• Definisi Akuntabilitas Publik

• Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban

Administrasi Publik

• Diskursus tentang Akuntabilitas

Administrasi Publik

• Tipe Akuntabilitas Administrasi Publik

Pentingnya Akuntabilitas

Administrasi Publik

Max Weber :

• The more society is administered, the more power

is concentrated in the hands of ministers and

public servants

• Birokrasi “powerful” mengancam demokrasi

Kontrol birokrasi melalui akuntabilitas

publik

What is Public Accountability ?

• Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin

accomptare (mempertanggungjawabkan) dari kata dasar

computare (memperhitungkan)

Khan dan Chowdhury (2008) :

• Akuntabilitas publik = kewajiban entitas (orang/lembaga)

yang diberi mandat mengelola sumber daya publik untuk

melaporkan ke masyarakat tentang bagaimana cara uang

publik dialokasikan, dibelanjakan atau dimanfaatkan

(Boncondin 2007).

• lembaga publik harus bertanggungjawab atas penggunaan

kekuasaan yang dipegangnya.

Akuntabilitas adalah ......

Akuntabilitas adalah....

• Public accountability mainly regards

matters in the public domain, such as

the spending of public funds, the exercise

of public authorities, or the conduct of

public institutions.

• It is not necessarily limited to public

organisations, but can extend to private

bodies that exercise public privileges

or receive public funding (Scott, 2000).

Akuntabilitas adalah ....

Prof. Dr. Miriam Budiardjo:

– Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.

Tujuan :

– Menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks & balances system ).

Akuntabilitas

Kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk

menjawab dan menerangkan kinerja

dan tindakan seseorang / badan hukum /

pimpinan kolektif atau organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban .

Konsep Pertanggungjawaban Administrasi Publik

Charles Levine :

1. Responsivitas

2. Responsibilitas

3. Akuntabilitas

• Daya tanggap administrasi publik terhadap

aspirasi, tuntutan dan kebutuhan publik

• Pertanggungjawaban dinilai dari sisi yg

menerima pelayanan atau klien yi sejauh

mana administrasi publik tanggap

terhadap kebutuhan, aspirasi, dan

keluhan masyarakat

• Menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penilaian responsivitas :

• mengidentifikasi jenis2

kegiatan dan program

organisasi demand

dan kebutuhan masyarakat.

• Menilai kualitas pelayanan

publik memuaskan klien/pengguna/masyarakat

Kriteria Responsivitas

Blanchard (1998) :

1) mengenali harapan pelanggan dan memenuhi

janji dengan tepat waktu,

2) menunjukkan rasa hormat kepada semua

karyawan dan gagasan-gagasan yang dimiliki,

3) mendorong partisipasi karyawan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Agus Dwiyanto (1995) :

• Dalam manajemen pelayanan publik responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan

mengembangkan program

pelayanan publik sesuai

dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat

2. Responsibilitas

• Berkenaan dengan standard profesional

dan kompetensi tehnis yg dimiliki

administrator publik dalam menjalankan

tugasnya

• Control over the actions of public servants

• Yang bisa menilai profesi yang

bersangkutan

subjective responsibility

profesional responsibility

Responsibilitas

• Responsibilitas =

administrative/organizational

responsibility

• Hubungan hirarkis yang

tegas antara pusat tanggung

jawab dengan unit pelaksana

perintah, baik dalam hubungan

formal maupun informal.

Responsibilitas

Agus Dwiyanto (1995) :

• Responsibilitas menyangkut pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang baik secara eksplisit

• Ukuran : apakah pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan (SOP) ? ; apakah pekerjaan telah dilakukan

sesuai dengan keahlian ?

• Berkenaan dengan standard eksternal yg menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara

• Bersifat eksternal : ditentukan oleh penilaian dari luar birokrasi objective responsibility atau akuntabilitas politik

• Agent (yang menjalankan tugas)

• Principal (yang memberi wewenang/kekuasaan)

• Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan

dengan proses dan mandat

pemilu mandat yang

diberikan masyarakat kepada

para politisi yang menduduki

posisi legislatif dan eksekutif

dalam suatu pemerintahan.

Bambang Supriyono :

• Pertanggungjawaban keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yg ditetapkan melalui

media pertanggungjawaban

secara periodik.

• kewajiban stake holders atau

pejabat yg dipilih masyarakat

(elected officials)

Six forms of accountability Accountability Defining

Features

Mechanisms Context

Political Democratic,

external

Chains of

answerability

Democratic state

Administrative Hierarchical,

legal/formal

Rules, sanctions

supervision

Bureaucracy

Personal Internal,

normative

Value, ethics All public offices/

rolse

Professional Peer oriented,

expertise

Peer review,

profesionalism

Expert

organizations

Output Clent/customer

focus

NPM, self-

regulation

Market, market-

type mechanism

Deliberative Interactive, open,

public

Public hearing,

tranparency

Public sphere

DESA (Department of Economic and Social Affairs) United Nations . Public

Administration and Democratic Governance : Governments Serving Citizens

Responsiveness to whom ?

• Responsive to politician :

The accountability of the government, civil

servants and politicians to the public and

to legislative bodies such as

a congress or a parliament.

AKUNTABILITAS

EKSTERNAL

Responsiveness to whom ?

Responsiveness to citizens and

customers :

• monitoring and filtering public

opinion and the views of concerned

sections of the community.

• obligation to share information and

demonstrate openness through

consultative mechanisms with the

public (citizens) .

• customer responsiveness through

the service provision process

Responsiveness to citizens and customers

(lanjut)

• The mechanisms : customer surveys,

performance indicators that reflect quality

of service provision (IKM) and

performance management systems that

reward high levels of achievement by civil

servants in light of these performance

measure

Diskursus Akuntabilitas Publik

Carl J. Friedrich

• Akuntabilitas administrasi publik hanya bisa dijamin secara internal melalui penilaian profesional dengan berdasarkan standard dan kode profesi.

• Kontrol eksternal dapat dilakukan oleh pihak yang kompeten, misalnya analis kebijakan/program

Herman Finer :

• Akuntabilitas administrasi harus

dilakukan secara eksternal melalui

kontrol legislatif atau rakyat, karena

kontrol internal (responsibiitas)

cenderung korup

• Administrator publik tidak hanya

responsibel (pertanggujawaban

administrasi) tapi juga harus akuntabel

(pertanggujawaban secara politik)

Diskursus Akuntabilitas Publik

Diskursus Akuntabilitas Publik

Vincent Ostrom :

• Politisi perlu dikontrol

• Rakyat terlibat langsung dalam proses

politik untuk mengontrol perilaku dan

kinerja birokrasi publik.

SOCIAL ACCOUNTABILITY

Social Accountability

• Akuntabilitas sosial = meliputi beragam tindakan

dan mekanisme yang dapat digunakan oleh

warga negara, kommunitas, civil society

organizations (CSOs) untuk meminta

pertanggungjawaban lembaga dan aparat publik

atas penyelenggaraan administrasi publik.

• Cara tradisional : public demonstrations,

protests, advocacy campaigns, investigative

journalism and tuntutan hukum.

• Mekanisme modern: participatory public policy-

making, participatory budgeting, public

expenditure tracking, citizen monitoring and

evaluation of public service delivery

Akuntabilitas Pelayanan Publik

http://spjati files wordpress com

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Jabbra Dwivedi :

Metode yang dipakai organisasi publik/ birokrasi atau aparat pemerintah/PNS untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Proses birokrasi dan PNS mempertanggungjawabkan tindakan/kewajibannya.

Tipe Akuntabilitas Administrasi

Publik

Carino :

1. Akuntabilitas Tradisional

2. Akuntabilitas Manajerial

3. Akuntabilitas Program

4. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas Tradisional

• Pertanggungjawaban aparat birokrasi atau

organisasi publik atas pelaksanaan tugas yang

telah diemban kepada pejabat di tingkat atasnya

Akuntabilitas Hirarkis

• Standard : legalitas; keteraturan, kepatuhan

• Instrumen : anggaran , akuntansi dan standar

operasional prosedur (SOP)

Aparat birokrasi Pimpinan/Unit di atasnya

Akuntabilitas Manajerial

• Pertanggungjawaban administrator pada pejabat atau unit di atasnya

• Standard : nilai efisiensi dan ekonomi dalam penggunaan input (anggaran, SDM, sarana,dsb) : apakah input digunakan secara efisien (tidak terjadi pemborosan) Manajemen Sumber Daya

• Instrumen : audit manajemen, audit finansial

Administrator/Manager Pejabat/Unit di atasnya

Akuntabilitas Program

• Pertanggungjawaban administrator pada pejabat atau unit di atasnya mengenai kinerja suatu program

• Standard : Efektivitas : apakah implementasi suatu

program telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan

Evaluasi Program

• Instrumen : audit kinerja, evaluasi program

Administrator/Manager Pejabat/Unit di atasnya

Akuntabilitas Proses

• Pertanggungjawaban administrator pada pejabat atau unit di atasnya

• Standard : lebih menekankan pada proses merubah

input menjadi output/outcome bagaimana proses (cara) implementasi suatu program dalam mewujudkan

tujuan yg diinginkan Evaluasi Implementasi • Nilai : compliance ; pemberdayaan atau participatory

Administrator/Manager Pejabat/Unit di atasnya

Kesimpulan

Akuntabilitas administrasi publik merupakan bentuk pertanggung jawaban aparat/ administrator/unit organisasi publik (birokrasi) kepada pejabat/unit di atasnya, baik secara politik maupun administratif.

Akuntabilitas administrasi publik kepada masyarakat/publik pengguna layanannya diukur dari tingkat responsivitas dan kualitas pelayanan