20
Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia AgungTri Wibowo Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. Publ. Abstrak : Permasalahan klasik public administration di Indonesia terkait perbedaan nomenklatur Administrasi Negara (AN) dan Administrasi Publik (AP) merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Perbedaan nomenklatur public administration ini hanya terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia” ini mencoba memberikan jawaban atas permasalahan klasik tersebut. Melalui sejarah perkembangan ilmu public administration secara global yang dikaitkan dengan sejarah public administration di Indonesia serta menganalisa pendapat beberapa ilmuwan public administration Indonesia, tulisan ini menjelaskan secara faktual perbedaan nomenklatur yang ada. Menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif, penulis menjelaskan alasan terjadinya perbedaan nomenklatur antara AP dan AN. Faktor sejarah, faktor bahasa, dan ekologi administrasi merupakan temuan penulis yang menjadi tiga faktor dasar penyebab perbedaan nomenklatur public administration di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, Nomenklatur, Public Administration PENDAHULUAN Konsep administrasi sebagai seni secara subtansial telah ada semenjak kelahiran manusia itu sendiri. Hal ini didasarkan pada konsep administrasi yang menurut Siagian (2008) merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam perkembangannya administrasi sering melekat pada kata “public” (public administration) dan kata “private/business” (private administration/business administration). Keduanya memiliki pemahaman yang berbeda, Namun sebagai batasan diawal, administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah administration yang seperti Wilson (1887) kemukakan yaitu administrasi sebagai pelaksana kebijakan politik. Peneliti juga tetap menggunakan frase public administration yang sengaja tidak diterjemahkan untuk menyebut public administration science dalam konteks indonesia. Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

  • Upload
    others

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

dalam Konteks Indonesia

AgungTri Wibowo

Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. Publ.

Abstrak : Permasalahan klasik public administration di Indonesia terkait perbedaan

nomenklatur Administrasi Negara (AN) dan Administrasi Publik (AP) merupakan hal yang

menarik untuk diteliti. Perbedaan nomenklatur public administration ini hanya terjadi di

Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Perbedaan Administrasi Publik dan

Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia” ini mencoba memberikan jawaban atas

permasalahan klasik tersebut. Melalui sejarah perkembangan ilmu public administration

secara global yang dikaitkan dengan sejarah public administration di Indonesia serta

menganalisa pendapat beberapa ilmuwan public administration Indonesia, tulisan ini

menjelaskan secara faktual perbedaan nomenklatur yang ada. Menggunakan paradigma

konstruktivis dengan pendekatan kualitatif, penulis menjelaskan alasan terjadinya perbedaan

nomenklatur antara AP dan AN. Faktor sejarah, faktor bahasa, dan ekologi administrasi

merupakan temuan penulis yang menjadi tiga faktor dasar penyebab perbedaan nomenklatur

public administration di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, Nomenklatur, Public Administration

PENDAHULUAN

Konsep administrasi sebagai seni secara subtansial telah ada semenjak

kelahiran manusia itu sendiri. Hal ini didasarkan pada konsep administrasi yang

menurut Siagian (2008) merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang

atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya. Dalam perkembangannya administrasi sering melekat

pada kata “public” (public administration) dan kata “private/business” (private

administration/business administration). Keduanya memiliki pemahaman yang

berbeda, Namun sebagai batasan diawal, administrasi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah administration yang seperti Wilson (1887) kemukakan yaitu

administrasi sebagai pelaksana kebijakan politik. Peneliti juga tetap menggunakan

frase public administration yang sengaja tidak diterjemahkan untuk menyebut public

administration science dalam konteks indonesia.

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 2: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Di Indonesia ilmu Public administration dikenal dengan nomenklatur

administrasi publik dan ada juga yang menyebut administrasi negara. Bintoro

Tjokroamitjojo dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Administrasi

Pembangunan” memakai frase “administrasi negara” untuk menjelaskan ilmu Public

administration. Demikian juga diikuti oleh Sondang P. Siagian yang memakai frase

“administrasi negara” dalam tulisan-tulisannya. Namun beberapa orang yang konsen

dalam ilmu public administration memakai frase lain dalam menyebut ilmu public

administration. Salah satunya Miftah Thoha dalam bukunya “Ilmu Administrasi Publik

Kontemporer” memakai frase “administrasi publik” untuk menjelaskan ilmu yang

sama dengan ilmu yang dijelaskan Bintoro Tjokroamidjojo. Perbedaan nomenklatur

antara administrasi publik dengan administrasi negara memberikan dampak yang

cukup luas. Mulai dari rancunya buku yang membahas hakekat ilmu Public

administration itu sendiri sampai dengan efek yang di timbulkan. Efek yang pertama

yaitu pada tataran ilmuwan. Para ilmuwan public administration di Indonesia saat ini

dapat dikatakan terbagi menjadi dua kubu dengan adanya Indonesian Association

for Public administration (IAPA) dan Asosisi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Efek yang kedua, dampak dari perbedaan cara pandang tersebut telah menimbulkan

dinamika dalam penamaan jurusan dan pemberian gelar terhadap alumninya.

Tabel 1. Daftar Perguruan Tinggi

Penyelenggara Pendidikan Administrasi Negara di Indonesia

No. PerguruanTinggi Fakultas Jurusan/Prodi/Departemen Jenjang

1 Universitas Gadjah Mada ISIPOL Manajemen dan Kebijakan Publik S1, S2, S3 2 Universitas Indonesia ISIP Ilmu Administrasi Negara S1, S2, S3 3 Universitas Brawijaya Ilmu Administrasi Administrasi Publik S1, S2, S3 4 Universitas Padjajaran ISIP Administrasi Negara S1, S2, S3 5 Universitas Sriwijaya ISIP Administrasi Negara/Publik S1, S2, S3 6 Universitas Andalas ISIP Administrasi Negara S1 7 Universitas Lampung ISIP Administrasi Negara S1 8 Universitas Mulawarman ISIP Administrasi Negara S1, S2 9 Universitas Cendrawasih ISIP Administrasi Negara S1 10 Universitas Negeri

Yogyakarta Ilmu Sosial dan Ekonomi

Administrasi Negara S1

11 Universitas Airlangga ISIP Administrasi Negara/Publik S1 12 Universitas Sebelas Maret ISIP Administrasi Negara S1 13 Universitas Hasanuddin ISIP Ilmu Administrasi S1 14 Universitas Jendral

Soedirman ISIP Administrasi Negara S1

15 Universitas Diponegoro ISIP Administrasi Publik S1

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 3: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Efek ketiga adalah rancunya penetapan formasi kebutuhan pegawai negeri yang

telah dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kerancuan yang terjadi yaitu

permasalahan nomenklatur formasi pengadaaan Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini ingin memahami lebih jauh apakah memang berbeda antara

administrasi publik dengan administrasi negara dilihat secara teoritis? Lalu jika

memang terjadi perbedaan antara keduanya apakah membawa dampak bagi praktik

penggunaan nomenklatur ini di Indonesia? Sampai pada titik inilah penelitian ini

akan membahas perbedaaan administrasi publik dan administrasi negara. Dirunut

melalui perkembangan public administration dari masa ke masa kemudian

mengaitkannya dengan perkembangan ilmu tersebut di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Administrasi dan Manajemen

Administration yang oleh peneliti diterjemahkan sebagai administrasi sudah dikenal

manusia sejak kelahiran manusia itu sendiri.Hubungan keduanya, antara

administrasi dan manajemen, memang tidak dapat terpisah secara jelas.

Administrasi berfungsi menentukan tujuan yang hendak tercapai dan menentukan

kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi. Sedangkan manajemen pada

hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu

dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksaaan

umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi (Siagian, 2003: 5).

Peneliti berpendapat, merujuk beberapa tulisan maupun mengkiblat

sepenggal sejarah perkembangan administrasi, bahwa manajemen merupakan

bagian dari administrasi. Dalam tataran organisasi, administrasi tidak hanya

menyangkut hubungan manusia-manusia untuk mencapai tujuan saja, melainkan

juga, secara luas, mengatur hubungan individu dengan negara, dana individu

dengan lingkungan. Sedang manajemen merupakan bagian dari ilmu administrasi

yang menjadi alat vital mencapai tujuan definitif administrasi.

Konsep Publik (public) dan Negara (State)

Definisi publik

Konsep publik dalam perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri

menurut Frederickson (1980) memiliki makna yang lebih luas dari “government”.

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 4: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Luasnya konsep publik ini berimplikasi pada kajian-kajian mengenai nilai-nilai

keadilan, kewarganegaraan (citizenship), etika, patriotisme, dan responsiveness

menjadi kajian penting disamping kajian mengenai nilai-nilai efisiensi dan efektivitas.

(Frederickson, 1980: 5). George Frederickson (1980) dalam bukunya “New Public

administration” membedakan berbagai perspektif dalam mendefinisikan publik, yaitu:

1. Publik sebagai kelompok kepentingan (perspektif pluralis)

2. Publik sebagai pemilih rasional (perspektif pilihan publik)

3. Publik sebagai pihak yang diwakili (perspektif perwakilan)

4. Publik sebagai pelanggan (perspektif penerima pelayanan publik)

5. Publik sebagai warga negara

Definisi Negara

Max Weber (1946) dalam tulisannya yang diterjemahkan Oleh H. H. Gerth

dan C. Weight Mills, From Max Weber: Essays in Sociology, mengemukakan

definisinya mengenai Negara atau State sebagai suatu masyarakat yang

mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu

wilayah. Sedikit berbeda dengan Weber, Robert MacIver (1926) mendefinisikan

Negara lebih sebagai sebuah asosiasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan

penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan

sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah di mana untuk

melakukannya negara diberi kekuasaan yang memaksa.

Roger H. Soltau (dalam Budiarjo, 2008: 48) menggambarkan Negara sebagai

sebuah agency di mana yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan

masyarakat. Berbeda dengan Frederickson, Wayne Parson (2008) dalam bukunya

“Public Policy”, mendefinisikan konsep publik dengan memperbandingkannya

dengan konsep privat. Parson (2008: 6) menjelaskan perbedaan antara ruang publik

dan ruang ruang privat sebagai suatu hubungan bahwa ruang privat sejatinya ruang

yang tidak merugikan orang lain.

Perkembangan Paradigma Public administration

Old Public administration (OPA)

Old Public administration merupakan paradigma yang berkembang pada awal

kelahiran ilmu Public administration. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 5: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

pelopor berdirinya ilmu administrasi, Woodrow Wilson dengan karyanya “The Study

of Administration” (1887) serta F.W. Taylor dengan bukunya “Principles of Scientific

Management”.

New Public administration (NPA)

Menurut beberapa literatur New Public administration muncul pada era

1970an. Paradigma New Public administration muncul dari perdebatan hangat

tentang kedudukan Public administration sebagai disiplin ilmu maupun profesi.

Paradigma New Public administration mengkritisi paradigma administrasi lama atau

klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Paradigma new Public

administration menilai bahwa kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari

pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Administrasi publik harus

memiliki nilai “social equity” yang dinyatakan sebagai pilar ketiga setelah nilai

efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, administrator harus menjadi “protective

administrator” dan bukan sekedar sebagai birokrat yang apolitis.

New Public Management (NPM)

New public management merupakan suatu gagasan yang berangkat dari

paradigma classic public administration. Peters (1996) dan Groth (1999, dalam Pollitt

2007) menyatakan bahwa dalam paradigma classic public administration, organisasi

dari sektor publik dapat diasumsikan berdasarkan enam prinsip yaitu pelayanan

publik nonpolitik, hirarki dan aturan, permanen dan stabilitas, pelayanan lembaga

sipil, regulasi internal, dan kesetaraan.

New Public Service (NPS)

Denhardt dan Denhardt menilai bahwa new public service merupakan

paradigma paling mutakhir dalam Public administration. New public service

menentang paradigma sebelumnya yaitu OPA dan NPM. New public service

dikembangkan dari teori demokrasi dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi,

dan hak asasi warga negara. Berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat

merupakan konsep kepentingan publik dalam paradigma new public service. Nilai-

nilai seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang

dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. New public service menganggap

responsivitas (tanggung jawab) birokrasi lebih diarahkan kepada warga negara

(citizen’s) bukan clients, konstituen (constituent), atau pelanggan (customer).

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 6: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma

konstruktivis. Paradigma konstruktivis ialah paradigma yang hampir merupakan

antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam

menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan.

Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan paradigma dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian

ini, maka pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Selain untuk memahami fenomena yang seringkali sulit dipahami, peneliti juga ingin

menggali pengalaman individu dalam mendefinisikan suatu permaalahan dan

informan bebas mengungkapkan definisinya sendiri atas permasalahan tersebut,

dalam hal ini mengenai adanya perbedaan nomenklatur public administration di

Indonesia, di mana ada yang lebih setuju untuk mengartikannya sebagai

administrasi negara, namun ada pula yang lebih menyetujui penggunaan

administrasi publik untuk mendefinisikan public administration.

Jenis Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, yaitu

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, dalam hal ini mengeksplorasi

dan menganalisis perbedaan nomenklatur dan kajian teoritis administrasi negara

dengan administrasi publik.

Berdasarkan Manfaat Penelitian

Ditinjau dari segi manfaat, penelitian ini termasuk penelitian murni yang

berorientasi akademik dan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005: 38).

Penelitian murni merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan

pengetahuan yang amat mendasar mengenai dunia sosial. Penelitian ini dilakukan

atau diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam suatu

pengetahuan secara teoritis (Nawawi, 1991: 27).

Berdasarkan Dimensi Waktu

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 7: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah

dengan menggunakan penelitian cross sectional, yaitu suatu penelitian yang

dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari

fenomena sosial pada satu waktu tertentu tersebut (Prasetyo dan Jannah, 2005: 45).

Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif. Metode

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dan

wawancara. Berikut adalah daftar ahli public administration yang menjadi

narasumber dalam penelitian ini.

1. Prof. Dr. Miftah Thoha, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada.

2. Prof. Dr. Azhar Kasim MPA., Ph.D., Guru Besar Administrasi Publik pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

3. Prof. Dr. M. Irfan Islamy, Guru Besar Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu

Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya.

4. Prof. Dr. Sofian Effendi, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada.

HASIL PENELITIAN

Kajian Teoritis Perbedaan Nomenklatur Administrasi Publik dan Administrasi

Negara

Perdebatan nomenklatur public administration di Indonesia dapat dijabarkan

melalui penjelasan keilmuan. Penjelasan keilmuan yang dimaksud adalah

penjelasan yang menggambarkan perbedaaan nomenklatur administrasi negara dan

administrasi publik dalam kerangka perkembangan ilmu pengetahuan tersebut di

Indonesia. Penjelasan ini terkait dengan perkembangan paradigma administrasi di

Indonesia, serta perkembangan pembahasan ilmu administrasi itu sendiri oleh

beberapa ilmuwan Indonesia.

Perubahan nomenklatur dari administrasi negara menjadi administrasi publik

menurut Islamy (2012) setidaknya dipengaruhi oleh dua dimensi pertimbangan.

Pertimbangan pertama yaitu konseptual keilmuan dan yang kedua yaitu dimensi

praktis. Kata negara yang digunakan dalam administrasi dikoreksi oleh Yus Badudu,

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 8: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

pengajar Bahasa Indonesia, sebagai publik. Demikian pula dalam seminar American

Society for Public administration di San Francisco pada tahun 1980-an juga

memperdebatkan mengenai makna publik. Publik yang dimaksudkan dalam

konferensi ini adalah warga negara. Oleh karena itu ketika diterjemahkan dalam

bahasa Indonesia harus dilihat komponen dan indikatornya. Islamy berpendapat

bahwa public administration dapat diterjemahkan dalam dua konteks sekaligus yaitu

administrasi bernuansa negara sekaligus administrasi bernuansa warga negara.

Kasim (2012) menganggap sebutan administrasi negara tepat dipilih di

Indonesia dengan catatan BUMN termasuk dalam administrasi negara, sedangkan

layanan publik lain yang diselenggarakan oleh swasta tidak termasuk di dalamnya.

Pendapat Kasim mengacu pada apa yang ada di Amerika dimana public

administration bukan hanya pemerintah, melainkan kegiatan umum yang

diselenggarakan oleh lembaga di luar negara juga dianggap sebagai public.

Sama halnya dengan Effendi (2012) yang menilai bahwa nomenklatur yang

tepat bagi Indonesia memang administrasi publik. Menurut Effendi, administrasi

publik cenderung lebih luas. Manajemen hanya sebagian kecil dari administasi dan

public policy bagian yang jauh lebih kecil lagi dari administrasi publik. Berdasarkan

alasan tersebut, Effendi lebih setuju dengan administasi publik sebagai ranah kajian.

Namun, mengingat bahwa seseorang merupakan bagian dari komunitas, maka

ketika mayoritas individu dalam komunitas tersebut menyetujui suatu pendapat,

maka pendapat itulah yang diambil. Demikian juga dengan yang terjadi di UGM

ketika akhirnya menetapkan nama menjadi Manajemen Publik dan Kebijakan.

Dwiyanto (2007) menilai lokus Ilmu Administrasi Negara yang dianggap tidak

memadai lagi. Dwiyanto (2007) beranggapan bahwa lembaga pemerintah dirasa

terlalu sempit untuk lokus Ilmu Administrasi Negara karena tidak lagi memonopoli

peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Lembaga non-

pemerintah mulai banyak yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi

monopoli pemerintah. Di lain sisi, birokrasi pemerintah juga mulai memproduksi

barang dan jasa privat, tidak semata-mata barang dan jasa publik. Tak jauh

berbeda, Pratikno (2007) memberikan konstatasi yang sama. Negara banyak

menghadapi pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama

pelayanan publik secara efektif.

Selain itu, negara juga menegosiasikan kepentingannya dengan pelaku bisnis

dan kalangan civil society dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial. Thoha

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 9: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

(2007) mengatakan telah terjadi perubahan paradigma “dari orientasi manajemen

pemerintahan yang serba guna menjadi berorientasi ke pasar (market)”. Menurut

Thoha (2012), pasar secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat

(public). Makna publik dalam public administration tidak berbeda dengan asal usul

publik yang mengacu pada komunitas masyarakat atau rakyat. Fenomena

menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle

(1997: 4) sebagai ―too much state, di mana negara pada pertengahan 1980-an

terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar negeri,

krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.

Dwiyanto (2007) berpendapat setidaknya ada empat faktor penyebab

semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu: (1) dinamika ekonomi, politik,

dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat

memenuhi semua tuntutan masyarakat; (2) globalisasi yang membutuhkan daya

saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara

melalui debirokratisasi dan deregulasi; (3) tuntutan demokratisasi mendorong

semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan

dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya; dan (4) munculnya

fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan

bisnis. Fenomena tersebut menimbulkan gugatan di antara para mahasiswa maupun

ilmuwan Ilmu Administrasi Negara mengenai apakah masih relevan menjadikan

pemerintah sebagai lokus studi Ilmu Administrasi Negara? Kata „negara‟ dalam Ilmu

Administrasi Negara menjadi terlalu sempit dan kurang relevan untuk mewadahi

dinamika Ilmu Administrasi Negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan

dinamis.

Utomo (2007) menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran titik tekan dalam

perkembangan konsep Ilmu Administrasi Negara dari negara yang semula

diposisikan sebagai agen tunggal yang memiliki otoritas untuk

mengimplementasikan berbagai kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator

bagi masyarakat. Dengan demikian istilah public administration tidak tepat lagi untuk

diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan lebih tepat jika diterjemahkan

menjadi administrasi publik karena makna kata „publik‟ lebih luas dibandingkan kata

„negara‟ (Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara UGM, 2007).

Publik menunjukkan keterlibatan institusi-institusi non-negara baik di sektor bisnis

maupun civil society dalam pengadministrasian pemerintahan. Konsekuensi dari

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 10: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

perubahan makna public administration sebagai administrasi publik adalah

terjadinya pergeseran lokus Ilmu Administrasi Negara dari yang sebelumnya

berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada organisasi publik, yaitu

birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat

menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan

publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan

yang lain.

Efendi (2012) berpendapat bahwa perubahan-perubahan nomenklatur yang

terjadi di Indonesia terjadi karena adanya pengaruh perubahan paradigma dari luar.

Indonesia terombang-ambing antara paradigma Eropa dan Amerika. Paradigma

Eropa secara konsisten menggunakan istilah public administration, sedangkan

Amerika lebih kepada governance atau public management. Menurut Effendi, UGM

terpangaruh oleh paradigma Amerika, sedangkan instansi lain yang masih

beranggapan dengan administrasi negara cenderung terpengaruh oleh paradigma

Eropa. Pendirian yang tegas disampaikan oleh Wibawa (2012) bahwa public

administration lebih tepat diterjemahkan sebagai administrasi negara. Wibawa

(2012) menilai negara memiliki makna lebih luas daripada publik. Publik dimaknai

sebagai kumpulan manusia yang berdiam dalam suatu tempat yang memiliki

pemerintahan. Dalam hal ini terdapat beberapa unsur meliputi pemerintahan, rakyat,

serta tempat atau wilayah.

Berbeda dengan ahli lainnya, Effendi (2012) mengambil posisi yang samar-

samar bahwa kedua nomenklatur ini tidak memiliki perbedaan secara substansial.

Hal yang lebih ditekankan adalah paradigma bahwa administrasi negara seolah-olah

melayani negara dan administrasi publik melayani publik. Apapaun pendapat yang

muncul menurut Effendi yang terpenting adalah dapat memahami siapakah yang

sebenarnya dilayani dalam public administration. Adanya perbedaan dalam

menerjemahkan makna publik menurut Effendi dikarenakan bahasa Indonesia masih

mengalami perkembangan dibandingkan bahas Inggris. Effendi beranggapan bahwa

perbedaan antara administrasi negara maupaun administrasi publik tidak perlu

dipermasalahkan selama definisi antara kedua nomenklatur tersebut jelas.

Senada dengan pendapat Effendi, Islamy (2012) menilai bahwa perbedaan

nomenklatur tersebut tidak perlu dipersoalkan. Setiap instansi boleh saja memakai

istilah negara atau publik karena esensinya sama. Hal yang terpenting adalah

pemerintah memegang amanat apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Seorang

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 11: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

public servant memang mengabdi kepada negara. Namun, pengabdian kepada

negara tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu Islamy

menganggap bahwa pengertian publik di sini memiliki dua arti yaitu negara sekaligus

warga negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut adalah gambaran singkat perbedaan

pendapat dari para ahli public administration di Indonesia mengenai perbedaan

nomenklatur administrasi publik dan administrasi negara.

Tabel 4.1 Pendapat Para Ahli Public Administration Mengenai Nomenklatur

Administrasi Publik dan Administrasi Negara

NO. NAMA PENDAPAT

1 Prof. Prajudi Atmosudirdjo

Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi publik yang terdiri atas administrasi publik nasional dan administrasi publik internasional.

2 Prof. Dr. Azhar Kasim MPA, Ph.D

Administrasi negara tepat dipilih di Indonesia dengan catatan BUMN termasuk dalam administrasi negara, sedangkan layanan publik lain yang diselenggarakan oleh swasta tidak termasuk di dalamnya.

3 Dr. Samudra Wibawa, MSC.

Public administration lebih tepat diterjemahkan sebagai administrasi negara karena negara memiliki makna lebih luas daripada publik. Publik dimaknai sebagai kumpulan manusia yang berdiam dalam suatu tempat yang memiliki pemerintahan.

4 Prof. Dr. M. Irfan Islamy, MPA.

Public administration dapat diterjemahkan dalam dua konteks sekaligus, yaitu administrasi bernuansa negara sekaligus administrasi bernuansa warga negara (publik).

5 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA.

Nomenklatur yang tepat bagi Indonesia adalah administrasi publik karena administrasi publik cenderung lebih luas. Manajemen hanya sebagian kecil dari administrasi dan public policy bagian yang jauh lebih kecil lagi dari administrasi publik.

6 Prof. Dr. AgusDwiyanto, MPA.

Lokus Ilmu Administrasi Negara dianggap tidak memadai lagi karena lembaga pemerintah tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Lembaga non-pemerintah mulai banyak yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah. Di lain sisi, birokrasi pemerintah juga mulai memproduksi barang dan jasa privat, tidak semata-mata barang dan jasa publik.

7 Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA.

Telah terjadi perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang serbaguna menjadi berorientasi ke pasar (market) yang mana pasar secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public).

8 Prof. Irfan Ridwan Maksum

administrasi negara peninggalan belanda sulit membudayakan untuk sensitif terhadap lingkungan. Apa yang diinginkan publik sering berbeda dengan operasi administrasi negara. Dampak yang jauh adalah negara menjadi dominan dan berubah bukan sebagai alat, tetapi menjadi pengendali. Padahal administrasi

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 12: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

negara semestinya mampu ditujukan untuk mengejar tujuan-tujuan publiknya. Karena itu, sudah saatnya administrasi publik menggantikan gerakan dan konsep “sekadar” administrasi negara.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Fakta Empiris Penggunaan Nomenklatur Administrasi Publik dan Administrasi

Negara dalam Praktiknya di Indonesia

Perbedaan Nomenklatur Public Administration di Tiga Universitas di Indonesia

Pada praktiknya, perubahan paradigma administrasi di Indonesia berlangsung

sangat cepat, namun dalam dunia akademik justru dirasa sangat lambat (Effendi,

2012). Setiap instansi mengalami proses perubahan paradigma yang berbeda-beda,

dalam hal ini yaitu instansi pendidikan yang memiliki jurusan public administration

dalam kajiannya. Dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana perubahan-

perubahan terkait penamaan jurusan public administration di Universitas Indonesia,

Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya.

perubahan yang terjadi dalam penamaan jurusan public administration di

universitas-universitas di indonesia pada dasarnya memperlihatkan bahwa public

administration adalah suatu kajian yang sifatnya sangat dinamis. Hal ini terlihat dari

dinamika perubahan penamaan jurusan yang terjadi di tiga universitas besar di

Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan di atas. Perubahan yang

terjadi di kampus UGM sendiri, misalnya, menurut Effendi (2012) mengikuti

perubahan paradigma yang ada. Administrasi Publik UGM awal mulanya adalah

Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Akademi Pemerintahan Luar Negeri yang

didirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Ketika

beberapa universitas digabung menjadi UGM, kedua akademi ini melebur dan

masuk ke dalam Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik (HESP) yang pada akhirnya

terpisah-pisah menjadi Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sosial dan

Politik.

Jurusan Public administration pada awalnya bernama Tata Usaha Negara.

Kemudian sekitar tahun 50-an berubah menjadi jurusan Administrasi Negara.

Perkembangan keilmuwan administrasi di UGM selanjutnya mengarah kepada

aspek-aspek metodologis yang berlangsung baik pada akhir 1980-an. Tulisan Sofian

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 13: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Effendi dan Masri Singarimbun (1984) yang berjudul Metodologi Penelitian Sosial

menjadi rujukan pokok bagi para mahasiswa dalam hal metologis. Barangkat dari

buku tersebut banyak tulisan-tulisan mahasiswa UGM menggunakan metode

kuantitatif, sesuai dengan perkembangan program statistik yang demikian pesat.

Dikaitkan dengan perkembangan ilmu administrasi global, memang pada saat

itu ilmu administrasi sedang umum menggunakan pendekatan positivis dalam

memecahkan masalah-masalah administrasi. Kejenuhan metode kuantitatif terjadi

pada awal 1990-an karena banyak skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi

Negara yang menjadi terlalu mekanistis dan kurang memiliki kekuatan analisis

terhadap data primer. Lalu mulailah berkembang wacana metode kualitatif, studi

kasus atau grounded theory yang dilakukan oleh para dosen administrasi mulai

berkembang dan bervariasi.

Sebuah hasil seminar jurusan yang berjudul Pembangunan Bekelanjutan

yang disunting oleh Samodra Wibawa (1991) terbut sebuah upaya untuk

mempublikasikan pemikiran para dosen jurusan administrasi Negara. Tema

mengenai nilai-nilai dalam kegiatan administrasi publik diangkat oleh Wahyudi

Kumorotomo (1992) dalam tulisannya yang berjudul Etika Administrasi Negara.

(Pramusinto dkk, 2005:210)

Sekitar tahun 90-an inilah, jurusan ini di UGM berganti nama menjadi

Administrasi Publik. Proses pergantian nama ini menurut Effendi cukup sulit untuk

dilakukan. Untuk berubah menjadi administrasi publik, dibutuhkan waktu 2-3 tahun

untuk melakukan persiapan. Hal yang diperdebatkan lebih kepada paradigma yang

berubah, baru kemudian mempermasalahkan nomenklaturnya. Menurut Effendi

(2012), proses untuk membuat seluruh dosen memahami perubahan paradigma

bahwa public administration bukan melayani state melainkan melayani public

memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Demikian pula yang terjadi ketika

UGM berganti nama menjadi Manajemen dan Kebijakan Publik.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Universitas Brawijaya (UB),

perubahan paradigma dan nomenklatur tidak terlalu mengalami banyak penolakan.

Islamy (2012) memaparkan pada mulanya ilmu administrasi UB berada di bawah

Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan. Ketatanegaraan tersebut kemudian

berubah menjadi administrasi negara dan kemudian menjadi administrasi publik.

Adanya perubahan tersebut tidak terlalu menunjukkan polemik di UB karena instansi

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 14: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

lebih terikat pada suara konsorsium yaitu konsorsium ilmu sosial dengan sub-

bagiannya konsorsium ilmu administrasi.

Lain halnya dengan yang terjadi di Universitas Indonesia. Berdasarkan

pemaparan Kasim (2012), pergantian nomenklatur dari administrasi negara menjadi

administrasi publik hanya terjadi di pascasarjana, sedangkan pada tataran S1 tetap

menggunakan nomenklatur administasi negara.

Kontemplasi: Administrasi Negara dan Administrasi Publik

Eksistensi ilmu public administration yang berkembang pesat di Indonesia

patut untuk direnungkan kembali. Sebagai suatu ilmu, public administration di

Indonesia tidak terlepas dari kritik, termasuk mengenai adanya dua nomenklatur

yang berbeda. Sebagian orang menyebut ilmu public administration sebagai ilmu

administrasi negara dan sebagian lainnya menyebut sebagai ilmu administrasi

publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sebab terjadinya perbedaan

nomenklatur tersebut. Beberapa ahli telah menulis dan menyampaikan gagasan

mengenai masalah ini, tetapi belum ada penjelasan tegas mengenai perbedaan

nyata antara kedua nomenklatur.

Perbedaaan nomenklatur menimbulkan perdebatan akademis antar ilmuwan

public administration di Indonesia. Terdapat dua kubu ilmuwan administrasi yang

membuat asosiasi sesuai pendapat mereka masing-masing. Kubu pertama yaitu

Indonesian Association of Public administration (IAPA). IAPA merupakan kubu yang

mengambil jalan tengah dengan tidak menetapkan pemilihan nomenklatur antara

administrasi negara dan administrasi publik. Kubu yang kedua yaitu Asosiasi

Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN). AsIAN mengkritik keras keberadaan IAPA

yang dianggap melupakan sejarah keberadaan ilmu public administration. Kubu ini

dengan tegas menyebut ilmu public administration sebagai ilmu administrasi negara.

Selain fenomena di atas, perbedaan nomenklatur administrasi negara dan

administrasi publik juga menciptakan perbedaan nomenklatur di beberapa jurusan

universitas yang mengajarkan ilmu public administration. Sebagai contoh, UGM

mengambil nomenklatur Manajemen dan Kebijakan Publik, Unibraw dengan tegas

menggunakan nama jurusan Administrasi Publik, sedangkan UI masih tetap

menggunakan Administrasi Negara.

Perbedaan nomenklatur tersebut semakin diwarnai dengan banyaknya buku

ilmu public administration yang ditulis ilmuwan di Indonesia. Sebagian buku berjudul

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 15: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

administrasi negara, sedangkan sebagian yang lain berjudul administrasi publik.

Tentu para ilmuwan yang membuat buku tersebut memiliki alasan masing-masing

tentang pilihan mereka menggunakan nomenklatur administrasi publik maupun

administrasi negara.

Perbedaaan nomenklatur ini memberikan dampak bagi beberapa kalangan.

Tidak hanya bagi ilmuwan administrasi, kalangan awam dapat mengalami

kebingungan dengan perbedaan nomenklatur ini karena belum mempelajari ilmu

public administration di Indonesia. Demikian pula dengan orang yang berada jauh di

luar lingkup ilmu public administration yang dapat mempertanyakan kapabilitas

ilmuwan public administration di Indonesia dalam mendalami ilmu public

administration jika tidak ada kesepakatan nomenklatur.

Para ahli administrasi Indonesia memiliki pandangan masing-masing

mengenai fenomena ini. Penulis mengategorikan penjelasan perbedaan administrasi

negara dan administrasi publik menjadi tiga kategori, yaitu alasan sejarah, alasan

kebahasaan, dan alasan ekologi ilmu public administration di Indonesia.

Alasan sejarah

Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam sejarah ilmu administrasi di

Indonesia. Pertama, ilmu administrasi Indonesia dipengaruhi oleh budaya Belanda

tentang pengelolaan sistem pemerintahan yang sangat melekat pada tokoh-tokoh

pemerintahan pada awal kemerdekaan. Kedua, ilmu administrasi Indonesia

mendapat pengaruh “guru-guru” ilmu public administration Indonesia yang

didatangkan dari Amerika, diantaranya yaitu T. R. Smith, Edward H. Lichfield, Alan

C. Rankin, dan Garneth Jones. Ilmu administrasi pada tahun 1950 an khususnya di

Amerika masih menggunakan paradigma old public administration (OPA) yang

domain pembahasannya adalah state oriented. Domain yang masih sangat bersifat

negara inilah yang menyebabkan public administration di Indonesia saat itu diduga

menggunakan nomenklatur administrasi negara.

Alasan kebahasaan

Penerjemahan public administration menjadi administrasi negara ataupun

administrasi publik memilki hubungan dengan perkembangan bahasa Indonesia.

Effendi (2012) menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sedang berkembang

dibandingkan bahasa Inggris yang sudah lebih standardized seperti kata publik yang

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 16: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

dulu tidak dikenal tetapi sudah dikenal untuk saat ini. Hal ini berimbas pada

penerjemahan public administration dari administrasi negara menjadi administrasi

publik. Proses perubahan terjemahan tersebut dialami oleh Prof. Irfan Islamy ketika

membuat buku untuk universitas terbuka pada tahun 1984.

Alasan ekologi ilmu

Semua ilmu apapun tidak terlepas dari ekologi tempat ilmu tersebut berkembang.

Awalnya public administration merupakan warisan Belanda yang mana Indonesia

melakukan administrasi pemerintahan yang serba negara. Hal ini menguatkan

pengaruh Eropa kontinental terhadap tata pemerintahan Indonesia saat itu.

Demikian halnya pada masa pasca kemerdekaan, dengan pengaruh paradigma old

public administration yang memiliki domain negara masih kuat, Indonesia

mengartikan public administration sebagai rutinitas rigid untuk kepentingan negara.

Baru pada pasca reformasi, ilmuwan public administration Indonesia mulai

meramaikan kembali perdebatan fokus public administration di Indonesia untuk

mengganti nomenklatur administrasi negara menjadi administrasi publik.

Melalui perenungan mendalam dengan berlandaskan ketiga alasan di atas,

sudah sepantasnya penyebutan nomenklatur administrasi negara ditinggalkan.

Penulis mengganggap kata publik dalam “administrasi publik” lebih tepat digunakan

untuk menerjemahkan kata “public” dalam “public administration”. Oleh karena itu,

perlu ada perubahan nomenklatur dalam sistem public administration di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan administrasi publik dan

administrasi negara dalam konteks Indonesia, dapat disimpulkan bahwa

nomenklatur administrasi publik dan administrasi negara secara teoritis atau

keilmuan pada dasarnya berasal dari induk yang sama yaitu ilmu public

administration. Hal ini terlihat dari pendapat beberapa ahli public administration yang

memberikan jawaban yang hampir seragam bahwa administrasi negara dan

administrasi publik adalah ilmu yang merujuk pada ilmu public administration yang

berkembang di dunia, meskipun para ilmuwan tersebut memiliki perbedaan

pendapat mengenai nomenklatur mana yang lebih tepat untuk digunakan di

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 17: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Indonesia. Menurut Penulis sendiri, “administrasi publik” merupakan nomenklatur

yang tepat untuk menerjemahkan kata “public administration”.

Dalam praktiknya di Indonesia, public administration telah ada sejak lama.

Pada masa penjajahan Belanda, Jepang, sampai pada masa kemerdekaan, praktik

administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Demikian

halnya perkembangan nomenklatur public administration pada praktiknya di

universitas-universitas di Indonesia. penamaan jurusan yang berbeda-beda di ketiga

universitas yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa

public administration merupakan kajian ilmu yang sangat dinamis.

Terjadinya perbedaan nomenklatur administrasi publik dan administrasi

negara yang terjadi di Indonesia, menurut penulis terjadi karena 3 alasan, yaitu

alasan sejarah, alasan kebahasaan, dan alasan ekologi ilmu public administration di

Indonesia. Dari tiga alasan tersebut, penulis sampai pada kesimpulan bahwa perlu

ada perubahan nomenklatur dalam sistem public administration di Indonesia.

Penyebutan nomenklatur administrasi negara sudah saatnya ditinggalkan. Kata

publik lebih tepat digunakan untuk menerjemahkan kata “public” dalam “public

administration” dalam konteks Indonesia masa kini. Sehingga pada akhirnya hanya

akan ada satu nomenklatur untuk menerjemahkan kata public administration.

SARAN

Adanya dualisme nomenklatur yang digunakan hingga memunculkan dua

organisasi public administration di Indonesia (IAPA dan ASIAN) mengesankan

seolah terjadi perpecahan di antara para ilmuwan public administration di Indonesia.

Hal ini dalam jangka panjang tentu berpotensi menimbulkan konflik di antara dua

kubu tersebut yang belum tentu memunculkan suasana keilmuwan yang

membangun. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian yang lebih serius untuk

menyikapi perbedaan nomenklatur public administration di Indonesia ini.

Para ilmuwan public administration di Indonesia, baik dari pihak IAPA maupun

ASIAN,sebaiknya melakukan suatu pertemuan guna menyepakati penggunaan

nomenklatur mana yang paling tepat untuk digunakan di Indonesia sehingga tidak

lagi terjadi kebingungan di kalangan masyarakat awam ataupun mahasiswa yang

baru mempelajari public administration.

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 18: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Belum adanya Grand Theory dan batasan Body of Knowledge yang jelas

sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya membuat perkembangan public administration

menjadi sangat terbuka dan dinamis. Terciptanya sebuah pembaruan dan

pengembaraan yang jauh dalam riset merupakan hal yang sangat mungkin terjadi

sehingga para ilmuwan public administration di Indonesia diharapkan dapat

bersikap lebih terbuka dalam menyikapi perkembangan dalam ranah kajian public

administration itu sendiri.

KEPUSTAKAAN

Buku:

Atmosudirdjo, Prajudi. (1979). Administrasi dan Management Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia

_________________. (1990). Dasar-dasar Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia

Babbie. E. (1990). Survey Research Methods, 2nd edition. Belmont. California: Wadsworth Publishing.

Bovaird, Tony and Elke Loffler. (2003). Public Management and Government. London: Routledge

Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Imu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. (1975). Introduction to Qualitative Research

and Evaluation Method. California: Sage Publications, Inc. Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service: Serving, not

Steering. New york: M.E. Sharpe. Frederickson, G. (1980). Administrasi Negara Baru (5 ed.). (A.-G. Usman, Penerj.)

Jakarta: LP3ES. Gabrielian, Yang, dan Spice (1999). Qualitative Research Methods. Pada Yang K,

Miller GJ (editor). Handbook of research methods in Public Administration. Ed. 2. New York: M. Dekker

Greene, J. D. (2005). Public Administration in the New Century. Belmont: Thomson Wadsworth

Guba, E.G. (1990). The Paradigm Dialog. Sage Publications Inc. California. Gupta, Dipak K. (2001). Analyzing Public Policy: Concepts, Tools, and Techniques.

Washington: CQ Press H.H. Gerth and C. Wright Mills. (1958). Trans., eds and Introduction, From Max

Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press Hardiman, F. Budi. (2010). Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis

sampai Cyberspace” . Yogyakarta: Penerbit Kanisius Henry, Nicholas. (1995). Administrasi Negara Dan Masalah-Masalah Publik. Jakarta:

RajaGrafindo Persada Henry, Nicholas. (2004). Public Administration and Public Affairs. 9th Edition. New

Jersey: Prentice-Hall Hidayat, Dedi. (2003). Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik.

Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 19: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Islamy, M. Irfan. (2003). Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara. Jakarta: P.T. Bumi Aksara. John W Creswell. (2003). Research Design. Qualitative. Quantitative and Mixed

Methods Approachs. Second edition. London: Sage Publications Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University

of Chicago Press. Lincoln, N. K. (2001). Handbook of Qualitative Research 2nd Edition. Thousand

Oaks, CA: Sage Publications. Marshall. C. and Rossman. G. (1995). Designing Qualitative Research. Thousand

Oaks. California: Sage Misbah, L. Hidayat. (2007). Reformasi Administrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama Morse. J. M. (1994). Emerging from the data: The cognitive process of analysis of

qualitative inquiry. Pada J. Morse (Editor. ). Critical Issues in Qualitative Research Methods. Newbury Park. California: Sage

Norman K. Denzin and Yvonna S Lincoln. (2000). Qualitative Research. third edition. Sage Publication

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Mewirausahakan Birokrasi. (A. Rosyid, Penerj.) Jakarta: PPM.

Owen E. Hughes. (1998). Public Management and Administration: An Introduction (Second Edition), St. Martin Press, New York

Parsons, Wayne. (2008). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana

Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Makasar: Alfabeta Pierson, Paul and Skocpol, Theda. (2000). Historical institutionalism in

Contemporary Political Science. Harvard University. Pollitt, Christopher, dkk. (2007). New Public Management in Europe: Adaptation and

Alternatives. New York: Palgrave Macmillan Pramusinto, Agus, dkk. (2005). Kajian Historis dan Isu-isu Kontemprer untuk

Merumuskan Agenda Masa Depan Ilmu Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.9. Yogyakarta: FIsipol UGM

Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Rosenbloom, D. H. , Kravchuk, R. S. , & Clerkin, R. M. (2009). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. New York : McGraw-Hill.

Sekaran, Uma. (2003). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. Fourth Edition. USA. John Wiley & Sons. Inc

Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). (1992). Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove

Siagian, S. P. (2008). Filsafat Administrasi (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara. Simon, Herbert A. (1990). Administrative Behavior. Jakarta: Bumi Aksara Sudiarja, & Budi Subanar, S. S. (2006). Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat

Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya. Jakarta: PT Gramedia.

Sudriamunawar, Haryono. (2002). Pengantar Study Administrasi Pembangunan. Bandung: Mandar Maju

Tjiptoherianto, P., & Manurung, M. (2010). Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Jakarta: UI Press.

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Page 20: Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES

Toha, Miftah. (2003). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Toha, Miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontenporer. Jakarta: Kencana. Waldo, Dwight. (1956). Pengantar Studi Public Administration. Jakarta: Bumi Aksara White, L. D. (1949). Introduction to the Study of Public Administration (3rd Edition

ed.). New York: MacMillan. Widjaja, A.W. (1993). Etika Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara Wilson, Woodrow. (1887). Introduction To Study Administration. dalam Shafritz, Jay

M. &Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove

Karya Akademis: Maksum, I. R. (8 Oktober, 2010). Administrasi Negara vs Publik. Harian Seputar

Indonesia. Saefullah, D. (2010). Transformasi Administrasi Negara. Konferensi Administrasi

Negara ke-3, (hal. 1-12). Bandung. Sugandi, Y. (2010). Administrasi Publik VS Administrasi Negara: Suatu Polemik

Nomenklatur atau Normatif. Konferensi Administrasi Negara ke-3. Bandung Lainnya: Dror, Yahezkel. (1967). Policy Analyst: A New Professional Role In Government

Service. dalam Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. (297-304)

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. (2012). Pedoman Pendidikan. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Frederickson, George. (1970). Toward New Public Administration. dalam Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. (368-381)

Henry, N. (1975). Paradigms of Public Administration. Paradigms of Public Administration, 378-386.

Ladson-Billings, G. (1995). Toward a Theory of Culturally Relevant Pedagogy. American Educational Research Journal, Vol. 32, No. 3, 465-49.

Oluwu, D. (2002). Intoduction New Public Management: An African Reform Pradigm?. Africa Development, XXVII.

Prasojo, E. (2003). Agenda Politik dan Pemerintahan di Indonesia: Desentralisasi Politik, Reformasi Birokrasi, dan Good Governance. Bisnis dan Birokrasi, Vol. XI, No. 1.

Smith, M. G. (1947). The Sociological Framework of Law. dalam Kuper, Hilda and Leo Kuper, eds. African Law: Adaptation and Development (hal. 24-48). Berkeley: University of California Press

Utomo, Warsito. (2005). Administrasi publik indonesia di era Demokrasi lokal, Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Wilson, Woodrow. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 197-222.

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012