Lenovo 1 [Type the company name]

[Pick the date]

RENCANA KERJA ( RENJA ) - SKPD DINAS KETAHANAN PANGANKOTA

MATARAMTAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln.Dr.Soedjono Lingkar Selatan Telp (0370) – 643085 Fax (0370) 647158

Renja DKP 2018

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram (DKP) Tahun 2018 dapat kami selesaikan.

Amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan bahwa setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja

SKPD ) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tahun 2018 merupakan penjabaran tindak lanjut

dari tugas pokok dan fungsi yang dimiliki kedalam bentuk program dan kegiatan. Dengan tersusunnya

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam

pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Tahun 2018 dalam mewujudkan

percepatan pencapaian tujuan dan sasaran untuk pemanfaatan ketahanan pangan di Kota Mataram.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) tahun 2018 ini masih banyak

terdapat kekurangan dan kekeliruan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan

untuk penyempurnaan dan perbaikan kami ke depan.

Akhirnya kami sampaiakan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat

dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tahun 2018 ini sampai dengan selesai.

Mataram, Maret 2017

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kota Mataram

Ir. Hj.Tasnim Sastiani.

NIP. 19590714 198508 2 001

Renja DKP 2018

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB. I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG ………………………………………………………. 5

2. LANDASAN HUKUM ……………………………………………………... 6

3. MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………. 7

4. SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………………………... 8

BAB. I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ........................................................................

9

2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ................................................ 19

3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS

DAN FUNGSI SKPD ..................................................................................

26

4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD …………………… 27

5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM

DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....................................................................

28

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

NASIONAL ....................................................................

29

2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD ............................... 31

3. PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................... 32

BAB. IV PENUTUP ...................................................................................................... 36

Renja DKP 2018

3

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 ....................................................................................................... 31

2. Lampiran 2 ....................................................................................................... 32

3. Lampiran 3 ........................................................................................................ 32

4. Lampiran 4 ........................................................................................................ 33

Renja DKP 2018

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ditetapkan

dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, oleh karena itu setiap daerah

(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat UU Nomor

25 Tahun 2004, mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja

SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen

rencana kerja SKPD untuk periode satu tahun. Rencana Kerja dapat dikatakan

sebagai bentuk penjabaran atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra) SKPD. Sebagai salah satu dokumen perencanaan, rencana kerja

senantiasa terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Dengan

menempati posisi lini terdepan, Rencana Kerja menjadi alat untuk mengeksekusi

berbagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok

dan fungsi SKPD penanggung jawab. Rencana Kerja akan menjadi bahasa

implementasi setiap tahun atas Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berhasil tidaknya apa yang

direncanakan pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang berkaitan erat dengan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada

masing-masing SKPD melalui Rencana Kerja pada setiap SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram

tahun 2018 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

Renja DKP 2018

5

a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja

Persiapan penyusunan dilakukan dengan melengkapi dokumen-dokumen

perencanaan yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja, antara lain

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram periode 2016 –

2020, LAKIP SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah

Kota Mataram tahun 2018.

b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilakukan dengan mensinkronisasikan

antara Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram periode 2016

– 2020 dengan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota

Mataram tahun 2018, dengan melibatkan seluruh unit kerja pada lingkup Dinas

Ketahanan Pangan Kota Mataram untuk mendapat kesepakatan sebagai

komitmen awal dalam penentuan perioritas program dan kegiatan pada tahun

2018.

c. Penetapan Rencana Kerja

Penetapan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dilakukan oleh Walikota

Mataram setelah diverifikasi oleh BAPPEDA Kota Mataram, guna

mengsinkronisasikan Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota

Mataram Tahun 2018 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemerintah Kota Mataram tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota

Mataram Tahun 2018 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

1. Undang –undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

3. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Renja DKP 2018

6

4. Undang–undang Nomor 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004;

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun 2004 tentang rincian tugas

pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram;

9. Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram tahun 2018

ditetapkan dengan maksud untuk menentukan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas

Ketahanan Pangan Kota Mataram guna mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota

Mataram tahun 2018 adalah untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat

tercapai secara efektif dan efisien.

Selanjutnya fungsi Rencana Kerja SKPD ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara

konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan

tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD;

2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder di bidang ketahanan pangan dalam

merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam program dan

kegiatan tahun 2018;

3. Menyatukan tujuan kegiatan semua bidang dalam rangka pencapaian visi dan misi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram;

Renja DKP 2018

7

4. Memberikan arah dan pedoman bagi semua bidang di lingkungan Dinas

Ketahanan Pangan Kota Mataram dalam menyusun RKA SKPD;

5. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja

penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan SKPD Dinas Ketahanan

Pangan Kota Mataram;

6. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.4 .Sistimatika Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan,

kedudukan dan keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja SKPD dengan

dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan

penyusunan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja SKPD.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis

kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan

program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Prioritas Pembangunan

Nasional

2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup, memuat penegasan (catatan penting) dalam menerapkan Renja

SKPD, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut yang perlu

dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

Renja DKP 2018

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram tahun 2018 adalah

penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Srategis Dinas Ketahanan Pangan Kota

Mataram tahun 2016 – 2020. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut

Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram menyajikan dasar

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah

diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram selama tahun

2016 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara

rencana yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sasaran kinerja dinyatakan dalam

indikator-indikator sasaran. Dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut tidak dijumpai

hambatan. Untuk lebih jelasnya pengukuran kinerja sasaran dapat dilihat pada lampiran

1.

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Seperti halnya pengukuran kinerja sasaran, pengukuran kinerja kegiatan

dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan

realisasinya yang bisa dilihat dalam Lampiran 2. Kinerja kegiatan ditandai dengan capaian

indikator kegiatan yang terdiri dari :

- Masukan ( Input )

- Keluaran ( Output )

- Hasil ( Outcome )

Renja DKP 2018

9

- Manfaat ( Benefit ), dan

- Dampat ( Impact )

Pengukuran Realisasi Keuangan

Analisa pecapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Tahun 2018

dilakukan dengan berdasarkan keluaran perhitungan dari pengukuran kinerja kegiatan

( PPK ) dan pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) . Keluaran pengukuran ini dievaluasi

dengan analisa terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan

penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian misi

untuk dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Kegiatan dalam upaya

mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 dialokasikan

dana dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 1.838.880.874,- ( Satu Milyar Delapan Ratus

Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh

Empat Rupiah ) dan realisasinya sebesar Rp. 1.817.853.998,- ( Satu Milyar Delapan Ratus

Tujuh Belas Juta Delapan Ratus LimaPuluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Delapan Rupiah ) atau 98,86 % yang digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur

dan kegiatan Pelayanan Publik dengan rincian pada Tabel. 1 sebagai berikut :

Renja DKP 2018

10

Tabel. 1

Realisasi Anggaran APBD Tahun 2016

No.

Bagian/Kelompok/

Jenis Belanja

Alokasi

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

Sisa

Rp % Rp. %

A.

B.

C.

Belanja Tidak

Langsung

Belanja Pegawai /

Gaji

Belanja Langsung

Urusan Ketahanan

Pangan

Belanja Pegawai

Belanja Barang &

Jasa

Belanja Bantuan

Sosial

Belanja Modal

Belanja Peralatan

dan Mesin

799.190.119

1.838.880.874

1.042.545.119

653.160.000

96.775.000

46.400.000

793.746.881

1.817.853.998

1.033.761.881

640.932.117

96.760.000

46.400.000

99,31

98,86

99,15

98,12

99,98

100

5.443.238

21.026.876

8.783.238

12.278.883

15.000

0

0,68

1,14

0,84

1,87

0,015

0

J u m l a h 2.638.070.993 2.611.600.879 98,99 26.470.114 1,00

Dari Tabel 1 diatas, dapat dijelaskan secara rinci program-program maupun

kegiatan-kegiatan untuk belanja langsung pada urusan wajib Ketahanan Pangan adalah

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 ( Tiga Belas ) Kegiatan sebagai

berikut:

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Masukan : Adanya dana Rp. 1.800.000,00

- Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

- Hasil : Surat dan Dokumen Kantor Ketahanan Pangan

- Realisasi : Rp. 1.800.000,- atau 100%

Renja DKP 2018

11

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Masukan : Adanya dana Rp. 14.980.000

- Keluaran : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Hasil : Lancarnya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Realisasi : Rp. 12.891.017,- dengan realisasi keuangan 86,05 % dan realisasi fisik

100%

1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Masukan : Adanya dana Rp. 6.150.000,00

- Keluaran : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

- Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

- Realisasi : Rp. 5.164.700,- dengan realisasi keuangan 83,98% dan realisasi fisik 100%

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Masukan : Adanya dana Rp.21. 228.955,00

- Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

- Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

- Realisasi : Rp. 21.227.500,00 dengan realisasi keuangan 99,99 % dan realisasi fisik

100%

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Masukan : Adanya dana Rp. 1.650.000,00

- Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan

- Hasil : Lancarnya Administrasi perkantoran

- Realisasi : Rp. 1.650.000,00 dengan realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik

100%

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan : Adanya dana Rp. 2.072.400,00

- Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen dan instalasi listrik

Renja DKP 2018

12

- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan daya dan penerangan listrik

- Realisasi : Rp. 2.070.000,00 dengan realisasi keuangan 99,88% realisasi fisik 100%

1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Masukan : Adanya dana Rp. 5.500.000,-

- Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

- Realisasi : Rp. 5.497.400,00 dengan realisasi keuangan 99,95% realisasi fisik 100%

1.8. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Masukan : Adanya dana Rp. 4.260.000,-

- Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

- Hasil : Terpenuhinya informasi dan bahan bacaan

- Realisasi : Rp.4.233.000,00 dengan realisasi keuangan 99,37% dan realisasi fisik

100%

1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman

- Masukan : Adanya dana Rp. 1.900.000,-

- Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

- Hasil : Lancarnya penyediaan makanan dan minuman

- Realisasi : Rp. 1.850.000,- dengan realisasi keuangan 97,39% atau realisasi fisik

100%

1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

- Masukan : Adanya dana Rp. 31.939.200,-

- Keluaran : Terlaksananya perjalanan luar daerah dalam rangka koord. Dan konsultasi

- Hasil : Terlaksananya implementasi hasil koord. Dan konsultasi

- Realisasi : Rp. 30.437.000,00 dengan realisasi keuangan 99,99% atau realisasi fisik

100%

1.11. Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Masukan : Adanya dana Rp. 5.180.000,-

Renja DKP 2018

13

- Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

- Hasil : Tersedianyaprogram kerja dinas yang tertuang dalam dokumen

perencanaan

- Realisasi : Rp. 5.180.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

100%

1.12. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

- Masukan : Adanya dana Rp. 300.000,00

- Keluaran : Terlaksananya penyusunan data pegawai dan DUK

- Hasil : Tersedianya data basepegawai dan aset daerah

- Realisasi : Rp. 300.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100%

1.13. Penyediaan Administrasi Keuangan

- Masukan : Adanya dana Rp. 118.950.000,00

- Keluaran : Terlaksananya penyediaan Tenaga Administrasi Keuangan

- Hasil : Lancarnya penyediaan administrasi keuangan

- Realisasi : Rp. 118.775.000,00 dengan realisasi keuangan 99,85% atau realisasi fisik

100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dengan 6 ( Enam ) kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pengadaan Perlengakapan Gedung Kantor

- Masukan : Adanya dana Rp. 1.750.000,00

- Keluaran : Terlaksananya Perlengkapan gedung Kantor yang memadai

- Hasil : Tersediaanya Pengadaan Perlengakapan Kantor

- Realisasi : Rp. 1.750.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100%

2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Masukan : Adanya dana Rp. 9.600.000,-

- Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor yang memadai

- Hasil : Tersediaanya Peralatan Gedung Kantor

- Realisasi : Rp. 9.600.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100%

Renja DKP 2018

14

2.3. Pengadaan mebeleur

- Masukan : Adanya dana Rp. 10.750.000,-

- Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor

- Hasil : Tersediaanya mebeleur Kantor

- Realisasi : Rp. 10.750.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

100%

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

- Masukan : Adanya dana Rp. 62.700.100,00

- Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

- Hasil : Terciptanya kondisi Lingkungan Kerja yang aman, nyaman dan sehat

- Realisasi : Rp. 62.700.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

100%

2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional

- Masukan : Adanya dana Rp. 17.695.000,00

- Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

- Hasil : Lancarnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Realisasi : Rp. 17.695.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

100%

2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Masukan : Adanya dana Rp. 9.300.000,00

- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Hasil : Terpiliharanya secara rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Realisasi : Rp. 9.300.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

100%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Dengan

4 (Empat) kegiatan sebagai berikut :

3.1. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

- Masukan : Adanya dana Rp. 967.000,00

Renja DKP 2018

15

- Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi

Kinerja SKPD

- Hasil : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitiar Realisasi Kinerja SKPD

- Realisasi : Rp. 962.500,00 dengan realisasi keuangan 99,53% atau realisasi fisik

100%

3.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Masukan : Adanya dana Rp. 680.000,00

- Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

- Realisasi : Rp. 679.950,00 dengan realisasi keuangan 99,99% atau realisasi fisik

100%

3.3. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

- Masukan : Adanya dana Rp. 715.000,00

- Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Realisasi : Rp. 675.000,00 dengan realisasi keuangan 94,41% atau realisasi fisik

100%

3.4. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Masukan : Adanya dana Rp. 995.000,00

- Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lakip SKPD Tepat Waktu

- Hasil : Tersedianya LAKIP SKPD

- Realisasi : Rp. 995.250,00 dengan realisasi keuangan 99,96% atau realisasi fisik

100%

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan 9 ( Sembilan ) Kegiatan Sebagai Berikut :

4.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan

- Masukan : Adanya dana Rp. 28.620.000,00

- Keluaran : Terlaksananya Pemantauan daerah yang berpotensi rawan pangan

- Hasil : Terpantaunya Kondisi Pangan dan gizi Masyarakat serta Daerah yang

berpotensi rawan pangan

Renja DKP 2018

16

- Realisasi : Rp. 28.515.000,00 dengan realisasi keuangan 99,63% atau realisasi fisik

100%

4.2. Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan

- Masukan : Adanya dana Rp. 26.190.000,00

- Keluaran : Terlaksananya Penyusunan NBM

- Hasil : Tersedianya NBM dan pola pangan harapan

- Realisasi : Rp. 26.190.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

100%

4.3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- Masukan : Adanya dana Rp. 199.064.000,00

- Keluaran : Terlaksananya Lomba cipta menu yang B2SA dan pelatihan pangan segar

- Hasil : Meningkatnya pemahaman mengenai pola konsumsi pangan masyarakat

yang sesuai dengan kaidah B2SA

- Realisasi : Rp. 198.720.300,00 dengan realisasi keuangan 99,83% atau realisasi fisik

100%

4.4. Pengembangan Rumah Pangan Lestari

- Masukan : Adanya dana Rp. 165.960.000,00

- Keluaran : Terlaksananya pengembangan Rumah Pangan Lestari melalui konsep KRPL

- Hasil : Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemahaman

pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga

- Realisasi : Rp. 164.420.000,00 dengan realisasi keuangan 99,07% atau realisasi fisik

100%

4.5. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

- Masukan : Adanya dana Rp. 0

- Keluaran : Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan pokok

- Hasil : Tersedianya data harga pangan pokok bagi masyarakat

- Realisasi : Rp. 0 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100%

4.6. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

- Masukan : Adanya dana Rp. 160.248.000,00

Renja DKP 2018

17

- Keluaran : Terlaksananya operasional gudang cadangan pangan

- Hasil : Tersedianya stock/cadangan pangan pemerintah

- Realisasi : Rp. 160.248.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

100%

4.7. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- Masukan : Adanya dana Rp. 1.755.000,00

- Keluaran : Terlaksananya pemantauan desa mandiri pangan

- Hasil : Terpantaunya kelompok afinitas desa mandiri pangan

- Realisasi : Rp. 1.350.000,00 dengan realisasi keuangan 76,92% atau realisasi fisik

100%

4.8. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa

- Masukan : Adanya dana Rp. 4.622.500,00

- Keluaran : Terlaksananya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat

- Hasil : Termanfaatnya secara optimal penggunaan lumbung pangan oleh

masyarakat

- Realisasi : Rp. 4.112.500,00 dengan realisasi keuangan 88,97% atau realisasi fisik

100%

4.9. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

- Masukan : Adanya dana Rp. 41.425.000,00

- Keluaran : Terlaksananya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat

- Hasil : Termanfaatnya secara optimal penggunaan lumbung pangan oleh

masyarakat

- Realisasi : Rp. 41.425.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100

5.0. Kegiatan Penguatan pelaksanaan kelembagaan pangan

- Masukan : Adanya dana Rp. 82.243.000,00

- Keluaran : Terlaksananya penguatan kelembagaan pangan

Renja DKP 2018

18

- Hasil : Lancarnya penguatan kelembagaan pangan

- Realisasi : Rp. 76.798.000,00 dengan realisasi keuangan 99,38% atau realisasi fisik

100%

Dari uraian hasil realisasi kegiatan diatas secara total mencapai 98,86 % yang

artinya bila ditinjau dari sudut kinerja kedinasan sudah sangat berhasil karena sesuai

dengan target, dengan rincian komponen belanja yaitu : Belanja pegawai terealisasi

sebesar 1.033.761.881,- (99,16 %), Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.

640.932.117,- ( 98,13 % ), Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 46.000.000,- (100 %)

dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 96.760.000,- (99,98 %).

2.2 Analisis Kinerja pelayanan SKPD

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan berdasarkan pada pencapaian sasaran

yang telah dilakukan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen

anggaran yang disusun. Rincian evaluasi dan analisis kinerja pada Kantor Ketahanan

Pangan Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki indikator capaian kinerja terwujudnya administrasi

perkantoran yang lancar, tertib serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang

berlaku. Pencapaian program pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilakukan

melalui beberapa kegiatan yaitu :

a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator sasaran terlaksananya pelayanan

jasa surat menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan indikator sasaran

terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya listrik dan air selama 1 tahun

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan

indikator sasaran terpenuhinya jasa memeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional untuk 4 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4.

Renja DKP 2018

19

d. Penyediaan administrasi keuangan dengan indikator sasaran tersedianya dana

untuk pembayaran administrasi keuangan dan kegiatan sebanyak 5 orang

pengelola keuangan dan 6 orang tenaga kontrak

e. Penyediaan alat tulis kantor dengan indikator sasaran tersedianya alat tulis

perkantoran selama 1 tahun

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator sasaran

tersedianya barang cetakan dan foto copy selama 1 tahun

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor dengan

indikator sasaran tersedianya penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan

kantor selama 1 tahun

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator

sasaran tersedianya surat kabar local untuk kantor sebanyak 3 jenis, 2 koran lokal

dan 1 majalah pertanian

i. Penyediaan makanan dan minuman dengan indikator sasaran lancarnya

penyediaan makan dan minum untuk kegiatan rapat selama 1 tahun

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan indikator sasaran

terlaksananya perjalanan luar daerah dalam rangka rapat dan konsultasi selama

1 Tahun

k. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan indikator sasaran terlaksananya

penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 6 jenis dokumen

l. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian dengan indikator sasaran terlaksana

penyusunan data pegawai dan DUK.

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran kegiatan tersebut diatas dapat

dilihat pada tabel. 2 berikut :

Renja DKP 2018

20

Tabel. 2

KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KEU

%

CAPAIAN

FISIK

Penyediaan jasa surat

menyurat

Terlaksananya pelayanan surat

menyurat pada kantor

1 Tahun 1 Tahun 100 100

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya listrik dan air

Terlaksananya pelayanan

komunikasi sumber daya listrik dan

air

1 Tahun 1 Tahun 86,05 100

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

3 unit

untuk

perizinan

3 unit untuk

perizinan

83,98 100

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 99,99 100

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

1 Tahun 1 Tahun 100 100

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersediannya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun 1 Tahun 99,88 100

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Terlaksananya kegiatan kebersihan

di lingkungan kantor

1 tahun 1 tahun 99,95 100

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang –

undangan

Tersedianya surat kabar 3 jenis 3 Jenis 99,37 100

Penyedian makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Untuk tamu dan kegiatan rapat

1 Tahun 1 Tahun 97,39 100

Rapat –rapat koodinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksanaan Rapat –rapat koodinasi

dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun 1 Tahun 99,99 100

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Terlaksannya Penyusunan Dokumen

Perencanaan

5 Jenis

dokumen

5 Jenis

dokumen

100 100

Pengelolaan Administrasi

umum kepegawaian

Terlaksananya penyusunan data

pegawai dan DUK

1 Tahun 1 Tahun 100 100

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Tersedianya dana pembayaran jasa

tenaga administrasi keuangan dan

kegiatan

5 orang

pengelola

keuangan

dan 6

orang

tenaga

kontrak

5 orang

pengelola

keuangan dan

6 orang

tenaga

kontrak

99,85 100

Renja DKP 2018

21

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki indikator sasaran terwujudnya sarana dan prasarana

sehingga tersedia fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi.

Pencapaian sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilakukan

melalui beberapa kegiatan yaitu :

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan indikator sasaran terlaksananya

perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 jenis

b. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan indicator sasaran terlaksananya

pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pengadaan meubeler dengan indicator sasaran terlaksananya pengadaan meubeler

selama 1 tahun

d. Pemeliharan rutin dan berkala gedung kantor dengan indikator sasaran terlaksananya

pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional dengan indikator sasaran

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 6

unit (5 R2 dan 1 R4).

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan indikator sasaran

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

sebanyak 4 jenis peralatan.

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dilihat

pada tabel. 3 berikut ;

Renja DKP 2018

22

Tabel. 3

KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KEU

%

CAPAIA

N FISIK

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Terlaksananya perlengkapan gedung

kantor

2 jenis 2 jenis 100 100

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor

1 tahun 1 tahun 100 100

Pengadaan meubeler Terlaksananya pengadaan meubeler 100 100

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

1 tahun 1 tahun 100 100

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5 unit roda dua

1 roda empat

5 unit roda

dua 1 roda

empat

100 100

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4 jenis

peralatan

4 jenis

peralatan

100 100

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program ini memiliki indikator sasaran terwujudnya pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pencapaian sasaran program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dilakukan melalui beberapa

kegiatan yaitu :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dengan

indikator sasaran terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar

realisasi kinerja SKPD dalam bentuk 3 jenis laporan

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan indikator sasaran terlaksananya

penyusunan laporan keuangan semesteran selama 1 tahun

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan indikator sasaran terlaksananya

penyususnan pelaporan keuangan akhir tahun selama 1 tahun

d. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator

sasaran terlaksananya penyusunan LAKIP KKP tahun 2016.

Renja DKP 2018

23

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada

tabel. 4 berikut :

Tabel. 4

KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KEU

%

CAPAIAN

FISIK

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtiar

Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja

SKPD

2 jenis

laporan

2 jenis laporan 99,53 100

Penyusunan Pelaporan

Keuangan semesteran

Terlaksananya Penyusunan

Pelaporan Keuangan semesteran

1

dokumen

1 dokumen 99,99 100

Penyusunan Pelaporan

Keuang Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan

Pelaporan Keuang Akhir Tahun

1

dokumen

1 dokumen 94,41 100

Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Terlaksananya penyusunan LAKIP

KKP

1

dokumen

1 dokumen 99,96 100

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini memiliki indikator sasaran terpenuhinya ketersediaan pangan

masyarakat. Pencapaian sasaran program Peningkatan Ketahanan Pangan dilakukan

melalui beberapa kegiatan yaitu :

a. Penanganan daerah rawan pangan dengan indikator sasaran terlaksananya

pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi ( SKPG ) dan antipasi daerah

rawan pangan sebanyak 6 kecamatan.

b. Penyusunan data base potensi produksi pangan dengan indikator sasaran

terlaksananya penyusunan database Neraca Bahan Makanan

c. Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan indikator sasaran terlaksananya

lomba dan pelatihan peningkatan mutu dan keamanan pangan

d. Pengembangan Rumah Pangan Lestari dengan indikator sasaran terlaksananya

pembentukan kelompok kawasan rumah pangan lestari

e. Pengembangan cadangan pangan daerah dengan indikator sasaran tersedianya

pangan yang cukup bagi masyarakat

Renja DKP 2018

24

f. Pengembangan desa mandiri pangan dengan indikator sasaran tersedianya pangan

yang cukup bagi masyarakat

g. Pengembangan lumbung pangan desa dengan indikator dengan sasaran

tersedianya pangan yang cukup bagi masyarakat

h. Penyuluhan sumber pangan alternatif dengan indikator dengan sasaran

tersedianya sumber pangan alternatif yang berkaidah B2SA

i. Penguatan pelaksanaan kelembagaan pangan dengan indikator dengan sasaran

terlaksananya koordinasi kelembagaan pangan

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada

tabel 5 berikut :

Tabel. 5

KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

KEU

%

CAPAIAN

FISIK

Penangan daerah rawan

pangan

Terlaksananya pemantauan

system kewaspadaan pangan &

gizi (SKPG) dan antipasti daerah

rawan pangan

6

Kecamatan

6 Kecamatan 99,63 100

Penyusunan database

potensi produksi pangan

Terlaksananya penyusunan

database Neraca Bahan Makanan

& pola Pangan Harapan

1 Jenis

Dokumen

1 Jenis

Dokumen

100 100

Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan

Terlaksananya lomba dan pelatihan

peningkatan mutu dan keamanan

pangan

75 org

perwakilan

kel/se kota

mataram

75 org

perwakilan

kel/se kota

mataram

99,83 100

Pengembangan rumah

pangan lestari

Terlaksananya pengembangan

rumah pangan lestari

99,07 100

Pengembangan cadangan

pangan daerah

Terlaksananya pengembangan

cadangan pangan daerah

100 100

Pengembangan desa mandiri

pangan

Terlaksanannya pengembangan desa

mandiri pangan

76,92 76,92

Pengambangan lumbung

pangan desa

Terlaksananya pengembangan

lumbung pangan desa

88,97 100

Penyuluhan pelaksanaan

kelembagaan pangan

Terlaksananya koordinasi

kelembagaan pangan

93,38 100

Renja DKP 2018

25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis yang dapat diangkat menanggapi keadaan yang ada saat ini

terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan

Kota Mataram adalah antara lain:

1. Database yang terpadu dan tepat sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam

menyusun suatu perencanaan dan pengambilan keputusan.

2. Tingginya alih fungsi lahan yang ada di Kota Mataram yang berkisar rata-rata

antara 25 Ha sampai dengan 30 Ha pertahun atau berkurang menjadi 2.847,47

Ha pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 2.878,06 Ha.

3. Tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Mataram yaitu sebesar 10.549 Jiwa

dari jumlah Kepala Keluarga sebesar 92.816 jiwa atau 11,36%, dimana sebagian

besar masyarakat miskin tersebut juga merupakan masyakat petani.

4. Menuju penganekaragaman pangan yang bergizi, berimbang, dan aman untuk

mengurangi rawan pangan.

5. Peningkatan fungsi kelembagaan baik kelembagaan petani maupun kelembagaan

yang ada di masyarakat dalam menerapkan ketersediaan pangan untuk

mengantipasi terjadinya rawan pangan.

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik masyarakat, pelaku utama

maupun aparat pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan.

Dari isu strategis diatas maka Dinas Ketahanan Pangan memilah

permasalahan-permasalahan yang dianggap mendesak untuk segera ditangani

diantaranya :

a. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting bagi upaya

meningkatkan ketahanan pangan khususnya tingkat lokal sehingga membutuhkan

dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dengan mengoptimalkan

keterlibatan dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola

ketahanan pangan lokal.

b. Sistem cadangan dan distribusi pangan belum terlaksana dengan baik sehingga

diperlukan pengelolaan dengan melibatkan kelompok tani dan gapoktan untuk

melakukan pengadaan cadangan pangan dibarengi dengan dukungan modal, juga

melalui pengambangan lumbung pangan masyarakat.

Renja DKP 2018

26

c. Penanganan arus distribusi komoditas pangan yang belum dapat ditangani secara

optimal termasuk didalamnya kelembagaan pemasaran yang belum optimal

karena kecenderungan masing-masing daerah untuk meningkatkan PAD melalui

intensifikasi retribusi.

d. Kemitraan dan peran pemerintah, organisasi, LSM dan masyarakat masih rendah

terhadap penganekaragaman pangan yang menyebabkab diversifikasi pangan

masih minim dilakukan melalui kegiatan penyuluhan penganekaragaman konsumsi

pangan baik di masyarakat, posyandu maupun sekolah-sekolah sehingga

pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tentang pentingnya konsumsi pangan

dan gizi yang cukup masih rendah

e. Belum tersedianya deteksi dini yang dilengkapi indikator-indikator dalam

mengantipasi kerawanan pangan dan gizi

f. Pengawasan terhadap produk pangan olahan baik idustri rumah tangga maupun

menengah dan besar masih terbatas dilakukan terkait dengan kesadaran produsen

dalam masalah mutu dan kebersihan produk.

g. Standarisasi yang berkaitan dengan mutu keamanan pangan segar dan olahan

diperlukan sosialisai kepada masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review antara rancangan awal dengan analisis kebutuhan merupakan Proses

membandingkan antara apa yang diprogramkan pada periode satu tahun yang

direncanakan dengan analisis hasil kebutuhan sehingga program yang dibuat

selalu berdasarkan Renstra. Hal ini perlu dilakukan untuk keberlanjutan program

pada setiap tahun yang mengarah kepada pencapaian tujuan Renstra periode

2016-2020. Mengingat kondisi perekonomian yang dinamis, program yang

dilaksanakan merupakan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan

masyarakat dan tepat sasaran. Dalam proses pembandingan ini dapat disimpulkan

bahwa rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan terkini, sehingga

Renja DKP 2018

27

diharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi

Ketahanan Pangan Kota Mataram. Review ini dapat dilihat pada lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan melalui tahapan

proses yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat,

LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD. Proses tersebut dimulai dari

kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) mulai dari tingkat

kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Selanjutnya hasil dari MPBM tersebut yang

dibawa sebagai bahan usulan ke tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tingkat provinsi guna mensinkronisasikan usulan program/kegiatan yang

telah disusun di tingkat kota.

Disamping itu usulan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan isu-isu

penting dalam rangka penyelengaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga ke depan

diharapkan isu-isu tersebut dapat tertangani dengan baik. Usulan Program dan kegiatan

dapat dilihat pada lampiran 4.

Renja DKP 2018

28

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM GAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah

menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata

kelola pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan

pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan pasal 11 dan pasal 14 undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan

bagi Kementerian/Lembaga dalam penyususnan SPM dan menjadi pokok-pokok

acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Sesuai dengan ketentuan PP tersebut, maka semua peraturan dalam

perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM wajib untuk disesuaikan.

Kementerian Dalam Negeri selakumkoordinator tim konsultasi mempunyai peran

penting dalam menfasilitasi proses penyusunan SPM bersama Kementerian Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dengan melibatkan Kementrian/Lembaga terkait

Dengan ditetapkan SPM dari 13 kementerian/lembaga yaitu dari

Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga

Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Kebudayaan dan

Pariwisata.

SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjudnya

menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses

perencanaan, penggangaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di

daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam

rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,

Renja DKP 2018

29

aman, merata dan terjangkau. Oleh karena terpenuhinya pangan menjadi hak asasi

bagi masyarakat, melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, Urusan

Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam

pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan peran Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sebagaimana diamanatkan

dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah

masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyenggaraan

ketahanan pangan dilakukan dengan :

a. Memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan

b. Meningkatkan motivasi masyarakat

c. Membantu kelancaran penyelenggaran ketahanan pangan

d. Meningkatkan kemandirian ketahanan pangan

Ketahanan Pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan

senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu sebagai persyaratan bagi

keberlanjutan eksistensi bangsa indonesia

Upaya mewujudkan ketahan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-

faktor internal maupun eksternal yang harus berubah secara dinamis. Dinamika dan

kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan

serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantipasi dan diatasi

melalui kerjasama yang harmonis antara seluruh pihak terkait dalam mewujudkan

ketahanan pangan.

Salah satu komitmen indonesia dalam penanganan masalah ketahanan

pangan adalah mendukung MDGs dalam penurunan jumlah penduduk yan menderita

kelaparan separuhnya sampai tahun 2015. Hal ini merupakan dasar penentuan nilai

capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan yang disesuaikan dengan potensi

dan kemampuan baik tingkat pusat maupun daerah, bahwa kita hanya mampu

menentukan target capaian sebesra 75 persen dari target MDGs tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan yang

meliputi pengkajian, perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan,

diimplementasikan dalam beberapa bentuk program aksi yang dilaksanakan di

kabupaten/kota. Pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan dalam

Renja DKP 2018

30

bentuk Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LPMD), Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

Penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting

ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar

pelayanan ketahanan pangan yaitu :

a. Ketersediaan pangan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutu yang aman.

b. Distribusi pangan adalah pasokan pangan yang dapat dijangkau keseluruh wilayah

sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga.

c. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang

cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta

preferensi.

Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut diatas maka Standar

Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Mataram terdiri dari 4 (Empat) jenis

pelayanan dasar :

1. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

2. Bidang Distribusi dan akses pangan

3. Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan

4. Bidang penanganan kerawanan pangan

Dari 4 (Empat) jenis layanan dasar tersebut dengan 7(tujuh) indikator sebagai berikut :

1. Ketersediaan Energi dan Protein per kapita

2. Penguatan cadangan pangan

3. Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

4. Stabilitas harga dan pasokan pangan

5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

7. Penangan Daerah Rawan Pangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Kantor Ketahanan Pangan

3.2.1. Tujuan

1. Terwujudnya Administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta

dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

3. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

keuangan

Renja DKP 2018

31

4. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat

3.2.2. Sasaran Program

1. Meningkatnya efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor

3. Tertibnya Pelaksanaan Sistim Pelaporan dan capaian kinerja

4. Meningkatnya Ketahanan Pangan secara mandiri melalui pemetaan potensi

yang dimiliki serta perkuatan lembaga Ketahanan Pangan di tingkat Kelurahan.

3.3 . Program dan Kegiatan Tahun 2018

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.21.1.21.02.01 )

Dengan 13 Kegiatan sebagai berikut

KODE REKENING

URUSAN / PROGRAM

JENIS

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4

1.21 1.21. 02 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.21 1.21. 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Lama 5.000.000,-

1.21 1.21. 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kegiatan Lama 26.000.000,-

1.21 1.21. 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

Kegiatan Lama 36.000.000,-

1.21 1.21. 02 01 10 Penyedian Alat Tulis Kantor Kegiatan Lama 40.000.000,-

1.21

1.21. 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Kegiatan Lama 15.000.000,-

1.21

1.21. 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan Lama 5.000.000,-

1.21 1.21. 02 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Kegiatan Lama 7.000.000,-

1.21 1.21. 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perudang-undangan

Kegiatan Lama 8.800.000,-

1.21 1.21. 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Lama 7.650.000,-

1.21 1.21. 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsulasi ke luar daerah

Kegiatan Lama 100.000.000,-

1.21 1.21. 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanan Kegiatan Lama 20.000.000,-

1.21 1.21. 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum

Kepegawaian

Kegiatan Lama 8.000.000,-

1.21 1.21 02 01 26 Pengolalaan Administrasi Keuangan

Kegiatan Lama 150.200.000,-

Renja DKP 2018

32

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 1.21.01.01.02 )

KODE REKENING

URUSAN / PROGRAM

JENIS

KEGIATAN

N

PAGU

ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4

1.21 1.21. 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

1.21 1.21. 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan

Lama

6.325.000,-

1.21 1.21. 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kegiatan

Lama

20.000.000,-

1.21 1.21. 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operaional

Kegiatan

Lama

120.000.000,-

1.21 1.21. 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Kegiatan

Lama

15.000.000,-

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur (1.21.01.03)

KODE REKENING

URUSAN / PROGRAM

JENIS

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4

1.21 1.21. 02 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

1.21 1.21. 02 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

Kegiatan Lama 14.000.000,-

4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

( 1.21.01.01.06 )

KODE REKENING

URUSAN / PROGRAM

JENIS

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4

1.21 1.21. 02 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.21 1.21. 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Lama 2.500.000,-

1.21 1.21. 02 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Kegiatan Lama 1.500.000,-

Renja DKP 2018

33

1.21 1.21. 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Kegiatan Lama 1.200.000,-

1.21 1.21. 02 06 07 Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP )

Kegiatan Lama 2.200.000,-

5. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan ( 1.21.01.01.15 )

KODE REKENING

URUSAN / PROGRAM

JENIS

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

(Rp).

1 2 3 4

1.21 1.21. 02 15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN

1.21 1.21. 02 15 01 Penanganan Daerah Rawan

Pangan/PDRP

Kegiatan

Lama

180.890.000,-

1.21 1.21. 02 15 02 Penyusunan Database Potensi Poduksi

Pangan

Kegiatan

Lama

30.000.000,-

1.21 1.21. 02 15 03 Analisis dan penyusunan pola

konsumsi dan suplai makanan

Kegiatan

Lama

50.000.000,-

1.21 1.21. 02 15 04 Pemanfaatan Pekarangan Untuk

Pengembangan Pangan

Kegiatan

lama

100.000.000,-

1.21 1.21. 02 15 06 Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan

Kegiatan

Lama

300.000.000,-

1.21 1.21. 02 15 07 Prognosa Ketersediaan Ketahanan

Pangan

Kegiatan

Lama

40.000.000,-

1.21

1.21. 02 15 10 Pengembangan Perlindungan

konsumen Atas Mutu dan Keamanan

Pangan

Kegiatan

Lama

95.000.000,-

1.21

1.21. 02 15 11 Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG)

Kegiatan

Baru

30.000.000,-

1.21

1.21. 02 15 12 Pengembangan Rumah Pangan Lestari Kegiatan

Lama

150.000.000,-

1.21

1.21. 02 15 13 Pengembangan lumbung pangan

masyarakat

Kegiatan

Lama

150.000.000,-

1.21 1.21. 02 15 14 Pemantauan dan analisis harga pangan

pokok

Kegiatan

Lama

90.000.000,-

1.21 1.21. 02 15 15 Pengembangan cadangan pangan

daerah

Kegiatan

Lama

250.000.000,-

1.21 1.21. 02 15 16 Pengembangan desa mandiri pangan Kegiatan 350.000.000,-

Renja DKP 2018

34

lama

1.21 1.21. 02 15 21 Penguatan pelaksanaan kelembagaan

pangan

Kegiatan

lama

85.000.000,-

1.21 1.21. 02 15 22 Pemantauan dan kajian sistim distribusi Kegiatan

Lama

50.000.000,-

Renja DKP 2018

35

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram akan melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya seperti yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kerja ini adalah upaya untuk memberikan gambaran tentang

program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2018 sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi

tersebut.

Disadari bahwa penyampaian Rencana Kerja ini masih terlalu umum,

mengingat penyajian data dan beberapa indikator masih belum dapat dipertajam

sesuai dengan harapan tetapi paling tidak akan dapat memberikan gambaran awal

tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Mengingat Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, maka dirasakan

perlu pembinaan dan masukan dari instansi yang berkompeten untuk penyempurnaan

dalam penyusunan Rencana Kerja berikutnya.