dokumen 1.300.000 APBD KAB 12 Dokumen 1.560.000

1 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran. Liwa 2 Dokumen 1.300.000 APBD KAB 2 Dokumen 1.560.000

1 2 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran. Liwa 12 Dokumen 2.600.000 APBD KAB 12 Dokumen 3.120.000

1 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF





PENTING

1 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun. Liwa 1 Dokumen 3.250.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.900.000

1 2 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen laporan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan dokumen

perencanaan OPD


1 2 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Liwa 17 Orang 111.280.000 APBD KAB 17 Orang 133.536.000

1 2 6 14 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah dokumen penetapan renstra Liwa 0 Dokumen - APBD KAB 0 Dokumen -

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 2 Kesehatan

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin serta sarana penunjang

IFK

Liwa 95 % 4.264.053.040 95 % 5.669.514.848

Alokasi anggaran obat per-kapita pertahun Liwa 12500 Rp 13000 Rp

1 2 15 4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah

sakit

Jumlah sarana pelayanan farmasi swasta yang mendapatkan pengawasan. Liwa 22 Sarana 34.383.700 APBD KAB 22 Sarana 41.260.440

1 2 15 7 Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan obat dan perbekes yang

sesuai standar

Liwa 15 Puskesmas 125.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 110.250.000

Terlaksananya pemusnahan obat Liwa 0 Paket 106.472.340 APBD KAB 0 Paket 127.766.808

Jumlah waktu/ periode operasional dan pemeliharaan

IFK setiap tahunnya.

Instalasi Farmasi

Kabupaten (IFK)

12 Bulan APBD KAB 12 Bulan

Jumlah tenaga penjaga malam IFK, Periode penjagaan malam Instalasi Farmasi

Kabupaten (IFK)

1 orang, 12 Bulan APBD KAB 1 orang, 12 Bulan

Persentase ketersediaan obat & perbekes di Puskesmas. Liwa 90 % 403.197.000 APBD KAB 90 % 483.836.400

Persentase ketersediaan obat & perbekes di Puskesmas. Liwa 90 % APBD KAB 90 %

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas Liwa 90 % 3.540.000.000 APBD KAB 90 % 4.906.401.200

Jumlah sarana penunjang IFK Liwa 1 Paket APBD KAB 1 Paket

1 2 15 12 Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Jumlah buku dokumen formularium Liwa 1 dokumen 55.000.000 APBD KAB 0 dokumen -

1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan pada

masyarakat di daerah tertinggal, situasi khusus dan kondisi

bencana.

Kantor OPD dan 15

Puskesmas

8 Puskesmas 1.579.429.210 11 Puskesmas 1.625.429.210

1 2 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan Liwa dan 15

Puskesmas

15 Puskesmas 1.244.429.210 APBD KAB 15 Puskesmas 1.247.429.210

Jumlah pelayanan kesehatan situasi khusus (poskotis)

setiap tahunnya.

poskotis di wilayah

Kab. Lampung Barat

3 Lokasi 220.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 240.000.000

Jumlah pekon daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan wilayah pekon di

Lampung Barat

5 Pekon APBD KAB 5 Pekon

Frekuensi Pelayanan P3K situasi khusus Liwa 32 Kali APBD KAB 32 Kali

Jumlah peserta yang mendapatkan diseminasi informasi kirisis kesehatan liwa 50 Orang 115.000.000 APBD KAB 50 Orang 138.000.000

Jumlah logistik penanggulangan krisis kesehatan liwa 4 Paket APBD KAB 4 Paket

1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Jumlah Kecamatan yang telah dilakukan pengawasan obat dan

makanan

15 Kecamatan, 15

Puskesmas

5 Kec 247.028.400 5 Kec 284.134.080

Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat 15 Kecamatan, 15

Puskesmas

95 % 95 %

Persentase sampel diperiksa memenuhi syarat 95 % 74.100.000 APBD KAB 95 % 88.920.000

Jumlah sampel makanan minuman yang diperiksa 15 Kecamatan, 15

Puskesmas

250 sample APBD KAB 260 sample

1 2 17 9 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan

(PKP)

Jumlah pemilik/ Penanggung jawab IRTP yang memiliki sertifikat PKP 15 kecamatan 40 Orang 60.928.400 APBD KAB 40 Orang 73.114.080

1 2 17 11 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil

industri rumah tangga pangan

Jumlah IRTP yang dibina dan diawasi 15 Kecamatan 21 Sarana 30.000.000 APBD KAB 22 Sarana 36.000.000

1 2 17 12 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas

Menggunakan Obat (Gema Cermat)

Jumlah peserta sosialisasi Gema Cermat 15 Kecamatan, 15

Puskesmas


1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

Jumlah Puskesmas melakukan promosi kesehatan 15 Kecamatan, 15

Puskesmas

15 Puskesmas 10.670.577.000 15 Puskesmas 10.874.280.000

1 2 15 8 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi

1 2 15 11 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi

1 2 15 10 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1 2 16 30 Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

1 2 16 18 Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan

Situasi Khusus ( Poskotis )

1 2 17 2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF





PENTING

Jumlah Pekon memanfaatkan 10 % APBDes untuk sektor kesehatan 15 kecamatan, 131 pekon 30 Pekon 30 Pekon

Jumlah media cetak untuk promosi Liwa 4 Media 248.750.000 APBD KAB 4 Media 273.800.000

Jumlah Frekuensi spot radio untuk promosi kesehatan 900 900 Kali APBD KAB 900 Kali

1 2 19 11 Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) HIV/AIDS Jumlah pemuda yang mengikuti kampanye ABAT HIV/AIDS Liwa 135 Orang 135.000.000 APBD KAB 135 Orang 150.000.000

1 2 19 18 Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di

Masyarakat

Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye PHBS Liwa 450 Orang 153.027.000 APBD KAB 0 Orang 160.000.000

1 2 19 20 Pendataan Keluarga Sehat Jumlah pekon di survei keluarga sehat. wilayah pekon di

Lampung Barat

24 Pekon 35.200.000 APBD KAB 25 Pekon 38.720.000

1 2 19 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional

Kesehatan

Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif Liwa 15 Puskesmas 10.000.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 10.140.000.000

1 2 19 22 Pelatihan Saka Bhakti Husada Jumlah MABI Saka Ranting Pembina, Pamong Saka Instruktur, Ranting

(RT) Gugus Depan Penegak yang terlatih

Liwa Mabi Saka 15 orang,

Pengurus Ranting 15

Orang

61.600.000 APBD KAB Pamong Saka 15 orang,

Instruktur

15 Orang

67.760.000

1 2 19 23 Advokasi Pemanfaatan Dana Desa untuk

Sektor Kesehatan

Jumlah aparat yang diadvokasi pemanfaatan dana desa Kabupaten dan

Desa/Pekon

Peratin 34, LHP

34, Pokja Sehat 34

Orang

37.000.000 APBD KAB Peratin 34, LHP

34, Pokja Sehat 34

Orang

44.000.000

1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase kasus gizi buruk ditangani. 15 Kecamatan 100 % 801.133.806 100 % 1.002.973.948

Persentase kasus Bumil KEK dan Balita KEP yang ditangani 15 Kecamatan 100 % 100 %

1 2 20 7 Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu

Hamil Kurang Energi Kronis

Jumlah Bumil KEK yang mendapatkan makanan tambahan. 15 Kecamatan 0 Orang - APBD KAB 0 Orang -

Jumlah remaja yang terbina SMA 240 Orang 40.000.000 APBD KAB 240 Orang 45.000.000

Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan gizi SMA 6 Sekolah APBD KAB 6 Sekolah

1 2 20 9 Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi

Buruk Balita KEP dan Bumil KEK.

Jumlah Kasus balita KEP dan Bumil KEK 15 Kecamatan Balita KEP 10

Kasus, Bumil KEP

20 Kasus

200.000.000 APBD KAB 10 kasus balita KEP 20

bumil kek Kasus

250.000.000

Jumlah puskesmas mampu koseling inisiasi menyusui dan ASI ekslusif 15 Puskesmas 15 Puskesmas 50.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 55.000.000

Jumlah kader yang mampu promosi ASI Ekslusif, tenaga kesehatan yang

mampu promosi ASI Ekslusif

Liwa 0 kader, tenaga kes 30

Orang

APBD KAB 30 kader, tenaga kesehatan 0

Orang

Jumlah posyandu yang diskrining posyandu 10 Posyandu 45.000.000 APBD KAB 10 Posyandu 47.000.000

Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining ibu hamil anemia 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

Persentase ketersediaan vitamin A untuk bayi, balita dan bufas Liwa 100 % 466.133.806 APBD KAB 100 % 605.973.948

Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil Liwa 100 % APBD KAB 100 %

Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri Liwa 100 % APBD KAB 100 %

Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Gizi

Buruk

Kantor OPD Dinas

Kesehatan

100 % APBD KAB 100 %

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Persentase rumah sehat 15 Kecamatan 55 % 550.000.000 60 % 300.000.000

Jumlah pekon deklarasi ODF pekon 15 Pekon 15 Pekon

1 2 21 6 Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi

Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Jumlah TPM yang dilakukan pembinaan Liwa 40 Lokasi 45.000.000 APBD KAB 40 Lokasi 50.000.000

Jumlah Pekon deklarasi ODF pekon 15 Pekon 225.000.000 APBD KAB 15 Pekon 100.000.000

Pekon yang dipicu STBM. Liwa, 15 kecamatan 33 Pekon APBD KAB 0 Pekon

1 2 21 12 Forum Kabupaten sehat Jumlah sekretariat Forum kecamatan Sehat yang melaksanakan fungsinya. 15 kecamatan 15 Kec 250.000.000 APBD KAB 15 Kec 110.000.000

Jumlah PDAM yang diperiksa kualitas airnya Liwa dan kecamatan 5 Sarana 30.000.000 APBD KAB 5 Sarana 40.000.000

Jumlah depot air minum yang diperiksa kualitas airnya liwa dan 15 kecamatan 15 Sarana APBD KAB 20 Sarana

1 2 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

15 Puskesmas 15 Puskesmas 2.462.707.300 15 Puskesmas 2.985.075.000

1 2 19 8 Promosi Kesehatan Melalui Media

1 2 20 13 Sosialisasi PP No. 33 Tahun 2012 dan Perda

No. 17 Tahun 2014 Tentang Asi Eksklusif

1 2 20 8 Orientasi Gizi Remaja dan Anak Sekolah

1 2 20 28 DAK penugasan Penyediaan Obat Gizi

1 2 20 25 Skrining dan Penanggulangan Ibu Hamil

Anemia

1 2 21 13 Pemeriksaan Kualitas Air

1 2 21 8 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF





PENTING

Jumlah puskesmas yang melaksanakan penyelidikan epidemiologi 15 Kecamatan 15 Puskesmas 32.500.000 APBD KAB 15 Puskesmas 84.500.000

Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi

Program

Liwa 30 Orang APBD KAB 30 Orang

Persentase imunisasi dasar lengkap 15 Kecamatan 95 % 416.189.000 APBD KAB 95 % 499.400.000

Pekon/Kelurahan dengan UCI 100% 15 Kecamatan 131 pekon, 5 Kel APBD KAB 131 pekon, 5 Kel

Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi

program


Persentase penanganan kasus potensi KLB 15 Kecamatan 100 % 42.122.600 APBD KAB 100 % 50.550.000

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelacakan kasus potensi KLB. 15 Kecamatan 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas petugas surveilans Liwa 30 Orang 42.122.600 APBD KAB 30 Orang 50.547.000

Jumlah Laporan kejadian dini dan respon (SKDR) yang dilaksanakan

Puskesmas

15 Puskesmas 780 Laporan APBD KAB 780 Laporan

Sekolah yang mengikuti sosialisasi Gerakan Satu Rumah

Satu Jumantik (G1R1J)

15 Puskesmas 150 Sekolah 252.200.000 APBD KAB 80 Sekolah 225.000.000

jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2

DBD

15 Puskesmas 45 Orang APBD KAB 45 Orang

Petugas mengikuti peningkatan kapitasi dan evaluasi P2

Diare

liwa 45 Orang 70.330.000 APBD KAB 45 Orang 80.000.000

Persentase kasus diare yang ditangani sesuai standar 15 Kecamatan 100 % APBD KAB 100 %

Puskesmas mendapatkan logistik 15 Puskesmas 15 Puskesmas 292.760.000 APBD KAB 15 Puskesmas 380.588.000

Jumlah Ibu Hamil yang diperiksa malaria 15 Puskesmas 1800 Orang APBD KAB 1500 Orang

Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi pengendalian penyakit Malaria 15 Puskesmas 75 Orang APBD KAB 75 Orang

Jumlah siswa yang diperiksa (deteksi dini) kusta 15 Puskesmas 3600 Siswa 80.000.000 APBD KAB 3600 Siswa 100.000.000

Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi pencegahan dan pengendalian

kusta


Persentase penemuan kasus TBC 15 Puskesmas 50 % 135.739.500 APBD KAB 55 % 200.000.000

Persentase penderita TBC yang di obati sesuai standar

(100%)

15 Puskesmas 100 % APBD KAB 100 %

Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC 15 Puskesmas 45 Orang APBD KAB 45 Orang

petugas mengikuti evaluasi P2 HIV/AIDS Liwa 60 Orang 117.000.000 APBD KAB 60 Orang 150.000.000

Jumlah Puskesmas melayani pemeriksaan/skrinning HIV 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

Jumlah Ibu Hamil yang di Skrinning HIV 15 Puskesmas 1500 Orang APBD KAB 1500 Orang

Jumlah kasus GHPR yang ditangani sesuai standar 15 Puskesmas 190 Kasus 84.500.000 APBD KAB 171 Kasus 100.000.000

Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2

Rabies dan GHPR.


Jumlah anak yang diberikan obat kecacingan 15 Kecamatan 130000 Orang 289.343.600 APBD KAB 134000 Orang 350.000.000

Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2

Filariasis dan Kecacingan


Jumlah ibu hamil yang diperiksa/skrinning hepatitis 15 Kecamatan 375 Orang 65.000.000 APBD KAB 1500 Orang 78.000.000

Jumlah petugas Puskesmas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi

P2 Hepatitis


Jumlah pengelola mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 ISPA

dan Pneumonia


Puskesmas melaksanakan diseminasi 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

Jumlah pengelola yang mengikuti pertemuan persiapan

BIAS


Jumlah SD/MI yang mendapat pelayanan imunisasi 15 Kecamatan 242 Sekolah APBD KAB 244 Sekolah

Jumlah peserta mengikuti peningkatan kapasitas petugas imunisasi TT Liwa 60 Orang 238.700.000 APBD KAB 60 Orang 262.570.000

1 2 22 8 Peningkatan Pelayanan Imunisasi

1 2 22 6 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

1 2 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan pemberantasan penyakit

1 2 22 9 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan

wabah/KLB

1 2 22 13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita

Diare


DBD

1 2 22 15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kusta


Malaria


Infeksi Menular Seksual (IMS)/HIV/AIDS

1 2 22 16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC

1 2 22 21 Pencegahan dan Penanggulangan Filariasis dan

Kecacingan

1 2 22 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rabies dan

GHPR


ISPA dan Pneumonia


Hepatitis

1 2 22 30 Peningkatan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada wanita

usia subur (WUS) baik yang hamil maupun tidak hamil

1 2 22 29 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak

Sekolah


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF





PENTING

Jumlah sasaran WUS mendapat imunisasi TT 15 Kecamatan 78390 Orang APBD KAB 78450 Orang

1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Jumlah UPT puskesmas terakreditasi madya dan utama 15 Puskesmas 3 Puskesmas 6.341.716.000 2 Puskesmas 6.912.588.550

1 2 23 14 Optimalisasi Manajemen Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas

Jumlah UPT Puskesmas dengan manajemen pelayanan terstandar. 15 Puskesmas 2 Puskesmas 150.000.000 APBD KAB 2 Puskesmas 164.000.000

Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian manajemen pelayanan

terstandar

15 Puskesmas 15 Puskesmas 120.000.000 APBD KAB 0 Puskesmas 44.528.550

Jumlah Puskesmas dengan penilaian manajemen terstandar yang dibina 15 3 Puskesmas APBD KAB 3 Puskesmas

Jumlah puskesmas yang dibina Liwa 3 Puskesmas APBD KAB 3 Puskesmas

Usaha masyarakat yang memiliki ijin Liwa 10 Kelompok 105.000.000 APBD KAB 15 Kelompok 110.000.000

Sarana kesehatan yang memiliki ijin 110 sarana kesehatan 20 Sarana APBD KAB 20 Sarana

Tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek 110 sarana kesehatan 50 Orang APBD KAB 55 Orang

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pendampingan

BLUD

Liwa dan 15

Puskesmas


Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi BLUD Liwa dan 15 puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian BLUD Liwa dan 15

Puskesmas

0 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang dilakukan audit eksternal BLUD Liwa dan 15

Puskesmas


Jumlah Puskesmas yang melaksanakan self asesment

BLUD

Liwa dan 15

Puskesmas


Jumlah Puskesmas yang melaksanakan advokasi BLUD Liwa dan 15

Puskesmas


Jumlah Puskesmas yang melaksanakan workshop BLUD Liwa dan 15 puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kaji banding

BLUD

Liwa dan 15

Puskesmas


Jumlah jenis jabatan fungsional kesehatan yang diuji kompetensi Liwa 6 Jenis 60.000.000 APBD KAB 7 Jenis 70.000.000

Jumlah sertifikat kelulusan kompetensi Liwa 60 Buah APBD KAB 70 Buah

1 2 23 21 Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan kalibrasi dan pemeliharaan

peralatan kesehatan.

Liwa dan 15 puskesmas 3 Puskesmas 210.000.000 APBD KAB 3 Puskesmas 220.000.000

Jumlah tenaga medis Liwa 20 Orang 2.336.716.000 APBD KAB 23 Orang 2.804.060.000

Jumlah tenaga Bidan Liwa 30 Orang APBD KAB 30 Orang

Jumlah tenaga kesehatan lainnya Liwa 60 Orang APBD KAB 60 Orang

survey 5 puskesmas 2 Puskesmas 1.060.000.000 APBD KAB 0 Puskesmas -

Jumlah puskesmas yang melaksanakan: 15 Puskesmas 0 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas

self assessment 5 puskesmas 2 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas

pasca survey 13 puskesmas 13 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas

pendampingan 5 Puskesmas 2 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas

pra survey 5 puskesmas 2 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas

1 2 23 24 Reakreditasi puskesmas Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi ulang 15 Puskesmas 7 Puskesmas 300.000.000 APBD KAB 4 Puskesmas 1.200.000.000

1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

Jumlah Puskesmas dengan sarana prasarana dan alat kesehatan

yang lengkap.

15 Puskesmas 3 Puskesmas 73.665.300.000 3 Puskesmas 63.229.630.000

1 2 25 24 Rehabilitasi Sedang/Berat/Total Puskesmas

Pembantu

Jumlah Pustu yang direhabilitasi 25 pustu 5 Pustu 1.386.000.000 APBD KAB 5 Pustu 1.524.600.000

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan 15 Puskesmas 15 Puskesmas 19.000.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 19.000.000.000

1 2 22 30 Peningkatan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada wanita

usia subur (WUS) baik yang hamil maupun tidak hamil

1 2 23 16 Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan

usaha masyarakat

1 2 23 15 Pemilihan Puskesmas Berprestasi Dalam

Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan

1 2 23 20 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

1 2 23 19 Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD

1 2 23 23 DAK non fisik Akreditasi Puskesmas

1 2 23 22 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang

Kesehatan

1 2 25 25 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar.


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF





PENTING

Jumlah Peningkatan PKM Non Rawat Inap Menjadi PKM Rawat Inap Liwa dan Puskesmas 2 Puskesmas APBD KAB 1 Puskesmas

1 2 25 31 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan. 15 Puskesmas 3 Puskesmas 6.255.000.000 APBD KAB 3 Puskesmas 6.755.000.000

1 2 25 37 Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi Bidang

Kesehatan Pelayanan Dasar

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan 11 puskesmas 2 Puskesmas 40.052.600.000 APBD KAB 2 Puskesmas 28.036.820.000

1 2 25 41 DAK Afirmasi bidang kesehatan peralatan pendukung

Imunisasi

Jumlah logistik pendukung imunisasi Liwa dan 15 puskesmas 4 Paket 735.850.000 APBD KAB 3 Paket 956.605.000

1 2 25 42 DAK penugasan pengendalian penyakit Jumlah Puskesmas tersedia sarana dan prasarana pengendalian penyakit Liwa dan 15

Puskesmas


Jumlah prasarana alat kesehatan puskesmas Liwa dan 15

Puskesmas

5 Paket 5.500.000.000 APBD KAB 6 Paket 6.000.000.000

Jumlah ambulans roda empat Liwa dan 15

Puskesmas

2 Unit APBD KAB 3 Unit

Jumlah Kendaraan Pusling Roda 2 Liwa dan 15 puskesmas 7 Unit APBD KAB 8 Unit

Jumlah pembangunan gedung puskesmas Liwa dan 15

Puskesmas

2 Gedung APBD KAB 3 Gedung

1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan Lansia 15 Puskesmas 15 Puskesmas 52.000.000 15 Puskesmas 275.000.000

Jumlah puskesmas yang memberi pelayanan kesehatan lansia 15 puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas

Jumlah posyandu yang mendapatkan bantuan Posyandu 5 Posyandu 52.000.000 APBD KAB 5 Posyandu 275.000.000

Jumlah posyandu lansia mendapatkan pembinaan 15 Posyandu Lansia 15 Posyandu APBD KAB 15 Posyandu

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan lansia 15 puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak

Persentase Antenatal Care (ANC) 15 Kecamatan, 15

Puskesmas

85 % 3.979.000.000 90 % 4.354.000.000

Persentase Post Natal Care (PNC) 15 Kecamatan, 15

Puskesmas

85 % 90 %

1 2 32 5 Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Persentase kasus maternal perinatal diaudit. Liwa 100 % 150.000.000 APBD KAB 100 % 200.000.000

1 2 32 6 Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K)

Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi P4K 15 kecamatan 3 Kec 175.000.000 APBD KAB 3 Kec 200.000.000

Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 15 Kecamatan 17 Sarana 3.654.000.000 APBD KAB 17 Sarana 3.954.000.000

Jumlah Sasaran Ibu Hamil terlayani Jampersal 15 Kecamatan 1350 Orang APBD KAB 1350 Orang

1 2 33 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

397.828.150 448.480.800

Jumlah puskesmas yang melaksanakan penyusunan perencanaan

puskesmas

15 puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas

Jumlah Puskesmas menjalankan Sistem Informasi

Puskesmas (SIP)

Liwa dan 15

Puskesmas

15 Puskesmas 15 Puskesmas

1 2 33 01 Penyusunan profil Kesehatan Jumlah dokumen profil 15 Puskesmas 45 dokumen 67.828.150 APBD KAB 45 dokumen 83.480.800

1 2 33 6 Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sistem informasi

Puskesmas (SIP).

Liwa dan Puskesmas 15 Puskesmas 275.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 300.000.000

1 2 33 8 Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan

Kegiatan Tingkat Puskesmas

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di

puskesmas.


1 2 37 Program Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

UPT Puskesmas melaksanakan Kawasan Tanpa

Rokok

15 puskesmas 15 Puskesmas 1.675.450.000 15 Puskesmas 2.045.173.500

Jumlah desa/pekon melaksanakan program pengendalian PTM 136 Desa 115 Desa 122 Desa

Jumlah puskesmas yang melaksanakan KTR 15 Puskesmas 15 Puskesmas 431.250.000 APBD KAB 15 Puskesmas 495.973.500

Jumlah orang yang telah mendapatkan sosialisasi KTR Liwa 355 Orang APBD KAB 386 Orang

Jumlah terbentukan pekon/desa KTR 10 pekon 3 Pekon APBD KAB 3 Pekon

1 2 25 43 DAK Reguler bidang kesehatan (Prioritas daerah)

1 2 25 25 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar.

1 2 32 7 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Jaminan Persalinan

1 2 30 8 Lansia ceria

1 2 37 1 Kawasan Tanpa Rokok


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF





PENTING

Jumlah puskesmas mendapatkan logistik 15 Puskesmas 7 Puskesmas 46.000.000 APBD KAB 8 Puskesmas 55.200.000

Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita

Hipertensi

15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

Jumlah pengelola program yang mengikuti peningkatan kapasitas 15 Puskesmas 35 Orang APBD KAB 35 Orang

Puskesmas mendapatkan logistik 15 Puskesmas 7 Puskesmas 60.000.000 APBD KAB 8 Puskesmas 70.000.000

Pengelola program yng mengikuti kapasitas 15 Puskesmas 33 Orang APBD KAB 33 Orang

Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning penderita diabetes

melitus

15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan Haji Liwa 45 Orang 238.200.000 APBD KAB 45 Orang 274.000.000

Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi Liwa 200 Orang APBD KAB 350 Orang

Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan


Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi Liwa 150 Orang APBD KAB 200 Orang

Jumlah puskesmas mendapatkan logistik 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 5 Puskesmas

Jumlah puskesmas melaksanakan deteksi dini kanker 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas


tenaga kesehatan

liwa 35 Orang 500.000.000 APBD KAB 35 Orang 700.000.000

Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi Liwa 100 Orang APBD KAB 100 Orang

Jumlah posbindu yang terbentuk 15 kecamatan 7 Posbindu APBD KAB 7 Posbindu

Jumlah puskesmas mendapatkan logistik 15 puskesmas 15 Posbindu APBD KAB 15 Posbindu

1 2 38 Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan

NAPZA

UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan dan pencegahan

kesehatan jiwa

15 Puskesmas 15 Puskesmas 340.000.000 15 Puskesmas 390.000.000

UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan dan pencegahan

penyalahgunaan NAPZA

15 Puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas

Jumlah puskesmas melaksanakan sosialisasi 15 Puskesmas 15 Puskesmas 220.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 250.000.000


kesehatan jiwa


Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas Liwa 35 Orang 120.000.000 APBD KAB 35 Orang 140.000.000

Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi 15 kecamatan 45 Orang APBD KAB 90 Orang

1 2 39 Program Pengembangan Kesehatan

Tradisional

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan

tradisional.

15 Puskesmas 15 Orang 506.172.000 15 Orang 557.824.000

1 2 39 1 Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan tradisional. Liwa dan 15

Puskesmas


1 2 39 2 Upaya Pengembangan Pengobat Tradisional Jumlah pengobat tradisional yang dilakukan pembinaan. Liwa 60 Orang 75.500.000 APBD KAB 60 Orang 88.000.000

1 2 39 4 Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat

Keluarga

Jumlah pekon yang memiliki kebun kolektif TOGA Liwa dan pekon 15 Pekon 148.500.000 APBD KAB 15 Pekon 162.000.000

1 2 40 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dasar 15 Puskesmas 15 Puskesmas 136.500.000 15 Puskesmas 210.000.000

Jumlah puskesmas yang menjalankan kesehatan olahraga pada

kelompok masyarakat.

15 Puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas

Tenaga Kerja Formal dan informal yang mendapatkan pembinaan Liwa 30 Orang 71.500.000 APBD KAB 30 Orang 70.000.000

Jumlah masyrakat yang mendapatkan sosialisasi kesehatan kerja dan

olahragaKantor OPD Dinas

Kesehtan dan Puskesmas

40 Orang APBD KAB 40 Orang

Jumlah anak sekolah mendapatkan pembinaan kesehatan olahraga Liwa 750 Orang 65.000.000 APBD KAB 750 Orang 140.000.000

Calon jamaah haji yang mendapatkan pembinaan kebugaran jasmani Liwa 300 Orang APBD KAB 350 Orang

1 2 41 Program Upaya Kesehatan Rujukan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan sistem

rujukan sesuai dengan Protap rujukan

15 Kecamatan 100 % 6.027.453.000 100 % 10.024.073.000

1 2 41 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah fasyankes yang melaksanakan sistem rujukan. 15 Kecamatan 35 Sarana 120.000.000 APBD KAB 24 Sarana 140.000.000

1 2 37 2 Peningkatan Pelayanan Penderita Hipertensi

1 2 37 4 Pelayanan Kesehatan Haji

1 2 37 3 Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus

1 2 37 6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining pada usia

produktif

1 2 37 5 Pelayanan Deteksi Dini Kanker

1 2 38 2 Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

1 2 38 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

1 2 40 3 Pembinaan Kesehatan Olahraga Masyarakat

1 2 40 2 Pembinaan kesehatan pekerja (formal dan informal)


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF





PENTING

Jumlah tenaga kesehatan 15 Kecamatan 45 Orang 5.907.453.000 APBD KAB 45 Orang 9.884.073.000

Jumlah Tim Monitoring 15 Kecamatan 4 Orang APBD KAB 4 Orang

Jumlah Tenaga Sopir 15 Kecamatan 45 Orang APBD KAB 45 Orang

Jumlah Peserta yang mengikuti Simulasi Liwa 129 Orang APBD KAB 129 Orang

Jumlah peserta yang mebgfikuti pelatihan PPGD Bandar Lampung 60 Orang APBD KAB 60 Orang

Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan sopir Bandar Lampung 45 Orang APBD KAB 45 Orang

Jumlah Perlengkapan ambulan Hebat 15 Kecamatan 15 Paket APBD KAB 15 Paket

jumlah operasional ambulan hebat 15 Kecamatan 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

1 2 42 Program Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah Peserta JKN. 15 Kecamatan, 15

Puskesmas

300703 Orang 19.014.002.000 300703 Orang 22.812.602.400

1 2 42 1 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dana kapitasi JKN Liwa dan 15

Puskesmas


1 2 42 2 Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

Jumlah Puskesmas yang mendapat dana non kapitasi JKN 15 Puskesmas 15 Puskesmas 2.574.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 3.088.800.000

Jumlah advetorial program JKN Liwa 1 Paket 195.000.000 APBD KAB 1 Paket 234.000.000

Jumlah Tim Koordinasi yang mengelola Program JKN. Liwa dan 15

Puskesmas

53 Orang APBD KAB 53 Orang

Frekuensi kegiatan P-Care. Liwa 1 Kali APBD KAB 1 Kali

1 2 42 4 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk

Miskin di Luar Quota

Jumlah peserta PBI Daerah Liwa dan 15 kecamatan 13025 Orang 3.602.300.000 APBD KAB 17500 Orang 4.322.760.000

1 2 42 5 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi JKN 15 Puskesmas 900 Orang 189.800.000 APBD KAB 900 Orang 227.760.000

1 2 42 6 Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah Peserta advokasi JKN. Liwa 50 Orang 38.500.000 APBD KAB 50 Orang 42.000.000

137.708.505.106 138.744.542.576

Liwa, april 2017

TOTAL

1 2 42 3 Manajemen dan operasional jaminan kesehatan

1 2 41 2 Operasional Ambulans Hebat

6.461.716.000 6.957.117.100

120.000.000

2019 137.708.505.106

2020 138.744.542.576

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2019