AKUNTABILITAS PUBLIKAKUNTABILITAS PUBLIK((PUBLIC ACCOUNTABILITYPUBLIC ACCOUNTABILITY))

sebagaisebagaiPILAR GOOD GOVERNANCEPILAR GOOD GOVERNANCE

Dasar PemikiranDasar Pemikiran Akuntabilitas publik merupakan landasan Akuntabilitas publik merupakan landasan

bagi proses penyelenggaraan pemerintahanbagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (yang baik (Good GovernanceGood Governance))

AAparatur pemerintah harus paratur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya pertama kepada publik dan pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanyakedua kepada organisasi tempat kerjanya

Dengan akuntabilitas publik setiap aparat Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinyapengguna pelayanannya, maupun profesinya

Setiap aparat harus bertanggungjawab Setiap aparat harus bertanggungjawab ((responsibleresponsible) atas pelaksanaan tugas-tugasnya ) atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugasnya dengan baik berlangsungnya tugas-tugasnya dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercayadipercaya

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pemberian informasi dan disclosuredisclosure/ / pengungkapan atas aktivitas dan kinerja pengungkapan atas aktivitas dan kinerja pejabat publik kepada pihak-pihak yang pejabat publik kepada pihak-pihak yang berkepentinganberkepentingan

Akuntabilitas PublikAkuntabilitas Publik Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak

pemegang amanah (pemegang amanah (agentagent) untuk memberikan ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (amanah (principalprincipal) yang memiliki hak dan ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut tersebut

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban-kewajiban dari Akuntabilitas Publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya baik hal yang menyangkut pertanggungjawabannya baik fiskal, manajerial dan program fiskal, manajerial dan program

Kenapa ada Kenapa ada akuntabilitas?akuntabilitas?

Satu paket dengan good Satu paket dengan good governancegovernance

Ada berbagai versi Ada berbagai versi indikator good indikator good governancegovernance

Akuntabilitas selalu adaAkuntabilitas selalu ada

Good Governance Good Governance [UNDP][UNDP]

PartisipasiPartisipasi Aturan hukum (Aturan hukum (rule of lawrule of law Transparansi.Transparansi. Daya tanggap Daya tanggap (responsiveness)(responsiveness) Berorientasi konsensus Berorientasi konsensus (consensus (consensus

orientation)orientation) Berkeadilan (Berkeadilan (equityequity)) Efektivitas dan efisiensiEfektivitas dan efisiensi AkuntabilitasAkuntabilitas Bervisi strategisBervisi strategis Saling keterkaitan (Saling keterkaitan (interrelatedinterrelated))

Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahInstansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.pertanggungjawaban secara periodik.

Akar masalah good Akar masalah good governance governance

C = CorruptionC = CorruptionM = Monopoly of powerM = Monopoly of powerD = Discretion by officialsD = Discretion by officialsA = AccountabilityA = Accountability

Klitgaard et.all, dalam Agus Dwiyanto et.al, 2006

C = M + D – A

Keleluasaan bertindak

FormulaFormula

C = M + D – A

C = M + D – A

Tujuan AkuntabilitasTujuan Akuntabilitas

UUntuk menjelaskan bagaimanakah ntuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.dan apa dampaknya.

Arti Penting Arti Penting Akuntabilitas PublikAkuntabilitas Publik

AAkuntabilitas publik, diyakini merupakan kuntabilitas publik, diyakini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kunci keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang bersih dan berwibawa

Tanpa akuntabilitas publik, prakarsa dan Tanpa akuntabilitas publik, prakarsa dan partisipasi masyarakat sebagai inti kekuatan partisipasi masyarakat sebagai inti kekuatan negara sulit dibangun. negara sulit dibangun.

Oleh karena itu, masing-masing institusi harus Oleh karena itu, masing-masing institusi harus dapat membangun akuntabilitas peran dan dapat membangun akuntabilitas peran dan fungsinya untuk dipertanggungjawabkan fungsinya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakatkepada masyarakat

AkuntabilitasAkuntabilitas dapat mendorong pemberdayaan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat serta tumbuhnya prakarsa, masyarakat serta tumbuhnya prakarsa, kreativitas maupun partisipasi masyarakat. kreativitas maupun partisipasi masyarakat.

DapatDapat mendorong proses demokrasi yang mendorong proses demokrasi yang dimulai dari pemerintahan lokal, yakni dimulai dari pemerintahan lokal, yakni kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat sekaligus mendorong terwujudnya sekaligus mendorong terwujudnya pemerataan dan keadilan dalam bidang pemerataan dan keadilan dalam bidang ekonomi.ekonomi.

Terjadinya Terjadinya ekstensifikasi dan intensifikasi ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan yang berkualitas kepada pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat juga tumbuh, yakni dengan masyarakat juga tumbuh, yakni dengan cara menyebarkan dan mendekatkan pusat-cara menyebarkan dan mendekatkan pusat-pusat pengambilan keputusanpusat pengambilan keputusan

AkuntabilitasAkuntabilitas MMampu memberikan pertanggungjawaban atas ampu memberikan pertanggungjawaban atas

mandat yang diberikan kepadanya (mandat yang diberikan kepadanya (stakeholdersstakeholders--nya)nya) amanah amanah

Secara umum organisasi atau institusi harus Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukanlakukan (Deklarasi Manila] (Deklarasi Manila]

Memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) Memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagimana kepada publik (masyarakat umum), sebagimana halnya kepada para pemilik halnya kepada para pemilik (stakeholders)(stakeholders)..

Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau externalbersifat internal atau external

[UNDP]

Bagaimana Aparatur Publik Bagaimana Aparatur Publik dapat menjalankan dapat menjalankan Akuntabilitasnya?Akuntabilitasnya?

Memahami dan menerima tanggung jawab Memahami dan menerima tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan berhasilberhasil

Aparat publik diberi kewenangan yang Aparat publik diberi kewenangan yang sama besarnya dengan tanggung jawabnyasama besarnya dengan tanggung jawabnya

Keinginan evaluasi kinerja aparat yang Keinginan evaluasi kinerja aparat yang efektif dan dapat diterima akan efektif dan dapat diterima akan dimanfaatkan dimanfaatkan oleh oleh pimpinannya maupun pimpinannya maupun individu-individu tertentuindividu-individu tertentu

Diperlukan komitmen dari pimpinan politikDiperlukan komitmen dari pimpinan politik

4 Jenis Akuntabilitas 4 Jenis Akuntabilitas PublikPublik

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, hukum,

TTerkait dengan jaminan adanya kepatuhan erkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publikpublik

Akuntabilitas proses, Akuntabilitas proses, TTerkait dengan apakah prosedur yang erkait dengan apakah prosedur yang

digunakan dalam melaksanakan tugas sudah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baikcukup baik

DDapat diwujudkan melalui pemberian apat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan pelayanan publik yang cepat, responsif dan berbiaya murahberbiaya murah

Akuntabilitas program, Akuntabilitas program, TTerkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang erkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimaloptimal dengan biaya yang minimal

Akuntabilitas kebijakanAkuntabilitas kebijakan TTerkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, erkait dengan pertanggungjawaban pemerintah,

baik pusat maupun daerah, terhadap kebijakan baik pusat maupun daerah, terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah sebagai yang diambil pemerintah daerah sebagai Eksekutif kepada DPRD sebagai legeslatif dan Eksekutif kepada DPRD sebagai legeslatif dan masyarakat luasmasyarakat luas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik perlu memperhatikan publik perlu memperhatikan

prinsip-prinsip berikut prinsip-prinsip berikut Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh

staf instansi untuk melakukan pengelolaan staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.pelaksanaan misi agar akuntabel.

Harus merupakan suatu sistem yang dapat Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.yang berlaku.

Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, Modul I, 2000: 43)Modul I, 2000: 43)

4 Model Akuntabilitas4 Model Akuntabilitas

1.1. Model Tradisional WestminsterModel Tradisional Westminster

2.2. Model tradisional yang Model tradisional yang dikembangkandikembangkan

3.3. Model StoneModel Stone

4.4. Model Jaringan Kerja (Jaringan Model Jaringan Kerja (Jaringan yang kompleks)yang kompleks)

Model Tradisional Westminster Model Tradisional Westminster [1][1]

Model akuntabilitas ini sesuai dengan Model akuntabilitas ini sesuai dengan konsep birokrasi yang diterapkan oleh konsep birokrasi yang diterapkan oleh Weber sehingga disebut juga sebagai Weber sehingga disebut juga sebagai administrative accountabilityadministrative accountability

GGaris pertanggungjawaban aris pertanggungjawaban akuntabilitas dari bawah ke atas akuntabilitas dari bawah ke atas (hierakhi)(hierakhi)

SSetiap individu memberikan etiap individu memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya pertanggungjawaban kepada atasannya secara hirarkissecara hirarkis

SSebagai bentuk kontrol atasan terhadap ebagai bentuk kontrol atasan terhadap kinerja bawahankinerja bawahan

Top-down & tak bisa melihat kinerja

Pengembangan Model Pengembangan Model Tradisional [2]Tradisional [2] TTidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat idak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat

kedalam (perorangan) dan keluar (masyarakat)kedalam (perorangan) dan keluar (masyarakat) UpwardUpward InwardInward OutwardOutward

Perlu Perlu diciptakannya berbagai mekanisme dan diciptakannya berbagai mekanisme dan sistem akuntabilitas sepertsistem akuntabilitas sepertii

PPengembangan jaminan kebebasan mendapatkan engembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi informasi

PPembentukan berbagai lembaga independen embentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sektor yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sektor publik seperti ombudsman dan lembaga publik seperti ombudsman dan lembaga peradilan yang kuatperadilan yang kuat

Model Stone [3]Model Stone [3]

AAkuntabilitas dibagi dalam 5 kuntabilitas dibagi dalam 5 kategori, yaitu:kategori, yaitu:Kontrol dari Parlemen (DPR)Kontrol dari Parlemen (DPR)ManagerialismManagerialism (P-D-C-A) (P-D-C-A)Pengadilan/Lembaga semi Pengadilan/Lembaga semi

peradilan;peradilan;Perwakilan MasyarakaPerwakilan MasyarakattPasar (konsumen-pengusaha)Pasar (konsumen-pengusaha)

Model Jaringan KerjaModel Jaringan Kerja [4] [4]

Para pihak terkait satu dengan yang lain Para pihak terkait satu dengan yang lain membentuk suatu jaringan kerja dan saling membentuk suatu jaringan kerja dan saling memberikan kontribusi dan informasi. memberikan kontribusi dan informasi.

Model ini menekankan pada pola hubungan Model ini menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerjasama. yang terjalin dalam suatu kerjasama.

Dalam suatu sistem kerjasama, semua pihak Dalam suatu sistem kerjasama, semua pihak yang terkait saling melakukan yang terkait saling melakukan komunikasikomunikasi, , pemberian informasi dan hubungan kerja pemberian informasi dan hubungan kerja yang saling melengkapi untuk mencapai yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan dari jaringan kerja yang dibuat.tujuan dari jaringan kerja yang dibuat.

3 Pilar Membangun 3 Pilar Membangun AkuntabilitasAkuntabilitas

Adanya transparansi para penyelenggara Adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan publik dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi. mengikutsertakan berbagai institusi.

Adanya standar kinerja di setiap institusi Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Adanya partisipasi untuk saling menciptakan Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.yang cepat.

Hambatan dalam Hambatan dalam Pelaksanaan Akuntablitas Pelaksanaan Akuntablitas

PublikPublik Masyarakat tidak mendukung dan peduli terhadap hak-hak Masyarakat tidak mendukung dan peduli terhadap hak-hak publiknya dan memberikan toleransi yang tinggi pada publiknya dan memberikan toleransi yang tinggi pada kurangnya akuntabilitas pejabat atau sering disebut kurangnya akuntabilitas pejabat atau sering disebut low low literacy percentage.literacy percentage. Sikap ini meliputi malpraktek, Sikap ini meliputi malpraktek, nepotisme, korupsi, sogok menyogok.nepotisme, korupsi, sogok menyogok.

Rendahnya imbalan gaji yang diterima oleh para pegawai Rendahnya imbalan gaji yang diterima oleh para pegawai cenderung mendorong para pegawai untuk mencari cenderung mendorong para pegawai untuk mencari penghasilan di luar pekerjaannya dengan cara-cara yang penghasilan di luar pekerjaannya dengan cara-cara yang kurang baik. Kondisi ini disebut sebagai kurang baik. Kondisi ini disebut sebagai Poor Standard of Poor Standard of LivingLiving..

Rendahnya moralitas para pejabat juga menghambat Rendahnya moralitas para pejabat juga menghambat terlaksananya proses akuntabilitas ini. Rendahnya moral ini terlaksananya proses akuntabilitas ini. Rendahnya moral ini bisa disebabkan oleh sikap hidup yang materialistis dan bisa disebabkan oleh sikap hidup yang materialistis dan konsumerisme para pejabat. Dengan moralitas yang rendah konsumerisme para pejabat. Dengan moralitas yang rendah ini mereka menjadi tidak mampu untuk menentukan mana ini mereka menjadi tidak mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka menganggap biasa yang baik dan mana yang buruk. Mereka menganggap biasa hal-hal seperti korupsi, sogok-menyogok dan memihak hal-hal seperti korupsi, sogok-menyogok dan memihak dengan merugikan orang lain. Kondisi semacam ini disebut dengan merugikan orang lain. Kondisi semacam ini disebut sebagai sebagai General Decline in the moral values.General Decline in the moral values.

Pengabaian terhadap hak-hak publik dan Pengabaian terhadap hak-hak publik dan mengutamakan kepentingan pribadi.mengutamakan kepentingan pribadi.

Mengutamakan kepentingan kelompokMengutamakan kepentingan kelompok Adanya sentalisasi kewenangan Adanya sentalisasi kewenangan

menjadikan pejabat negara menjadi sulit menjadikan pejabat negara menjadi sulit dikontroldikontrol

Buruknya sistem akuntansiBuruknya sistem akuntansi Kurangnya keinginan untuk memperkuat Kurangnya keinginan untuk memperkuat

akuntabilitas dari semua pihak, baik akuntabilitas dari semua pihak, baik pejabat sendiri, masyarakat maupun pejabat sendiri, masyarakat maupun sistem yang buruk.sistem yang buruk.

Hak-2 Publik atas Hak-2 Publik atas Penyelenggaraan Penyelenggaraan

PemerintahanPemerintahan hak untuk tahu (hak untuk tahu (right to knowright to know), ), hak untuk diberi informasi (hak untuk diberi informasi (right to right to

be informedbe informed), dan ), dan hak untuk didengar aspirasinya hak untuk didengar aspirasinya

((right to be heard and to be listenedright to be heard and to be listened) )

Mekanisme AkuntabilitasMekanisme Akuntabilitas

Pengembangan Mekanisme Pengembangan Mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk:akuntabilitas diarahkan untuk: Kejelasan tugas dan peranKejelasan tugas dan peran Hasil akhir yang spesifikHasil akhir yang spesifik Proses yang transparanProses yang transparan Ukuran keberhasilan kinerjaUkuran keberhasilan kinerja Konsultasi dan inspeksi publik.Konsultasi dan inspeksi publik.

Mekanisme akuntabilitasMekanisme akuntabilitas Mekanisme akuntabilitas juga meliputi Mekanisme akuntabilitas juga meliputi

aspek yaitu aspek yaitu siapa siapa yang harus melakukan yang harus melakukan akuntabilitas, akuntabilitas, kepada siapa kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa untuk apa akuntabilitas dilakukan, akuntabilitas dilakukan, bagaimana bagaimana dan dan prosesnyaprosesnya..

Mekanisme akuntablitas ini sangat Mekanisme akuntablitas ini sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh bervariasi dan sangat ditentukan oleh apakah keputusan atau aktivitas yang apakah keputusan atau aktivitas yang dilakukan suatu organisasi mengikat dilakukan suatu organisasi mengikat organisasi secara internal atau eksternalorganisasi secara internal atau eksternal

Akuntabilitas diberikan Akuntabilitas diberikan kepada siapa?kepada siapa?

MMasyarakat (pelanggan)asyarakat (pelanggan) Pemerintah Pusat dan Daerah (termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah (termasuk

dalam hal ini Presiden, Menteri, Gubernur, dalam hal ini Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Struktural dalam Bupati, Walikota, Pejabat Struktural dalam Birokrasi Pemerintah)Birokrasi Pemerintah)

Organisasi Kemasyarakatan/NGOsOrganisasi Kemasyarakatan/NGOs Organisasi pemerintah lainnya misalnya Organisasi pemerintah lainnya misalnya

BUMNBUMN LLembaga penilai organisasi puembaga penilai organisasi pubblik yang lik yang

diatur dalam undang-undangdiatur dalam undang-undang

Lingkup akuntabilitasLingkup akuntabilitas

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban administrasi dan organisasiadministrasi dan organisasi

Pertanggungjawaban legalPertanggungjawaban legal Pertanggungjawaban politikPertanggungjawaban politik Pertanggungjawaban profesiPertanggungjawaban profesi Pertanggungjawaban moralPertanggungjawaban moral

Pihak yang berkepentingan Pihak yang berkepentingan thdpthdp

akuntabilitas pelayanan akuntabilitas pelayanan publikpublik Publik dan konsumenPublik dan konsumen pelayanan yang pelayanan yang

tertarik pada penyajian pelayanan tertarik pada penyajian pelayanan yang menguntungkan dan yang menguntungkan dan bertanggungjawab kepada mereka.bertanggungjawab kepada mereka.

Pemimpin dan pengawasPemimpin dan pengawas dari dari pelayanan yang merupakan pihak pelayanan yang merupakan pihak berkepentingan terhadap pelayanan.berkepentingan terhadap pelayanan.

Penyaji pelayananPenyaji pelayanan sendiri yang tujuan sendiri yang tujuan dan keinginannya seringkali berbeda dan keinginannya seringkali berbeda dengan kedua pihak sebelumnya.dengan kedua pihak sebelumnya.

Kebijakan Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas Publik Publik

di Indonesiadi Indonesia Tuntutan internal (Indonesia) antara Tuntutan internal (Indonesia) antara

lain agar sektor publik semakin lain agar sektor publik semakin TransparanTransparan Mampu mempertanggungjawabkan atas Mampu mempertanggungjawabkan atas

berbagai kebijakan dan tindakanberbagai kebijakan dan tindakan Perubahan dalam lingkungan global Perubahan dalam lingkungan global

dalam hal manajemen sektor publik dalam hal manajemen sektor publik misalnya tuntutan misalnya tuntutan Good Governance Good Governance dan dan Performance ManagementPerformance Management

KebijakanKebijakan Dimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor Dimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor

XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. meliputi:Yang Bersih dan Bebas dari KKN. meliputi: Azas kepastian Hukum.Azas kepastian Hukum. Azas tertib penyelenggaraan negara.Azas tertib penyelenggaraan negara. Azas kepentingan umum.Azas kepentingan umum. Azas keterbukaan.Azas keterbukaan. Azas proporsionalitas.Azas proporsionalitas. Azas profesionalistas.Azas profesionalistas. Azas akuntabilitas Azas akuntabilitas

Azas akuntabilitasAzas akuntabilitas

Artinya setiap kegiatan dan hasil Artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku undangan yang berlaku

Siklus Sistem Akuntabilitas PublikSiklus Sistem Akuntabilitas Publik

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN AKUNTABILITAS

FORMULASIKEBIJAKAN

IMPLEMENTASIKEBIJAKAN

MONITORING DAN EVALUASI

LAPORANAKUNTABILITAS

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

AMANAH

PUBLICACCOUNTABILITY

Inpres Nomor 7 Tahun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahTentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia. Wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia. Inpres ini mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Inpres ini mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalankeberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerjaseperangkat indikator kinerja

Dalam konteks AKIP ini, instansi pemerintah Dalam konteks AKIP ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja yang dapat dipahami dan digunakan sebagai alat yang dapat dipahami dan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran

Output akuntabilitasOutput akuntabilitas

Output dari akuntabilitas publik Output dari akuntabilitas publik adalah pelayanan publik yang adalah pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.memuaskan masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitasPelayanan publik yang berkualitas Publik sudah membayar pajak Publik sudah membayar pajak

kepada pemerintah, kepada pemerintah, akuntabilitasnyaakuntabilitasnya dilaporkan melalui pemberian dilaporkan melalui pemberian layanan publik yang berkualitas layanan publik yang berkualitas

Indikator Kualitas Indikator Kualitas Pelayanan PublikPelayanan Publik

Responsiveness: Daya tanggap penyedia Responsiveness: Daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layananaspirasi maupun tuntutan pengguna layanan

Responsibility: Seberapa jauh proses Responsibility: Seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi yang benar dan telah ditetapkanadministrasi yang benar dan telah ditetapkan

Accountability: Seberapa besar proses Accountability: Seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakatyang berkembang dalam masyarakat

Lenvine (1990)

Supaya akuntabel dan Supaya akuntabel dan responsifresponsif

Membuat saluran untuk menampung Membuat saluran untuk menampung keluhan konsumenkeluhan konsumen

Membuat saluran untuk menampung Membuat saluran untuk menampung saran-saran konsumensaran-saran konsumen

Melakukan survei konsumenMelakukan survei konsumen Melakukan kontak atau pertemuan Melakukan kontak atau pertemuan

dengan konsumendengan konsumen Membuat forum untuk memperoleh Membuat forum untuk memperoleh

masukan kualitatif dari konsumen, masukan kualitatif dari konsumen, misalnya membentuk forum konsumenmisalnya membentuk forum konsumen

http://www.scotland.gov.uk/cru/kd01/blue/ccfp-07.asp

Untuk DidiskusikanUntuk Didiskusikan

Seberapa baik akuntabilitas Seberapa baik akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Utara?Kabupaten Lampung Utara?

Hambatan apa yang dihadapi dalam Hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan proses akuntabilitas melaksanakan proses akuntabilitas publik di Instansi Saudara?publik di Instansi Saudara?

Apa yang harus diperbaiki agar Apa yang harus diperbaiki agar akuntabilitas publik dapat dilaksanakan akuntabilitas publik dapat dilaksanakan dengan baik di Instansi Saudara?dengan baik di Instansi Saudara?