-
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATANBADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHANMAKASSAR, TAHUN 2014Oleh :IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
OPTIMALISASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) SESUAI
KEBUTUHAN PADA SUB BAGIAN PROGRAM BKD PROV.SULSELSUMARLINPESERTA
DIKLATPIM IV ANGKATAN 195
-
LATAR BELAKANG
Diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, terjadi perubahan tata laksana
manajemen keuangan di daerah (reformasi anggaran).UU No 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara , menyusun anggaran dengan mengacu
kepada: 1. Pendekatan Anggaran Terpadu ; 2. Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah; dan 3. Penganggaran Berbasis Kinerja/hasil
(output). Penerapkan 3 (tiga) klasifikasi sesuai Bagan Akun Standar
yaitu : 1. Klasifikasi Fungsi; 2. Klasifikasi Organisasi; dan 3.
Klasifikasi Ekonomi atau Jenis Belanja
-
AREA PROYEK PERUBAHAN
Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan
sesuai kebutuhan dengan pendekatan kinerja output, yang sejalan
dengan reformasi anggaran.Reformasi anggaran adalah perubahan dari
pendekatan anggaran tradisional ke pendekatan anggaran berdasarkan
kebutuhan dengan pendekatan kinerja output. Anggaran tradisional
didominasi dengan penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan
incrementism yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya
mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya,
akibatnya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru.Sehingga
melalui Rencana Aksi Perubahan reformen akan mengangkat penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan dengan
pendekatan kinerja output yaitu suatu sistem penyusunan dan
pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada kebutuhan
belanja untuk mencapi hasil atau kinerja output sehingga sebelumnya
didahului dengan penyusunan TOR dan RAB. Kinerja tersebut
mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran
berdasarkan kebutuhan.
-
RUANG LINGKUPPembenahan administrasi dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran berdasarkan kebutuhan dengan beberapa langkah yaitu
:Penyamaan persepsi terkait pelaksanaan proyek perubahan.Membentuk
Tim Kerja Proyek Perubahan.Penyusunan kegiatan berpedoman pada
Renstra dan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.Penyusunan TOR dan RAB kegiatanPenyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) kegiatan berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan
kinerja output dan kewajaran belanja.f. Melaksanakan konsultasi dan
koordinasi baik dengan stakeholder eksternal.
-
KRITERIA KEBERHASILANAdanya dukungan dari Kepala Badan,
Sekertaris dan Staf Sub Bagian Program BKD Provinsi Sulawesi
Selatan.Terdapat TOR dan RAB pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)
kegiatan.Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan dan
kewajaran belanja.Rencana Kerja Anggaran (RKA) berpedoman pada
Renstra dan Renja serta RPJMD Prov.Sulsel.
-
ROADMAP MILESTONE PROYEK
PERUBAHANNo.MILESTONEKEGIATANWAKTU1.Surat pernyataan dukungan dari
stakeholder internalMelakukan pertemuan dengan stakeholder
internal/eksternal3 November 20142.SK tim kerja Menetapkan SK Tim
KerjaMenetapka uraian tugas anggota tim kerja.10 November 201412
November 20143.Terlaksananya Sosiaisasi Proyek perubahanMengundang
PNS BKD Prov.SulselSosialisasi tentang Rencana proyek Perubahan14
November 201417 November 20144.TOR dan RABMenyusun Rancangan TOR
kegiatan pada Sub Bagian Program.Menyusun Rancangan RAB kegiatan
pada Sub bagian Program18 November 20145.Rancangan RKA
KegiatanMenyusun RKA kegiatan pada Sub Bagian Program.Koordinasi
dengan stakeholder Eksternal (BPKD,Bappeda,Inspektorat,Biro
Pembangunan,Biro Asset)24 November 20142 Desember 20146.RKA Sub
Bagian program BKD Tahun 2015Mengevaluasi RKA kegiatan sesuai hasil
konsultasi/asistensi dengan Stakeholder Eksternal (TAPD).8 Desember
20147.Hasil Monev Terhadap penyusunan RKA dalam rangka Pelaksanaan
Proyek perubahanMembuat laporan pelaksanaan penyusunan RKA Tahun
2015 setelah proyek perubahan dilaksanakan dan membandingkan RKA
Tahun 2014 (sebelum proyek perubahan). 15 Desember 2014
-
STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHANInternal 1. Kepala BKD Prov.Sulsel ;
2. Sekretaris BKD Prov.Sulsel; 3. Staf Sub Bagian Program BKD
Prov.Sulsel. Eksternal 1. Bappeda Prov.Sulsel; 2. BPKD Prov.Sulsel;
3. Inspektorat Prov.Sulsel; 4. Biro Pembangunan Setda Prov.Sulsel ;
5. Biro Pengelola Asset Daerah Setda Prov.Sulsel .
-
STRATEGIS KOMUNIKASITerbuka;Sharing;Terstruktur;
Bertanggungjawab; Seimbang; Situasional; Profesional;Wording.
-
CAPAIAN PROYEK PERUBAHANNo.SEBELUM PROYEK PERUBAHAN (RKA SUBAG
PROGRAM BKD TA.2014)SETELAH PROYEK PERUBAHAN (RKA SUBAG PROGRAM BKD
TA.2015)1.
2.
3.
4
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realiasasi Kinerja BKD Prov.Sulsel dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 80.250.000,-, terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp.50.850.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar
Rp.24.700.000,-.
Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 150.000.000,-, terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp.38.150.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar
Rp.96850.000,-.
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-, terdiri atas belanja pegawai
sebesar Rp.17.100.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.
42.900.000,-.
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) BKD Prov.Sulsel dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,-, terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp.16.575.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar
Rp.43.425.000,-.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realiasasi Kinerja BKD Prov.Sulsel dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 75.000.000,-, terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp.61.200.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar
Rp.13.800.000,-.
Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 100.616.000,-, terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp.47.475.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar
Rp.53.241.000,-.
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja BKD Prov.Sulsel dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 39.210.000,-, terdiri atas belanja pegawai
sebesar Rp.12.600.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.
26.610.000,-.
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) BKD Prov.Sulsel dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 25.000.000,-, terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp.7.775.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.
17.225.000,-.
-
ANALISIS CAPAIANPROYEK PERUBAHANDari gambaran RKA kegiatan Sub
Bagian Program Tahun 2014 lebih besar dibandingkan tahun 2015, hal
ini terlihat dari 4 kegiatan terdapat total anggaran sebesar Rp.
360.250.000,- dibandingkan dengan RKA Sub Bagian Program Tahun 2015
yang hanya berjumlah Rp. 239.826.000,- atau terdapat selisih
anggaran sebesar 120.424.000,-. Dari hasil penyusunan RKA kegiatan
berdasarkan kebutuhan dengan terlebih dahulu disusun TOR dan RAB
memperlihatkan adanya kejelasan indikator dan capaian target
terukur yang akan dicapai sehingga terdapat efesiensi anggaran
sebesar 33,43%.
-
KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN ROYEK PERUBAHANInternal
:Kurangnya kemapuan staf program dalam menyusun TOR dan RAB serta
menterjemahkan RAB kedalam rekening belanja kegiatan pada Rencana
Kerja Anggaran (RKA) kegiatan.Belum ada analisis standar belanja
yang ditetapkan.
Eksternal :Ketersediaan pagu anggaran.Regulasi penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA).Kebijakan pimpinan
Strategi Mengatasi Kendala :Memberikan pemahaman dan bimbingan
kepada staf.Melakukan Koordinasi yang lebih intensif dengan TAPD
terutama dengan BPKD perihal regulasi penyusunan RKA dan mendorong
untuk menetapkan analsis standar belanja. Mendorong pimpinan untuk
konsisten melaksanakan dokumen perencanaan baik di RPJMD dan RKPD
Prov.Sulsel, Renstra dan Renja BKD
-
KESIMPULANBerdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada
beberapa kesimpulan sebagai berikut :Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) kegiatan perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan
dengan kewajaran belanja.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
kegiatan yang sebelumnya didahului dengan penyusunan TOR dan RAB
akan mengsinkronkan input-input resource dengan target capaian
kinerja output.Setelah dilakukan penyusunan RKA berdasarkan
kebutuhan diperoleh efesiensi anggaran mencapai 31,53 % dari
anggaran tahun sebelumnya.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
harus konsisten dengan dokumen perencanaan agar kegiatan prioritas
dan target capaian kinerja dalam RPJMD dan Renstra dapat
tercapai.
-
REKOMENDASIBerdasarkan kesimpulan diatas, maka direkomendasikan
kepada kepala BKD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
hal-hal sebagai berikut :Perlunya penyamaan persepsi dan
peningkatan kemampuan SDM dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran
(RKA) berdasarkan kebutuhan dengan kewajaran belanja.Rencana Kerja
Anggaran (RKA) mengutamakan pencapaian hasil kerja atau output dari
perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. TOR dan RAB
merupakan alat kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga
pimpinan dapat menentukan input-input resource dan bagaimana
input-input tersebut berhubungan dengan output dan outcome untuk
menentukan efektivitas dan efisiensi kegiatan.Penyusunan RKA harus
konsisten dan sinkron dengan dokumen perencanaan (RPJMD Prov.Sulsel
tahun 2013-2018 dan RKPD Tahun 2015 serta Renstra BKD Tahun
2013-2018 dan Renja BKD Tahun 2015).
-
TERIMA KASIH*
*
