RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ...€¦ · Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 dapat diselesaikan sebagai implementasi

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TAHUN 2018

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun

2018 dapat diselesaikan sebagai implementasi dari Undang – Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan

setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) membuat RENJA, dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2018.

RENJA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun prioritas –

prioritas program dan kegiatan pada tahun 2018 sehingga sasaran yang telah

ditetapkan dalam RENJA ini dapat seluruhnya tercapai.

Selanjutnya kepada semua pihak khususnya pejabat struktural di lingkungan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau beserta jajarannya yang

telah bekerja keras menyusun dokumen RENJA ini, saya ucapkan terima kasih dan

penghargaan yang tulus.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi upaya kita

dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Pulang Pisau yang

lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pulang Pisau, Januari 2018 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau,

Drs. Damek Panahan Pembina Tk.I NIP. 19660806 198602 1 005

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………………………………

B. Landasan Hukum ……………………………………………………...

C. Sistematika Penulisan ………………………………………………...

D. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………

1

1

2

3

BAB II GAMBARAN UMUM A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini ……………………………………

B. Tugas dan Fungsi ……………………………………………………..

4

4

BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Visi dan Misi Kepala Daerah ………………………………..……….

B. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………….

27

27

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………………………….. 29 BAB V PENUTUP …………………………………………………………………. 33

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 …...………………………

Hal 29

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 …………………………

Hal 32

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Pulang Pisau, maka diperlukan perangkat daerah dalam

membantu tugas Bupati Pulang Pisau mencapai visi dan misi

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018. Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau bertugas

membantu Bupati merumuskan kebijakan pelayanan Dinas, koordinasi

dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dan

Pariwisata bersama – sama dengan instansi terkait.

Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Pulang Pisau menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 dengan

berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya dijadikan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA – SKPD) dengan melalui penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten kemudian berubah

menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.

B. Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata memiliki landasan hukum yaitu sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;

2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar

Budaya:

7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau;

9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.

C. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan

hukum, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan;

BAB II Gambaran Umum

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum daerah masa

kini, kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan, serta

tugas dan fungsi;

BAB III Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata serta strategi dan kebijakan;

BAB IV Program dan Kegiatan

3

Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;

BAB V Penutup

D. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah menjabarkan Renstra

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 – 2018 mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2018 berisi rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber

pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan

pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.

4

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah dengan luas 8.999 km² yang terdiri atas 8 (delapan) kecamatan. Wilayah Kabupaten

Pulang Pisau berada di Daerah Aliran Sungai Kahayan (DAS) dengan

Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :

1. Bagian Utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian

antara 50-100 mdpl

2. Bagian Selatan merupakan daerah pantai/pesisir, rawa-rawa

dengan ketinggian antara 0-5 serta dipengaruhi oleh pasang surut

air laut.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak

164.223 jiwa tersebar merata diseluruh kecamatan dengan penduduk

terbanyak di Kecamatan Kahayan Hilir. Pada umumnya, mata

pencaharian masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau sebagai petani

dengan lahan pertanian unggulan di wilayah Kecamatan Pandih Batu.

Potensi perkebunan, peternakan, perikanan dan industri pengolahan

menjadi prioritas untuk dikembangkan. Potensi pariwisata di

Kabupaten Pulang Pisau sangat banyak dan memungkinkan untuk

dikembangkan terutama wisata alam dan wisata budaya serta wisata

buatan. Namun, semua potensi tersebut perlu kerja keras dan

dukungan semua pihak untuk mengembangkannya.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintahan Daerah di Bidang

Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi merumuskan

kebijakan Pelayanan Dinas, melaksanakan koordinasi dan

penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dan

Pariwisata bersama-sama dengan instansi terkait dengan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan sesuai

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

mempunyai tugas:

a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang administrasi

dan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta penyusunan program dan

pelaporan;

c. Merumuskan kebijakan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan

Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;

d. Merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan,

Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;

e. Merumuskan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan

Kemitraan;

f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan

Kemitraan;

g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan

Kemitraan;

h. Menjabarkan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

i. Melaksanakan koordinasi Pelayanan dan tugas-tugas lain yang

diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

6

j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/satuan kerja terkait

lainnya;

k. Menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di di bidang

Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi

perumusan pelaksanaankebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan

Kemitraan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas

dan fungsi Dinas;

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai

tugas :

a. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan

perencanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Merumuskan perencanaan kebijakan di bidang Kebudayaan,


c. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan,


d. Melaksanakan kebijakan di bidang Kebudayaan, Pariwisata

dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan;

e. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran,

Promosi dan Kemitraan;

f. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan

supervisi di Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi

dan Kemitraan.

7

g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan

Kemitraan.

h. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

i. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan

serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata.

j. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

k. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian

internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata.

l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang

berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

n. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata kepada atasan.

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh

Pimpinan.

Sekretaris (1) Sekretaris mempunyai fungsi menyelenggarakan dan

melaksanaan sebagian fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

di bidang kesekretariatan yang meliputi Urusan Umum, Aset dan

Kepegawaian, Keuangan, dan Penyusunan Program;

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretaris mempunyai tugas:

a. Koordinasi kegiatan;

8

b. Koordinasi dan penyusunan rencana program Kegiatan;

c. Koordinasi dan penyusunan rencana Keuangan;

d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan;

e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

f. Penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan

pelayanan pengadaan barang/jasa;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi

membantu pimpinan dalam rangka penyusunan anggaran,

urusan,tata kelola aset daerah, tata persuratan dan kearsipan

serta pengelolaan urusan keuangan di Lingkungan Dinas;


ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai

tugas :

a. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;

b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;

c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;

d. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;

e. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;

f. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

g. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi

dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

program dan anggaran;

9

i. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

strategis;

j. Penyiapan bahan penyusunan laporan;

k. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data anggaran

Kegiatan;

l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian

Keuangan dan Aset sesuai tugas dan kewenangannya;

m. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan

Aset kepada Sekretaris;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi

membantu pimpinan dalam rangka urusan tata usaha,

kepegawaian, rumah tangga, tata persuratan dan kearsipan

Dinas;


ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas :

a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan

kearsipan;

e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;

f. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

g. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Umum

dan Kepegawaia sesuai tugas dan kewenangannya;

10

i. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan

Kepegawaian kepada Sekretaris;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Kepala Bidang Kebudayaan (1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi

menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata di Bidang Kebudayaan yang meliputi penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,

dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

Bidang Kebudayaan.


ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang Kesenian,

Sejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman, Pembinaan

Tenaga Cagar Budaya;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian

Kesenian dan Tradisi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman

nilai-nilai tradisi;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

Kesenian, Sejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman,

Pembinaan Tenaga Cagar Budaya;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Kesenian, Sejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman,

Pembinaan Tenaga Cagar Budaya;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesenian,

Sejarah dan Kepurbakalaan, Permuseuman, Pembinaan

Tenaga Cagar Budaya;

11

g. pelaksanaan administrasi bidang Kesenian, Sejarah dan

Kepurbakalaan, Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar

Budaya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Kebudayaan terdiri dari;

a. Seksi Kesenian;

b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;

c. Seksi Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya.

Kepala Seksi Kesenian (1) Kepala Seksi Kesenian mempunyai fungsi membantu pimpinan

dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Seksi

Kesenian mempunyai tugas :

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang seni

pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi, dan

tenaga kesenian;

b. melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang seni

pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi, dan

pembinaan tenaga kesenian serta pembinaan dan

pelestarian kesenian;

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga

kesenian;

d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan

tenaga kesenian;

e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan

dan pengembangan tenaga kesenian;

12

f. melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta

masyarakat di bidang kesenian;

g. melaksanakan dokumentasi di bidang seni pertunjukan,

seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian;

h. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang seni

pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga

kesenian;

i. melakukan administrasi seksi Keseian;


atasan.

Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala (1) Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi

membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan



dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud,

Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas :

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sejarah,

geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi,

dan pembinaan tenaga kesejarahan;

b. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang

sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah dan

Kepurbakalaan;

c. melakukan dokumentasi dan pemetaan;

d. menyusun bahan registrasi nasional cagar budaya;

e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pendaftaran dan penetapan cagar budaya;

f. melaksanakan evaluasi dan laporan pendaftaran dan

penetapan cagar budaya;

13

g. melakukan pembinaan dan pengembanga tenaga

kesejarahan dan pelestarian sejarah;

h. melakukan peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan,

Kepurbakalaan dan wawasan kebangsaan;

i. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan

pembinaan tenaga kesejarahan dan Benda Purbakala;

j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

sejarah, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah dan

pembinaan tenaga kesejarahan;

k. melakukan kerja sama dan pemberdayaan peran serta

masyarakat di bidang sejarah dan Kepurbakalaan;

l. menyusun bahan, data, norma, prosedur registrasi,

pendataan dan pendaftaran benda cagar budaya;

m. melakukakan pendataan Registrasi benda - benda cagar

budaya;

n. melaksanakan dokumentasi di bidang sejarah, geografi

sejarah, internalisasi nilai sejarah, purbakala dan

pembinaan tenaga kesejarahan;

o. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang sejarah,

geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan

tenaga kesejarahan;

p. melakukan administrasi seksi Sejarah dan Purbakala;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Seksi Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya (1) Seksi Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya

mempunyai fungsi membantu pimpinan dalam

rangkamelakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

14

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Seksi

Permuseuman, Pembinaan Tenaga Cagar Budaya mempunyai

tugas :

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang permuseuman;

b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

permuseuman;

c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

permuseuman;

d. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang

permuseuman;

e. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,

evaluasi, dan laporan di bidang standarisasi museum;

f. menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan

laporan di bidang pengembangan museum;

g. menyusun bahan pembinaan dan pengembangan tenaga

cagar budaya dan permuseuman;

h. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria tenaga

cagar budaya dan permuseuman;

i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

j. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan

tenaga cagar budaya dan permuseuman;

k. menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi, dan

laporan di bidang standardisasi tenaga cagar budaya dan

permuseuman;

15

l. menyusun bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan

laporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga cagar

budaya dan permuseuman;

m. melakukan administrasi seksi Permuseuman, Pembinaan

Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan

Kepala Bidang Pariwisata (1) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi menyelenggarakan

dan melaksanakan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di

Bidang Pariwisata yang meliputi penyiapan perumusan dan


dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.


Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan di Bidang Pariwisata;

b. menyiapkan perumusan kebijakan bidang industri

pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar

usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, investasi

usaha pariwisata;

c. menyiapkan perumusan kebijakan kelembagaan pariwisata

meliputi standar kompetensi, diseminasi standar kerjasama

pariwisata, fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi

pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan

kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia

kepariwisataan;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang industri



usaha pariwisata;

16

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang

kelembagaan pariwisata meliputi standar kompetensi,

diseminasi standar kerjasama pariwisata, fasilitasi lembaga

sertifikasi, akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan

kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya

manusia kepariwisataan;

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang

industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata,

standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata,

investasi usaha pariwisata;

g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang






h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang










j. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

industri pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan


kepariwisata;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Pariwisata, terdiri dari :

17

a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

b. Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;

c. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

(1) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata (1) Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai

fungsi membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan





ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai

tugas :

a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi

Pengembangan Destinasi Pariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas,

infrastruktur dan ekosistem pariwisata, destinasi wisata

budaya, destinasi wisata alam dan buatan;

c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas,



d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di

bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas,




pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata,

18

destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan

buatan;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

destinasi wisata budaya, destinasi wisata alam dan

buatan;

g. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pengembangan Destinasi Pariwisata;

h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang

pengembangan Destinasi Pariwisata;

i. melakukan administrasi seksi Pengembangan Destinasi

Pariwisata;


atasan.

Seksi Produk dan Usaha Pariwisata (1) Seksi Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi




dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;


Seksi Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Produk dan

Usaha Pariwisata;




usaha pariwisata;

c. menyiapkan perumusan kebijakan kelembagaan pariwisata


pariwisata, fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi

19

pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan


kepariwisataan;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang industri



usaha pariwisata;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang






f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang




g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang






h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang








20



j. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

industri pariwisata, pengembangan hubungan kelembagaan


kepariwisataan;

k. melakukan administrasi seksi Produk dan Usaha Pariwisata;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat (1) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai fungsi membantu pimpinan dalam rangka

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan.


Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas :

a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Tata Kelola

Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;


tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

d. menyusun rencana program dan kegiatan bidang tata

kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

e. melakukan koordinasi d a n s i n k r o n i s a s i kebijakan

bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan

masyarakat;

21

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan

masyarakat;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang tata

kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

h. melakukan administrasi seksi Tata Kelola Destinasi dan

Pemberdayaan Masyarakat;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Kepala Bidang Pemasaran, Promosi dan Kemitraan (1) Kepala Bidang Pemasaran, Promosi dan Kemitraan mempunyai

fungsi menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata di Bidang Pemasaran, Promosi dan

Kemitraan yang meliputi melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.


Kepala Bidang Pemasaran, Promosi dan Kemitraan mempunyai

tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan Bidang Pemasaran,

Promosi dan Kemitraan pada Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata;




usaha pariwisata;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi

komunikasi pemasaran pariwisata dan kebudayaan meliputi

publikasi dan sarana promosi pada media online, elektronik

dan cetak, media ruang;

22

d. menyiapkan perumusan kebijakan kelembagaan pariwisata


pariwisata dan kebudayaan, fasilitasi lembaga sertifikasi,

akreditasi pariwisata, pengembangan hubungan

kelembagaan kemitraan kepariwisataan dan kebudayaan;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang industri



usaha pariwisata;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang

kelembagaan pariwisata dan kebudayaan meliputi standar

kompetensi, diseminasi standar kerjasama pariwisata,

fasilitasi lembaga sertifikasi, akreditasi pariwisata,

pengembangan hubungan kelembagaan kemitraan

kepariwisataan dan kebudayaan;

g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Promosi Pariwisata dan kebudayaan meliputi kemitraan

usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi

usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan

kebudayaan;

h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang

kelembagaan kemitraan pariwisata meliputi standar



pengembangan hubungan kelembagaan kemitraan

kepariwisataan dan kebudayaan;


Promosi Pariwisata dan kebudayaan meliputi kemitraan

usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi

usaha pariwisata, investasi usaha pariwisata dan

kebudayaan;

23

j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Kemitraan Pariwisata dan kebudayaan meliputi standar



pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan

kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia dalam

bidang kepariwisataan dan kebudayaan;

k. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi

Promosi, Kemitraan pada Bagian Kebudayaan dan

Pariwisata;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Pemasaran, Promosi dan Kemirtaan terdiri dari :

a. Seksi Pemasaran dan analisis Pasar;

b. Seksi Promosi;

c. Seksi Kemitraan.

Seksi Pemasaran dan Analisis Pasar (1) Kepala Seksi Pemasaran dan Analisis Pasar mempunyai fungsi






Kepala Seksi Pemasaran dan analisis Pasar mempunyai tugas :

a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Pemasaran

dan Analisis Pasar;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi pemasaran

pariwisata meliputi profil pasar, target pasar, perancangan

strategi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi strategi

pemasaran dan analisis data pasar pariwisata;

c. menyusun norma, standar prosedur dan kriteria profil pasar,

target pasar, perancangan strategi dan kerjasama,

24

pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata, analisis

data pasar pariwisata;

d. melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategi

pemasaran meliputi profil pasar, target pasar, perancangan

strategi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi

pemasaran pariwisata dan analisis data pasar pariwisata;

e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi analisis data

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang profil pasar,

perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi dan

pelaporan pemasaran pariwisata dan analisis data pasar

pariwisata;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang profil pasar,

perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi dan

pelaporan pemasaran pariwisata dan analisis data pasar

pariwisata;

g. melakukan administrasi seksi Pemasaran dan analisis pasar;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Seksi Promosi (1) Kepala Seksi Promosi mempunyai fungsi membantu pimpinan

melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan


dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Promosi.


Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas :

a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Promosi;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi

komunikasi pemasaran pariwisata meliputi publikasi dan

sarana promosi pada media online, elektronik dan cetak,

media ruang;

25


strategi promosi kebudayaan dan pariwisata;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang




f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi

promosi kebudayaan dan pariwisata;

g. Melaksanakan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang

promosi kebudayaan dan pariwisata;

h. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Promosi kepada Kepala

Bidang;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

Seksi Kemitraan (1) Kepala Seksi Kemitraan mempunyai fungsi membantu pimpinan

dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di Seksi Kemitraan.


Kepala Seksi Kemitraan mempunyai tugas :

a. Menyusun usulan kegiatan pada Seksi Kemitraan;

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang warisan budaya

benda dunia, warisan budaya tak benda, diplomasi budaya

dan pariwisata dalam negeri, diplomasi budaya dan

pariwisata luar negeri, dan dokumentasi;

c. melakukan koordinasi dan kebijakan di bidang diplomasi

budaya dalam negeri, diplomasi budaya dan pariwisata luar

negeri, dan dokumentasi;

26

d. melaksanakan diplomasi untuk promosi dan pertukaran

budaya antar daerah dan antar negara;

e. melaksanakan diplomasi budaya dalam negeri dan diplomasi

budaya dan pariwisata luar negeri;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

diplomasi budaya dan pariwisata;

g. melakukan kerja sama dan memberdayakan peran serta

masyarakat diplomasi budaya dan pariwisata;

h. melaksanakan dokumentasi di bidang diplomasi budaya dan

pariwisata dalam negeri, dan diplomasi budaya dan

pariwasata luar negeri;

i. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang diplomasi

budaya dan pariwisata dalam negeri, diplomasi budaya dan

pariwista luar negeri;

j. Melaporkan hasil kegiatan Seksi kemitraan kepada Kepala

Bidang;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

27

BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangungan

Jangka Menengah 2018 - 2023 Kabupaten Pulang Pisau adalah :

“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan visi diatas dengan mempertimbangkan

isu – isu strategis yang berkembang telah ditetapkan 7 (tujuh) misi

Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

a. Percepatan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang

dan permukiman;

b. Peningkatan produktivitas hasil sumber daya alam dan lingkungan

berkelanjutan;

c. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi

kerakyatan;

f. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan

profesional (good and clean governance);

g. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan

perempuan dalam pembangunan;

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui

pencapaian secara bertahap sasaran yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

(wisman);

b. Meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD);

28

c. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan

tenaga kerja nasional;

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata daerah;

e. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan

ketertarikan masyarakat terhadap perkembangan budaya dan

pariwisata;

b. Memfasilitasi kegiatan – kegiatan yang bersifat promosi daerah;

c. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dalam pembentukan

kelompok sadar wisata;

d. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan

daerah.

29

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sendiri mempunyai program dan kegiatan

yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Pulang Pisau berbentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau tersusun dari 8 (delapan) program

dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan jumlah Pagu Anggaran

Rp.3.552.226.612,75,- (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua

Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Belas Koma Tujuh Puluh

Lima Rupiah) dengan perincian seperti tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran 2018

No Kode

Rekening Uraian Program/Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

1 2 3 4

I 3.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

387,078,948.87,-

1 3.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 132,200,000,00,-

2 3.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8.017,948.87,-

3 3.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1,000,000,00,-

4 3.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

10,000,000,00,-

5 3.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 25,000,000,00,-

6 3.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20,400,000,00,-

7 3.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.761,000,00,-

30

No Kode


Pagu Anggaran (Rp)

1 2 3 4

8 3.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

40,000,000,00,- 9 3.02.01.18 Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

119,700,000,00,- 10 3.02.01.19 Rapat - rapat koordinasi dan

monitoring kegiatan dalam daerah

24,000,000,00,-

II 3.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

33,600,000,00,-

1 3.02.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

21,000,000,00,-

2 3.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12,600,000,00,-

III 3.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

17,000,000,00,-

1 3.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

17,000,000,00,-

IV 3.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

64,500,000,00,-

1 3.02.05.03 Bimbingan Teknis Impementasi

Peraturan Perundang-Undangan

64.500.000,00,-

V 3.02.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

140,000,000,00,-

1 3.02.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

30,000,000,00,-

2 3.02.15.15 Seleksi Gita Bahana Nusantara 15,000,000,00,-

3 3.02.15.19 Pemilihan Putra Putri Pariwisata 60,000,000,00,-

4 3.02.15.23 Seleksi Putra dan Putri Pariwisata tingkat provinsi

35,000,000,00,-

VI 2.16.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

470,000,000,00,-

1 2.16.15.10 Pagelaran seni dan budaya luar daerah

150,000,000,00,-

31

No Kode


Pagu Anggaran (Rp)

1 2 3 4

2 2.16.15.15 Festival kampong Buntoi 120,000,000,00,-

3 2.16.15.16 Festival seni budaya isen mulang tingkat provinsi

200,000,000,00,-

VII 3. 02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

207,583,450,00,-

1 3.02.16.09 Pendataan dan inventarisasi potensi destinasi/obyek wisata di Kabupaten Pulang Pisau

15,000,000,00,-

2 3.02.16.09

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

192,583,450,00,-

VIII 2.16.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

473,000,000,00,-

1 2.16.17.08 Promosi Budaya Dalam Daerah 20,000,000,00,-

2 2.16.17.09 Festival Seni Suara 25,000,000,00,-

3 2.16.17.12 Pengadaan Alat Musik Tradisional

328,000,000,00,-

4 2.16.17.13 Festival Seni Budaya Handep Hapakat

70,000,000,00,-

5 2.16.17.14 Parade, Karnaval Budaya dan Pagelaran Seni di dalam dan Luar Daerah

30,000,000,00,-

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,792,762,398,87,

-

32

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun 2018

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2 3 1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran Jumlah Terlayani Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Kinerja dan Hasil Kerja Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya bagi Aparatur

4. Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan program

5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan program

6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kegiatan yang dapat diikuti disesuaikan dengan program

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Persentase kunjungan wisatawan dan jumlah objek wisata baru

33

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau merupakan dokumen perencanaan

tahunan SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kabupaten Pulang

Pisau dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, penetapan program

dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan

sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan

pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis

dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam

pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan

efisien serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder terkait

untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.

COVER RENJADaftar IsiRENJA 2018

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ...€¦ · Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018 dapat diselesaikan sebagai implementasi