of 106 /106
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR SKRIPSI Oleh SYAMSIDAR NIM 105710219115 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2020

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH …

  • Author
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH …

KOTA MAKASSAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
MAKASSAR 2020
dankesuksesankepadamereka
AAMIIN
iv
v
vi
vii
Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan
salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta
para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada
ternilai manakala penulis skripsi berjudul “Peranan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Makassar”.
Skripsi Yang Penulis Buat Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Syarat Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa Dan Terutama Penulis Sampaikan Ucapan Terima Kasih
Kepada Kedua Orang Tua Penulis Bapak Askar Dan Ibu Hasmawati Yang
Senantiasa Memberikan Harapan, Semangat, Perhatian, Kasih Sayang, Dan
Doa Tulus Tak Pamrih. Dan Suadara-Saudaraku Tercinta Senatiasa Mendukung
Dan Menberikan Semangat Hingga Akhir Studi Ini . Dan Seluruh Keluarga Besar
Atas Segala Pengorbanan, Dukungan, Dan Doa Restu Yang Telah Diberikan
Demi Keberhasilan Penulis Dalam Menuntut Ilmu. Semoga Apa Yang Telah
Mereka Berikan Kepada Saya Menjadi Ibadah Dan Cahaya Penerang Kehidupan
Didunia Dan Diakhirat.
Penulis menyadari bahwa menyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya bantuan dan dorongan dari bernbagai pihak. Begitu pula penghargaan
viii
yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat
kepada :
1. Bapak Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim SE., MM., Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullog, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiya Makassar.
3. Ibu Hj.Naidah, SE., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asdar, SE., M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Program Studi
Ekonomi Pembangunan Unversitas Muhammadiyah.
5. Bapak Dr. Andi Jaman, S.E.,M.Si., selaku Pembingbing 1 yang senantiasa
meluangkan waktunya membingbing dan mengarahkan penulis, sehingga
skripsi selesai dengan baik.
6. Ibu Agusdiwana Suarni, S.E.,M.Acc, selaku Pembingbing II yang telah
berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
7. Bapak/ Ibu dan senantiasa Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya
kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.
9. Teman-Teman Agensi Angkatan 15 yang Selalu belajar bersama yang tidak
sedikit bantuannya dan mendorong aktivitas studi saya dan terimakasih untuk
kebersamaanya selama di HMJ.
ix
11. Terima kasih untuk sahabata saya Ardillawati fadlia SE, Nur annisa umar
SE, Winda miranda SE, Andi Irwansyah SE, Imal alimal akmal yang selalu
ada untuk saya, dan mensuport .
12. Terima kasih untuk teman kos saya serta teman kelas saya Asmira SE
Untuk selalu membantu dan selalu mensuport saya.
13. Terima kasih untuk teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu
persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan
dukungan sehingga saya dapat merampungkan penulis skripsi ini.
Akhiranya, sungguh saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih
sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya
para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan
kritikanya demi kesempurnaan skripsi ini.
Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Makassar, 6 Februari 2020
SYAMSIDAR, Tahun 2015. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Makassar, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembingbing I Dr. Andi Jaman,SE.,M. Si dan Pembingbing II Agusdiwana Suarni, SE.,M. Acc.
Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Makassar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan Penelitian Kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di kota Makassar, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat fungsional perencana madya BAPPEDA kota Makassar dan Staf bidang pengendalian dan perencanaan Bappeda kota Makassar. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa proses perencanaan Bappeda kota Makassar mempunyai penyusunan dokumen perencanaan diantaranya RPJP disusun 25 tahun sekali, RPJMD disusun 5 tahun sekali dan RKPD yang disusun 1 tahun sekali, dimana faktor pendukung tereliasasinya rencana pembangunan kota Makassar yaitu ketersediaan SDM yang memadai, sarana dan prasarana, sedangkan faktor penghambat yaitu penyesuaian anggaran.
Kata Kunci : Peranan BAPPEDA, Pembangunan
\
xi
ABSTRACT
Syamsidar, 2015. The role of the regional development planning agency (BAPPEDA) in the construction of the city of Makassar, the thesis of the economic study program for the development of the faculty of economics and business, Muhammadiyah university Makassar, supervised by advisor I Dr. Andi Jam’an, SE., M. Si and advisor II Agusdiwana suarni, SE.,M. Acc. This Study aims to determine the role of the regional development planning agency (Bappeda) in Makassar city development. This type of research with a qualitative research approach. Methods of collecting through library studies, interviews and direct documentationin the regional development planning agency (Bappeda) in the city of Makassar, While the informants in this study were functional officials of the Makassar city planning department’s middle planning Bappeda and staff in the control and planning of the Makassar city planning board. The results of this study can be seen that the planning process of Makassar city planning agency has the preparation of planning documents including RPJPD compiled every 25 years, RPJMD compiled every 5 years and RKPD compiled once a year, where the supporting factors for the realization of the Makassar city development plan are the availability of adequate human resources, facilities and infrastructure, while the limiting factor is budget adjustment.
Keywords: Role Bappeda, Development.
A. Tinjauan teori ................................................................................... 5
1. Teori Pembangunan ............................................................... 5
Daerah (BAPPEDA) .................................................................. 7
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ................. 12
5. Pembangunan Daerah ............................................................. 19
B. Tinjauan Empiris ............................................................................... 21
A. Jenis Penelitian ............................................................................... 27
B. Fokus Penelitian ................................................................................ 27
C. Lokasi Penelitian ............................................................................... 28
D. Sumber Data ..................................................................................... 28
E. Pengumpulan Data ............................................................................ 29
F. Instrumen Penelitian .......................................................................... 30
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasaan .................................................. 33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian...................................................... 33
C. Hasil Penelitian .................................................................................... 64
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jenjang Pendidikan ..................................................................... 60
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Eselon, dan Tenaga Kontrak ............................................................. 61
Tabel 4.3 Data Informan................................................................. 64 „
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar ........................ 35
Gambar 4.2 Keadaan Pegawai Lingkup Bappeda Kota Makassar
Berdasarkan Status Kepegawaian............................ 62 Gambar 4.3 Keadaan Pegawai Lingkup Bappeda Kota Makassar
Berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretari.... 63
1
yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka
mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum
pada pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan selurh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
terencana untuk menuju perubaahan yang lebih baik dari sebelumnya.
Pembangunan merupakan upaya nasional untuk untuk mewujudkan human
ascend. Karena sifat hakiki manusia adalah makhluk multidimensional, maka
pembangunan nasional menjadi wadah terakumulasinya berbagai program-
program pembangunan yang berasal dari pembangunan daerah.
Agar pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlunya
Pembangunan di Indonesia saat iniyaitu dengan adanya satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat
pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Maka arah pembangunan
1
2
yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan.
pembangunan di Indonesia krisis sosial yang melanda Indonesia hingga saat
ini bukan terjadi begitu saja, melainkan suatu proses panjang yang
melibatkan seluruh stake holders. Dapat dikatakan, krisis multidimensi yng
terjadi hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kegagalan pembangunan.
Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh karut marutnya
pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan di mulai dari hulunya.
Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan
daerah kota makassar dengan menetapkan peraturan mengenai
pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota
Makassar sebagai perangkat daerah.Oleh karena itu maka dengan adanya
pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota
Makassar sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan
melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang
seluas-luasnya. Untuk itu pemerintah mengupayakan agar pembangunan
tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan. Untuk itu
peranan BAPPEDA sebagai katalisator dalam mendesain perencanaan dan
penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam
APBD Kota setiap tahun menjadi kunci utama dan ini menjadi tugas pokok
dan fungsi BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di Kota Makassar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Makassar memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang
3
langsung dalam hal ini Walikota dengan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Makassar dan lampiran yang berisi tentang
target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun
anggaran, beserta pernyataan Penetapan Kinerja (PK) dan Penetapan
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun
2017.
penelitian dengan judul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
permasalahan yaitu Bagaimana Peranan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terhadap Perencanaan
Pembangunan di Kota Makassar ?
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terhadap
Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar.
4
teoritis maupun aspek praktis, serta bagi pihak-pihak yang
membutuhkannya.
sebagai berikut:
khususnya bagi mahasiswa, seingga dapat membandingkan
teori-teori dengan kenyataan yang ada dilapangan,
khususnya bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi
pembaca terkait permsalahan yang dibahas dalam penelitian
ini.
adalah sebagai berikut:
sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi
pemerintah khususnya Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menangani
masalah penyusunan perencanaan pembangunandaerah.
orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Adapun definisi yang
di kemukakan para ahli yang di tulis penulis sebagai berikut:
1. Fakih ( 2001:10)
menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan
ekonomi,politik,budaya,infrastruktur masyarakat dan sebagainya.
Menurut Galtung dan Trijono pembangunan merupakan upaya
untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secaraa
individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak
menimbulkan kerusakan,baik terhadap kehidupan sosial maupun
lingkungan alam.
Menurut Katz dan Yuwono mengatakan pembangunan yang
besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang
lebih bernilai “pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah
5
6
sosial ekonomi.
berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang
merata dan berkeadilan.
5. Rogers (Rochajat,dkk:2011:3)
2. Teori Perencanaan Pembangunan
mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara
berkembang menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni
dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan
perkapita, menyelapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan
kesejahteraan dan meningkatkan lapangan kerja.
Sedangkan menurut Mark Tuner dan David Hulme
mendefenisikan perencanaan pembangunan merupakan proses
modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau
pra modern kebentuk penguasaan teknologi dan perubahan
organisasi sosial masyarakat dengan ciri meningkatkan kesejahteraan
ekonomi, stabilisasi politik seperti dunia barat.
7
pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk
mempengaruhi masa depan mempuyai beberapa implikasi. Menurut
Conyers dan Hills suatu proses yang bersinambungan yang
mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif
pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa
yang akan datang.
(BAPPEDA)
lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan
pembangunan daerah yang di pimpin oleh seorang kepala badan
daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Davidov dan Rainer yang di kutip dari Ateng
Syafruddin, perencanaan dapat berarti : “Suatu Proses untuk
menetapkan tindakan yang selayaknya dengan demikian pilihan-
pilihan yang tersediakan membentuk suatu proses perencanaan yang
terdiri atas tiga macam peringkat : pertama, memilih tujuan dan
syarat-syarat, kedua, mengenai seperangkat alternatif yang bersifat
konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih
sesuatu serta memilih suatu alternatif yang di kehendaki, ketiga
mengarahkan tindakan-tindakan yang menuju kepda pencapaian
8
pembangunan sebagai proes perubahan dari suatu kondisi tertentu ke
kondisi yang lebih baik. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai
satu upaya teerkordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih
banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhui
dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
Badan perencanaan pembangunan daerah di bentuk
berdasarkan pertimbaangaan:
pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan
keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan
daerah.
keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah,
diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, Terarah dan
terpadu.
disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk
kesatuan sistem perencanaan nasional yang disusun oleh Badan
Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA).
perlu adanya badan perencanaan pembangunan daerah
(BAPPEDA) dalam menjalankan perannya sesuai standar
perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga hasil
9
berpengaruh banyak terhadap kemampuan lembaga BAPPEDA
dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan
secara optimal adalah kurangnya keterpaduan dan sinergi
antarsektor, kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran.
Dalam arti sempit perencanaan merupakan kaitan persiapan
dalam perumusan kebijaksanaan, sedangkan dalam arti luas
perencanaan itu mencakup perumusan kebijaksanaan , penetapan
kebijaksanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Pemikiran
demikian timbul dari adaanya bermacam teori perencanaan, yaitu:
1) Perencanaan menyatukan penyelidikan dengan
penyelenggaraan dan membuat kedua-duanya berlangsung
terus bersama-sama
dinamis.
bervariasi dalam satu situasi
dan cara-cara serta alat-alat penghasil yang bersifat teknologi
yaang dirumuskan dengan tepat dan baik yang berupa manusia
maupun yang berupa materi.
10
berkembang, termaksud indonesia, di tekankan atau di prioritaskan
pada pembangunan ekonomi. Selaain itu pembangunan ekonomi
akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan
dalam kehidupan lain dimasyarakat ke arah yang lebih baik.
Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperaan
sebagai penggeraak dalam pembangunan, yaitu melalui
perencaanaan pembangunaan.
berbasis teknologi informasi, tidak lepas dari amanat Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah.
bukunya,yaitu perencanaan pembangunan yang didadalamnya
termaksud unsur perencanaan nasional dan daerah diantaranya
bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi,dan sinergi antar
daerah tersebut sehingga proses pembangunaan nasional secara
keseluruhan menjadi semakin terpadu, dapat bertumbuh secara
cepat dan efisien. (Sjafrizal, 2016)
Secara umum tedapat faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya kegagalan dalam rencana pembangunan. Faktor-faktor
tersebut antara lain:
11
3. Kelemahan dalam teknis penyusunan.
4. Keterbatasan data statistik yang tersedia.
5.Terdapat gangguan perekonomian dan terjadinya bencana
alam. (Sjafrizal, 2016).
(BAPPEDA) merupakan badan staf yang langsung dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dimana badan
perencanaan pembangunan daerah( BAPPEDA) berperan sebagai
pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang
perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai daya gunaa
dan hasil guna sebesar-besarnya dalam penyususnan rencana dan
program pembagunan daerah, BAPPEDA Tingkat 1 dan BAPPEDA
Tingkat II di wajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara
hubungan,konsultasi dan koordinasi baik dengan instansi-instansi
daerah maaupun instansi-instansi vertikal.
perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah
suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan
ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara
langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabelvariabel
ekonomi yang penting. Perencanaan pembangunan yang ditujukan
untuk mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada
dasarnya disusun oleh pemerintah melalui badan perencanaan.
12
Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan salah satunya
kewajiban tersebut adalah mengurus dan mengatur msalah
pembangunan. Dimana pembangunan merupakan proses perubahan
dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik atau dari yang belum
ada menjadi ada.
dalam perencanaan pembangunan adalah badan perencanaan
pembaangunan daerah,dimana badan inilah yang akan membantu
kepala daerah yang menentukan kebijakan dibidang perencanaan
pembangunan daeraah serta penilaian atas pelaksanaannya. Hal ini
merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan
pembangunan setiap daerah. Disamping itu adapun yang menjadi
tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah
(BAPPEDA) setelah revisi UU No 32 tahun 2004 menjadi UU No 23
tahun 2014 dan terbitnya UU No 25 tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional diantaranya adalah
melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan
13
Mekanisme rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD) bila dilakukan dengan menggunakan pendekatan
perencanaan partisipatif,maka sebelumnya naskah RPJMD disusun
terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan
masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan.
Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA)
terbagi menjadi BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II.
BAPPEDA Tingkat I mencakup provinsi yang mempunyai tugas
membantu Gubernur/ Kepala Daerah tingkat I dalam menentukan
kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta
penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan BAPPEDA Tingkat II
mencakup Kabupaten/ Kota Madya mempunyai tugas membantu
Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II dalam membentuk
kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah
Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya. Pemerintah dalam
melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA
Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II berkewajiban mengusahakan
keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta
mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit
vertikal yang terdapat dalam wilayahnya.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi:
14
Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I.
2. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat I.
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan
rencana-rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri
ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
dimasukan ke dalam program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan
Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-
Instansi vertikal Daerah-daerah tingkat II dan Badan-badan lain
yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah Dengan
koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian
untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan
lebih lanjut.
9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan
sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
BAPPEDA Tingka II mempunyai fungsi:
15
Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola
Umum REPELITA Daerah Tingkat II.
2. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II.
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan
rencanarencana tersebut yang biayai oleh Daerah sendiri
ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
untuk dimasukan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau
yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk
dimasukan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang
diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan ke dalam
program tahunan nasional.
Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan, dan Badan-
badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang
bersangkutan.
Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah
dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk
kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan
lebih lanjut.
9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan
sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II.
pembangunan terdiri dari:
1. Perencanaan makro
pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh.
Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan
ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan
masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana
proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh.
Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang
mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan
memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan
makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara
cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.
2. Perencanaan sektoral
dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan
sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program
yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian
menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk
mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai
berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang
berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada
masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan
kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor
lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi
kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan
perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi
kegiatan. (BAPPENAS,)
menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan.
Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda
dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di
suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau
kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk
kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat
pendekatan pembangunan egional (wilayah/daerah) melihat
"kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja
menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin
menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam
merencanakan pembangunan daerah mengupayakan
berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga
menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah
18
menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut
pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara
sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam
perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari
pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan
pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-
sektor. (BAPPENAS,)
perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-
rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam
susunan proyek-proyek dan kegiatankegiatan dengan berbagai
dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara
operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam
Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan
rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang
sangat penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan, baik untuk PJP II maupun yang tertulis
dalam Repelita VI, seluruhnya diandalkan pada implementasi
dari rencana-rencana di tingkat mikro. Efektivitas dan efisiensi
yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri
penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana
di tingkat mikro.
perencanaan pembangunan tersebut di dukung oleh penjelasan teori
perencanaan wilayah.
dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah
perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat,
pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan
memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang
ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap,
tetap berpegang pada azas prioritas.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA tidak lepas dari
tujuan atau hasil akhir pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab
itu peranan BAPPEDA juga diperkuat oleh teori penetapan tujuan.
Teori penetapan tujuan merupakan teori motivasi kognitif yang
berdasarkan pada premis bahwa orang memiliki kebutuhan yang
dapat diingat atau dipikirkan sebagai outcomes tertentu atau sasaran
(goals) yang diharapkan dapat dicapai. (Locke dan Latham, 2006).
5. Pembangunan Daerah
pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta
partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-
20
perekonomian daerah.
dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat,
dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya
gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam
hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan
secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan
sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas
hidup,keterampilan,prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari
pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah
adalah:
2). Dilaksanakan secara terpadu
3). Meningkatkan swadaya masyarakat.
6. Tujuan Pembangunan Daerah
yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau
mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang
daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah
mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa
swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan
21
daerah perkotaan, imbangan kewajiban antara pemerintah dan
masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program
sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka
pemerataan pembangunan diseluruh indonesia.
penelitian akan di cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh penelitian lainnya.
pembangunan di daerah kabupaten paser. Metode teknik analisis data
yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil
penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa badan perencanaan
pembangunan daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di
daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak
berfungsi eksternal di banding internal khusunya sebagai koordinator
pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintahan maupun
dengan swasta/masyarakat.
perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda
dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Studi di
22
digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya
ini diketahui bahwa peranan badan perencanaan pembangunan
daerah (BAPPEDA) Kota Samaarinda sebagai fasilitator dalam
musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu dapat dilihat
dari proses penyusunan surat edaraan, sosialisasi surat edaran,
menerjunkan tim Bappeda, dan pendamping dalam Musrenbang .
Muhammad Khairul Anwar (2016) Meneliti tentang Fungsi
pengkoordinasian badan perencanaan pembangunan daerah
(BAPPEDA) dalam perencanaan Kota Samarinda. Metode analisi data
yang digunakan yaitu menggunakan kualitatif model interaktif miles,
huberman dan jhoni. Hasil penelitiannya ini diketahui bahwa
BAPPEDA Kota Samarinda merupakan salah satu organisasi/lembaga
pemerintahan yang bertugas membantu penyelenggaraan
pemerintahan di Kota Samarinda sesuai dengan instruksi dari kepala
daerah yang menjabat, dan berfungsi sebagai perencanaan
pembangunan di Kota Samarinda yaitu membuat rencana
pembangunan jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan
jangka menengah (5 tahun), dan rencana kerja pemerintah daerah (1
tahun).
Meneliti tentang Analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di
kelurahan sel putih tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif
kualitatif. Hasil penelitiannya ini ialah utuk mengetahui dan
23
di kelurahan sel putih tengah terhadap infrastruktur, berupa bangunan
jalan dan perbaikan di bidang fisik.
Masjudin Ashari, Wahyunadi, dan Hailuddin (2015) Meneliti
tentang Analisis perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
Lombok Utara (Studi kasus perencanaan partisipatif tahun 2009-2013).
Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis
kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif. Hasil
penelitiannya ini diketahui bahwa menunjukkan proses partisipatif yang
melibatkan masyarakat hanya terjadi pada tahap penyelidikan,
perumusan masalah, identifikaasi daya dukung, dan perumusan
tujuan, tidak pada tahap penetapan langkah-langkah rinci dan
perancangan anggaran.
ketahui bahwa badan
fungsinya lebih banyak
berfungsi eksternal dibanding
internal khususnya sebagai
(BAPPEDA) dalam menciptakan pembangunan daerah di kota
makassar yaitu:
kota Makassar.
melakukakn koordinasi perencanaan dengan instansi instansi
vertikal lainnya. Sehingga demikian diharapkan bahwa tujuan
pembangunan dalam setiap aspek dapat diwujudkan.
2. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah kota makassar.
Maksudnya yaitu memonitoring atau melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi salah
satu tugas dan fungsi BAPPEDA. Fungsi monitoring menjadi
salah satu fungsi yang sangat di perlukan seandainya hasil
pengamatan menunjukan adanya hal atau kondisi yang tidak
sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring
untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan
dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
Setelah menjelaskan teori Berdasarkan peranan badan
perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di Kota
Makassar, Maka penulis menggambarkan secara singkat melalui
bagan berikut ini:
Peran BAPPEDA
untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana
proses perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan
daerah dikota makassar.
mendetail dan lebih dalam sehingga permasalahan yang terjadi di
lapangan dapat difokuskan dan penelitian kualitatif membantu penulis
untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang
digunakan berupa wawancara dan obeservasi langsung saat melakukan
penelitian.
dengan penelitian. Menurut Creswell (Herdiansyah,2012:86) fokus
penelitian adalah suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi
secara mendalam dalam penelitian kualitatif.
27
28
yaitu menjawab pertanyaan peranan BAPPEDA dalam pembangunan di
kota makassar.
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yang berada Provinsi Sulawesi
Selatan. Sedangkan lokasi penelitian yaitu pada Kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang mempunyai
tugas pokok serta fungsi peranan sebagai lembaga teknis daerah yang
menyusun dan merumuskan kebijakan dalam perencanaan
pembangunan daerah.
Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk melakukan
penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu september sampai
dengan oktober 2019.
D. Sumber Data
1. Data Primer
penelitian atau lokasi penelitian berhubungan dengan permasalahan
yang diteliti. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang)
baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap
suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan
29
dalam pembangunan di Kota Makassar.
2. Data Sekunder
data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari
buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau
arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.
E. Pengumpulan Data
disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, serta objek yang diteliti.
Jika diperhatikan teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan
adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Maka dengan itu,
penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metode yang sama.
1. Wawancara
metodepengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yaitu
kegiatanyang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara
langsung denganmengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para
informan. Wawancarabermakna berhadapan langsung antara
pewawancara (interviewer)dengan responden dan kegiatannya
dilakukan secara lisan.
30
beberapapertanyaan kepada sumber informasi. Wawancara dilakukan
oleh penuliskepada informan terpilih, pertanyaan yang diajukan pada
masing masinginforman sesuai dengan fokus dan masalah penelitian.
2. Dokumentasi
dapatmenggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah
penelitian jugadapat dijadikan bahan pengecekan terhadap
kesesuaian data Teknik inidigunakan untuk mengumpulkan data-data
tertulis.
membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatul yang ada
dan apa yang betul-betul terjadi atau berlangsug di lapangan.
Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang tidak
hanya mengukur sikap responden (wawancara atau angket) namun
juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan
kondisi) observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi
lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan
fenomena-fenomena yang diteliti.
F. Instrumen Penelitian
untuk menjawab permasalahan penelitian.
perencana dan pelaksana dalam mengumpulkan data, melakukakan
analisis, menafsirkan dan melakukan laporan peranan BAPPEDA. Peneliti
mewawancarai informan dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan
dengan masalah tentang peranan badan perencanaan pembangunan
daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan kota makassar. Selain peneliti
(Human Instrumen) penulis akan menggunakan beberapa alat untuk
mendukung dan memperlancar penelitian yaitu : pedoman wawancara,
alat tulis kantor(atk), Hp, dan Leptop.
G. Teknik Analisis Data
dan dokumentasi, gambar,foto dan sebagainya dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit -
unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tiga tahap yang
digunakan dalam analisis data, yaitu:
1. Reduksi Data
merangkum,memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang
penting, dicaritema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memermudah
32
penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan memilih data,
menggolongkan data, membuang data yang tidak diperlukan lalu
melakukan analisa berdasarkan teori yang digunakan.
2. Penyajian Data
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini data
yang telah dipilah-pilah diorganisasikan dalam kategori tertentu
dalam bentuk display data agar memeroleh gambaran secara utuh.
3. Verifikasi Data
dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan
masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal
ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif
bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di
lapangan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
33
1. Nama dan Sejarah Perusahaan / Lembaga
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana
sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama
pada saat melakukan wawancara, dalam hal ini dalam menentukan
teknik wawancara yang digunakan terhadap suatu masalah yang
diteliti.
wilayah 175,77 km memiliki jumlah penduduk kota Makassar Tahun
2013 tercatat sebanyak 1.387.302 jiwa yang terdiri dari 685.488 laki-
laki dan 701.814 perempuan, mengakibatkan kompleksitas
permasalahan pembangunan yang semakin besar, oleh karena itu
BAPPEDA kota makassar didalam melaksanakan tugasnya
menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-
alternatif pemecahan masalah.
dimasa yang akan datang.
Salah satunya adalah dengan melalui penilaian terhadap capaian kinerja apakah
masih jauh dari harapan atau belim mencapai target yang ditetapkan sesuai
dengan dokumen renstra. Masing-masing permasalahan yang ada kemudian
diuraikan lagi untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun
eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.
Identifikasi permasalahan pada tiap program dilakukan dengan memperhatikan
capaian indikator kinerja pembangunan berdasarkan standar yang digunakan.
2. Visi dan Misi Organisasi
a. Visi
berkelanjutan.
inofatif, dan sinergis
pembangunan serta menyediakan data dan informasi yang
akurat dan terkini berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
35
a.Struktur Organisasi
Gambar 4.1
Kota Makassar
pengembangan wilayah
Struktur organisasi BAPPEDA Kota Makassar terdiri atas 1 (satu) orang
Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris dan4 (empat) orang Kepala Bidang dan
13 (tiga belas ) orang Kasubag/Kasubid sebagaimana gambar diatas.
Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut : Sekretariat,
mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh
satuan kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di
samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai :
1. Pengelolaan ketatausahaan Badan;
5. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan;
6. Pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang
Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian
Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokokmenyusun
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi
kepegawaian, melaksanakan urusan rumah tangga Badan, melaksanakan
pengadaan dan pemeliharaan aset Badan, membuat laporan serta mengevaluasi
semua pengadaan barang.Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan
kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
fungsinya;
surat-menyurat, kearsipan, serta mendistribusikan surat sesuai bidang;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;
4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat dan pensiun;
5. Melaksanakan usul kenaikan gaji berkala dan tugas belajar;
6. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian dalam lingkup Badan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang
kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
8. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya;
9. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
10. Membuat daftar kebutuhan barang (RKB);
11. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU)
12. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang Badan;
13. Menerima dan meneliti semua pengadaan pada lingkup Badan;
14. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang
barang inventaris Badan;
15. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan
bidang tugasnya;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
38
serta melaksanakan tugas teknis keuangan.Dalam melaksanakan tugas, sub
bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
1. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya;
2. Mengumpulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari
masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan;
4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi
perbendaharaan Badan;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan
pelaporan lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan
dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
Daftar Usulan kegiatan (DUK) pada masing-masing bidang;
3. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya unit-
unit kerja Badan (RENJA);
Instansi Badan;
6. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Badan;
7. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi terhadap
RENJA;
Bidang yang berada dalam struktur BAPPEDA Kota Makassar yaitu:
1. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
2. Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata
3. Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
menyusun rencana dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi bidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Keuangan, Pendapatan,
Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Dalam
melaksanakan tugas, bidang ekonomi dan sumber daya alam
menyelenggarakan fungsi :
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam;
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
5. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
6. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat
Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
8. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L,
Prov di Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
9. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
10. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
11. Melaksanakan Pengelolaan Data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
13. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai
tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan
41
menganalisas program pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas, sub bidang
perdagangan, perindustrian dan koperasi mempunyai fungsi :
1. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD pada lingkup
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, tenaga kerja;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah pada lingkup bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD pada lingkup bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah
danRPJMD pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM, Tenaga Kerja;
daerah Kab/Kota pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM,
Tenaga Kerja;
UKM, Tenaga Kerja;
Kerja;
pembangunan daerah pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisatamempunyai tugas
menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa
program pembangunan bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,
Pariwisata.Dalam melaksanakan tugas, sub bidang keuangan, penanaman
modal dan pariwisata mempunyai fungsi :
43
bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata sebagai
bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah pada lingkup bidang
Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD pada lingkup bidang
Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman
Modal, Pariwisata;
daerah Kab/Kota pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan,
Penanaman Modal, Pariwisata;
Modal, Pariwisata;
pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,
Pariwisata;
Kab/Kota pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman
Modal, Pariwisata;
lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan,
Penanaman Modal, Pariwisata;
Penanaman Modal, Pariwisata;
perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Keuangan,
Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas
menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja
bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Dalam melaksanakan
tugas, sub bidang pangan, pertanian dan perikanan mempunyai fungsi :
1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD meliputi bidang
Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagai bahan acuan
dalam melaksanakan tugas;
Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
45
Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
danRPJMD meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan
Perikanan;
Perikanan;
Perikanan;
meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kab/Kota meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi meliputi
bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan
Perikanan;
dan Perikanan;
perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian,
Peternakan dan Perikanan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
2. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum terdiri atas :
4. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
5. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
6. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan.
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas
menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di
Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum meliputi bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial,
Adminduk dan Capil, Trantibum, Kesbangpol, Setwan, Setda, Pengawasan,
Kepegawaian, Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
Perpustakaan, dan Kearsipan.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sosial
Budaya dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:
1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial
Budayadan Pemerintahan Umum;
Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
5. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
6. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat
Daerah Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
8. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L,
Prov di Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
9. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
10. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
11. Melaksanakan Pengelolaan Data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;
13. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun
rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-
48
fungsi :
lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat,
Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi lingkup
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan
Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang meliputi lingkup
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan
Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan
Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan
49
Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan
Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan
Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan
Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang
meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat,
Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk
dan Capil;
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk
dan Capil;
perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan
Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyusun
rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-
program pembangunan meliputi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan
dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian.Dalam melaksanakan tugas,
Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi
lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah)
Pengawasan, dan Kepegawaian sebagai bahan acuan dalam
melaksanakan tugas;
bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah)
Pengawasan, dan Kepegawaian;
bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah)
Pengawasan, dan Kepegawaian;
dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat
(Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat
(Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik,
Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
52
(Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat
(Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang
meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah)
Pengawasan, dan Kepegawaian;
pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan
Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat
(Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan
Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan
Kepegawaian;
53
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan mempunyai tugas
menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa
program-program pembangunan meliputi bidang Kebudayaan, Kesehatan,
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan. Dalam
melaksanakan tugas, Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan
mempunyai fungsi:
lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan sebagai bahan acuan dalam
melaksanakan tugas;
bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
Perpustakaan, dan Kearsipan;
bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
Perpustakaan, dan Kearsipan;
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
54
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan,
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan,
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan,
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang
meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan,
Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan
Kearsipan;
Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
55
perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang
Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
Perpustakaan, dan Kearsipan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas :
7. Sub Bidang Infrakstruktur
9. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di
bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi bidang
Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, Pemadam Kebakaran,
Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik,
Persandian dan Perhubungan, Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah;
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kab/Kota bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
8. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L,
Prov di Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
9. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
10. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
11. Melaksanakan Pengelolaan Data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
13. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyusun rencana kerja,
menyiapkan bahan data, mengolah, menganalisa program-program
57
Perumahan, dan Pemadam Kebakaran.Dalam melaksanakan tugas, Sub
Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan
Pemadam Kebakaran;
bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam
Kebakaran;
Kebakaran;
dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman
dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan
Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman
dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
58
Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan
Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan
Pemadam Kebakaran;
pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum,
Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan
Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan
Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas menyusun
rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program
pembangunan yang meliputi bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan
59
tugas, Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi
lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan,
Statistik, Persandian dan Perhubungan sebagai bahan acuan dalam
melaksanakan tugas;
bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan,
Statistik, Persandian dan Perhubungan;
bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan,
Statistik, Persandian dan Perhubungan;
dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,
Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,
Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,
Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
60
yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan
Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,
Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang
meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan
Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan
Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan
Perhubungan;
Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang
Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik,
Persandian dan Perhubungan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
61
Makassar.
Tingkat Pendidikan
Program S3 - - - -
Program D3 - - - - -
Sumber Data : Sekretariat Bappeda Kota Makassar,2017 (termasuk tenaga kontrak).
Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak BAPPEDA Kota Makassar sudah
cukup tinggi hal ini sudah sangat memadai.
Data berdasarkan latar belakang pendidikan PNS terdiri dari : 15 (lima belas)
orang laki-laki dan 14(empat belas) orang perempuanyang berkualifikasi pendidikan
S-2, sementara yang berkualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 12 (dua belas) orang
laki-laki dan 13(tiga belas) orang perempuan, untuk jenjang pendidikan
berkualifikasiSLTA sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
62
Sementara tenaga kontrak berdasarkan latar belakang pendidikan juga terdiri dari
SLTA, S1 dan S2.
Dukungan sumber daya manusia aparatur untuk menjalankan tugas pokok dan
fungsi BAPPEDA Kota Makassar secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.2
Pangkat Eselon
Pangkat Laki-
Pembina TingkatI 2 - III – a 1 -
Pembina 8 4 III – b 4 -
Penata Tingkat I 5 9 IV – a 12 3
Penata 4 8
Penata Muda 4 1
Pengatur Tingkat I 1 -
Sumber Data : Sekretariat Bappeda Kota Makassar,2017.
Jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam
sudut pandang status kepegawaian, maka penempatan pejabat/pegawai telah
terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
Status Kepegawaian.
Gambar 4.2
Pada gambar di atas terlihat komposisi berdasarkan status kepegawaian
bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki dan perempuan jika dibandingkan
jumlah tenaga kontrak laki-laki dan perempuan, maka dapat dilihat bahwa dengan
jumlah PNS sebanyak 61 orang (pejabat 21 orang dan staf 42 orang) masih kurang
sementara tenaga kontrak dengan jumlah 25 orang sudah melebihi dari kebutuhan
BAPPEDA Kota Makassar. Hal ini akan memberikan dampak pada pembagian tugas
32 11
29 14
Perempuan
Laki-Laki
64
dimana akan ada tugas yang dikerjakan oleh tenaga kontrak sebagai subsitusi
bukan sebagai tenaga yang membantu PNS.
Keadaan Pegawai LingkupBAPPEDA Kota Makassar Berdasarkan
Distribusi pada Bidang dan Sekretariat.
Sumber Data : Sekretariat Bappeda Kota Makassar,2017 (Termasuk tenaga kontrak).
Gambar 4.3
Sekretariat berjumlah 17(tujuh belas) orang; Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam berjumlah 10 (sepuluh) orang; Bidang Sosial Budaya berjumlah
10(sepuluh) orang; Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayahberjumlah 11(sebelas) orangdan Bidang Perencanaan dan
Pengendalianberjumlah 13(tiga belas) orang.Distribusi pegawai ini
berdasarkan tingkat beban kerja dan kapasitas ruangan yang ada.
B. Gambaran Umun Informan
Bidang Perencanaan dan Pengendalian
informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat fungsional Perencana
Madya Bappeda Kota Makassar, sedangkan informan utama dalam
penelitian ini adalah kepala bappeda dan kepala bidang fisik sarana dan
prasarana, informan tambahan adalah para staf bappeda yang turut
berpartisipasi dalam perda tersebut.
66
kegiatan yang telah di rumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai
pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Bappeda kota makassar menjaadi salah satu perangkat daerah yang
bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan
daerah, wujud peranan bappeda dalam melaksanakan pembangunan
dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat beberapa aspek. Oleh
karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, bappeda melaksanakannya
sesuai dengan tugas dengan fungsi yang telah di tetapkan. Seperti yang di
utarakan oleh bapak Ic, bahwa :
“Sejauh ini, untuk melihat peranan bappeda dalam hal pembangunan daerah di segala bidang, tentunya perlu ditelusuri terlebih dahulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi bappeda sendiri, jadi fungsi bappeda itu sendiri itukan ada 3 yang pertama, terkait dengan perencanaan, trus yang ke dua ituu terkait dengan evaluasi dan monitoring dan ketiga adalah pengendalian. Jadi bappeda tidak boleh keluar dari fungsi dan tugas pokok perencanaan pembangunan tersebut. Bappeda juga memiliki bidang-bidang terdiri dari bidang ekonomi, sosial budaya, bidang perencanaan pengendalian, bidang ipw dan sekretariat, setiap bidang tersebut membawai tiga kasubid. Peran Bappeda Kota Makassar Sangat Strategis dalam proses Perencanaan dikota Kota Makassar saya katakan demikian karena Bappeda Kota Makassar sesuai dengan perwali 108 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan perencanaan pembangunan Kota Makassar. Dalam Perwali menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunaan Kota Makassar Mempunyai Tugas dan Fungsi Seperti Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi. Jadi perencanaan yang dimaksud yaitu merencanakan Tujuan Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan kota makassar untuk dapat mewujudkan visi misi kepala daerah. Sedangkan evaluasi pada bappeda melaksanakan evaluasi dan monev capaian dari pada tujuan, sasaran, program dan kegiatan
67
dalam dokumen perencanaan. Pengendalian yang dimaksud yaitu Bappeda Kota Makassar melaksanakaan pengendalian dan pelaporan terhadap, tujuan, sasaran, program dan kegiatan hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan perundang- undangan. Dalam proses perencanaan Bappeda Kota Makassar juga mempunyai penyusunan yang namanya dokumen perencanaan diantaranya rencana pembangunan jangka panjang daerah ( RPJP) dokumen ini disusun 25 Tahun sekali, menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) disusun 5 Tahun Sekali, dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang disusun 1 tahun sekali dan ada pula dokumen perencaan lainnya yaitu RENSTRA dan RENJA. Bappeda juga Setiap tahunnya mengadakan musyawarah Pembangunan ( MUSRENBANG ) sebagai wadah atau tahapan perencanaan yang wajib dilakukan dan membantu peran Bappeda”.(wawancara 18 september 2019)
Sebagai yang di utarakan oleh Bapak Ic bappeda, diketahui bahwa
salah satu tolak ukur peranan bappeda dalam pembangunan daerah
adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi bappeda itu sendiri, dimana
dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada
perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan
awal keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai
bidang.
dalam pencapaiannya kinerjanya dapat diukur melalui program yang
dicanangkan sebagai bagaian dari keseluruhan proses pembangunan
daerah dengan menyerasikan langkah dan perencanaan program
pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui rencana kerja
pemerintah daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan rancanagn
anggaran pembangunan belanja daerah RPAD
68
dalam Dokumen RPJMD
(RPJMD) mengacu pada rencanaa pembangunan jangka panjang daerah
RPJPD. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD) untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.
Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD berisikan
gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah
serta kerangka pendanaan analisis isu-isu strategis visi, misi, tujuan dan
sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program
pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yag disertai
kebutuhan, pendanaan, penatapan indikator kinerja daerah dan pedoman
transisi serta kaidah pelaksanaan. Implementasi tujuan dan sasaran bappeda
kota makassar dapat melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta
program dan kegiatan kepada seluruh perangkat daerah kota makassar
sebagai betikut yang diutarahkan oleh bapak Ic bahwa:
“Saya dapat jelaskan kembali bappeda memiliki tiga fungsi yaitu perencanaan, pengendalian dan evaluasi sehingga dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran bappeda kota makassar melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan kepada seluruh perangkat daerah dikota maakassar agar dalam mencapai tujuan dan sasaran harus merumuskan program, kegiatan, indikator dan targget dengan tepat. Jadi maksudnya bappeda mengendaliakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mengkamodir pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Setelah dikendalikan perangkat daerah wajib melaporkan hasil capaian tujuan dan sasaran kebappeda serta faktor penghambat dan pendorong dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai”.(18 september 2019)
69
mengimplementasikan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD harus
melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan kepada
seluruh perangkat daerah dan juga bappeda kota makassar harus dapat
mencapai tujuan dan sasaran agar dapat merumuskan program kegiatan
indikator dan target dengan tepat agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.
Perlu diperhatikan brhasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari
tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi
ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap
pencapaian visi, misi dan tujuan bappeda kota makassar. Bappeda kota
makassar juga mempunyai pengendalian evaluasi perencanaan program dan
kegiatan dalam pembangunan kota makassar yang dapat diuraikan oleh
bapak Ic.
“Berbicara peran bappeda dalam pengendalian evaluasi perencanaan program dan kegiatan dalam pembangunan kota makassar. Jadi bappeda kota makassar sesuai dengan tupoksi melaksanakan pengendalian. Pengendalian dilakukan setiap triwulan dengan cara mengkordinasikan keseluruh perangkat daerah agar melaksanakan evaluasi rencana strategis (RENSTRA) rencana kerja (RENJA) sesuai dengan ketentuan peraturan mentri dalam negeri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dan laporan itu dikumpulkan ke bappeda untuk selanjutnya bappeda kota makassar melaksanakan evaluasi program dan kegiatan target dan pencapaian tiap perangkat daerah. Jadi peran bappeda dalam pengendalian yaitu mengevaluasi dan memastikan program dan kegiatan sudah mendukung pembangunan fisik dan non fisik dikota makassar. (Hasil wawancara 18 september 2019).
Maka dari itu kita juga selalu mengevaluasi usulan seluruh SKPD
karena jangan sampai terlalu banyak usulan keuangan kita tidak mencukupi
70
dan tujuan dari evaluasi ini adalah agar hasil yang dicapai sesuai sasaran
yang telah di tentukan.
Peranan bappeda terhadap pembangunan di kota makassar dilihat
dari sejauh mana pelaksanaan fungsi bappeda sendiri serta bagaimana
melaksanakan proses perumusan kebijakan teknis yang tercermin dalam
proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan musrembang
yang telah digaambarkan sebelumnya dalam hal proses perumusan
kebijakan teknis, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh tidak
bisa di pungkiri ada banyak hal yang bisa mempengaruhi proses
pelaksanaan perumusan kebijakan tersebut, baik faktor-faktor yang
mendukung maupun faktor-faktor penghambat berjalannya proses tersebut
yang dapat diuraikan oleh bapak Zk bahwa:
“Faktor penghambat internal dalam menjalankan perannya seperti yang saya ketahui yaitu masih minimnya SDM manusia sesuai kompeten di tempatkan dalam perangkat daerah kota makassar. Belum optimalnya SDM di bappeda mengoprasikan sistem perencanaan pembangunan daerah dikota makassar minimnya pengetahuan SDM di bappeda tentang perencanaan pengendalian dan evaluasi. Adapun juga faktor penghambat eksternal pada perangkat daerah SDM masih belum memahami proses perencanaan pengendalian dan pelaporan serta evaluasi perencanaan. Untuk pelaoporan masih dibuat secara manual belum dilakukan dengan sistem perencanaan e-planning.
Maka dari itu bappeda kota makassar mempunyai faktor pendukung yaitu sudah memiliki sistem informasi perencanaan pembangunan (SIPPD) sehingga perencanaan pengendalian dan evaluasi bisa dilaksanakan melalui SIPPD. Kordinasi yang tepat antara perangkat daerah dan bappeda dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi.” ( wawancara 25 september 2018).
71
sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, adanya kordinasi yang baik
antara tim penyusun RKPD dengan tim penyusun APBD dan TAPD, tingkat
kinerja tim penyusun RKPD dalam RENJA bappeda cukup baik, adanya
kesesuaian kegiatan dokumen RENSTRA dengan dokumen RENJA SKPD,
adanya kordinasi yang baik antara tim penyusun RENJA dengan tim
penyusun DPA SKPD, adanya komitmen yang besar dari legislatif dan
eksekutif untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
daerah.
kerangka anggaran yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan
penetapn kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya
pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal RKPD yang memuat
prioritas pembangunan tidak terganggu. Usulan yang terlalu banyak bisa
mengakibatkan faktor pendukung penghambat perencanaan pembangunan
mengacu pada usulan kegiatan yang ada pada musrembang. Setiap usulan
di bahas untuk selanjutnya di tetapkan sebagai usulan kegiatan prioritas
dalam menetapkan kebijakan. Keterbatasan dokumen penunjang dalam
pelaksanaan forum musrembang, salah satu menjadi hal penunnjang
kegiatan agar berjalan lancar adalah kelengkapan forum itu sendiri baik itu
peserta narasumber serta dokumen-dokumen penunjang lainnya seperti
pada sebagaian besar forum musyawara perencaanaan pembangunan yang
72
di adakan dikota makassar, hal yabg menjadi kekurangan dan permasalahan
yaitu kurangnya dokumen–dokumen acara seperti misalnya forum
musrembang daerah, pengadaan daftar permasalahan dan tantangan
daerah, peta kemiskinan dan pengangguran serta hasil pelaksanaan
pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.
D. Pembahasan
maksimal dalam perencanaan pembangunan daerah kota makassar.
Bappeda kota makassar juga sudah sesuai dengan perwali 108
tahun 2016 tentang tugas dan fungsi tata kerja badan perencanaan
pembangunan kota makassar. Bappeda kota makassar juga menjaadi salah
satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan
dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan bappeda dalam
melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat
beberapa aspek. Bappeda kota makassar mempunyai tugas dan fungsi
seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.
Perencanaan yang dimaksud bagaimana merencanakan tujuan
sasaran, program, dan kegiatan kota makassar untuk dapat mewujudkan visi
dan misi kepala daerah. Sedangkan evaluasi pada bappeda melaksanakan
evaluasi pada tujuan sasaran, program dalam kegiatan dokumen
perencanaan dan juga yang dimaksud dengan pengendalian yaitu bappeda
73
tujuan, sasaran, program dan hasil dokumen perencanaan tepat waktu dan
juga harus sesuai dengan perundang –undangan. Dalam proses
perencanaan bappeda kota makassar juga menyusun yang namanya
dokumen perencanaan diantaranya rencana pembangunan jangka panjang
daerah (RPJPD) dokumen ini disusun 25 tahun sekali. Adapun dokumen
rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD) disusun 5 tahun
sekali dan juga rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD) yang disusun satu
tahun sekali.
pendukung dalam menjalankan fungsinya yang pertama faktor penghambat
internal dalam menjalankan perannya yaitu masih minimnya SDM manusia
sesuai kompeten di tempatkan dalam perengkat daerah kota makassar dan
juga belum optimalnya SDM bappeda mengoprasikan sistem perencanaan
pembangunan daerah dikota makassar. Minimnya pengetahuan SDM di
bappeda tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, yang kedua
faktor penghambat eksternal pada perangkat daerah SDM masih belum
memahami proses perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta evaluasi
perencanaan untuk pelaporaan masih menggunakan yang manual belum
menggunakan sistem perencanaan e-planning.
sistem informasi perencanaan pebangunan sehingga proses perencanaan,
74
perencanaan pembangunan.
Muhammad Khairul Anwar (2016) yang berjudul Fungsi
pengkoordinasian badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA)
dalam perencanaan kota Samarinda. Hasil penelitiannya ini dapat diketahui
bahwa BAPPEDA kota Samarinda merupakan salah satu organisasi/lembaga
pemerintahan yang bertugas membantu penyelenggaaraan pemerintahan
dikota Samarinda sesuai dengan intruksi dari kepala daerah yang menjabat
dan berfungsi sebagai perencanaan pembangunan dikota samarinda yaitu
membuat rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), rencana
pembangunan jangka menengah (5 tahun), dan rencana kerja pemerintahan
daerah (1 tahun).
Peranan badan perencanaan pembangunan pembangunan daerah
(BAPPEDA) dalam pembangunan kota Makassar. Hasil penelitian ini dapat
diketahui bahwa proses perencanaan BAPPEDA kota Makassar mempunyai
penyusunan dokumen perencanaan diantaranya RPJP disusun 25 tahun
sekali, RPJMD disusun 5 tahun sekali dan RKPD yang disusun 1 tahun
sekali.
bagaimana peran Bappeda dalam perencanaan disuatu daerah, dan juga
75
76
analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran bappeda dalam perwali menyebutkan Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Makassar mempunyai tugas dan fungsi seperti
perencanaan pengendalian dan evaluasi. Jadi perencanaan yang
dimaksud yaitu merencanakan tujuan sasaran ,program dan