1

LAPORAN DELEGASI DPR RI

PARLIAMENTARY FORUM AT THE 2019 HIGH LEVEL POLITICAL FORUM

ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (HLPF) AND RELATED MEETINGS

14-16 Juli 2019, New York - Amerika Serikat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI menghadiri Parliamentary Forum at the 2019 High Level

Political Forum on Sustainable Development (HLPF) and related meetings pada tanggal

14-16 Juli 2019 di New York, Amerika Serikat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan

DPR RI No. 94/PIMP/V/2018-2019 tanggal 25 Juni 2019.

B. SUSUNAN DELEGASI DPR RI

Susunan Delegasi DPR RI pada Parliamentary Forum at the 2019 High Level Political

Forum on Sustainable Development (HLPF) and related meetings pada tanggal 14-16

Juli 2019 di New York, Amerika Serikat terdiri dari:

1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf,M.Si Ketua BKSAP/Ketua Delegasi/F-PD/A-432

2. Dave Akbarshah Fikarno, ME Wakil Ketua BKSAP/Anggota/F-PG/A-264

3. G. Budisatrio Djiwandono Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/

F-P.GERINDRA/AA-386

4. Amelia Anggraini Anggota BKSAP/Anggota Delegasi/

F-P.NASDEM/A-17

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Maksud dan tujuan pengiriman Delegasi DPR RI ke Parliamentary Forum at the 2019

High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) and related meetings

yaitu:

- Memanfaatkan Parliamentary Forum at the 2019 High Level Political Forum on

Sustainable Development (HLPF) and related meetings untuk membina dan

mengembangkan hubungan persahabatan dengan negara-negara anggota Inter-

Parliamentary Union (IPU).

2

- Melakukan peran diplomasi parlemen sebagai salah satu unsur penting total

diplomacy, dalam rangka memfasilitasi dan mendukung kebijakan politik luar negeri

RI terkait capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

- Turut serta aktif dalam pencapaian TPB/SDGs baik di tingkat nominal maupun

internasional.

D. MISI DELEGASI

Adapun misi Delegasi DPR RI mengikuti sidang tersebut, antara lain adalah:

- Memperdalam pengetahuan terkini mengenai TPB dan capaian TPB negara-negara

dunia, mendiskusikan mengenai Self-assessment Toolkit Parliaments and the

Sustainable Development Goals, berinteraksi dengan para ahli di bidang TPB, dan

mengeksplorasi penganggaran dan pembuatan undang-undang untuk mendukung

pencapaian TPB.

- Mengawal pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh BAPPENAS yang menyampaikan

laporan/Voluntary National Reviews (VNR), menyampaikan implementasi TPB di

Indonesia dan memastikan bahwa prinsip inklusi, kesetaraan, dan pemberdayaan

selalu menjadi prioritas dalam mencapai TPB di tahun 2030.

- Memanfaatkan event tahunan IPU ini untuk memperkuat dialog multilateral DPR RI

dengan mitra dialog di IPU.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Sebagai persiapan substansi Delegasi DPR RI ke pertemuan dimaksud, BKSAP telah

menyiapkan bahan-bahan masukan untuk masing-masing pertemuan terkait isu-isu yang

terkait dengan TPB dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Luar Negeri

dan BAPPENAS RI. Adapun untuk persiapan teknis, Sekretariat BKSAP DPR RI telah

melakukan koordinasi dengan pihak Perwakilan Tetap RI (PTRI) di New York dan

Sekretariat IPU.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA SIDANG

Agenda yang dibahas dalam Parliamentary Forum at the 2019 High Level Political

Forum on Sustainable Development (HLPF) and related meetings adalah sebagai berikut:

15 Juli 2019

11.00 – 14.00 : Pembacaan Voluntary National Reviews (VNR) oleh Prof.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS dan didampingi oleh Dr.

Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, Ketua BKSAP dan Ketua Panja

SDGs DPR RI; Dr. Dian Triansyah Djani, SE, M.A, Duta Besar

dan Wakil Tetap RI untuk PBB; serta Agus Joko Pramono,

Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3

15.00 – 18.00 : Parliamentary Forum at the HLPF

Panel discussions on the topics :

1) Growing inequalities and distrust in government: Breaking the

cycle

2) Parliamentary Engagement in the SDGs: How can we measure

progress?

Presentation by Ms. Gabriella Cuevas Barron (IPU President)

and Mr. Martin Chungong (IPU Secretary General)

16 Juli 2019

08.30 – 09.45 : Opening of the High-Level Segment of ECOSOC / Ministerial

Segment of HLPF

Keynote speech by H.E. Antonio Guterres (UN Secretary

General) and opening statement by H.E. Inga Rhonda King

(Seventy-Fourth President of the Economic and Social Council)

14.30 – 18.00 : Parliamentary Workshop by IPU : Parliaments and Sustainable

Development Goals, A self-assessment toolkit

A group discussion attended by MPs who are divided into four

groups and discussing SDGs toolkit, parliaments understanding

on SDGs, and opportunities and challenges towards the

attainment of SDGs.

Opening by Ms. Gabriella Cuevas Barron (IPU President)

18.30 – 20.00 : UNESCAP side event “The Disaster Riskscape across Asia

Pacific”

Presentation by Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana (Under-

Secretary-General of the UN and Executive Secretary of

UNESCAP) and Prof. Bambang Brodjonegoro (Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS)

20.00 – 21.30 : German Mission side event “How to Better Engage Parliaments

in the 2030 Agenda”

Presentation by Dr. Nurhayati Ali Assegaf, MP, Ketua BKSAP

DPR RI

4

B. JALANNYA PERSIDANGAN

High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) dihadiri kurang lebih

140 anggota parlemen dari 50 negara anggota IPU dan terdiri dari berbagai sesi yang

dihadiri pemerintah dan parlemen. Pada tahun 2019, HLPF mengambil tema

”Empowering people and ensuring inclusiveness and equality”. Adapun fokus evaluasi

HLPF 2019 adalah terkait dengan SDGs/TPB Goal 4 (pendidikan), Goal 8 (pekerjaan

layak dan pertumbuhan ekonomi), Goal 10 (berkurangnya ketimpangan), Goal 13

(perubahan iklim), Goal 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan), dan Goal 17

(kemitraan global).

Gb.1. Opening of the High-Level Segment of ECOSOC/Ministerial Segment of HLPF

Dalam sesi Opening of the High-Level Segment of ECOSOC/Ministerial Segment of

HLPF, pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 08.30- 09.45, Sekretaris Jenderal PBB, H.E.

Antonio Gueterres menyampaikan highlight dari laporan 2018 Annual Overview Report

of the Chief Executives Board (CEB) yang termasuk saran untuk memperkuat policy

coherence, inovasi, dan kemajuan dalam sistem manajemen dan administrasi, serta

meningkatkan koordinasi antar badan-badan PBB dalam pencapaian Agenda 2030.

Kemudian pada sesi penyampaian Voluntary National Reviews (VNR), Prof. Bambang

Brodjonegoro didampingi Dubes dan Wakil Tetap RI untuk PBB Dr. Dian Triansyah

Djani menyampaikan pencapaian Indonesia dalam capaian pelaksanaan SDGs. Terdapat

beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan, yaitu komitmen serta langkah Indonesia

5

dalam mencapai SDGs melalui skema innovative financing yang melibatkan

multistakeholders. Di samping itu, belaiu juga menyampaikan keterlibatan DPR dalam

melakukan fungsi legislasinya antara lain dengan mengalokasikan 5 persen anggaran

untuk sektor kesehatan dan 20 persen untuk sektor pendidikan; dan menginisiasi forum

parlemen dunia pertama yang menghadirkan parlemen seluruh dunia guna membahas

tantangan, peluang, serta berbagi pengalaman terbaik dalam upaya pencapaian SDGs.

Gb.2. Penyampaian Voluntary National Reviews (VNR)

Beliau juga menyampaikan bahwa dalam ketidakpastian global yang tengah terjadi,

Indonesia berhasil menurunkan ketimpangan dengan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi inklusif, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan akses pendidikan,

mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menguatkan upaya pencegahan, penanganan, dan

ketahanan terhadap bencana. Indonesia juga terus berkomitmen untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan upaya penurunan Rasio Gini pada September

2018 sebesar 0,384, peningkatan kesempatan kerja dengan penciptaan sepuluh juta

lapangan kerja pada 2015-2018, penurunan ketimpangan dengan tata kelola pemerintahan

yang lebih baik, serta peningkatan kualitas adaptasi dan mitigasi sumber daya alam,

lingkungan, dan perubahan iklim yang signifikan.

Di bidang inklusi sosial, Indonesia patut bangga dengan implementasi Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pengarusutamaan gender serta

alokasi pendanaan dan perencanaan yang sensitif gender. Selain itu, Indonesia juga

mengembangkan sekam pendanaan non tradisional untuk mengimplementasikan

TPB/SDGs melalui SDGs Financing Hub yang menjadi kerangka blended financing,

meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), filantropi berbasis agama,

pendanaan hijau, zakat untuk SDGs, juga penggalangan dana filantropi digital. Lebih

6

lanjut beliau menyatakan Indonesia memastikan komitmen untuk mengimplementasikan

no one left behind dengan lima langkah strategis, yaitu mengurangi ketimpangan,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengimplementasikan Pembangunan

Rendah Karbon (PRK), mengintensifkan reformasi birokrasi, dan mendorong pendanaan

alternatif dan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs.

Gb.3. Suasana sesi Parliamentary Forum at the HLPF

Pada sesi Parliamentary Forum at the HLPF, dilakukan diskusi antar anggota parlemen

dunia yang menghadiri HLPF 2019. Forum ini diinisiasi oleh Inter-Parliamentary Union

(IPU) dengan menghadirkan Presiden IPU dan Sekjen IPU untuk menjadi pembicara

utama, dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai beberapa topik pembahasan yaitu: the

root cause of income and wealth inequality, how parliamentarians can counter the

problem of inequality through democracy and good governance, the main obstacles of

SDGs mainstreaming in parliaments, and the challenges to the mechanism to track the

impact of laws and budget on the realisation of SDGs. Namun demikian, tidak semua

negara yang hadir di HLPF 2019 membawa anggota parlemennya untuk turut hadir.

Jumlah negara yang hadir pada sesi ini adalah sekitar 19 negara.

Pada sesi workshop Parliaments and the SDGs: A self-assessment toolkit, seluruh

anggota parlemen yang hadir dibagi menjadi empat kelompok dan mendiskusikan

mengenai berbagai hal yang tertera di dalam IPU & UNDP SDG self-assessment toolkit.

Tujuan diadakannya workshop ini adalah untuk mensosialisasikan IPU & UNDP SDG

self-assessment toolkit bagi anggota parlemen sehingga dapat menjadi rujukan serta tolok

ukur pencapaian SDG di negara-negara dunia. Dalam kesempatan ini, anggota parlemen

yang hadir juga berbagi pengalaman terbaik mereka dalam penerapan SDGs di negara-

7

negara masing-masing. Sesi ini lebih banyak diisi dengan diskusi di masing-masing

kelompok dan diakhiri dengan presentasi yang disampaikan oleh perwakilan masing-

masing kelompok mengenai pencapaian mereka terhadap poin-poin yang tertera dalam

IPU & UNDP SDG self-assessment toolkit.

Sedangkan pada sesi UNESCAP side event “The Disaster Riskscape across Asia

Pacific”, disampaikan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh UNESCAP

tentang tantangan serta kondisi geografis di negara-negara Asia Pasifik yang memiliki

kecenderungan rawan bencana. Di samping itu, juga disampaikan poin-poin apa saja yang

menjadi target aksi UNESCAP dalam mendukung kesiapan negara-negara Asia Pasifik

dalam menghadapi bencana; antara lain memberikan edukasi tanggap bencana kepada

negara-negara di dunia serta mempromosikan analisis yang ketat dan pembelajaran setara

dalam isu ekonomi dan sosial yang terkait praktek pembangunan yang baik.

Gb.4. Delegasi saat menghadiri UNESCAP side event “The Disaster Riskscape across Asia Pacific

Sesi terakhir yakni German Mission side event “How to Better Engage Parliaments in

the 2030 Agenda” merupakan forum diskusi yang dihadiri oleh negara-negara yang

menghadiri HLPF dan diadakan oleh Perwakilan Tetap Jerman di PBB. Dalam

kesempatan ini, Ketua BKSAP DPR RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf mendapat kehormatan

untuk menjadi pembicara bersama-sama dengan 3 pembicara lainnya yang berasal dari

berbagai latar belakang profesi. Dalam forum ini, Dr. Nurhayati berbagi pengalaman

mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia, khsususnya DPR melalui

fungsi parlemennya, dalam mencapai SDGs.

8

Gb.5. Delegasi bersama dengan Menteri BAPPENAS dan Dubes RI

C. PARTISIPASI DELEGASI DPR-RI

Pada sesi Opening of the High-Level Segment of ECOSOC/Ministerial Segment of HLPF,

Ketua Delegasi Dr. Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) beserta anggota delegasi Yth. Dave

Akbarshah Fikarno (F-PG) menghadiri sesi tersebut bersama-sama dengan Dr. Dian

Triansyah Djani, SE, M.A, Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk PBB, Prof. Bambang

Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pada Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,

beserta Yohana Yembisa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesi ini diisi dengan pidato kunci yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB

mengenai pentingnya pencapaian SDGs yang inklusif serta melibatkan multistakholders.

Gb.6. Delegasi pada Opening of the High-Level Segment of ECOSOC/Ministerial Segment of HLPF

9

Delegasi DPR RI juga telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi persidangan dan agenda

lain yang ada di Parliamentary Forum at the 2019 High Level Political Forum on

Sustainable Development (HLPF) and related meetings. Dalam sesi Parliamentary

Forum at the HLPF, anggota delegasi Yth. Dave Akbarshah Fikarno (F-PG)

menyampaikan bahwa income and wealth inequality adalah hambatan yang dirasa sangat

berarti dalam pencapaian SDGs secara umum, dan pendidikan merupakan salah satu

solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itu, diperlukan peran parlemen

untuk dapat memastikan setiap masyarakat menikmati hasil pembangunan tanpa

memandang perbedaan ras, gender, agama, serta kondisi sosial ekonomi lainnya. Untuk

menghadapi hal ini, beliau menyampaikan bahwa DPR RI melalui fungsi

penganggarannya berupaya untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor

pendidikan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi tingginya income and wealth

inequality.

Gb.7.Yth. Dave Akbarshah Fikarno saat menyampaikan intervensi

Selain itu, Yth. G. Budisatrio Djiwandono (F-P.GERINDRA) juga menyampaikan

bahwa saat ini DPR RI memiliki Panitia Kerja (Panja) SDGs yang merupakan wujud

nyata komitmen DPR dalam memastikan pencapaian SDGs di tingkat daerah maupun

tingkat nasional. Selain itu, Panja SDGs juga secara rutin memberikan bahan

rekomendasi dan masukan kepada pemerintah terkait implementasi SDGs. Pernyataan

wakil Delegasi Indonesia ini mendapatkan apresiasi dari Sekjen IPU Martin Chungong

yang menyatakan bahwa Indonesia selama ini menjadi salah satu role model bagi

parlemen dunia yang secara kontinyu melakukan SDGs mainstreaming baik di tingkat

nasional maupun internasional.

10

Gb.8.Yth. G. Budisatrio Djiwandono saat menyampaikan intervensi

Sedangkan pada sesi Workshop Parliaments and the SDGs: A self-assessment toolkit,

anggota delegasi yang hadir yakni Yth. Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Yth. Amelia

Anggraini (F-P.NASDEM), Yth. G. Budisatrio Djiwandono (F-P.GERINDRA). Mereka

terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda. Dalam sesi tersebut, Yth. Amelia Anggraini

(F-P.NASDEM) menyampaikan pengalaman bahwa DPR RI memiliki Panitia Kerja

(Panja) SDGs yang bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah terhadap

berbagai kebijakan terkait SDGs, serta mewajibkan 20% APBN untuk sektor pendidikan,

serta peningkatan 5% APBN untuk sektor kesehatan, serta mendorong dibuatnya program

pengentasan kemiskinan.

Gb.9. Delegasi saat mengikuti workshop

11

Selain itu, Yth. G. Budisatrio Djiwandono (F-P.GERINDRA).menyampaikan bahwa

DPR RI berkomitmen dan berperan aktif dalam mengawasi capaian SDGs, apakah sudah

sesuai dengan komitmen pembangunan yang tertera dalam konstitusi. Salah satunya

dalam mekanisme pelaporan VNR tahun ini, maka sebelum laporan tersebut dikumpulkan

secara resmi, maka pemerintah, dalam hal ini melalui BAPPENAS, melakukan diskusi

dan konsultasi kepada DPR mengenai poin-poin apa saja yang telah dicapai Indonesia

dalam capaian SDGs. Sedangkan banyak anggota parlemen yang hadir dalam sesi ini

menyampaikan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam mekanisme pelaporan HLPF dan

ini dirasa sebagai salah satu tantangan untuk pelaporan HLPF berikutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yth. Dave Akbarshah Fikarno (F-PG) juga berkesempatan

menjadi Ketua Kelompok dan beranggotakan parlemen beberapa negara. Dalam

presentasinya, beliau menyampaikan salah satu output DPR RI dalam melakukan SDGs

mainstreaming adalah membuat kartu SDGs yang berisi 17 Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) dan membagikan kepada anggota parlemen. Hal ini bertujuan untuk

membuat semua anggota parlemen lebih familiar dan paham akan tujuan-tujuan tersebut.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa terkait mekanisme penganggaran untuk TPB,

DPR RI memiliki Badan Anggaran (Banggar) yang merupakan Alat Kelengkapan Dewan

dan bertugas untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiscal umum dan prioritas

anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian dan lembaga negara terkait, yang

tentunya selaras dengan komitmen pembangunan yang tertera dalam TPB.

Gb.10. Wakil Ketua BKSAP saat berdiskusi dalam workshop

Selanjutnya, Yth. Amelia Anggraini (F-P.NASDEM) juga menyampaikan bahwa tahun

2019 ini, untuk ketiga kalinya DPR RI akan menyelenggarakan forum parlemen dunia

pertama yang membahas tentang TPB dalam World Parliamentary Forum on Sustainable

Development yang pada tahun 2017 sudah mengadopsi Bali Declaration dan Bali

Commitment pada tahun 2018. Kedua output ini menjadi panduan bagi parlemen dunia

12

terkait penerapan TPB di negara masing-masing. Ia berharap, parlemen dunia yang hadir

di Parliamentary Forum at the 2019 High Level Political Forum on Sustainable

Development (HLPF) and related meetings dapat juga hadir di World Parliamentary

Forum on Sustainable Development ke-3 yang diadakan di Bali pada 4-5 September

2019. Agenda ini merupakan wujud nyata komitmen DPR dalam memastikan penerapan

SDGs juga dapat dicapai oleh negara-negara dunia lainnya.

Gb.11. Yth. Amelia Anggraini saat mengikuti workshop

Pada German Mission side event “How to Better Engage Parliaments in the 2030

Agenda”, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si menyampaikan pentingnya melokalkan

SDGs dengan menggunakan bahasa nasional dan bahasa daerah masing guna mencapai

SDGs. Hal ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat lebih familiar dan memiliki

kesadaran lebih bahwa tujuan pembangunan adalah tujuan bersama-sama. Menanggapi

pertanyaan audiens dalam sesi tanya jawab, beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia

berkomitmen untuk membangun kemitraan global dengan negara-negara Uni Eropa,

salah satunya dengan memastikan inklusifitas dalam sektor perdagangan guna menjamin

kesehateraan bagi semua pihak yang tentu saja sejalan dengan prinsip SDGs. Di samping

itu, juga disampaikan bahwa sesuai prinsip no one left behind, parlemen memiliki fungsi

supervisi atau pengawasan yakni memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat

dinikmati oleh semua pihak. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut, maka juga

harus dipastikan bahwa no parliament left behind yang bermakna bahwa parlemen harus

selalu terlibat dan dilibatkan oleh pemerintah dalam kerangka pembahasan, penerapan,

dan pengawasan terkait TPB.

Di samping pertemuan-pertemuan tersebut, Ketua delegasi yang juga merupakan Ketua

BKSAP DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Mr. Jamil Ahmed, Direktur

United Nations Environment Programme (UNEP) dan Mr. Ricardo Mesiano, Sustainable

Development Officer of Environment and Development Division of United Nations

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Pertemuan ini

13

membahas persiapan World Parliamentary Forum on Sustainable Development ke-3

yang diadakan di Bali pada 4-5 September 2019, dimana Jamil Ahmed dan Ricardo

Mesiana akan menjadi pembicara dalam forum diskusi yang diadakan di World

Parliamentary Forum on Sustainable Development ke-3.

Gb.12. Yth. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si saat menjadi pembicara dalam side event

Gb.13. Yth. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si saat bertemu dengan perwakilan UNEP

14

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Kehadiran Indonesia dalam Parliamentary Forum at the 2019 High Level Political

Forum on Sustainable Development (HLPF) and related meetings memiliki nilai

strategis baik dalam penguatan hubungan bilateral DPR RI dengan negara-negara

anggota IPU maupun dalam kerangka kerja sama multilateral antar parlemen IPU;

Peran serta DPR RI diharapkan dapat mendorong kebijakan nasional Indonesia yang

mendukung pencapaian SDGs serta melakukan fungsi legislasi, penganggaran, dan

pengawasan yang efektif dalam memastikan pencapaian SDGs yang inklusif;

Sesuai dengan salah satu tujuan yang tertera dalam SDGs yakni Partnership for the

Goal, maka dalam pertemuan ini banyak pembahasan yang menitikberatkan

pentingnya keterlibatan parlemen dalam segala upaya penerapan SDGs di tingkat

nasional karena pada kenyataannya, tidak semua parlemen dunia dilibatkan dalam

upaya pencapaian SDGs. Maka, sesuai dengan fungsi utama parlemen yakni fungsi

legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen perlu untuk selalu hadir di setiap

fase yang berkaitan dengan pencapaian SDGs dan memastikan bahwa pemerintah

menerapkan amanah konstitusi untuk mencapai pembangunan nasional yang

berkelanjutan.

Laporan Voluntary National Reviews (VNR) merupakan capaian strategis 47 negara.

Ini adalah pemaparan VNR kedua Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Tercatat, hanya 7 dari 193 negara anggota PBB yang telah menyampaikan VNR

untuk kedua kalinya.

B. REKOMENDASI

BKSAP DPR RI agar dapat menyampaikan poin-poin yang dibahas dalam

Parliamentary Forum at the 2019 High Level Political Forum on Sustainable

Development (HLPF) and related meetings kepada seluruh Komisi serta Alat

Kelengkapan Dewan DPR RI guna memastikan tindak lanjut sesuai bidang yang

ditangani dan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI terkait upaya

pengarusutamaan SDGs;

Seyogyanya agar dapat diadakan pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait

diseminasi pengalaman DPR RI dalam melakukan salah satu fungsi parlemennya

(pengawasan) melalui keterlibatan aktif dalam Parliamentary Forum at the 2019

High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) and related

meetings.

Untuk HLPF mendatang agar Pemerintah RI lebih melibatkan lagi DPR RI dalam

pelaksanaan di Indonesia maupun pelaporan di dunia internasional.

15

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan melakukan perjalanan 4 (empat) Anggota, 1 (satu) Pejabat

Sekretariat BKSAP, dan 1 (satu) Tenaga Ahli BKSAP adalah Rp. 699.813.080,- (Enam

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Delapan Puluh Ribu

Rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

Agenda

Summary of the Discussion

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi DPR RI ke Parliamentary Forum at the 2019

High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) and related meetings

pada tanggal 14-16 Juli 2019 di New York – Amerika Serikat.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2019