of 28 /28
  Badan Pemeriksa Keuangan Re publik Indonesia Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/K/I-XIII.2/5/2008  No. 100.700 / 200 8 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2008

Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan

  • Author
    razcel

  • View
    259

  • Download
    20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan

Text of Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/K/I-XIII.2/5/2008
 No. 100.700 / 2008
2008
2008
E. Sistematika Penulisan .............................................................................................................2
BAB III TEKNIK PENETAPAN BATAS MATERIALITAS..................................................5
A. Umum.....................................................................................................................................5
E. Penetapan Tingkat Kesalahan yang Dapat Ditoleransi...........................................................7
F. Pertimbangan atas PM, TE, Bukti, dan Opini ........................................................................8
G. Pertimbangan Kualitatif atas Materialitas ..............................................................................9
H. Dokumentasi.........................................................................................................................10
B. Pemutakhiran Petunjuk Teknis Penetapan Materialitas .......................................................11
C. Pemantauan Petunjuk Teknis Penetapan Materialitas ..........................................................11
Referensi ………………………………………………………………………………..............12
BAB I
 pemeriksa tidak mungkin melakukan pengujian atas seluruh transaksi dalam suatu entitas yang diperiksa. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menimbulkan
kebutuhan bagi pemeriksa untuk mempertimbangkan “materialitas” dalam
 pemeriksaan.
memperoleh bukti kompeten yang cukup. Untuk melaksanakan SPKN
tersebut dan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan di atas,
 pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan konsep materialitas.
Perencanaan & bukti terkait dengan
03 Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam pemeriksaan
keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu
laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu
‘reasonable assurance’ (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan
 bebas dari salah saji yang material.
Konsep materialitas dalam pemeriksaan
04 Dengan demikian, materialitas merupakan salah satu konsep penting dan mendasar di dalam pemeriksaan keuangan. Hal ini disebabkan penetapan
materialitas mempengaruhi pemberian opini atas kewajaran suatu laporan
keuangan.
(SPAP) mengatur perencanaan pemeriksaan dengan mempertimbangkan
materialitas.
07 Berdasarkan hal-hal di atas, penetapan materialitas dalam pemeriksaan perlu
diatur dalam suatu petunjuk teknis sebagai penjabaran dari SPKN, SPAP, dan  petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis terkait lainnya sehingga pemeriksa
memiliki dasar atau justifikasi serta keseragaman dan konsistensi dalam menetapkan materialitas.
Perlunya pedoman penetapan materialitas
08 Tujuan petunjuk teknis penetapan batas materialitas adalah untuk memberikan
 pedoman secara teknis tentang cara penetapan batas materialitas dalam
 pemeriksaan.
09 Petunjuk teknis ini hanya mengatur penetapan batas materialitas dalam
 pemeriksaan keuangan dhi pemeriksaan laporan keuangan.
Lingkup juknis 
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan hal 2 dari 12
10 Petunjuk teknis ini merupakan penjabaran dari petunjuk pelaksanaan  pemeriksaan keuangan terutama langkah ke-7 tahap perencanaan pemeriksaan
keuangan, yaitu penetapan materialitas awal (PM) dan kesalahan tertoleransi
(TE). Selain itu, juknis ini terkait dengan juknis pemahaman dan penilaian
risiko, juknis uji petik dalam pemeriksaan keuangan, juknis pemeriksaan LKPP/LKKL, serta juknis pemeriksaan LKPD.
Keterkaitan dengan perangkat lunak lainnya
D. Dasar Hukum Penyusunan Juknis
11 Dasar hukum penyusunan juknis penetapan batas materialitas adalah sebagai
 berikut:
a.  UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
 b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
c.  Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
d. Keputusan BPK RI Nomor 1/K/1-XIII.2/2/2008 tanggal 19 Februari 2008
tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan
34/K/I-VIII.3/6/2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
f.  Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I- VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
E. Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Bab III : Teknik Penetapan Batas Materialitas
Bab IV : Penutup
BAB II
 penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang
meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut1.
Pengertian materialitas
 baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif.
03 Keadaan yang melingkupi yang harus dipertimbangkan pemeriksa dalam
menetapkan materialitas di antaranya adalah sifat dan jumlah pos dalam laporan keuangan yang diperiksa. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material
 bagi laporan keuangan suatu entitas mungkin tidak material bagi laporan
keuangan entitas lain dengan ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga,
 jumlah yang material bagi laporan keuangan entitas tertentu kemungkinan  berubah dari satu periode ke periode yang lain.
Keadaan yang melingkupi
Angka tersebut menjadi pedoman untuk menetapkan apakah suatu salah saji
yang ditemukan dalam pemeriksaan merupakan salah saji yang material.
Jumlah salah saji di bawah angka tersebut tanpa dilakukannya pengamatan lebih lanjut dapat dinyatakan tidak material.
Pertimbangan kuantitatif dalam
tanggapan pemeriksa terhadap salah saji yang terdeteksi. Umumnya,
kekeliruan pada suatu akun yang tidak mempengaruhi akun-akun lainnya
dalam laporan keuangan (kekeliruan yang terisolasi), yang tidak material dalam pengolahan data akuntansi atau penerapan prinsip akuntansi dianggap
tidak signifikan terhadap pemeriksaan. Sebaliknya, bila pemeriksa mendeteksi adanya kecurangan, pemeriksa harus mempertimbangkan pengaruh
(implikasi) integritas manajemen atau karyawan dan kemungkinan
dampaknya terhadap aspek pemeriksaan. Misalnya, suatu pembayaran yang
melanggar hukum yang jumlahnya tidak material dapat menjadi material, jika kemungkinan besar hal tersebut dapat menimbulkan kewajiban bersyarat yang
material atau hilangnya pendapatan yang material.
Pertimbangan kualitatif dalam penetapan
 bersifat profesional dan dipengaruhi oleh persepsi yang wajar tentang keandalan dan kepercayaan atas laporan keuangan yang diperiksa.
Materialitas mengandung unsur subjektivitas tergantung pada sudut pandang,
waktu, dan kondisi pihak yang berkepentingan. Namun, penilaian subjektivitas yang sama dari banyak pihak dapat mengarah pada suatu
objektivitas.
1  Pernyataan Standar Auditing No. 25, “Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit”, Standar Audit
Seksi 312 paragraf 10.
07 Konsep materialitas dapat dikelompokkan menjadi :
a.  Materialitas Kuantitatif; materialitas yang menggunakan ukuran
kuantitatif tertentu seperti nilai uang, jumlah waktu, frekuensi maupun  jumlah unit.
 b.  Materialitas Kualitatif; materialitas yang menggunakan ukuran kualitatif
yang lebih ditentukan pada pertimbangan profesional. Pertimbangan  profesional tersebut didasarkan pada cara pandang, pengetahuan, dan
 pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu.
08 Dalam menentukan materialitas, tidak terdapat kriteria yang baku, tetapi ada
faktor yang harus dipertimbangkan pemeriksa dalam menentukan materialitas,
yaitu :
a.  tingkat kepentingan para pihak terkait terhadap objek yang diperiksa, misalnya pada objek laporan keuangan pemerintah, pengguna laporan
keuangan memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas
dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku.
 b.   batasan materialitas untuk penugasan pemeriksaan, misalnya batasan
materialitas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat cenderung
konservatif karena sektor publik lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.
C. Materialitas dan TE
tingkat keseluruhan laporan keuangan.
materialitas terkait kelas-kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan
10 Materialitas pada tingkat keseluruhan laporan keuangan merupakan salah saji
agregat minimum dalam laporan keuangan yang dianggap dapat menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak dapat disajikan dengan wajar.
11 Materialitas pada tingkat akun (TE) merupakan salah saji minimum pada saldo akun yang dapat menyebabkan akun tersebut dianggap mengandung
salah saji material.
BAB III
1. Penentuan Dasar Penetapan Materialitas;
2. Penentuan tingkat materialitas;
4. Penetapan Kesalahan Yang Dapat Ditoleransi;
5. Pertimbangan atas Penetapan Materialitas Awal
1. Penentuan Dasar
02 Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemeriksa adalah menentukan
dasar penetapan materialitas. Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh pemeriksa di antaranya adalah nilai laba bersih sebelum pajak,
total aset, ekuitas, total penerimaan, atau total belanja/biaya.
03 Dalam memutuskan nilai yang akan dijadikan dasar, pemeriksa sebaiknya mempertimbangkan:
a.  karakteristik (sifat, besar dan tugas pokok) dan lingkungan entitas yang diperiksa;
 b.  area dalam laporan keuangan yang akan lebih diperhatikan oleh pengguna
laporan keuangan;
1. Penentuan Dasar
04 Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh pemeriksa adalah sebagai berikut:
a.  total penerimaan atau total belanja, untuk entitas nirlaba;
 b.  laba sebelum pajak atau pendapatan, untuk entitas yang bertujuan mencari laba; dan
c.  nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis aset.
05 Mengenai angka mana yang harus diambil, apakah angka tahun lalu, tahun
 berjalan, atau angka ekspektasi, tergantung pertimbangan reliabilitas atau
keakuratan data. Praktik yang umum adalah dengan mengambil angka tahun
lalu, kemudian disesuaikan dengan inflasi atau perkiraan anggaran. Cara lain adalah dengan mengambil angka aktual pada saat perencanaan, kemudian
diiekstrapolasi ke dalam sejumlah periode.
 
 pengembangan mengenai masalah-masalah kesehatan dan mendirikan fasilitas-
fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya
yang dibiayai oleh pemerintah. Nilai total belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Departemen tersebut cukup tinggi, dan pengguna laporan
keuangan diperkirakan akan tertarik untuk mengetahui penggunaan dana dari
 pemerintah tersebut. Oleh karena itu, dasar penetapan materialitas yang paling sesuai untuk pemeriksaan laporan keuangan departemen ini adalah total
 belanja.
08 Tingkat materialitas dapat ditetapkan sebagai berikut: 
a.  untuk entitas nirlaba: 0,5% sampai dengan 5% dari total penerimaan atau total belanja;
 b.  untuk entitas yang bertujuan mencari laba: 5% sampai dengan 10% dari
laba sebelum pajak atau 0,5% sampai dengan 1% dari total
 penjualan/pendapatan; dan
c.  untuk entitas yang berbasis aset: 1% dari ekuitas atau 0,5% sampai 1%
dari total aktiva.
1. Penentuan Dasar
5. Pertimbangan atas PM,
09 Pedoman umum penerapan tingkat materialitas adalah sebagai berikut:
a.  0,5% dari belanja atau pendapatan digunakan pada entitas nirlaba pada
saat pemeriksaan yang baru pertama kali dilakukan atau pada kondisi Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas yang belum memadai. Pemeriksa
dapat berangsur-angsur meningkatkan tingkat materialitas yang akan digunakannya pada pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya sampai dengan
tingkat meaterialitas 5% dari total belanja atau pendapatan.
 b.  5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. Tingkat materialitas 10% digunakan pada perusahaan nonpublik dan anak perusahaannya dan 5%
digunakan pada perusahaan publik.
c.  0,5% sampai 1% dari penjualan, apabila sebuah perusahaan telah
 beroperasi pada atau mendekati titik impas dan keuntungan atau kerugian  bersih berfluktuasi dari tahun ke tahun.
d. 1% dari ekuitas pada saat hasil dari operasi sangat rendah yang
menyebabkan likuiditas sebagai perhatian utama, atau pada saat pengguna
laporan keuangan lebih memfokuskan perhatian pada ekuitas dari pada hasil dari operasi.. 
e.  0,5% sampai 1% dari total aktiva pada saat ekuitas mengalami penurunan  pada titik paling rendah.
10 Kepada pemeriksa dianjurkan untuk menggunakan tingkat materialitas yang
 paling rendah (paling konservatif) pada pemeriksaan atas laporan keuangan
entitas yang baru kali pertama diperiksa. Selain itu, tingkat materialitas yang
konservatif juga harus digunakan pada pemeriksaan atas laporan keuangan entitas-entitas yang mempunyai risiko pemeriksaan tinggi atau belum
mempunyai sistem pengendalian intern yang memadai.
Konservatisme dalam penerapan tingkat
D. Penetapan Nilai Materialitas Awal ( Planning Materiality /PM)
11 Nilai Materialitas Awal (PM) merupakan nilai materialitas awal untuk tingkat
laporan keuangan secara keseluruhan. Nilai materialitas awal yang diperoleh merupakan besarnya kesalahan yang mempengaruhi pertimbangan pengguna
Laporan Keuangan.
Dasar penetapan
1. Penentuan Dasar
5. Pertimbangan atas PM,
13 Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (TE) merupakan alokasi materialitas
awal (PM) pada setiap akun atau kelompok akun. Alokasi materialitas pada setiap akun dilakukan dengan tujuan untuk menentukan akun/kelompok akun
dalam laporan keuangan yang memerlukan tambahan prosedur pemeriksaan,
memastikan adanya kemungkinan salah saji yang material yang berasal dari
 penggabungan salah saji yang jumlahnya lebih kecil daripada materialitas awal, dan mempertimbangkan risiko deteksi.
14 TE dapat dialokasikan sesuai dengan proporsi besaran nilai setiap akun, atau  pemeriksa dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menilai
apakah ia perlu mengalokasikan TE yang lebih ketat atau cukup longgar untuk
akun tertentu berdasarkan pengalamannya terutama mengenai kecenderungan terjadinya salah saji pada akun-akun tertentu tersebut. Aturan umum yang
sering digunakan adalah bahwa alokasi pada satu akun tertentu tidak lebih dari 60% dari PM, dan jumlah dari seluruh TE tidak lebih dari dua kali nilai PM.
1. Penentuan Dasar
15 Langkah-langkah pengalokasian PM menjadi TE pada akun-akun laporan keuangan adalah sebagai berikut:
-  tentukan nilai PM
-  hitung total nilai seluruh akun pada laporan keuangan yang akan
diperiksa, kecuali akun-akun yang bersifat residual, seperti
SILPA/SIKPA, ekuitas dana, dan sebagainya.
-  alokasikan nilai PM pada akun-akun utama dengan menggunakan rumus

PM = Materialitas awal
 N = Nilai akun
 
-  alokasikan kembali dengan menggunakan pertimbangan pemeriksa, di
antaranya dengan mempertimbangkan risiko inheren, risiko pengendalian masing-masing akun, jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi
 pengguna laporan keuangan, serta biaya pemeriksaan yang mungkin
diperlukan untuk memverifikasi akun tersebut.
F. Pertimbangan atas PM, TE, Bukti, dan Opini
16 Penetapan materialitas awal (PM) pada tahap perencanaan pemeriksaan sangat
dipengaruhi oleh tingkat risiko pemeriksaan. Besarnya batas materialitas  berbanding terbalik dangan risiko pemeriksaan yang ditetapkan oleh
 pemeriksa. Pada entitas yang menurut pertimbangan pemeriksa memiliki risiko
 pemeriksaan lebih tinggi, pemeriksa dapat menetapkan batasan materialitas
yang lebih rendah daripada batasan materialitas untuk entitas yang menurut
 pemeriksa memiliki risiko pemeriksaan lebih rendah. Langkah-langkah untuk melakukan analisis risiko pemeriksaan dapat dilihat pada juknis tentang
analisis risiko.
17 Selain itu, PM dan TE pada tahap perencanaan pemeriksaan sangat
 berpengaruh terhadap banyaknya bukti pemeriksaan yang harus diperoleh atau ukuran sampel yang akan diuji. Tingkat materialitas berhubungan terbalik
dengan banyak bukti/ukuran sampel. Semakin tinggi tingkat materialitas, semakin sedikit bahan bukti yang harus diperoleh sehingga semakin sedikit
sampel yang harus diambil jika pemeriksa memutuskan untuk melakukan uji
 petik.
18 Hubungan antara materialitas dan risiko pemeriksaan serta banyaknya bukti
yang harus diperoleh disajikan pada tabel berikut:
Materialitas
19 Sepanjang tahap pelaksanaan, pemeriksa perlu terus menilai kesesuaian tingkat
materialitas yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan tersebut dan mengubah/memperbaharuinya jika memang diperlukan.
PM dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemui pada tahap
pelaksanaan
(1)   perubahan ruang lingkup pemeriksaan; dan
(2)  informasi tambahan tentang entitas yang diperiksa selama berlangsungnya
 pekerjaan lapangan.
 
dengan nilai di bawah materialitas awal. Misalnya, pada saat perencanaan  pemeriksaan, ditetapkan perencanaan awal materialitas sebesar Rp 8 milyar.
Sejalan dengan pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya kecurangan yang melibatkan manajemen entitas yang diperiksa sebesar Rp 5 milyar, maka
dilakukan penambahan ruang lingkup pemeriksaan (ektensifikasi) dengan
menurunkan batas materialitas menjadi Rp 5 milyar.
22 Pada tahap pelaporan, materialitas baik pada tingkat laporan keuangan maupun
 pada tingkat akun individual sangat berpengaruh pada opini yang akan diberikan oleh pemeriksa.
Hubungan antara materialitas dan opini
23 Jika total salah saji yang ditemukan pada tingkat laporan keuangan secara
keseluruhan lebih kecil daripada PM, salah saji pada tingkat akun masing-
masing tidak lebih besar daripada TE akun tersebut, dan pihak terperiksa tidak  bersedia mengoreksi laporan keuangannya, maka pemeriksa dapat memberikan
opini wajar tanpa pengecualian, kecuali ada pertimbangan kualitatif yang mengharuskan pemeriksa memberi opini lain.
24 Jika total salah saji yang ditemukan pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan lebih besar daripada PM dan pihak terperiksa tidak bersedia
mengoreksi laporan keuangannya, maka pemeriksa harus memberikan
 pendapat tidak wajar.
25 Jika total salah saji yang ditemukan pada tingkat akun lebih besar daripada TE
akun tersebut dan pihak terperiksa tidak bersedia mengoreksi laporan keuangannya, pemeriksa perlu mempertimbangkan untuk memberi opini wajar
dengan pengecualian atas akun tersebut meskipun salah saji pada tingkat
laporan keuangan secara keseluruhan masih di bawah PM, atau jika salah saji
 pada akun tersebut menurut pertimbangan pemeriksa mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, pemeriksa dapat memberikan opini tidak wajar.
G. Pertimbangan Kualitatif atas Materialitas
26 Selain penetapan batas materialitas secara kuantitatif seperti telah diilustrasikan sebelumnya, pemeriksa juga perlu mempertimbangkan faktor-
faktor kualitatif baik dalam menetapkan materialitas pada tingkat laporan
keuangan maupun pada pada tingkat akun.
27 Faktor kualitatif yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan tingkat
materialitas pada tingkat laporan keuangan di antaranya adalah pengendalian intern dan ketidakwajaran laporan keuangan. Adanya salah saji baik disengaja
atau tidak merupakan dampak dari kelemahan pengendalian intern. Pemeriksa
 juga perlu menerapkan sikap skeptis yang profesional dalam menentukan
apakah suatu salah saji yang tidak material sebenarnya merupakan praktik-  praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan. Pemeriksa harus menetapkan
sikap skeptis yang profesional dalam menentukan apakah manajemen dengan
sengaja menyajikan secara salah beberapa akun tertentu (yang mungkin
dilakukan pada angka di bawah batas materialitas) untuk memanipulasi angka laba. Pemeriksa juga harus menaruh curiga apabila praktik akuntansi yang
dilakukan oleh entitas yang diperiksa tampaknya bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
Pertimbangan faktor kualitatif pada tingkat
akun
terhadap laporan keuangan (misalnya, kesalahan tersebut dapat mempengaruhi  penyajian banyak hal dalam laporan keuangan), serta dampak dari kesalahan
tersebut terhadap laporan keuangan.
akun
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan hal 10 dari 12
29 Dengan kata lain, pemeriksa perlu waspada terhadap suatu salah saji yang secara kuantitatif mungkin tidak material, tetapi secara kualitatif menjadi
material. Sebagai contoh, tingkat PM untuk pemeriksaan laporan keuangan BUMD adalah Rp15 milyar. Pada saat pemeriksa melakukan pekerjaan
lapangan ditemukan adanya pendapatan yang kurang dicatat sebesar Rp14
milyar; secara kuantitatif hal ini tidak material. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa kekurangcatatan tersebut disebabkan keinginan manajemen menangguhkan pengakuan pendapatan sebesar Rp14 milyar ke
 periode mendatang karena telah tercapainya target pendapatan yang telah
ditetapkan pada periode berjalan. Hal tersebut secara kualitatif menjadi material karena manajemen dengan sengaja melakukan suatu manipulasi
terhadap laporan keuangan untuk suatu tujuan tertentu.
H. Dokumentasi
 pengendali teknis dan penanggung jawab pemeriksaan. Untuk memudahkan
 proses reviu, pemeriksa perlu mendokumentasikan setiap pertimbangan  profesional serta cara perhitungan yang dilakukannya dalam rangka
menetapkan tingkat materialitas tersebut.
profesionalnya
31 Contoh dokumentasi atau kertas kerja untuk penetapan materialitas awal
(Planning Materiality), perhitungan alokasi penetapan TE (Tolerable Error ),  perubahan atas materialitas awal serta pertimbangan kualitatif atas PM dan TE
masing-masing dapat dilihat pada lampiran 3.1 sampai dengan 3.4.
 
BAB IV
01 Petunjuk teknis penetapan materialitas ini mulai berlaku untuk setiap  pemeriksaan atas Laporan Keuangan (pemeriksaan keuangan) Tahun
2008.
B. Pemutakhiran Petunjuk Teknis Penetapan Materialitas
02 Pemutakhiran petunjuk teknis penetapan materialitas dapat berupa
 perubahan petunjuk teknis dimaksud atau penjelasan atas substansi
 petunjuk teknis tersebut. Perubahan atas petunjuk teknis ini akan disampaikan secara resmi melalui surat keputusan tentang perubahan
 petunjuk teknis tersebut. Penjelasan atas substansi petunjuk teknis ini
disampaikan secara tertulis dari tim pemantauan petunjuk teknis
 penetapan materialitas pada Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja, Direktorat Penelitian dan
Pengembangan, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
 Negara Badan Pemeriksa Keuangan.
Pemutakhiran dapat berupa perubahan
03 Petunjuk teknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai
dengan perubahan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan,
dan kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas juknis ini akan dilakukan oleh tim pemantauan juknis terkait. Selain itu, masukan atau
 pertanyaan terkait dengan petunjuk teknis ini dapat disampaikan kepada:
Subdirektorat Litbang Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Jl. Gatot Subroto 31 Jakarta 10210
Telp. (021)-5704395 pesawat 104, 730 Email: [email protected]  
Pemantauan dilakukan oleh tim
Referensi
Arens, A.A., Elder, R.J., dan M.S. Beasley (2006),  Auditing and Assurance Services: An
 Integrated Approach 11 th
 Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
Boynton, W.C., dan R. N. Johnson (2006),  Modern Auditing: Assurance Services and the
 Integrity of Financial Reporting 8  th
 Edition, Hoboken: John Wiley & Sons Inc
Messier, W.F., Glover, S.M., Prawitt, D.F. (2006), Auditing & Assurance Services: A Systematic
 Approach 4 th
Subdirektorat Litbang Pemeriksaan Keuangan Kinerja, Konsep Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan Keuangan, Belum dipublikasikan
Wheeler, Stephen (1989), Auditing: of Various Materiality Rules of Thumb, The CPA Journal,
Edisi Juni, 62-63
Zuber, G.R., Elliott, R.K., Kinney, W.R., dan J.J. Leisenring (1983), Using Materiality in Audit
Planning, Journal of Accountancy, Edisi Maret, 42-54
 
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan
KKP Indeks :
 
Tahun [ tahun laporan keuangan]
Perhitungan Materialitas Perencanaan (PM)
 Nilai dalam Laporan
Tingkat : [ persentase yang digunakan dalam menghitung PM ]
Materilaitas Perencanaan
1  Ketua Tim Pemeriksaan
 
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan
KKP Indeks :
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen Kesehatan
Tahun 2006 
kesehatan sering melakukan proyek penelitian dan
 pengembangan mengenai masalah-masalah kesehatan
seperti rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya yang
dibiayai oleh pemerintah. Nilai total belanja pada LRA
Departemen tersebut cukup tinggi, dan pengguna laporan
keuangan diperkirakan akan tertarik untuk mengetahui
 penggunaan dana dari pemerintah tersebut)
 Nilai dalam Laporan
KKP Indeks :
Worksheet penetapan Tolerable Error 
Tingkat Materialitas: 1%
sampel
Berdasarkan
pertimbangan
profesional
pemeriksa
NERACA
 ASET
Dalam Negeri
Pembayaran Utang Jangka Pendek
Pembayaran Utang Jangka Panjang
 
 Alo kasi TE Alok asi TE
 (dengan rumus) IR CR Catatan Ukuran
sampel
Berdasarkan
pertimbangan
profesional
pemeriksa
 Nilai dalam Laporan
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
Belanja Aset Tetap Lainnya
  *) : Pertimbangan lain diisi sesuai dengan hasil penilaian resiko, pemahaman pengendalian dan catatan lainnya
  Kolom Resiko diisi dengan T untuk tinggi, M untuk menengah, dan R untuk rendah
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan
 
KKP Indeks :
Worksheet penetapan Tolerable Error 
Tingkat Materialitas: 1%
Planning Materiality : 7,090 
sampel
Berdasarkan
pertimbangan
profesional
pemeriksa
NERACA
 ASET
Investasi Jangka Pendek -  -  -  - 
Persediaan 25,000  25,000  42  M M 50 
256,000  -  - 
179,000  -  - 
Peralatan dan Mesin 145,000  145,000  244  244 
Gedung dan Bangunan 170,000  170,000  286  286 
Jalan, Irigasi dan Jaringan 169,000  169,000  284  284 
 Aset Tetap Lainnya 45,000  45,000  76  76 
Konstruksi dalam Pengerjaan 160,000  160,000  269  269 
 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (34,000)  (34,000)  (57)  (57) 
TOTAL 785,000  -  - 
DANA CADANGAN -  - 
-  - 
Tuntutan Perbendaharaan 10,000  10,000  17  17 
TOTAL 27,000  -  - 
Utang Bunga 5,000  5,000  8  8 
Utang Pajak 12,000  12,000  20  20 
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
Dalam Negeri 13,000  13,000  22  22 
Pendapatan Diterima di Muka 1,000  1,000  2  2 
Utang Jangka Pendek Lainnya 4,000  4,000  7  7 
TOTAL 50,000  -  - 
Utang Jangka Panjang Lainnya 200,000  200,000  337  337 
TOTAL 350,000  -  - 
-  - 
EKUITAS DANA CADANGAN -  - 
TOTAL EKUITAS 913,000  -  - 
 
 Alok asi TE Alo kasi TE
 (dengan rumus) IR CR Catatan Ukuran
sampel
Berdasarkan
pertimbangan
profesional
pemeriksa
Pertimbangan lain *)
Pendapatan Hasil Pengelolaan
PENDAPATAN TRANSFER -  - 
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 90,000  90,000  151  160 
Dana Alokasi Umum 100,000  100,000  168  170 
Dana Alokasi Khusus 60,000  60,000  101  100 
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
Pendapatan Dana Darurat -  -  -  - 
TOTAL PENDAPATAN 775,000  -  - 
Bunga 7,000  7,000  12  20 
Subsidi 45,000  45,000  76  80 
Hibah -  -  -  - 
Belanja Peralatan dan Mesin 70,000  70,000  118  150 
Belanja Gedung dan Bangunan 90,000  90,000  151  170 
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 150,000  150,000  252  250 
Belanja Aset Tetap Lainnya 65,000  65,000  109  120 
BELANJA TAK TERDUGA -  - 
TRANSFER -  - 
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5,000  5,000  8  10 
TOTAL BELANJA + TRANSFER 709,000  -  - 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Penerimaan Pinjaman Daerah 30,000  30,000  50  50 
Penerimaan Kembali Pemberian
Penerimaan Kembali Piutang Daerah 50,000  50,000  84  100 
TOTAL 500,000  -  - 
PENGELUARAN PEMBIAYAAN -  - 
Penyertaan Modal (Investasi)
Pembayaran Pokok Utang 200,000  200,000  337  350 
Pemberian Pinjaman Daerah 150,000  150,000  252  250 
TOTAL 516,000 
TOTAL 4,213,000  7,090  7,090 
1) saldo kas harus benar-benar akurat dan tidak dibenarkan ada salah saji sekecil apapun sehingga dialkukan pengujian secara populasi
dan tidak ada alokasi TE untuk akun ini.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan
 
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan
KKP Indeks :
 
Tahun [ tahun laporan keuangan]
Materilaitas Perencanaan
 perencanaan]
Batas Materilaitas yang baru : [nilai materialitas baru yang disesuaikan dengan
kondisi yang ditemukan pada tahap pelaksanaan
 pemeriksaan]
 pemeriksaan yang mengharuskan perubahan batas
materialitas] 
 
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan
KKP Indeks :
 
Tahun xxxx 
 penetapan PM atau TE secara kuantitatif ]
Jumlah salah saji yang
Pertimbangan-pertimbangan
kualitatif
 pertimbangan untuk mengubah batas materialitas pada
 LK atau akun sehingga salah saji yang ditemukan
dapat dianggap material] 
3 Penanggung Jawab