PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK) DALAM …/Peranan-Badan-Kredit...peranan badan kredit kecamatan (bkk) dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan di wilayah kecamatan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK)

DALAM MENINGKATKAN USAHA SEKTOR INFORMAL

PERDAGANGAN DI WILAYAH KECAMATAN JEBRES

KOTA SURAKARTA

TAHUN 2010

SKRIPSI

Oleh:

Ratih Prastuti

NIM K 7406125

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK)

DALAM MENINGKATKAN USAHA SEKTOR INFORMAL

PERDAGANGAN DI WILAYAH KECAMATAN JEBRES

KOTA SURAKARTA

TAHUN 2010

Oleh :

Ratih Prastuti

NIM K 7406125

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan

gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi

Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010


commit to user

iii

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Drs. Ngadiman, M.Si

NIP. 19500121 198603 1 001

Pembimbing II

Muhtar, S.Pd, M.Si

NIP. 19661231 199412 1 001


commit to user

iv

Skripsi ini telah direvisi sesuai arahan dan ajuan dari Tim Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima

untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang Tanda Tangan

Ketua : Drs. Wahyu Adi, M.Pd ...................

Sekretaris : Sri Sumaryati, S.Pd, M.Pd ....................

Anggota I : Drs. Ngadiman, M.Si ...................

Anggota II : Muhtar, S.Pd, M.Si ....................


commit to user

v

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima

untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan:

Pada hari : Selasa

Tanggal : 12 April 2011

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang Tanda Tangan

Ketua : Drs. Wahyu Adi, M.Pd ..................

Sekretaris : Sri Sumaryati, S.Pd, M.Pd ...................

Anggota I : Drs. Ngadiman, M.Si .................

Anggota II : Muhtar, S.Pd, M.Si ...................

Disahkan Oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

NIP. 19600727 198702 1 001


commit to user

vi

ABSTRAK

Ratih Prastuti. PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN

(BKK) DALAM MENINGKATKAN USAHA SEKTOR INFORMAL

PERDAGANGAN DIWILAYAH KECAMATAN JEBRES KOTA

SURAKARTA TAHUN 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peranan BKK dalam

meningkatkan usaha sektor informal perdagangan khususnya pedagang

kecil/bakul, (2) Untuk mengetahui strategi penyaluran kredit BKK agar dana

dapat dimanfaatkan secara efektif, (3) Untuk mengetahui Kendala/hambatan yang

dihadapi oleh BKK dan pedagang kecil dalam proses peningkatan usaha.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah

purposive sampling dan snowball sampling, dimana sampel yang diambil tidak

ditentukan pada banyaknya sampel melainkan lebih ditekankan pada kualitas

pemahaman sampel terhadap masalah yang diteliti. Sampel penelitian adalah

sejumlah tertentu sampai dapat memberikan keterangan dalam pengambilan

kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi

metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

analsis data model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) Badan Kredit

Kecamatan (BKK) wilayah Kecamatan Jebres berperan dalam meningkatkan

usaha sektor informal perdagangan khususnya pedagang kecil/bakul. Pinjaman

modal yang diberikan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang

kecil/bakul sehingga usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan.

Peningkatan ini ditinjau dari peningkatan omset penjualan rata-rata sebesar 46%,

peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 41%, dan peningkatan tabungan dalam

hal ini tidak semua mengalami peningkatan karena alasan kebutuhan hidup yang

semakin tinggi. (2) BKK kecamatan Jebres mempunyai 3 strategi penyaluran

kredit yang dijalankan agar dana kredit yang didapat dapat dimanfaatkan secara

efektif, yaitu sebagai berikut: (a) Survey yang bertujuan untuk mengecek

kebenaran penggunaan dana kredit. Apakah dana yang diperoleh tesebut

digunakan untuk penambahan modal atau tidak. (b) Penyuluhan tentang manfaat

dari kredit di BKK khusunya kecamatan Jebres. (c) Pengarahan-pengarahan

tentang pengelolaan modal yang baik agar bisa digunakan secara efektif dan

efisien sehingga dapat meningkatkan usaha yang dikelola. (3) Kendala yang

dihadapi oleh nasabah yaitu jumlah pendapatan yang tidak pasti sehingga tidak

bisa memenuhi tanggung jawab untuk melakukan angsuran tepat waktu. Hal ini

juga menjadi kendala tersendiri bagi pihak pengelola, karena ada beberapa

nasabah yang terlambat mengangsur mengakibatkan kegiatan operasional BKK

menjadi terhambat. Kendala lain yang dihadapi BKK adalah kurang cermatnya

pegawai dalam menganalisa kredit, karakter nasabah yang kurang baik, dan

nasabah pergi tanpa sepengetahuan, juga kurangnya pegawai di bagian pemasaran


commit to user

vii

atau bagian kredit. Usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalah yang

sering muncul tersebut adalah dengan membentuk Team Penyelamat Kredit

Macet, mengadakan penagihan secara rutin kepada nasabah yang terlambat

membayar angsuran lebih dari 5 hari dari tanggal kewajiban membayar, membuat

panggilan secara tertulis yang ditandatangani direktur samapi tiga tahap, apabila

belum berhasil maka Team Penyelamat Kredit Macet tersebut langsung turun ke

lapangan mengadakan penanganan sesuai dengan tanggung jawabnya.


commit to user

viii

ABSTRACT

Ratih Prastuti. THE ROLE OF SUBDISTRICT CREDIT AGENCY

(BKK) IN IMPROVING THE INFORMAL TRADE SECTOR BUSINESS

IN JEBRES SUBDISTRICT AREA OF SURAKARTA CITY IN 2010.

Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Surakarta

Sebelas Maret University.

The objectives of research are (1) to find out the role of Sub district Credit

Agency (BKK) in improving the informal trade sector business particularly the

small merchant, (2) to find out the credit distribution strategy of BKK in order

that the fund can be utilized effectively, and (3) to find out the obstacle the BKK

and small merchants encounter in the process of improving business.

In line with the objective of research, this research employed a descriptive

qualitative method. The sampling techniques used were purposive sampling and

snowball sampling, in which the sample taken is not determined in the number of

sample but emphasizes more on the quality of sample’s perception on the problem

to be studied. The sample of research was a certain number so that it can give

explanation in conclusion drawing. Technique of collecting data used was

interview, observation, and documentation. To validate the data, the method and

source triangulations were used. Technique of analyzing data used was an

interactive model data analysis technique.

Considering the result of research that, (1) Sub district Credit Agency

(BKK) of Jebres Sub district plays a role in improving the informal trade sector

business particularly the small merchant. The capital loan given can be utilized

well by the small merchant so that the business they operate improves. The

improvement is viewed from the increase in average sale volume of 46%, in

average income of 41%, and in saving; in this case, not all increases are because

of the increased life needs. (2) BKK of Jebres sub district has 3 credit distribution

strategies performed in order that the credit fund can be utilized effectively: (a)

survey aiming to check the validity of credit fund use. Whether or not the fund

obtained is used for capital increase. (b) illumination about the benefit of credit in

BKK particularly in Jebres Sub district. (c) educations about the good capital

management in order to be used effectively and efficiently so that it can improve

the business managed. (3) The obstacles the customers face include uncertain

income amount so that they cannot meet their liability to pay the loan timely. It

also becomes the obstacle for the management, because many customers pay

lately leading to the inhibited operational activity of BKK. Other obstacles the

BKK faces is the less cautious employees in analyzing credit, the less good

character of customer, and the customers go unknown, and also the less number of

employees in marketing or credit division. The measures taken to cope with such

the problems is to establish the Non-Performing Loan Securing Team, to collect

routinely the loan from the customers who pay lately more than 5 days since the

due date, to make three-stages written call signed by director, when they are not

successful, the Non-Performing Loan Securing Team will go directly to the field

to manage them consistent with its responsibility.


commit to user

ix

MOTTO

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah

melimpahkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang

menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.

(QS.Ar-Ruum: 37)

Ketika dalam hati kita sudah tertanam kalimat ”ALLAHUAKBAR”, rintangan

atau masalah sebesar apapun akan terasa ringan, karena sesungguhnya kita

percaya bahwa semua yang ada di dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan

kebesaran ALLAH.

(K.H. Abdullah)


commit to user

x

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ibu dan Bapak yang tercinta, terima kasih

untuk semua doa, cinta dan pengorbanannya

yang tanpa ujung.

Kedua kakak dan kedua adikku yang

tersayang, terima kasih atas doanya.

Seseorang yang nanti menjadi pendamping

hidupku.

Sahabat-sahabatku Titis, Rachmi, Mbak Titin,

Desi, Monick, Ardian, Ari P, Astika, Nurita,

Endah, Ari H, Wahyu yang telah memberikan

semangat dan dukungan.

Teman-teman seperjuangan

Almamater.


commit to user

xi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi

sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian

skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan

yang timbul dapat teratasi. Untuk itu segala bantuannya, penulis sampaikan terima

kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

yang telah memberian izin penulisan skripsi.

2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui

penyusunan skripsi.

3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Akuntansi

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin

penyusunan skripsi.

4. Drs. Ngadiman, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan

bimbingan, pengarahan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Muhtar, S.Pd, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, pengarahan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan

Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas

Maret Surakarta yang telah mendidik dan membimbing selama masa

perkuliahan.

7. Staff karyawan FKIP UNS yang telah membantu kelancaran dalam urusan

administrasi.

8. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji hasil penelitian penulis.


commit to user

xii

9. Seluruh petugas PD BKK Pasarkliwon, Kantor Kas Pelayanan Jebres yang

dengan ramah dan sabar melayani dan memberikan informasi kepada

penulis.

10. Bapak, Ibu dan semua keluarga yang selalu mendoakan, membimbing dan

memotivasiku sehingga dapat menyusun skripsi dengan lancar.

11. Teman-teman angkatan 2006 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS dan juga

teman-teman seperjuangan: Titis, Mbak Titin, Rachmi, Ninik, Budi, Restuti,

Ian, Burhan (terima kasih atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya selama

ini);

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah

memberikan bantuan baik mental maupun spiritual;

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun dari pembaca.

Semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surakarta, April 2011

Peneliti


commit to user

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PENGAJUAN ................................................................................ ii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv

HALAMAN ABSTRAK ..................................................................................... vi

HALAMAN MOTTO ......................................................................................... viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... ix

KATA PENGANTAR ........................................................................................ x

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Perumusan Masalah .......................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 8

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 10

B. Penelitian Yang Relevan ................................................................... 24

C. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................... 28

B. Bentuk dan Strategi Penelitian .......................................................... 28

C. Sumber Data ...................................................................................... 30

D. Teknik Sampling ............................................................................... 31

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 32

F. Validitas Data .................................................................................... 34

G. Analisis Data ..................................................................................... 35


commit to user

xiv

H. Prosedur Penelitian............................................................................ 37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum ............................................................................. 40

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian ......................................................... 58

C. Temuan Studi yang Dihubungkan Dengan Teori.................................... 69

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan ................................................................................................. 73

B. Implikasi .................................................................................................. 75

C. Saran ........................................................................................................ 76

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 79


commit to user

xv

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Indikator Peranan Kredit BPR Dalam Pengembangan Usaha Kecil

di Pedesaan .................................................................................................... 25

2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian ...................................................................... 28

3. Nasabah PD BKK Pasar Kliwon Menurut Bidang Usaha ............................ 57

4. Nasabah BKK Wilayah Kecamatan Jebres Menurut Bidang Usaha ............. 57

5. Klasifikasi Nasabah Sektor Perdagangan Wilayah Kecamatan Jebres ......... 58

6. Tingkat Penjualan Pedagang Kecil ............................................................... 61

7. Tingkat Pendapatan Pedagang Kecil ............................................................. 62


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Skema Kerangka Berfikir .............................................................................. 27

2. Model Analisis Data Interaktif ...................................................................... 37

3. Skema Prosedur Penelitian ............................................................................ 38

4. Struktur Organisasi PD BKK PASAR KLIWON ......................................... 43

5. Bagan Arus Pemberian Pinjaman.................................................................. 54


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Nama Informan .................................................................................. 79

2. Pedoman Wawancara .................................................................................... 80

3. Field Note ...................................................................................................... 85

4. Formulir Permohonan Pinjaman ................................................................ 132

5. Foto Penelitian ........................................................................................... 136

6. Perijinan ..................................................................................................... 145


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan secara

sadar, berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut serta merata di

seluruh wilayah Negara untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan nasional

juga harus mampu menyentuh sisi-sisi terjauh dari aspek kehidupan masyarakat

serta hasil-hasilnya harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai

perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita dan tujuan

kemerdekaan. Dimensi lain dari pembangunan nasional adalah bahwa proses

tersebut harus secara nyata diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan

lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, tentram dan keadilan serta

terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggungjawab bagi

seluruh rakyat.

Pembangunan dilaksanakan merata di seluruh tanah air bukan hanya

untuk satu golongan atau sebagian golongan di masyarakat, melainkan untuk

seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara

merata dan adil di seluruh tanah air baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kita

sadar, bahwa usaha untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang itu akan

memakan banyak tenaga, waktu dan biaya, namun di lain pihak kita juga

merasakan ada perbaikan. Dalam gerak pembangunan inilah ada usaha pemerintah

untuk membangkitkan kepercayaan diri serta mendorong kemampuan rakyat kecil

dan golongan ekonomi lemah agar mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Kebijakan pemerintah pada masa yang lalu dalam bidang perekonomian

dimana telah tertuang dalam GBHN dan Repelita yang mempunyai tujuan

pertama adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh

rakyat yang merata dan adil. Tujuan kedua adalah meletakkan landasan yang kuat

untuk tahapan berikutnya. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha untuk

meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, pemerataan pembangunan beserta

hasil-hasilnya secara adil. Hal-hal tersebut memang sudah direncanakan oleh


commit to user

2

pemerintah secara gradual dan juga bertahap. Usaha-usaha tersebut dimaksudkasn

untuk kemakmuran rakyat serta dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat

pedesaan dan masyarakat golongan ekonomi lemah. Meningkatkan taraf hidup

masyarakat golongan ekonomi lemah saat ini memang menjadi topik utama

bahkan menjadi prioritas utama untuk segera dicarikan solusi atau jalan keluarnya

sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang pada akhirnya akan menimbulkan

konflik dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain,

pemerintah akan selalu mengutamakan perbaikan perekonomian khususnya

golongan ekonomi lemah dalam setiap program dan kebijaksanaan pemerintah

dewasa ini.

Kemiskinan dan penganguran senantiasa tampil sebagai wajah kusam dari

pembangunan. Fenomena ini tampak jelas apabila dilihat dari situasi dan

kondisi masyarakat perkotaan. Pembangunan merupakan “obat mujarab”

untuk membasmi kemiskinan dan pengangguran, yang direkayasa untuk

memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain telah

membawa kenikmatan tertentu, ternyata telah membelah masyarakat

menjadi dua bagian yaitu kaya dan miskin, formal dan informal, tradisional

dan modern. Situasi dan kondisi yang “pecah” ini tampak menghiasi wajah

kota-kota besar di Indonesia. Tatkala petinggi negara dan pemodal besar

meresmikan gedung bertingkat, pada saat yang bersamaan pemukiman

kumuh semakin meluas. Masalah kemiskinan di perkotaan memang

bagaikan lingkaran setan. Kemiskinan di perkotaan tidak berdiri sendiri dan

karena itu tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan pedesaan pada khususnya

dan kemiskinan nasional pada umumnya. (Juwariah, 2006: 13-14)

Pengangguran yang terjadi di perkotaan pada prinsipnya tidak lepas dari

pengangguran di pedesaan, sedangkan pengangguran di pedesaan disebabkan oleh

tidak terbukanya kesempatan kerja di sana, sebab investasi lebih banyak berada di

daerah perkotaan. Laju perkembangan di kota tidak diimbangi dengan penyediaan

kesempatan kerja yang memadai di daerah-daerah pedesaan menyebabkan

terjadinya arus urbanisasi yang besar, termasuk kota Surakarta. Sebagai akibatnya

adalah muncul persoalan baru berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, sebagai

contohnya banyak pengangguran yang terjadi di kota. Pemerintah daerah setempat

merasa kesulitan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, mengingat banyaknya

tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan untuk mempertahankan hidup. Pada

umumnya, sektor-sektor formal di kota menyediakan lapangan pekerjaan dengan


commit to user

3

upah yang tinggi, akan tetapi diimbangi dengan syarat memiliki pendidikan dan

ketrampilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan. Sebagai dampaknya

penduduk desa yang melakukan urbanisasi terpaksa harus menciptakan lapangan

pekerjaan sendiri. Dengan mengandalkan semangat kerja yang tinggi, tanpa

dukungan modal yang besar dan ketrampilan yang memadai para penduduk

pedesaan tersebut menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya adalah

berdagang.

Golongan ekonomi lemah yang ingin mempertahankan hidupnya

terutama mereka yang mempunyai tanah pertanian sangat sempit atau juga mereka

yang menjadi buruh, tentunya mempunyai usaha tersendiri untuk tetap bisa

memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan jalan bekerja di sektor informal

pertanian. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai lahan pertanian akan

berusaha mempertahankan hidupnya dengan bekerja di sektor lain, seperti

perdagangan, perindustrian, jasa dan lain-lain dimana dari pekerjaan yang mereka

jalani akan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidup mereka.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dihitung dari pendapatan sektor

formal melainkan juga dari sektor informal. Memberi kesempatan berkembang

kepada para pelaku ekonomi di sektor informal pada dasarnya merupakan

pelaksanaan asas pemerataan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan

pendapatan yang layak bagi rakyat. Karena keterbatasannya, tidak semua rakyat

dapat memasuki sektor formal. Usaha yang dilakukan berdasarkan kemampuan

dan kemandirianya harus dihargai dan dihormati, sebagai bentuk penghargaan

pemerintah terhadap tekad penduduk agar tidak tergantung pada orang lain atau

pemerintah. Tugas pemerintah untuk mengatur dan menata secara proporsional

agar sektor informal tidak menggaggu ketertiban umum dan keindahan kota tanpa

mengabaikan kepentingan ekonomi para pelaku sektor informal.

Penciptaan kerja melalui sektor formal biasanya memerlukan investasi

yang besar hingga sulit untuk mengatasi pengangguran atau penyerapan tenaga

kerja dengan cara memberi pekerjaan. Untuk dapat memberikan atau menciptakan

lapangan kerja maka hendaknya setiap orang yang mau dan mampu untuk bekerja


commit to user

4

dapat memperoleh bantuan berupa fasilitas kredit, karena kredit untuk

menciptakan pekerjaan mandiri adalah termasuk dalam usaha pemenuhan hak atas

pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Dalam sistem perbankan di Indonesia,

Bank Perkreditan Rakyat diberi peran yang penting yaitu memberikan pelayanan

perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro dan sektor informal. Dengan

membantu dalam memberikan pelayanan perbankan khususnya dalam pemberian

pinjaman untuk menciptakan pekerjaan mandiri kepada rakyat kecil yang bekerja

dalam sektor informal di kota maupun di daerah pedesaan, Bank Perkreditan

Rakyat berperan dalam membantu menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan

kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

Sektor informal adalah suatu bidang pekerjaan atau lapangan usaha yang

pelaksanaannya tidak memerlukan suatu ketrampilan dan kemampuan yang

tinggi, suatu modal yang besar serta tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.

Mengenai sektor informal, menurut Aris Ananta dan Priyono Tjipto Heriyanto

yang dikutip oleh Mustofa (2003: 3) mengatakan “Kemandirian pada sektor

informal adalah karena pertumbuhan sektor informal secara langsung mampu

memperbaiki kesejahteraan bagi golongan ekonomi lemah, maka kemajuan

mereka di sektor informal ini sekaligus menaikkan distribusi pendapatan”.

Permasalahan yang sekarang dihadapi oleh golongan ekonomi lemah

khususnya pedagang kecil adalah masalah skill/ketrampilan, masalah rendahnya

tingkat pendidikan dan yang paling utama adalah masalah permodalan.

Permodalan merupakan salah satu unsur yang penting bagi pengembangan usaha

rakyat kecil atau pengusaha mikro, baik yang berada di daerah pedesaan maupun

yang hidup di kota-kota. Agak berbeda dengan usaha rakyat kecil yang berada di

daerah pedesaan, usaha rakyat kecil yang ada di kota-kota lebih beraneka ragam

serta penuh tantangan dan persaingan.

Di kota, mereka bekerja di sektor informal yaitu sebagai pedagang dan

pengusaha mikro yang membuka warung makanan dan minuman, warung

pengecer barang-barang kebutuhan sehari-hari di pasar-pasar dan ditempat

lainnya, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, usaha di

bidang industri kecil dan kerajinan, usaha angkutan, perbengkelan, dan jasa-jasa


commit to user

5

lainnya yang menunjang pelayanan umum perkotaan seperti jasa angkutan, salon,

tukang cukur, tukang air, tukang tambal ban dan lain sebagainya. Kegiatan-

kegiatan tersebut merupakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja

yang bertumpuk di kota-kota. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan dari mereka

hidup dan berusaha dikota-kota diseluruh Indonesia.

Untuk keperluan pelancaran dan pengembangan usaha mereka,

permodalan merupakan unsur yang penting dalam mendukung peningkatan

produksi dan pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Memang di

kota-kota terdapat banyak sekali bank umum atau bank komersial yang

menempatkan kantor-kantor cabangnya disetiap penjuru kota, tetapi bank-bank

kurang berminat untuk melayani pinjaman untuk usaha mikro atau sektor

informal. Hal ini disebabkan karena keperluan permodalan atau pinjamannya

sangat kecil disertai dengan risiko yang besar dan memakan banyak tenaga dan

biaya, sehingga tidak ekonomis menurut ukuran bank umum, padahal mereka

sedang dituntut untuk bekerja secara efisien karena persaingan antara perbankan

yang semakin ketat.

Masalah permodalan ini memang menjadi salah satu ciri umum yang

melekat pada masyarakat, padahal permodalan merupakan unsur yang essensial

dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

Kekurangan permodalan itu akan sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha

masyarakat. Kondisi permodalan pedagang kecil memang terbatas, dengan dana

yang terbatas itu mereka harus bisa mengatasinya agar kegiatan usahanya tetap

berjalan. Sementara itu sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi

minimnya masalah modal tidak mudah diperoleh. Karena itu untuk memenuhi

kebutuhan permodalannya para pengusaha mikro terpaksa mencari dari para

pelepas uang seperti pengijon, tengkulak dan rentenir yang memberikan kredit

dengan bunga sangat tinggi yaitu dengan bunga yang berkisar antara 10 dan 30

persen sebulan.

Oleh karena itu pemerintah harus segera tanggap dalam mengatasi

masalah kesulitan modal yang dihadapi oleh pedagang kecil tersebut, karena jika

dibiaran berlarut-larut maka para pedagang kecil akan semakin sulit mendapatkan


commit to user

6

modal dan akan semakin sulit mengembangkan usahannya. Pemerintah perlu

mencari solusi sebagai jalan keluar agar lembaga perkreditan atau lembaga

keuangan yang berkembang di masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien dalam

mencapai tujuannya yaitu membantu pedagang kecil meningkatkan usahanya di

sektor informal perdagangan. Usaha pemerintah dalam mengembangkan usaha

pedagang kecil yaitu dengan memberikan bantuan dan bimbingan teknis serta

pelatihan keterampilan serta pemasaran. Sedangkan bantuan ekonomi yaitu

dengan pemberian bantuan kredit.

Pemerintah dalam hal ini Pemda Jateng memberikan kemudahan untuk

mendapatkan modal melalui Badan Kredit Kecamatan (BKK). Pemda Tingkat I

Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan No Dsa G.225/1969/812/4 jo

tanggal 19 Nopember 1970 tentang pembentukan Badan Kredit Kecamatan

(BKK) sebagai salah satu badan perkreditan yang dimiliki oleh pemerintah yang

berada di tingkat kecamatan yang akan memberikan kemudahan para pedagang

kecil untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah serta suku

bunga yang rendah yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan para pelaku

ekonomi berskala kecil guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta

yang paling diharapkan adalah meningkatkan pendapatan pedagang kecil agar

kesejahteraan pedagang kecil lebih terjamin. Latar belakang pembentukan BKK

ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk pengembangan usaha perbankan di

pedesaan melainkan lebih ditujukan untuk pembangunan desa.

Badan Kredit Kecamatan (BKK) adalah suatu badan usaha berbentuk

Perusahaan Daerah (PD) milik Pemerintah Daerah yang terdapat di Propinsi Jawa

Tengah. Lingkup atau wilayah kerja Badan Kredit Kecamatan meliputi seluruh

desa dalam wilayah kecamatan tempat berdirinya tersebut. Badan Kredit

Kecamatan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong

pertumbuhan perekonomian serta pembangunan daerah di segala bidang, dan

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Badan Kredit Kecamatan juga berfungsi sebagai salah satu

perlengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan keberadaan Badan Kredit Kecamatan


commit to user

7

di lingkup kecamatan diharapkan dapat membantu mengatasi masalah permodalan

para pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya guna meningkatkan

pendapatan, sehingga dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan

sosial ekonomi dan selanjutnya dapat menjadi suatu kekuatan baru dalam

pembangunan perekonomian bangsa.

Kehadiran Badan Kredit Kecamatan di tengah-tengah masyarakat

diharapkan bisa membantu kegiatan usaha dan peningkatan usaha yang sedang

dijalankan. Membaiknya tingkat kehidupan masyarakat di sini ditandai dengan

bertambahnya jumlah barang dagangan para pedagang kecil, meningkatnya

penjualan dan meningkatnya pendapatan setelah memperoleh kredit dari Badan

Kredit Kecamatan. Selain itu kesejahteraan pedagang juga dapat diukur dari

adanya tebungan, tabungan ini diwajibkan oleh Badan Kredit Kecamatan yang

dananya diambil dari pinjaman yang diajukan yaitu sebesar 10% dari jumlah

pinjaman. Dengan demikian masyarakat secara otomatis memiliki simpanan yang

diwujudkan dalam bentuk “Tamades” (Tabungan Masyarakat Desa).

Dalam peraturan BKK, nasabah selalu memperoleh kredit sesuai dengan

permintaannya asalkan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Dalam kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, Badan

Kredit Kecamatan diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat

khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara memberikan kredit

secara mudah, murah dan mengarah sesuai dengan motto Badan Kredit

Kecamatan. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian kredit yang tidak semata-

mata mencari laba tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan taraf hidup

masyarakat dengan menaikkan produktivitas dan meningkatkan kesempatan kerja.

Karena itu prioritas pemberian kredit hendaknya pada bidang-bidang yang

mempunyai pengaruh besar terhadap produktivitas, kesempatan kerja dan

menaikkan pendapatan masyarakat.

Apabila seseorang menikmati kredit hanya untuk keperluan konsumsi

dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari maka kredit ini tidak akan bernilai jika

ditinjau dari segi daya guna uang. Akan tetapi bila kredit dimanfaatkan untuk

keperluan produksi, maka kredit tersebut akan benar-benar berfungsi


commit to user

8

meningkatkan daya guna uang sebagai faktor modal. Oleh karena itu, kegiatan

usaha seperti perdagangan, jasa, industri kecil dan golongan ekonomi lemah yang

membutuhkan modal merupakan sasaran dari penyaluran kredit dari Badan Kredit

Kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti melaksanakan

penelitian dengan judul: “Peranan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam

Meningkatakan Usaha Sektor Informal Perdagangan Di Wilayah Kecamatan

Jebres Kota Surakarta Tahun 2010”

B. Perumusan Masalah

Adanya perumusan masalah yang jelas, diperlukan agar dapat

memberikan jalan yang mudah di dalam pemecahan masalah. Berdasarkan latar

belakang tersebut di atas, maka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan BKK dalam meningkatkan usaha sektor informal

perdagangan khususnya pedagang kecil/bakul?

2. Bagaimana strategi penyaluran kredit BKK agar dana dapat dimanfaatkan

secara efektif?

3. Kendala/hambatan apa yang dihadapi oleh BKK dan pedagang kecil dalam

proses peningkatan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki

tujuan sebagai berikut:

1. Untuk megetahui peranan BKK dalam meningkatkan usaha sektor informal

perdagangan khususnya pedagang kecil/bakul

2. Untuk mengetahui strategi penyaluran kredit BKK agar dana dapat

dimanfaatkan secara efektif.

3. Untuk mengetahui Kendala/hambatan yang dihadapi oleh BKK dan pedagang

kecil dalam proses peningkatan usaha.


commit to user

9

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau

bermanfaat bagi pembacanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat baik secara teoritis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan manfaat

praktis rangka memecahkan masalah aktual. Dengan adanya tujuan yang telah

disebut di atas, maka penelitian mengenai Badan Kredit Kecamatam (BKK) ini

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang telah di

dapat di bangku kuliah

b. Untuk menambah wawasan ilmu dan menambah pustaka baik di tingkat

program, fakultas maupun universitas.

c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai teori di bidang

lembaga keuangan.

d. Sebagai dasar bagi peneliti untuk melakuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Dapat memberi masukan bagi BKK sebagai bahan pertimbangan dalam rangka

mengambil kebijkan pemberian kredit agar dapat meningkatkan penghasilan para

pedagang kecil atau golongan ekonomi lemah.


commit to user

10

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan

a. Pengertian Lembaga Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan didefinisikan sebagai semua badan yang

kegiatannya bergerak di dalam bidang keuangan, serta melakukan penghimpunan

dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Kasmir mengemukakan bahwa:

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang

keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan

bidang keuangan apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau

menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

(Kasmir, 2007: 2)

Berdasarkan pengertian di atas lembaga keuangan ada dua yaitu lembaga

keuangan Bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Lembaga

kauangan Bank pada umumnya merupakan lembaga keuangan yang memberikan

jasa paling lengkap. Kegiatan Bank meliputi menghimpun dana dari masyarakat,

menyalurkan dana berupa pemberian kredit dan pemberian jasa-jasa lainnya yang

mendukung lancarnya lalu lintas pembayaran. Lembaga kauangan lainnya pada

umumnya lebih berfokus pada salah satu bidang misalnya penghimpunan dana

saja atau penyaluran dana saja meskipun ada juga beberapa yang menjalankan

kedua kegiatan tersebut.

b. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan

Pada umumnya fungsi dan peran lembaga keuangan adalah sebagai

mediator antara masyarakat yang kelebihan dana (ultimate lenders) dengan

masyarakat yang kekurangan dana (ultimate borrowers). Kelompok masyarakat

yang kelebihan dana adalah kelompok yang menyimpan dananya di bank dan atau

lembaga keuangan dengan beberapa alasan. Kelompok masyarakat yang


commit to user

11

kekurangan dana adalah kelompok yang membutuhkan dana baik untuk

kebutuhan sehari-hari maupun untuk membiayai kegiatan usaha dan investasi.

Dengan demikian terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara

masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

c. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan pada dasarnya ada dua, yaitu Lembaga Keuangan

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

1) Bank

a) Pengertian Bank

Berdasarkan sejarah, usaha perbankan sudah ada sejak zaman Yunani

kuno dan Romawi. Berdasarkan istilahnya bank berasal dari kata ”banco”

yang berarti meja tempat menukarkan uang. Kegiatan perbankan pada

awalnya hanya terbatas pada penyediaan jasa di bidang penukaran uang.

Selanjutnya kegiatan operasional bank meningkat menjadi tempat penitipan

uang, kemudian tempat peminjaman uang serta disusul dengan adanya jasa-

jasa perbankan lainnya. Pengertian Bank menurut Kasmir adalah:

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya

menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga

dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat

yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat

untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam

bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air,

pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. (Kasmir, 2007: 23)

Pengertian bank dan perbankan menurut Undang-Undang adalah

sebagai berikut:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 dan 2)


commit to user

12

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa bank

sudah ada sejak zaman dulu meskipun kegiatan perbankan yang dijalankan

masih sangat sederhana dan terbatas pada penukaran uang saja. Kegiatan

perbankan semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan dunia

perdagangan. Perbankan pada masa sekarang telah mengembangkan beraneka

ragam jasa. Jasa-jasa tersebut antara lain: jasa pemindahan uang/transfer, jasa

penagihan/incaso, jasa kliring, jasa penjualan mata uang asing, jasa Save

Deposit Box, Bank Draft, Bank Card dan jasa-jasa perbankan lainnya.

b) Fungsi Bank

Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat

dan menyalurkannya kembali sebagai kredit kepada masyarakat untuk

berbagai tujuan. Bank juga bisa berfungsi sebagai intermediary (perantara)

antara pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Menurut Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 pasal 3, fungsi utama perbankan di Indonesia

adalah sebagai penghimpun dan penyalur masyarakat. Jika ditinjau lebih

spesifik, fungsi bank tidak hanya sebatas itu saja, bank dapat berfungsi

sebagai agent of trust, agen of development dan agent of services.

(1) Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik

dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan

bersedia menitipkan uangnya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan

yang kuat. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan

oleh bank dan uangnya akan dikelola oleh bank dengan baik dan juga

percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik

lagi simpanan dananya di bank. Sebaliknya, pihak bank juga bersedia

menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat

apabila dilandasi unsur kepercayaan.

(2) Agent of development

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat

diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan

bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi


commit to user

13

dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran

kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perelonomian

masyarakat.

(3) Agent of services

Disamping kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga

memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat.

Jasa yang ditawarkan bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa bank ini antara lain dapat

berupa jasa penerimaan uang, jasa penitipan barang berharga, jasa

pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan.

c) Jenis-Jenis Bank

Bank di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Undang-Undang No.10

Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun

1992 tentang pokok-pokok perbankan menyatakan bahwa menurut jenisnya,

bank ada dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

(1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

dengan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

(Kasmir, 2007: 33). Bank Umum Konvensional merupakan bank umum

yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang sudah

berlaku/kebiasaan umum. Sifat jasa yang diberikan adalah umum sehingga

dapat memberikan seluruh jasa dalam perbankan dan dapat beroperasi di

seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum Syariah merupakan bank umum

yang menjalankan kegiatannya berdasarkan hukum islam/prinsip syariah,

sesuai dengan ketentuan khusus yang ditetapkan olah Bank Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh bank umum meliputi:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b) Memberikan kredit;


commit to user

14

c) Menerbitkan surat pengakuan utang;

d) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

e) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lain;

... . (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 6)

Bank umum dalam kegiatan usahanya dilarang untuk melakukan

beberapa kegiatan, yaitu diantaranya tidak boleh melakukan penyertaan

modal, tidak boleh melakukan kegiatan perasuransian serta melakukan

usaha lain yang tidak ada ketetapannya.

(2) Bank Perkreditan Rakyat

Pada mulanya BPR merupakan bank yang menerima simpanan

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainya

yang dipersamakan dengan itu. Pengertian BPR menurut Kasmir (2007:

33-34), “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan BPR jauh

lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Usaha-usaha yang dijalankan oleh BPR secara rinci adalah sebagai

berikut:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu;

b) Memberikan kredit;

c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia;

d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertefikat Bank Indonesia

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan

pada bank lain. (Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 13)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana bank umum juga

mempunyai beberapa larangan di dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Larangan-larangan tersebut antara lain tidak boleh menerima simpanan

berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, tidak boleh


commit to user

15

melakukan penyertaan modal, tidak boleh menjalankan kegiatan

perasuransian dan kegiatan usaha dalam valuta asing serta usaha-usaha

lain diluar kegiatan yang diperbolehkan. Berdasarkan uraian di atas dapat

diketahui bahwa ada dua prisip sama yang dijalankan oleh bank umum dan

BPR, yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Penjelasan kedua

prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Konvensional

Prinsip konvensional merupakan prinsip yang digunakan oleh

beberapa bank di dalam penghimpunan dana, peminjaman dana, dan

segala aspek kegiatan perbankan berdasarkan hal-hal yang telah umum

atau biasa dilakukan. Bank yang menggunakan prinsip konvensional

pada umumnya menerapkan dua metode yaitu:

(1) Penetapan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan maupun

produk pinjaman. Penentuan harga ini biasa disebut Spread Based.

(2) Penetapan biaya-biaya untuk jasa bank dalam nominal atau

presentase tertentu. Pengenaan biaya ini sering disebut Fee Based.

b) Prinsip Syariah

Prinsip syariah merupakan prinsip yang berbeda dengan prinsip

konvensional karena semua kegiatan usahanya menggunakan prinsip dan

tuntunan agama islam. Aturan-aturan perjanjian antar pihak bank dengan

nasabah atau pihak lainditetapkan berdasarkan hukum islam, yaitu

berdasarkan Al-Qur’an dan sunah Rasul. Prinsip-prinsip yang ditetapkan

oleh Bank Syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan

meliputi:

(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil antara bank sebagai

pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharabah).

(2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).

(3) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan

(ijarah).

(4) Jual beli barang dagang dengan memperoleh keuntungan

berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah (murabahah).


commit to user

16

(5) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

oleh pihak lain (ijarah muntahiyah bitamlik).

2) Lembaga Keuangan Lainnya atau Lembaga Keuangan Bukan Bank

(LKBB)

Lembaga keuangan lainnya lebih terfokus pada salah satu bidang saja

apakah penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada juga LKBB yang

melakukan keduanya kemudian masing-masing LKBB dalam menghimpun

atau menyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri. Pemerintah

mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan kelonggaran

kepada LKBB yang telah memenuhi ketentuan tertentu yang telah ditetapkan

oleh pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank.

Menurut Kasmir (2007: 5-6), jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada

di Indonesia saat ini antara lain: “Pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi

simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan

asuransi, perusahaan anjak piutang, modal vebtura, dana pensiun, dan kartu

plastik”.

Kebijakan selanjutnya adalah memberi status Bank Perkreditan

Rakyat kepada LKBB-LKBB yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan.

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih

Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa

(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil

(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi

Desa (BKPD), dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan

dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan

Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (Undang-Undang No. 10 Tahun

1998 pasal 58) Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 58, maka

LKBB dapat berubah status menjadi bank, yaitu menjadi Bank Perkreditan

Rakyat sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank apabila

telah memenuhi kegiatan yang telah ditetapkan dan mendapat ijin dari Menteri

Keuangan Republik Indonesia. Badan Kredit Kecamatan merupakan salah


commit to user

17

satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang juga dapat menjalankan

kegiatan usahanya sebagai bank apabila telah berstatus Bank Perkreditan

Rakyat (BPR).

2. Tinjauan Tentang Badan Kredit Kecamatan

a. Pengertian Badan Kredit Kecamatan

Buku sistem Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (1992:15)

menjelaskan bahwa “Badan Kredit Kecamatan adalah suatu lembaga

perkreditan masyarakat pedesaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Tingkat I Jawa Tengah yang didirikan dengan maksud membantu penyediaan

modal bagi pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan untuk

meningkatkan usahanya”. Pembentukan BKK ini didasarkan pada Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 4

September 1969 Nomor: 4/2/8

1969/226..GDsa jo kemudian pada tanggal 19

November 1970 diterbitkan lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 24/19/12

1970/332..GDsa.

Badan Kredit Kecamatan adalah satu lembaga yang mempunyai fungsi

pelayanan yang sangat berharga dan dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat.

Badan Kredit Kecamatan merupakan lembaga yang khusus menangani

permasalahan di bidang perekonomian, yang usahanya berkaitan dengan

peningkatan usaha dan pendapatan para nasabah BKK melalui pemberian

kredit. Pemecahan masalah melalui pemberian kredit ini memang sangat tepat,

khususnya bagi para pedagang kecil dan masyarakat golongan ekonomi

lemah. Agar penyaluran kredit dapat terjangkau oleh masyarakat, maka

prosedur pemberian kredit harus mudah, murah, dan mengarah.

Motto dari Badan Kredit Kecamatan adalah mudah, murah, dan

mengarah. Diterangkan dalam Perda Jateng No. 11 Tahun 1981, tentang apa

yang dimaksud dengan mudah, murah, dam mengarah adalah:

Yang dimaksud dengan perkreditan yang mudah, murah, dan mengarah

adalah perkreditan dengan menetapkan persyaratan yang mudah, bunga


commit to user

18

yang relatif rendah, serta angsuran yang cukup longgar, akan tetapi harus

terkendali ke arah terciptanya tujuan utama dari BKK. (Perda Jateng No.

11 Tahun 1981 pasal 5)

Pembentukan Badan Kredit Kecamatan pada awalnya ditetapkan

sebagai sebuah proyek oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah dalam membantu perekonomian terutama bagi masyarakat pedesaan.

Fenomena adanya masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dana dari

suatu lembaga perkreditan ternyata mendorong Pemda Tingkat I Jawa Tengah

untuk mengubah status BKK dari proyek menjadi BUMD. Pengubahan ini

dinyatakan dalam Perda No. 11 Tahun 1981. Peraturan ini juga menyebutkan

bahwa BKK wajib didirikan di setiap wilayah kecamatan di Propinsi Jawa

Tengah dengan berkantor induk di ibu kota kecamatan.

b. Fungsi Badan Kredit Kecamatan

BKK sebagai suatu badan usaha mempunyai beberapa fungsi. Fungsi

BKK meliputi:

1) Membimbing masyarakat desa untuk lebih mengenal dan memahami

asas-asas ekonomi dan permodalan

2) Mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah,

murah dan mengarah kepada masyarakat terutama di pedesaan

3) Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada usaha

peningkatan produksi

4) Melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh pelepas uang atau

rentenir. (Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 Tahun

1981)

c. Tujuan Badan Kredit Kecamatan

Tujuan merupakan suatu pernyataan yang berisi kondisi atau keadaan

yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Badan

Kredit Kecamatan sebagai suatu lembaga di bidang keuangan khususnya

bidang penyaluran kredit juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1) Menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi terutama penyediaan

modal dalam rangka pembangunan daerah pada umumnya dan

pembangunan desa pada khususnya


commit to user

19

2) Menciptakan kesempatan berusaha yang merata bagi para pengusaha

golongan ekonomi lemah

3) Memberikan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah

3. Tinjauan Tentang Sektor Informal Perdagangan

a. Sektor Informal

Sektor informal yang lahirnya tidak dikehendaki dalam konteks

pembangunan ekonomi, karena dianggap merupakan produk sampingan dari

pembangunan sektor formal. Keberadaan sektor informal sudah menjadi

sebuah realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti

bahwa mengabaikan keberadaanya justru akan mempersulit kita dalam

memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh

masyarakat itu sendiri. Keberadaanya yang banyak menjadi harapan rakyat

kelas bawah sebagai lahan mencari nafkah merupakan tantangan bagi

pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai bagian dari sistem

perekonomian nasional.

Sektor informal memiliki peranan yang besar di negara-negara yang

sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor

yang tidak terorganisasi (Unorganized), tidak teratur (Unregulated) dan

kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (Unregistered). Di NSB sekitar 30-70%

populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Sektor informal

merupakan kegiatan usaha yang terdiri dari unit berskala kecil yang

memproduksi serta mendistribusikan barang dan pendapatan bagi dirinya

masing-masing, serta dalam usahanya dibatasi oleh faktor modal dan

ketrampilan. Kebanyakan pekerja sektor informal di perkotaan merupakan

migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh

pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup. Mereka harus

tinggal di pemukiman kumuh dimana pelayanan publik seperti listrik, air

bersih, transportasi, kesehatan dan pendidikan yang didapat sangatlah minim.

Sektor informal dapat memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan


commit to user

20

sumber daya manusia, dimana sektor informal memunculkan permintaan

untuk tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil.

Pekerja di sektor informal tidak terikat dengan hubungan kerja

manapun juga atau dapat disebut sebagai pekerja bebas, yang artinya bekerja

sendiri tanpa perintah dan tanpa ikatan yang mengikat mereka. Bekerja di

sektor informal tidak mengenal waktu, waktu yang dibutuhkan tidak sama

dengan waktu yang digunakan oleh para pekerja sektor formal. Sektor

informal disini menunjuk pada mereka (golongan ekonomi lemah) yang

memasuki kegiatan ekonomi berskala kecil, khususnya di daerah pedesaan,

yang bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada

untuk mencari keuntungan. Menurut Sethuraman dalam bukunya Chris

Manning (1996: 90), “Sektor informal di kota harus dipandang sebagai unit-

unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang

yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok

perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (inputs) modal dan

pengelolaan (managerial) yang besar”. Salah satu program pemerintah adalah

mengadakan bantuan terhadap golongan ekonomi lemah, maka definisi

tentang sektor informal perlu juga dikaitkan dengan sampai berapa jauh

bantuan pemerintah ini telah dikonsumsikan oleh unit usaha yang termasuk

sektor informal ini. Perlunya memasukkan pemerintah, karena pemerintah

merupakan motor penggerak dari segala kegiatan pembangunan.

Ciri-ciri sektor informal menurut Jefta Leibo (2004: 9), antara lain

sebagai berikut:

1) Kegiatan usahanya tidak terorganisasi dengan baik, sebab tidak

menggunakan fasilitas kelembagaan yang tersedia di sektor ini.

2) Kegiatan usahanya tidak mempunyai ijin usaha

3) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam

kerja.

4) Kebijaksanaan pemerintah dalam membantu golongan ekonomi lemah

tak menyentuh sektor ini.

5) Unit usaha mudah keluar masuk dari sub sektor satu ke sub sektor lain.

6) Teknologi yang dipakai cukup sederhana.

7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil.

8) Usaha yang dijalankan tak memerlukan pendidikan formal, tapi hanya

dari pengalaman bekerja.


commit to user

21

9) Unit usaha yang dijalankan sendirian, dan kalaupun ada buruh mereka

ada pertalian saudara.

10) Sumber dana sebagai modal usaha berasal dari tabungan sendiri atau

dari lembaga keuangan yang tidak resmi serta hasil produksi dan jasa

dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa yang

berpenghasilan rendah tapi kadang-kadang juga berpenghasilan

menengah. (Leibo, 2004: 9)

Kegiatan perdagangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu

perdagangan kecil dan perdagangan besar. Pada umumnya sebagian besar

kegiatan para pedagang yang berada di pedesaan termasuk dalam kategori

pedagang kecil, karena mereka tidak memerlukan modal dan ketrampilan yang

tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pengertian sektor informal

perdagangan sebagai objek yang diteliti mengingat sebagian besar nasabah

BKK Jebres adalah pedagang kecil. Mengacu pada ciri-ciri sektor informal

diatas, dikemukakan mengenai ciri-ciri dari pedagang kecil, antara lain

sebagai berikut:

1) Modal pas-pasan demi menunjang usahanya

2) Pola kegiatan tidak teratur baik waktu, modal maupun pendapatan

3) Tidak mempunyai keahlian khusus di bidang usahanya atau tudak harus

berpendidikan tinggi

4) Bergerak dibidang usaha kecil-kecilan yang penerimaannya relatif kecil

5) Umumnya tidak mempunyai tempat usaha tetap dan terpisah dari

rumahnya

6) Mereka menyambut dengan hangat adanya uang longgar, baik milik

perorangan maupun dari lembaga kredit demi menunjang permodalan

untuk kelangsungan usahanya

Dari ciri-ciri pedagang kecil ini dapat disimpulkan bahwa pedagang

kecil adalah suatu unit berskala kecil yang memproduksi, menjual atau

membeli barang serta mendistribusikannya dengan tujuan pokok menciptakan

kesempatan kerja sehingga memperoleh pendapatan serta mencari keuntungan

bagi diri sendiri, dan usahanya tersebut dibatasi oleh faktor modal dan

ketrampilan.


commit to user

22

b. Meningkatkan Usaha Sektor Informal Perdagangan

Meningkatkan usaha disini dimaksudkan sebagai meningkatnya usaha

dibidang ekonomi yang dijalani oleh mereka yang mau berusaha keras di

sektor informal ini, khususnya pedagang kecil dimana didalamnya

menyangkut permodalan, jumlah penjualan, peningkatan pendapatan dan

peningkatan tabungan. Peningkatan usaha ini ditandai dengan bertambahnya

omset penjualan, naiknya pendapatan dan bertambahnya tabungan yang

semuanya ini akan berakibat pada peningkatan produktifitas mereka.

Menurut Dumary yang dikutip oleh Mustofa (2003: 25), peningkatan

usaha atau keberhasilan usaha ditandai dengan indikator sebagai berikut yaitu

tingkat perputaran modal, tabungan, kemampuan berdiri sendiri dan lain-lain.

Menurut Irawati Dewi yang dikutip oleh Mustofa (2003: 25), peningkatan

usaha ditandai dengan indikator-indikatornya yaitu jumlah modal usaha,

tingkat penjualan, tingkat pendapatan, jumlah tabungan serta tempat dan

sarana usaha sendiri. Peneliti akan membahas tentang modal, peningkatan

jumlah penjualan, peningkatan pendapatan dan peningkatan tabungan.

1) Permodalan

Modal merupakan faktor penting untuk menunjang kegiatan usaha.

Dengan modal, kegiatan usaha dapat terus berlangsung. Modal tidak harus

berwujud material akan tetapi modal dapat berbentuk skill, keahlian dan

pengalaman. Pengertian modal menurut Schwiedland, “modal itu meliputi

baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, misalnya

mesin, barang-barang dagangan dan lain sebagainya”. Modal juga

bermakna sumber yang dimiliki untuk dimanfaatkan pada masa yang akan

datang.

Nasabah yang mempunyai modal sendiri dengan jumlah kecil akan

mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Dengan

memperoleh pinjaman atau kredit dari BKK akan dapat menambah modal

usaha sehingga dapat memperluas usahanya. Perluasan usaha disini dapat

dilihat dari besarnya jumlah perubahan kualitas dan jenis barang

dagangan. Sehingga dimungkinkan akan dapat menambah jumlah


commit to user

23

pendapatan serta dapat memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.

Keberadaan modal merupakan sesuatu yang harus diperhatikan walaupun

usaha itu dalam kapasitas kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah

usaha tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya dukungan modal.

2) Peningkatan Jumlah Penjualan

Konsumen biasanya menghendaki barang yang dapat terjangkau

oleh daya belinya dalam transaksi jual belinya. Oleh karena itu dalam

setiap produksi selalu dituntut untuk menjaga kualitas yang baik, memberi

pelanan yang memuaskan sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk

membeli barang yang akan ditawarkan.

Penjualan adalah hasil berupa uang atau hasil berupa materi

lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa manusia. Sedangkan

konsep penjualan menurut Philip Kotler (1993: 19-20) adalah

Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen jangan dibiarkan

begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan

promosi yang agresif. Konsep ini menganggap bahwa konsumen

biasanya menampakkan keengganan membeli dan harus dipikat agar

membeli lebih banyak dan bahwa perusahaan harus menggunakan

serangkaian alat penjualan dan promosi yang efektif guna merangsang

pembelian dalam jumlah yang lebih banyak.

3) Peningkatan Pendapatan

Pada hakekatnya pendapatan merupakan sejumlah uang yang

diterima oleh seseorang sebagai suatu hasil jerih payah kerjanya. Dengan

kata lain bahwa seseorang akan memperoleh pendapatan karena usahanya

yang mendatangkan penghasilan. Pendapatan pada dasarnya merupakan

hasil dari suatu pekerjaan yang menjadi mata pencahariaan yang dapat

dinilai dengan uang sebagai modal kerja yang nantinya membantu

kelancaran ekonomi. Perubahan tingkat pendapatan pedagang yang

semakin baik dapat menyebabkan pendapatan pedagang itu yang semula

hanya dapat mencukupi kebutuhan dalam skala kecil menjadi dapat

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.


commit to user

24

4) Peningkatan Tabungan

Tabungan merupakan indikator bagi pedagang bahwa usahanya

telah lancer dan berkembang karena pada dasarnya tebungan merupakan

kelebihan pendapatan terhadap pengeluaran untuk konsumsi, dalam

konteks pedagang sektor informal adalah konsumsi untuk membeli barang

dagangan dan kebutuhan hidupnya. Dengan adanya tabungan, maka dapat

diasumsikan bahwa tingkat kehidupan dan tingkat kelancaran usaha

pedagang sektor informal (pedagang kecil) telah meningkat dan tabungan

ini bisa digunakan sebagai jaminan untuk pengembangan usaha lebih

lanjut.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu tentang Badan Kredit Kecamatan dan sektor

informal perdagangan dilakukan oleh Romulus Manurung pada tahun 1996

dengan judul penelitian “Dampak Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dalam

Meningkatkan Perekonomian Pedesaan (Studi Kasus di Wilayah Jawa Barat, Jawa

Timur dan Bali)”. Penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, questioner, dan juga

dokumentasi. Sampel yang diambil adalah Propinsi wilayah kerja BPR dengan

menggunakan metode purposive (purposive sampling method), sedangkan

pemilihan BPR dan nasabah digunakan dengan rancangan sampling 2 tahap (two

stage sampling). Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa BPR dapat

berperan sebagai agent of development dalam memobilisasi perekonomian

masyarakat pedesaan. Pemberian kredit BPR juga memiliki manfaat dalam

meningkatkan penerimaan masyarakat pengusaha kecil. Hal ini ternyata menjadi

pendorong utama dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan primer khususnya

pembiayaan pendidikan anak-anak mereka.


commit to user

25

Tabel 1. Indikator Peranan Kredit BPR Dalam Pengembangan Usaha Kecil di

Pedesaan

Kriteria Persentase Keterangan

Sangat berperan > 61% Usaha berkembang sangat

pesat

Berperan 41% - 60% Usaha berkembang cukup

pesat

Cukup berperan 21% - 40% Usaha berkembang pada

batasan normal

Kurang berperan < 20% Usaha kurang

menunjukkan

perkembangan yang

signifikan

Sumber: Romulus Manurung (1996: 46)

Penelitian lain yang membahas tentang Badan Kredit Kecamatan dan

sektor informal perdagangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriah

Dwi Astuti pada tahun 2007 dengan judul “Role of Rural Credit Bank, Credit

Agency Sub (BPR-BKK) Increase in Revenue and Treders of Small Business

Development”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan

variabel bebas adalah pemberian kredit modal dari BPR-BKK, sedangkan variabel

terikat adalah pendapatan, perkembangan usaha, dan pedagang kecil yang diberi

kredit. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 300 orang nasabah, sampel yang

digunakan adalah 50 orang nasabah yang menerima kredit modal, dan teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Teknik

pengumpulan data dengan cara observasi, angket, dan dokumentasi. Penelitian ini

menggunakan teknik analisis data yang meliputi analisis regresi linier, uji t,

analisis koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi dan mencari sumbangan

relatif dan sumbangan efektif. Dari hasil analisis dapat diperoleh hasil bahwa

pemberian kredit BPR-BKK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan pedagang kecil, dan juga kredit BPR-BKK yang diberikan kepada

pedagang kecil memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan

dan perkembangan usaha pedagang kecil.

Penelitian yang disusun ini memiliki persamaan yaitu ingin mengetahui

dampak dari pemberian pinjaman modal dadi Badan Kredit Kecamatan yaitu

BKK Pasarkliwon, Kantor Kas Pelayanan Jebres, sedangkan perbedaannya adalah


commit to user

26

penulis ingin mengetahui peningkatan usaha pedagang kecil setelah mendapatkan

kredit dari BKK yang ditinjau dari peningkatan pendapatan, tingkat penjualan dan

jumlah tabungan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek

penelitian yang penulis pilih adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan

Pasarkliwon, Kantor Kas Pelayanan Jebres, sedangkan sektor informal

perdagangan yang penulis teliti adalah pedagang kecil/bakul yang berada di

wilayah Kecamatan Jebres.

C. Kerangka Pemikiran

Badan Kredit Kecamatan adalah suatu badan yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan maksud membantu penyediaan

modal bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dalam meningkatkan usahanya.

Lingkup atau wilayah kerja Badan Kredit Kecamatan meliputi seluruh desa dalam

wilayah kecamatan tempat Badan Kredit Kecamatan tersebut. Badan Kredit

Kecamatan sebagai lembaga kredit yang ada di tingkat kecamatan dituntut untuk

dapat mengatasi masalah yang dihadapi para pedagang kecil dengan cara

memberikan tambahan modal kepada pedagang kecil, mengingat masalah utama

yang dihadapi oleh pedagang kecil adalah terbatasnya modal untuk membuka

usaha atau mengembangkan usahanya yang sudah ada.

Dalam upayanya untuk meningkatkan usaha yang dijalani, pedagang

kecil mengajukan permohonan kredit kepada Badan Kredit Kecamatan. Kredit

yang diperoleh dari Badan Kredit Kecamatan tersebut nantinya akan digunakan

sebagai modal usaha. Dengan modal usaha yang sudah ada (modal sendiri) dan

ditambah modal usaha yang diperoleh dari Badan Kredit Kecamatan, pedagang

kecil berharap usaha yang akan dikelola atau yang sudah dikelola dapat

mengalami peningkatan, sehingga juga dapat meningkatkan taraf hidup.

Peningkatan usaha tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah aset,

jumlah pendapatan, jumlah permodalan, jumlah omset penjualan, dan peningkatan

tabungan. Untuk menjalankan peranan tersebut, Badan Kredit Kecamatan harus

membuat strategi pemberian kredit yang nantinya akan diterapkan agar dana

kredit yang sudah disalurkan kepada pedagang kecil dapat dimanfaatkan secara


commit to user

27

efektif. Dengan dibuatnya strategi pemberian kredit, pemerintah berharap

peningkatan usaha pedagang kecil dapat tercapai mengingat kredit yang

disalurkan adalah kredit yang bertujuan untuk kelancaran usaha.

Strategi pemberian kredit yang sudah diterapkan Badan Kredit

Kecamatan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya akan

muncul berbagai masalah, hambatan, atau kendala-kendala yang nantinya

dihadapi oleh pedagang kecil dalam pengajuan kredit, maupun oleh Badan Kredit

Kecamatan itu sendiri. Untuk itu, Badan Kredit Kecamatan harus mampu mencari

solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

Kerangka berfikir tersebut dapat diwujudkan dengan gambar sebagai

berikut:

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir

Bantuan kredit

dari Badan

Kredit

Kecamatan

(BKK)

Peningkatan

Usaha

Modal Sendiri

Pedagang

Kecil

Pendapatan

Omset

Penjualan

Tabungan

Strategi

penyaluran

kredit

Kendala

yang

dihadapi

Solusi


commit to user

28

BAB III

METODOLOGI

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PD BKK PASARKLIWON yang berlokasi di

JL.KAPT.MULYADI No 276 Telp Fax (0271) 656529 KOTA SURAKARTA,

dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. BKK memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar

khususnya bagi para pedagang kecil/bakul di daerah Surakarta.

2. BKK memberikan kredit yang memang diarahkan untuk modal usaha

khususnya bagi para pedagang kecil/bakul.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 10 bulan, dimulai dari bulan

Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010. Waktu penelitian tersebut

dapat dirinci dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Waktu Penelitian

Jadwal Penyusunan

Skripsi Tahun 2010

Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des

Pengajuan Judul

Pengajuan Proposal

Perijinan

Pengumpulan Data

Analisis Data

Penyusunan Laporan

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Untuk mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan lengkap diperlukan

suatu pendekatan permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Pemilihan


commit to user

29

bentuk penelitian yang tepat akan memudahkan peneliti untuk memecahkan

masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Deskriptif

Kualitatif. Bentuk deskriptif kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa bentuk

ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan ganda serta

dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan

responden, juga berdasarkan pada asumsi bahwa dengan pendekatan penelitian ini

akan mendapatkan realita yang bersifat naturalisme pada obyek penelitian dan

permasalahan yang diteliti akan diungkapkan secara detail dan mendalam.

Pertimbangan lain karena metode deskriptif pada umumnya

menggambarkan fakta-fakta yang ada pada saat penelitian. Metode ini tidak

menguji hipotesis tetapi pada umumnya untuk menggambarkan fakta yang sedang

terjadi. Moleong (2009: 11), “Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata,

gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi

kunci terhadap apa yang sudah diteliti”. Sugiyono (2009: 1) berpendapat bahwa:

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, (sebagai lawannya adlah eksperimen) dimana peneliti adalah

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono,

2009: 1) Selain itu penelitian deskriptif kualitatif mempunyai karakteristik antara

lain: berlatar belakang alamiah, mengandalkan manusia sebagai obyek penelitian,

memanfaatkan data kualitatif, menggunakan analisis secara induktif, mengarahkan

sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dasar yang bersifat deskriptif,

lebih mementingkan pada hasil, membatasi kajian pada fokus tertentu, rancangan

penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya dapat diterima oleh

semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian

deskriptif kualitatif mempelajari situasi-situasi tertentu berdasarkan keadaan

tertentu yang hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku


commit to user

30

orang yang diamati. Sehingga bentuk ini dirasa sesuai apabila digunakan dalam

penelitian ini.

2. Strategi Penelitian

Suatu penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal diperlukan suatu

strategi penelitian. Strategi peneitian merupakan teknik pengumpulan dan

mengananlisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan

tujuan penelitian. Strategi penelitian yang tepat akan membantu mempermudah

pemecahan masalah penelitian. Strategi penelitian digunakan untuk

mengumpulkan informasi, menganalisis data, menentukan sampel dan memilih

instrumen penelitian yang akan dipakai oleh peneliti.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tunggal terpancang,

dimana peneliti hanya mengkaji satu pokok bahasan saja dan pengumpulan data

yang lebih terarah berdasarkan tujuan penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa

strategi tunggal terpancang dalam penelitian ini mengandung arti bahwa ruang

lingkup yang lokasi penelitiannya hanya ada satu yaitu Badan Kredit Kecamatan

Kantor Kas Pelayanan Jebres dan tujuan penelitiannya dibatasi pada aspek-aspek

yang sudah dipilih yang berhubungan dengan peningkatan usaha sektor informal

perdagangan di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2010.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan hal penting di dalam penelitian. Ketepatan

memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan

kekayaan data yang diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong

(2009: 157), “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Sumber data primer adalah sumber data pokok atau data utama dalam

suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data primer berupa kata-kata

dan tindakan dari orang-orang yang diobservasi atau diwawancarai oleh peneliti.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Pegawai BKK, yaitu:

a. Pimpinan/Kepala Kantor Kas Pelayanan Jebres


commit to user

31

b. Staf Kas Pelayanan Jebres Bagian Pemasaran/Kredit

c. Staf Kas Pelayanan Jebres Bagian Pelayanan

2. Nasabah BKK yang terdiri dari:

a. Pengusaha kecil

b. Pedagang

Sumber data sekunder merupakan tempat peneliti memperoleh data

pelengkap atau tambahan. Data sekunder ini memperkaya informasi bagi peneliti.

Sumber data sekunder pada umumnya berasal dari:

1. Sumber tertulis seperti buku, jurmal, arsip dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Foto juga bisa digunakan sebagai data sekunder

D. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik yang dipakai untuk membatasi jumlah

dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian. Teknik sampling juga

merupakan proses pemfokusan yang mengarah pada seleksi. Pengambilan sampel

dalam penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk menggali informasi sebanyak-

banyaknya dari berbagai sumber dan tidak memusatkan pada perbedaan-

perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi.

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil tidak mutlak jumlahnya, artinya

sampel yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan. Teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Moleong (2009: 224),

“Teknik purposive sampling mengandung maksud untuk menjaring sebanyak

mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya

(construction)”. Pendapat lain dikemukakan oleh Arikunto (2006: 139-140),

“Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan

atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan

waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan

jauh”.

Informan atau nara sumber diperlukan untuk memperoleh data yang rinci

mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan teknik bola


commit to user

32

salju (snowball sampling) dalam menentukan informan atau nara sumber.

Berdasarkan teknik ini maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah

mewawancarai satu atau lebih responden yang diketahui secara pasti berhubungan

dengan masalah penelitian. Kemudian berdasarkan informasi dari responden awal

tersebut peneliti menemukan responden baru dan seterusnya sampai pada saat

dimana peneliti memutuskan bahwa jumlah responden telah mencukupi dan data

yang diperoleh sudah lengkap dan mendekati obyektivitas. Peneliti berharap

dengan teknik ini akan diperoleh data yang lengkap, akurat dan mendalam

sehingga dapat mendukung tercapainya hasil penelitian. Sampel dalam penelitian

ini meliputi:

1. Anggota BKK Kantor Kas Pelayanan Jebres

2. Nasabah, Pedagang kecil/bakul di Kecamatan Jebres

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk

mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat tertentu. Untuk

dapat memecahkan permasalahan dengan tuntas dalam melaksanakan penelitian

diperlukan data yang valid dan reliabel. Sedangkan untuk mendapatkan data yang

valid dan reliabel, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Data yang

diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan

data, diantaranya:

1. Teknik Pengamatan (Observasi)

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang

berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman

gambar. Teknik observasi juga digunkan sebagai metode utama, selain wawancara

terstruktur, atau mengumpulkan data. Pertimbangan digunakannya teknik ini

adalah bahwa apa yang orang katakan seringkali berbeda dengan apa yang orang

lakukan. Teknik pengamatan ini merupakan teknik pemgumpulan data dimana

peneliti mencatat semua informasi sebagaimana yang disaksikan selama

penelitian. Teknik pengamatan bertujuan untuk menggali data dari sumber data

yang berupa peristiwa, tempat dan benda serta rekaman gambar. Menurut


commit to user

33

Arikunto (2006: 156), “ Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan,

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indra”.

Peneliti menggunakan teknik ini dengan mengamati keadaan fisik, sarana

dan prasarana PD BKK PASARKLIWON dan Kantor Kas Pelayanan Jebres,

kegiatan dan perilaku pegawai PD BKK PASARKLIWON dan Kantor Kas

Pelayanan Jebres dalam menjalankan tugas serta suasana kerja di PD BKK

PASARKLIWON dan Kantor Kas Pelayanan Jebres. Peneliti menggunakan

teknik observasi non-partisipasi, dimana dalam penelitian ini peneliti tidak ikut

terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh PD BKK

PASARKLIWON dan Kantor Kas Pelayanan Jebres.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan

komunikasi/pertanyaan yang relevan dengan obyek penelitian. Apabila jawaban

yang diperoleh kurang memuaskan maka diberikan pertanyaan penunjang tanpa

menyinggung perasaan responden sehingga pada akhirnya dapat diperoleh data

yang dibutuhkan secara maksimal. Pengertian wawancara menurut Moleong

(2009: 186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.”

Teknik ini ditujukan kepada pimpinan dan pengurus Kantor Kas

Pelayanan Jebres PD BKK PASARKLIWON, dan pedagang kecil di wilayah

Kecamatan Jebres. Kepada pimpinan dan pengurus Kantor Kas Pelayanan Jebres

PD BKK PASARKLIWON untuk memperoleh gambaran umum mengenai situasi

BKK yang belum diperoleh dengan teknik dokumentasi dan observasi. Teknik ini

juga digunakan untuk mengetahui data tentang besarnya penghasilan sebelum dan

sesudah menerima kredit dari BKK.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen,

laporan-laporan, peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan


commit to user

34

permasalahan yang sedang diteliti. Moleong (2009: 216-217) mendefinisikan

sebagai berikut: “Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujuan suatu peristiwa atau

menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari

record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik”.

Dokumen dan record ini dapat membantu peneliti untuk memahami latar belakang

suatu peristiwa serta membantu proses interpretasi dari setiap peristiwa yang

diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk

mengumpulkan beberapa data, diantaranya berupa catatan-catatan yang

berhubungan dengan BKK Kecamatan Jebres, profil PD BKK PASARKLIWON

dan Kantor Kas Pelayanan Jebres, dasar hukum dan aturan pelaksanaan PD BKK

PASARKLIWON dan Kantor Kas Pelayanan Jebres serta laporan-laporan yang

berkaitan dengan program penyaluran kredit.

F. Validitas Data

Setiap peneliti harus memilih cara-cara untuk mengembangkan validitas

data yang diperoleh karena data-data yang telah dikumpulkan harus diusahaka

kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Guna memantapkan

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data yang didasarkan pada suatu

kriteria tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini tehnik pemeriksaan data

dilakukan dengan cara trianggulasi.

Menurut Moleong (2009: 330) menegaskan bahwa, “Trianggulasi adalah

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Teknik ini lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan

sehingga triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil

metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik.

Dalam trianggulasi data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa

sumber untuk mengumpulkan data dengan permasalahan yang sama. Artinya dari

berbagai sumber yang diperoleh di cek, recek dan cross cek dan kemudian diuji


commit to user

35

keabsahannya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari pengalaman,

wawancara, dan analisis dokumen. Dengan demikian hasil akhir dari analisis

mencapai tingkat mutu dan kevalidan yang tinggi.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses urut-urutan data dengan mengorganisasikan

data kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan uraian dasar teknik analisis

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola penelitian induktif yang

diolah dengan teknik saling terjalin atau interaktif mengalir. Tehnik interaksi

mengalir yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data

dalam suatu rangkaian tertentu atau merupakan suatu siklus. Analisis data

merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola

atau kategori. Bogdan & Biklen dalam Moleong berpendapat bahwa:

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2009: 248) Proses ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,

memberi kode dan mengkategorikan data yang telah terkumpul. Menurut

Sugiyono (2009: 89), “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatn lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke unit-unit, ...”. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan

bersamaan dengan pengumpulan data sehingga prosesnya membentuk suatu

siklus. Analisis seperti ini merupakan bentuk interaktif. Proses analisis data

dengan model interaktif meliputi empat komponen yaitu, pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.


commit to user

36

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan angka-angka. Data yang

diperoleh dari hasil wawancara, obervasi maupun dokumentasi tersebut

dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lebih lanjut.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan

yang terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-

pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau

temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi,

disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga

lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih

tajam, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh

bila diperlukan. Reduksi data ini berlangsung terus-menerus sampai

tersusunnya laporan akhir secara lengkap.

3. Penyajian Data

Data yang tertumpuk akan sukar untuk ditangani, sukar mencari hubungan

antara data yang satu dengan data yang lain dan sukar pula melihat gambaran

keseluruhan untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, agar dapat melihat

gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian perlu dibuat

penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan peneliti sesudah

mereduksi data, meskipun ada beberapa data yang langsung dapat disajikan

setelah data-data tersebut terkumpul.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian

mencari pola, tema hubungan, persamaan hal-hal yang sering muncul dan

sebagainya, kemudian dari data yang diperoleh tersebut dibuat suatu

kesimpulan. Apabila rumusan data dalam reduksi data dirasakan kurang

mantap maka peneliti dapat mengumpulkan data lagi untuk melengkapi data

yang telah terkumpul agar kesimpulan yang dibuat lebih mantap.


commit to user

37

Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti sajikan skema model analisis

interaktif:

Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif

(Sumber: Sutopo, 2006: 120)

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti

dalam penelitian dari awal hingga akhir. Kegiatan sejak pembuatan proposal,

mengurus perijinan, pelaksanaan penelitian di lapangan, analisis data dan

pembuatan laporan. Kegiatan analisis data dimulai dengan analisis awal kemudian

dilanjutkan analisis data akhir dan penarikan kesimpulan.

Penarikan simpulan/

verifikasi

Sajian data Reduksi data

Pengumpulan

data


commit to user

38

Prosedur penelitian ini dapat dibuat dalam sebuah bagan sebagai berikut:

Gambar 3. Skema Prosedur Penelitian

Penjelasan mengenai tahapan penelitian tersebut adalah:

1. Tahap persiapan penelitian

Kegiatan pada tahap ini adalah merencanakan segala sesuatu yang

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian meliputi: pembuatan proposal

penelitian dan perijinan.

2. Tahap pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu

wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk

mengumpulkan data yang benar-benar valid.

Persiapan

penelitian

Pembuatan proposal

penelitian dan

perijinan

Pengumpulan

data

Analisis data

awal

Analisis data

akhir

Penarikan

kesimpulan

Pembuatan

laporan


commit to user

39

3. Tahap analisis awal

Tahap ini digunakan untuk memilah-milah data yang diperlukan,

apakah data yang dikumpulkan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian atau

tidak.

4. Tahap analisis akhir

Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis ulang terhadap seluruh

data yang diperoleh dalam tahap pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk

memutuskan data apa saja yang akan disampaikan kepada pihak yang

berkepentingan, yang berhubungan dengan tahap penarikan kesimpulan.

5. Tahap penarikan kesimpulan

Tahap setelah semua data dianalisis sesuai dengan penelitian kualitatif

adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada tujuan penelitian dengan

didukung oleh data yang valid sehingga hasil penelitian dapat

dipertanggungjawabkan.

6. Tahap pembuatan laporan

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian disusun sesuai

dengan bentuk dan aturan yang sudah ditetapkan untuk kemudian dilaporkan

kepada semua pihak yang membutuhkan.


commit to user

40

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya Badan Kredit Kecamatan

Badan Kredit Kecamatan (BKK) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah

Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981. BKK didirikan di setiap Kecamatan

dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dan merupakan Usaha Derah Propinsi Jawa

Tengah yang pertanggungjawaban pengelolaannya diserahkan kepada Kepala

Daerah (Bupati/Walikota). Pendirian BKK di setiap Kecamatan dimaksudkan

untuk lebih mendorong dan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat dan

pengusaha golongan ekonomi lemah untuk ikut serta dalam penbangunan melalui

cara pendekatan permodalan, dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan

mengarah disamping itu untuk mendidik masyarakat agara gemar menabung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1993

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka BKK yang ada di

wilayah Jawa Tengah telah diusulkan bentuk kelembagaannya untuk menjadi

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR

BKK). Sampai dengan tahun 1999 dari 510 unit PD BKK yang ada di Propinsi

Jawa Tengah, 350 unit yang telah menjadi PD BPR BKK sedangkan 160 unit

belum mendapatkan ijin dari menteri keuangan atau belum memenuhi persyaratan

menjadi PD BPR BKK (termasuk PD BKK Pasarkliwon Kota Surakarta).

Guna menunjang kelancaran penyelenggaraan sarana produksi dalam

rangka pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah, salah satu hambatan yang

dijumpai adalah kurangnya ketrampilan (skill) dan modal. Bank dan lembaga

perkreditan yang ada kebanyakan belum dapat menampung permintaan akan

kredit-kredit kecil yang dibutuhkan masyarakat golongan ekonomi lemah,

pengusaha kecil atau masyarakat di pedesaan.


commit to user

41

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dibentuklah

Badan Kredit Kecamatan (BKK) sebanya 486 BKK dengan surat keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969

Nomor 4/2/8

1969/226.Dsa Jo tanggal 19 Nopember 1970 Nomor

24/18/12

1970.323..GDsa,

masing-masing tentang:

- Pembentukan LPPD Tingkat Kecamatan dalam wilayah Propinsi Tingkat I

Jawa Tengah

- Memasukkan BKK dalam unit operasional dari pada LPPD

Dalam pembangunan tidak hanya tergantung pada negara tetapi juga diperlukan

partisipasi dari masyarakat. Karena sangat pentingnya lembaga keuangan di

daerah-daerah, maka didirikan cabang-cabang dengan tujuan memperlancar

pelayanan jasa kepada masyarakat yang perekonomiannya belum mencukupi.

Dalam perkembangannya di kota Surakarta pada tahun 1983 juga

didirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan

Serengan, Kecamatan PasarKliwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari,

Kecamatan Jebres. Badan Kredit Kecamatan (BKK) PasarKliwon didirikan pada

tanggal 25 April 1983 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Jawa Tengah Nomor 581/119/1983, dan pada tanggal 15 September 2009 PD

BKK PasarKliwon, PD BKK Serengan, PD BKK Jebres, PD BKK Laweyan, dan

PD BKK Banjarsari digabung (merger) ke dalam PD BKK PasarKliwon dengan

keputusan Gubernur Nomor 593/68/2009.

2. Struktur Organisasi Badan Kredit Kecamatan (BKK)

Pada perusahaan dan instansi-instansi sangat diperlukan suatu struktur

organisasi yang baik, karena instansi tersebut didalammya terdapat orang-orang

yang saling bekerja sama untuk suatu tujuan yang akan dicapai. Struktur organisai

yang baik jelas akan membantu dan mengarahkan agar seseorang dapat bekerja

lebih efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai.

Menurut surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah No. G 323/1970 tanggal 19 Nopember 1970 adalah sebagai berikut:


commit to user

42

1. Organisasi atau wadah bagi instansi modal Kecamatan yang besarnya modal

Rp 1.000.000,00 untuk setiap BKK.

2. BKK merupakan unit operasional dari Lembaga Pembiayaan Pembangunan

Desa (LPPD) di tingkat kecamatan yang bergerak di bidang keuangan.

3. Struktur organisasi BKK adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Propinsi

Berkedudukan di Ibukota Propinsi Jawa Tengah dan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah, yang bertugas

sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijaksanaan umum BKK.

2. Menjalankan pengawasan umum kepada BKK atas kebijaksanaan yang

telah ditetapkan oleh gubernur.

3. Menjalankan pengawasan umum terhadap badan pembina BKK

Kabupaten/Kodya berdasar kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

4. Merumuskan kebijaksanaan dan pembinaan umum sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

b. Tingkat Kabupaten

Badan pembina BKK Tingkat II berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Bupati/Walikota Madya yang mempunyai tugas sebagai

berikut:

1. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan koordinasi terhadap BKK

di wilayahnya.

2. Meneliti dan mengolah laporan bulanan kegiatan perkembangan,

rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja, laporan neraca

dan laporan rugi laba.

3. Menyusun laporan bulanan dan tahunan perkembangan BKK.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Pengamanan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan tugasnya.

b. Menetapkan prinsip koordinasi integrasi dalam hubungannya dengan

dinas, lembaga/instansi.


commit to user

43

c. Tingkat Kecamatan

BKK merupakan unit operasional lembaga pembiayaan pembangunan

desa tingkat kecamatan dan terdiri dari seksi-seksi yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Tingkat Desa

Badan Kredit Desa dan Lumbung Desa merupakan unit operasional

lembaga pembiayaan pembangunan desa tingkat desa.

Struktur organisasi PD BKK PASARKLIWON menggunakan struktur

yang sederhana dalam arti kesederhanaan ini diharapkan dapat menunjang

moto penyaluran kredit atau pinjaman yaitu mudah, murah dan mengarah.

STRUKTUR ORGANISASI

PD BKK PASAR KLIWON

Gambar 4. Struktur Organisasi PD BKK PASAR KLIWON

RUPS

DEWAN

PENGAWAS

BIDANG

PEMASARAN

BIDANG

SEKRETARIAT

BIDANG

PELAYANAN

SKAI

DIREKSI

KEPALA KAS

PELAYANAN

LAWEYAN

KEPALA KAS

PELAYANAN

BANJARSARI

KEPALA KAS

PELANANAN

JEBRES

KEPALA KAS

PELAYANAN

SERENGAN


commit to user

44

Nama-nama petugas PD BKK PASARKLIWON adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : ATI NINGRUM, SE

Direktur Operasional : AGUS SUYATNA, SE

SKAI : KRISTIYORINI, SE

Kepala Bidang Sekretariat : HARI WIDOYO, SE

Kepala Bidang Pemasaran : Dra. KUS SUHARTINI

Kepala Bidang Pelayanan : HANDOKO, SS

Kepala Kas Pelayanan Serangan : PURWANTINI. Bsc

Kepala Kas Pelayanan Laweyan : Drs. WARSITO

Kepala Kas Pelayanan Banjarsari : SUNYOTO, SE

Kepala Kas Pelayanan Jebres : MISBARI YULIANTO, SE

Staf Bidang Sekretariat : JUHARNI, Amd

SINGGIH PURNOMO. Bsc

Staf Bidang Pemasaran : WAHYUDI, S.Sos

SUBARWI

Staf Bidang Pelayanan : WIYANTO

MULYONO

Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan adalah:

1. Dewan Pengawas

- Tugas:

Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh pemegang saham,

melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD

BKK PASARKLIWON.

- Fungsi:

a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BKK.

b. Pengawasan atas pengurusan PD BKK.

c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BKK.

d. Pembinaan dan pengembangan PD BKK.


commit to user

45

2. Direksi

- Tugas:

Menyusun perencanaan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan

tugas antar Direksi, melakukan pembinaan, pengendalian terhadap bidang,

sekretariat, seksi-seksi, cabang/unit pelayanan berdasarkan asas

keseimbangan dan keserasian serta pengawasan seluruh kegiatan

operasional PD BKK..

- Fungsi:

a. Melaksanakan manajemen PD BKK berdasarkan kebijaksanaan umum

dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan

pengelolaan PD BKK berdasarkan kebijaksanaan umum dari

pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan PENGAWAS.

c. Menyusun dan menyampaikan RKAP dan perubahannya kepada

Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan

setelah melalui pembahasan dalam RUPS.

d. Menyusun RKAP dan perubahannya.

e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada pemegang

saham sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tahunan kepada

pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

g. Menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

h. Menyusun dan menyaikan laporan pertanggung jawaban tahunan dan

laporan pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan kepada pemegang

saham untuk mendapatkan pengesahan.

3. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

- Tugas:

a. Melakukan penilaian yang independent atas semua kegiatan yang

bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang


commit to user

46

ditetapkan oleh manajemen PD BKK maupun ketentuan perbankan

yang lain.

b. Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan

membrikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran

organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.

- Fungsi:

a. Membantu Direksi untuk menjabarkan secara operasional

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauanm atau hasil audit.

b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi,

operasional dan kegiatan lainya melalui pemeriksaan dan pemantauan.

c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang

kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.

d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sumber dana

serta meningkatkan efektifitas kegiatan yang ada di BKK.

e. Memberikan saran dan pertimbangan serta langkah-langkah dan atau

tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Sekretariat

- Tugas:

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta

melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang kesekretariatan, hukum,

organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan personalia,

dan pengelolaan perlengkapan, serta memberikan pelayanan teknis

administratif kepada seluruh unit organisasi PD BKK.

- Fungsi:

a. Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengevaluasian serta

pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan kesekretariatan, hokum,

organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan

personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD BKK.

b. Penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

c. Penyediaan dan pengadaan peralatan.


commit to user

47

d. Pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD BKK secara efektif

dan efisien.

e. Pendataan kebutuhan pegawai, admistrasi pegawai dan pendidikan

pegawai.

f. Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau

tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pemasaran

- Tugas:

Membantu Direksi dalam penghimpunan dana dan menyalurkannya dalam

bentuk kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

- Fungsi:

a. Pembiayaan golongan mikro, kecil dan menengah.

b. Pendekatan pembinaan kepada masyarakat, baik calon nasabah

maupun yang sudah menjadi nasabah.

c. Penghimpunan dan pengelolaan dana dari masyarakat berupa deposito,

tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta dana

kerja sama dan dana lainnya.

d. Pelaksanaan administrasi keuangan, baik dalam menghimpun dana

dari masyarakat maupun pengelolaan kredit.

e. Penyelenggaraan promosi baik dalam menghimpun dana maupun

penyalurannya.

f. Pemberiaan saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang

tugasnya.

Seksi Kredit

- Tugas:

Membantu Kepala Bidang pemasaran dalam melaksanakan segala

kegiatan yang berhubungan dengan usaha perkreditan, diantaranya

pemasaran, pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian dan

pemantauan kolektibilitas.


commit to user

48

- Fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan kredit.

b. Penyelenggaraan usaha perkreditan dengan kolektibilitas yang tinggi.

c. Pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur perkreditan

pada calon nasabah.

d. Penelitian syarat-syarat calon nasabah kredit.

e. Penganalisaan calon nasabah yang mengajukan kredit.

f. Pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan oleh calon

nasabah.

g. Pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti

perjanjian kredit.

h. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.

i. Pembinaan nasabah kredit usaha kecil, kredit investasi, kredit

komsumsi, program hubungan PD BKK dengan kelompok peminjan

dan penanganan kredit bermasalah.

j. Pembinaan nasabah yang kreditnya dihapus bukukan.

k. Penagihan secara insentif dan semaksimal mungkin atas kredit yang

dihapus bukukan.

l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Seksi Dana

- Tugas:

Membantu Kepala Bidang Pemasaran dalam melakukan usaha dan

koordinasi pengembangan dana serta pembinaan hubungan nasabah PD

BKK.

- Fungsi:

a. Penyelenggaraan usaha pengembangan dana.

b. Pelaksanaan administrasi masuk dan keluar dana.

c. Pengelolaan rekening nasabah.


commit to user

49

d. Pemberian saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-


tugasnya.

6. Bidang Pelayanan

- Tugas:

Membantu Direksi dalam melakukan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan

pemasukan dan pengeluaran dana serta melakukan pembukuan dan

penerimaan dari bidang-bidang lain.

- Fungsi:

a. penelitian kebenaran laporan kas harian.

b. Pengecekan pengeluaran dan pengambilan uang antar bank.

c. Pemegang kunci brankas.

d. Pembukuan dan laporan

e. Pelaksanaan evaluasi laporan

f. Pembuatan laporan keuangan.

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Sub Bidang Pembukuan

- Tugas:

Membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melakukan pembukuan dan

menerima laporan dari bidang-bidang lain.

- Fungsi:

a. Pencatatan atas seluruh transaksi.

b. Penyusunan laporan keuangan.

c. Pemberian saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-


tugasnya.


commit to user

50

7. Kepala Pelayanan Kas

- Tugas:

Membantu Kepala Bidang Pelayanan maupun Kepala Bidang Pemasaran

dalam melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pemasukan, pengeluaran

uang, dan perkreditan.

- Fungsi:

a. Pengkoordinasian dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan

tugas.

b. Pemberian saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-


tugasnya.

3. Tujuan Pendirian BKK

Dalam pelaksanaan tujuan dan juga fungsi BKK prinsip yang dujadikan

pegangan oleh BKK adalah berusaha menyediakan modal kepada golongan

ekonomi lemah yang ingin menembangkan usahanya. Tujuan didirikannya BKK

adalah:

1. Mendekatkan modal kepada masyarakat dengan cara mudah, murah dan

mengarah.

2. Melindungi masyarakat dari usaha para lintah darat.

3. Mendidik masyarakat agar gemar menabung.

4. Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BKK melakukan usaha menghimpun

dana dari masyarakat melalui TAMADES (Tabungan masyarakat desa) dan

menghimpun kredit untuk kegiatan yang produktif. Kegiatan yang disalurkan oleh

PD BKK PASAR KLIWON wilayah Jebres adalah:

1. Kredit, bentuk kredit yang disalurkan kepada masyarakat adalah kredit

bulanan.

2. Tabungan, untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat BKK

melaksanakan program tamades (tabungan masyarakat desa), yaitu para


commit to user

51

nasabah dikenakan tabungan wajib dan akan dikembalikan setelah angsuran

yang terakhir dengan syarat setiap angsuran tidak terlambat.

4. Permodalan BKK

Modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu badan

perkreditan seperti BKK, karena dengan adanya dana tersebut akan sangat

menguntungkan bagi kelancaran BKK itu sendiri sehingga akan mempengaruhi

tingkat kepercayaan masyarakat kepada BKK. Modal awal BKK adalah sebesar

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan kredit investasi dari pemerintah

propinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu pengembalian 3 s/d 5 tahun. Dalam

perkembangannya permodalan BKK diperoleh dari pemupukan bagian laba,

pemanfaatan dana dari masyarakat, dan pinjaman dari pihak lain.

Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 19 Tahun 2002, modal

dasar PD BKK adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

komposisi penyertaan modal dari:

a. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar 50%

b. Pemerintah Kabupaten/Kota Surakarta sebesar 42,5%

c. Bank Jateng 7,5%

Dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 42

Tahun 2009 Perubahan modal dasar PD BKK diputuskan dengan RUPS, dengan

komposisi penyertaan modal dengan perbandingan sebagai berikut:

a. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar 51%

b. Pemerintah Kabupaten/Kota Surakarta sebesar 49%

5. Ketentuan Kredit yang Diberikan Kepada Nasabah

a. Ketentuan Umum

1) Nasabah kredit adalah WNI, Lembaga Pemerinah atau swasta yang

berdomisili tetap di Surakarta dan Kabupaten lain dalam wilayah Propinsi

Jawa Tengah.

2) Memiliki aktivitas usaha dan atau penghasilan yang jelas atau akan memiliki

usaha yang produktif.


commit to user

52

3) Usia pada waktu pendaftaran kredit belum mencapai 70 tahun.

4) Tidak sedang dalam proses hukum peradilan.

5) Pada saat permohonan tidak sedang dalam kondisi sakit.

6) Memiliki sikap dan kepribadian yang baik serta taat terhadap ketentuan

yang berlaku.

7) Mengisi formulir permohonan.

8) Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang syah dan masih berlaku.

9) Melampirkan syarat-syarat yang diperlukan antara lain:

- Foto copy KTP suami dan istri

- Foto copy Kartu Keluarga (KK)

- Surat-surat berharga sebagai jaminan

- Foto copy jaminan

- Foto copy BPKB dan STNK apabila jaminan yang digunakan adalah

kendaraan bermotor.

b. Jaminan

Untuk mengurangi terhadap resiko kredit, apabila diperlukan maka debitur

diminta menyerahkan jaminan tambahan yang berupa SHM/sertifikat tanah,

BPKB, surat berharga lainnya atau barang bergerak lainnya yang diyakini

oleh bank bahwa barang tersebut layak untuk menjadi jaminan. Adapun

taksiran harga jaminan yang ditentukan oleh bank dengan perhitungan sebagai

berikut:

1) SHM / sertifikat tanah

(Taksiran NJOP + harga patokan daerah setempat) / 2 = harga taksiran

Dari harga taksiran tersebut nasabah dapat diberikan kredit maksimal 60%

dari harga taksiran.

2) BPKB, surat berharga dan barang bergerak lainnya

Penilaian berdasarkan harga pasar daerah setempat x 70% harga taksiran

tersebut. Dari harga taksiran tersebut, nasabah dapat diberikan kredit

maksimal sebesar 60% dari taksiran harga jaminan, dan tidak melanggar

harga plafond maksimalkredit bank


commit to user

53

c. Sistem Angsuran dan Jangka Waktu

1) Sistem angsuran adalah bulanan, dimana masa angsuran kredit dilakukan

setiap 1 (satu) bulan sekali atau lebih pada tanggal yang telah ditentukan

sebagaimana dalam Akte Perjanjian Kredit sampai dengan kreditnya

habis.

2) Jangka waktu kredit debitur diatur berdasarkan besarnya plafond kredit

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kredit umum:

a) Plafond diatas Rp 1.000.000,- s/d Rp 3.000.000,- max 48 bulan.

b) Plafond diatas Rp 3.000.000,- s/d Rp 250.000.000,- max 60 bulan.

2. Kredit potong gaji jangka waktu maksimal 60 bulan.

3. Kredit khusus karyawan PD BKK Pasar Kliwon maksimal jangka

waktu 84 bulan.

d. Prosedur Kredit yang Harus Dilewati Nasabah

2) Nasabah meninta formulir permohonan kredit.

3) BKK memberikan formulir untuk diisi data pribadi peminjam, keterangan

pinjaman, jaminan dan keterangan usaha.

4) Formulir diisi dan dimintakan rekomendasi dari kepala desa/lurah,

sedangkan untuk dinas harus dimintakan persetujuan bendahara setempat.

5) Petugas melakukan survey lokasi untuk melakukan analisa lapangan.

6) Formulir yang telah direkomendasikan dan disetujui diajukan kepada

pimpinan, apakah kredit disetujui atau tidak.

7) Realisasi kredit/pinjaman.


commit to user

54

REALISASI PINJAMAN

PINJAMAN TIDAK

DAPAT

DIREALISASIKAN

TIDAK

Ya

Gambar 5. Bagan Arus Pemberian Pinjaman

e. Asuransi Kredit

Agar kredit yang diberikan kepada nasabah mendapatkan perlindungan, maka

nasabah kredit diarahkan untuk mengikuti Asuransi Proteksi Kredit. Adapun

keikut sertaan asuransi tergantung dari persetujuan debitur. Ketentuan

pelaksanaan asuransi sebagai berikut:

1) Usia debitur maksimal 70 tahun.

2) Plafond kredit mulai dari Rp 100.000,-

3) Besarnya premi dihitung sesuai dengan rumus masing-masing jenis

asuransi yang diikutkan.

4) Pembayaran premi dilakukan sekaligus pada saat pencairan kredit dengan

masa kontrak asuransi sampai dengan perjanjian kredit berakhir.

Dengan keikutsertaan asuransi tersebut diatas, maka jika debitur meninggal

dunia sebelum perjanjian berakhir seluruh kewajiban debitur akan ditanggung

pihak asuransi.

NASABAH

FORMULIR PERMOHONAN

PINJAMAN

REKOMENDASI DARI

LURAH

SURVEY, ANALISA

LAPANGAN

PERSETUJUAN DARI

PIMPINAN


commit to user

55

f. Analisa Kredit

Pemberian kredit berdasarkan penilaian yang seksama dari analisa kredit

dengan mempertimbangkan kelayakan usaha, karakter nasabah, prospek

usaha, kondisi ekonomi, dan kemampuan calon debitur untuk membayar

kembali, dan tetap berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian.

g. Kewenangan Pejabat Pemutus Kredit

Untuk mewujudkan sistem kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan

perkreditan, maka perlu adanya batasan wewenang pemutus kredit sebagai

berikut:

1) Kredit s/d Rp 3.000.000,- diputus oleh Kepala Bidang Pemasaran.

2) Kredit Rp 3.000.000,- s/d Rp 15.000.000,- diputuskan oleh Direktur

Operasional.

3) Kredit diatas Rp 15.000.000,- diputuskan oleh Direksi dengan persetujuan

Dewan Pengawas PD BKK Pasar Kliwon Kota Surakarta.

h. Realisasi Pinjaman

1) Realisasi kredit dilakukan apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

oleh debitur atau calon debitur dan telah mendapatka persetujuan dari

pejabat yang berwenang.

2) Pencairan kredit hanya dapat dilakukan oleh pemohon, tidak boleh

dikuasakan pada orang lain.

3) Apabila jaminan bukan milik sendiri, maka pemilik jaminan wajib dating

dan ikut menandatangani perjanjian kredit.

4) Dalam rangka untuk mendidik dan melatih masyarakat gemar menabung,

maka setiap debitur dianjurkan untuk menabubg pada tabungan Tamades

di PD BKK Pasar Kliwon kota Surakarta.

i. Pelunasan Kredit Sebelum Jatuh Tempo

1) Jika pelunasan yang dilakukan nasabah dalam rangka permohonan baru

dengan menaikkan jumlah kredit, maka pelunasan tersebut diperbolehkan

jika masa angsurannya sudah mencapai 20% dari jangka waktu yang telah

ditentukan.


commit to user

56

2) Jika pelunasan yang dilakukan nasabah hanya untuk mengajukan kredit

yang jumlahnya sama atau lebih kecil dari yang sebelummya, maka

pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa melihat masa

angsurannya.

3) Untuk kredit profesi yang hendak melunasi kreditnya dalam rangka

permohonan baru, baik menaikkan jumlah kredit maupun sama atau lebih

kecil dari jumlah sebelumnya dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa

melihat masa angsurannya.

4) Jika pelunasan yang dilakukan tidak atas dasar pengajuan kredit baru,

dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa melihat masa angsuran.

j. Hal-hal yang Membatalkan Cairnya Kredit

1) Nasabah menolak memberikan informasi usahanya.

2) Nasabah menolak ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.

3) Nasabah tidak dapat mendatangkan pemilik jaminan.

4) Nasabah sedang mendapatkan musibah dalam usahanya.

5) Bank mendapatkan informasi yang diyakini, bahwa calon nasabah yang

bersangkutan memiliki kegiatan usaha illegal.

6) Diketahui memiliki kepribadian kurang baik, yang dimungkinkan

berdampak negatif terhadap pengembalian kreditnya.

7) Diketahui memiliki hutang di lembaga lain atau pihak lain yang menurut

analisa justru memberatkan bagi debitur.

8) Nasabah sedang dalam menjalani proses peradilan.

k. Sangsi dan Denda

Bagi debitur yang dengan atau tidak sengaja lalai membayar/mengangsur

kreditnya, maka dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kreditur diwajibkan

membayar denda/dikenakan sangsi 2% sebulan dari jumlah tagihan bunga

yang tertunggak.

6. Nasabah PD.BKK PASAR KLIWON wilayah Jebres

Nasabah PD.BKK PASAR KLIWON sebagian besar adalah pedagang

pasar yang tersebar di wilayah kotamadya Surakarta yang terdiri dari lima


commit to user

57

kecamatan. Begitu juga dengan wilayah jebres, sebagian besar nasabahnya adalah

pedagang pasar yang tersebar di wilayah kecamatan jebres. Hal ini dapat

dimaklumi karena memang target utama dari pemberian kredit ini adalah untuk

peningkatan usaha dengan cara pemberian kredit untuk modal usaha para

pedagang pasar. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3. Nasabah PD BKK PASAR KLIWON Menurut Bidang Usaha

No. Bidang Usaha Jumlah Nasabah Tahun 2010

Oktober November Desember

1 Pedagang 882 946 1112

2 Jasa 301 229 229

3 Lain-lain 561 521 352

Jumlah 1744 1714 1693

Sumber: PD.BKK PASAR KLIWON Th. 2010

Tabel 4. Nasabah BKK Wilayah Kecamatan Jebres Menurut Bidang Usaha

No. Bidang Usaha Jumlah Nasabah Tahun 2010


1 Pedagang 191 201 228

2 Jasa 69 60 54

3 Lain-lain 146 140 116

Jumlah 406 401 398

Sumber: PD.BKK PASAR KLIWON Th. 2010

Untuk nasabah dari sektor perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi 2

yaitu pedagang besar dan pedagang kecil/bakul (sektor informal). Dasar dari

pembagian kelompok tersebut adalah dari besarnya jumlah kredit yang diajukan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:


commit to user

58

Tabel 5. Klasifikasi Nasabah Sektor Perdagangan BKK Wilayah Kec. Jebres

No. Klasifikasi Jumlah Nasabah Tahun 2010


1

Pedagang kecil

Kredit < Rp 10.000.000

109 113 120

2 Pedagang besar

Kredit > Rp 10.000.000

82 88 108

Jumlah 191 201 228

Sumber :PD.BKK.PASAR KLIWON Th. 2010

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

Sejalan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu tentang peranan BKK

dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan, maka untuk

memberikan gambaran mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan

tersebut dapat dilihat atau ditinjau dari strategi penyaluran kredit BKK agar dana

dapat dimanfaatkan secara efektif, kendala atau hambatan yang dihadapi baik dari

pihak pedagang ataupun dari pihak BKK itu sendiri dalam proses kredit dan juga

peranan BKK dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan khususnya

bagi pedagang kecil/bakul. Mengenai gambaran data tersebut diungkapkan

sebagai berikut:

1. Peranan BKK dalam Meningkatkan Usaha Sektor Informal

Perdagangan Khususnya Pedagang Kecil/Bakul

PD. BKK PASAR KLIWON adalah suatu lembaga kredit yang

disponsori atau didanai oleh pemerintah yang beroperasi di daerah-daerah

bertujuan untuk membantu penyediaan modal bagi masyarakat golongan ekonomi

lemah dan pedagang kecil/bakul. Dalam menjalankan kegiatannya, BKK

memainkan peranan penting bagi terwujudnya perekonomian yang merata di

kalangan masyarakat ekonomi lemah. BKK mempunyai peranan sangat penting

bagi kebanyakan masyarakat golongan ekonomi lemah dan para pedagang


commit to user

59

kecil/bakul, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yuli selaku kepala kas

pelayanan wilayah Jebres sebagai berikut:

“Kami membantu masyarakat dalam hak pemberian pinjaman modal

yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu menjalankan dan

meningkatkan usahanya. Selain itu dengan adanya BKK ini kami berharap

masyarakat dan pedagang kecil terhindar dari bank plecit, dan juga untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah

dan pedagang kecil/bakul. Kredit yang kita berikan ini untuk membantu

membiayai modal usaha pedagang, khususnya para pedagang pasar di

wilayah kecamatan Jebres.” (wawancara bapak Yuli, rabu 15 desember

2010) Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Budi Narti selaku sie kredit

wilayah Jebres tentang peranan BKK dalam meningkatkan usaha sektor informal

perdagangan di wilayah kecamatan Jebres, adalah sebagai berikut:

”Sejauh ini peran kami dalam meningkatkan usaha sektor informal

perdagangan adalah dengan memberikan bantuan modal kepada para

pedagang khususnya pedagang kecil, yang biasanya digunakan untuk

menambah modal usaha mereka dan diharapkan bisa meningkatkan

penjualan dan pendapatan mereka. Kami juga kadang-kadang memberikan

pengarahan kepada pedagang tentang pemanfaatan modal, agar modal bisa

digunakan secara efektif. Kami juga berharap BKK bisa memantau warga

masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedagang kecil terhindar dari

rentenir dan sejeninsnya sehingga kesejahteraan warga bisa tercapai.”

(wawancara ibu Budi Narti, rabu 15 desember 2010) Kesimpulan dari wawancara tersebut bahwa Badan Kredit Kecamatan di

wilayah Jebres mempunyai peranan sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman modal kepada para pedagang khususnya pedagang

kecil/bakul yang digunakan untuk usaha produktif.

b. Menghindarkan masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedagang

kecil/bakul dari rentenir.

c. Meningkatkan kesejahteraan nasabah/anggota dengan cara pemberian

kredit untuk usaha.

Sesuai dengan peran tersebut di atas, maka keberadaan BKK di wilayah

Jebres ini memberikan manfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan

pedagang kecil/bakul di wilayah kecamatan jebres khususnya bagi nasabah BKK

itu sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Rajiman, seorang pedagang


commit to user

60

bumbu dapur di pasar Mojosongo yang juga seorang nasabah di BKK, adalah

sebagai berikut:

”Kalau pas butuh duit untuk nambahi modal atau pas kepepet itu saya

larinya ya cuma ke Bu Budi (BKK) itu kok mbak, saya ndak berani pijam

sama yang lain apalagi sama rentenir itu. Manfaatnya ya usaha saya bisa

tetap lancar sampai sekarang, sedikit-sedikit bisa berkembang bisa untuk

mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih bisa nabung sedikit-sedikit,

yang paling penting lancar lah mbak.” (wawancara ibu Rajiman, kamis 21

oktober 2010) Ibu Khomsatun seorang pedagang pakaian di pasar mojosongo dan juga

seorang nasabah di BKK juga mengungkapkan hal yang serupa, yaitu:

”Setelah mendapat kredit dari BKK, usaha saya jadi sedikit mengalami

peningkatan, dagangannya juga bertambah bisa mencukupi kebutuhan

sehari-hari, saya juga masih bisa nabung, ya yang penting semua bisa tetap

berjalan lancar.” (wawancara ibu Khomsatun, rabu 21 oktober 2010) Hal yang serupa juga diungkapkan oleh ibu Sri Tatik seorang penjahit

dan pedagang pakaian di pasar mojosongo dan juga seorang nasabah di BKK,

yaitu sebagai berikut:

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya BKK ini, dulunya saya

hanya seorang penjahit sekarang saya sudah bisa nyambi jualan pakaian.

Selain itu kebutuhan rumah juga terpenuhi, masih bisa nabung sedikit. Sing

pasti itu, BKK saget dijagakne kalau sewaktu-waktu butuh tambahan untuk

modal usaha bisa pinjam di BKK.” (wawancara ibu Sri Tatik, rabu 21

oktober 2010) Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa keberadaan Badan Kredit Kecamatan wilayah Jebres ini

memberikan manfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedagang

kecil/bakul, yaitu sebagai sumber pendanaan dan penyedia modal khususnya bagi

anggotanya/nasabah dan juga meningkatkan kesejahteraan anggota/nasabah.

Kredit dari Badan Kredit Kecamatan wilayah Jebres terbukti

memberikan manfaat bagi para pedagang kecil/bakul di wilayah Jebres dalam

meningkatkan penjualannya. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sulistyowati

seorang pedagang makanan ringan di pasar mojosongo berikut ini:

“Dagangan tambah banyak yang beli juga tambah senang, karena kan

jadi lebih komplit. Jualan juga lumayan meningkat, dulunya 300-400ribu


commit to user

61

sekarang bisa sampai 500ribu.” (wawancara ibu Sulistyowati, selasa 26

oktober 2010) Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Ningsih nasabah Badan

Kredit Kecamatan wilayah Jebres seorang pedagang makanan ringan di pasar

tanggul, adalah sebagai berikut:

“Iya mbak, dagangannya macam-macam kan yang beli juga tambah

senang, ya lumayan meningkat sekarang bisa sampai 1,7juta perhari, dulu

pas hanya satu warung itu dapatnya hanya1juta, paling banyak hanya sampai

1,2juta.” (wawancara ibu ningsih, kamis 11 november 2010) Berikut di bawah ini adalah hasil wawancara kepada para nasabah

Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah Jebres berupa tabel jumlah peningkatan

penjualan, sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Penjualan Pedagang Kecil/Bakul

No Nama

Nasabah

Tingkat penjualan

Sebelum kredit dari

BKK (Rp)

Tingkat penjualan

setelah kredit dari

BKK (Rp)

Presentase

kenaikan

(%)

1 Rajiman 150.000 200.000 34

2 Khomsatun 1.000.000 1.200.000 20

3 Sri Tatik 800.000 1.000.000 25

4 Sulistyowati 400.000 500.000 25

5 Sayem 300.000 400.000 34

6 Sri Puji 300.000 500.000 67

7 Lilis 500.000 1.200.000 140

8 Ningsih 1.200.000 1.700.000 42

9 Nuryati 600.000 800.000 34

10 Suminem 450.000 700.000 56

11 Pupon 1.000.000 1.500.000 50

12 Suharni 800.000 1.000.000 25

Jumlah 7.500.000 10.300.000 552

Rata-rata 625.000 858.400 46

Sumber: hasil wawancara yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat penjualan dari

nasabah di BKK wilayah Jebres khususnya pedagang kecil/bakul mengalami

peningkatan setelah mendapatkan kredit dari BKK. Hal ini dapat dilihat dari

prosentase rata-rata kenaikan tingkat penjualan sebesar 46% dengan prosentase

kenaikan tertinggi 140% dan prosentase kenaikan terendah sebesar 20%.


commit to user

62

Pinjaman modal yang diperoleh para pedagang kecil/bakul dari BKK

wilayah Jebres terbukti dapat membantu meningkatkan tingkat penjualan seperti

yang telah dipaparkan dalam bentuk tabel di atas. Selain itu, kredit yang diterina

oleh pedagang kecil/bakul juga berhasil meningkatkan pendapatan dari para

pedagang kecil/bakul. Perubahan tingkat pendapatan pedagang kecil/bakul setelah

mendapat kredit dari BKK wilayah Jebres adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat Pendapatan Pedagang Kecil/Bakul

No Nama

Nasabah

Tingkat pedapatan

Sebelum kredit dari

BKK (Rp)

Tingkat pendapatan

setelah kredit dari

BKK (Rp)

Presentase

kenaikan

(%)

1 Rajiman 60.000 80.000 34

2 Khomsatun 100.000 150.000 50

3 Sri Tatik 100.000 130.000 30

4 Sulistyowati 50.000 70.000 40

5 Sayem 50.000 80.000 60

6 Sri Puji 80.000 100.000 25

7 Lilis 80.000 170.000 112.5

8 Ningsih 120.000 200.000 67

9 Nuryati 70.000 100.000 43

10 Suminem 75.000 100.000 34

11 Pupon 120.000 200.000 67

12 Suharni 100.000 120.000 20

Jumlah 1.005.000 1.480.000 470

Rata-rata 83.750 124.000 41

Sumber: hasil wawancara yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat

pendapatan pedagang kecil/bakul telah mengalami kenaikan atau peningkatan

setelah mendapatkan kredit pinjaman modal dari BKK wilayah Jebres. Hal ini

dapat dilihat dari rata-rata prosentase kenaikan atau peningkatan pendapatan

sebesar 41% dengan prosentase peningkatan pendapatan tertinggi adalah 112.5%

dan prosentase peningkatan pendapatan terendah adalah 20%. Dengan adanya

peningkatan pendapatan dari pedagang kecil maka diharapkan adanya

peningkatan dalam hal tabungan, hal ini juga sudah terbukti pada beberapa

nasabah di BKK seperti yang dipaparkan oleh ibu Rajiman berikut ini:

”... ya alhamdulillah mbak bisa ngasih jajan cucu, bisa menyisihkan

uang sedikit. Setiap hari kan saya nabung di tempat Bu Budi (BKK) itu


commit to user

63

20.000, saya juga ada sedikit tabungan di BRI itu ya buat jagan-jagan

kebutuhan mendadak.” (wawancara ibu Rajiman, rabu 21 oktober 2010) Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Ningsih pedagang makanan

ringan di pasar mojosongo, seperti berikut ini:

”... .Tabungan itu saya punya 3 di BKK semuanya 30.000, yang satu

saya pakai untuk angsuran, yang satu saya pakai untuk tabungan pribadi

saya sendiri kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, yang satunya

lagi itu tabungan kelompok julmahnya 6 orang ngambilnya pas lebaran.”

(wawancara ibu ningsih, kamis 11 november 2010) Akan tetapi pada kenyataannya setelah pendapatan mengalami

peningkatan, tidak semua mengalami peningkatan dalam hal tabungan. Ada yang

bisa menyisihkan uang pendapatan untuk tabungan tetapi ada juga yang belum

bias menyisihkan uang untuk tabungan pribadi, dengan kata lain mereka

menabung hanya untuk angsuran saja. Berikut ini adalah hasil wawancara yang

berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang dipaparkan oleh bapak Pupon

pedagang beras di pasar mojosongo berikut ini:

“… .Karena kan dapatnya banyak tapi buat modal lagi juga banyak.

Tabungan saya ya hanya yang di BKK itu saja, tidak ada yang lainnya.

Kadang-kadang ya hanya cukup untuk angsuran, tapi kadang ya masih ada

sisanya.” (wawancara bapak pupon, senin 23 november 2010) Hal yang serupa juga diungkapkan oleh ibu Suharni pedagang kelontong

di pasar mojosongo, seperti berikut ini:

”... .Kalau tabungan itu terus terang saya belum punya, karena suami

saya tidak bekerja hanya serabutan jadi yang untuk mencukupi semua

kebutuhan sehari-hari itu dari warung ini saja. Jadi sampai sekarang saya

belum bisa menabung.” (wawancara ibu Suharni, senin 23 november 2010) Ibu Sumiyem pedagang beras di pasar mojosongo juga mengungkapkan

hal yang sama seperti di atas, berikut di bawah ini adalah hasil wawancara dengan

ibu Sumiyem:

“… .Saya belum bisa nabung mbak, yang penting bisa cukup untuk

kebutuhan sehari-hari itu saya sudah senang, sudah bersyukur mbak.”

(wawancara ibu Sumiyen, senin 23 november 2010) Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa dengan bertambahnya pendapatan pedagang tidak


commit to user

64

semua pedagang mengalami peningkatan dalam bidang tabungan. Ada beberapa

pedagang mengalami peningkatan tetapi ada juga yang tetap sama saja atau tidak

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, salah satunya

adalah meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari sehingga pendapatan yang

mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada juga

yang bisa menyisihkan uang pendapatan yang mereka dapat dari berjualan setiap

harinya untuk menabung di BKK tetapi hanya cukup untuk keperluan angsuran

setiap bulannya.

2. Strategi Penyaluran Kredit BKK agar Dana Dapat Dimanfaatkan Secara

Efektif

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Badan Kredit Kecamatan (BKK)

adalah penghimpunan dana dan penggunaan dana/penyaluran kredit yang

ditujukan untuk membantu para pedagang kecil/bakul yang mengalami kesulitan

dalam permodalan mereka. Setelah mendapatkan bantuan modal, usaha yang

mereka jalankan bisa mengalami peningkatan. Untuk menjalankan kegiatan

operasionalnya, yaitu menghimpun dan menyalurkan kredit, Badan Kredit

Kecamatan (BKK) mengadakan strategi pembinaan terhadap para nasabah guna

membantu dalam peningkatan usahanya.

Strategi pembinaan tersebut merupakan sistem yang berorientasi pada

pengelolaan modal yang mereka dapat dari pinjaman atau kredit di Badan Kredit

Kecamatan (BKK). Oleh karena itu Badan Kredit Kecamatan (BKK) mempunyai

strategi dalam menyalurkan kredit agar dana yang didapat tersebut dapat

dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga usaha yang sedang dikelola

dapat mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari bapak

Yuli selaku kepala kas pelaksana Jebres (BKK wilayah Jebres) dalam wawancara

dengan penulis berikut ini:

”Setiap hari kita keliling pasar, dari situ kita bisa lihat bahwa uang yang

dipinjam kemarin benar-benar digunakan untuk modal atau tidak.

Penyuluhan dan pengarahan juga dilakukan untuk memberi tahu pedagang

pasar manfaat dari kredit di BKK jika digunakan untuk penambahan modal.

Pengarahan juga dilakukan dalam hal pengelolaan modal, bagaimana cara


commit to user

65

mengelola modal agar bisa efektif.” (wawancara bapak Yuli, rabu 15

desember 2010) Ibu Budi Narti selaku sie kredit di kantor kas pelayanan Jebres (BKK

wilayah Jebres) juga mengungkapkan hal yang sama dengan bapak Yuli dalam

wawancara dengan penulis berikut ini:

“Kita melakukan survey setiap harinya, dari survey itu kan kita bisa

melihat apakah dana kredit yang diberikan melalui BKK itu benar-benar

digunakan untuk modal usaha atau tidak. Selain itu kita juga memantau

beberapa bulan apakah usaha yang dikelola mengalami peningkatan atau

tidak, kita lihat dari rutin atau tidaknya mereka menabung dan jumlah uang

yang ditabung setiap harinya. Pembinaan juga kadang-kadang kita lakukan

untuk sekedar mensosialisasikan pengelolaan modal yang baik agar bisa

bermanfaat dan meningkatkan usaha mereka. Pengarahan-pengarahan juga

kita berikan kepada beberapa pedagang menyangkut tentang usaha yang

dijalankan.” (wawancara Ibu Budi Narti, rabu 15 desember 2010) Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu nasabah BKK

wilayah Jebres yaitu ibu Sayem selaku pedagang jajanan pasar di pasar

mojosongo dalam wawancaranya dengan penulis berikut ini:

”Iya, disamping bisa menambah modal sewaktu-waktu, BKK juga

terkadang memberi pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan modal

yang baik itu seperti apa. Saya bersyukur usaha bisa tetap berjalan,

kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, dapatnya juga ada sedikit tambahan,

dan masih bisa menyisihkan uang.” (wawancara Ibu Sayem, selasa 26

Oktober 2010) Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara tersebut, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa ada beberapa strategi yang diterapkan dan dijalankan

oleh pengelola Badan Kredit Kecamatan (BKK) agar dana kredit yang diperoleh

pedagang kecil/bakul dapat dimanfaatkan secara efektif, strategi tersebut antara

lain adalah:

a. Survey yang bertujuan untuk mengecek kebenaran penggunaan dana kredit.

b. Penyuluhan tentang manfaat dari kredit di Badan Kredit Kecamatan (BKK)

c. Pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan modal yang baik agar bisa

digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan usaha yang

dikelola.


commit to user

66

Beberapa strategi yang diterapkan dan dijalankan oleh pengelola Badan

Kredit Kecamatan (BKK) ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara

pihak pengelola dengan pihak nasabah. Hal ini dapat menambah motivasi nasabah

untuk bisa meningkatkan usahanya karena adannya hubungan yang baik antara

kedua belah pihak dan juga karena adanya dorongan dari pengelola Badan Kredit

Kecamatan (BKK).

3. Kendala/Hambatan yang Dihadapi oleh BKK dan Pedagang Kecil Dalam

Proses Peningkatan Usaha

Suatu peranan akan menghadapi permasalahan yang nantinya akan

menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga peran

Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam meningkatkan usaha sektor informal

perdagangan di wilayah kecamatan Jebres. Kendala atau hambatan yang dihadapi

berasal dari nasabah atau anggota BKK maupun dari pihak BKK itu sendiri.

Kendala yang dihadapi oleh nasabah yaitu jumlah pendapatan yang tidak pasti

atau tidak menentu sehingga tidak bisa memenuhi tanggung jawab untuk

melakukan penyetoran tepat pada waktu yang telah disepakati. Hal ini seperti

yang diungkapkan oleh ibu Nuryati pedagang kelontong di pasar mojosongo,

seperti berikut ini:

”Pendapatan yang didapat itu tidak menentu mbak, pas rame ya dapat

lumayan banyak, tapi pas sepi ya dapat hanya sedikit ... .Angsurannya

langsung dipotong dari tabungan saya yang ada disana. Tapi kadang-kadang

saya juga terlambat ngangsur mbak, uang tabungan yang disana jumlahnya

kurang untuk angsuran karena pendapatan yang tidak tentu itu tadi. Pada

waktu saya ditagih kurangannya itu ya saya minta waktu untuk

melunasinya.” (wawancara ibu Nuryati, kamis 11 november 2010) Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ibu Budi Narti selaku sie kredit di

BKK wilayah kecamatan Jebres, berikut ini adalah hasil wawancara dengan

beliau mengenai hal tersebut:

“Ada, kadang-kadang ada juga yang terlambat mengangsur karena uang

tabungan tidak cukup untuk angsuran dan mereka belum bisa melengkapi

kekurangan uang tersebut. …” (wawancara ibu Budi Narti, rabu 15

desember 2010)


commit to user

67

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Yuli selaku kepala kas

pelayanan jebres (BKK wilayah kecamatan Jebres) dalam wawancaranya dengan

penulis, sebagai berikut:

“Keterlambatan mengangsur itu pasti ada, namanya juga orang banyak.

Biasanya itu langsung dipotong tabungan harian mereka, tetapi kadang ada

juga yang tabungannya itu belum mencukupi untuk membayar angsuran jadi

kita melakukan penagihan langsung kepada pedagang tersebut.” (wawancara

bapak Yuli, rabu 15 desember 2010) Beberapa pedagang mengungkapkan hal yang berbeda, mereka mengaku

tidak mengalami kesulitan dalam hal angsuran. Berikut ini adalah beberapa hasil

wawancara yang dilakukan penulis berkaitan dengan hal tersebut. Salah satunya

adalah ibu Khomsatun pedagang pakaian di pasar Mojosongo, adalah sebagai

berikut:

“Angsurannya setiap bulan, tetapi langsung dipotong dengan tabungan

saya yang ada di sana. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah

terlambat mengangsur karena uang tabungan yang ada di sana selalu cukup

untuk membayar angsuran setiap bulannya.” (wawancara ibu Khomsatun,

kamis 21 oktober 2010)

Ibu Ningsih pedagang makanan ringan di pasar tanggul juga mengungkapkan hal

serupa dengan Ibu Khomsatun dalam wawancaranya dengan penulis berikut ini:

”Angsurannya setiap bulan, kan setiap hari nabung, pas jatuh tempo

langsung dipotong sama tabungan itu tadi. Sampai sekarang tabungan saya

selalu cukup untuk membayar angsuran setiap bulan, karena kan saya

menabung khusus angsuran dan tabungan untuk kebutuhan mendesak itu

ada sendiri.” (wawancara ibu Ningsih, kamis 11 november 2010) Permasalahan secara umum yang dihadapi oleh pihak BKK itu sendiri

adalah tentang kredit yang bermasalah. Meskipun dalam penyaluran kredit sudah

dilaksanakan sesuai perosedur ketentuan dan persyaratan yang ada dan dengan

penuh kehati-hatian namun masih tetap terdapat kredit bermasalah (kurang lancar,

diragukan serta macet) yang dikarenakan oleh kegagalan pegawai dalam

menganalisa kredit, karakter nasabah yang kurang baik, dan juga nasabah pergi

tanpa sepengatuhan aparat desa setempat. Kendala lain yang dihadapi petugas

adalah kurangnya pegawai di bagian pemasaran atau bagian kredit.


commit to user

68

Usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalah yang sering

muncul tersebut adalah dengan membentuk Team Penyelamat Kredit Macet,

mengadakan penagihan secara rutin kepada nasabah yang terlambat membayar

angsuran lebih dari 5 hari dari tanggal kewajiban membayar, membuat panggilan

secara tertulis yang ditandatangani direktur samapi tiga tahap, apabila belum

berhasil maka Team Penyelamat Kredit Macet tersebut langsung turun ke

lapangan mengadakan penanganan sesuai dengan tanggung jawabnya. Seperti

yang diungkapkan oleh ibu Budi Narti selaku petugas BKK wilayah kecamatan

Jebres, berikut ini:

”Dengan adanya kejadian-kejadian itu kita jadi harus lebih selektif

dalam memberikan kredit kepada nasabah atau juga kepada calon nasabah,

jangan samapai kita kecolongan dengan memberi pinjaman kepda nasabah

yang tidak lancar dalam mengembalikan angsurannya. Kita juga harus lebih

selektif lagi dalam menarik dan mengajak pedagang untuk menjadi nasabah

kita.” (wawancara ibu Budi Narti, 15 desember 2010) Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Yuli selaku kepala kas

pelayanan Jebres dalam wawancaranya dengan penulis berikut ini:

“Kita harus lebih selektif lagi dalam memilih nasabah, tidak semua

nasabah yang mengajukan kredit disetujui. Misalnya dengan mengadakan

survey lapangan atau kunjungan ke rumah untuk mengetahui kondisi

nasabah yang sebenarnya, antara lain usaha yang dijalankan lancar atau

tidak, penghasilan yang didapat setiap harinya, dan hal-hal lain yang

menguatkan nasabah bahwa dia layak mendapatkan kredit tersebut.”

(wawancara bapak Yuli, rabu 15 desember 2010) Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas maka dapat

diambil kesimpulan bahwa permasalahan atau kendala utama yang dihadapi oleh

para pedagang kecil adalah masalah pendapatan yang kurang menentu sehingga

mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan angsuran wajib setiap bulannya.

Sedangkan dari pihak pengelola sendiri juga akan mengalami kesulitan apabila

banyak pedagang yang terlambat melakukan angsuran bulanan, karena akan

mempengaruhi kelancaran perputaran uang dalam pihak BKK itu sendiri.


commit to user

69

C. Temuan Studi Yang Dihubungkan Dengan Teori

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang peranan Badan Kredit

Kecamatan (BKK) dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan,

penulis memperoleh temuan bahwa peran Badan Kredit Kecamatan (BKK) sudah

dapat dirasakan oleh para pedagang kecil di wilayah Jebres. Dengan adanya

layanan Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang menjunjung misi memberikan

pelayanan modal dengan cara mudah, murah, dan mengarah bagi usaha mikro,

kecil, dan menengah, maka dapat membantu meningkatkan usaha para pedagang

kecil/bakul tersebut. Pedagang kecil/bakul dapat memperoleh pijaman modal

dengan mudah dan murah untuk meningkatkan usahanya, namun dalam

menjalankan kegiatan operasionalnya Badan Kredit Kecamatan (BKK) kadang-

kadang juga mengalami kendala sehingga selalu berusaha mengatasinya. Data

yang diperoleh di lapangan berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut akan

dikaitkan dengan kajian teori, untuk lebih jelasnya berikut penjelasan

selengkapnya:

1. Peranan BKK dalam Meningkatkan Usaha Sektor Informal

Perdagangan Khususnya Pedagang Kecil/Bakul

Badan Kredit Kecamatan didirikan dengan maksud membantu

penyediaan modal bagi pengusaha golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan

usahanya. Badan Kredit Kecamatan merupakan lembaga yang khusus menangani

permasalahan di bidang perekonomian, yang usahanya berkaitan dengan

peningkatan usaha dan pendapatan para nasabah BKK melalui pemberian kredit.

Pemecahan masalah melalui pemberian kredit ini memang sangat tepat,

khususnya bagi para pedagang kecil dan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Agar penyaluran kredit dapat terjangkau oleh masyarakat, maka prosedur

pemberian kredit harus mudah, murah, dan mengarah.

Kehadiran Badan Kredit Kecamatan di tengah-tengah masyarakat

diharapkan bisa membantu kegiatan usaha dan peningkatan usaha yang sedang

dijalankan. Peningkatan usaha di sini ditandai dengan bertambahnya jumlah

barang dagangan para pedagang kecil, meningkatnya penjualan dan meningkatnya


commit to user

70

pendapatan setelah memperoleh kredit dari Badan Kredit Kecamatan. Selain itu

kesejahteraan pedagang juga dapat diukur dari adanya tebungan, tabungan ini

diwajibkan oleh Badan Kredit Kecamatan. Dengan demikian masyarakat secara

otomatis memiliki simpanan yang diwujudkan dalam bentuk “Tamades”

(Tabungan Masyarakat Desa).

Kegiatan operasional yang dijalankan oleh PD BKK PASAR KLIWON,

kantor kas pelayanan Jebres (BKK wilayah kecamatan Jebres) adalah kredit dan

tabungan. Kredit yang diperoleh pedagang kecil/bakul digunakan untuk

penambahan modal yang nantinya akan meningkatkan usaha yang diijalankan.

Peningkatan usaha dirasakan oleh pedagang kecil/bakul di wilayah jebres setelah

mendapatkan kredit dari PD BKK Pasar Kliwon, Kantor Kas Pelayanan Jebres

(BKK Wilayah Kecamatan Jebres), ditinjau dari peningkatan penjualan,

pendapatan, dan juga tabungan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Badan

Kredit Kecamatan menurut Buku Sistem Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

Buku Sistem Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (1992:15) menjelaskan

bahwa “Badan Kredit Kecamatan adalah suatu lembaga perkreditan masyarakat

pedesaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang

didirikan dengan maksud membantu penyediaan modal bagi pengusaha golongan

ekonomi lemah di pedesaan untuk meningkatkan usahanya”.

2. Strategi Penyaluran Kredit BKK agar Dana Dapat Dimanfaatkan

Secara Efektif

Badan Kredit Kecamatan adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan

utamanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang ditujukan kepada pedagang

golongan ekonomi lemah dengan tujuan untuk membantu meningkatkan

permodalan mereka. Semakin meningkatnya modal usaha mereka diharapkan

tingkat kesejahteraan mereka juga akan mengalami peningkatan.

Kegiatan dari Badan Kredit Kecamatan yang memberikan manfaat

terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh pedagang kecil atau bakul adalah

pemberian atau penyaluran kredit yang nantinya akan digunakan untuk


commit to user

71

penambahan modal usaha bertujuan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan.

Peningkatan usaha tersebut ditinjau dari peningkatan omset penjualan, jumlah

pendapatan dan tingkat tabungan.

Penyaluran dana kredit yang dilakukan oleh Badan Kredit Kecamatan

(BKK) dilakukan dengan beberapa prosedur, antara lain: foto copy KTP suami

dan istri, foto copy Kartu Keluarga (KK), surat-surat berharga sebagai jaminan,

foto copy jaminan, foto copy BPKB dan STNK apabila jaminan yang digunakan

adalah kendaraan bermotor. Sebelum permohonan kredit yang diajukan disetujui

oleh pihak BKK, terlebih dahulu akan dilakukan survey lokasi dari petugas BKK

untuk mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah. Setelah

permohonan kredit disetujui maka dilakukan kembali survey yang bertujuan

untuk mengetahui penggunaan dana yang telah diberikan oleh BKK, apakah dana

tersebut sudah digunakan secara efektif atau tidak. Petugas BKK juga melakukan

kegiatan penyuluhan-penyuluhan mengenai manfaat kredit dari BKK. Selain itu,

petugas juga memberikan pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan modal

yang baik agar bisa digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat

meningkatkan usaha yang dikelola. Program kerja dari Badan Kredit Kecamatan

wilayah Kecamatan Jebres telah terealisasi dengan baik dari sejak berdiri sampai

sekarang.

3. Kendala/Hambatan yang Dihadapi oleh BKK dan Pedagang Kecil

Dalam Proses Peningkatan Usaha

Faktor kendala bagi Badan Kredit Kecamatan dalam meningkatkan

usaha sektor informal perdagangan adalah tentang kredit yang bermasalah.

Meskipun dalam penyaluran kredit sudah dilaksanakan sesuai perosedur

ketentuan dan persyaratan yang ada dan dengan penuh kehati-hatian namun masih

tetap terdapat kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan serta macet) yang

dikarenakan oleh kegagalan pegawai dalam menganalisa kredit, karakter nasabah

yang kurang baik, dan juga nasabah pergi tanpa sepengatuhan aparat desa

setempat. Kendala lain yang dihadapi petugas adalah kurangnya pegawai di

bagian pemasaran atau bagian kredit.


commit to user

72

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terebut

adalah dengan membentuk Team Penyelamat Kredit Macet, mengadakan

penagihan secara rutin kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran lebih

dari 5 hari dari tanggal kewajiban membayar, membuat panggilan secara tertulis

yang ditandatangani direktur samapi tiga tahap, apabila belum berhasil maka

Team Penyelamat Kredit Macet tersebut langsung turun ke lapangan mengadakan

penanganan sesuai dengan tanggung jawabnya. Permasalahan atau kendala utama

yang dihadapi oleh para pedagang kecil adalah masalah pendapatan yang kurang

menentu sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan angsuran

wajib setiap bulannya.


commit to user

73

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah dilakukan

oleh penulis, maka penelitian tentang Peranan Badan Kredit Kecamatan Dalam

Meningkatkan Usaha Sektor Informal Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Jebres

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Kredit Kecamatan wilayah Jebres dalam meningkatkan usaha

sektor informal perdagangan khususnya pedagang kecil/bakul

Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah Kecamatan Jebres sangat

berperan dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan khususnya

pedagang kecil/bakul. Pinjaman modal yang diberikan oleh Badan Kredit

Kecamatan (BKK) wilayah kecamatan Jebres kepada pedagang kecil/bakul

mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang kecil/bakul sehingga

usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan. Peningkatan ini ditinjau

dari peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan dan peningkatan

tabungan. Peningkatan omset penjualan yang diperoleh pedagang kecil/bakul

rata-rata adalah sebesar 46%, peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh

pedagang kecil/bakul rata-rata adalah sebesar 41%, sedangkan untuk tabungan

sendiri tidak semua mengalami peningkatan karena alasan kebutuhan hidup

yang semakin tinggi sehingga mereka belum bisa menyisihkan uang untuk

menabung. Hal ini menunjukkan bahwa kredit yang diperoleh dari Badan

Kredit Kecamatan (BKK) wilayah Kecamatan Jebres terbukti dapat

meningkatkan usaha di sektor informal khususnya pedagang kecil/bakul.

2. Strategi penyaluran kredit BKK agar dana dapat dimanfaatkan secara efektif

Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah kecamatan Jebres

mempunyai 3 strategi penyaluran kredit yang dijalankan agar dana kredit yang

didapat dapat dimanfaatkan secara efektif, yaitu sebagai berikut.


commit to user

74

a. Survey yang bertujuan untuk mengecek kebenaran penggunaan dana

kredit. Apakah dana yang diperoleh tesebut benar-benar digunakan untuk

penambahan modal atau tidak.

b. Penyuluhan tentang manfaat dari kredit di Badan Kredit Kecamatan

(BKK) khusunya di wilayah kecamatan Jebres.

c. Pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan modal yang baik agar bisa

digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan usaha

yang dikelola.

3. Kendala/hambatan apa yang dihadapi oleh BKK dan pedagang kecil dalam

proses peningkatan usaha?

Sebuah peranan akan menghadapi suatu permasalahan, demikian juga

dengan Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah kecamatan Jebres, baik itu

dari pihak pengelola maupun dari pihak pedagang itu sendiri. Kendala yang

dihadapi oleh nasabah yaitu jumlah pendapatan yang tidak pasti atau tidak

menentu sehingga tidak bisa memenuhi tanggung jawab untuk melakukan

angsuran tepat pada waktunya. Hal ini juga menjadi kendala tersendiri bagi

pihak pengelola, karena ada beberapa nasabah yang terlambat mengangsur

akan mengakibatkan kegiatan operasional BKK menjadi terhambat. Kendala

lain yang dihadapi oleh BKK adalah adanya kegagalan pegawai dalam

menganalisa kredit, karakter nasabah yang kurang baik, dan nasabah pergi

tanpa sepengatuhan aparat desa setempat, juga kurangnya pegawai di bagian

pemasaran atau bagian kredit. Usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi

permasalah yang sering muncul tersebut adalah dengan membentuk Team

Penyelamat Kredit Macet, mengadakan penagihan secara rutin kepada

nasabah yang terlambat membayar angsuran lebih dari 5 hari dari tanggal

kewajiban membayar, membuat panggilan secara tertulis yang ditandatangani

direktur samapi tiga tahap, apabila belum berhasil maka Team Penyelamat

Kredit Macet tersebut langsung turun ke lapangan mengadakan penanganan

sesuai dengan tanggung jawabnya.


commit to user

75

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan diatas, maka dapat

dikemukakan implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

BKK memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dalam rangka

untuk meningkatkan usahanya, dengan adanya peningkatan usaha tersebut

pedagang kecil akan memperoleh peningkatan pendapatan yang akan berdampak

pada peningkatan kesejahteraan hidup. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil

penelitian dari Romulus Manurung bahwa BPR dapat berperan sebagai agent of

development dalam memobilisasi perekonomian masyarakat pedesaan. Pemberian

kredit BPR juga memiliki manfaat dalam meningkatkan penerimaan masyarakat

pengusaha kecil. Hal ini ternyata menjadi pendorong utama dalam memenuhi

kebutuhan kebutuhan primer khususnya pembiayaan pendidikan anak-anak

mereka . Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian dari Nurfitriah Dwi

Astuti bahwa pemberian kredit BPR-BKK memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan pedagang kecil, dan juga kredit BPR-BKK yang diberikan

kepada pedagang kecil memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan

pendapatan dan perkembangan usaha pedagang kecil.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui peranan dari

BKK wilayah Kecamatan Jebres dalam meningkatkan usaha yang dijalankan

pedagang kecil adalah sebagai lembaga keuangan yang membantu para pedagang

kecil untuk memberikan pinjaman modal agar usaha yang dijalankan dapat

bertahan dan mengalami peningkatan. Pemberian pinjaman modal yang dilakukan

oleh BKK wilayah Kecamatan Jebres berdampak pada peningkatan usaha, maka

program ini perlu untuk dilanjutkan ke periode berikutnya mengingat kemampuan

para pedagang kecil dalam mendapatkan modal masih sangat terbatas. BKK juga

mengalami hambatan dalam memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil,

adanya kredit macet atau keterlambatan nasabah dalam mengembalikan pinjaman


commit to user

76

sehingga dapat menghambat perkembangan usaha BKK. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan program BKK dalam membantu pedagang

kecil untuk meningkatkan usaha yang dijalankan. Hasil penelitian ini dapat

dijadikan pertimbangan bagi pengelola BKK dalam menentukan kebijakan-

kebijakan antara lain:

1. Kebijakan dalam mengurangi atau mengantisipasi adanya kredit macet

dari nasabah.

2. Kebijakan untuk memberikan solusi yang terbaik mengenai permasalahan-

permasalahan yang dialami oleh para nasabah.

3. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas dengan lebih menonjolkan pada

proses pemberdayaan masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan implikasinya, maka penulis

menajukan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk petugas/pengurus Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah

kecamatan Jebres:

a. Agar meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah atau masyarakat

pengguna kredit, juga termasuk penambahan jumlah petugas di bagian

kredit sehingga pelayanan yang diberikan nantinya akan lebih maksimal.

b. Agar lebih berhati-hati dalam memilih nasabah, supaya tidak terjadi kredit

macet.

c. Agar selalu megadakan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat tentang

kredit, pemanfaatannya, dan pengelolaannya. Sosialisasi tidak hanya

dilakukan di pasar-pasar tetapi juga diseluruh tempat di wilayah

kecamatan Jebres yang berpotensi dalam peningkatan usaha informal

perdagangan.

d. Agar meningkatakan hubungan yang baik, hubungan kekeluargaan antara

sesama petugas dan juga hubungan terhadap nasabah sehingga

kepercayaan nasabah kepada petugas akan bertambah.


commit to user

77

2. Saran untuk pedagang kecil/bakul selaku pengguna kredit dari Badan Kredit

Kecamatan (BKK) wilayah Jebres:

a. Agar kredit yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan

usaha yang produktif, dengan memanfaatkan kredit secara tepat maka akan

berdampak pada peningkatan usaha dan kesejahteraan hidup mereka.

b. Agar masyarakat sebagai nasabah sadar akan kewajibannya bahwa sebagai

pihak yang meminjam uang sebaiknya mengembalikan uang yang

dipinjam tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal.

c. Agar masyarakat sebagai nasabah aktif menjalin komunikasi dengan

petugas/pengurus BKK tentang perkembangan usaha yang sedang mereka

jalani, dan apabila mengalami kesulitan dalam hal angsuran segera

meyampaikan kepada petugas sehingga dapat mencari solusi yang tepat.

Documents

PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK) DALAM …/Peranan-Badan-Kredit...peranan badan kredit kecamatan (bkk) dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan di wilayah kecamatan