BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN …

LAPORAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2019

TENTANG:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS

NERACA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Telp. 0291 685663

CATATAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CaLK)

BAPPEDA LITBANG

TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN DEMAK

Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Telp. 0291 685663

LAMPIRAN

(CaLK)

Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan

Laporan Inventaris dan Rekonsiliasi Barang Milik

Daerah

Berita Acara Rekonsiliasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja

SPJ Belanja Fungsional

1 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber

daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber

daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan

penggunaan sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi

terhadap anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan

sesuai dengan anggaran; dan;

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan

sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang

ditetapkan oleh DPRD.


1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai

berikut :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Republik Indonesia

Lembaran Negara Nomor 4437);

d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438 );

e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia

Lembaran Negara Nomor 44987);

f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);

m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007

tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD Kabupaten Demak;

p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 57 Tahun 2017

tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2018.

a) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Demak Tahun Anggaran 2019;

b) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;


c) Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah


d) Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


e) Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bappeda Litbang Kab. Demak Tahun Anggaran 2018 sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan

keuangan.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan

keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD

menurut bidang, berupa gambaran realisasi

pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BABIV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran.

5.2 Laporan Operasional.

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Neraca.

BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON

KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum

diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan

Keuangan.


BAB VI : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan

Keuangan.


BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PD Bappeda Litbang Kab. Demak pada tahun anggaran 2019 melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan dengan capaian kinerja sebagai berikut: KODE

REK URUSAN ANGGARAN REALISASI %

4.03.01 Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang

Perencanaan

9.266.891.500,- 6.333.250.227,- 95,95

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Perencanaan selama tahun 2019, Bappeda Litbang Kab. Demak

mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun kendala-

kendala dalam pelaksanaan diantaranya:

a. Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) sudah menggunakan sistem e-planning dan sudah

berjalan dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa

ketidaksesuaian data Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana

Strategis (Renstra) PD dan juga RPJMD. Kurangnya konsistensi

dalam input data ini disebabkan kurangnya komitmen

beberapa Perangkat Daerah dalam menaati dokumen

perencanaan yang seharusnya menjadi acuan dalam

penyusunan dokumen turunanya. Selain itu masih ada

beberapa OPD yang belum bisa menaati jadwal waktu

penginputan renja sesuai dengan Perbup yang telah disahkan

dan kurangnya komitmen anggota dewan dalam memasukkan

pokok-pokok pikiran (POKIR) dalam e-planning yang

menyebabkan tahapan dalam proses perencanaan mengalami

kemunduran.


b. Kegiatan penginputan data SIPD juga masih menemui banyak

kendala antara lain:

Seringnya pembaruan/maintenance sistem aplikasi SIPD

dari pusat;

Format isian data yang tidak standar;

Keterisian data dari OPD seringkali belum lengkap;

Kontribusi koordinator bidang data dalam pelaksanaan

pekerjaan kurang optimal;

Pergantian personil tim pengumpul data;

Kurang kesadaran tentang pentingnya data oleh OPD

sebagai salah satu pertimbangan arah kebijakan

pembangunan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut hal-hal yang dilakukan antara lain:

Melakukan korodinasi dan konsultasi secepat mungkin

antara pusat dan daerah apabila ada

perubahan/maintenance dan menetapkan format isian

sebelum tahun berjalan untuk entry/input data;

Dilakukan rapat koordinasi dengan OPD untuk klarifikasi

data yang belum terisi;

Melaksanakan rapat antar pimpinan PD;

Melakukan regenerasi petugas pengisi data dan diutamakan

yang berstatus pelaksana;

Menambah jumlah pertemuan atau sosialisasi tentang

pentingnya data bagi arah kebijakan pembangunan daerah.

c. Kegiatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Demak Tahun 2011 -2031 sudah dilaksanakan

mulai tahun 2018 namun belum final. Pada tahun 2018

kegiatan revisi RTRW sampai pada tahap Pleno I di Kementrian

ATR (Agraria dan Tata Ruang). Pada tahun 2019 kegiatan yang

dilaksanakan berkaitan dengan revisi Perda RTRW adalah:

Melengkapi analisa dan fungsi Urban Area;

Melengkapi analisa pendukung pengembangan kawasan

industri;

Melengkapi analisa sistem perkotaan;


Membuat dokumen materi teknis fakta dan materi teknis

analisa.

Evaluasi revisi Perda RTRW oleh Gubernur sudah dilakukan

dan proses selanjutnya adalah menunggu untuk dievaluasi

kemendagri sebelum disahkan menjadi Perda.


BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi

Pemerintah Kabupaten Demak, penyajian laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Demak adalah berbasis akrual.

3.1 ENTITAS PELAPORAN

1. Entitas pelaporan unit Pemerintahan daerah yang menurut

Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

keuangan dalam hal ini adalah Bappeda Litbang Kabupaten

Demak. Adapun Laporan Keuangan tersebut berupa :

- LaporanRealisasi anggaran

- Neraca

- Laporan Operasional

- Laporan Perubahan Ekuitas

2. Catatan atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi adalah unit

pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh

karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Demak adalah basis Akrual. Basis Akrual

untuk laporan Keuangan berarti bahwa beban, asset, kewajiban

dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya

transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Demak tersebut telah selesai dengan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang tertuang


dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3.3 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar laporan

dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka harus

memenuhi prasyarat normatif yaitu:

1. Relevan;

2. Andal;

3. Dapat dibandingkan;

4. Dapat dipahami.


BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan,

dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari

sampai 31 Desember 2019.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Demak selama tahun 2019

tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah.

4.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola

Bappeda Litbang Kab. Demak untuk periode Tahun Anggaran

2019 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja

Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-

masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:

ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 REALISASI 2018

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Operasi 9.020.991.500,00 8.882.025.704,00 98,46 7.161.866.785,00

2 Belanja Modal 245.900.000,00 228.912.200,00 93,09 272.866.600,00

Jumlah 9.266.891.500,00 9.110.937.904,00 98,32 7.434.733.385,00

No URAIAN %

BELANJA DAERAH

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Bappeda Litbang Kab. Demak meliputi

Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, dengan anggaran dan

realisasi TA 2019 sebagai berikut:

B

e

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 9.020.991.500,- dan

terealisasi sebesar Rp 8.882.-25.704,- atau 98,46%. Jumlah

realisasi anggaran mengalami peningkatan dari tahun 2018

2018

ANGGARAN REALISASI REALISASI

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Pegawai 3.813.800.000,00 3.653.644.468,00 95,80 3.296.739.452,00

2 Belanja Barang/jasa 5.207.191.500,00 4.999.469.036,00 96,01 3.865.127.333,00

9.020.991.500,00 8.653.113.504,00 95,92 7.161.866.785,00Jumlah Belanja Operasi

No URAIAN

2019

%

BELANJA OPERASI


dimana dari anggaran sebesar Rp. 7.523.081.148,- terealisasi

sebesar Rp. 7.161.866.785,-. Rincian Belanja operasi pada

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1

Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang

meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, tunjangan anggota

DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah, gaji dan tunjangan pegawai, insentif pemungutan

pajak dan retribusi daerah, Belanja penerimaan lainnya

pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah,

honorarium PNS/Non PNS, uang lembur, tambahan

penghasilan PNS, dan Belanja Pegawai BLUD.

ANGGARAN REALISASI %

1 Gaji dan Tunjangan 1.831.643.447,00 1.762.704.662,00 96,24 1.662.349.343,00

2 Tambahan Penghasilan PNS 834.456.553,00 786.104.815,00 94,21 790.045.109,00

3 Honorarium PNS 980.250.000,00 938.474.991,00 95,74 730.745.000,00

4 Honorarium Non PNS 167.450.000,00 166.360.000,00 99,35 113.600.000,00

5 Uang Lembur - - - -

Jumlah 3.813.800.000,00 3.653.644.468,00 95,80 3.296.739.452,00

NO Uraian2019

REALISASI 2018

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.813.800.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 3.653.644.468,- atau 95,80%.

Realisasi belanja pegawai hamper sama dari tahun 2018

yaitu sebesar 95,75% atau hanya naik sekitar 0,05%.

Semua komponen belanja pegawai mengalami kenaikan

dibandingkan tahun 2018. Total kenaikan anggaran

belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp. 370.837.500,-.

Kenaikan tersebut meliputi semua komponen belanja

pegawai.

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1

Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang

meliputi belanja bahan habis pakai, belanja bahan

material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi,

belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan


penggandaan, biaya sewa, belanja makan/minum, belanja

pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas, belanja

kursus dan pelatihan, belanja jasa konsultansi, belanja

barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja

barang dan jasa BLUD.

NO URAIAN 2019

% REALISASI

2018 ANGGARAN REALISASI

1 Belanja Bahan Pakai Habis 173.760.500 173.320.500 99,75 162.298.000

2 Belanja Bahan/Material 224.885.000 224.808.900 99,97 260.005.200

3 Belanja Jasa Kantor 976.580.000 884.495.894 90,57 814.259.800

4 Belanja Premi Asuransi 1.550.000 1.306.368 84,28 1.300.000

5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

49.500.000 47.369.850 95,69 61.200.000

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 348.957.500 317.353.600 90,94 460.301.000

7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

50.400.000 50.400.000 100 59.500.000

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.200.000 19.200.000 100 36.000.000

9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

94.215.000 80.850.000 85,81 16.900.000

10 Belanja Makanan dan Minuman

630.991.000 597.425.500 94,68 492.735.000

11 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

7.500.000 7.500.000 100 27.275.000

12 Belanja Perjalanan Dinas 1.665.802.500 1.625.555.924 97,58 1.279.574.648

13 Belanja Pemeliharaan 4.200.000 3.200.000 76,19 3.000.000

14 Belanja Jasa Konsultansi 620.000.000 616.264.000 99,39 199.270.000

15 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

318.650.000 302.418.500 94,90 192.500.000

16 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

21.000.000 21.000.000 100 14.000.000

JUMLAH 5.207.191.500 4.999.469.036 96,01 4.080.118.648

Belanja barang/jasa Tahun anggaran 2019

dianggarkan sebesar Rp.5.207.191.500,- dan direalisasikan

sebesar Rp. 4.999.469.036,- atau 96,01%. Realisasi belanja

barang dan jasa tahun 2019 naik dari tahun 2018 sebesar

1,28%. Dibandingkan tahun 2018 terdapat kenaikan

anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.

1.127.072.852,- atau 27,62%. Kenaikan terjadi hampir di

semua komponen belanja barang dan jasa yang memang

menjadi kebutuhan pemerintah Kabupaten Demak. Kenaikan

terbesar terdapat pada komponen belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis yang pada tahun 2018

dianggarkan Rp. 192.500.000,- pada tahun 2019 menjadi Rp.

318.650.000,-. Hal ini dikarenakan adanya diklat

perencanaan dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD


Teknokratik dan bimtek e-Planning untuk menyusun

perubahan RKPD dimana tahun 2019 penyusunan RKPD

perubahan masih dilakukan secara manual. Komponen

lainnya yang mengalami kenaikan yaitu belanja jasa

konsultasi yang pada tahun 2018 hanya dianggarkan Rp.

199.270.000,- menjadi Rp. 620.000.000,-. Pekerjaan

konsultasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah:

1. Penyusunan Master Plan Perkotaan Demak Rp.

75.000.000,-;

2. Penyusunan Substansi Teknis Rancangan Peraturan

Daerah Revisi RTRW Kabupaten Demak Rp. 75.000.000,-;

3. Penyempurnaan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten

Demak Rp. 75.000.000,-;

4. Penyusunan Tabel Evaluasi Mandiri dan Tabel Ringkasan

Mandiri Dalam Rangka Persiapan Persetujuan Substansi

Revisi RTRW Kabupaten Demak Rp. 75.000.000,-;

5. Updating Data Spasial Kabupaten Demak Tahun 2019 Rp.

75.000.000,-;

6. Penyusunan Dokumen Review RISPAM Kabupaten Demak

Rp. 70.000.000,-;

7. Studi Potensi Pendapatan Daerah Rp. 175.000.000,-.

b. Belanja Modal

Belanja Modal Bappeda Litbang Kab. Demak meliputi Belanja

Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan

Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset

Tetap Lainnya,Belanja Aset Lainnyadengan anggaran dan

realisasi TA 2019 sebagai berikut:


No URAIAN

2019 2018

ANGGARAN REALISASI %

REALISASI

(Rp) (Rp) (Rp)

BELANJA MODAL

1 BM Tanah

2 BM Peralatan dan Mesin

245.900.000 228.912.200 93,09 291.600.000

3 BM Gedung dan Bangunan

4 BM Jalan.Irigasi dan Jaringan

5 BM Aset Tetap Lainnya

6 BM Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal 245.900.000 228.912.200 93,09 291.600.000

Bappeda Litbang hanya memiliki belanja modal berupa

peralatan dan mesin yang pada tahun 2019 dianggarkan

sebesar Rp. 245.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

228.912.200,-. Apabila dibandingkan dari tahun 2018,

belanja modal mengalami penurunan anggaran Rp.

45.700.000,-.

1. Belanja Modal Tanah

Bappeda Litbang Kab. Demak tidak menganggarkan

pengadaan Tanah .

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin

untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember

2019 yang meliputi Alat-alat berat, alat angkutan, alat

bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat

studio/komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium.

Bappeda Litbang Kab. Demak menganggarkan pengadaan

Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 245.900.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 228.912.200,- dengan rincian

sebagai berikut:


No Jenis Belanja Modal Pagu Anggaran Realisasi

1. Pengadaan kendaraan roda dua 5 unit

124.100.000 112.600.000

2. Pengadaan AC/alat pendingin 2 buah

50.000.000 49.830.000

3. Pengadaan peralatan personal computer berupa Laptop 3 unit dan Printer 4 unit

58.878.770 54.006.700

4. Pengadaan peralatan studio visual berupa mic 1 buah

3.000.000 2.655.500

5. Pengadaan alat komunikasi berupa Ipod

9.921.230 9.820.000

Jumlah 245.900.000 228.912.200

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan


pengadaan Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2019

sampai dengan 31 Desember 2019 yang meliputi Jalan,

Jembatan, Irigasi/ jaringan, Instalasi dan penerangan

jalan.


pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja

Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2019 sampai

dengan 31 Desember 2019. Belanja Aset Tetap Lainnya

meliputi belanja buku perpustakaan, barang bercorak

kesenian, hewan, ternak dan tanaman.


pengadaan Aset Tetap Lainnya.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi

Belanja Aset Lainnya untuk periode 1 Januari 2019

sampai dengan 31 Desember 2019. Bappeda Litbang Kab.


Demak tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap

Lainnya .

Dari anggaran belanja langsung sebesar Rp.6.600.791.500,-

dapat terealisasi sebesar Rp.6.333.250.227,- atau sebesar

95,95% dan tidak terdapat kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan /tidak dapat diselesaikan.

c. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Selain mengelola APBD, Bappeda Litbang Kab. Demak tidak

mengelola Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama.

4.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan -

LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional,

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit

sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

4.2.1 Pendapatan (LO)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019.

Bappeda Litbang selama tahun 2019 tidak mengelola

Pendapatan Asli Daerah.

4.2.2 Beban

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama

periode tahun 2019 yang meliputi gaji dan tunjangan

Pergawai, tambahan penghasilan PNS, honorarium

PNS/Non PNS dengan tanpa memperhitungkan rapel

gaji/tunjangan tahun sebelumnya. Terhadap belanja

pegawai yang dikeluarkan Bappeda Litbang Kab.


Demak tidak terdapat belanja Pegawai dikapitalisasi ke

dalam nilai asset tetap. Beban Pegawai periode tahun

2019 sebesar Rp. 3.653.644.468,- atau naik Rp.

356.905.016 2018 (10,82%) dari tahun 2018 dimana

beban pegawai sebesar Rp.3.296.739.452,-.

b. Beban Persediaan

Bappeda Litbang Kab. Demak memiliki persediaan

barang sebesar Rp.13.796.100,- diawal tahun 2019,

dengan belanja barang/bahan persediaan sebesar

Rp.1.320.408.5700,- dimana persediaan Per. 31

Desember 2019 sebesar Rp.15.564.250,- dan tidak

terdapat belanja barang yang dikapitalisasi kedalam

aset tetap sehingga beban bahan/persediaan pada

tahun 2019 sebesar Rp.1.318.640.350,-.

Persediaan awal barang Rp. 13.796.100,-

Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 173.320.500,-

Belanja Bahan/Material Rp. 224.808.900,-

Belanja Cetak dan Penggandaan Rp.

317.353.600,-

Belanja Makanan dan Minuman Rp.

597.425.500,-

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari

Tertentu Rp. 7.500.000,-

Sedangkan sisa barang s/d 31 Desember 2019

yang menjadi persediaan sebesar Rp.

15.564.250,-.

c. Beban Jasa

Bappeda Litbang Kab. Demak membayar belanja jasa

pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.679.060.536,-

sedangkan yang digunakan untuk membayar utang

jasa tahun 2018 (sebelumnya) sebesar Rp. 24.796.918,-

untuk membayar listrik penggunaan Desember 2018

sebesar Rp. 22.663.803,- dan membayar

telepon/internet penggunaan Desember 2018 sebesar


2.133.115,-. Tidak terdapat belanja jasa yang

dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban jasa

pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.986.801.608,-.

Belanja Jasa Kantor Rp. 884.495.894,-

Belanja Premi Asuransi Rp. 1.306.368,-

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp.

47.369.850,-

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Rp. 50.400.000,-

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp. 19.200.00,-

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor Rp. 80.850.000,-

Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.652.555.924,-

Belanja Pemeliharaan Rp. 3.200.000,-

Belanja jasa Konsultansi Rp.616.264.000,-

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS Rp. 302.418.500,-

Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat Rp. 21.000.000,-.

d. Beban Pemeliharaan

Bappeda Litbang Kab. Demak membayar belanja

pemeliharaan pada tahun 2019 sebesar

Rp.50.569.850,- sedangkan yang digunakan untuk

membayar utang beban pemeliharaan tahun 2018

(sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan tidak terdapat belanja

pemeliharaan yang dikapitalisasi kedalam aset tetap.

sehingga Beban pemeliharaan pada tahun 2019

sebesar Rp.50.569.850,-.

e. Beban Perjalanan Dinas

Bappeda Litbang Kab. Demak membayar belanja

perjalanan dinas pada tahun 2019 sebesar

Rp.1.652.555.924,- sedangkan yang digunakan untuk

membayar utang perjalanan dinas tahun 2018

(sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan tidak terdapat belanja


perjalanan dinas yang dikapitalisasi kedalam aset tetap

sehingga Beban perjalanan dinas pada tahun 2019

sebesar Rp. 1.652.555.924,- .

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang

terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset

sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan/berlalunya waktu Per. 31 Desember

2019 beban penyusutan terhadap asset tetap sebesar

Rp 150.980.821,- dan amortisasi terhadap asset

lainnya sebesar Rp.0,-.

g. Beban Lain-lain

Pada tahun 2019 terdapat beban lain-lain sebesar

Rp.0,-.

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

4.4 Neraca

4.4.1 Aset

Jumlah Aset sebesar Rp. 1.375.088.382,01 terdiri dari Aset

lancar sebesar Rp 50.495.326,67, Investasi Jangka panjang

sebesar Rp 0,-. Aset Tetap sebesar Rp 1.324.593.055,34, serta

Aset lainnya sebesar Rp. 0,- sedangkan tahun 2018 jumlah

Aset sebesar Rp 1.120.090.162,01. Bila dibandingkan dengan

tahun 2018, maka jumlah asset untuk tahun 2019 mengalami

kenaikan sebesar Rp. 254.998.220 atau 22,76%.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2019 saldo kas di bendahara

pengeluaran adalah sebesar Rp.0,- dimana sisa Uang

Persediaan telah di setor ke kas daerah. Sedangkan

Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp.0,-.


2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah

yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.Per.

31 Desember 2019, Bappeda Litbang mencatatkan

Piutang sebesar Rp.0,-.

3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Per. 31 Desember 2019 sebesar

Rp.0,- dari Jumlah Piutang sebesar Rp.0,- sehingga

Piutang yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.0,-

a. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak PPh.21 Per. 31 Desember

2019 sebesar Rp.0,-.

b. Beban dibayar dimuka

Akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran

kas untuk membayar suatu beban yang belum

menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih

bagi pemerintah daerah.Per. 31 Desember 2019.

Bappeda Litbang Kab. Demak mencatat beban

dibayar dimuka sebesar Rp. 16.000.410,- berupa

pmbayaran premi asuransi kendaraan

dinas/operasional untuk 10 (sepuluh) bulan sampai

dengan bulan November 2020 yang sudah

dibayarkan pada tahun 2019.

4) Persediaan

Persediaan Per. 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp

15.564.250,- jika dibandingkan dengan persediaan Per.

31 Desember 2018 sebesar Rp. 13.796.100,- naik

sebesar Rp.1.768.150,- atau sebesar 12,82%.


Per. 31 Desember 2019 Bappeda Litbang Kab. Demak

telah melakukan opname fisik atas persediaan

barang/bahan dengan rincian sebagai berikut:

NO. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN

SATUAN HARGA SATUAN

JUMLAH

1 2 3 4 5 6

I BENDA-BENDA POS

A Bappeda Litbang

1 Materai Rp. 6.000,00 0 Buah 6.000,00 0

2 Materai Rp. 3.000,00 0 Buah 3.000,00 0

Jumlah 0 0

JUMLAH I 0 - - 0

II ALAT TULIS KANTOR

A BappedaLitbang Kab. Demak

1 Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb) Sinar Dunia

15 Rim 67,300 1,009,500

2 Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb) Sinar Dunia

5 Rim 75,900 379,500

3 Kertas HVS 70 gr Kwarto (500 lb) Sinar Dunia

3 Rim 66,700 200,100

4 Buku Tulis Sinar Dunia

3 Buah 8,100 24,300

5 Stopmap Folio 10 Buah 1,800 18,000

6 Snelhecter Folio Jitu 10 Buah 3,500 35,000

7 Jepitan Kertas Kenko 110

4 Buah 11,500 46,000

8 Jepitan Kertas Kenko 260

9 Buah 21,300 191,700

9 Paper Clips Kecil 5 Buah 3,630 18,150

10 Paper Clips Jumbo 5 Buah 4,400 22,000

JUMLAH II 69 1.944.250

III BARANG CETAKAN

A Cetak Buku Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

1 Buku Rancangan Awal RKPD tahun 2020

5 Buku 250.000 1.250.000

2 Buku Rancangan RKPD tahun 2020

5 Buku 280.000 1.400.000

3 Buku Rancangan Perubahan RKPD

tahun 2019

5 Buku 280.000 1.400.000

B Cetak Buku Kegiatan Penetapan RKPD

1 Buku Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020

5 Buku 280.000 1.400.000

2 Buku Perbup RKPD tahun 2020

10 Buku 300.000 3.000.000

3 Buku Rancangan 5 Buku 280.000 1.400.000


NO. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN

SATUAN HARGA SATUAN

JUMLAH

1 2 3 4 5 6

Akhir Perubahan RKPD tahun 2019

4 Buku Perbup Perubahan RKPD tahun 2019

10 Buku 160.000 1.600.000

C. Cetak Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah (SIPD)

1. Draft Buku Evaluasi RKPD Semester I

1 Buku 125.000 125.000

2. Buku Evaluasi RKPD Semester I

2 Buku

160.000 320.000

3. Draft Buku Evaluasi RKPD Semester II

1 Buku

125.000 125.000

4. Buku Evaluasi RKPD Semester II

2 Buku

160.000 320.000

D. Cetak Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah (SIPD)

1. Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Semester I

2 Buku 180.000 360.000

2. Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Semester II

4 Buku 180.000 720.000

JUMLAH III 53 13.420.000

IV BAHAN/MATERIAL

A. Bahan Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah (SIPD)

1. Tas 2 Buah 100.000 200.000

JUMLAH IV 112 - - 200.000

JUMLAH TOTAL (I+II+III=IV) 234 - - 15.564.250

Persediaan Per. 31 Desember 2019 jika dibandingkan

dengan persediaan Per. 31 Desember 2018 adalah

sebagai berikut:

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Bappeda Litbang Kab. Demak per 31

Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.324.593.055,34 dan

per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.088.682.145,34

Adapun rincian asset tetap sebagai berikut:

No Jenis Persediaan 2019 2018

1 Benda-benda pos - 135.000,00

2 Alat tulis kantor 1.944.250,00 1.581.100,00

3 Barang Cetakan 13.420.000,00 12.080.000,00

4 Bahan/Material 200.000,00 -

Jumlah 15.564.250,00 13.796.100,00


NO URAIAN PER 31/12/2019 PER 31/12/2018

1 Tanah

2 Peralatan dan Mesin 2.925.881.814,34 2.731.202.614,34

3 Gedung dan Bangunan

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 46.035.000,00

5 Aset Tetap Lainnya 9.410.900,00 9.410.900,00

6 Konstruksi dalam Pengerjaan

7 Akumulasi Penyusutan (1.656.734.659,00) (1.651.931.369,00)

JUMLAH 1.324.593.055,34 1.088.682.145,34

1) Tanah

Bappeda Litbang Kab. Demak Per. 31 Desember 2019

mencatat aset tanah sebesar Rp.0,- sama dengan

kondisi tahun 2018.

2) Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2019, Bappeda Litbang Kab. Demak

membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp.

2.925.881.814,34,- meningkat sebesar Rp.

194.679.200,- atau 7,12% dibandingkan dengan aset

peralatan dan mesin tahun 2018 yaitu sebesar Rp.

2.731.202.614,34.

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari

pengadaan belanja modal sebesar Rp. 228.912.200,-,

penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar

Rp.0,- penambahan dari kapitalisasi belanja barang

dan jasa sebesar Rp.0,- , penambahan dari hibah

barang sebesar Rp.0,-, penambahan karena mutasi dari

SKPD sebesar Rp. 569.384.000,- terdiri dari 2 mobil

(Kijang Innova dan Avansa) dari Bagian Umum dan

Sekretaris DPRD. Sedangkan, pengurangan atas aset

peralatan dan mesin bersumber dari penghapusan

sebesar Rp.311.017.000,- berupa penghapusan 15 unit

Saldo per 31/12/2019

Penambahan tahun 2019 798.296.200,00

Pengurangan tahun 2019 603.617.000,00

Saldo per 31/12/2019 194.679.200,00


sepeda motor dan 1 unit mobil Kijang. Pengurangan

karena mutasi aset ke SKPD Bappeda Litbang kab.

Demak sebesar Rp. 292.600.000,- berupa mutasi mobil

HR-V dari Bappeda Litbang ke Bagian Umum dan

karena itu terdapat koreksi sebesar Rp. 603.617.000,-.

Nilai aset peralatan dan mesin antara Neraca dan KIB

sebesar Rp. 0,-. Terdapat Aset dalam KIB yang

termasuk dalam aset ekstrakomptabel sebesar

Rp.1.625.000,- .

3) Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2019, Bappeda Litbang membukukan

Aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 0,- meningkat

sebesar Rp.0,- atau 0 % jika dibandingkan dengan

2018 sebesar Rp.0,-

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan


membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp.46.035.000,-. Aset ini berupa jaringan panel listrik

yang merupakan mutasi dari bagian umum setda. Hal

ini terjadi karena sudah terdapat pemisahan

pengelolaan gedung hijau yang semula masuk di bagian

umum setda dan dialihkan ke Bappeda Litbang.

5) Aset Tetap Lainnya


membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.

9.410.900,- sama dengan Tahun 2018 sebesar

Rp.9.410.900,-.

Penambahan Aset Tetap Lainnya bersumber dari

pengadaan belanja modal sebesar Rp.0, penambahan

dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp.0

penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa

sebesar Rp.0, penambahan dari hibah barang sebesar

Rp.0, penambahan karena mutasi dari SKPDsebesar


Rp.0, dan karena koreksi sebesar Rp.0,-. Sedangkan

pengurangan atas Aset Tetap Lainnya bersumber dari

penghapusan Rp.0,- pengurangan karena mutasi aset

ke SKPD sebesar Rp.0,- dan karena terdapat koreksi

sebesar Rp .0,-.

Nilai Aset Tetap Lainnya antara Neraca dan KIB

terdapat selisih sebesar Rp.0,- karena terdapat Aset

dalam KIB yang telah digolongkan dalam aset lain-lain

karena dalam proses penghapusan sebesar Rp.0,-

6) Konstruksi dalam Pekerjaan


Aset Konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp. 0,-

meningkat sebesar Rp.0,- atau 0% jika dibandingkan

dengan 2018 sebesar Rp.0.

c. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2019 sebesar Rp.

1.656.734.659,- dan secara rinci dijelaskan dalam tabel

berikut:


d. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau

nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/dikuasai

dan/atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak yang

tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok asset

tetap.


Aset Lainnya sebesar Rp. 0,- meningkat sebesar Rp.0,-

atau 0% jika dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp.0.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara

bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode

akuntansi.


Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp. 0,-

meningkat sebesar Rp.0,- atau 0% jika dibandingkan

dengan 2018 sebesar Rp.0.

4.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2019,

Bappeda Litbang membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah

yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu

tahun .Per. 31 Desember 2019 Bappeda Litbang Kab.

Demak membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp.

30.319.121,-- dengan rincian sebagai berikut:


1) Utang PFK (Nihil)

2) Utang bunga (Nihil)

3) Pendapatan diterima dimuka (Nihil)

4) Utang beban

Utang beban pada Bappeda Litbang Kab. Demak

terdiri dari:

- Utang beban listrik penggunaan Desember 2019

sebesar Rp. 26.319.531,-

- Utang beban internet penggunaan Nopember dan

Desember sebesar Rp. 3.865.900,-

- Utang Beban telephon penggunaan Desember

sebesar Rp. 133.690,-

5) Utang Jangka Pendek Lainnya (Nihil)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah

yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran.Per. 31

Desember 2019 Bappeda Litbang Kabupaten Demak tidak

memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

4.4.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2019,

Bappeda Litbang membukukan Ekuitas Awal sebesar Rp.

1.117.957.047,01. Ekuitas Awal pada tahun 2018 sebesar Rp.

880.217.255,01, sehingga pada tahun 2019 terdapat

peningkatan Rp. 237.739.792,- atau 27%. dari tahun 2018

atau meningkat 27%. Sedangkan Ekuitas Akhir Bappeda

NO. URAIAN PER 31/12/2019 PER 31/12/2018

1

Utang Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK) 0 0

2 Utang bunga 0,00 0,00

3 Pendapatan diterima dimuka 0,00 0,00

4 Utang beban 30.319.121,00 2.133.115,00

5 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

JUMLAH 30.319.121,00 2.133.115,00


Litbang pada tahun 2019 adalah Rp. 1.344.769.261,01 atau

meningkat sebesar Rp. 226.812.214,-. Peningkatan ini terjadi

karena adanya koreksi mutasi SKPD aset tetap dari Rp.

307.477.516,- menjadi Rp. 322.819.000,-.


BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Demak, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang

perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diperlukan

suatu dokumen rencana strategis (Renstra) yang memberikan arah

kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen

Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yaitu RPJMD Kabupaten

Demak Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program

dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan

yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua

stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Demak.

3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan

daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran

Pemerintah Kabupaten Demak, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah turut mendukung tercapainya visi daerah yaitu Terwujudnya

Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju,

Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan Demokratis.

Menuju pencapaian visi tersebut, maka Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Demak turut andil dalam pencapaian Misi kedua Kabupaten Demak

yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif,

efisien, dan akuntabel.


Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif,

efesien dan akuntabel mengandung arti bahwa pelaksanaan tata kelola

dimulai dengan melakukan penataan reformasi birokrasi, penyusunan

perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel.


BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan

penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman

pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Bappeda

LitbangKabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Demak

Drs. TAUFIK RIFA’I, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 198603 1 016

Documents

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN …