SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang

kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada

tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu

kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita

dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau

adminsitrasi publik. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di

antaranya adalah administrasi publik.

Administrasi publik juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat

dilihat dalam Trias Politica yaitu Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Administrasi publik

meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat

hubungan interaktif antara administrasi publik dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai

unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi

penampilan (performance) administrasi publik.

B.       Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas pada makalah ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1)      Apa Pengertian Sistem Administrasi Publik?

2)      Bagaimana Sejarah Administrasi Publik?

3)      Bagaimana Paradigma Administarsi Negara ke Admnistarsi Publik

4)      Apa Sistem Administrasi Publik di Indonesia?

C.      Tujuan

　　　　　Adapun tujuan yang dapat dicapai, sesuai permasalahan di atas.

1

1)         Makalah ini dibuat untuk mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan administasi

publik hingga saat ini.

2)         Makalah ini dibuat untuk mengetahui paradigma administrasi negara ke administrasi publik

3)         Makalah ini dibuat untuk memahami sistem administrasi publik di indonesia.

4)         Makalah ini dibuat ntuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara.

D.      Manfaat

1)          Memahami sejarah dan perkembangan administrasi publik hingga saat ini

2)         Memahami paradigma administrasi negara ke administrasi publik

3)         Memahami sistem administrasi publik di indonesia

2

BAB II

PEMBAHASAN

1.        PENGERTIAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK

A.        Pengertian Administrasi

Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa inggris dari kata administration

yang bentuk infinitifnya to administer dan diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct

(mengarahkan, menggerakkan). Kata administrasi juga terdapat dalam bahasa belanda yaitu

administratie yang mempunyai pengertian mencakup stelselmatige verkrijging en verwiking

vangegeven (tata usaha), bestuur (manajemen dari kegiatan organisasi), dan beheer (manajemen

darisumber daya). Istilah administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat

(Kontinental) melalui penjajahan Belanda.

Dalam pengertian sempit kata administrasi merupakan penyusunan atau pencatatan data

dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta

memudahkan memperoleh kembali data tersebut secara keseluruhan dan dalam hubungannya

satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (clerical work, office

work).

Berikut ini definisi dari kata administrasi secara sempit.:

“Kegiatan administrasi meliput pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu

yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan” (J. Wajong, 1962

dalam Studi Tentang Ilmu Administrasi, Drs. Ulbert Silalahi, MA, 2005).

“Administration may be defined as the organization and direction of human and material

resources to archive desired ends” (Administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan

3

pengerahan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

(J.M.Pfiffner, 1954 dalam Sketsa Administrasi Publik, Drs. H. Imam Hardjanto, MAP, 2007).

Sesungguhnya istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan

manusia atau sekelompok manusia sehingga tercapai tujuan yang diinginkan seperti yang

diungkapkan oleh The Liang Gie yang dikutip oleh Inu Kencana Syafiie dalam Ilmu

AdministrasiPublik, 2006.

“Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok

yangdilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

B. Pengertian Publik

Istilah Publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat atau

negara dan dipakai berganti-ganti seperti public offering (penawaran umum), Public Ownership

(milik umum), public Service (pelayanan masyarakat), Public Interest (kepentingan masyarakat),

Public Authorities (otoritas negara) dan public Building (gedung negara). Kata Publik sendiri

dalam Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan

berpikir, perasaan, sikap, harapan dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai yang

mereka miliki. (Inu Kencana Syafiie, 2006).

Kata publik dalam kesempatan ini, tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat,

warganegara ataupun rakyat karena adanya perbedaan arti dari kata-kata tersebut.

C. Pengertian Sistem

Biasanya sistem diartikan orang sebagai suatu rangkaian susunan berkesinambungan yang

saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). Atau dapat juga diartikan sebagai rangkaian

kenyataan-kenyataan, prinsip, peraturan, mulai dari perencanaan, tatacara, jalan pelaksanaan

pekerjaan sampai pada fungsinya.

Menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam Ilmu Administrasi, Inu Kencana

Syafiie, 2006 :

A system implies the interdependence of parts, and boundary between it and its environment. By

interdependence we mean than when the characteristics of one part in a system change, all the

other parts and the system as whole are affected.

4

Jadi, menurut Almond dan Powell ini suatu system memperlihatkan hubungan antar bagian

dan pembatasan antar bagian tersebut dengan lingkungannya. Dalam hubungan ini kita dapat

mengartikan bahwa ketika sifat khas suatu bagian dari sistem berubah, maka masing-masing

bagian maupun keseluruhan bagian lain akan ikut terpengaruh.

D. Pendefinisian Administrasi Publik.

  Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi publik diantaranya sebagai berikut :

Menurut Prajudi Atmosudirjo : Administrasi public adalah administrasi dari Negara sebagai

suatu organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat

kenegaraan.

Menurut Edward H. Litchfield : Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana

bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya,

dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Menurut Goerge J. Gordon : Administrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik

yang dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau

pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta

pengadilan.

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro :Administrasi Publik adalah suatu kerjasama

kelompok dalam lingkungan pemerintahan.

  Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta

hubungan diantara mereka.

  Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan

karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

  Administrasi publik sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan

perseorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

  Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi

perseorangan.

Dari pendefisian diatas jelas sekali menunjukkan peran dan keterlibatan administrasi

negara dalam proses politik, bentuk pelayanan, dan melibatkan organisasi pemerintah/negara.

5

Karena objek dari disiplin Ilmu Administrasi Publik adalah pelayanan publik sehingga yang

utamanya dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik atau organisasi

pemerintah/negara.

E. Karakteristik Administrasi Publik

Berikut ini adalah karakteristik Administrasi Publik yang membedakannya dengan administrasi

niaga :

   Administrasi Publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

masyarakat.

   Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat lebih urgen.

   Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi publik lebih banyak berdasarkan

kebijakan publik (legalistic approach).

   Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kegiatannya tidak dikendalikan oleh harga

pasar.

   Administrasi negara dalam kegiatannya selalu ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat

(social walfare).

   Pelaksanaan dan hasil pelayanan tergantung pada penilaian oleh masyarakat banyak dan meminta

pertanggungjawaban publik.

Sebegitu luasnya ilmu administrasi publik sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial

lain terutama memiliki objek materialnya negara antara lain Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik,

Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara sendiri serta Ilmu Filsafat yang menjadi sumber keilmuan.

Gambar berikut menjelaskan hubungan antara ilmu administrasi publik dengan ilmu-ilmu

kenegaraan yang lain :

Ilmu Politik → Fokus : Kekuasaan→ Ilmu Pemerintahan → Fokus : Gejala Pemerintahan →

Ilmu Negara → Fokus : Konstitusi → Ilmu Administrasi Publik → Fokus : Pelayanan → Ilmu

Hukum Tata Negara → Fokus : Peraturan Negara

2.        　SEJARAH ADMINISTRASI PUBLIK

Sejarah adaministrasi publik dimulai dengan Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia

yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan

6

sumberdaya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong

manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya

dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama,

tiap individu, organisasi bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive. Meskipun

aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradapan manusia namun pada zaman sekarang ini

bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukan kompleksivitas dan menyangkut hampir semua

aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasian yang kompleks .

Ada kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia, bahwa administrasi dipersepsikan

dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat-menyurat yang

sering juga di sebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa

administrasi memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi dan sebagai

institusi dari tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa

administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan.

Demikian pula dalam penyelenggaran suatu negara dan pemerintahan tentu saja diperlukan

suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut dengan Administrasi

Negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk

menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik (Public Service).

Sejarah Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SAPRI) dimulai dengan

diproklamirkannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itu berbagai

perubahan Sistem Administrasi Publik telah kita lalui mulai kepemimpinan Ir. Sukarno selaku

Presiden RI Pertama hingga masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini.

Perkembangan Sistem Administrasi Publik yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950- an

dan dikenal dengan nama Sistem Demokrasi Liberal.

3.        SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Teori dan konsep dari Ilmu Administrasi Publik telah berkembang dari waktu ke waktu

sejalan dengan perkembangan peradaban dan sejarah umat manusia. Perkembangannya dari

Ilmu Filsafat yang objeknya tidak terbatas sampai pada disiplin ilmu eksakta dan sosial yang

mengkhususkan pada bidang bahasan tertentu saja seperti Administrasi publik ini.

Adapun perkembangan Ilmu Administrasi Publik dapat disebut sebagai berikut :

7

Administrasi Ortodok → Administrasi Publik – Administrasi Negara Baru → New Public

Management → Beyond The New Public Administration →Refounding Public

administration

Sebelum babak administrasi ortodok telah dikenal adanya praktek-praktek administrasi

yang lebih dikenal sebagai seni seperti pada masa peradapan Mesopatamia, Babilonia, Mesir

dan Cina serta Yunani dan Romawi.

Pada permulaan abad Masehi perkembangan administrasi berkembang lebih maju. Hal

ini tampak dalam praktek-praktek administrasi, manajemen dan organisasi yang

dikembangkan oleh gereja Roma Katolik.

Niccolo Machiavelli merupakan orang yang memberikan konstribusi secara individual

yang sangat besar terhadap pemikiran administrasi dan manajemen dengan membuat analisis

sistematis tentang Prince’s Job dalam bukunya The Prince dan The Discources.

Administrasi sebagai seni semakin berkembang di Eropa dengan menekankan bahwa

perekonomian suatu negara akan bisa kuat apabila kegiatan administrasi dan manajemen

dilaksanakan dengan baik. Pemikiran ini dipelopori oleh tiga kelompok ahli ekonomi di

Eropa, yaitu kaum Kameralis di Jerman, Prusia dan Austria, kelompok Merkantilis dan

Inggris dan kelomok Fisiokratik di Perancis. Mereka percaya bahwa kedudukan negara

mengusahakan maksimasi persedian-persediaan materil.

Seiring dengan terjadinya revolusi industri di Eropa mempunyai dampak dinamik

terhadap pemikiran- pemikiran administrasi dari job centered menjadi human centered atau

orientasi produktivitas menjadi orientasi pengembangan SDM.

Administrasi ditelaah secara ilmiah baru mulai dilakukan pada akhir abad 19 atau awal

abad 20, yang dipelopori oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol dengan memunculkan satu teori

dan pendekatan bagi perkembangan studi administrasi yang disebut administrative

management theory atau yang disebut juga teori administrasi umum.

Nicholas Henry memilah-milah bahwa ada enam kelompok corak berpikir para pakar

tentang keberadaan Ilmu Administrasi Publik, yaitu sebagai berikut :

a.          Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik dengan tokoh-tokohnya seperti Frank

J. Goodnow dan Leonard D White.

8

Menurut pendapat tokoh diatas, fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan

kebijakan publik. Sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut.

b.          Paradigma prinsip-prinsip administrasi dengan tokoh-tokohnya W.F. Willoughby, L. Gullick

dan L. Urwick.

Disini ada dua pandangan tentang administrasi publik yaitu :

   Administrasi Publik sebagai ilmu murni berlandaskan dalil-dalil sosial.

   Administrasi Publik yang dikembangkan kearah kebijakan publik berdasarkan aplikasi ilmu

politik, ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi.

c.          Paradigma kelembagaan dengan tokoh-tokohnya Charles E. Lindblom, James D. Thomson dan

Amitai Etzioni.

Paradigma ini memandang Administrasi Publik bersifat internal, yaitu mempelajari

perumusan dan implementasi kebijakan publik dan sebagai ilmu politik yang

bersifat eksternal yang mempelajari masyarakat dan perubahan-perubahan politik.

d.         Paradigma hubungan kemanusiaan dengan tokoh-tokohnya Rensis Likert, Daniel Katz, dan

Robert Kahn.

e.          Paradigma pilihan masyarakat umum dengan tokoh-tokohnya Vincent Ostrom, James Buchanan

dan Gordon Tullock.

f.           Paradigma administrasi publik baru dengan tokoh-tokohnya Frank Marini dan George H.

Frederickson.

Paradigma ini menganggap administrasi publik sebelumnya kurang perhatian terhadap

perubahan sosial dan kurang memperhatikan tuntutan kebutuhan publik. Pada saat ini telah

berkembang Administrasi Publik yang menekankan pada pendekatan manajemen baru

berorientasi pada pencapaian tujuan (goal governance) untuk memecahkan masalah-masalah

publik dan populer dengan istilah Reinventing Government dan Good Governance.

Paradigma baru ini berusaha menghilangkan praktek birokrasi yang terlalu hierarkis dan

menyebabkan biaya operasional tinggi (high cost economy)

4.        PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA KE ADMINISTRASI PUBLIK

Pergeseran paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam

pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut :

9

    Pembangunan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam

pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.

    Menerjemahkan publik admiinistrasi menjadi administrasi tidak bisa diterjemahkan dengan

pendekatan kekuasaan yang dipergunakan oleh pemerintah saat itu.

    Menterjemahkan public administration menjadi administrasi negara tidak bisa dikatakan salah

melainkan sesuai dengan suasana lingkungan yang sedang dihadapi oleh administrasi negara di

Indonesia.

a.         Di awal pidato Prof. Soempono :

“Administrasi Negara atau Public administration biasanya yang dimaksud ialah bagian

dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai

bagian dari pemerintah eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah yang tugas

kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (Public Policy)”.

Walaupun Public Administration diterjemahkan administrasi negara sebagai

perwujudan perhatiannya pada kegiatan negara akan tetapi pelaksanaan administrasi negara

itu ditujukan untuk kepentingan publik/masyarakat. Dengan demikian perhatian utama dari

administrasi negara adalah kepentingan masyarakat (Prof. Soempono).

Leonald D. White : Besarnya administrasi negara dan luasnya kegiatannya tergantung

pada harapan-harapan rakyat akan jasa-jasanya untuk menyelenggarakan atau melindungi

kepentingan-kepentingannya.

b.        Revitalisasi sektor Public menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato

Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA).

Intinya mengenai reformasi sektor publik yang dalam literatur administrasi

dinamakan dengan reformasi administrasi (Caiden, 1991), Reinventing Government

(Osborne&Gaebler, 1993) atau Government Renewal (Government Canada, 1990).

Woodrow Wilson, dgn tulisan “The Studi Of Public Administration” (Jurnal Political

Science Quarterly edisi Juli 1887) yg dipandang sebagai Tonggak kelahiran Ilmu

Administrasi Negara Modern, melalui tulisan ini memberikan kritik yang tajam terhadap

sistem administrasi negara Amerika Serikat yang telah usang karena didasarkan pada Spoil

10

Sistem (Sistem Konco). Sebagai pengantinya Wilson mengusulkan suatu sistem Meritokrasi

(Meritocratic System).

Agenda yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi di sektor publik (Prof. Dr.

Sofian Effendi, MPIA) :

   Reformasi sektor publik harus ditujukan kepada peningkatan kemampuan,

profesionalisme dan netralitas birokrasi.

   Intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti

mengandung penuh keterbatasan serta telah menyebabkan inefisiensi yang sangat

besar.

“Birokrasi publik harus mengalami pergeseran nilai dari Otoriterianisme birokratis

ke Otonomi Demokratis. Dari Negara pejabat menjadi negara pelayan”.

   Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi

(Pengukuhan Guru Besar Prof. Miftah Thoha).

    Selama 32 Tahun semasa pemerintahan orde baru, birokrasi pemerintah tidak bisa digolongkan ke

dalam tatanan yang demokratis. Birokrasi waktu itu sangat kuat, sentralis, dan otoritarian.

    Titik berat kekuasaan berada di tangan penguasa birokrasi pemerintah bukan terletak di tangan

rakyat.

    Demokrasi tanpa kontrol rakyat merupakan cacat yang tidak bisa diampuni.

    Sistem birokrasi pemerintah yang menjamin adanya netralitas dari tarikan dan intervensi kekuatan

politik yang dimainkan oleh partai-partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan.

   Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar

Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA)

    Kebingungan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ilmu

Administrasi Publik?

    Ilmu Administrasi Publik yg sebaiknya dikembangkan di Indonesia?

    Sistem pemerintahan, politik dan lingkungan budaya yang berbeda membuat

konsep, teori, dan pendekatan yang dikembangkan oleh American Public

Administration sering tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk

menjelaskan fenomena Ilmu Administrasi Publik di Indonesia.

11

    Apakah Ilmu Administrasi Publik itu adalah bagian dari Ilmu Administrasi dan

Ilmu Politik?

   Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas

Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo)

    Terjadi pergeseran titik tekan dari Public Administration di mana negara

menjadi salat satu agen tunggal implementasi fungsi negara menjadi Public

Administrationyang menekankan fungsi pemerintahan atau negara sebagai

public service.

    Telah terjadi perubahan makna Public sebagai negara, menjadi public sebagai

masyarakat.

    Pendekatan (Approach) tidak lagi kepada negara tetapi lebih kepada masyarakat

atau Customer’s Oriented atau Costumer’s Approach.

    Dari Government yang berorientasi pada “Otoritas” menjadi Governance yang

berorientasi pada “Kompatibilitas”.

    Administrasi Publik (Negara) tidaklah melepaskan diri atau terlepas sama sekali

dari kehidupan atau masalah negara.

     

5.        PERAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI MASA DATANG

Rene Magritte seorang pelukis surrealist Belgia, lukisannya itu berjudul “Ceci n’est

pas une pipe” (This is not a pipe). Suatu gambaran atau lukisan tentang sesuatu itu memang

bukan realita dari sesuatu itu. The picture of thing is not the thing (Peter dan Waterman Jr.,

1982). Lukisan pipa tidaklah sama dengan aslinya sebagai pipa.

Administrasi publik (negara) selama ini selalu diasumsikan sebagai upaya melukis

suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita benda tersebut. Sehingga

karenanya administrasi publik dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap setiap

reformasi dibidang pemerintahan.

Di Indonesia Ilmu Administrasi publik merupakan kumpulan sketsa yang dipergunakan

untuk membenarkan kebijakan penguasa,dan yang jauh dari harapan rakyat. Kumpulan

sketsa itu tidak berkehendak untuk dilaksanakan dalam realita. Penyimpangan-

12

penyimpangan yang terjadi dalam masa pemerintahan yang lalu karena didukung oleh

sistem administrasi yang berbentuk sketsa tersebut. Administrasi pemerintahan sengaja

dibuat tidak baik dan kacau, agar penyimpangan itu bisa berjalan dan tidak bisa diketahui

dan dikontrol oleh rakyat.

Kutipan cerita sepenggal tentang pelukis Belgia itu dimaksudkan untuk memberikan

kesan kepada kita bahwa Ilmu Administrasi Publik tidak hanya terbatas pada gambar saja

melainkan suatu disiplin ilmu yang bisa meminjam istilahnya Peter Senge (1990) putting the

ideas into practice.

Administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata kepemerintahan yang

demokratis dan amanah. Oleh karena itu, peran Ilmu administrasi publik (negara) di masa-

masa yang akan datang sangat tergantung bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini

untuk mengembangkan konsep-konsep baru dalam mewujudkan tata kepemerintahan

tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A.      KESIMPULAN

Administrasi Publik (Inggris: Public Administration) atau Administrasi Negara adalah

suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang

meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan

publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan,

tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Paradigma dalam Administrasi Publik

13

1)         Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik dengan tokoh-tokohnya seperti Frank

J. Goodnow dan Leonard D White.

2)         Paradigma prinsip-prinsip administrasi dengan tokoh-tokohnya W.F. Willoughby, L. Gullick

dan L. Urwick.

3)         Paradigma kelembagaan dengan tokoh-tokohnya Charles E. Lindblom, James D. Thomson dan

Amitai Etzioni.

4)         Paradigma hubungan kemanusiaan dengan tokoh-tokohnya Rensis Likert, Daniel Katz, dan

Robert Kahn.

5)         Paradigma pilihan masyarakat umum dengan tokoh-tokohnya Vincent Ostrom, James Buchanan

dan Gordon Tullock.

6)         Paradigma administrasi publik baru dengan tokoh-tokohnya Frank Marini dan George H.

Frederickson.

Pergeseran paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam

pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut :

1)          Pembangunan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional,

disampaikan dalam pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.

2)          Revitalisasi sektor Public menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi

Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA).

3)          Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi

(Pengukuhan Guru Besar Prof. Miftah Thoha).

4)          Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan

Guru Besar Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA).

5)          Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat

Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito

Utomo).

Peran Ilmu administrasi publik (negara) di masa-masa yang akan datang sangat tergantung

bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini untuk mengembangkan konsep-konsep baru

dalam mewujudkan tata kepemerintahan tersebut.

14

B.       SARAN

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini banyak sekali terdapat

kekurangan dan kelemahan, baik dalam penulisan, dan materi yang penulis sajikan, untuk itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sebagai bahan introveksi

penulis untuk makalah yang yang akan datang

15

DAFTAR PUSTAKA

Miftah,Thoha,2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group.

Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia,

Silalahi, Ulbert. 2011. Stidi Tentang Ilmu Administrasi Negara.Bandung: Sinar Baru Algesindo

http://leopoldachapter2.blogspot.com/2009/07/sejarah-pemikiran-administrasi-negara.html

http://id.w ikipedia.org/wiki/ Administrasi publik

http://www.slideshare.net/taufin/sejarah-perkembangan-administrasi-publik-di indonesia

http://birokrasi.kompasiana.com/2013/12/29/ilmu-administrasi-negara-620503.html

16

Makalah Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak Woodrow Wilson “menggegerkan” publik Amerika Serikat melalui tulisannya

yang berjudul The Study of Administration (1887) pada jurnal Political Science Quarterly,

administrasi negara mulai berkembang sampai ke antero dunia, termasuk ke Indonesia. Sejak

dekade 1990an, administrasi negara telah berkembang pesat dibandingkan zamannya Wilson.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ilmu administrasi negara begitu masif terjadi di

negara asalnya Amerika Serikat dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya seperti Inggris, Kanada,

Australia dan Selandia Baru. Sedangkan di negara-negara berkembang, dinamika administrasi

negara tidak begitu intens karena masih kuatnya kontrol politik, birokrasi dan budaya.

konsep dan paradigma administrasi negara yang berkembang di Indonesia diimpor dari

luar. Teori tentang kebijakan publik, teori manajemen publik dan teori governance adalah teori

yang lahir di Barat, yang kemudian diadopsi oleh kalangan akademisi dan praktisi administrasi

negara di Indonesia. Sampai saat ini, penulis belum menemukan satu pun tulisan atau pun buku

tentang teori administrasi negara yang ”asli” Indonesia. Kebanyakan, buku-buku tentang teori

administrasi negara yang ditulis oleh orang Indonesia dan beredar di Indonesia merupakan buku-

buku yang mencuplik teori-teori administrasi negara dari luar dengan sedikit modifikasi

(threatment) dan tambahan di sana-sini dengan kasus Indonesia. Fenomena ini jika dibiarkan

berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan hilangnya kemandirian dan

identitas administrasi negara Indonesia.

Keilmuwan administrasi negara di Indonesia berlangsung dalam kondisi yang dinamis

sudah terasa sejak terjadinya reformasi politik di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya

Orde Baru tahun 1998 hingga saat ini., dialektika keilmuwan administrasi terjadi begitu hangat.

Masing-masing jurusan/departemen/program studi yang menawarkan pendidikan administrasi

negara di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia memiliki cakrawala keilmuwan yang

berbeda satu sama lain. Labih jauh, hal ini menimbulkan perspentif yang berbeda dalam

memandang dan menjalankan pendidikan administrasi negara. Dalam konteks kekinian,

perkembangan dan dinamika yang sangat menarik untuk disoroti adalah dialektika dan

perdebatan tentang administrasi ”negara” dan administrasi ”publik”. Sekilas, persoalan ini

17

terkesan sederhana karena hanya menyangkut masalah nama (label). Namun, lebih dari itu,

perkembangan dan dinamika ini memiliki akar filosofis dan historis yang panjang serta layak

untuk dianalisis karena berkaitan dengan identitas administrasi negara Indonesia itu sendiri.

 

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pengertian Administrasi

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang

kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada

tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu

kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak.

Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam

pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau administrasi negara. Sebagai ilmu,

administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi

negara.

Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi

dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan

lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi

semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik.

Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di

antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak

mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.

2.      Sejarah Pertumbuhan Administrasi Negara

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit

perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara

sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para

peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan

usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk

mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara

18

tidak dipandang sebagai administrasi "of the public", tetapi sebaliknya adalah administrasi “for

the public".

Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas

dalam ajaran Confusius dan dalam "Pidato Pemakaman" Pericles, bahkan dalam kehidupan

bangsa Mesir kuno. Bukti - bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang

sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16

- 18 tonggak kemapanan administrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum

Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga

memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka.

Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode

etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya

harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu

mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya

mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri.

3.      Sejarah Pemikiran Administrasi Negara Di Indonesia: Konsep-Konsep Perubahan

Wajah administasi suatu negara merupakan produk dari sistem politik, posisi perkembangan

ekonomi dan sosial dari negara yang bersangkutan, di samping sebaliknya dalam banyak hal

administrasi negara juga menentukan penampilan sistem politik, perkembangan ekonomi dan

kualitas sosial negara itu. Oleh karena itu seharusnya diskusi tentang sejarah administrasi negara

Republik Indonesia ini dilakukan di tengah-tengah dan bersamaan dengan pembahasan tentang

sejarah pemerintahan dan politik. Tetapi penulis berpendapat bahwa jika cara itu ditempuh, maka

pembaca akan dituntut untuk menyerap terlalu banyak tema informasi sekaligus sehingga

menyulitkan penyerapan dan pemahamannya. Atas dasar itu "sejarah" administrasi RI disajikan

dalam bab tersendiri di sini. Namun harus dicatat, bahwa karena konsep-konsep perubahan,

penyempurnaan, modernisasi atau reformasi administrasi dipraktikkan oleh hampir semua

pemerintahan, maka uraian tentang konsep-konsep ini tidak dapat dipandang sebagai

perkembangan praktik yang linear dari administrasi negara RI melainkan lebih banyak menunjuk

pada perkembangan popularitas konsep itu di kalangan para pejabat dan ilmuwan administrasi.

Menurut bacaan penulis, istilah yang digunakan oleh pejabat dan ilmuwan kita secara berturut-

turut adalah: rasionalisasi administrasi, administrasi pembangunan, penyempurnaan administrasi,

reformasi administrasi, dan pembaharuan atau modernisasi administrasi. Model, konsep atau

19

istilah ini sudah mulai dikenal pada fase pendahulunya dan biasanya masih pula dipakai pada

fase sesudahnya. Dengan kata lain, penggunaan atau penerapan suatu model tidak berarti

hilangnya model yang lain, atau tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dimaksudkan

"model" di bawah ini sebenarnya hanyalah "mode" penggunaan istilah --dengan nama yang

berbeda memiliki esensi yang sama.

4.      Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia dilihat dari Aspek Iptek

Aspek kognitif dan komunikasi manusia, karena penggunaanya tetap manusia dan perangkat

indonesia saat ini sedang membangun dan kemajuan iptek dari negara lain juga sedang

mempengarhui secara deras perkembangan iptek di indonesia. pegawai administrasi, bahkan

seorang insinyur sipil yang menggunakan program mempunyai kesempatan luas pada industri

yang berbasiskan iptek, sektor jasa dan pertanian. selanjutnya bila dilihat dari segi neraca

perdagangan kedua negara, dalam semua hal yang berkaitan dengan kebijakan dan administrasi.

dan dijadikan salah satu aspek utama dalam pembangunan pertanian di india.

5.      Perkembangan Ilmu Administrasi Negara Di Indonesia

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara di Indonesia

Ilmu Administrasi pada Waktu Pemerintahan Hindia Belanda dan Pengaruh Administrasi Militer

1.      Penggunaan istilah administrasi di bidang pemerintahan pada pemerintahan Hindia Belanda.

2.      Pembagian wilayah administrasi.

3.      Lembaga-lembaga pemerintah Hindia Belanda.

4.      Susunan organisasi pemerintah Hindia Belanda.

5.      Daerah-daerah Otonom.

6.      Istilah administrasi di bidang hukum dan di bidang perekonomian.

7.      Pengaruh Administrasi Militair pada waktu Perang Dunia II.

Perkembangan Administrasi sesudah Kemerdekaan Praktik-praktik administrasi yang

dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, baik di bidang Pemerintahan, Hukum dan

Perekonomian. Namun praktik-praktik administrasi tersebut, dimonopoli oleh orang-orang

Belanda. Sehingga ilmu Administrasi kenyataannya menjadi milik bangsa penjajah. Orang-orang

Indonesia hanya sekedar sebagai pelaksana saja. Mereka pada umumnya hanya memiliki pangkat

sebagai Mandor/Krani, Juru Tulis (Klerk), sehingga mereka hanya mengenal arti administrasi

20

dalam arti sempit. Pengaruh keberhasilan Administrasi Militer pada Perang Dunia II,

menyebabkan bangsa-bangsa di dunia banyak mempelajari ilmu administrasi. Menyadari atas

kekurangannya di bidang administrasi, pemerintah Indonesia mendatangkan Misi Ahli dari

Amerika Serikat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Akhirnya Misi Ahli memberikan

rekomendasinya, yaitu: Perlunya “Pendidikan dan Latihan Administrasi di Indonesia” (Training

for Administration in Indonesia).

Pengelompokan Ilmu Administrasi Pengelompokan Ilmu Administrasi terdiri atas

(a)     pengelompokan yang bersifat administrasi umum,

(b)     pengelompokan di bidang pembangunan,

(c)     yang bersifat sektoral, dan

(d)    pengelompokan atas dasar Pelayanan administratif (administrative services).

Pengelompokan yang terakhir yaitu pelayanan administratif dilakukan oleh satuan kerja yang

disebut dengan Kantor (Perkantoran) atau Manajemen Kantor (Perkantoran). Administrasi

Perkantoran bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok/tujuan Organisasi/Badan Usaha.

Administrasi Kantor/Perkantoran biasanya disebut “Sekretariat” atau “Tata Usaha” yang

bertugas melakukan pelayanan administratif, berupa urusan: Kerumahtanggaan, Ketatausahaan,

Kepegawaian, Keuangan, dan sebagainya yang bersifat pelayanan intern (internal services).

Perkembangan Administrasi Sebagai Ilmu Pengalaman dan Penelitian Hennry Fayol dalam

Mengembangkan lmu Administrasi

1.              Upaya yang dilakukan oleh Henry Fayol dalam usaha menyelamatkan industri pertambangan

yang mengalami kemunduran.

2.              Alasan diperlukan latihan dan teori Administrasi, serta upaya yang dilakukan oleh Henry Fayol

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

3.              Alasan diperlukan pengajaran Administrasi yang bersitat umum, menurut Henry Fayol.

4.              Alasan Henry Fayol menganjurkan latihan Administrasi bagi jabatan pimpinan.

5.              Upaya yang dianjurkan oleh Henry Fayol untuk mengembangkan teori administrasi. Hasil

Penelitian Henry Fayol 1.

21

Sistem Administrasi Negara Indonesia

Sistem Administrasi Negara Indonesia

1.      Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem

nasional.

2.      Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan

asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis

Besar Haluan Negara.

3.      Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat

kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem

administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

4.      Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem

administrasi negara.

 

22

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Teori dan konsep administrasi negara telah berkembang dengan pesat. Dari segi

keilmuwan, wacana keilmuwan administrasi negara di beberapa negara maju dan di Indonesia

mengalami dinamika yang sangat intens. Namun, kita masih banyak mencaplok teori-teori dari

luar untuk membentuk teori. Salah satu teori administrasi negara yang menjadi mainstream

adalah teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik mengajarkan cara merumuskan kebijakan

publik yang baik dan benar. Dalam merumuskan kebijakan publik, peran analisis kebijakan

sangat vital dalam memilih alternatif kebijakan yang memiliki manfaat yang paing tinggi.

Sebagai upaya membentuk kemandirian dan identitas administrasi negara di Indonesia sudah

saatnya akademisi administrasi negara menggali nilai-nilai lokal yang berkembang di Indonesia

guna merancang teori yang mencerminkan identitas kita sebagai bangsa.

 

23

DAFTAR PUSTAKA

         Cleland, David I., dan King, William R. (1975). Systems Analysis and Project Management.

New York: Mc Graw-Hill Inc.

         Caiden, Gerald E. Administrative Reform. Allen Lane The Peguin Press.

         Purwanto, Erwan Agus. 2005. “Pelayanan Publik Partisipatif ”. Mewujudkan Good Governance

melalui Pelayanan Publik. Editor: Agus Dwiyanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

         http://ollinecamouflage.blog.com/2010/05/24/perkembangan-administrasi-negara-di-indonesia/

         http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=88:adpu-4130-

pengantar-ilmu-administrasi-negara&Itemid=74&catid=29:fisip

         http://bloggers.com/talk/perkembangan-administrasi-negara-di-indonesia

         http://okiisnaenimaharani.blog.com/2010/06/03/perkembangan-ilmu-administrasi-negara-di-indonesia/

24