of 24 /24
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH · PDF filePenyusunan Perencanaan Pengelolaan Persampahan

  • Author
    dangbao

  • View
    225

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH · PDF filePenyusunan Perencanaan Pengelolaan...

  • PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    (BAPPEDA)

    1

  • 2

    1. PROSES PENYUSUNAN DILAKUKAN SECARA

    SWAKELOLA;

    2. TIM PENYUSUN DIBENTUK DALAM KELOMPOK

    KERJA (POKJA) SK GUBERNUR PAPUA NOMOR 88

    TAHUN 2012 YANG DIKOORDINIR OLEH GUBERNUR

    DAN KEPALA SKPD TEKNIS TERKAIT, SERTA

    DIFASILITASI OLEH KESEKRETARIATAN BAPPEDA;

    3. PARTISIPASI KELEMBAGAAN NON PEMERINTAH;

    4. PENINGKATAN KAPASITAS PROVINSI.

  • KONDISI UMUM

    Luas Wilayah Daratan: 317.602 km2 13 Kab/Kota : laut/pantai Administrasi Pemerintahan Kota: 1 Kabupaten: 28 Distrik:384 Kampung: 3.565

    Penduduk (SP 2010): Total: 2.851.999 jiwa Pertumbuhan 5,55% (1,4%) Bahasa lokal: 254 Kepadatan Penduduk: 9 org/km2 3

  • Penutupan hutan 2000

    Penutupan hutan 2009

    Penutupan hutan 2050

    Penutupan hutan 2100

    Laju deforestasi

    telah mencapai

    110,000 Ha/ tahun.

    Modeling

    deforestasi 2000

    2100 belum

    memperhitungkan

    dampak dari:

    -Infrastruktur

    -Pertumbuhan

    penduduk (+5%)

    - Pertumbuhan

    sektor agribisnis dll

  • 5

    SEBARAN KAMPUNG DI KAWASAN HUTAN

    KAMPUNG di Kaw. Hutan

    Hutan Primer

    Hutan Sekunder

    Non Hutan

    Jumlah dan (%)

    Hutan Konservasi 58 29 102 189 (9%)

    Hutan Lindung 112 44 243 399 (19%)

    Hutan Produksi 114 106 247 467 (22%)

    Hutan Produksi Konversi (HPK)

    130 80 501 711 (34%)

    Jumlah pada Kaw. Hutan

    414 259 1.093 1.766 (84%)

    Areal Peng Lain 16 22 295 333 (16%)

    Jumlah 435 (21%)

    283 (13%)

    1.395 (66%)

    2.113 (100%)

  • SUBSTANSI dan STRUKTUR RAD-GRK

    6

    1. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK;

    2. Pembagian urusan dan kewenangan;

    3. Baseline BAU emisi GRK;

    4. Usulan Rencana Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK;

    5. Kelembagaan, sumber pendanaan dan monev.

  • 1. Sumber dan Potensi penurunan

    Emisi GRK

    7

    A. Sumber Emisi GRK

    a. Bidang kehutanan dan lahan gambut:

    - laju deforestasi 110rb ha/thn (tnp memperhitungkan dampak dr keg

    infrastruktur, pertumbuhan penduduk (5%/thn), pertumbuhan

    agribisnis dll

    - kampung di dalam kawasan konservasi;

    - pemekaran kabupaten (11 kabupaten berada dlm kaw konservasi) ;

    - perubahan fungsi kawasan hutan, baik pinjam pakai, tumpang

    tindih maupun perijinan

    - Tata Batas yang belum terselesaikan dengan baik b. Bidang Pertanian

    - kegiatan pertanian (areal persawahan dan penggunaan pupuk) dan dan

    peternakan (limbah/kotoran ternak)

  • 1. Sumber dan Potensi penurunan

    Emisi GRK

    8

    c. Bidang Energi

    - pemanfaatan BBM dan sumber energi pembangkit (PLN)

    d. Bidang Industri

    - kegiatan industri kecil, menengah dan besar yang menanfaatkan

    BBM sebagai sumber energi

    e. Bidang Transportasi

    - berbagai jenis kendaraan yang menggunakan BBM sebagai sumber

    energi penggerak

    f. Bidang Pengolahan Limbah

    - pengolahan sampah (sistem open dumping)

  • 1. Sumber dan Potensi penurunan

    Emisi GRK

    9

    B. Potensi Serapan GRK

    Saldo akhir luas kawasan hutan Papua (NSDH Provinsi Papua tahun 2007)

    seluas 30.272.358 Ha yang terdiri dari:

    Kawasan Konservasi( KSA, KPA,TB) seluas 5.390.602 Ha ( 17.70 %),

    Hutan Lindung (HL) seluas 8.339.790 Ha ( 27.40 %),

    Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.893.144 Ha ( 6.20 %),

    Hutan Produksi (HP) seluas 8.236.191 Ha ( 27.04 %),

    Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 6.412.631 Ha ( 21.10 %). Berdasarkan kondisi penutupan lahan, kawasan hutan Papua yang berhutan

    primer seluas 20.749.872,38 Ha (68.58 %), berhutan sekunder/bekas

    tebangan seluas 3.995.719 Ha ( 13.18 %), dan tidak berhutan seluas

    5.526.766,79 Ha ( 18.24 %).

  • 10

    Perkiraan potensi serapan karbon untuk wilayah

    hutan PAPUA 894.359.816 ton tCO2eq

    Maka PAPUA surplus 253.621.863ton tCO2eq

    Jika Aksi Mitigasi untuk penurunan Emisi GRK

    tidak dilaksanakan, maka nilai serapan akan

    menjadi defisit dalam beberapa tahun mendatang .

    1. Sumber dan Potensi penurunan Emisi GRK

  • Penunjukan Update, Usulan, dan Rekomendasi

    Fungsi/

    Peruntukan

    Kawasan

    Kawasan Hutan Yang

    Dimutakhirkan

    (Awal/Sebelum Perubahan)

    Kawasan Hutan Usulan Kawasan Hutan Rekomendasi

    Luas (Ha)

    Prosentase

    terhadap luas

    kawasan

    hutan awal

    Luas (Ha)

    Prosentase

    terhadap

    luas

    kawasan

    hutan awal

    Luas (Ha)

    Prosen-tase

    terhadap luas

    kawasan hutan

    awal

    HK 7.781.453 23,74 7.943.523 24,24 7.773.398 23,72

    HL 7.233.397 22,07 7.844.216 23,93 8.133.488 24,82

    HPT 2.069.725 6,32 5.839.722 17,82 5.985.267 18,26

    HP 7.754.497 23,66 4.533.343 13,83 4.783.087 14,59

    HPK 6.405.069 19,54 4.013.603 12,25 4.242.433 12,94

    Kawasan

    Hutan 31.244.141 95,33 30.174.407 92,07 30.917.673 94,34

    APL 978.883 2,99 2.142.281 6,54 1.306.386 3,99

    Tubuh Air 551.290 1,68 457.625 1,40 550.255 1,68

    Bukan

    Kawasan

    Hutan

    1.530.173 4,67 2.599.906 7,93 1.856.641 5,66

    TOTAL 32.774.313 100,00 32.774.313 100,00 32.774.313 100,00

    Catatan : Luas kawasan hutan setelah rekom 94,34 % (turun 0,99 %)

  • 2. Pembagian Urusan & Kewenangan

  • Identifikasi BAU menjadi urusan wajib & pilihan

    Dinas-Badan Urusan Wajib Urusan Pilihan

    Bap

    ped

    a

    BP

    SDA

    LH

    BP

    S

    Din

    as P

    eker

    jaan

    Um

    um

    Din

    as P

    erh

    ub

    un

    gan

    Din

    as K

    eseh

    atan

    Din

    as P

    erta

    nia

    n &

    Ket

    ahan

    an

    Pan

    gan

    Din

    as K

    ehu

    tan

    an &

    Kon

    serv

    asi

    Din

    as P

    erke

    bu

    nan

    dan

    Pete

    rnak

    an

    Din

    as P

    erik

    anan

    & K

    elau

    tan

    Din

    as P

    erin

    du

    stri

    an,

    Perd

    agan

    gan

    dan

    Ko

    per

    asi

    Din

    as P

    erta

    mb

    anga

    n d

    an

    Ener

    gi

    Sektor Emisi

    Pengelolaan

    Limbah

    Kehutanan dan

    Lahan Gambut

    Pertanian

    Energi

    Industri

    Transportasi

    2. Pembagian Urusan & Kewenangan

  • 14

    Menggunakan tahun dasar 2010, sesuai kesepakatan Nasional

    (untuk semua Provinsi)

    Perhitungan hanya dilakukan untuk bidang kehutanan dan

    lahan gambut, pertanian, energi, transportasi dan pengolahan

    limbah.

    Sedangkan perhitungan sektor industri skala nasional

    dilakukan oleh pusat

    Metode perhitungan menggunakan excel dan LEAP (khusus

    bid. Transportasi)

    3. Baseline BAU emisi GRK

  • 3. Baseline BAU emisi GRK

    15

    Sumber: Hasil Olahan, 2012

    No. Sektor Kontribusi

    Emisi, 2010

    %

    (Persenta

    se) (tCO2eq)

    1 Pertanian 324.912,00 0,051

    2 Kehutanan dan Lahan Gambut 639.818.463,00 99,856

    3 Energi 323.873,64 0,051

    4 Transportasi 419,00 0,000

    5 Pengelolaan Sampah 270.285,00 0,042

    Total 640.737.952,64 100

  • Persentase kontribusi emisi dari masing-masing sektor, 2010

    16

    0.051

    99.856

    0.051 0.000 0.042 0.000

    20.000

    40.000

    60.000

    80.000

    100.000

    120.000

    Pertanian Kehutanan dan Lahan Gambut

    Energi Transportasi Pengelolaan Sampah

    BAU BASELINE, 2010

    3. Baseline BAU emisi GRK

  • 17

    Aksi-aksi mitigasi daerah belum semua dapat diestimasi dan

    dihitung reduksi emisi GRK-nya;

    Hingga saat ini yang sudah disusun aksi mitigasi hanya dari

    sektor kehutanan dan lahan gambut, energi dan pengolahan

    limbah. Sedangkan sektor pertanian dan transportasi belum

    dapat diidentifikasi aksi mitigasi-nya.

    Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat diselesaikan aksi

    mitigasi yang akan diusulkan disampaikan untuk setiap sektor

    dari dinas/badan terkait dengan GRK.

    4. Usulan Aksi Mitigasi Daerah

  • A. Usulan Mitigasi Kehutanan dan Gambut

    18

    Fasilitasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada

    DAS Prioritas;

    Desain areal pada lokasi-lokasi strategis penanaman tanaman hutan;

    Pengembangan Deplot Hutan Cadangan Panganseluas 100Ha;

    Pengelolaan industri berbasis masyarakat adat;

    Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu Masyarakat

    Hukum Adat (IUPHHK-MHA) seluas 500,000 ha dan rekomendasi

    IUPHHK-HA seluas 500,000 ha serta rekomendasi IUPHHK_RE

    seluas 250,000 ha;

    Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk

    bersertifikat legalitas kayu) baik produksi industri perkayuan terpadu

    maupun industri kayu rakyat;

    4. Usulan Aksi Mitigasi Daerah

  • 19

    Terbangunnya hutan tanaman rakyat seluas 50,000 ha; Pembangunan industri kayu rakyat sebanyak 25 unit; P