badan perencanaan pembangunan nasional

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR

INDONESIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

Armida S. Alisjahbana

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

Disampaikan dalam Acara:

Rapat Koordinasi Bank Indonesia – Pemerintah Pusat dan Daerah

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Manado, 11 Agustus 2014

KERANGKA PAPARAN

Slide - 2

Lanskap Pembangunan Ekonomi Regional

Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, 2015–2019

Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di masing-masing Koridor Ekonomi

Percepatan Pembangunan Konektivitas dan SISLOGNAS Antar Wilayah Pertumbuhan di Koridor Ekonomi

Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman


LANSKAP PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL

Wilayah Sumatera

Share PDRB thdp 33 Prov 23,77%

Pertumb. Ekonomi 8.21%

PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53

Tingkat Kemiskinan 12,07 %

Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20

Tingkat Pengangguran 5,66%

Wilayah Kalimantan

Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 %

Pertumb. Ekonomi 4,83 %



Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90


Wilayah Sulawesi


Pertumb. Ekonomi 8,67%




Tingkat Pengangguran 5,23 %

Wilayah Papua




Tingkat Kemiskinan 30,50%



Wilayah Maluku







Wilayah Nusa Tenggara







Wilayah Jawa-Bali

Share PDRB thdp 33 Prov 58,87%

Pertumb. Ekonomi 6.58%





Sumber : BPS 2012 (diolah)

Nasional 2012 Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta

Slide - 4

POTRET KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

PULAU 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2013

Sumatera 29,3 26,7 23,9 21,5 22,3 22,7 23,8 23,8

Jawa 51,0 56,0 58,2 60,1 59,9 59,0 57,6 58,0

Kalimantan 9,8 8,7 8,9 8,9 8,9 9,4 9,3 8,7

Sulawesi 4,7 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,7 4,8

Bali dan Nusa Tenggara 2,9 3,0 3,1 3,2 2,9 2,7 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,3 1,7 2,0 2,1 1,9 2,1 2,1 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Slide - 5

Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)

Pulau 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2013

Jawa dan Sumatera 80,3 82,7 82,1 81,6 82,2 81,8 81,4 81,8

Kalimantan dan Sulawesi

14,5 12,6 12,8 13,1 13,0 13,4 14,0 13,5

Bali dan Nusa Tenggara 2,9 3,0 3,1 3,2 2,9 2,7 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,3 1,7 2,0 2,1 1,9 2,1 2,1 2,2

Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Slide - 6

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen)

Sumber: BPS

Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan, berkisar antara 80 – 82 %


ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, 2015–2019

ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Slide - 8

Mengingat terbatasnya sumber daya pembangunan, pengurangan kesenjangan wilayah antar wilayah dilakukan dengan:

Mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, melalui percepatan pembangunan klaster-klaster industri.

Investasi pemerintah dan swata perlu secara bijak dioptimalkan bagi pembangunan klaster-klaster industri di wilayah ini untuk memicu dampak pengganda (multiplier effect) pada daerah sekitar, khususnya di daerah tertinggal.

Percepatan keterkaitan pertumbuhan antar industri dan spasial, melalui pengembangan industri berbasis potensi sumber daya alam setempat, yang didukung oleh semakin mantapnya struktur industri domestik.

Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik laut maupun udara serta pasokan energi.

Slide - 9

STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KAPET, KPBPB, KPI) terutama di masing-masing koridor ekonomi Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, melalui: pengembangan klaster-klaster industri pengolahan hasil sumber daya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja;

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi,

dan air bersih;

Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek;

Debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi;

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; dan

Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.


PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASING-MASING KORIDOR EKONOMI

TEMA PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI Berdasarkan Keunggulan dan Potensi Strategis Masing-Masing Wilayah

Slide - 11

Koridor Sumatera

"Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung

Energi Nasional"

Koridor Jawa

"Pendorong Industri dan Jasa Nasional"

Koridor Kalimantan

"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang &

Lumbung Energi Nasional"

Koridor Sulawesi

''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan,

Migas dan Pertambangan Nasional''

''Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung

Pangan Nasional''

“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi

dan Pertambangan Nasional”

Koridor Bali - Nusa Tenggara

Koridor Papua – Kep. Maluku 6

6

Karet Sumatera

Jawa

Kalimantan

Sulawesi

Bali - NT

Papua – Kep. Maluku

Kelapa Sawit

Textil

Batubara Perkapalan Besi Baja

Makanan- Minuman

Peralatan Transportasi ICT Alutsista Perkapalan

Jabode- tabek Area

KSN Selat Sunda

Kelapa Sawit Perkayuan Migas Besi Baja Bauksit Batubara

Pertanian Pangan Kakao Perikanan Nikel Migas

Pariwisata Peternakan Perikanan

Pertanian Pangan Perikanan Tembaga Nikel Migas

DISTRIBUSI 22 KEGIATAN EKONOMI UTAMA DALAM SETIAP KORIDOR EKONOMI

Slide - 12

RENCANA PENGEMBANGAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah KTI

No Lokasi Fokus Pengembangan KEK

1 Palu, Sulawesi Tengah Industri pengolahan pertambangan mineral, industri agro, industri manufaktur, dan logistik

2 Bitung, Sulawesi Utara Industri Agro, Industri Perikanan (kelautan), dan logistik

3 Mandalika, NTB Pariwisata

4 Morotai, Maluku Utara Industri perikanan (kelautan), pariwisata, dan logistik

5 Papua bagian barat Industri petrokimia dan pengolahan pertambangan mineral

Slide - 13

PETA SEBARAN Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Lokasi KEK yang telah ditetapkan

Lokasi usulan KEK yang akan ditetapkan Tahun 2014

Industri berbasis hasil tambang

Industri berbasis SDM & Teknologi

KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun, Prov. Sumut

KEK Tanjung Lesung Kab. Pandeglang, Prov. Banten

KEK Tanjung Api-api Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel

KEK Mandalika Kab. Lombok Tengah, NTB

KEK Palu Kota Palu, Prov. Sulteng

KEK Morotai Kab. P. Morotai, Maluku Utara

KEK Bitung Kota Bitung, Prov. Sulut

Slide - 14

PERKIRAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Untuk mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

(Rp Miliar)

No KEK Jalan Rel KA Pelabuhan Listrik Gas Air Bersih Bandara Total

1 Sei Mangkei 662 624 679 136 2.010 35 4.146

2 Tanjung Lesung 4.804 *) 280 2.158 7.242

3 Palu 1.785 250 39 463 2.537

4 Bitung 4.550 *) 1.115 **) 26 15 5.706

5 Morotai 353 204 22 84 150 813

6 Mandalika 102 20 2.067 2.189

7 Tanjung Api-api 288 6.375 771 5.182 1.343 13.959

TOTAL 12.544 6.999 3.019 5.424 2.010 3.022 2.308 35.326

Rata-rata Investasi

5.047

*) Termasuk Pembangunan Jalan Tol **) Termasuk pembagunan Pelabuhan hub Internasional

Slide - 15


PERCEPATAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN SISLOGNAS ANTAR WILAYAH PERTUMBUHAN

DI KORIDOR EKONOMI

VISI KONEKTIVITAS NASIONAL

Slide - 17

Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk

memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems.

Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).

Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang

inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS

Slide - 18

KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS

Slide - 19

STRATEGI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS

Percepatan pembangunan konektivitas dan SISLOGNAS: meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, menurunkan biaya logistik,

mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di Wilayah KTI (Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).

Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan, melalui security and prosperity approach.

Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

Slide - 20

OPTIMALISASI (value creation) DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BARU

(asset creation)

Slide - 21

Ensure the support for connectivity needed by the investors Establish safe, reliable, and efficient goods, people, and services mobilization

Locally integrated, globally connected.

Optimalisasi (Value Creation)

Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi transportasi, logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster Industri.

Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi.

Peningkatan produktivitas prasarana yang sudah tersedia/dibangun (eksisting).

Pembangunan Infrastruktur Baru (Asset Creation)

Pengembangan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.

Pembangunan proyek-proyek debottlenecking.

SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 2015-2019

SASARAN RPJMN 2015-2019

ISU STRATEGIS KEBIJAKAN & STRATEGI

PENINGKATAN KETERSEDIAAN

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

• Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

• Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR

• Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat

• Optimalisasi neraca air domestik

• Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa • Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas

layanan air baku • Pengendalian daya rusak air • Peningkatan kapasitas kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air

• Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas.

• Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.

• Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan.

• Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara.

• Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.

• Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan

PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL

PERKOTAAN

PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014)

Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014)

Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada tahun 2014)

Akses perumahan layak mencapai 100%

Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014)

Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014)

Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014)

Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi

Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)

Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik

Slide - 22

PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (1/2)

Slide - 23

Membangun Pelabuhan Hub Internasional

Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat Indonesia

Bitung untuk Kawasan Timur Indonesia

Pengembangan Perkeretaapian Nasional: Menyelesaikan Kereta Api Selatan

Pulau Jawa Membangun Jalur KA Pulau Sumatera

(Aceh, Riau, dan Lampung) Membangun KA Kalimantan dan

Sulawesi.

Pengembangan short sea shipping untuk mengurangi beban angkutan jalan di sisi utara Pulau Jawa

Pembangunan Jalur Kereta Api • Sumatera 1.308 km • Jawa 2.224 km • Sulawesi 213 km • Kalimantan 93 km Total Kebutuhan pendanaan 177 Triliun

Pembangunan Pelabuhan Berskala Internasional • Pelabuhan Kuala Tanjung (selesai 2017)

• Pelabuhan Bitung (selesai 2017)

• Pelabuhan Maloy (selesai 2018)

• Pelabuhan Pontianak Baru (selesai 2018)

PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (2/2)

Slide - 24

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH KALIMANTAN, 2015–2019

Slide - 25

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH SULAWESI, 2015–2019

Slide - 26

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2015–2019

Slide - 27

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH MALUKU, 2015–2019

Slide - 28

PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH PAPUA, 2015–2019

Slide - 29

• Sejak 1998 – 2012, potensi 75000 MW hidropower baru dikembangkan sebanyak 10% (7.572 MW di 2013) • 239 eksisting Waduk Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi yang besar untuk pembangkit listrik.

Potency for HEPP development

NO Energy Unit Capacity

(MW)

Usage for Housing/Public

Facility

1 Hydro Energy 910 7.572 16.869.266

2 Solar Energy 178.099 42,78 63.537

3 Wind Energy 54 1,33 1.483

4 HYBRID 19 0,54 805

T O T A L 179.082 7.616,652 16.935.090

NO Island Potency (MW) %

1 Sumatra 15.600 20,8%

2 Jawa 4.200 5,6%

3 Kalimantan 21.600 28,8%

4 Sulawesi 10.200 13,6%

5 Bali,NTT,NTB 620 0,8%

6 Maluku 430 0,6%

7 Papua 22.350 29,8%

TOTAL 75.000 100,0%

Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)

Hydro Potency for Utilize in Indonesia

Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Million tCO2

Biomass HSD MFO LNG Gas Batubara

HEPP development could reduce generation of CO2 emission

PERCEPATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ENERGI

Slide - 30

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

KEBIJAKAN

Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Mendorong pembangunan broadband termasuk di daerah perbatasan negara antara lain melalui transformasi USO .

Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.

Mendorong tingkat literasi dan inovasi TI

STRATEGI

Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb.

Transformasi USO .

Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah.

Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK.

Slide - 31

PEMBANGUNAN BROADBAND, KHUSUSNYA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

1. Aspek Infrastruktur 2. Aspek Adopsi dan Utilisasi

Pembangunan infrastruktur pasif Proyek Ring Palapa Penataan ulang spektrum frekuensi Migrasi ke TV digital untuk mendapatkan

spektrum (digital dividend)

Peningkatan literasi TIK Fasilitasi dukungan broadband untuk lima

sektor prioritas: e-pemerintah, e-pendidikan, e-kesehatan, e-logistik, e-pengadaan

Penyusunan ICT Fund Optimalisasi penggunaan PNBP dan Dana USO

Konsolidasi perencanaan dan penganggaran TIK nasional

3. Aspek Pendanaan

Penyelesaian penyusunan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Slide - 32


ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN

Percepatan pembangunan kelautan dengan mengedepankan peran ekononomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional:

Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional;

Meningkatkan peran transportasi laut sebagai penunjang utama pengembangan SISLOGNAS dan konektivitas nasional;

Meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut;

Mengembangkan potensi industri kelautan;

Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan;

Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

Slide - 34

ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM BERBASIS KEWILAYAHAN (1/2)

Koridor Barat

Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan

dan pasar ikan modern)

Kluster perikanan budidaya

Revitalisasi tambak udang

Teknopark budidaya tuna lepas pantai

Cadangan stok perikanan untuk

era perubahan iklim

Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa)

Tujuan cruise wisata bahari

(semacam Carribean)

Pemberdayaan ALKI I (Selat

Sunda)

IORA

Industri perkapalan

perikanan

Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait)

Slide - 35

Koridor Timur

Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan

dan pasar ikan modern)

Kluster perikanan budidaya Teknopark budidaya tuna lepas pantai

Cadangan stok perikanan

untuk era perubahan iklim

Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa)

Tujuan cruise wisata bahari (semacam Carribean)

Poros baru maritim (Asia

Timur-Pasifik Rim (termasuk

Australia) di ALKI III serta

industri tuna

Industri perkapalan

perikanan

Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait)

Slide - 36

ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM BERBASIS KEWILAYAHAN (2/2)

PRIORITAS WILAYAH PEMBANGUNAN KELAUTAN TERPADU

Dengan mempertimbangkan sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain, wilayah laut yang dapat dikembangkan meliputi wilayah pengembangan kelautan : (1) Sumatera bagian Barat, (2) Malaka, (3) Sunda/Selatan Jawa, (4) Jawa, (5) Natuna, (6) Makassar-Buton, (7) Banda-Maluku, (8) Sawu, dan (9) Papua-Sulawesi.

Membangun pusat pengolahan hasil perikanan tangkap di KTI. Beberapa pilihan lokasi yang paling strategis adalah di Bitung, Morotai, Ambon atau Biak. Hal ini perlu segera dilakukan, mengingat saat ini hampir semua produk perikanan tangkap, baik legal maupun illegal, dibawa ke kota General Santos di Filipina. Salah satu cara untuk mengurangi hal ini adalah membuat magnet baru di KTI.

Slide - 37

TERIMA KASIH


Documents

badan perencanaan pembangunan nasional