Embed Size (px)
Citation preview
1
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT
PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2018
2
KATA PENGANTAR
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Maritim Alat Transportasi
dan Alat Pertahanan melalui kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan.
Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
dalam tahun 2019; indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program,
kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat
pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran,
kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan menjadi pedoman dalam
menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran bagi seluruh unit Eselon III di lingkungan
Direktorat Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan sehingga dapat
diwujudkan keselarasan dan keterpaduan dalam melaksanakan pembangunan
industri.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada segenap jajaran di lingkungan
Direktorat Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan serta semua
pihak yang telah memberikan saran dan masukan atas tersusunnya Buku Rencana
Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat
Pertahanan dan Elektronika Tahun 2019 ini.
Jakarta, Februari 2018
Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Putu Juli Ardika
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi 2
D. Ruang Lingkup 4
BAB II RENCANA KINERJA 5
A. Sasaran dan Indikator
Kinerja 5
BAB III
RENCANA
PROGRAM/KEGIATAN 8
A. Kondisi yang Diharapkan 8
B. Program dan Kegiatan 9
BAB IV PENUTUP 12
LAMPIRAN 13
4
1
2 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi
untuk mencapainya dalam tahun berikutnya.
Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun
2015-2019. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan kedalam 6
(enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu
dengan rincian sebagai berikut:
1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; 4. Industri Alat Transportasi; 5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT); 6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong; 8. Industri Hulu Agro; 9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan 10. Industri Kimia Dasar (hulu dan antara).
Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan
mengacu
pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional.
5
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41
Tahun 2010 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian
Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian, dimana setiap
Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II diharuskan menyusun Rencana Kinerja dan
Perjanjian Kinerja.
Direktorat Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP),
dalam melaksanakan program kegiatan instansi pemerintah perlu suatu
akuntabilitas, sehingga transparansi dapat terwujud dan mendukung
pelaksanaan good governance maka disusunlah dokumen Rencana Kinerja
Direktorat IMATAP.
B. Maksud dan Tujuan
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran rencana pencapaian sasaran dari Rencana Kinerja Direktorat
IMATAP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat IMATAP, dengan
tujuan melaksanakan kebijakan pembangunan IMATAP melalui program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2019.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perindustrian, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional,
penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana
dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan
industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat Pertahanan.
6
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi,
dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan
industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana
industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,
penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan
industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di
bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat
transportasi, dan alat pertahanan;
5. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi,
dan alat pertahanan;
6. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau,
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri maritim, alat
transportasi, dan alat pertahanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. D. Ruang Lingkup
Secara garis besar dari segi substansi Rencana Kinerja ini mencakup dua hal, yaitu :
Pertama, melaporkan kinerja hasil pelaksanaan yang telah ditetapkan
mencakup kegiatan operasional dan kegiatan pembinaan yang dicapai oleh
kelompok Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan sebagai hasil
pembinaan yang telah dilakukan digambarkan pada Bab II
Kedua, menentukan arah kebijakan Pembangunan dan Rencana Kinerja Tahun
2020 yang akan dilakukan oleh Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan
Alat Pertahanan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, digambarkan
dalam Bab III
7
3 BAB II
RENCANA KINERJA A. Sasaran dan Indikator Kinerja
Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan
Direktorat Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tahun 2019
sebagai berikut :
a) Perspektif Pemangku Kepentingan
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya populasi industri dan persebaran industri
Meningkatnya populasi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit Industri Maritim, Alat Transportasi,
dan Alat Pertahanan serta nilai investasi industri besar sedang (IBS) pada sektor
Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan khususnya. Indikator
kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
1. Jumlah unit Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan besar
sedang yang tumbuh.
2. Nilai Investasi Disektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan.
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk
meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh
pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing
dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan
teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas,
nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja
sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
1. Kontribusi ekspor produk Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan terhadap ekspor nasional.
2. Produktivitas dan kemampuan SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan
Alat Pertahanan.
8
b) Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis 1 : Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke
depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu
dokumen perencanaan dan kebijakan- kebijakan yang mendukung tercapainya
rencana tersebut. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini
adalah:
1. RancanganStandar Nasional Indonesia (RSNI)
2. Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC Secara Wajib
Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang
perindustrian yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan
produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor.
Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:
1. Produk Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tersertifikasi
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
2. Infrastruktur Kompetensi yang terbentuk (SKKNI)
B. Indikator Kinerja Sasaran
Berdasarkan sasaran strategis diatas, Direktorat Industri Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat Pertahanan menyusun Rencana Kinerja Tahun 2017
yang disusun dalam rangka pencapaian target jangka menengah disertai
beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan pada perkembangannya Rencana
Strategis Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
mengalami beberapa review yang dipengaruhi oleh kondisi iklim bisnis.
Rencana Kinerja Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan Tahun 2017 memuat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan
berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dan pelaksanaan tupoksi.
Rencana kinerja tersebut adalah sebagai berikut.
9
Table 3.1 Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Tahun 2019
No. Sasaran Program / Indikator Target
Satuan 2017 2018 2019
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
1.
Meningkatnya populasi dan persebaran Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
- Unit industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Unit 121 155 94-104
- Nilai investasi di sektor industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Rp triliun 36,9 43,5-46,3 54,11
2.
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
- Kontribusi ekspor produk industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap ekspor nasional
Persen 4,95 4,9 4,9
- Produktivitas dan kemampuan SDM industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Juta Rupiah/ orang per
tahun 1.003,3 1.086 1.187,4
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
1.
Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dan Elektronika yang Efektif
- Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI)
RSNI - 8 3
- Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
Regulasi - 1 1
2.
Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
-
Produk Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
SKKNI 100 100 100
- Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
SKKNI - 2 3
4 Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku
kepentingan dan Perspektif Proses Bisnis Internal merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan.
10
5 BAB III
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
A. Kondisi yang Diharapkan
Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
merupakan bagian dari penyokong dan penopang pembangunan nasional, oleh
sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk mendorong terwujudnya
industri yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan
ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan sektor Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat Pertahanan tidak hanya ditujukan untuk mengatasi
permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh
melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja,
melainkan juga mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta
meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa depan.
Adapun tujuan kondisi yang diharapkan terkait dengan Rencana Kerja Tahunan
Direktorat Jenderal Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya industri Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
nasional sebagai pilar perekonomian nasional;
2. Terwujudnya kedalaman dan kekuatan struktur Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat Pertahanan;
3. Terwujudnya Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang
mandiri, berdayasaing,dan maju serta terciptanya iklim usaha yang kondusif
4. Terbukanya kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja sektor
Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan;
5. Terwujudnya pemerataan pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi
dan Alat Pertahanan ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan
memperkukuh ketahanan nasional;
6. Meningkatnya layanan teknis dan administrative dalam rangka penumbuhan
dan pengembangan industri sektor IMATAP
11
B. Kegiatan
Kegiatan penumbuhan industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan
dilaksanakan oleh Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat
Pertahanan dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dengan alokasi
anggaran adalah:
1) Penyusunan Rancangan Regulasi Pengembangan Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat Pertahanan (4-Rancangan Regulasi);
2) Pengembangan desain Desain Kapal Nasional (3-Desain Kapal);
3) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) Industri Maritim,
Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan (4-RSKKNI);
4) Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri
Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (10-RSNI);
5) Penyusunan Insentif Bea Masuk Bahan Baku dan Komponen AlatAngkutan
dan Mekanisasi Pertanian (1-Rancangan Regulasi);
6) Penyusunan Rancangan Regulasi Standar dan Komersialiasi Kendaraan
LCEV (1-Rancangan Regulasi);
7) Penyusunan Roadmap Rencana Strategis Pengembangan Industri
Komponen Pesawat Terbang (1-Rancangan Regulasi);
8) Implementasi inisiatif Perbaikan Alur Aliran Material sektor otomotif
(Implementasi Making Indonesia 4.0) (1-Paket Data);
9) SDM Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yang
disertifikasi (50-SDM Tersertifikasi)
10) Pemetaan Neraca Bahan Baku dan Produksi Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat Pertahanan (1-Rancangan Regulasi);
11) Produk Industri berbasis Rel dalam rangka konektivitas antar wilayah/
kawasan jarak pendek - menengah untuk menunjang tranportasi massal (3-
Produk Industri)
12) Akses Pasar Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Sektor IMATAP (3-Negara
Tujuan Ekspor)
13) Pusat Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan (1-Teknologi)
14) Layanan Internal (Overhead) (1-Layanan)
12
BAB IV
PENUTUP Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan bahwa Direktorat Industri
Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dapat memiliki acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang baik sehingga dapat mendukung
pengembangan sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dan
mendukung peningkatan pembangunan ekonomi nasional.
Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan dari sisi anggaran
yaitu adanya penghematan pagu anggaran sehingga program dan kegiatan yang
telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan
13
LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019 DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN
14
RELEVANSI TUJUAN DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO
KETERKAITAN
KETERANGAN TUJUAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
1 - Laju
pertumbuhan
industri Maritim,
Alat
Transportasi
dan Alat
Pertahanan
- Kontribusi
industri Maritim,
Alat
Transportasi
dan Alat
Pertahanan
terhadap PDB
Nasional
- Penyerapan
Tenaga Kerja
Industri Non
Batubara dan
Non Migas
Meningkatnya
populasi dan
persebaran Industri
Maritim, Alat
Transportasi dan Alat
Pertahanan
- Unit industri Maritim,
Alat Transportasi dan
Alat Pertahanan
- Nilai investasi di sektor
industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat
Pertahanan
Kegiatan Penumbuhan
dan Pengembangan
Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat
Pertahanan
- Penyusunan Kebijakan
Kerjasama Internasional
Industri Maritim, Alat
Transportasi Dan Alat
Pertahanan
- Pengembangan Low
Carbon Emission Car
(lcec)
- Pengembangan Industri
Alat Transportasi Darat
- Pengembangan Industri
Maritim
- Pengembangan Industri
Kedirgantaraan, Alat
Pertahanan dan
Maintenance, Repair
And Overhaul (mro)
- Pengembangan
Pesawat Turboprop
Jarak Menengah *
- Pengembangan
Kendaraan Pedesaan *
2 - Laju
pertumbuhan
industri Maritim,
Alat
Transportasi
Meningkatnya daya
saing dan
produktivitas sektor
industri logam
mesin, alat
Kegiatan Penumbuhan
dan Pengembangan
Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat
Pertahanan
15
NO
KETERKAITAN
KETERANGAN TUJUAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
dan Alat
Pertahanan
- Kontribusi
industri Maritim,
Alat
Transportasi
dan Alat
Pertahanan
terhadap PDB
Nasional
- Penyerapan
Tenaga Kerja
Industri Non
Batubara dan
Non Migas
transportasi, dan
elektronika
- Kontribusi ekspor
produk industri
Maritim, Alat
Transportasi dan
Alat Pertahanan
terhadap ekspor
nasional
- Produktivitas dan
kemampuan SDM
industri Maritim,
Alat Transportasi
dan Alat
Pertahanan
- Penyusunan Kebijakan
Kerjasama Internasional
Industri Maritim, Alat
Transportasi Dan Alat
Pertahanan
- Pengembangan Low
Carbon Emission Car
(lcec)
- Pengembangan Industri
Alat Transportasi Darat
- Pengembangan Industri
Maritim
- Pengembangan Industri
Kedirgantaraan, Alat
Pertahanan dan
Maintenance, Repair
And Overhaul (mro)
- Pengembangan
Pesawat Turboprop
Jarak Menengah *
- Pengembangan
Kendaraan Pedesaan *
3 - Laju
pertumbuhan
industri Maritim,
Alat
Transportasi
dan Alat
Pertahanan
- Kontribusi
industri Maritim,
Alat
Transportasi
A. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dan Elektronika yang Efektif - Rancangan
Standard
Nasional
Indonesia
Kegiatan Penumbuhan
dan Pengembangan
Industri Maritim, Alat
Transportasi dan Alat
Pertahanan
- Pengembangan Kualitas
Dan Sertifikasi Produk
Komponen Perkapalan
- Peningkatan
kemampuan dan
sertifikasi SDM Industri
16
NO
KETERKAITAN
KETERANGAN TUJUAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
dan Alat
Pertahanan
terhadap PDB
Nasional
- Penyerapan
Tenaga Kerja
Industri Non
Batubara dan
Non Migas
(RSNI)
- Regulasi teknis
pemberlakukan
SNI, ST
dan/atau PTC
secara wajib
B. Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
- Infrastruktur
kompetensi
yang terbentuk
Maritim, Alat
Transportasi, Dan Alat
Pertahanan
- Sertifikasi Tkdn Produk
Industri Maritim, Alat
Transportasi Dan Alat
Pertahanan
- Bantuan Peralatan
Dalam Rangka
Penerapan SNI Wajib
Pelek *
17
KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Tujuan Program/Indikator
Target
Satuan 2017 2018 2019
Meningkatnya peran industri logam mesin, alat transportasi, dan elektronika dalam perekonomian nasional
- Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Persen 4,48-4,78 4,32-4,71 4,27-4,76
-
Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap PDB Nasional
Persen 1,88-1,91 1,90-1,94 1,91-1,94
-
Penyerapan Tenaga Kerja Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap PDB Nasional
(juta orang) 0,52 0,60-0,61 0,62-0,64
KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan :
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Cara menghitung diukur melalui pertumbuhan nilai tambah dihitung dengan
melihat tingkat pertumbuhan rata-rata sektor industri sesuai data dari BPS.
Untuk setiap sektor akan mengikuti dengan mencantumkan nilai pertumbuhan
dalam persentase masing-masing jenis industri dan data diperoleh dari BPS
➢ Achievable
Dapat dicapai melalui penciptaan iklim usaha dan iklim investasi serta
pendalaman dan kekuatan struktur industri
➢ Relevance
Terkait dengan upayamewujudkan industri sektor ilmate sebagai piar
perekonomian
➢ Timebound
satu tahun periode
18
2. Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
terhadap PDB Nasional:
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Data diperoleh dari hasil kompilasi BPS dimana data utamanya berdasarkan
dokumen ekspor impor dari Ditjen Beacukai
➢ Achievable
dapat dicapai melalui program peningkatan daya saing industri dan akses pasar
➢ Relevance
Terkait dengan upaya peningkatan akses pasar
➢ Timebound
satu tahun periode
3. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat
Pertahanan terhadap PDB Nasional
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Data diperoleh dari laporan SAKERNAS dan BKPM
➢ Achievable
Dapat dicapai program kerja penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan
investasi
➢ Relevance
Terkait dengan upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada industri sektor
ILMATE
➢ Timebound
satu tahun periode
19
LAMPIRAN RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN DAN ELEKTRONIKA KRITERIA SMART INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
No. Sasaran Program / Indikator Target
Satuan 2017 2018 2019
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
1.
Meningkatnya populasi dan persebaran Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
- Unit industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Unit 121 155 94-104
- Nilai investasi di sektor industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Rp triliun 36,9 43,5-46,3 54,11
2.
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
- Kontribusi ekspor produk industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap ekspor nasional
Persen 4,95 4,9 4,9
- Produktivitas dan kemampuan SDM industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Juta Rupiah/ orang per
tahun 1.003,3 1.086 1.187,4
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
1.
Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dan Elektronika yang Efektif
- Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI)
RSNI - 8 3
- Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
Regulasi - 1 1
2.
Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
-
Produk Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
SKKNI 100 100 100
- Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
SKKNI - 2 3
20
KRITERIA SMART INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Unit Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan:
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Jumlah industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dan
elektronika baru besar sedang yang tumbuh (note: merupakan jumlah
penambahan pada tahun berjalan saja, bukan kumulatif Cakupan industri baru
merupakan penumbuhan maupun perluasan)
➢ Achievable
Dapat dicapai melaluiperumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka
Peningkatan Populasi dan Persebaran Industri melalui kebijakan iklim
investasi dan usaha yang kondusif
➢ Relevance
Terkait dengan upaya program peningkatan Populasi dan Persebaran Industri
➢ Timebound
satu tahun periode
2. Nilai investasi sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat
Pertahanan:
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Data diperoleh dari laporan realisasi investasi PMA/PMDN berdasarkan
laporan LKPM-BKPM
➢ Achievable
dapat dicapai melalui monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan
Realisasi investasi
➢ Relevance
Terkait dengan upaya meningkatkan populasi industri sektor ILMATE
➢ Timebound
satu tahun periode
21
3. Kontribusi ekspor produk Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat
Pertahanan terhadap ekspor nasional
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Data diperoleh dari hasil kompilasi BPS dimana data utamanya berdasarkan
dokumen eksporimpor dari Ditjen Beacukai. Perhitungannya:
Perbandingannilai eksporproduk industripengolahannon-migasterhadap
nilaiekspor nasional setiaptahunnya.
➢ Achievable
Dapat dicapai mnelalui program peningkatan dan perluasan akses pasar dan
kerjasama internasional (FTA)
➢ Relevance
Terkait dengan upaya meningkatkan pangsa pasar ekspor produk industri
sektor ILMATE
➢ Timebound
satu tahun periode
4. Produktivitas dan kemampuan SDM industri Maritim, Alat Transportasi dan
Alat Pertahanan
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Pembagianantara Nilaitambah danjumlah TenagaKerja di sektorIndustri
besarsedang yangbersangkutan
➢ Achievable
Dapat dicapai melalui program peningkatan kompetensi SDM industri sektor
ILMATE
➢ Relevance
Terkait program peningkatan daya saing melalui peningkatan kompetensi
tenaga kerja pada industri sektor ILMATE
➢ Timebound
satu tahun periode
22
5. Rancangan Standard Nasional Indonesia (RSNI):
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Jumlah tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk
industri sektor ilmate
➢ Achievable
Dapat dicapai melalui akselarasipercepatan perumusan Rancangan Standar
Nasional Indonesia (RSNI)
➢ Relevance
Terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing sektor ILMATE
➢ Timebound
satu tahun periode
6. Regulasi teknis pemberlakukan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib:
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Jumlah tersusunnya SNI wajib yang diberlakukan
➢ Achievable
Dapat dicapai melalui akselarasi percepatan perumusan regulasi teknis SNI
Wajib sektor ILMATE
➢ Relevance
Terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing sektor ILMATE
➢ Timebound
satu tahun periode
7. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk:
➢ Specific
Tidak Dwimakna
➢ Measurable
Penambahanjumlah SKKNIyang ditetapkanserta LSP danTUK yangterbentuk
padatahun berjalan
23
➢ Achievable
dapat dicapai percepatan perumusanRSKKNIyang ditetapkanserta
pembentukan LSP danTUK
➢ Relevance
Terkait dengan upaya untuk mendukung peningkatan daya saing industri
melalui peningkatan produktivitas SDM industri
➢ Timebound
satu tahun periode
