39
LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM MENGIKUTI SIDANG ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENT DI ETHIOPIA ADDIS ABABA, ETHIOPIA 5-10 APRIL 2009 Achmad Djuned, SH, MH Drs. Setyanta Nugraha, MM SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2009

LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM MENGIKUTI SIDANG ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENT DI ETHIOPIA ADDIS ABABA, ETHIOPIA 5-10 APRIL 2009

Achmad Djuned, SH, MH Drs. Setyanta Nugraha, MM

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2009

Page 2: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri
Page 3: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 1

LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

DALAM MENGIKUTI SIDANG

ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENT (ASGP)

ADDIS ABABA, ETHIOPIA 5-10 APRIL 2009

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Presiden Association of Secretaries General of Parliament (ASGP) pada

tanggal 13 Februari 2009 mengundang Sekretaris Jenderal DPR RI untuk

menghadiri Sidang ASGP di Addis Ababa, Ethiopia. Berdasarkan undangan

tersebut, Sekretaris Jenderal melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor

417/SEKJEN/2009 menugaskan :

1. Achmad Djuned, SH, MH. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar

Parlemen

2. Drs. Setyanta Nugraha, MM. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan

Disamping memenuhi undangan untuk menghadiri sidang ASGP

tersebut, keikutsertaan pejabat Sekretariat Jenderal adalah dalam rangka

mengembangkan dan meningkatkan kerjasama antar Sekretaris Jenderal di

dunia Internasional dan peran serta Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia pada masalah-masalah internasional, terutama dalam

kaitannya dengan kesekretariatan parlemen internasional.

Page 4: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 2

B. ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENT

The Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) atau Asosiasi

para Sekretaris Jenderal Parlemen Negara merupakan sebuah badan konsultatif

dari Inter-Parliamentary Union (IPU). ASGP terdiri dari para Sekretaris Jenderal

Parlemen baik dari Parlemen negara yang menjadi anggota IPU maupun dari

parlemen negara yang bukan anggota IPU sehingga keanggotaan ASGP tidak

tergantung (independent) dari IPU.

Tugas utama dari ASGP seperti yang diatur dalam Peraturan-peraturan dan

Metode Kerja ASGP adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kontak personal antar anggota ASGP.

2. Sejalan dan berkoordinasi dengan IPU dalam hal kerjasama dengan parlemen-

parlemen yang membutuhkan bantuan teknis dan legal.

3. Mempelajari Undang-Undang (UU), praktek dan prosedur serta metode kerja dari

berbagai parlemen di dunia.

4. Mengusulkan langkah-langkah atau cara untuk meningkatkan metode-metode

kerja dari berbagai parlemen di dunia.

5. Menjaga kerjasama antar Sekertariat dari berbagai parlemen di dunia.

Saat ini Presiden ASGP adalah Dr. Hafnaoui Amrani, Sekretaris Jenderal

dari Parlemen Algeria (Aljazair). Dr. Hafnaoui Amrani mulai menjabat sejak 16

Oktober 2008. Presiden ASGP yang juga adalah Ketua Executive Committee

(EXCOM) akan menjabat selama 3 tahun.

Pada Sidang ASGP yang berlangsung di Addis Ababa, Ethiopia, tanggal

5 s.d. 10 April 2009, dihadiri oleh sekitar 100 peserta.

Page 5: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 3

C. ETHIOPIA, TUAN RUMAH PENYELENGGARAAN KONFERENSI

IPU/ASGP

ETHIOPIA. Ethiopia mempunyai salah satu sejarah terlengkap sebagai

negara merdeka di benua Afrika dan merupakan negara tertua di dunia, serta

merupakan salah satu tempat peradaban yang terawal di dunia. Pemerintahan

Ethiopia pertama dibentuk sekitar tahun 980 SM dan menerima agama Kristen

pada abad ke-4 M. Negara ini cukup unik jika dibandingkan dengan negara-

negara Afrika lainnya karena tidak pernah dijajah selama masa perebutan

Afrika, dan terus merdeka hingga tahun 1936, saat pasukan Italia menguasai

negara tersebut.

Pasukan-pasukan Britania Raya dan Ethiopia mengalahkan tentara Italia

pada 1941, dan Ethiopia memperoleh kembali kedaulatannya setelah

menandatangani Perjanjian Britania-Ethiopia pada Desember 1944. Ethiopia dulu

pernah bernama Abisinia.

Kini, Ethiopia merupakan negara berbentuk Republik dan mengambil

bagian secara aktif dalam aktivitas-aktivitas kerjasama internasional.

Ibukota Ethiopia adalah Addis Ababa yang merupakan pusat

administrasi Kesatuan Afrika (AU). Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa

Amhara, Presiden Ethiopia saat ini adalah Girma Wolde-Giorgis dan Perdana

Menteri adalah Males Zenawi.

Ethiopia memiliki luas wilayah 1.127.127 Km2 dengan penduduk

berjumlah lebih kurang 73 juta jiwa berdasarkan sensus tahun 2007.

Ethiopia, Negara di Tanduk Afrika ini masih memakai kalendar Julian

yang ketinggalan sekitar 7 tahun dibandingkan dengan kalender Gregorian yang

lebih umum digunakan di seluruh dunia, sehingga negara ini akan membuka

serangkaian perayaan dalam menyambut milenium ketiga berdasarkan

penanggalan kalendar tersebut.

Page 6: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 4

II. PELAKSANAAN SIDANG ASGP

A. PEMBUKAAN SIDANG ASGP

Sidang ASGP dibuka oleh Presiden ASGP Dr. Hafnaoui Amrani, pada

tanggal 5 April pukul 10.00 waktu setempat, memberikan sambutan yang intinya

sebagai berikut:

Pertama, menyampaikan beberapa pandangan mengenai Ethiopia dan

Addis Ababa, dimana para delegasi akan tinggal beberapa hari di negara ini.

Ethiopia terletak di ujung Afrika berbatasan dengan Eritrea di Utara,

Sudan di barat, Kenya di Selatan, Somalia di Timur, dan Djibouti di Timur

Utara. Addis Ababa adalah ibukota, tempat banyak organisasi nasional dan

internasional berkantor.

Ethiopia adalah satu dari negara tertua di dunia dan ketiga terpadat

penduduknya di Afrika. Ethiopia juga terdapat banyak peninggalan bersejarah

kemanusiaan, menjaga keasliannya dan membangun sejarah kemanusiaan,

dengan penelitian terbaru ‘Lucy”.

Negara ini terkenal dengan atlet olimpiadenya khususnya pelari jarak

jauh, gereja dari batu dan kopi aslinya. Ethiopia juga Negara untuk agama

Kristen dan Islam sejak dahulu, dimana keduanya hidup dalam damai dan

harmonis.

Ethiopia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1923 dan

satu dari 51 anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor pusat

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Komisi Ekonomi untuk Afrika (UNECA)

terletak di Addis Ababa, juga sebagai kantor pusat Persatuan Afrika, dimana

Ethiopia sebagai pendirinya.

Addis Ababa, sebagai ibukota Ethiopia, berbagai perwakilan grup

etnik/suku berada disini. Suku-suku ini membuat negara menjadi kaya akan

Page 7: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 5

kebudayaan dan menjadi tambah menarik. Suku terbesar dan yang lebih kecil

hidup berdampingan dalam damai dan harmonis. Kota ini penuh dengan kaum

pendatang yang terdiri dari 22% tinggal di Ethiopia. Jumlah penduduknya

terdiri dari 3 juta lebih dengan jumlah wanita sedikit lebih banyak.

Cuaca di kota berbeda dengan cuaca di dataran tinggi, dengan

perbedaan temperatur sekitar 10 derajat celcius, tergantung tingkat ketinggian

dan angin. Temperaturnya karena berada di garis ekuator membuat

temperaturnya sangat konstan dari bulan ke bulan.

Kedua, menyampaikan tentang Sistem Parlemen FDRE.

Sejarah perkembangan demokrasi Ethiopia telah mengalami 3 kali

perubahan sejak dibangun tahun 1931. Adalah :

1. Parlemen dibawah kekuasaan Raja Haile Selasise I;

2. Nasional Assembly (Shengo) di Rezim Militer;

3. Ethiopian Parlemen (saat ini).

Parlemen selama jaman kerajaan dan rezim militer mempunyai bentuk

yang sama. Oleh karenanya, ide demokrasi parlemen berada di jaman yang

primitif.

Menjadi Parlemen Federal saat ini setelah muncul kekuatan rakyat

Ethiopia (EPRDF) yang menggulingkan kekuasaan rezim militer pada bulan Mei

1991, dan mendirikan Pemerintahan Transisi.

Kemudian konstitusi yang mendirikan sistem parlemen pemerintahan

menjadi berkuasa penuh pada 21 Agustus 1995. Pemerintahan ini membuat 2

Dewan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Federasi. Dewan ini

mempunyai peraturan tersendiri, sebagai bentuk parlemen bikameral.

Masyarakat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sejumlah 547

anggota, selama 5 tahun berdasarkan hak memilih secara langsung, bebas, dan

jujur yang diselenggarakan dengan pengambilan suara secara rahasia

sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sebaliknya, Senat mempunyai 120 kursi,

Page 8: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 6

dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh Dewan Regional Negara. Masa

bakti dewan ini juga selama 5 tahun.

Struktur pemerintahan House of People Representative adalah :

1. The assembly

2. Komisi Penasehat Bisnis

3. Ketua

4. 6 Partai Anggota

5. Komisi Koordinasi

6. 13 Badan Musyawarah

7. Sekjen

S E N A T

Ethiopia, rumah dari lebih 80 negara berbeda, kebangsaan, dan

penduduk, telah menjadi sistem federal yang mengakomodasi perbedaan. Jadi,

telah dibagi menjadi 9 wilayah dengan pemerintahan sendiri.

Mengacu pada artikel 62 konstitusi, tugas utama Dewan Federasi adalah

1. Interpretasi Konstitusi

2. Konflik dan Permasalahan

3. Menetapkan Divisi Keuangan dan Subsidi yang disediakan Pemerintah

Federal kepada Negara.

Ketiga, mengemukakan mengenai dua Sekretariat Dewan

Bertambahnya jumlah partai oposisi dan anggotanya, khususnya

Parlemen saat ini, telah membuat Dewan untuk menyiapkan dan

mengimplementasikan prosedur peraturan dan tata tertib anggota, yang mana

telah membawa pengaruh yang signifikan dalam penyampaikan pelayanannya.

Walaupun banyak perubahan telah dibuat dalam pengaturan struktur dan

sistem kerja, peningkatan yang signifikan tidak dapat dibuat.

Page 9: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 7

Belakangan ini telah dilakukan penelitian dikedua Sekretariat menggunakan

Business Process Reengineering (BPR) dan hasil yang disampaikan telah

membawa perubahan yang signifikan pada struktur mereka, jumlah dan

kualifikasi staf, penggunaan IT, dan seterusnya. Sebagai hasilnya, perubahan

yang mendasar telah dibuat di kedua Sekretariat untuk memberikan kualitas

dan pelayanan yang tepat yang pada akhirnya dapat membuat kedua Dewan

mencapai tujuan mereka.

B. PRESENTATION: THE PARLIAMENTARY SYSTEM OF THE FEDERAL

DEMOCRATIC REPUBLIK OF ETHIOPIA

Presentasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal House Of People

Representatives Republik Of Ethiopia.

Dalam sejarah konstitusionalnya, Parlemen Ethiopia telah mengalami

perubahan bentuk sejak didirikan pada tahun 1931 seiring dengan perubahan

bentuk negaranya. Yakni parlemen pada masa kerajaan (Masa Kerajaan

Heillesalassie), kemudian masa rezim militer (Sengo National Dergue), dan

Parlemen pada saat ini (Federal Parliament).

Sistem Parlemen Ethiopia didasarkan pada Konstitusi 1994, yang

terdiri dari dua kamar, yakni House of People Representatives (DPR) dan

House of Federation (Senat) dengan masa kerja 5 tahun. Jumlah anggota House

of People Representatives (DPR) 547 orang yang dipilih melalui pemilu, dan

anggota House of Federation (Senat) 120 kursi yang dipilih berdasarkan

regional state council (Dewan Daerah).

Sebelum tahun 2001 sekretariat DPR maupun Senat menjadi satu, saat

ini masing-masing kamar sekretariatnya masing-masing. Masing-masing kamar

memiliki sekretariat yang saat ini mengalami/tengah melakukan reformasi,

Page 10: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 8

terutama dibidang struktur, kualitas SDM, dan infra struktur (IT). Sekretariat

mendukung kerja parlemen dalam satu kesatuan, dan dukungan tambahan

diberikan kepada Pimpinan.

Sekretariat DPR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Aktivitas administrasi harian

dikelola oleh Sekretais Jenderal. Sekretariat mempunyai satu unit Pusat Riset,

Penelitian dan Dokumentasi yang termasuk satu dari enam Departemen yaitu:

1. Departemen Prosedur Legislatif

2. Departemen Informasi dan Jasa Hubungan Masyarakat

3. Departemen Pemeriksaan dan Pengawasan

4. Departemen Sumber Daya Manusia.

5. Departemen Jasa Umum.

6. Pusat Riset, Penelitian dan Dokumentasi.

Sekretariat tunduk kepada perintah dari speaker (Ketua Dewan), dan

mempunyai fungsi serta tugas-tugas sebagai berikut:

1. Untuk memberikan layanan umum kepada DPR, komisi dan badan lainnya;

2. Untuk mempersiapkan tempat penyelenggaraan rapat-rapat pleno dan untuk

rapat-rapat berbagai komisi;

3. Untuk melaksanakan tugas-tugas lain pemenuhan kebutuhan aktivitas-

aktivitas badan dan Anggota DPR.

Baik Sekretariat DPR maupun Sekretariat Senat, saat ini keduanya sedang

melaksanakan reformasi birokrasi. Dalam semangat ini kedua sekretariat

memiliki benchmark pengalaman adminsitrasi dari berbagai parlemen Negara

lain.

House Of Federation telah mencapai reformasi dan saat ini merupakan

tahap implementasi. Reformasi yang dilakukan diantaranya :

Page 11: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 9

- Pengaturan kembali cara-cara bekerja dan menyederhanakan proses

pekerjaan

- Departemen/unit kerja yang sudah tidak relevan dihapuskan

- Hierarki diratakan

- Digitalisasi proses bekerja

- Memperkenalkan Local Area Network (LAN)

- Mengembangkan e-parliament

- Membangun kapasitas institusional melalui sistem skala teknis

- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui penataan kembali

uraian jabatan (job description) dan pelatihan staf sesuai dengan uraian

tugasnya serta perencaan karir individu pegawai

C. CONTRIBUTION : QUESTIONS TO MINISTERS

Presentasi mengenai pertanyaan kepada menteri yang dikemukakan

oleh Mrs. ADELINA SA’ CARVALHO, Sekjen Parlemen Portugal.

Kajian komparatif yang dilakukan oleh IPU di tahun 2007 mencatat

bahwa dari 88 parlemen, hanya 21 parlemen yang tidak menyediakan waktu

untuk pertanyaan lisan. Menariknya, 35 diantara semua yang menyediakan

waktu untuk pertanyaan tersebut, melakukannya sekali atau dua kali dalam

seminggu dan 12 pertanyaan dalam satu kali pertemuan.

Anggota parlemen Portugal memiliki hak untuk menyampaikan

pertanyaan kepada pemerintahnya, baik secara lisan maupun tertulis. Hak ini

dimuat dalam konstitusi Portugal 1976 yang merupakan prerogatif parlemen.

Pertanyaan lisan yang diajukan selama rapat paripurna, biasanya

disiarkan secara langsung, dan posisi duduk Pemerintah dan oposisi

Page 12: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 10

ditempatkan secara frontal sebagai cerminan cara pandang masing-masing pihak

terhadap masalah yang dibahas.

Sebelum 2007, pertanyaan lisan belum mendapatkan status yang layak,

hal ini ditunjukkan dengan alokasi waktu untuk diskusi sangat terbatas dan

pemerintah memiliki hak untuk memilih pertanyaan yang akan dijawab dan

Menteri yang menentukan bahwa pertanyaan dianggap telah selesai.

Setelah 2007, debat dilaksanakan dua minggu sekali dengan subyek

yang dipilih secara alternatif oleh pemerintah dan maupun oleh grup parlemen

dan dikomunikasikan 24 jam sebelum rapat berlangsung.

Seperti telah disampaikan sebelumnya mengenai kajian IPU, pertanyaan

tertulis merupakan instrumen parlemen yang paling banyak digunakan,

walaupun karakteristiknya beragam sesuai dengan parlemennya.

Melalui pertanyaan tertulis, anggota parlemen secara perorangan dapat

mengajukan pertanyaan mengenai isu-isu yang oleh Parlemen secara institusi

tidak dianggap penting. Karenanya, anggota parlemen memiliki kekuasaan

untuk mengajukan pertanyaan mengenai isu apa pun dan tanpa keterbatasan

kuantitatif.

Tata Tertib Majelis Republik yang disetujui di tahun 2007 merinci secara

detail penerapannya, dengan ketentuan 30 hari sebagai batas waktu untuk

menunggu jawaban dan sebagai konsekuensi jika tidak ditanggapi maka

pertanyaan tersebut akan dipublikasikan dengan menyebutkan nama penerima

pertanyaan, baik dalam Jurnal Resmi Majelis Republik, serta dalam situs

parlemen.

Anggota parlemen selain mengajukan pertanyaan, juga dapat

mengajukan permintaan akan informasi yang berasal dari unsur pemerintah

pusat dan lokal serta dari perusahaan publik atau yang berada di bawah

administrasi Pemerintah atau Kantor Pemerintah Daerah. Sampai saat ini

Page 13: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 11

Pemerintah telah menerima 6272 pertanyaan dan permintaan dari Anggota

Legislatif, dengan rata-rata pertahun lebih dari 2000.

Apabila anggota parlemen merasa bahwa jawaban Pemerintah tidak

sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, maka Anggota dapat menyampaikan

pertanyaan baru mengenai materi yang sama. Tetapi secara statistik, pertanyaan

pertama biasanya dianggap telah terjawab.

Presentasi mengenai pertanyaan kepada menteri yang dipaparkan oleh

Mr Vladimir Svinarev, Sekjen Parlemen Rusia (Dewan Federasi Rusia).

Pertanyaan tertulis diajukan Anggota Dewan untuk dijawab pada “jam

pemerintah”. Dewan Federasi berhak mengundang Ketua lembaga dan

Pemerintah Federasi Rusia untuk datang dalam rapat. Secara tertulis Anggota

Dewan Federasi atau komisi mengajukan permohonan kepada Ketua chamber

mengenai keperluan mengundang pemerintah dalam ”jam pemerintah”.

Kemudian berdasarkan suara mayoritas, Ketua menetapkan komisi mana yang

bertanggung jawab menyiapkan dan menyelenggarakan “jam pemerintah”.

Undangan chamber yang menyampaikan keinginan untuk bertemu

disampaikan kepada Pemerintah tidak kurang dari 5 hari sebelum rapat chamber

diselenggarakan. Jika kehadiran Pemerintah di rapat chamber tidak

dimungkinkan maka Pemerintah memberitahukan alasan ketidakhadirannya

dan menunjuk pejabat yang dapat menghadiri rapat.

Pemerintah diberikan kesempatan 15 menit untuk menjawab materi

pertanyaan tertulis yang telah diajukan, yang diikuti dengan diskusi.

Jika menteri yang diundang tidak dapat menghadiri rapat Dewan

Federasi dan anggota chamber tidak puas dengan jawaban yang disampaikan

wakilnya, maka menteri diundang kembali pada rapat berikutnya sesuai dengan

keputusan Dewan Federasi.

Pertanyaan tertulis merupakan satu metode lainnya yang dapat

digunakan untuk menanyakan Pimpinan dan pejabat Pemerintah Federasi Rusia.

Page 14: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 12

Pemerintah memberikan jawaban lisan kepada Dewan Federasi pada

kesempatan sidang terdekat atau pada waktu yang ditetapkan oleh chamber.

Jawaban tertulis harus disampaikan kepada Dewan Federasi tidak lebih dari 15

hari setelah menerima pertanyaan. Jika jawaban terhadap pertanyaan parlemen

dirasakan tidak memuaskan, Dewan Federasi dapat memutuskan untuk

mengulang kembali pengajuan pertanyaan.

Anggota Dewan Federasi juga berhak secara sendiri-sendiri mengajukan

pertanyaan ke Pimpinan dan staf Pemerintah Federasi Rusia. Menteri yang telah

mendapatkan pertanyaan tersebut harus menyampaikan jawaban tertulis tidak

lebih dari 30 hari setelah pertanyaan diterima atau pada tanggal lain yang

disetujui oleh penanya.

D. COMMUNICATION: PROMOTING E-DEMOCRACY IN THE GLOBAL

AREA PARLEMEN KOREA SELATAN

Presentasi disampaikan oleh PARK KYE DONG, Sekjen Parlemen

Korea Selatan yang intinya sebagai berikut:

E-parliament merupakan upaya Parlemen Korea Selatan untuk mengatasi

komunikasi politik yang terjadi dengan menggunakan teknologi informasi,

terutama internet.

E-parliament di Korea dikembangkan terutama di tiga aspek, yakni pertama, Digital Plenary

Chamber (Rapat Pleno Digital), yaitu desain untuk meningkatkan efisiensi dari aktivitas

legislatif, yang memungkinkan semua anggota parlemen dapat mengakses informasi legislatif

melalui komputer yang disediakan untuk setiap anggota, termasuk elektronik voting.

Kedua, Sistem Informasi Terintegrasi, yaitu sistem yang mendukung informasi legislatif yang

dapat diakses publik secara mudah dan langsung oleh masyarakat, seperti legislative

knowledge and information system (sistem informasi dan pengetahuan legislasi), Minute

System (sistem pertemuan), dan sistem penyiaran internet.

Ketiga, yaitu e-library atau Perpustakaan elektronik Parlemen.

Page 15: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 13

Ketika Sekjen Parlemen Kamboja berkunjung ke Korea Selatan September lalu, khusus

berbicara mengenai cara khusus kerjasama dalam mengimplementasikan apa yang telah

disetujui kedua negara dalam kerjasama protokol. Kamboja menunjukkan ketertarikannya

mengenai sistem digital plenary chamber di parlemen Korea dan sistem internet broadcast-

nya.

Setelah sukses dengan e-parliament, Korea Selatan kini memiliki inisiatif

untuk memberikan bantuan kepada Negara-negara lain untuk mengembangkan

e-parliament ini. Inisiatif ini dinamakan e-pai (elektronic parliament assistant

initiative).

Saat ini proyek e-pai telah dimulai di Kamboja dalam bentuk sumbangan

peralatan komputer yang telah dilakukan pada November 2008. Selain Kamboja,

Korea juga membantu Nepal dan Laos, untuk memberikan komputer dan sistem

operasionalnya, dan saat ini telah dijajagi untuk memulai proyek yang sama di

Afrika dan Amerika Latin yang dimulai dari Rwanda dan Ethiopia.

Parlemen Korea Selatan siap dan menginginkan untuk menyampaikan

kerjasama dengan negara-negara lain apabila memerlukan bantuan dalam

merealisasikan inisiatif ini.

Dengan adanya e-pai ini (PCS) diharapkan parlemen di seluruh dunia

akan membuahkan hasil dalam pembentukan vibran e-democracy.

E-parliament Korea diharapkan dapat menumbuhkan bantuan lunak

dalam kurun waktu yang lama dan proyek bantuan dalam kerjasama dengan

pemerintah Korea.

Parlemen negara-negara penerima akan dapat mengimplementasikan

pemungutan suara secara elektronik dan mengurangi kertas-kertas untuk

pertemuan melalui komputer (efisiensi kertas )

Menolong dan untuk membangun sistem informasi incupasing ??? di

banyak area legislasi, anggaran dan kebijakan. Ketika proyek ini dapat

Page 16: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 14

dilaksanakan oleh beberapa negara secara bersama-sama, dampaknya bisa dua

atau tiga kali lipat dalam hal efisisensi.

Sementara beberapa parlemen dapat mengupayakan untuk mengganti

komputernya setiap waktu ketika anggota baru, tapi yang lainnya tetap

menggunakan model yang lama. Ketika beberapa Negara menyampaikan

kesenjangan ini melalui pertukaran dan bantuan, kita dapat bergerak bersama-

sama menghadapi kedewasaan e-democracy, biayanya sekitar 5000 dolar untuk

memperbaiki dan mengirimkan 100 komputer bekas kepada beberapa Negara

dalam satu wilayah. Korea Selatan mengharapkan seluruh Sekjen dapat

bersama-sama dan bergabung untuk membangun e-pai.

Untuk lebih mengembangkan kerjasama di bidang e-pai ini, parlemen Korea Selatan juga

secara resmi mengundang anggota ASGP untuk hadir pada pertemuan Sekretaris Jenderal

Forum Parlemen Asia Pasifik tanggal 7 Juli di Seoul.

Dengan agenda untuk mendiskusikan e-parliament dan mencari jalan

untuk melangkah menuju kerjasama. Diharapkan forum ini dapat memberikan

kesempatan untuk bekerjasama dan merealisasikan e-pai project.

Korsel juga akan mengagendakan beberapa program para Sekjen untuk

mengunjungi perusahaan-persahaan di Negara bagian dalam bidang fasilitas

industry dan pengalaman budaya tradisional dan pemandangan yang indah.

Yakin akan dapat menambah makna dalam kunjungan tersebut. Kesimpulan

dari presentasi adalah untuk mempromosikan e-democracy di era global.

Diharapkan para Sekjen dapat menemukan inti dari kegunaan presentasi dan

sangat membantu.

Page 17: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 15

E. CONTRIBUTION : MEASURES TO LIMIT THE IMPACT OF PARLIAMENT

OF THE ENVIRONMENT

Presentasi mengenai topik di atas disampaikan oleh Mr. VLADIMIR

SVINAREV, Sekjen Parlemen Rusia (Dewan Federasi Rusia), yang berisi antara

lain sbb:

1. Dewan Federasi selama 15 tahun eksistensinya telah melakukan kerja keras

dalam bidang perlindungan lingkungan. Pekerjaan ini terbagi atas dua

bagian, yaitu pertama, Aktivitas Politik Umum dan Pembuatan Peraturan

Perundang-undangan. Kedua, Ekologi kehidupan sehari-hari Dewan

Federasi

2. Tugas menjaga lingkungan alam memerlukan kondisi khusus terutama

mengingat kondisi perekonomian dan krisis keuangan dunia. Tetapi krisis

juga memberikan tambahan kekuatan untuk mencapai keseimbangan yang

optimal antara pertumbuhan manusia dan perlindungan terhadap alam.

Mahatma Gandhi mengatakan “pasti ada hukum yang lebih tinggi dari

penghancuran hukum”. Hanya dibawah hukum masyarakat akan berkembang

secara tepat. Kita harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hak untuk menggunakan lingkungan yang bersih tanpa pertimbangan di

rumah, status atau pendapatan adalah satu yang sangat penting bagi

manusia. Hak semacam ini terbangun dalam Konstitusi Federasi Rusia. Ini

juga panduan berharga bagi negara dan lingkungan sipil. Perlindungan

terhadap lingkungan adalah anugerah yang berharga bagi Rusia. Dewan

Federasi berurusan dengan bertambahnya volume ekologi pertahunnya.

Dewan Federasi Rusia juga bekerja sama dengan perwakilan akademisi dan

ahli komunikasi, lembaga swadaya masyarakat di bidang ekologi dan media

massa. Perkembangan pengawasan lingkungan publik dan bentuk budaya

lingkungan masyarakat dan etika warga negara adalah tugas kami.

Page 18: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 16

4. Dewan Federasi bertindak sebagai penyelenggara dan peserta sejumlah besar

program dimana masalah-masalah lingkungan didiskusikan. Hal ini

mencakup Baikal, Far Eastern, Saint Petersburg Economic For a. Kongres ???

Ekologi Internasional Neva yang pertama diselenggarakan pada tahun 2008

oleh Dewan Federasi. Kongres yang kedua akan diadakan bulan Mei ini.

Konferensi Internasional “Peran Siberia dan Timur Jauh dalam pembangunan

global” akan diselenggarakan bulan Juni ini di Kota Ulan Ude dalam

lingkungan kerja Baikal Economic Forum dan akan mempertimbangkan

diantara banyak topik/isu perlindungan Danau Baikal dan masalah

lingkungan lainnya.

5. Sejumlah besar peraturan dibidang ekologi juga telah dibuat dalam 15 tahun

ini. Mereka mengatur berbagai aspek dalam menggunakan alam dan

perlindungan terhadap lingkungan. Air, hutan, tanah dan kode instruksi kota

telah diadopsi, juga peraturan terhadap perlindungan udara, flora dan fauna

dan penggunaan tanah dan sumber daya mineral.

Perhatian khusus telah diberikan untuk penggunaan secara aman kekuatan

nuklir dan perlindungan terhadap hal darurat. Isu sampah dan ekologi telah

menjadi ketetapan legislasi.

Dewan Federasi juga mengawasi legislasi dan penerapan hukum, juga

bidang lingkungan. Tugas ini juga dalam bidang perancangan laporan

tahunan Dewan Federasi dari peraturan perundang-undangan Negara

Federasi Rusia.

6. Dewan Federasi juga sangat memperhatikan kerjasama internasional dalam

hal perlindungan lingkungan. Kami juga berusaha untuk meningkatkan

perhatian dunia. Saya ingin memberikan masukan berdasarkan pengalaman

Dewan Federasi dalam hal peraturan perundang-undangan dibidang

perlindungan lingkungan dalam bidang tugas Inter-Parliamentary Assembly

ini.

Page 19: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 17

7. Pengurangan pengaruh berbahaya bagi lingkungan, pengamanan sumber

daya dan perlindungan kesehatan ruangan anggota dan staf anggota adalah

pedoman dari kegiatan internal Dewan federasi. Sebagai contoh, penggunaan

dokumentasi digital dan teknologi bukan kertas membuat pengurangan

pemakaian kertas yang signifikan. Kami berusaha terus dalam hal

penggunaan air, pemanas dan pengurangan pemakaian listrik. Berdasarkan

hukum “pengurangan rokok tembakau” ruangan khusus untuk merokok

telah disediakan dengan sistem ventilasi yang telah disediakan di gedung

Dewan Federasi. Parlemen harus menjadi contoh organisasi ekologi dalam

pekerjaan sehari-harinya.

F. CONTRIBUTION : MEASURES TO LIMITS THE IMPACT OF

PARLIAMENTS OF THE ENVIRONMENT

MR. ULF CHRISTOFFERSSON, Wakil Sekretaris Jenderal Parlemen

Swedia menyampaikan paparan dalam Sidang ASGP tentang “INISIATIF

UNTUK MENGURANGI PENGARUH RIKSDAG’S TERHADAP

LINGKUNGAN EKSTERNAL”

Untuk beberapa tahun sekarang. Administrasi Parlemen Swedia bekerja

aktif untuk mengurangi dampak negatif dari aktifitasnya terhadap lingkungan

eksternal. Upaya-upaya pencapaian target konsumsi energi dan penggunaan

pembersih dari bahan kimia.

Pada September 2007, badan dari Parlemen Swedia ini menerapkan kebijakan

dalam upaya lingkungan internal secara intensif dengan mengenalkan sistem manajemen

lingkungan untuk kegiatan administrasi Parlemen Swedia, dan sertifikasinya berkaitan dengan

ISO 140001. Sertifikasi ini memberikan tanggungjawab yang besar yang diawasi oleh Partai

Independen. Hal ini untuk memastikan bahwa organisasi bekerja secara otomatis

memperhatikan isu-isu lingkungan. Tujuan dari administrasi Parlemen Swedia adalah

mendapatkan sertifikasi pada Juni 2009. Keputusan badan ini memberikan dorongan segar

pada pekerjaan lingkungan dan implementasi penilaiannya selama satu atau setengah tahun.

Page 20: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 18

Pengaruh dari upaya-upaya lingkungan beberapa tahun ini akan

dipresentasikan dalam laporan tahunan 2008, dan administrasi parlemen swedia

menyatakan sebagai berikut :

- Konsumsi energi berkurang berkurang 7%, pemanas dan listrik berkurang

4,5%;

- Peralatan pendingin luar diinstal di Danau Malaren, penggunaan air dingin

danau untuk pendingin ruangan komputer, dll;

- Pemesanan taksi lewat sistem risdag, kendaraan ramah lingkungan selalu

diprioritaskan;

- Aliran shower rendah, keran dan toilet diinstal di gedung Risdags, dan ini

mengurangi penggunaan air.

- Ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan secara otomatis diterapkan

dalam kaitan dengan pembelian dan kegiatan masyarakat.

- Konsumsi kertas dikurangi, sebagaimana percetakan duplex sekarang

memakai cetakan standar Risdag, dan bahan informasi dan dokumen-

dokumen ditingkatkan distribusinya sesuai permintaan;

- Penggunaan pembersih bahan kimia dikurangi sekitar 30%, dan produk

yang berisi zat-zat yang merusak lingkungan, seperti klorin, dihilangkan;

- Pemadam kebakaran yg menggunakan radioaktif diganti dengan alarm

optik;

- Perubahan dalam bidang legislasi diajukan yang meminta agar anggota

parlemen membeli produk-produk alternatif ramah lingkungan meskipun

secara ekonomi tidak menguntungkan;

- Kompensasi akan dibuat untuk semua penerbangan yang dilakukan oleh

staf dan anggota pada tahun 2008.

Studi tentang lingkungan tahun 2008 berkaitan dengan bentuk aktifitas

administrasi Risdag berbasis pada lingkungan kerja administrasi secara

sistematis. Studi dimulai dari emisi dalam udara, tanah dan air, dampak pada

Page 21: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 19

flora dan fauna dan manajemen sumber daya yang efisien. Studi

mengidentifikasi pentingnya memperhatikan lingkungan, contoh kegiatan ini

berpengaruh besar terhadap lingkungan. Perhatian mendasar ini memberikan

dasar kebijakan bagi administrasi risdag mengenai lingkungan. Kebijakan-

kebijakan dan obyek-obyeknya diputuskan Sekertaris Jenderal Parlemen Swedia

(Risdag), dan dukungan kepada badan Risdag tersebut harus diperlihatkan dan

diupayakan.

Seluruh pegawai mendapatkan latihan tentang lingkungan, dan tatacara telah diberikan

dalam mengimplementasikan sistem kerja berbasis lingkungan. Tatacara ini termasuk

pengawasan dan pemanfaatan proposal dari staf anggota, dan sekretariat pekerja fraksi untuk

perbaikan lingkungan, dan menemukan jalan keluar yang berkaitan dengan penyimpangan

yang terjadi.

Beberapa Pengalaman :

Administrasi Risdag telah mengakumulasikan pengalaman berharga

mereka tentang pengenalan sistem managemen berbasis lingkungan:

- Kita harus sudah berupaya nyata, dan berpengaruh banyak

- Kita harus mensosialisasikan upaya-upaya jangka panjang (termasuk

prosedur, sikap dan pengetahuan)

Faktor-faktor kunci :

- Keputusan untuk mengupayakan sertifikasi

- Komitmen aktif menjadi bagian dari kepemimpinan adminstrasi

- Komitmen staf

- Mengikuti kinerja system

Tujuan dan Rencana Aksi Lingkungan Administrasi Risdag tergambar dalam

tabel sebagai berikut:

Page 22: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 20

PENGGUNAAN KERTAS

OBYEK LINGKUNGAN ALAT UKUR/UKURAN

Penggunaan kertas berkurang 10%

dibandingkan level antara Juli 2007- 30

Juni 2008

Tahun I berkurang 3%

Tahun II berkurang 7%

Tahun III berkurang 10%

Diterapkan untuk semua pembelian

kertas dan untuk semua printer,

fotokopi, dll

- mengenalkan aturan penggunaan kertas, memberitahu pekerja

pada administrasi risdag, sekertariat fraksi dan anggota tentang

aturan dan tujuan penggunaan kertas

- mengganti printer dan fotokopi misalnya dengan pengunaan kode

penting sebelum mencetak (kesepakan pengusaha tahun 2010)

- menindaklanjuti laporan survei tentang laporan penting dan

melakukan pengukuran.

- mengawasi terus-menerus dokumen parlemen yang dicetak dan

dan mengulang interprestasikan kata distribusi pada UU risdag

- review dilakukan oleh bagian pendistribusian informasi kepada

sekretariat komisi dalam rapat komisi, distribusi dokumen elektronik

dalam rapat komisi dapat mengurangi dialog langsung dengan

anggota dalam rapat.

PENGGUNAAN LISTRIK

OBYEK LINGKUNGAN ALAT UKUR

Penggunaan listrik berkurang

sampai 10% dibandingkan

antara 1 Januari - 31 Desember

2007

Tahun I berkurang 3%

Tahun II berkurang 7%

Tahun III berkurang 10%

Tanggungjawab dalam

pelaksanaannya:

Dipimpin oleh kepala

departemen manajemen

- memperhatikan deklarasi energi dan audit energi dan

penggunaan alat ukur yang disepakati;

- mengenalkan aturan dan etika penggunaan listrik di risdag

untuk semua orang yang bekerja di gedung risdag.

- Penerangan

- Tingkatkan penggunaan waktu, cek sensor sinar

- Tukar bola lampu rendah energi

- Mengikuti perkembangan LEDs dan tipe lain listrik untuk

menghemat listrik

- pembelian dalam rangka pembaharuan energi dilakukan jika

dianggap sangat perlu

- menerapkan penilaian untuk memberikan efisiensi energi

Page 23: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 21

property - energi alternatif

- Ujian kelayakan dalam menginstal solar sel pada atap sayap

timur gedung risdag

- Uji kelayakan penggunaan energi dari air dalam stallkanalen

PEMANAS

OBYEK LINGKUNGAN PENILAIAN

Penggunaan listrik untuk pemanas

berkurang 10% dibandingkan

dengan level 1 jan-13 des 2007

Tahun I berkurang 3%

Tahun II berkurang 7%

Tahun III berkurang 10%

Penanggungjawab pelaksanaan :

Kepala departemen managemen

properti

- Menerapkan deklarasi energi dan mengajukan

penilaian;

- mengkaji ulang pemanas dan sistem ventilasi, uji

bagaimana penggunaan pemanas dari server;

- kaji ulang potensi retensi pemanas

TRANSPORTASI

OBYEK LINGKUNGAN ANGGOTA DAN PEKERJA ANGGOTA PEKERJA

Penggunaan transportasi

oleh administrasi risdag

dapat mempengaruhi,

contoh mobil kita sendiri

dan perjalanan pekerja

tanpa anggota, emisi CO2

dapat dikurangi sampai

10% diabandingkan dengan

level antara 1 Juli 2008-30

Juni 2009

Untuk perjalanan pekerja

bersama dengan anggota, dan

- pertimbangkan dampak

lingkungan ketika

merencanakan kunjungan

dan koferensi internasional;

- utamakan mobil ramah

lingkungan ketika menyewa;

- rekomendasikanmengemudi

secara ekonomis;

- ciptakan kondisi penggunaan

video conference;

- informasi dan travel agen

yang mengadaptasi

. informasikan

kepada

anggota baru

dan alternatif

untuk

menjadi

anggota yang

bekerja

untuk

lingkungan

yang lebih

baik.

- Terapkan penilaian

lingkungan ketika membeli

kendaraan;

-Mengendarai secara

ekonomis kepada para

pekerja yang

mengemudikan

kendaraan;

-siapkan daftar untuk

perencanaan konferensi

dan pertemuan

- kenalkan aturan dan

Page 24: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 22

oleh anggota, data lingkungan

mengenai emisi CO2 diproduksi

Th I berkurang 0%

Th II berkurang 5%

Th III berkurang 10%

Tanggungjawab pelaksanaan :

Ketua divisi administrasi

lingkungan;

- informasikan travel yang

mengadaptasikan lingkungan

ketika booking;

- ciptakan iklim kompensasi

untuk perjalanan udara

petunjuk untuk bepergian

dengan mobil dan udara

oleh pegawai dan atau

kebijakan rapat;

- ujicobakan bagaimana

tehnologi dapat

digunakan untuk e-

meeting

PERALATAN TEKNIS DAN KESIA-KESIAAN

PENERAPAN SYARAT-SYARAT LINGKUNGAN

DALAM RANGKA PEMBELIAN DAN USAHA

Syarat-syarat lingkungan yang diterapkan terhadap semua pembelian dan usaha. Bebrapa

manajer bertanggungjawab untuk memastikan bahwa syarat-syarat lingkungan diterapkan dalam kaitannya

dengan penerapan secara rutin termasuk didalamnya kerangka kerja sistem administrasi risdag

berdasarkan lingkungan adalah:

. Supplier bekerja berdasarkan sistem lingkungan, juga dalam bentuk sertifikasi lingkungan (ISO or EMAS)

atau dalam bentuk dokumen sistem manajemen lingkungan. Bukti sertifikasi atau biaya kerja lingkungan

akan ditanggung, termasuk gambaran mengenai kebijakan lingkungannya, nama orangnya atau

tanggungjawab organisasi terhadap isu-isu lingkungan dan gambaran bagaimanasuplier bekerja secara

sistematis dengan isu-isu lingkungan.

. Setiap subkontrakstor dari supplier mengawasi penilaian yang sama sebagai yang dapat menjatuhkan

supplier

Penilaian lingkungan yang spesifik dapat dijadikan acuan tergantung dari jenis usaha. Untuk peralatan

teknis, contohnya penilaian dapat dijatuhkan bawa mereka mengunakan rendah energi dan upaya tersebut

dapat meminimalisir kecurangan. Untuk bahan kimia, agen pembersih, dll alternatif ramah lingkungan

harus dipilih. Kepala departemen bertanggungjawab untuk memstikan bahwa penilaian lingkungan telah

diimplementasikan.

Page 25: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 23

G. CONTRIBUTION : ELECTION OF THE SPEAKER

Topik mengenai pemilihan Ketua Parlemen dipresentasikan oleh MR.

MARC BOSC, Deputi Sekjen Parlemen Kanada.

Proses pemilihan Ketua parlemen Kanada dipimpin oleh anggota parlemen yang paling senior

(paling lama masa baktinya, yang telah menjadi anggota parlemen terlama). Setiap kandidat

diberikan waktu bicara selama 5 menit tanpa intervensi, setelah itu baru dilakukan pemilihan.

Selama pemilihan tidak boleh ada pertanyaan, usulan untuk menghentikan proses pemilihan

dan pertemuan tetap dilanjutkan meskipun telah melebihi waktu yang ditentukan.

Yang berhak menjadi kandidat adalah seluruh anggota parlemen kecuali

Menteri/kabinet atau ketua partai politik. Pemilihan dilakukan secara rahasia

(secret ballot). Anggota dipanggil satu-persatu untuk melakukan pemilihan

didalam bilik, kemudian dimasukan kedalam kotak suara. Setelah selesai, Sekjen

Parlemen dan Panitia Pemilihan melakukan penghitungan. Setelah selesi

penghitungan dan disetujui oleh Sekjen, seluruh kertas suara dihancurkan,

kemudian sekjen memberikan hasilnya kepada Pimpinan Sidang. Apabila hasil

perhitungan menunjukkan tidak ada suara mayoritas terhadap satu calon, akan

dilakukan pemilihan ulang dengan kandidat yang mendapatkan minimal 5

persen suara dari perhitungan pemilihan pertama. Proses pemilihan kedua sama

dengan pemilihan pertama, kalau hasilnya sama maka dilakukan proses

pemilihan ketiga.

Page 26: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 24

H. CONTRIBUTION : FIRST SPEECHES BY NEW MEMBERS OF

PARLIAMENTS

Presentasi dilakukan oleh MS. CLARESSA SURTEES, Deputy

Searjant At Arm Australia, yang mengemukakan mengenai pidato pertama oleh

anggota Parlemen yang baru pertama kali terpilih atau First Speech.

Maksud dari First Speech

Merupakan pidato yang pertama kali disampaikan oleh anggota parlemen baru yg terpilih

dalam pemilu, tak terkecuali anggota baru yang pernah menjadi menteri atau anggota

parlemen negara bagian. Pidato disampaikan pada sidang pleno pertama parlemen dan setiap

anggota akan menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan penting

sebagai anggota parlemen.

Isi First Speech

Tidak ada aturan baku tentang isi dari first speech. Biasanya first speech berisi latar belakang

pribadi, filosofi politiknya, apa yang akan dia upayakan sebagai anggota parlemen, sejarah

yang menggambarkan proses pemilihannya, referensi untuk keluarga atau teman-temannya,

dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya terpilih. Anggota akan

sangat bersemangat dalam menyampaikan first speech-nya karena bagi mereka, hal tersebut

biasanya akan dipakai sebagai acuan bagi apa yang mereka yakini atau posisinya dikemudian

hari.

Pada parlemen baru setelah pemilu, anggota terpilih biasanya akan

menyampaikan pidatonya dalam debat resmi pertama guna menjawab pidato

Gubernur Jenderal dalam sidang pembukaan parlemen. Debat dilaksanakan

pada hari yang sama setelah pembukaan parlemen dan dilanjutkan 3 atau 4

minggu kemudian. Jika debat tidak dapat disampaikan karena ketidakmampuan

anggota, first speech akan dibuat lebih awal. Minggu pertama biasanya lebih

longgar karena anggota keluarga sering mengunjungi untuk mendukung

anggota dan masih dalam masa pembukaan parlemen.

Page 27: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 25

Standing Orders And Practice Apply

Waktu yang diberikan untuk menyampaikan first speech biasanya selama

20 menit. Ini merupakan waktu maksimum yang diberikan pada masing-masing

anggota selama menghadiri, replay debat. Jika first speech disampaikan diluar

agenda parlemen, sebagai contoh waktu yang diberikan biasanya diminta

dengan cara berdiri dan anggota dipersilahkan menyampaikannya dalam waktu

20 menit. Selanjutnya ketua parlemen mempunyai kebijakan untuk memberikan

tambahan waktu kepada anggota yang menyampaikan first speech.

Diluar kesepakatan, first speech anggota akan didengarkan tanpa disanggah atau diinterupsi.

Ketua Parlemen biasanya akan mengingatkan dengan kata-kata “order!! Sebelum saya

memanggil anggota yang terhormat (nama dan daerah pemilihannya), saya mengingatkan

parlemen bahwa ini adalah pidato pertama anggota yang terhormat dan saya meminta agar

para anggota dapat menjaga kehormatan sebagaimana biasanya.”

Saya mengembalikan kehormatan anggota ini dengan harapan tidak terlalu memprovokasi.

Dan karena ini adalah acara resmi, maka dilarang berisik.

Anggota dipilih pada sebelum pemilu mempunyai beberapa waktu

membuat first speech-nya dalam debat terhadap RUU yang diapresiasikan secara

relevan terhadap aturan-aturan normal.

Pidato dibuat karena tugas anggota parlemen tidak hanya mengenai first

speech-nya. Contohnya, pidato tentang ucapan duka cita bukan merupakan first

speech, demikian juga penyampaikan pertanyaan tanpa pemberitahuan. Pidato

oleh anggota terpilih dalam kapasitas sebagai Menteri atau juru bicara oposisi.

Sebagai contoh pidato kedua Menteri terhadap RUU atau pidato jawaban

oposisi, atau pidato jawaban hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan

masyarakat adalah juga tidak termasuk dalam first speech.

Namun demikian, kontribusi pembicara pribadi harus bukan menjadi

prioritas dalam first speech. Contohnya, perlu dipertimbangkan bahwa anggota

Page 28: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 26

tidak membuat pernyataan 90 menit atau 3 menit atau pidato dalam penundaan

debat sampai mereka membuat first speech-nya.

Kebiasaan ini juga dalam membuat referensi lain yang baik tehadap

pembuatan first speech mereka. Walaupun kebiasaan tersebut tidak selalu

diawasi.

Tamu-tamu anggota

Anggota baru biasanya akan mengundang keluarga dan teman-

temannya untuk duduk dalam ruang publik guna mendengarkan first speech

mereka. Peraturan terhadap para tamu dalam ruang publik sangat ketat yaitu

untuk mengikuti pidato dalam suasana tenang. Peraturan agak melunak ketika

pidato mendekati akhir yang ditandai dengan tepuk tangan keluarga dan teman-

temannya.

Rekaman First Speech Anggota

Pada first speech-nya, anggota parlemen akan diberikan fasilitas perekaman terhadap first

speech-nya. Rekaman tersebut diambil dari televisi parlemen dan salinan rekaman secara

pribadi akan diberikan kepada anggota. Demikian juga dengan foto resmi selama

penyampaian first speech-nya.

Hansart akan memasukkan first speech dalam website anggota dan juga juga pada website

parlemen .

First speech dapat dilakukan kapan saja, termasuk dalam pertemuan

formal parlemen. Tidak ada ketentuan mengenai isi dari first speech, namun

biasanya berisi atau memuat latar belakang personal, filosofi politik, harapan

pencapaian selama menjadi anggota DPR. Sejarah dan gambaran umun

terpilihnya menjadi anggota DPR.

Pidato pertama anggota Parlemen biasanya dilakukan pada saat

pertemuan dimana Gubernur Jenderal memberikan sambutan pada saat

Page 29: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 27

pembukaan parlemen. Pertemuan ini (addres and replay to the governor general

speech) berlangsung 3 hingga 4 minggu. Panjang atau lama pidato biasanya

selama 20 menit tanpa interupsi.

Biasanya anggota baru mengundang keluarga dan kolega untuk hadir

pada saat First speech.

I. COMUNICATION : RECEPTION OF MP’s AT THE BEGINNING OF A

NEW TERM OF PARLIAMENT AT THE FRENCH NATIONAL ASSEMBLY

Topik ini dipresentasikan oleh MR. XAVIER ROQUES, Sekjen

Parlemen Perancis.

Resepsi pertama anggota baru di Perancis dijadikan sebagai sarana yang

efektif untuk memberikan gambaran umun kepada anggota parlemen baru

termasuk keperluan administratif seperti data pribadi, tanda tangan otentik, foto

dan kartu identitas, simbol-simbol. Dalam resepsi itu juga, anggota parlemen

baru mendapatkan berbagai macam dokumen yang memuat buku tentang

kedudukan parlemen dalam sistem ketatanegaraan Perancis, booklet mengenai

pekerjaan parlemen dan status hukumnya, sistem keuangan dan sosial serta

gambaran kehidupan sehari-hari.

Pada masa-masa awal, sejumlah bahan dan pegawai secara khusus

dialokasikan kepada para anggota baru untuk membatu mereka dalam

mengenali tugas dan peranannya.

Setiap parpol memiliki ruang rapat sendiri. Anggota parlemen dan

asistennya mendapatkan pelatihan untuk penggunaan berbagai peralatan kator

dan pembiayaan kantor konstituen dibebankan kepada Negara.

Asisten anggota parlemen bukan PNS, namun direkrut oleh masing-

masing anggotanya, dan dibiayai oleh pemerintah.

Page 30: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 28

J. CONTRIBUTION : OBSERVING PARLIAMENTARY TRADITIONS OF

MEMBERS AND ELECTORS

Presentasi disampaikan oleh MRS. JACQUELINE BIESEHEUVEL

VERMEIJDEN, Sekjen Parlemen Belanda, dengan penekanan utama pada tradisi

yang dimilki/terdapat di Parlemen dan menjadi bagian prosedur kerja di

Parlemen. Sekretariat Jenderal Parlemen Belanda selama ini tetap berupaya

mempertahankan tradisi meskipun terdapat pengaruh luar yang dapat, mempengaruhi

prosedur kerja dan berpotensi mengubah tradisi.

Parlemen merupakan sesuatu yang diwariskan, dan hal tersebut muncul dari

tradisi yang sangat mengakar. Dan dalam tradisi tersebut kita bekerja setiap harinya

untuk memperbaiki fungsi parlemen dan untuk menjaga agar tetap mutakhir. Pada saat

seluruh dunia berada dibawah aturan monarki absolut, Belanda merupakan republik

dengan karakter demokrasi yang cukup baik, paling tidak pada masa itu dengan

Republik Persatuan Tujuh Provinsi. Saat ini, pada saat republik menjadi bentuk negara

yang paling dominan di seluruh jagad, Belanda memanifestasikan dirinya sebagai

parlemen monarki demokratis dibawah Dewan (Oranye).

Parlemen Belanda hanya memiliki sedikit ’tradisi.’ Tradisi sering kali berakar

pada perjanjian tidak tertulis atau persamaan yang dapat ditemukan antar-beberapa

kelompok berbeda. Parlemen Belanda selalu memberikan ruang yang cukup untuk

menampung keragaman tersebut.

Jarang sekali terlihat obyek simbolis lainnya. Tidak ada foto kepala negara

yang menghiasi ruang rapat paripurna, dan sulit menemukan simbol negara. Bendera

Belanda tidak terlihat di ruang rapat paripurna, dan jarang bahkan tidak juga terlihat di

tempat lain di kompleks parlemen. Bendera dikibarkan di luar gedung parlemen, saat

Dewan bersidang.

Satu aturan etika parlemen yang hingga saat ini masih diterapkan adalah

Anggota sebaiknya tidak berbicara langsung antara satu dengan yang lain, tetapi

melalui Presiden. Presiden menentukan apakah yang berbicara boleh diinterupsi.

Page 31: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 29

Anggota yang melakukan interupsi boleh mengajukan pertanyaan singkat, yang harus

dijawab Anggota yang sedang berbicara; walaupun ia sebenarnya bebas menentukan isi

jawabannya.

Pernyataan yang disampaikan di tempat tersebut tetapi tanpa tujuan yang jelas

tidak dimasukkan ke dalam laporan Dewan. Apa yang pada kondisi aktual rapatnya

merupakan perdebatan hangat akan terlihat dalam laporan resmi sebagai tukar

pendapat yang berjalan tenang. Hal ini sangat disayangkan karena sebagai akibatnya

banyak hal penting yang hilang tidak tercatat.

Badan Musyawarah Parlemen memandang perlunya mempertahankan dan

mengoptimalkan fungsi parlemen yang menjadi tanggung jawab kolektif. Dewan

merupakan lembaga dimana rakyat harus menjadi bagian. Makin besar wewenang

lembaga dewan dibandingkan pemerintah dan masyarakat, makin besar kewenangan

individual anggota yang dimiliki, diperoleh, dan dipertahankan.

Simbol/tradisi yang tetap dipertahankan, antara lain:

- Setiap anggota parlemen memiliki segel parlemen masing-masing termasuk pakaian

kebesaran

- Tidak ada bendera nasional di dalam ruangan, tapi di pasang diluar ketika sidang

parlemen berlangsung

- Setiap anggota yang berbicara, harus bicara dari platform (tempat khusus), bukan dari

tempat duduknya.

- Etika berbicara tidak boleh secara langsung dengan anggota lainnya, tapi harus melalui

presiden.

Presentasi disampaikan oleh Mr. Ian Harris Sekjen Parlemen Australia

Secara umum, parlemen Australia mengikuti filosofi adaptasi, dan

menerapkan bentuk lembaga serta prosedur pelaksanaan parlemen yang

dipraktekkan di berbagai negara. Sebagai akibatnya, sistem yang dianut

Australia tidak murni Westminster; deskripsi yang lebih sesuai mungkin

“Ausminster”.

Page 32: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 30

Berdasarkan rekomendasi laporan awal yang dikeluarkan Badan Musyawarah Dewan

mengenai Prosedur yang berjudul Menyeimbangkan tradisi dan kemajuan (Agustus 2001),

prosedur parlemen kembali memperhatikan ritual. Pada saat pembukaan masa sidang mulai

banyak unsur-unsur simbolis sebagai penanda evolusi Parlemen ditampilkan. Upacara

pembukaan dibuat lebih ”Australia” dan juga lebih modern.

Satu hal yang menjadi perhatian utama sekretaris jenderal adalah

anggota legislatif yang ia layani perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat

yang diwakili Anggota. Parlemen harus lebih interaktif dalam menyampaikan

pandangannya

Media massa menjadi sarana yang akan terus dipergunakan Anggota

Parlemen karena nilai strategisnya. Perdana Menteri Australia baru-baru ini

menyampaikan kepada media melalui pidatonya di hadapan Dewan mengenai

arti penting kerja media. Pengaruh media makin kuat perannya terutama dengan

teknologi yang semakin termanfaatkan.

Di bidang pemanfaatan teknologi, Parlemen Selandia Baru merupakan

parlemen nasional pertama yang menyiarkan acara rapat melalui radio, yaitu

sejak tahun 1936. Australia merupakan lembaga legislatif kedua yang secara

nasional menggunakan teknologi ”baru” yang memungkinkan adanya siaran

langsung acara rapat yang dimulai pada Juli 1946. Penggunaan kamera di

Chamber dan Komisi Utama juga berdampak besar terutama dalam cara

berpakaian para Anggota, pengaturan duduk di ruang rapat, serta pemilihan

waktu rapat. Laptop juga membawa dampak baik bagi Chamber karena peserta

rapat yang hadir mendapatkan masukan dari luar pada saat rapat sedang

berlangsung. Komunikasi tertulis tangan tiga puluh tahun lalu sudah digantikan

dengan surat elektronik, walaupun tetap perlu ada upaya menyimpan dan

merekam dalam format lain agar ada ”jejak kertas”.

Page 33: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 31

Untuk menjaga relevansinya dengan masyarakat yang diwakili, seorang

anggota legislatif seharusnya memanfaatkan kelebihan teknologi moderen. Hal

ini menjadi harapan masyarakat umum, dan juga Anggota itu sendiri. Tetapi

perlu juga mempertahankan unsur ritual tradisional dalam pelaksanaannya

yang berasal dari warisan dan sejarah lembaga legislatif.

Peran Sekretaris Jenderal sangat penting. Mereka selalu menjadi wali dari warisan, tradisi dan

praktek masa lalu lembaga legislatif. Saran mereka terus dimintakan mengenai praktek yang

sedang berjalan dan peluang diterapkannya perubahan. Sekretaris jenderal juga bertanggung

jawab untuk terus melihat perubahan teknologi dan budaya, sehingga ada praktek yang

bermanfaat dan dapat disampaikannya beragam masukan dengan prosedur yang juga

beragam.

Page 34: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 32

III. KUNJUNGAN KE PARLEMEN ETHIOPIA DAN TOUR DELEGASI ASGP

Sebagai wujud keramahtamahan tuan rumah, Sekretaris Jenderal Parlemen

Etiopia mengundang seluruh delegasi ASGP untuk berkunjung ke Gedung

Parlemen Ethiopia

Meski tak seindah tangga Gedung bulat (Nusantara), namun kemegahan

bangunan di dalam gedung Nampak terasa dari interior ruang rapat pleno yang

desainnya mirip dengan gedung-gedung Parlemen Eropa

Delegasi ASGP serius mendengarkan penjelasan tentang simbol-simbol

Parlemen Ethiopia

Page 35: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 33

Pesona alam, flora dan fauna, kelezatan makanan, keindahan tari-tarian dan tak

ketinggalan gadis cantik Ethiopia merupakan merupakan daya tarik tersendiri

bagi Delegasi ASGP.

Page 36: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 34

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Sekretariat DPR maupun Sekretariat Senat Parlemen Ethiopia sedang

melaksanakan reformasi birokrasi. Dalam semangat ini kedua sekretariat

memiliki benchmark pengalaman adminsitrasi dari berbagai parlemen Negara

lain. Bahkan House Of Federation telah mencapai reformasi dan saat ini

merupakan tahap implementasi. Hal yang sama juga tengah dilakukan oleh

Sekretariat Jenderal DPR RI, dimana saat ini telah selesai disusun Pedoman

Umum Reformasi Kesekjenan yang pada masa sidang ini akan dibahas

bersama dengan BURT.

2. Upaya Sekretariat Jenderal Parlemen Korea Selatan untuk mengatasi

komunikasi politik yang terjadi adalah dengan menggunakan teknologi

informasi, terutama internet atau yang lebih dikenal dengan e-parliament. e-

parliament dikembangkan terutama di tiga aspek, yakni pertama, Digital

Plenary Chamber (Rapat Pleno Digital: desain untuk meningkatkan efisiensi

dari aktivitas legislatif), yang memungkinkan semua anggota parlemen dapat

mengakses informasi legislatif melalui komputer yang disediakan untuk

setiap anggota, termasuk elektronik voting. Kedua, Sistem Informasi

Terintegrasai, yaitu sistem yang mendukung informasi legislatif yang dapat

diakses publik secara mudah dan langsung oleh masyarakat, seperti

legislative knowledge and information system (sistem informasi dan pengetahuan

legislasi), Minute system (sistem pertemuan), dan sistem penyiaran internet

(broadcasting). Ketiga, yaitu e-library atau Perpustakaan Parlemen.

3. Untuk lebih mengembangkan kerjasama di bidang e-pai ini, parlemen Korea

Selatan secara resmi mengundang anggota ASGP untuk hadir pada

pertemuan Forum Sekretaris Jenderal Parlemen se-Asia Pasifik tanggal 7-11

Juli di Seoul. Berkenaan dengan undangan tersebut, diharapkan Sekretaris

Page 37: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 35

Jenderal dan beberapa pejabat terkait dapat hadir dan ambil bagian secara

aktif dalam forum dimaksud.

4. Pada September 2007, Parlemen Swedia telah menerapkan kebijakan dalam

upaya menjaga lingkungan internal secara intensif dengan mengenalkan

sistem manajemen lingkungan untuk kegiatan administrasi Parlemen Swedia.

Setelah satu tahun diterapkan Parlemen Swedia berhasil meraih pencapaian

yang cukup signifikan, seperti, penurunan konsumsi energi 7%, listrik 4,5%,

penurunan konsumsi air bersih, penurunan konsumsi kertas, alat-alat

pembersih kimiawi, dan sejumlah upaya lainnya yang dapat meminimalisir

dampak yang merusak lingkungan. Upaya efisiensi di lingkungan Sekretariat

Jenderal dilakukan melalui penghematan penggunaan listrik/lampu-lampu,

telephon, air, dan penggunaan ATK.

Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dan efisiensi di

segala bidang, perlu kiranya Sekretariat Jenderal mengkaji kemungkinan

penerapan sistem manajemen lingkungan sebagaimana yang telah dilakukan

Parlemen Swedia.

5. Dalam setiap pergantian Anggota baru, Parlemen Australia

menyelenggarakan apa yang dinamakan First Speech atau pidato pertama

oleh anggota Parlemen yang baru pertama kali terpilih. Pidato pertama dapat

dilakukan kapan saja, termasuk dalam pertemuan formal parlemen. Tidak

ada ketentuan mengenai isi dari pidato pertama, namun biasanya berisi atau

memuat latar belakang personal, filosofi politik, harapan pencapaian selama

menjadi anggota DPR. Sejarah dan gambaran umun terpilihnya menjadi

anggota DPR. Pidato pertama anggota Parlemen biasanya dilakukan pada

saat pertemuan dimana Gubernur Jenderal memberikan sambutan pada saat

pembukaan parlemen. Pertemuan ini berlangsung 3 hingga 4 minggu. Pidato

Page 38: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 36

biasanya selama 20 menit tanpa interupsi. Hansart akan memasukkan dalam

website anggota dan juga pada website parlemen .

Hal serupa dapat dilakukan di DPR RI, mengingat banyaknya anggota dan

keterbatasan waktu penyelenggaraan, maka pidato pertama tidak seluruh

anggota menyampaikannya, tapi didasarkan pada perwakilan fraksinya.

6. Resepsi pertama anggota baru di Perancis dijadikan sebagai sarana yang

efektif untuk memberikan gambaran umun kepada anggota parlemen baru

termasuk keperluan administrative seperti data pribadi, tanda tangan

oetentik, foto dan kartu identitas, simbol-simbol. Dalam resepsi itu juga,

anggota parlemen baru mendapatkan berbagai macam dokumen yang

memuat tentang kedudukan parlemen dalam sistem ketatanegaraan Perancis,

booklet mengenai pekerjaan parlemen dan status hukumnya, sistem

keuangan dan social serta gambaran kehidupan sehari-hari.

V. P E N U T UP

Demikian laporan Delegasi Sekretariat Jenderal DR RI yang dalam hal

ini diwakili oleh Achmad Djuned, SH, MH, Deputi bidang Persidangan dan

KSAP dengan pendamping Drs. Setyanta Nugraha, MM, Kepala Biro

Perencanaan dan Pengawasan dalam Sidang Association of Secretaries General Of

Parliament yang diselenggaran di Addis Ababa, Ethiopia dari tanggal 5 sampai

dengan 10 April 2009.

Penting bagi Sekretariat Jenderal untuk selalu mengikuti forum ASGP

ini, karena disamping untuk mengenal dan mempererat hubungan dalam forum

bersama Sekretariat Jenderal seluruh dunia, juga merupakan ajang saling tukar

pengalaman dan saling memberikan kontribusi mengenai sistem dukungan

keparlemenan.

Page 39: LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DALAM …dpr.go.id/doksetjen/dokumen/kms_Laporan_ASGP,_5-10_APRIL... · 2013. 5. 16. · laporan delegasi sekretariat jenderal dpr ri

ASGP-ETHIOPIA/achmad djuned&setyanta nugraha Page 37

Untuk lebih mengoptimalkan keikutsertaan sekaligus mendapatkan

manfaat yang lebih besar terkait dengan kendala penguasaan bahasa, maka

delegasi Sekretariat yang akan datang disamping diorganisir secara matang juga

perlu didampingi interpreter sebagaimana yang dilakukan Sekretariat Parlemen

Rusia, Korea Selatan, dan beberapa Negara lainnya.

Besar harapan kami, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

sebagai supporting system DPR RI.

Jakarta, April 2009

DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI,

Achmad Djuned, SH, MH. Drs.Setyanta Nugraha,MM