Click here to load reader

MODUL 2 POKOK BAHASAN 4

  • View
    69

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MODUL 2 POKOK BAHASAN 4. Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan. Tujuan Pembelajaran. Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan - PowerPoint PPT Presentation

Text of MODUL 2 POKOK BAHASAN 4

POKOK BAHASAN 1Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MODUL 2
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tujuan Pembelajaran
Memahami proses-proses dalam penetapan kebijakan menggunakan tombol Knobs.
Memahami mengenai Kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Daftar Isi
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Atau masukkan alamat ini ke internet:
http://manajemen-pelayanankesehatan.net/images/files/mod2/M2-PB%204-Kerangka%20Konsep%20Reformasi.pdf
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
______. (2011). Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM
______. (2011). Mata Kuliah Analisis Kebijakan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MODUL 2
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tujuan Pembelajaran
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Daftar Isi
Variasi sistem kesehatan daerah
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Reformasi
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Isi
Pengantar
Ideologi di balik reformasi pelayanan kesehatan
Outlook kebijakan 2011-2014.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pengantar
1) revitalisasi pelayanan kesehatan,
3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes,
4) Jaminan kesehatan,
5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK),
6) reformasi birokrasi dan
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Reformasi pelayanan kesehatan perlu dimonitor dengan pendekatan pelaku dalam:
(1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam sistem kesehatan;
(2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta lembaga-lembaga pelayanan kesehatan lainnya;
(3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan; dan
(4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan.
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Konsep Reformasi sektor Kesehatan dan Pembiayaan yang berkelanjutan
Apa itu “Health System Reform”?
(Reformasi Sistem Kesehatan)
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Melakukan Health Reform, tidak mudah
Konsekuensi-nya sulit di prediksi
Sistem kesehatan mempunyai beberapa tujuan (multiple goals). Jika dampaknya baik pada satu tujuan, bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada tujuan lain.
Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa jadi yang diuntungkan tidak mempunyai posisi yang cukup kuat
Negara mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan pembiayaan dan administrasi
*
*
*
Nilai-nilai etik yang melandasi reform
Analisa politik perlu dilakukan sepanjang proses
Kembangkan hubungan sebab-akibat (yang evidence-based) untuk menilai kinerja (gunakan pohon masalah)
Membangun strategi reform berdasarkan determinan kinerja sistem (Control Knobs)
Bagaimana implementasinya
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Sasaran Kinerja untuk Reform
Penting secara etik dan moral
Menjadi pusat perhatian politis dan populer
Status
Kesehatan
Perlindungan
Resiko
Kepuasan
Publik
SASARAN
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tombol Pengendali (Control Knobs) yang dapat dipakai untuk mempengaruhi hasil
Apa itu Tombol Pengendali?
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
“Tombol Pengendali Kebijakan”:
Apakah ada ideologinya?
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health
Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MODUL 2
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tujuan Pembelajaran
Memahami reformasi di sektor RS
Memahami ideologi di balik reformasi RS
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Sektor RS dan Ideologi di Indonesia
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Apa arti ideologi?
Bagaimana interaksi keduanya
1. The body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture.
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Memahami ideologi di sektor RS
Metode Analisis: Menggunakan model Sense Making
Pengumpulan data
Data dipahami
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ideologi masyarakat
Pemerintah sejak jaman pra Belanda tidak menggunakan ideologi welfare-state
Kelas di masyarakat sudah terbentuk ratusan tahun
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ideologi yang berjalan di sektor kesehatan; khususnya RS
Sejarah RS di Indonesia
RS Publik: RS non-profit/nirlaba (RS Pemerintah dan RS Swasta Yayasan/Perkumpulan)
RS Private: RS for profit ( RS Swasta berbentuk PT)
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Sejarah RS di Indonesia
Masa Kolonial: Dari Militer dan Perkebunan ke Misi dan Politik Etis
Pasca kemerdekaan: Berkurangnya bantuan luar negeri
Orde Baru;Pendekatan pasar dan peran negara yang sedikit.
Pasca Reformasi 1997: RS menjadi isu politik, termasuk pendanaan masyarakat.
2009: UU RS menjanjikan adanya insentif pajak
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Situasi segmentasi pasar RS saat ini
*
Masyarakat Sosial Ekonomi Menengah
RS Luar Negeri RS Pendidikan RS Swasta (tertentu, sedikit)
RS Luar Negeri RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikan RS Swasta
RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikan RS Swasta
Masyarakat Sosial Ekonomi Rendah
RS Pendidikan
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS-RS di Singapura, Bangkok, Malaysia,
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS di Indonesia:
Dari mutu yang sangat tinggi, sampai ke yang paling buruk
Dari pengguna masyarakat atas sampai masyarakat bawah
Sebagian besar berada di daerah yang sulit
*
*
*
*
*
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Dinamika RS 1998 - 2008
RS Swasta: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan
Ada fakta mekanisme pasar di sektor kesehatan.
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan RS Pemerintah dan RS Swasta: 1998 - 2008
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan Jumlah TT RS
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS di Indonesia
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS berbentuk PT
Meningkat sangat pesat. Dari 34 di tahun 1998 menjadi 85 di tahun 2008.
Cenderung berada di kelompok pasar menengah atas
Sebagian berasal dari bentuk Yayasan. Antara tahun 2002 sd 2008, ada penambahan 25 RS PT dari bentuk Yayasan. Sebaliknya hanya 5 PT menjadi Yayasan
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan RS Swasta
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS Swasta berbentuk PT
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS Yayasan dan Perkumpulan
Dalam 5 tahun terakhir tidak mempunyai banyak perkembangan
Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT (25)
Semakin berat aspek ekonominya karena segmen yang dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah.
Melayani Jamkesmas yang tarif DRGnya mungkin di bawah unit-cost
Sebagian kurang efisien karena mempunyai overhead yang besar dan “beban historis”.
Selama bertahun-tahun tidak mempunyai insentif pajak. Perlakukan pajak dan retribusi hampir sama dengan RS for-profit
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan RS Swasta
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS berbentuk Yayasan/Perkumpulan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ringkasan dinamika RS 1998 - 2008
RS Swasta berkembang dengan TT yang lebih kecil, berbentuk PT untuk sasaran menengah ke atas
RS Yayasan melambat perkembangannya
RS militer, BUMN cenderung statis
Pemaknaan:
Peran subsidi pemerintah pusat dan daerah juga menguat
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Penafsiran
Apakah sebuah neoliberalisme?
Catatan:
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bagaimana dinamika ideologi Pemerintah dalam sektor rumahsakit
-Apakah menyerahkan ke pasar murni?
-Apakah menjadi semacam etatisme?
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ada INTERVENSI PEMERINTAH DI SEKTOR RS:
Risiko apabila pasar RS dilepaskan bebas tanpa intervensi Pemerintah
Bagi Masyarakat pengguna
Masyarakat miskin tidak dapat memperoleh manfaat atau memperoleh dengan mutu rendah
Rumahsakit hanya digunakan oleh yang mampu
Bagi Rumahsakit:
RS Pemerintah dapat tidak berjalan dengan baik.
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Analisis intervensi dengan Model Circular Flow dalam kehidupan
*
*
Pasokan Barang
Pemasukan rupiah dari produksi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Intervensi Pemerintah dalam pasar RS saat ini
Subsidi bagi rumahtangga
Subsidi bagi RS
Pasokan Barang
Pemasukan rupiah dari produksi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Subsidi
Jaring Pengaman Sosial
Untuk Rumahsakit
Subsidi Gaji
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Catatan penting
Dengan adanya kebijakan JPS BK sampai Jamkesmas/Jamkesda: isu subsidi silang di RS hilang.
Pasien VIP tidak membiayai pasien miskin.
Jamkesmas/Jamkesda dapat dipergunakan di RS Swasta
Kesempatan bagi RS swasta
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Apa akibat intervensi pemerintah untuk sektor RS?
Pasien meningkat karena program Jamkesmas
Jumlah dokter masih relatif kurang, terutama di daerah yang “miskin”.
Terjadi antrean untuk dilayani dokter (waktu tunggu)
Mengakibatkan:
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Penafsiran:
Pemerintah mempunyai ideologi liberal sosial
Dalam konteks AS: Obama mempraktekkan social liberalism dengan meningkatkan spending pemerintah untuk kesehatan
Ditentang oleh kelompok konservatif dengan pertanyaan klasik:
Apakah pemerintah mampu?
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Intervensi lebih lanjut
Subsidi bagi RS
Rumah Sakit
Pasokan Barang
Pemasukan rupiah dari produksi
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Apakah welfare-state-Social Liberal, etatisme, ataukah neoliberalisme?
Bagaimana peran pemerintah untuk swasta for profit dan non-profit?
Apakah untuk yang for-profit perlu untuk proteksionisme industri?
Apakah yang untuk non-profit perlu melakukan kebijakan yang liberal sosial?
Bagaimana ideologi intervensi pemerintah lebih lanjut untuk sektor RS?
*
*
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
terimakasih
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health
Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM
*
*

Search related