Laporan Delegasi DPR RI Ke Sidang WTO Public Forum 2016 ......Susunan Delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the Framework of WTO Public Forum 2016 adalah sebagai berikut:

1

Laporan Delegasi DPR RI

Ke Sidang WTO Public Forum 2016: Inclusive Trade

The 37th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference

on the World Trade Organization (PC WTO)

Jenewa, 27-29 September 2016

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tanggal 27-29 September 2016, WTO menyelenggarakan WTO Public

Forum di markas besar WTO di Jenewa, Swiss. Mengambil tema besar

“Perdagangan yang Inklusif”, even ini terdiri dari 100 rangkaian acara yang

mengundang para pembicara dari kalangan kepala negara, pengusaha,

akademisi, parlemen, serta organisasi internasional untuk mendiskusikan isu

hangat terkait perdagangan. Tercatat 2.000 peserta menghadiri Public Forum

2016, rekor peserta terbanyak sepanjang 15 tahun pelaksanaan event ini.

Sementara pada tanggal 28 September 2016, IPU menyelenggarakan The 37th

Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the

World Trade Organization (PC WTO) di Markas Besar IPU di Jenewa. Acara ini

dihadiri perwakilan dari 10 parlemen negara anggota steering committee,

Parlemen Eropa, serta perwakilan dari WTO.

Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam WTO Public Forum 2016 pada tanggal 27-29

September 2016 di Kantor WTO, Jenewa, didasarkan pada Surat Keputusan

Pimpinan DPR-RI Nomor: 88/PIMP/I/2016-2017 tanggal 9 September 2016

tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

untuk menghadiri the Annual World Trade Organization (WTO) Public Forum

2016, di Jenewa Swiss.

2

A. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the

Framework of WTO Public Forum 2016 adalah sebagai berikut:

1. Yth. Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Delegasi/ F-PD

2. Yth. Charles Honoris, anggota delegasi/ F-PDIP

B. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Pengiriman delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the

Framework of WTO Public Forum 2016 bertujuan untuk menjalankan

amanat UU MD3. Sesuai dengan UU MD3 DPR RI pada periode 2014-

2019 tidak hanya memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan

pengawasan, tetapi juga diberi mandat untuk menjalankan fungsi

representasi dan second-track diplomacy untuk mendukung kebijakan

politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.

C. Misi Delegasi

Misi delegasi DPR RI dalam acara WTO Public Forum 2016 dan the 37th

Session of the Steering Committee of the, antara lain adalah:

1. Memperkuat kerja sama dalam kerangka multilateral dengan

negara-negara anggota IPU;

2. Memperdalam pemahaman mengenai isu terkini dalam

perdagangan global seperti Global Value Chain, UMKM, serta

pembangunan berkelanjutan.

3. Memperjuangkan isu yang menjadi perhatian besar bangsa

Indonesia misalnya: untuk meningkatkan peran UMKM Indonesia

dalam rantai nilai global serta posisi Indonesia terkait kebijakan

perdagangan internasional.

4. Memelihara dan memperkuat persahabatan dengan negara-

negara yang memiliki kesepahaman mengenai pentingnya

transparansi WTO dan pertanggungjawaban WTO terhadap publik.

3

D. Persiapan Pelaksanaan Tugas

a. Persiapan Materi

Materi Delegasi DPR RI dipersiapkan oleh Tenaga Ahli BKSAP dan disusun

berdasarkan masukan yang komprehensif dari Perwakilan Tetap

Republik Indonesia di Jenewa, Kementerian Luar Negeri, dan

Kementerian Perdagangan.

b. Rapat Delegasi

Sebelum pelaksanaan Parliamentary Session within the Framework of

WTO Public Forum 2016 , Delegasi DPR RI telah mengadakan rapat

delegasi di Ruang Rapat BKSAP.

I. ISI LAPORAN

PERTEMUAN dengan United Nation International Strategy for Disaster

Reduction (UNISDR)

Pada hari Senin, 26 September 2016, delegasi Indonesia melakukan pertemuan

bilateral dengan Sekretaris Jenderal United Nation International Strategy for

Disaster Reduction (UNISDR) Robert Glasser di kantor UNISDR di 9-11 rue de

Varembe, Jenewa. UNISDR merupakan badan PBB yang menangani

penanggulangan bencana.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan

bahwa pada tahun 2004 Indonesia dilanda salah satu bencana terdahsyat

dalam sejarah. Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter yang diikuti oleh tsunami,

menimbulkan korban hingga 250.000 jiwa serta menimbulkan kerugian lebih

dari US$4 miliar. Sejak bencana tersebut, atas inisiatif pemerintah di bawah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di

Indonesia ditetapkan. Presiden kemudian membentuk Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun

2008.

4

Pasca tsunami, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi guna

mengantisipasi ancaman serupa. Sistem peringatan dini disejumlah daerah

disiagakan, serta mendidik masyarakat melalui simulasi bencana agar lebih siap

ketika bencana melanda. Presiden kemudian menjadikan isu lingkungan hidup

dan pengelolaan bencana menjadi prioritas ke-9 dari 11 Prioritas Nasional

Program Pemerintah 2010-2014. Dengan dukungan DPR, Presiden

mendapatkan dukungan penganggaran APBN yang terus meningkat baik.

Nurhayati menambahkan, kesuksesan Indonesia dalam usaha

penganggulangan bencana diakui oleh dunia internasional yang ditandai

dengan diberinya penghargaan “UNISDR Global Champion of Disaster Risk

Reduction” kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011.

Dalam pertemuan tersebut, Nurhayati juga banyak menyinggung terkait

perubahan iklim. Ia menyampaikan Indonesia yang terletak pada ring of

fire merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Bencana yang diakibatkan perubahan iklim seperti tanah longsor dan banjir,

dapat menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Nurhayati juga

menekankan bahwa perubahan iklim lebih berbahaya dibandingkan terorisme.

Robert Glasser menekankan pentingnya Sendai Framework Disaster Risk

Reduction (SFDRR) 2015-2030 yang merupakan sebuah lanjutan dari Hyogo

Framework for Action yang berlaku dari tahun 2005 hingga 2015. Sendai

Framework merupakan sebuah kesepakatan sukarela yang tidak mengikat yang

mengakui bahwa negara memiliki peranan penting dalam menanggulangi risiko

bencana. Peran tersebut dapat dibagi antara pemerintah, pihak swasta, dan

pihak yang berkepentingan lain.

Sendai Framework memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dan kerugian dari

bencana, melindungi aset ekonomi, fisik, sosial, serta budaya dan lingkungan.

Pertemuan ditutup dengan kedua pihak berkomitmen untuk berkolaborasi dan

bekerjasama di masa depan.

5

Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal United Nation International Strategy for

Disaster Reduction (UNISDR) Robert Glasser

WTO PUBLIC FORUM

Acara WTO Public Forum 2016 dibuka dengan OPENING PLENARY DEBATE

yang mengambil tema “Inclusive Trade” Acara ini berlangsung di Room CR,

Markas WTO pukul 9.30-12.00 waktu Jenewa. Sesi yang dimoderatori oleh Liu

Xin, Chief Correspondent of CCTV menghadirkan para panelis antara lain:

1) Roberto Azevêdo, Director- General of the World Trade Organization

(WTO)

6

2) Cecilia Malmström, EU Trade Commissioner

3) Hanne Melin, Director of Global Public Policy, eBay

4) Roy Ombatti, Founder of African Born 3D Printer

5) John Danilovich, Secretary General of the International Chamber of

Commerce

Direktur Jenderal WTO Roberto Azevêdo dalam sambutannya menekankan

bahwa perdagangan telah menjadi salah satu senjata utama dalam memerangi

kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan global telah

mengangkat satu miliar orang keluar dari kemiskinan di negara-negara

berkembang. Perdagangan juga mendorong terciptanya lapangan kerja dan

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski demikian, data

dari WTO menunjukkan, telah terjadi penurunan yang sangat signifkan dalam

perdagangan dunia tahun 2016 yang diperkirakan akan mencapai titik

terendah sejak krisis finansial 2008.

Sayangnya, manfaat dari perdagangan belum dapat menjangkau banyak pihak.

Karena itu dibutuhkan kerjasama yang lebih baik dari setiap pihak serta

didukung oleh kebijakan yang tepat. Dibutuhkan upaya yang keras dari setiap

negara untuk menciptakan perdagangan yang inklusif yang dapat dinikmati

banyak orang.

Roberto Azevêdo menambahkan, dibutuhkan tiga sistem untuk menciptakan

perdagangan yang inklusif, yakni: (1) sistem yang responsif terhadap mereka

yang sangat membutuhkan, (2) sistem yang dapat membuka jalan untuk

pertumbuhan serta (3) sistem yang dapat mendukung negara miskin, Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perempuan, serta mereka yang

termarjinalkan agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi global.

Kemajuan teknologi dan inovasi turut memengaruhi perdagangan global.

Tercatat, perdagangan melalui internet atau e-commerce mencapai US$22

triliun pada 2015 dan diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini merupakan

kesempatan yang sangat baik bagi UMKM yang dapat memasarkan produknya

keluar negeri serta dapat memeroleh bahan baku yang lebih murah. UMKM

sangat perlu memanfaatkan perkembangan teknologi ini agar tidak semakin

7

tertinggal oleh negara maju. Karena itu dibutuhkan suatu kebijakan untuk

membantu masyarakat terhadap volatilitas perekonomian global. “Kerjasama

antar beragam instansi pemerintah dalam bidang keuangan, pendidikan, dan

pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan.” Tutup

Azevedo dalam pembukaannya.

“Ketidaksetaraan menjadi risiko utama untuk perdamaian dan keamanan,"

ungkap Menteri Perdagangan dan Investasi Nigeria Okechukwu E. Enelamah

dalam paparannya. Ia menyampaikan bahwa Nigeria telah melakukan beragam

upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya

meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement),

yang secara signifikan akan mengurangi biaya perdagangan untuk bisnis di

negara-negara berkembang, terutama untuk UMKM. Nigeria juga telah

memantapkan dirinya sebagai pusat pengembangan start-up di Afrika.

Nigeria berkeyakinan bahwa untuk mencapai perdagangan yang inklusif,

dibutuhkan kerjasama dari sisi domestic dan internasional. Okechukwu

Enelamah berpendapat, peraturan yang disepakati secara multilateral tidak

akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh reformasi kebijakan yang

berkelanjutan oleh negara anggotanya. Negara anggota perlu memodernisasi

perekonomian domestic, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

serta memberantas korupsi.

Komisioner Perdagangan untuk Uni Eropa Cecilia Malmström menjadi panelis

berikutnya. Menurutnya, pentingnya tema acara WTO tahun ini yakni

Perdagangan Inklusif dikarenakan banyak orang di dunia tidak merasa terlibat

dalam perdagangan global yang telah menyebabkan sentimen anti-globalisasi

mencuat di seluruh dunia.

"Dunia membutuhkan jenis baru kebijakan perdagangan," tambah Malmström.

Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah strategis diantaranya dengan

menekankan pentingnya rantai nilai global (global value chain) dan

perkembangan ekonomi digital yang merupakan fenomena perdagangan

global terkini, serta dengan membuat beragam kebijakan perdagangan yang

lebih transparan, dan memastikan bahwa kebijakan perdagangan selalu

8

didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, melindungi hak konsumen serta

ramah lingkungan.

Hanne Melin, Direktur Kebijakan Publik eBay, yang merupakan salah satu e-

commerce terbesar di dunia, menyoroti pentingnya perdagangan berbasis

teknologi dalam mempromosikan inklusivitas. Yang unik dalam perekonomian

saat ini adalah bahwa teknologi memungkinkan UMKM dapat terlibat dalam

perdagangan global. Jika dulu UMKM berfokus pada pasar domestic, kini

berkat perkembangan teknologi, UMKM dapat memasarkan produknya keluar

negeri.

John Danilovich, Sekretaris Jenderal International Chamber of Commerce,

menekankan sulitnya UMKM dalam akses pendanaan. Hampir dua-pertiga dari

permohonan kredit oleh UMKM ditolak oleh bank, dan Bank Pembangunan

Asia (Asian Development Bank) memperkirakan kekurangan pembiayaan

perdagangan global mencapai US$1,6 triliun. “Kemudahan terhadap akses

pendanaan merupakan salah satu resep untuk mencapai perdagangan inklusif”

tutupnya.

Plenary session ditutup oleh Roy Ombatti, African Born 3D Printer. Ia bergerak

dalam program "Happy Feet", dimana ia menggunakan printer 3D untuk

membuat sepatu dari bahan yang daur ulang untuk orang-orang yang kakinya

cacat karena infeksi, penyakit yang lazim terjadi di Kenya.

Mr Ombatti mendesak para pembuat kebijakan untuk fokus pada pengusaha

kecil dan mikro dan memberi mereka sistem yang tepat untuk berkembang.

Dia mencatat bahwa perusahaannya harus menolak banyak permintaan dari

luar negeri karena sulit dan mahalnya biaya untuk ekspor produknya ke luar

negeri. "Beri kami kesempatan yang adil dan dukungan yang tepat, dan saya

yakin kita dapat membantu banyak orang," tutupnya yang disambut meriah

oleh hadirin.

Terkait sesi pembukaan diatas, posisi Indonesia pada dasarnya senantiasa

mendukung kerja sama perdagangan yang bersifat inklusif dan transparan,

karena perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara

9

signfikan, menciptakan lapangan kerja baru, serta membantu mengurangi

kemiskinan.

Indonesia saat ini terlibat aktif dalam beragam perundingan terkait akses pasar

di WTO. Sebagai negara berkembang, Indonesia tetap ingin mendasarkan

perundingan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan tujuan pembangunan

dalam Agenda Pembangunan Doha. Di sisi lain, UMKM yang merupakan tulang

punggung perekonomian Indonesia, turut menjadi prioritas dalam agenda

perdagangan global bagi Indonesia.

10

PLENARY SESSION 2

WORLD TRADE REPORT 2016 LAUNCH

Inclusive Trade and SMEs

Pembicara:

1. Roberto Azevêdo, Sekretaris Jenderal WTO

2. Liam Fox, Sekretaris Negara untuk Perdagangan Internastional Britania

Raya.

3. Robert B. Koopman, Kepala bagian Ekonomi WTO

4. Hildegunn Nordas, Analis Senior Kebijakan Perdagangan OECD

5. Kati Suominen, Pendiri Nextrade Group dan TradeUp Capital Fund

6. Manuel Aldrete, General Manager Chicza Rainforest

7. Sherill Quintana, Pendiri dan Presiden Oryspa

Setelah istirahat makan siang, acara dilanjutkan dengan plenary session bagian

kedua yang mengambil tema Perdagangan Inklusif dan UMKM. Acara

dilaksanakan pada pukul 14.30 hingga 16.00 di Conference Room WTO. Acara

dibuka dengan peluncuran buku “WTO Trade Report 2016” oleh Roberto

Azevêdo, Sekretaris Jenderal WTO. Buku tersebut berisi diantaranya tantangan

11

dan peluang yang dihadapi UMKM dalam perdagangan global dan bagaimana

sistem serta kebijakan perdagangan global mampu mendorong partisipasi

UMKM di pasar internasional.

Dalam paparannya, Roberto Azevêdo menyampaikan bahwa UKMM mensuplai

90% lapangan pekerjaan di banyak negara. Data juga menunjukkan, satu dari

tiga UKM di negara-negara berkembang dimiliki oleh perempuan. “Dengan

meningkatkan peluang UKMM agar lebih terlibat perekonomian global, kita

dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan orang” paparnya. Sudah

menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa sistem perdagangan

global benar-benar inklusif untuk UKM, dan kita juga harus melihat tantangan

yang mereka hadapi dalam perekonomian global serta apa yang dapaty kita

lakukan untuk membantu. Diharapkan pertanyaan tersebut dapat terjawab

dalam buku WTO Trade Report 2016 yang segera diluncurkan.

Beberapa data menarik dari buku tersebut diantaranya adalah secara global,

bank menolak 50% permintaan kredit dari perusahaan kecil, dibandingkan

dengan hanya menolak 7% permintaan dari perusahaan besar. Akses terhadap

pendanaan memang masih menjadi momok bagi UMKM di beberapa negara.

“Saya berharap buku ini serta diskusi yang kita lakukan dalam acara ini dapat

membantu menjawab permasalahan yang UMKM hadapi.”

Perdagangan harus bebas dan adil, sekretaris negara urusan perdagangan

Inggris Liam Fox membuka paparannya. Inggris telah memiliki sejarah panjang

dalam mendukung perdagangan bebas, dikarenakan besarnya manfaat yang

dapat dirasakan oleh negara. Perdagangan bebas menempatkan konsumen

sebagai prioritas nomor satu dan mendorong negara untuk memiliki

spesialisasi dalam menciptakan produk yang berkualtias tinggi, memiliki

produktivitas yang tinggi dan efisien berdasarkan kemampuan dan sumber

daya yang dimiliki.

Liam Fox berpendapat bahwa kita harus menghindari praktik proteksionisme

dan isolasi yang dapat menimbulkan gejolak dan instabilitas dalam

perekonomian yang berakibat buruk bagi masyarakat. Ia juga berpendapat

bahwa UMKM merupakan urat nadi dari perekonomian. UMKM di Inggris

12

mencakup 99% dari total usaha serta mempekerjakan 15 juta orang. Untuk

mendorong UMKM agar dapat berpartisipasi di era globalisasi, pemerintah

Inggris berencana pada 2017, 95% pelaku usaha di Inggris memiliki jaringan

internet yang super cepat. Sebagai penutup, Liam Fox menyinggung mengenai

peran perempuan dalam perdagangan global. Dengan 10 juta UMKM diseluruh

dunia dimiliki oleh perempuan, Liam Fox mendukung program “She Trades

Initiative” untuk menciptakan satu juta wirausahawan wanita pada tahun

2020.

Robert B. Koopman, Kepala bagian Ekonomi WTO menyampaikan bahwa

peluncuran buku WTO Trade Report 2016 dapat membantu memahami lebih

dalam peran UMKM dalam aktivitas ekonomi domestic dan dalam kancah

perdagangan global. Panel dilanjutkan oleh Hildegunn Nordas, Analis Senior

Kebijakan Perdagangan OECD menyampaikan WTO Trade Report 2016

mengandung informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan,

peniliti, serta pihak lain.

Panel juga diisi oleh Kati Suominen, Pendiri Nextrade Group dan TradeUp

Capital Fund, Manuel Aldrete, General Manager Chicza Rainforest, serta herill

Quintana, Pendiri dan Presiden Oryspa yang menyampaikan pandangan dari

sisi pelaku UMKM. Mereka berbagi pengalaman pribadi bagaimana memulai

UKM di negara mereka, serta kesulitan yang mereka hadapi. Mereka juga

menyampaikan pandangan mereka terkait pemberdayaan komunitas local

serta peran perempuan dalam perdagangan global.

Sebagai penutup, mereka juga menyampaikan rasa terima kasih serta

menyinggung peran penting WTO Public Forum sebagai wadah untuk saling

berdiskusi dari berbagai pihak seperti pemerintahan, UMKM, donor, serta

institusi finansial.

Plenary Session WTO Public Forum 2016

How Can Global Value Chain Make Trade More Inclusive : A Legislative

Perspectives

Jenewa, 27 September 2016

Pada pukul 16:00-17:30 bertempat di Room S3, diadakan sesi parlemen yang

13

mengambil tema How Can Global Value Chain Make Trade More Inclusive : A

Legislative Perspectives. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dr.

Nurhayati Ali Assegaf menjadi salah satu panelis bersama dengan panelis lain

yakni:

1. Rodriguez-Pinero Inmaculada, anggota Parlemen Uni Eropa

2. Barbara Bijelic, OECD

3. Saud Majeed, anggota Parlemen Pakistan

Panel diskusi dimoderatori oleh Emma McClarkin yang merupakan anggota

Parlemen Uni Eropa. Presentasi pertama disampaikan oleh Rodriguez-Pinero

Inmaculada yang menyampaikan bahwa GVC merupakan kesempatan bagi

negara berkembang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk

lebih terlibat dalam perdagangan internasional. Namun ia mengingatkan,

terdapat beragam tantangan yang dihadapi, diantaranya sulitnya akses

terhadap finansial serta hambatan tariff perdagangan.

Ia menyampaikan mengenai pentingnya peran UMKM dalam Ekonomi Eropa.

99,8% bentuk usaha di Eropa berbentuk UMKM yang berkontribusi 66,5% dari

total angkatan kerja serta menciptakan nilai tambah sebesar 57,6%. Rodrigiuez

Pinero juga menekankan besarnya manfaat yang dapat diperoleh UMKM

dengan terlibat dalam GVC seperti terbukanya akses ke pasar global, akses

terhadap pendanaan, meningkatkan produktivitas serta memicu pertumbuhan

teknologi, meningkatkan kualitas produk, dan manajemen agar mampu

bersaing dengan pelaku usaha Negara lain.

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menjadi pembicara selanjutnya. Dalam

pemaparannya, Nurhayati menegaskan pentingnya dampak fenomena Nilai

Rantai Global (Global Value Chain) dimana proses produksi dari bahan mentah

hingga bahan jadi diproses di banyak negara. Data dari WTO menyebutkan,

GVC menyumbang 70% dari total perdagangan global. Nurhayati juga

menekankan pentingnya mendorong UMKM yang merupakan tulang punggung

perekonomian Indonesia untuk lebih terlibat dalam GVC.

14

Nurhayati turut menggarisbawahi pentingnya dibuat suatu kebijakan untuk

melindungi ekonomi lokal, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,

serta untuk menciptakan investasi yang berkeadlian yang dapat dinikmati

semua masyarakat. Nurhayati juga menyoroti agar kebijakan yang dibuat harus

mampu mendorong UMKM dalam negeri agar dapat menerima manfaat dari

GVC melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi, pembangunan

kapasitas, serta transfer teknologi.

Sebagai tokoh perempuan, Nurhayati tidak lupa menekankan pentingnya

memberdayakan perempuan. Hingga saat ini, perempuan masih mengalami

ketimpangan dibanding pria terutama dalam bidang pendidikan, lapangan

pekerjaan, serta aktivitas ekonomi lainnya. "Pemberdayaan perempuan sejalan

dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disepakati para

pemimpin dunia pada tahun lalu" tutupnya yang disambut tepuk tangan

meriah dari peserta.

Saud Majeed, anggota Parlemen Pakistan memberi contoh iPhone dalam

skema GVC. Komponen untuk merakit sebuah iPhone melibatkan banyak

perusahaan di berbagai negara. GVC memiliki peran sangat penting bagi

negara berkembang. Keterlibatan negara berkembang dalam GVC terus

meningkat, dari 20% pada 90an menjadi 40% saat ini. Saud Majeed

menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi UMKM

agar dapat terlibat dalam GVC, seperti menciptakan kondisi perekonomian

yang stabil, menciptakan iklim investasi yang sehat guna mendorong masuknya

investor, serta mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap UMKM.

Barbara Bijelic yang mewakili OECD menjadi pembicara berikutnya. Ia

memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh OECD diantaranya

adalah masih kecilnya peran serta negara sedang berkembang (least developed

countries atau LDCs) dalam GVC. Dalam dua dekade terakhir, peran LDC telah

tumbuh dua kali lipat dari 6% menjadi 11%, namun angka ini masih sangat kecil

dan sebagian besar terkonsentrasi di bidang pertanian, memiliki nilai tambah

yang kecil, dan padat karya.

15

Barbara Bijelic menambahkan, selain kebijakan perdagangan multilateral,

dibutuhkan juga kebijakan domestic yang mendukung UMKM baik dalam

bidang pendanaan, pelatihan, maupun akses ke pasar internasional. Untuk

melakukan hal ini, dibutuhkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta.

Dalam sesi tanya jawab, Charles Honoris menyampaikan pandangannya serta

bertanya kepada panelis terkait peran penting e-commerce yang sangat

berkembang dalam beberapa tahun terakhir seiring kian mudahnya akses

internet. Dia bertanya bagaimana parlemen Pakistan dalam mendukung e-

commerce.

Plenary session yang berlangsung selama 90 menit tersebut berjalan dengan

sangat menarik dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta.

Di akhir pemaparannya, Nurhayati melontarkan pernyataan tegas “jangan

sampai GVC menjadi bentuk kolonialisme baru dari negara maju terhadap

negara miskin”

17

37th Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO

Jenewa, 28 September 2016

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf

menjadi perwakilan Indonesia dalam acara 37th Steering Committee of the

Parliamentary Conference on the WTO. Pertemuan tersebut diikuti oleh 10

perwakilan parlemen anggota steering commitee serta dihadiri pula oleh

Parlemen Eropa, Inter-Parliamentary Union (IPU), dan World Trade

Organization (WTO). Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar IPU

tersebut, ada empat agenda utama yang dibahas, yaitu pemaparan hasil kerja

WTO, perkembangan terkait negara anggota baru WTO, perkiraan

perdagangan dunia kedepan, serta pembahasan pernyataan bersama (draft

statement).

Acara ini dipimpin oleh Co-Chairman of the PCWTO, Mr. Krister Ȫrnfjäder, MP

(Sweden), dan Mr. Bernd Lange, Chairman of the Committee on International

18

Trade of the European Parliament. Selain itu, hadir dan memberikan sambutan

Sekjen IPU Martin Chungong.

Menjadi pembicara pertama dalam acara kali ini adalah Deputi DIrektur

Jenderal PCWTO, Mr. Karl Brauner. Dalam sambutannya, ia menyampaikan

pentingnya peran parlemen dalam perdagangan global, tidak hanya dalam

meratifikasi perjanjian. Di banyak negara saat ini timbul kecenderungan anti-

perdagangan. Dimana perdagangan global dipandang sebagai bentuk

kolonialisme modern, yang hanya menguntungkan segelintir negara. Karena

itu, menjadi tugas bersama tiap negara anggota WTO agar manfaat

perdagangan dapat dinikmati setiap negara tanpa terkecuali.

Karl Brauner yang berkewarganegaraan Jerman mengatakan bahwa

keterilibatan aktif Jerman dalam perdagangan internasional sangat membantu

ekonomi Jerman sehingga menjadi salah satu yang terbesar saat ini, serta

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perdagangan internasional telah menciptakan rantai nilai global (GVC) yang

tersebar di banyak negara. Ia memberi contoh Nutella, produk selai coklat yang

sangat digemari di Eropa. Nutella dimiliki oleh Ferrero Internasional,

perusahaan yang bermarkas di Luxembourg. Ferrero memiliki 10 pabrik coklat

yang tersebar di banyak negara, dari Eropa, Amerika Selatan, hingga Australia.

Bahan pembuatan selai didatangkan dari banyak negara seperi kacang dari

Turki, coklat dari Pantai Gadung, serta vanilla dari Amerika. Dapat dilihat,

untuk membuat sekotak selai membutuhkan ribuan orang dari banyak negara.

GVC tidak hanya terkait produk jadi, namun juga servis. Di era globalisasi,

servis memegang peranan sangat penting, seperti di bidang telekomunikasi,

keuangan, asuransi, komputer, dan lain-lain. Dalam penutupan, Karl Brauner

menggarisbawahi bahwa telah banyak bukti jika perdahangan merupakan

pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta

penurunan tingkat kemiskinan di banyak negara.

Namun ia juga mengingatkan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan

perdagangan yang adil. Karena itu menjadi tugas setiap negara untuk

19

menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya, disertai

pelatihan agar mampu bersaing dalam menciptakan produk dan jasa yang

berkualitas. Ia juga mendesak anggota WTO untuk mulai melaksanakan apa

yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya seperti perjanjian Nairobi.

Coleman Nee, ekonom senior dari WTO kemudian menyampaikan

perkembangan terkini perdagangan global. Data menunjukkan, pertumbuhan

perdagangan tahun 2016 akan menjadi yang terendah sejak terjadinya krisis

finansial tahun 2007. Pertumbuhan perdagangan pada 2016 hanya akan

mencapai 1,7% dan tumbuh tipis 1,8% tahun 2017. Perlambatan ini dipicu oleh

turunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Brazil.

Mr. Dimitar Bratanov dari Acession Division menjadi pembicara selanjutnya.

Dalam paparannya, ia menyampaikan situasi terkini terkait keanggotaan

negara WTO. Saat ini anggota WTO sebanyak 164 negara, dengan 36 negara

anggota baru sejak tahun 1995. Selain itu, saat ini terdapat 19 negara yang

sedang dalam proses untuk menjadi anggota baru, dengan 6 diantaranya

merupakan negara LDC yakni Bhutan, Comorros, Equatorial Guinea, Ethiopia,

Sao Tome, dan Sudan.

Ia juga menambahkan manfaat yang diperoleh jika menjadi anggota WTO,

diantaranya adalah dapat terlibat dalam perdagangan global terutama dari

terbukanya akses pasar, terhindar dari praktik proteksionisme, membantu

penyelesaian sengketa, serta dapat mendorong terciptanya pemerintahan

yang bersih dan transparan. Menjadi anggota WTO tidak hanya. Setiap negara

memiliki kekhasan tersendiri sehingga proses perundingan tiap negara dapat

berbeda satu sama lain. Kondisi ekonomi, geopolitik, maupun biaya

merupakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan.

Ketua BKSAP terlibat aktif selama rangkaian acara. Pada sesi pertama,

Nurhayati menyampaikan bahwa perdagangan global dapat mengurangi

tingkat kemisikinan serta mencipatakan lapangan kerja baru. “Parlemen

Indonesia memandang bantuan perdagangan atau aid for trade dapat

mendorong terciptanya perdagangan yang inklusif melalui pembangunan

20

kapasitas terutama bagi masyarakat dari negara berkembang dan negara

miskin” paparnya.

Pada sesi kedua mengenai perkembangan terkini negara anggota baru WTO,

Dimitar Bratanov selaku perwakilan WTO di bidang hubungan ekonomi

memaparkan, semenjak tahun 1995, negara anggota WTO bertambah

sebanyak 36 negara, dengan 10 diantaranya merupakan least developed

country. Tercatat, negara anggota WTO saat ini beranggotakan 164 negara.

Pada sesi ini Ketua BKSAP mengingatkan bahwa negara yang ingin bergabung

dengan WTO perlu melihat kapasitas negaranya. Dalam beberapa kasus,

negara yang yang ingin bergabung diharuskan melakukan perubahan kebijakan

dan membuka akses pasar yang diluar kemampuannya. “Negara anggota WTO

perlu memfasilitasi proses integrasi negara baru sesuai dengan kemampuan

pembangunan negara tersebut”, saran Nurhayati.

Nurhayati juga menambahkan, Indonesia senantiasa mendukung program-

program untuk membantu negara-negera berkembang, serta membantu

kelompok masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka mendapat

manfaat dari perdagangan global. Sebagai tokoh yang vokal terhadap

pemberdayaan perempuan, Nurhayati menyampaikan rekomendasi kepada

forum agar perdagangan global tidak melupakan pentingnya peran

perempuan. “Perempuan tidak hanya sebagai tenaga kerja dan ikut serta

dalam aktivitas perekonomian, namun harus turut serta dalam pengambilan

keputusan” sarannya.

Sesi terakhir yang merupakan sesi adoption of statement berlangsung sangat

menarik. Dratt statement tersebut berisi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM), perempuan, dan anak muda dalam sistem

perdagangan global. Selain itu, negara anggota juga sepakat untuk

menciptakan kebijakan yang mendorong UMKM dan negara miskin agar lebih

terlibat dalam rantai nilai global (global value chain). Draft statement juga

berisi ucapan selamat untuk Afghanistan yang menjadi anggota terbaru WTO

yang ke 164.

21

Ketua BKSAP beberapa kali menyampaikan saran dan pendapatnya terkait

draft statement yang disiapkan oleh IPU, termasuk dimasukkannya paragraf

tambahan terkait pentingnya peran parlemen. Peran aktif Indonesia mendapat

apresiasi yang sangat tinggi dari negara lain dimana saran dan masukan yang

diajukan oleh Indonesia, diterima oleh forum untuk kemudian dijadikan

sebagai final statement.

HASIL - HASIL YANG DICAPAI

Pada akhir pertemuan, Delegasi DPR RI telah memberikan peran aktif melalui

berbagai usulan tambahan rancangan Outcome Document. Paragraf-paragraf

yang diusulkan Indonesia memberikan nuansa baru dalam agenda

pembahasan pertemuan tahunan PCWTO.

Outcome Document tersebut berisi poin-poin sebagai berikut:

1. Menyambut baik pelaksanaan WTO Public Forum dengan tema utama

“Perdagangan yang Inklusif”. Acara ini merupakan kesempatan yang

sangat baik bagi setiap pemegang kepentingan baik dari pemerintah

maupun swasta untuk bertukar pikiran terkait perdagangan global. Saat

ini perdagangan global sedang mengalami perlambatan disertai mulai

merebaknya sentimen anti globalisasi di banyak tempat.

2. Menggarisbawahi pentingnya untuk memastikan perdagangan global

dapat dinikmati semua pihak, termasuk negara miskin, UMKM, serta

perempuan dan anak muda. Forum juga mendukung kebijakan bagi

negera berkembang dan LDC agar dapat lebih berpartisipasi dalam GVC.

3. Menegaskan kembali pentingnya anggota WTO dalam menjalankan

komitmen yang dicapai pada KTM ke-10 di Nairobi, Doha Development

Agenda, serta Bali.

4. Mendorong negara anggota WTO untuk membuat kebijakan yang

pragmatis, realistis, dan kreatif dalam persiapan pelaksanaan WTO

Ministerial Conference tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Amerika

Selatan.

5. Mengucapkan selamat kepada Afghanistan sebagai anggota ke-164 WTO

setelah proses panjang selama 12 tahun. Afghanistan merupakan negara

22

LDC ke-9 yang bergabung ke WTO serta telah meratifikasi Trade

Facilitation Agreement.

6. Menyambut baik semakin banyaknya negara yang telah meratifikasi

Trade Facilitation Agreement serta mendesak negara yang belum

meratifikasi. TFA akan resmi dimulai jika telah disetujui oleh dua-pertiga

anggota WTO. Saat ini 94 negara telah meratifikasi.

7. Mengakui bahwa perdagangan inklusif memegang peranan penting

dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals). Forum juga mendorong agar pemerintah turut

serta melibatkan parlemen dalam meformulasikan kebijakan demi

pencapaian TPB.

24

I. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Acara WTO Public Forum 2016 dan sidang Tahunan IPU PCWTO berjalan

dengan lancar. Anggota mendapat beragam informasi menarik dan

teraktual terkait kondisi perdagangan global saat ini. Dalam acara

PCWTO, delegasi yang hadir juga aktif bertukar pandangan mengenai

beragam topik pembahasan dan menyetujui secara konsensus Outcome

Document yang diajukan Steering Committee.

Kehadiran Indonesia dalam sidang tahunan PCWTO memiliki nilai

strategis untuk mendorong kebijakan Indonesia terkait dengan

perdagangan internasional, UMKM, rantai nilai global, dan peran serta

parlemen terkait isu yang dibahas.

Ide untuk memasukan keterlibatan parlemen dalam formulasi kebijakan

untuk mencapai SDGs merupakan hasil dari proposal Indonesia yang

25

mendapat sambutan baik dari anggota Steering Committee lainnya serta

disepakati dalam final draft.

REKOMENDASI

Mendorong BKSAP DPR RI untuk mengkomunikasikan poin-poin penting

yang didapat selama acara WTO Public Forum maupun dalam Outcome

Document Steering Commitee kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan

DPR RI terutama Komisi VI yang menangani bidang perdagangan guna

memastikan tindak lanjut, sesuai mekanisme di DPR.

Menegaskan kembali pentingnya peran serta parlemen dalam

perumusan kebijakan internasional. Parlemen dapat dilibatkan dalam

beragam proses, seperti perumusan, negosiasi, dan ratifikasi. Oleh

karena itu, koordinasi dan kerja sama yang baik antara DPR RI dengan

stakeholders terkait, terutama Pemerintah melalui Kementerian

Perdagangan sebagai focal point negosiasi Indonesia di WTO menjadi hal

yang krusial.

Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia,

yang mencapai 97% dari seluruh bentuk usaha ekonomi, BKSAP DPR RI

menghimbau agar parlemen dan institusi pemerintah terkait untuk

senantiasa memberdayakan bentuk usaha ini. Saat ini terdapat 59 juta

unit UMKM yang mempekerjakan lebih dari 127 juta orang.

Isu integrasi ekonomi telah menjadi agenda di banyak kawasan, salah

satunya di Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Integrasi ekonomi menawarkan peluang sangat baik bagi tumbuhnya

UMKM di pasar global sehingga mendorong UMKM untuk meningkatkan

kualitas produk, produktivitas, serta model bisnisnya agar dapat bersaing

di pasar dunia. Hal ini juga akan membuka lapangan kerja yang pada

gilirannya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, peran

UMKM Indonesia di pasar ekspor masih sangat kecil yakni baru sekitar

15%.

BKSAP mendorong penggunaan teknologi informasi seperti internet

untuk mendorong agar UMKM kita dapat lebih terlibat dalam rantai nilai

global. Pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta

26

orang, namun baru sangat sedikit UMKM Indonesia yang mampu

memanfaatkan internet agar produknya mampu menembus pasar

global. BKSAP DPR RI mendorong agar para pelaku UMKM dapat

diberikan bimbingan dalam penggunaan teknologi, karena jika tidak

mengikuti perkembangan, dipastikan UMKM kita akan semakin

tertinggal.

Mengingat besarnya peran perempuan dalam UMKM, BKSAP DPR RI juga

mendorong agar kebijakan serta program yang dibuat untuk memajukan

UMKM turut memasukan unsur perempuan.

Documents

Laporan Delegasi DPR RI Ke Sidang WTO Public Forum 2016 ......Susunan Delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the Framework of WTO Public Forum 2016 adalah sebagai berikut: