KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

DALAM MENANGANI PERMASALAHAN BANGSA

Makalah

Disiapkan untuk Seminar dan Lokakarya

Dies Natalis Fisip ke-45

Universitas Katolik Parahyangan

Hari Sabtu, 10 Juni 2006

Oleh :

PROF.DR. SADU WASISTIONO, MS

A. Beberapa pendapat ahli tentang kegagalan Pemerintah :

1. Peter F. Drucker (1968) dalam ‘The Age of Discontinuity’

Kemungkinan bangkrutnya birokrasi.

2. Barzelay (1982) dalam ‘Breaking Through Bureaucracy’

Masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus

dan bekerja lamban.

3. Osborne & Gaebler (1992) dalam ‘Reinventing

Government’ => Kegagalan utama pemerintah saat ini

adalah karena kelemahan manajemennya, bukan pada

apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana

caranya pemerintah mengerjakannya.

.4. Osborne & Plastrik (1996) dalam ‘Banishing Bureucracy’

=> agar birokrasi lebih efektif, perlu dipangkas agar

ramping, ‘the least government is the best government’

5. E. S. Savas (1987) => Perlunya privatisasi, ramping

struktur kaya fungsi, pemilahan dan pemilihan fungsi

publik.

• Mc Leod (1998) mengemukakan pendapatnya bahwa krisis

multidimensional di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh

adanya salah urus (mismanagement) pada semua sektor, baik

swasta dan terutama pemerintah.

• Diperlukan pembaruan manajemen pemerintahan pada semua

tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan

implementasi sampai tahapan evaluasi.

• Paradigma good governance pada dasarnya adalah upaya

membangun filosofi, strategi serta teknik mengelola urusan-

urusan publik secara lebih transparan dengan melibatkan para

pihak-pihak yang terlibat (stakeholder and shareholder).

• Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1997-1998, ternyata

birokrasi merupakan sektor yang paling lamban berubahnya.

Birokrasi selama ini merupakan pihak yang paling menikmati

ketidakberesan dalam negara.

• Berdasarkan praktek pemerintahan di berbagai negara ditengarai

adanya “bad government”, yang ditandai dengan banyaknya

korupsi, kolusi, nepotisme, yang membuat negara mengarah ke

kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai

cara berpemerintahan yang baik (good government).

Good governance

Bad Good

Government Government

Perbandingan Ciri-ciri Bad Government

dengan Good Government

Ciri-ciri Bad Government Ciri-ciri Good Government

1. Lamban dan bersifat reaktif

2. Arogan

3. Korup

4. Birokratisme

5. Boros

6. Bekerja secara naluriah

7. Enggan berubah

8. Kurang berorientasi pada

kepentingan publik

1. Proaktif

2. Ramah dan Persuasif

3. Transparan

4. Mengutamakan proses dan

produk

5. Proporsional dan profesional

6. Bekerja secara sistemik

7. Pembelajaran sepanjang

hayat

8. Menempatkan stakeholder &

shareholder ditempat utama

B. KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

• Salah satu causa prima kegagalan negara mensejahterakan rakyat adalah karena penggunaan manajemen pemerintahan sbg bagian dari administrasi publik yang sdh usang.

• Perlu disusun grand design mengenai pembaruan administrasi publik, mencakup perubahan MANAJEMEN,ORGANISASI, SUMBERDAYA MANUSIA, serta KEPEMIMPINANNYA.

• Ilmu Administrasi Publik dapat memainkan peranan penting dalam penyusunan grand design tsb, dengan menyumbangkan landasan filosofis, berbagai teori sbg alat analisis, serta fakta-fakta empiris dari dalam maupun luar negeri sbg pembanding.

• Dalam menyusun grand design perlu dipertimbangkan adanya kesenjangan antara konsep dengan konteks.

Gambar : Isi Limas Ilmu

Sumber : C.A. Van Peursen, Susunan Ilmu, 1989.

Teori

Hukum

Hipotesis

Definisi – definisi

Klasifikasi dan Pembentukan

pengertian

Data

BAGAN PERGESERAN PERAN NEGARA

KONSEP KONSEP KONSEP KONSEP

NEGARA NEGARA NEGARA NEGARA

PENJAGA KESEJAH MINIMALIS YG KUAT

MALAM TERAAN (GIDDENS,1992) (FUKUYAMA,2005)

Peran NEGARA :

Terbatas Luas Terbatas Luas

Ingraham dan Romzek dkk (1994) menawarkan konsep

pengelolaan pemerintahan baru yang disebutnya paradigma

HOLLOW-STATE, dimana pekerjaan pemerintah akan lebih

banyak dikontrakkan keluar (contracting out).

Aparat pemerintah hanya menangani urusan yang benar-benar

bersifat esensial.

Ciri lainnya dari paradigma “hollow-state” adalah :

1) looking to the private sector for models of success;

2) the management environment of public organizations;

3) changing became the learning organization :

a. the end of hierarchy;

b. governmental reliance on external expertise;

c. the decline of confidence in science;

d. decentralization of knowledge.

PERKEMBANGAN ILMU DAN KIAT MANAJEMEN

1. Manajemen Generasi I : Jungle Management :

2. MG II : Management by Direction (G.R. Terry, Luther Gullick

dlsb).

3. MG III : Management by Objective

4. MG IV : Total Quality Management (Brian L Joiner,1994).

5. MG V : Human Networking Management (Charles M. Savage,

1990)

• Manajemen sektor publik dalam semua aspeknya, umumnya baru

masuk pada generasi kedua atau ketiga, sementara di sektor privat

sdh masuk ke generasi kelima. Penggunaan e-govt di Indonesia

umumnya masih terbatas, dan ada keengganan dari birokrasi untuk

bersifat lebih transparan.

• Manajemen pengukuran kinerja di sektor publik baru masuk ke

tahapan pengukuran satu perspektif saja yakni internal business

process yang nampak pada pengukuran AKIP/LAKIP. Sementara di

sektor privat sudah menggunakan pengukuran empat perspetif,

seperti penggunaan Balance scorecard (BSc) menurut Kaplan dan

Norton.

Perkembangan Generasi Organisasi

1. Organisasi Generasi I : berbentuk organisasi nonformal (nonformal

organization : digunakan pada kerjasama yang bersifat sederhana,

sejalan dgn manajemen generasi pertama.

2. Organisasi Generasi II : dinamakan organisasi struktural/ Structural

Organization (Henry Mintzberg, 1979 dll), dengan ciri pembagian

TUPOKSI yg ketat dan berbentuk piramidal. Prinsip yg digunakan

dalam menyusun jenjang organisasi adalah : one step down.

3. Organisasi Generasi III : dinamakan Wide Structural Organization

(Frank Ostroff,1999 dll), berbentuk trapesium.

4. Organisasi Generasi IV : dinamakan Functional Organization (Susan

Albers Mohrman et all, 1998 dll), dengan ciri mengutamakan

keahlian, bukan pada kewenangan.

5. Organisasi Generasi V : dinamakan Quantum Organization (Ralph

H.Kilmaan, 2001), dengan ciri memasukkan prinsip-prinsip

fisika dalam menyusun dan menjalankan organisasi.

• Di sektor publik, penataan organisasi masih berkutat pada

organisasi generasi kedua yang berbentuk organisasi struktural.

PNS masih mengejar jabatan struktural yang bereselon daripada

kemampuan teknis dalam bidang tertentu. Perubahan paradigma „

FROM MACHO to MAESTRO (Bennis dan Townsend, 1995), yang

diimplementasikan dalam bentuk RAMPING STRUKTUR KAYA

FUNGSI, baru sebatas wacana.

* Dari tiga dimensi perubahan, yakni dimensi struktural, dimensi

fungsional dan dimensi kultural, maka dimensi kultural di sektor

publik paling sulit berubah. Ada daya retensi yang besar dari

birokrasi pemerintahan untuk berubah. Diperlukan kepemimpinan

visioner yang mampu memberikan gagasan-gagasan baru.

PERKEMBANGAN PERAN PNS :

• Menurut Bekke, Perry and Toonen dalam bukunya : “ Civil Service Systems in Comparative Perspective (Indiana University Press) (1996 : 71 – 88), ada lima tahap pengembangan peran PNS yaitu sbb :

a. Tahap Pertama : PNS sbg Pelayan Perseorangan;

b. Tahap Kedua : PNS sbg Pelayan Negara

/Pemerintah;

c. Tahap Ketiga : PNS sbg Pelayan Masyarakat;

d. Tahap Keempat : PNS sbg Pelayanan yg Dilindungi;

e. Tahap Kelima : PNS sbg Pelayanan Profesional.

* Untuk masuk ke tahap kelima perlu dibangun organisasi fungsional yang didukung oleh orang-orang yg memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang tugasnya masing-masing. Arah pengembangan kariernya bukan melebar menjadi generalis, melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis.

• PNS di Indonesia masuk ke tipe keempat yakni pelayanan yang dilindungi. Hal ini nampak dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang masih menggunakan prinsip : TERBUKA DALAM ARTI NEGARA, artinya jabatan-jabatan negeri yang ada di dalam tubuh birokrasi hanya dapat diisi oleh mereka yang sudah ada di dalam organisasi pemerintah.

• Untuk menuju tipe PNS profesional, perlu dipikirkan kemungkinan penggunana prinsip TERBUKA di dalam pengisian jabatan-jabatan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga terjadi kompetisi untuk memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi.

• Saat ini sedang dibahas RUU mengenai Kepegawaian Negara sbg pengganti UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999. Melalui UU ini diharapkan dapat digulirkan reformasi birokrasi secara lebih cepat, agar birokrasi tidak menjadi penghambat kemajuan bangsa.

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan & pengaruh,yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain utk melakukan atautidak melakukan sesuatu yg dikehendaki oleh pemimpin secarasukarela.

Ada Kepemimpinan organisasional dan Kepemimpinan Sosial,keduanya tergantung pada variabel :1. Pemimpin2. Pengikut3. Situasi dan kondisi4. Visi dan misi yang diembannya

Kepemimpinan organisasional

- Timbul karena ybs menjadi pimpinan unit organisasi dengan

pengikut yg menjadi bawahan yang patuh dgn berbagai ikatan

norma2 organisasi formal;

- Dimensi administratif lebih dominan daripada dimensi sosial

maupun politik;

- Pimpinan organisasi formal, biasanya dapat menggunakan

fasilitas manajerial seperti :

. kewenangan, dana, personil dan logistik dsb

Kepemimpinan Sosial

- Timbul karena kapasitas & kualitas pribadinya dalam

menggerakkan bawahannya;

- Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada

dimensi administratif;

Pimpinan organisasi sektor publik harus mempunyai kedua

bentuk kepemimpinan tsb

Pertimbangan dalam memilih Pimpinan Pemerintahan :1. Kapabilitas2. Akseptabilitas3. Kompatibilitas

ad. 1. KapabilitasGambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektualmaupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak(track record) pendidikannya maupun jejak sikap danperilakunya selama ini.

Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba2,namun melalui proses yang panjang.

ad. 2. AkseptabilitasGambaran tingkat penerimaan pengikut terhadapkehadiran pemimpin.

ad. 3. KompatibilitasKemampuan untuk menyesuaikan diri dgn kebijakan daripemerintah tingkat atasnya & mengakomodasikankebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupuntuntutan dari para pengikutnya.

Derajat urgensi ketiga aspek tsb sangat tergantungpada tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinanpemerintahan.

PARPOL BALON KDH KDH & WAKIL KDH

& WAKIL

RAKYAT APBD

SDM INVESTOR/

SDA PENGUSAHA

SDB

LINGKARAN SETAN PEMERASAN DALAM PILKADA

• Pengisian jabatan-jabatan politik (Presiden, Kepala Daerah, Kepala

Desa) melalui pemilihan langsung membuka peluang meningkatnya

posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.Sistem ini diharapkan

mampu membuat rakyat lebih banyak menaruh perhatian pada

jalannya pemerintahan yang akan mengubah nasib mereka. Pada

sisi lain, apabila sistemnya bersifat korup dan penuh dengan politik

uang, maka akan terjadi lingkaran setan pemerasan penggunaan

dana publik, yang pada gilirannya justru merugikan kepentingan

masyarakat.

* Demokratisasi yang diharapkan lahir melalui sistem pemilihan

langsung, tidak akan berjalan tanpa hukum yang baik disertai

penegakan hukum yang tegas.