Click here to load reader

RENCANA KERJA ( RENJA ) - SKPD DINAS …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dinas-ketahanan-pangan-kota... · Kebijakan Umum Anggaran ... Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 8

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RENCANA KERJA ( RENJA ) - SKPD DINAS...

  • Lenovo 1 [Type the company name]

    [Pick the date]

    RENCANA KERJA ( RENJA ) - SKPD DINAS KETAHANAN PANGANKOTA

    MATARAMTAHUN 2018

    PEMERINTAH KOTA MATARAM

    DINAS KETAHANAN PANGAN

    Jln.Dr.Soedjono Lingkar Selatan Telp (0370) 643085 Fax (0370) 647158

  • Renja DKP 2018

    1

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga

    Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram (DKP) Tahun 2018 dapat kami selesaikan.

    Amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan bahwa setiap Satuan Kerja

    Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja

    SKPD ) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perioritas dan Plafon Anggaran

    Sementara (PPAS)

    Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tahun 2018 merupakan penjabaran tindak lanjut

    dari tugas pokok dan fungsi yang dimiliki kedalam bentuk program dan kegiatan. Dengan tersusunnya

    Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam

    pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Tahun 2018 dalam mewujudkan

    percepatan pencapaian tujuan dan sasaran untuk pemanfaatan ketahanan pangan di Kota Mataram.

    Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) tahun 2018 ini masih banyak

    terdapat kekurangan dan kekeliruan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan

    untuk penyempurnaan dan perbaikan kami ke depan.

    Akhirnya kami sampaiakan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat

    dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tahun 2018 ini sampai dengan selesai.

    Mataram, Maret 2017

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan

    Kota Mataram

    Ir. Hj.Tasnim Sastiani.

    NIP. 19590714 198508 2 001

  • Renja DKP 2018

    2

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR 1

    DAFTAR ISI 2

    DAFTAR TABEL 3

    BAB. I PENDAHULUAN

    1. LATAR BELAKANG . 5

    2. LANDASAN HUKUM ... 6

    3. MAKSUD DAN TUJUAN . 7

    4. SISTEMATIKA PENULISAN ... 8

    BAB. I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

    1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

    DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ........................................................................

    9

    2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ................................................ 19

    3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS

    DAN FUNGSI SKPD ..................................................................................

    26

    4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 27

    5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM

    DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....................................................................

    28

    BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

    NASIONAL ....................................................................

    29

    2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD ............................... 31

    3. PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................... 32

    BAB. IV PENUTUP ...................................................................................................... 36

  • Renja DKP 2018

    3

    DAFTAR LAMPIRAN

    1. Lampiran 1 ....................................................................................................... 31

    2. Lampiran 2 ....................................................................................................... 32

    3. Lampiran 3 ........................................................................................................ 32

    4. Lampiran 4 ........................................................................................................ 33

  • Renja DKP 2018

    4

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ditetapkan

    dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus

    menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

    menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, oleh karena itu setiap daerah

    (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat UU Nomor

    25 Tahun 2004, mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja

    SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan

    mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar

    penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

    Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

    (PPAS).

    Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen

    rencana kerja SKPD untuk periode satu tahun. Rencana Kerja dapat dikatakan

    sebagai bentuk penjabaran atas Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

    (Renstra) SKPD. Sebagai salah satu dokumen perencanaan, rencana kerja

    senantiasa terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Dengan

    menempati posisi lini terdepan, Rencana Kerja menjadi alat untuk mengeksekusi

    berbagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok

    dan fungsi SKPD penanggung jawab. Rencana Kerja akan menjadi bahasa

    implementasi setiap tahun atas Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berhasil tidaknya apa yang

    direncanakan pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

    yang berkaitan erat dengan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada

    masing-masing SKPD melalui Rencana Kerja pada setiap SKPD.

    Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram

    tahun 2018 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

  • Renja DKP 2018

    5

    a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja

    Persiapan penyusunan dilakukan dengan melengkapi dokumen-dokumen

    perencanaan yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja, antara lain

    Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram periode 2016

    2020, LAKIP SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah

    Kota Mataram tahun 2018.

    b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

    Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilakukan dengan mensinkronisasikan

    antara Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram periode 2016

    2020 dengan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota

    Mataram tahun 2018, dengan melibatkan seluruh unit kerja pada lingkup Dinas

    Ketahanan Pangan Kota Mataram untuk mendapat kesepakatan sebagai

    komitmen awal dalam penentuan perioritas program dan kegiatan pada tahun

    2018.

    c. Penetapan Rencana Kerja

    Penetapan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dilakukan oleh Walikota

    Mataram setelah diverifikasi oleh BAPPEDA Kota Mataram, guna

    mengsinkronisasikan Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota

    Mataram Tahun 2018 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

    Pemerintah Kota Mataram tahun 2018.

    1.2 Landasan Hukum

    Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota

    Mataram Tahun 2018 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai

    berikut :

    1. Undang undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya

    Daerah Tingkat II Mataram;

    2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

    3. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional;

  • Renja DKP 2018

    6

    4. Undangundang Nomor 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

    Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

    Nomor 32 Tahun 2004;

    5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

    6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;

    7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan

    Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

    8. Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun 2004 tentang rincian tugas

    pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram;

    9. Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

    1.3 Maksud dan Tujuan

    Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram tahun 2018

    ditetapkan dengan maksud untuk menentukan program dan kegiatan yang akan

    dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas

    Ketahanan Pangan Kota Mataram guna mewujudkan tujuan yang diharapkan.

    Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota

    Mataram tahun 2018 adalah untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan

    sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat

    tercapai secara efektif dan efisien.

    Selanjutnya fungsi Rencana Kerja SKPD ini adalah :

    1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara

    konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan

    tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD;

    2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder di bidang ketahanan pangan dalam

    merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam program dan

    kegiatan tahun 2018;

    3. Menyatukan tujuan kegiatan semua bidang dalam rangka pencapaian visi dan misi

    Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram;

  • Renja DKP 2018

    7

    4. Memberikan arah dan pedoman bagi semua bidang di lingkungan Dinas

    Ketahanan Pangan Kota Mataram dalam menyusun RKA SKPD;

    5. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja

    penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan SKPD Dinas Ketahanan

    Pangan Kota Mataram;

    6. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

    1.4 .Sistimatika Penulisan

    Sistematika dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini

    adalah sebagai berikut :

    BAB I PENDAHULUAN menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan,

    kedudukan dan keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja SKPD dengan

    dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan

    penyusunan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja SKPD.

    BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat evaluasi

    pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis

    kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

    SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan

    program dan kegiatan masyarakat.

    BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat hal-hal sebagai berikut :

    1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Prioritas Pembangunan

    Nasional

    2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

    3. Program dan Kegiatan

    BAB IV : Penutup, memuat penegasan (catatan penting) dalam menerapkan Renja

    SKPD, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut yang perlu

    dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

  • Renja DKP 2018

    8

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

    Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram tahun 2018 adalah

    penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Srategis Dinas Ketahanan Pangan Kota

    Mataram tahun 2016 2020. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau

    program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

    Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

    mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

    dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

    pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut

    Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram menyajikan dasar

    Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah

    diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram selama tahun

    2016 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

    Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

    Pengukuran Kinerja Sasaran

    Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara

    rencana yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sasaran kinerja dinyatakan dalam

    indikator-indikator sasaran. Dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut tidak dijumpai

    hambatan. Untuk lebih jelasnya pengukuran kinerja sasaran dapat dilihat pada lampiran

    1.

    Pengukuran Kinerja Kegiatan

    Seperti halnya pengukuran kinerja sasaran, pengukuran kinerja kegiatan

    dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan

    realisasinya yang bisa dilihat dalam Lampiran 2. Kinerja kegiatan ditandai dengan capaian

    indikator kegiatan yang terdiri dari :

    - Masukan ( Input )

    - Keluaran ( Output )

    - Hasil ( Outcome )

  • Renja DKP 2018

    9

    - Manfaat ( Benefit ), dan

    - Dampat ( Impact )

    Pengukuran Realisasi Keuangan

    Analisa pecapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Tahun 2018

    dilakukan dengan berdasarkan keluaran perhitungan dari pengukuran kinerja kegiatan

    ( PPK ) dan pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) . Keluaran pengukuran ini dievaluasi

    dengan analisa terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan

    penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui

    pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian misi

    untuk dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan

    pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

    Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Kegiatan dalam upaya

    mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 dialokasikan

    dana dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 1.838.880.874,- ( Satu Milyar Delapan Ratus

    Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh

    Empat Rupiah ) dan realisasinya sebesar Rp. 1.817.853.998,- ( Satu Milyar Delapan Ratus

    Tujuh Belas Juta Delapan Ratus LimaPuluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

    Delapan Rupiah ) atau 98,86 % yang digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur

    dan kegiatan Pelayanan Publik dengan rincian pada Tabel. 1 sebagai berikut :

  • Renja DKP 2018

    10

    Tabel. 1

    Realisasi Anggaran APBD Tahun 2016

    No.

    Bagian/Kelompok/

    Jenis Belanja

    Alokasi

    Anggaran

    (Rp.)

    Realisasi

    Sisa

    Rp % Rp. %

    A.

    B.

    C.

    Belanja Tidak

    Langsung

    Belanja Pegawai /

    Gaji

    Belanja Langsung

    Urusan Ketahanan

    Pangan

    Belanja Pegawai

    Belanja Barang &

    Jasa

    Belanja Bantuan

    Sosial

    Belanja Modal

    Belanja Peralatan

    dan Mesin

    799.190.119

    1.838.880.874

    1.042.545.119

    653.160.000

    96.775.000

    46.400.000

    793.746.881

    1.817.853.998

    1.033.761.881

    640.932.117

    96.760.000

    46.400.000

    99,31

    98,86

    99,15

    98,12

    99,98

    100

    5.443.238

    21.026.876

    8.783.238

    12.278.883

    15.000

    0

    0,68

    1,14

    0,84

    1,87

    0,015

    0

    J u m l a h 2.638.070.993 2.611.600.879 98,99 26.470.114 1,00

    Dari Tabel 1 diatas, dapat dijelaskan secara rinci program-program maupun

    kegiatan-kegiatan untuk belanja langsung pada urusan wajib Ketahanan Pangan adalah

    sebagai berikut :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 ( Tiga Belas ) Kegiatan sebagai

    berikut:

    1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    - Masukan : Adanya dana Rp. 1.800.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

    - Hasil : Surat dan Dokumen Kantor Ketahanan Pangan

    - Realisasi : Rp. 1.800.000,- atau 100%

  • Renja DKP 2018

    11

    1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

    - Masukan : Adanya dana Rp. 14.980.000

    - Keluaran : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    - Hasil : Lancarnya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    - Realisasi : Rp. 12.891.017,- dengan realisasi keuangan 86,05 % dan realisasi fisik

    100%

    1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

    - Masukan : Adanya dana Rp. 6.150.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

    dinas/operasional

    - Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

    - Realisasi : Rp. 5.164.700,- dengan realisasi keuangan 83,98% dan realisasi fisik 100%

    1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

    - Masukan : Adanya dana Rp.21. 228.955,00

    - Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

    - Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

    - Realisasi : Rp. 21.227.500,00 dengan realisasi keuangan 99,99 % dan realisasi fisik

    100%

    1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 1.650.000,00

    - Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan

    - Hasil : Lancarnya Administrasi perkantoran

    - Realisasi : Rp. 1.650.000,00 dengan realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik

    100%

    1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

    - Masukan : Adanya dana Rp. 2.072.400,00

    - Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen dan instalasi listrik

  • Renja DKP 2018

    12

    - Hasil : Terpenuhinya kebutuhan daya dan penerangan listrik

    - Realisasi : Rp. 2.070.000,00 dengan realisasi keuangan 99,88% realisasi fisik 100%

    1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    - Masukan : Adanya dana Rp. 5.500.000,-

    - Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    - Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

    - Realisasi : Rp. 5.497.400,00 dengan realisasi keuangan 99,95% realisasi fisik 100%

    1.8. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 4.260.000,-

    - Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

    undangan

    - Hasil : Terpenuhinya informasi dan bahan bacaan

    - Realisasi : Rp.4.233.000,00 dengan realisasi keuangan 99,37% dan realisasi fisik

    100%

    1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman

    - Masukan : Adanya dana Rp. 1.900.000,-

    - Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

    - Hasil : Lancarnya penyediaan makanan dan minuman

    - Realisasi : Rp. 1.850.000,- dengan realisasi keuangan 97,39% atau realisasi fisik

    100%

    1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

    - Masukan : Adanya dana Rp. 31.939.200,-

    - Keluaran : Terlaksananya perjalanan luar daerah dalam rangka koord. Dan konsultasi

    - Hasil : Terlaksananya implementasi hasil koord. Dan konsultasi

    - Realisasi : Rp. 30.437.000,00 dengan realisasi keuangan 99,99% atau realisasi fisik

    100%

    1.11. Penyusunan Dokumen Perencanaan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 5.180.000,-

  • Renja DKP 2018

    13

    - Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

    - Hasil : Tersedianyaprogram kerja dinas yang tertuang dalam dokumen

    perencanaan

    - Realisasi : Rp. 5.180.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

    100%

    1.12. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

    - Masukan : Adanya dana Rp. 300.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya penyusunan data pegawai dan DUK

    - Hasil : Tersedianya data basepegawai dan aset daerah

    - Realisasi : Rp. 300.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100%

    1.13. Penyediaan Administrasi Keuangan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 118.950.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya penyediaan Tenaga Administrasi Keuangan

    - Hasil : Lancarnya penyediaan administrasi keuangan

    - Realisasi : Rp. 118.775.000,00 dengan realisasi keuangan 99,85% atau realisasi fisik

    100%

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dengan 6 ( Enam ) kegiatan sebagai berikut :

    2.1. Pengadaan Perlengakapan Gedung Kantor

    - Masukan : Adanya dana Rp. 1.750.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya Perlengkapan gedung Kantor yang memadai

    - Hasil : Tersediaanya Pengadaan Perlengakapan Kantor

    - Realisasi : Rp. 1.750.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100%

    2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

    - Masukan : Adanya dana Rp. 9.600.000,-

    - Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor yang memadai

    - Hasil : Tersediaanya Peralatan Gedung Kantor

    - Realisasi : Rp. 9.600.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100%

  • Renja DKP 2018

    14

    2.3. Pengadaan mebeleur

    - Masukan : Adanya dana Rp. 10.750.000,-

    - Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor

    - Hasil : Tersediaanya mebeleur Kantor

    - Realisasi : Rp. 10.750.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

    100%

    2.4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

    - Masukan : Adanya dana Rp. 62.700.100,00

    - Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

    - Hasil : Terciptanya kondisi Lingkungan Kerja yang aman, nyaman dan sehat

    - Realisasi : Rp. 62.700.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

    100%

    2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional

    - Masukan : Adanya dana Rp. 17.695.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

    - Hasil : Lancarnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    - Realisasi : Rp. 17.695.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

    100%

    2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

    - Masukan : Adanya dana Rp. 9.300.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    - Hasil : Terpiliharanya secara rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    - Realisasi : Rp. 9.300.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

    100%

    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Dengan

    4 (Empat) kegiatan sebagai berikut :

    3.1. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

    - Masukan : Adanya dana Rp. 967.000,00

  • Renja DKP 2018

    15

    - Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi

    Kinerja SKPD

    - Hasil : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitiar Realisasi Kinerja SKPD

    - Realisasi : Rp. 962.500,00 dengan realisasi keuangan 99,53% atau realisasi fisik

    100%

    3.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

    - Masukan : Adanya dana Rp. 680.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

    - Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

    - Realisasi : Rp. 679.950,00 dengan realisasi keuangan 99,99% atau realisasi fisik

    100%

    3.3. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

    - Masukan : Adanya dana Rp. 715.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

    - Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

    - Realisasi : Rp. 675.000,00 dengan realisasi keuangan 94,41% atau realisasi fisik

    100%

    3.4. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    - Masukan : Adanya dana Rp. 995.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Lakip SKPD Tepat Waktu

    - Hasil : Tersedianya LAKIP SKPD

    - Realisasi : Rp. 995.250,00 dengan realisasi keuangan 99,96% atau realisasi fisik

    100%

    4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan 9 ( Sembilan ) Kegiatan Sebagai Berikut :

    4.1. Penanganan Daerah Rawan Pangan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 28.620.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya Pemantauan daerah yang berpotensi rawan pangan

    - Hasil : Terpantaunya Kondisi Pangan dan gizi Masyarakat serta Daerah yang

    berpotensi rawan pangan

  • Renja DKP 2018

    16

    - Realisasi : Rp. 28.515.000,00 dengan realisasi keuangan 99,63% atau realisasi fisik

    100%

    4.2. Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 26.190.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya Penyusunan NBM

    - Hasil : Tersedianya NBM dan pola pangan harapan

    - Realisasi : Rp. 26.190.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

    100%

    4.3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 199.064.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya Lomba cipta menu yang B2SA dan pelatihan pangan segar

    - Hasil : Meningkatnya pemahaman mengenai pola konsumsi pangan masyarakat

    yang sesuai dengan kaidah B2SA

    - Realisasi : Rp. 198.720.300,00 dengan realisasi keuangan 99,83% atau realisasi fisik

    100%

    4.4. Pengembangan Rumah Pangan Lestari

    - Masukan : Adanya dana Rp. 165.960.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya pengembangan Rumah Pangan Lestari melalui konsep KRPL

    - Hasil : Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemahaman

    pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga

    - Realisasi : Rp. 164.420.000,00 dengan realisasi keuangan 99,07% atau realisasi fisik

    100%

    4.5. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

    - Masukan : Adanya dana Rp. 0

    - Keluaran : Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan pokok

    - Hasil : Tersedianya data harga pangan pokok bagi masyarakat

    - Realisasi : Rp. 0 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100%

    4.6. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

    - Masukan : Adanya dana Rp. 160.248.000,00

  • Renja DKP 2018

    17

    - Keluaran : Terlaksananya operasional gudang cadangan pangan

    - Hasil : Tersedianya stock/cadangan pangan pemerintah

    - Realisasi : Rp. 160.248.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik

    100%

    4.7. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 1.755.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya pemantauan desa mandiri pangan

    - Hasil : Terpantaunya kelompok afinitas desa mandiri pangan

    - Realisasi : Rp. 1.350.000,00 dengan realisasi keuangan 76,92% atau realisasi fisik

    100%

    4.8. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa

    - Masukan : Adanya dana Rp. 4.622.500,00

    - Keluaran : Terlaksananya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat

    - Hasil : Termanfaatnya secara optimal penggunaan lumbung pangan oleh

    masyarakat

    - Realisasi : Rp. 4.112.500,00 dengan realisasi keuangan 88,97% atau realisasi fisik

    100%

    4.9. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

    - Masukan : Adanya dana Rp. 41.425.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat

    - Hasil : Termanfaatnya secara optimal penggunaan lumbung pangan oleh

    masyarakat

    - Realisasi : Rp. 41.425.000,00 dengan realisasi keuangan 100% atau realisasi fisik 100

    5.0. Kegiatan Penguatan pelaksanaan kelembagaan pangan

    - Masukan : Adanya dana Rp. 82.243.000,00

    - Keluaran : Terlaksananya penguatan kelembagaan pangan

  • Renja DKP 2018

    18

    - Hasil : Lancarnya penguatan kelembagaan pangan

    - Realisasi : Rp. 76.798.000,00 dengan realisasi keuangan 99,38% atau realisasi fisik

    100%

    Dari uraian hasil realisasi kegiatan diatas secara total mencapai 98,86 % yang

    artinya bila ditinjau dari sudut kinerja kedinasan sudah sangat berhasil karena sesuai

    dengan target, dengan rincian komponen belanja yaitu : Belanja pegawai terealisasi

    sebesar 1.033.761.881,- (99,16 %), Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.

    640.932.117,- ( 98,13 % ), Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 46.000.000,- (100 %)

    dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 96.760.000,- (99,98 %).

    2.2 Analisis Kinerja pelayanan SKPD

    Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan berdasarkan pada pencapaian sasaran

    yang telah dilakukan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen

    anggaran yang disusun. Rincian evaluasi dan analisis kinerja pada Kantor Ketahanan

    Pangan Kota Mataram adalah sebagai berikut :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Program ini memiliki indikator capaian kinerja terwujudnya administrasi

    perkantoran yang lancar, tertib serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang

    berlaku. Pencapaian program pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilakukan

    melalui beberapa kegiatan yaitu :

    a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator sasaran terlaksananya pelayanan

    jasa surat menyurat.

    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan indikator sasaran

    terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya listrik dan air selama 1 tahun

    c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan

    indikator sasaran terpenuhinya jasa memeliharaan dan perizinan kendaraan

    dinas/operasional untuk 4 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4.

  • Renja DKP 2018

    19

    d. Penyediaan administrasi keuangan dengan indikator sasaran tersedianya dana

    untuk pembayaran administrasi keuangan dan kegiatan sebanyak 5 orang

    pengelola keuangan dan 6 orang tenaga kontrak

    e. Penyediaan alat tulis kantor dengan indikator sasaran tersedianya alat tulis

    perkantoran selama 1 tahun

    f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator sasaran

    tersedianya barang cetakan dan foto copy selama 1 tahun

    g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor dengan

    indikator sasaran tersedianya penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan

    kantor selama 1 tahun

    h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator

    sasaran tersedianya surat kabar local untuk kantor sebanyak 3 jenis, 2 koran lokal

    dan 1 majalah pertanian

    i. Penyediaan makanan dan minuman dengan indikator sasaran lancarnya

    penyediaan makan dan minum untuk kegiatan rapat selama 1 tahun

    j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan indikator sasaran

    terlaksananya perjalanan luar daerah dalam rangka rapat dan konsultasi selama

    1 Tahun

    k. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan indikator sasaran terlaksananya

    penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 6 jenis dokumen

    l. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian dengan indikator sasaran terlaksana

    penyusunan data pegawai dan DUK.

    Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran kegiatan tersebut diatas dapat

    dilihat pada tabel. 2 berikut :

  • Renja DKP 2018

    20

    Tabel. 2

    KEGIATAN

    INDIKATOR SASARAN

    TARGET

    REALISASI

    %

    CAPAIAN

    KEU

    %

    CAPAIAN

    FISIK

    Penyediaan jasa surat

    menyurat

    Terlaksananya pelayanan surat

    menyurat pada kantor

    1 Tahun 1 Tahun 100 100

    Penyediaan jasa komunikasi,

    sumber daya listrik dan air

    Terlaksananya pelayanan

    komunikasi sumber daya listrik dan

    air

    1 Tahun 1 Tahun 86,05 100

    Penyediaan jasa pemeliharaan

    dan perizinan kendaraan

    dinas/operasional

    Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan

    perizinan kendaraan

    dinas/operasional

    3 unit

    untuk

    perizinan

    3 unit untuk

    perizinan

    83,98 100

    Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 99,99 100

    Penyediaan barang cetakan

    dan penggandaan

    Tersedianya barang cetakan dan

    penggandaan

    1 Tahun 1 Tahun 100 100

    Penyediaan komponen

    instalasi listrik/penerangan

    bangunan kantor

    Tersediannya komponen instalasi

    listrik/penerangan bangunan kantor

    1 Tahun 1 Tahun 99,88 100

    Penyediaan peralatan dan

    perlengkapan kantor

    Terlaksananya kegiatan kebersihan

    di lingkungan kantor

    1 tahun 1 tahun 99,95 100

    Penyediaan bahan bacaan dan

    peraturan perundang

    undangan

    Tersedianya surat kabar 3 jenis 3 Jenis 99,37 100

    Penyedian makanan dan

    minuman

    Tersedianya makanan dan minuman

    Untuk tamu dan kegiatan rapat

    1 Tahun 1 Tahun 97,39 100

    Rapat rapat koodinasi dan

    konsultasi ke luar daerah

    Terlaksanaan Rapat rapat koodinasi

    dan konsultasi ke luar daerah

    1 Tahun 1 Tahun 99,99 100

    Penyusunan Dokumen

    Perencanaan

    Terlaksannya Penyusunan Dokumen

    Perencanaan

    5 Jenis

    dokumen

    5 Jenis

    dokumen

    100 100

    Pengelolaan Administrasi

    umum kepegawaian

    Terlaksananya penyusunan data

    pegawai dan DUK

    1 Tahun 1 Tahun 100 100

    Penyediaan jasa administrasi

    keuangan

    Tersedianya dana pembayaran jasa

    tenaga administrasi keuangan dan

    kegiatan

    5 orang

    pengelola

    keuangan

    dan 6

    orang

    tenaga

    kontrak

    5 orang

    pengelola

    keuangan dan

    6 orang

    tenaga

    kontrak

    99,85 100

  • Renja DKP 2018

    21

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Program ini memiliki indikator sasaran terwujudnya sarana dan prasarana

    sehingga tersedia fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi.

    Pencapaian sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilakukan

    melalui beberapa kegiatan yaitu :

    a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan indikator sasaran terlaksananya

    perlengkapan gedung kantor sebanyak 3 jenis

    b. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan indicator sasaran terlaksananya

    pengadaan peralatan gedung kantor

    c. Pengadaan meubeler dengan indicator sasaran terlaksananya pengadaan meubeler

    selama 1 tahun

    d. Pemeliharan rutin dan berkala gedung kantor dengan indikator sasaran terlaksananya

    pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun

    e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional dengan indikator sasaran

    terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 6

    unit (5 R2 dan 1 R4).

    f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan indikator sasaran

    terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

    sebanyak 4 jenis peralatan.

    Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dilihat

    pada tabel. 3 berikut ;

  • Renja DKP 2018

    22

    Tabel. 3

    KEGIATAN

    INDIKATOR SASARAN

    TARGET

    REALISASI

    %

    CAPAIAN

    KEU

    %

    CAPAIA

    N FISIK

    Pengadaan perlengkapan

    gedung kantor

    Terlaksananya perlengkapan gedung

    kantor

    2 jenis 2 jenis 100 100

    Pengadaan peralatan gedung

    kantor

    Terlaksananya pengadaan peralatan

    gedung kantor

    1 tahun 1 tahun 100 100

    Pengadaan meubeler Terlaksananya pengadaan meubeler 100 100

    Pemeliharaan rutin/berkala

    gedung kantor

    Terlaksananya Pemeliharaan

    rutin/berkala gedung kantor

    1 tahun 1 tahun 100 100

    Pemeliharaan rutin/berkala

    kendaraan dinas/operasional

    Terlaksananya Pemeliharaan

    rutin/berkala kendaraan

    dinas/operasional

    5 unit roda dua

    1 roda empat

    5 unit roda

    dua 1 roda

    empat

    100 100

    Pemeliharaan rutin/berkala

    peralatan gedung kantor

    Terlaksananya pemeliharaan

    rutin/berkala peralatan gedung

    kantor

    4 jenis

    peralatan

    4 jenis

    peralatan

    100 100

    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

    Program ini memiliki indikator sasaran terwujudnya pengembangan sistem

    pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pencapaian sasaran program Peningkatan

    pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dilakukan melalui beberapa

    kegiatan yaitu :

    a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dengan

    indikator sasaran terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar

    realisasi kinerja SKPD dalam bentuk 3 jenis laporan

    b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan indikator sasaran terlaksananya

    penyusunan laporan keuangan semesteran selama 1 tahun

    c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan indikator sasaran terlaksananya

    penyususnan pelaporan keuangan akhir tahun selama 1 tahun

    d. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator

    sasaran terlaksananya penyusunan LAKIP KKP tahun 2016.

  • Renja DKP 2018

    23

    Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada

    tabel. 4 berikut :

    Tabel. 4

    KEGIATAN

    INDIKATOR SASARAN

    TARGET

    REALISASI

    %

    CAPAIAN

    KEU

    %

    CAPAIAN

    FISIK

    Penyusunan Laporan

    Capaian Kinerja dan Ikhtiar

    Realisasi Kinerja SKPD

    Penyusunan Laporan Capaian

    Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja

    SKPD

    2 jenis

    laporan

    2 jenis laporan 99,53 100

    Penyusunan Pelaporan

    Keuangan semesteran

    Terlaksananya Penyusunan

    Pelaporan Keuangan semesteran

    1

    dokumen

    1 dokumen 99,99 100

    Penyusunan Pelaporan

    Keuang Akhir Tahun

    Terlaksananya Penyusunan

    Pelaporan Keuang Akhir Tahun

    1

    dokumen

    1 dokumen 94,41 100

    Penyusunan Pelaporan

    Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah

    Terlaksananya penyusunan LAKIP

    KKP

    1

    dokumen

    1 dokumen 99,96 100

    4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

    Program ini memiliki indikator sasaran terpenuhinya ketersediaan pangan

    masyarakat. Pencapaian sasaran program Peningkatan Ketahanan Pangan dilakukan

    melalui beberapa kegiatan yaitu :

    a. Penanganan daerah rawan pangan dengan indikator sasaran terlaksananya

    pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi ( SKPG ) dan antipasi daerah

    rawan pangan sebanyak 6 kecamatan.

    b. Penyusunan data base potensi produksi pangan dengan indikator sasaran

    terlaksananya penyusunan database Neraca Bahan Makanan

    c. Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan indikator sasaran terlaksananya

    lomba dan pelatihan peningkatan mutu dan keamanan pangan

    d. Pengembangan Rumah Pangan Lestari dengan indikator sasaran terlaksananya

    pembentukan kelompok kawasan rumah pangan lestari

    e. Pengembangan cadangan pangan daerah dengan indikator sasaran tersedianya

    pangan yang cukup bagi masyarakat

  • Renja DKP 2018

    24

    f. Pengembangan desa mandiri pangan dengan indikator sasaran tersedianya pangan

    yang cukup bagi masyarakat

    g. Pengembangan lumbung pangan desa dengan indikator dengan sasaran

    tersedianya pangan yang cukup bagi masyarakat

    h. Penyuluhan sumber pangan alternatif dengan indikator dengan sasaran

    tersedianya sumber pangan alternatif yang berkaidah B2SA

    i. Penguatan pelaksanaan kelembagaan pangan dengan indikator dengan sasaran

    terlaksananya koordinasi kelembagaan pangan

    Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada

    tabel 5 berikut :

    Tabel. 5

    KEGIATAN

    INDIKATOR SASARAN

    TARGET

    REALISASI

    %

    CAPAIAN

    KEU

    %

    CAPAIAN

    FISIK

    Penangan daerah rawan

    pangan

    Terlaksananya pemantauan

    system kewaspadaan pangan &

    gizi (SKPG) dan antipasti daerah

    rawan pangan

    6

    Kecamatan

    6 Kecamatan 99,63 100

    Penyusunan database

    potensi produksi pangan

    Terlaksananya penyusunan

    database Neraca Bahan Makanan

    & pola Pangan Harapan

    1 Jenis

    Dokumen

    1 Jenis

    Dokumen

    100 100

    Peningkatan Mutu dan

    Keamanan Pangan

    Terlaksananya lomba dan pelatihan

    peningkatan mutu dan keamanan

    pangan

    75 org

    perwakilan

    kel/se kota

    mataram

    75 org

    perwakilan

    kel/se kota

    mataram

    99,83 100

    Pengembangan rumah

    pangan lestari

    Terlaksananya pengembangan

    rumah pangan lestari

    99,07 100

    Pengembangan cadangan

    pangan daerah

    Terlaksananya pengembangan

    cadangan pangan daerah

    100 100

    Pengembangan desa mandiri

    pangan

    Terlaksanannya pengembangan desa

    mandiri pangan

    76,92 76,92

    Pengambangan lumbung

    pangan desa

    Terlaksananya pengembangan

    lumbung pangan desa

    88,97 100

    Penyuluhan pelaksanaan

    kelembagaan pangan

    Terlaksananya koordinasi

    kelembagaan pangan

    93,38 100

  • Renja DKP 2018

    25

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

    Isu strategis yang dapat diangkat menanggapi keadaan yang ada saat ini

    terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan

    Kota Mataram adalah antara lain:

    1. Database yang terpadu dan tepat sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam

    menyusun suatu perencanaan dan pengambilan keputusan.

    2. Tingginya alih fungsi lahan yang ada di Kota Mataram yang berkisar rata-rata

    antara 25 Ha sampai dengan 30 Ha pertahun atau berkurang menjadi 2.847,47

    Ha pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 2.878,06 Ha.

    3. Tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Mataram yaitu sebesar 10.549 Jiwa

    dari jumlah Kepala Keluarga sebesar 92.816 jiwa atau 11,36%, dimana sebagian

    besar masyarakat miskin tersebut juga merupakan masyakat petani.

    4. Menuju penganekaragaman pangan yang bergizi, berimbang, dan aman untuk

    mengurangi rawan pangan.

    5. Peningkatan fungsi kelembagaan baik kelembagaan petani maupun kelembagaan

    yang ada di masyarakat dalam menerapkan ketersediaan pangan untuk

    mengantipasi terjadinya rawan pangan.

    6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik masyarakat, pelaku utama

    maupun aparat pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan.

    Dari isu strategis diatas maka Dinas Ketahanan Pangan memilah

    permasalahan-permasalahan yang dianggap mendesak untuk segera ditangani

    diantaranya :

    a. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting bagi upaya

    meningkatkan ketahanan pangan khususnya tingkat lokal sehingga membutuhkan

    dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dengan mengoptimalkan

    keterlibatan dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola

    ketahanan pangan lokal.

    b. Sistem cadangan dan distribusi pangan belum terlaksana dengan baik sehingga

    diperlukan pengelolaan dengan melibatkan kelompok tani dan gapoktan untuk

    melakukan pengadaan cadangan pangan dibarengi dengan dukungan modal, juga

    melalui pengambangan lumbung pangan masyarakat.

  • Renja DKP 2018

    26

    c. Penanganan arus distribusi komoditas pangan yang belum dapat ditangani secara

    optimal termasuk didalamnya kelembagaan pemasaran yang belum optimal

    karena kecenderungan masing-masing daerah untuk meningkatkan PAD melalui

    intensifikasi retribusi.

    d. Kemitraan dan peran pemerintah, organisasi, LSM dan masyarakat masih rendah

    terhadap penganekaragaman pangan yang menyebabkab diversifikasi pangan

    masih minim dilakukan melalui kegiatan penyuluhan penganekaragaman konsumsi

    pangan baik di masyarakat, posyandu maupun sekolah-sekolah sehingga

    pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tentang pentingnya konsumsi pangan

    dan gizi yang cukup masih rendah

    e. Belum tersedianya deteksi dini yang dilengkapi indikator-indikator dalam

    mengantipasi kerawanan pangan dan gizi

    f. Pengawasan terhadap produk pangan olahan baik idustri rumah tangga maupun

    menengah dan besar masih terbatas dilakukan terkait dengan kesadaran produsen

    dalam masalah mutu dan kebersihan produk.

    g. Standarisasi yang berkaitan dengan mutu keamanan pangan segar dan olahan

    diperlukan sosialisai kepada masyarakat.

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    Review antara rancangan awal dengan analisis kebutuhan merupakan Proses

    membandingkan antara apa yang diprogramkan pada periode satu tahun yang

    direncanakan dengan analisis hasil kebutuhan sehingga program yang dibuat

    selalu berdasarkan Renstra. Hal ini perlu dilakukan untuk keberlanjutan program

    pada setiap tahun yang mengarah kepada pencapaian tujuan Renstra periode

    2016-2020. Mengingat kondisi perekonomian yang dinamis, program yang

    dilaksanakan merupakan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan

    masyarakat dan tepat sasaran. Dalam proses pembandingan ini dapat disimpulkan

    bahwa rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan terkini, sehingga

  • Renja DKP 2018

    27

    diharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi

    Ketahanan Pangan Kota Mataram. Review ini dapat dilihat pada lampiran 3.

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    Usulan program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan melalui tahapan

    proses yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat,

    LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD. Proses tersebut dimulai dari

    kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) mulai dari tingkat

    kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Selanjutnya hasil dari MPBM tersebut yang

    dibawa sebagai bahan usulan ke tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan

    (Musrenbang) tingkat provinsi guna mensinkronisasikan usulan program/kegiatan yang

    telah disusun di tingkat kota.

    Disamping itu usulan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan isu-isu

    penting dalam rangka penyelengaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga ke depan

    diharapkan isu-isu tersebut dapat tertangani dengan baik. Usulan Program dan kegiatan

    dapat dilihat pada lampiran 4.

  • Renja DKP 2018

    28

    BAB III

    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM GAN KEGIATAN

    3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

    Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah

    menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata

    kelola pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan

    pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan pasal 11 dan pasal 14 undang-undang

    Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan

    Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

    Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan

    bagi Kementerian/Lembaga dalam penyususnan SPM dan menjadi pokok-pokok

    acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

    Sesuai dengan ketentuan PP tersebut, maka semua peraturan dalam

    perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM wajib untuk disesuaikan.

    Kementerian Dalam Negeri selakumkoordinator tim konsultasi mempunyai peran

    penting dalam menfasilitasi proses penyusunan SPM bersama Kementerian Negara

    Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

    Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi dengan melibatkan Kementrian/Lembaga terkait

    Dengan ditetapkan SPM dari 13 kementerian/lembaga yaitu dari

    Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri,

    Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan

    Perempuan dan Perlindungan anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,

    Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga

    Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Kebudayaan dan

    Pariwisata.

    SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjudnya

    menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses

    perencanaan, penggangaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di

    daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam

    rangka penyelenggaraan urusan wajib.

    Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga

    yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,

  • Renja DKP 2018

    29

    aman, merata dan terjangkau. Oleh karena terpenuhinya pangan menjadi hak asasi

    bagi masyarakat, melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

    Pemerintah Daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan

    Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, Urusan

    Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam

    pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

    Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan peran Pemerintah Provinsi dan

    Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sebagaimana diamanatkan

    dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan

    dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah

    masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyenggaraan

    ketahanan pangan dilakukan dengan :

    a. Memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan

    b. Meningkatkan motivasi masyarakat

    c. Membantu kelancaran penyelenggaran ketahanan pangan

    d. Meningkatkan kemandirian ketahanan pangan

    Ketahanan Pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan

    senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu sebagai persyaratan bagi

    keberlanjutan eksistensi bangsa indonesia

    Upaya mewujudkan ketahan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-

    faktor internal maupun eksternal yang harus berubah secara dinamis. Dinamika dan

    kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan

    serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantipasi dan diatasi

    melalui kerjasama yang harmonis antara seluruh pihak terkait dalam mewujudkan

    ketahanan pangan.

    Salah satu komitmen indonesia dalam penanganan masalah ketahanan

    pangan adalah mendukung MDGs dalam penurunan jumlah penduduk yan menderita

    kelaparan separuhnya sampai tahun 2015. Hal ini merupakan dasar penentuan nilai

    capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan yang disesuaikan dengan potensi

    dan kemampuan baik tingkat pusat maupun daerah, bahwa kita hanya mampu

    menentukan target capaian sebesra 75 persen dari target MDGs tersebut.

    Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan yang

    meliputi pengkajian, perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan,

    diimplementasikan dalam beberapa bentuk program aksi yang dilaksanakan di

    kabupaten/kota. Pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan dalam

  • Renja DKP 2018

    30

    bentuk Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

    (LPMD), Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

    Penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting

    ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar

    pelayanan ketahanan pangan yaitu :

    a. Ketersediaan pangan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk

    memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutu yang aman.

    b. Distribusi pangan adalah pasokan pangan yang dapat dijangkau keseluruh wilayah

    sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga.

    c. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang

    cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta

    preferensi.

    Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut diatas maka Standar

    Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Mataram terdiri dari 4 (Empat) jenis

    pelayanan dasar :

    1. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

    2. Bidang Distribusi dan akses pangan

    3. Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan

    4. Bidang penanganan kerawanan pangan

    Dari 4 (Empat) jenis layanan dasar tersebut dengan 7(tujuh) indikator sebagai berikut :

    1. Ketersediaan Energi dan Protein per kapita

    2. Penguatan cadangan pangan

    3. Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

    4. Stabilitas harga dan pasokan pangan

    5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

    6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

    7. Penangan Daerah Rawan Pangan

    3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Kantor Ketahanan Pangan

    3.2.1. Tujuan

    1. Terwujudnya Administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta

    dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

    2. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

    3. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

    keuangan

  • Renja DKP 2018

    31

    4. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat

    3.2.2. Sasaran Program

    1. Meningkatnya efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

    2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor

    3. Tertibnya Pelaksanaan Sistim Pelaporan dan capaian kinerja

    4. Meningkatnya Ketahanan Pangan secara mandiri melalui pemetaan potensi

    yang dimiliki serta perkuatan lembaga Ketahanan Pangan di tingkat Kelurahan.

    3.3 . Program dan Kegiatan Tahun 2018

    1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.21.1.21.02.01 )

    Dengan 13 Kegiatan sebagai berikut

    KODE REKENING

    URUSAN / PROGRAM

    JENIS

    KEGIATAN

    PAGU

    ANGGARAN

    (Rp)

    1 2 3 4

    1.21 1.21. 02 01 PROGRAM PELAYANAN

    ADMINISTRASI PERKANTORAN

    1.21 1.21. 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Lama 5.000.000,-

    1.21 1.21. 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

    daya air dan listrik

    Kegiatan Lama 26.000.000,-

    1.21 1.21. 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

    perijinan kendaraan

    dinas/operasional

    Kegiatan Lama 36.000.000,-

    1.21 1.21. 02 01 10 Penyedian Alat Tulis Kantor Kegiatan Lama 40.000.000,-

    1.21

    1.21. 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

    penggandaan

    Kegiatan Lama 15.000.000,-

    1.21

    1.21. 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi

    listrik/penerangan bangunan kantor

    Kegiatan Lama 5.000.000,-

    1.21 1.21. 02 01 13 Penyediaan peralatan dan

    perlengkapan kantor

    Kegiatan Lama 7.000.000,-

    1.21 1.21. 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

    peraturan perudang-undangan

    Kegiatan Lama 8.800.000,-

    1.21 1.21. 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Lama 7.650.000,-

    1.21 1.21. 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

    konsulasi ke luar daerah

    Kegiatan Lama 100.000.000,-

    1.21 1.21. 02 01 19 Penyusunan Dokumen Perencanan Kegiatan Lama 20.000.000,-

    1.21 1.21. 02 01 20 Pengelolaan Administrasi Umum

    Kepegawaian

    Kegiatan Lama 8.000.000,-

    1.21 1.21 02 01 26 Pengolalaan Administrasi Keuangan

    Kegiatan Lama 150.200.000,-

  • Renja DKP 2018

    32

    2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 1.21.01.01.02 )

    KODE REKENING

    URUSAN / PROGRAM

    JENIS

    KEGIATAN

    N

    PAGU

    ANGGARAN

    (Rp)

    1 2 3 4

    1.21 1.21. 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

    DAN PRASARANA APARATUR

    1.21 1.21. 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan

    Lama

    6.325.000,-

    1.21 1.21. 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

    kantor

    Kegiatan

    Lama

    20.000.000,-

    1.21 1.21. 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

    dinas/operaional

    Kegiatan

    Lama

    120.000.000,-

    1.21 1.21. 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

    gedung kantor

    Kegiatan

    Lama

    15.000.000,-

    3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur (1.21.01.03)

    KODE REKENING

    URUSAN / PROGRAM

    JENIS

    KEGIATAN

    PAGU

    ANGGARAN

    (Rp)

    1 2 3 4

    1.21 1.21. 02 03 PROGRAM PENINGKATAN

    DISIPLIN APARATUR

    1.21 1.21. 02 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

    tertentu

    Kegiatan Lama 14.000.000,-

    4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

    ( 1.21.01.01.06 )

    KODE REKENING

    URUSAN / PROGRAM

    JENIS

    KEGIATAN

    PAGU

    ANGGARAN

    (Rp)

    1 2 3 4

    1.21 1.21. 02 06 PROGRAM PENINGKATAN

    PENGEMBANGAN SISTEM

    PELAPORAN CAPAIAN

    KINERJA DAN KEUANGAN

    1.21 1.21. 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja

    dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

    Kegiatan Lama 2.500.000,-

    1.21 1.21. 02 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan

    semesteran

    Kegiatan Lama 1.500.000,-

  • Renja DKP 2018

    33

    1.21 1.21. 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan

    akhir tahun

    Kegiatan Lama 1.200.000,-

    1.21 1.21. 02 06 07 Penyusunan Pelaporan

    Akuntabilitas Kinerja Instansi

    Pemerintah (LAKIP )

    Kegiatan Lama 2.200.000,-

    5. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan ( 1.21.01.01.15 )

    KODE REKENING

    URUSAN / PROGRAM

    JENIS

    KEGIATAN

    PAGU

    ANGGARAN

    (Rp).

    1 2 3 4

    1.21 1.21. 02 15 PROGRAM PENINGKATAN

    KETAHANAN PANGAN

    1.21 1.21. 02 15 01 Penanganan Daerah Rawan

    Pangan/PDRP

    Kegiatan

    Lama

    180.890.000,-

    1.21 1.21. 02 15 02 Penyusunan Database Potensi Poduksi

    Pangan

    Kegiatan

    Lama

    30.000.000,-

    1.21 1.21. 02 15 03 Analisis dan penyusunan pola

    konsumsi dan suplai makanan

    Kegiatan

    Lama

    50.000.000,-

    1.21 1.21. 02 15 04 Pemanfaatan Pekarangan Untuk

    Pengembangan Pangan

    Kegiatan

    lama

    100.000.000,-

    1.21 1.21. 02 15 06 Peningkatan Mutu dan Keamanan

    Pangan

    Kegiatan

    Lama

    300.000.000,-

    1.21 1.21. 02 15 07 Prognosa Ketersediaan Ketahanan

    Pangan

    Kegiatan

    Lama

    40.000.000,-

    1.21

    1.21. 02 15 10 Pengembangan Perlindungan

    konsumen Atas Mutu dan Keamanan

    Pangan

    Kegiatan

    Lama

    95.000.000,-

    1.21

    1.21. 02 15 11 Percepatan Penganekaragaman

    Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG)

    Kegiatan

    Baru

    30.000.000,-

    1.21

    1.21. 02 15 12 Pengembangan Rumah Pangan Lestari Kegiatan

    Lama

    150.000.000,-

    1.21

    1.21. 02 15 13 Pengembangan lumbung pangan

    masyarakat

    Kegiatan

    Lama

    150.000.000,-

    1.21 1.21. 02 15 14 Pemantauan dan analisis harga pangan

    pokok

    Kegiatan

    Lama

    90.000.000,-

    1.21 1.21. 02 15 15 Pengembangan cadangan pangan

    daerah

    Kegiatan

    Lama

    250.000.000,-

    1.21 1.21. 02 15 16 Pengembangan desa mandiri pangan Kegiatan 350.000.000,-

  • Renja DKP 2018

    34

    lama

    1.21 1.21. 02 15 21 Penguatan pelaksanaan kelembagaan

    pangan

    Kegiatan

    lama

    85.000.000,-

    1.21 1.21. 02 15 22 Pemantauan dan kajian sistim distribusi Kegiatan

    Lama

    50.000.000,-

  • Renja DKP 2018

    35

    BAB IV

    PENUTUP

    Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram akan melaksanakan

    tugas pokok dan fungsinya seperti yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

    Rencana Kerja ini adalah upaya untuk memberikan gambaran tentang

    program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram yang akan

    dilaksanakan pada Tahun 2018 sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi

    tersebut.

    Disadari bahwa penyampaian Rencana Kerja ini masih terlalu umum,

    mengingat penyajian data dan beberapa indikator masih belum dapat dipertajam

    sesuai dengan harapan tetapi paling tidak akan dapat memberikan gambaran awal

    tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

    Mengingat Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, maka dirasakan

    perlu pembinaan dan masukan dari instansi yang berkompeten untuk penyempurnaan

    dalam penyusunan Rencana Kerja berikutnya.