Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
NILLA SYAHTIANDARI
ALFIANDRI, M.Si
RAMADHANI SETIAWAN, M,Soc.,Sc
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang)
Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Administrasi Negara
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
NILLA SYAHTIANDARI
ALFIANDRI, M.Si
RAMADHANI SETIAWAN, M,Soc.,Sc
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
2
ABSTRAK
Sebagaimana yang dinyatakan Denhardt (Kumorotomo, 2008 : 5) berkenaan
dengan upaya menjamin akuntabilitas di dalam birokrasi publik, menyatakan
bahwa pada umumnya literatur mengenai akuntabilitas di satu pihak menyebutkan
tentang pentingnya kualitas subjektif, berupa rasa tanggungjawab para pejabat
publik dan di lain pihak banyak yang menyebutkan pentingnya kontrol struktural
untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut. Dari banyak contoh di lapangan,
seringkali aparatur pemerintah yang melayani kepentingan publik masih belum
menyadari apa fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat. Dimana ketentuan
bahwa pegawai pemerintahan mempunyai kewajiban melayani masyarakat menjadi
terbalik sehingga bukan melayani masyarakat tetapi masyarakat yang melayani
birokrasi. Ini terlihat jelas dari sikap para birokrat yang tidak melayani masyarakat
secara efisien, adil dan transparan. Hal ini terlihat dari adanya keluhan masyarakat
dalam media massa Tanjungpinang Pos tanggal 23 Maret 2015, yang mengeluhkan
kinerja pegawai dan keterbukaan pegawai dalam memberikan pelayanan publik
dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dibuat setahun tetapi
tidak kunjung selesai.
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menganalisis Akuntabilitas
Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif
dengan desain studi kasus. Informan dalam penelitian ini diambil menggunakan
teknik Purposeful Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teknik reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Kecamatan
Tanjungpinang Timur dalam menjalankan prinsip akuntabilitas berlandaskan
dengan peraturan Pelayanan Administrasi Terpadu Nasional (PATEN). Ini terlihat
dari aksesibilitas publik terhadap kebijakan yang dibuat Kecamatan Tanjungpinang
Timur berjalan seperti yang diharapkan masyarakat, kesesuaian kebijakan yang
dirumuskan dengan prinsip administrasi yang berlaku, informasi yang diberikan
sangat akurat dan jelas, kebijakan yang diambil mempunyai sasaran yang jelas dan
tidak menyimpang, pegawai kecamatan yang bertanggungjawab terhadap
kinerjanya masing-masing, pegawai yang bersikap ramah kepada masyarakat yang
datang, kegiatan yang diadakan untuk pegawai maupun masyarakat sudah efektif,
dan yang terakhir dalam penggunaan sumberdaya manusia yang masih ada sedikit
kendala namun masih bisa diatasi.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Birokrasi, Pelayanan, Publik
3
ABSTRACT
As stated by Denhardt (Kumorotomo, 2008: 5) with respect to efforts to ensure
accountability in the public bureaucracy, stated that in general, the literature on
accountability on the one hand, mentioned the importance of subjective quality, a
sense of responsibility of public officials and on the other hand many mentions the
importance of structural controls to ensure such accountability. From the many
examples in the field, often government officials who serve the importance of the
public are still not aware of what their function as public servants. Where the
provision that government employees have an obligation to serve the community to
be reversed so that instead of serving the public but the public who serve the
bureaucracy. It is clear from the attitude of the bureaucrats who do not serve the
public in an efficient, fair and transparent. This is evident from the exitence of
public in Tanjungpinang Post newspaper dated 23 March 2015, who complained
about the performance of employee openness in providing public service in the
management of ID card that was made a year but not finished.
The purpose of this study was basically to analyze the Public Service
Accountability Bureaucracy in Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang. In the discussion of this thesis used qualitative research with case
study design. Informants in this study were taken by using Purposeful sampling
techniques. The data analysis technique used in this study was the technique of
data reduction, data presentation, and draw conclusions.
Based on the results of the study it can be concluded that Tanjungpinang
Timur districts in implementing the principle of accountability based on the rule
PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Nasional). This can be seen from public
accessibility to the policy that made by Kecamatan Tanjungpinang Timur has
already running well, the suitability of policies that formulated by the present
administrative principles, the information provided is accurate and clear, the
measures taken have clear goals and not deviate, the sub-district employees who
were responsible for their each performance, the employees were being nice to the
public who came, activities that been held both for employees and the community
have been effective, and the last in the use of human resources there still a little
problem, but still can be solved.
Keywords: Accountability, Bureaucracy, Service, Public
4
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Kecamatan Tanjungpinang
Timur Kota Tanjungpinang)
A. Latar Belakang
Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui akuntabilitas birokrasi
dalam memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat. Seperti
yang kita ketahui, setiap warga
negara tidak akan pernah bisa
menghindar dari hubungan dengan
birokrasi pemerintah. Pada saat
yang sama, birokrasi pemerintah
adalah satu-satunya organisasi yang
memiliki legitimasi untuk
memaksakan berbagai peraturan dan
kebijakan menyangkut masyarakat
dan setiap warga negara. Itulah
sebabnya pelayanan yang diberikan
oleh birokrasi pemerintah menuntut
tanggungjawab moral yang tinggi,
Kumorotomo (Dwiyanto, 2009 :
95). Oleh karena itu, setiap instansi
baik itu pemerintahan maupun non
pemerintahan harus
bertanggungjawab dengan apa yang
mereka kerjakan. Menurut
Manggaukang Raba (Mukhilda,
2013: 1) akuntabilitas merupakan
syarat terhadap terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, demokratis dan amanah (good
governance). Kelembagaan
pemerintahan yang berakuntabilitas
publik berarti lembaga tersebut
senantiasa mau
mempertanggungjawabkan segala
kegiatan yang diamanati oleh
rakyat.
Sebagaimana yang dinyatakan
Denhardt (Kumorotomo, 2008 : 5)
berkenaan dengan upaya menjamin
akuntabilitas di dalam birokrasi
publik, menyatakan bahwa pada
umumnya literatur mengenai
akuntabilitas di satu pihak
menyebutkan tentang pentingnya
kualitas subjektif, berupa rasa
tanggungjawab para pejabat publik
dan di lain pihak banyak yang
menyebutkan pentingnya kontrol
struktural untuk menjamin
pertanggungjawaban tersebut.
Dengan demikian akuntabilitas
birokrasi terkait dengan falsafah
bahwa lembaga eksekutif
pemerintah yang tugas utamanya
adalah melayani masyarakat harus
dipertanggungjawabkan secara
langsung maupun tidak langsung.
5
Dari banyak contoh yang
terjadi di lapangan, seringkali
aparatur pemerintah yang melayani
kepentingan publik masih belum
menyadari apa fungsi mereka
sebagai pelayan masyarakat.
Dimana ketentuan bahwa pegawai
pemerintahan mempunyai
kewajiban melayani masyarakat
menjadi terbalik sehingga bukan
melayani masyarakat tetapi
masyarakat yang melayani
birokrasi. Ini terlihat jelas dari sikap
para birokrat yang tidak melayani
masyarakat secara efisien, adil dan
transparan.
Hal ini di perkuat dengan
pendapat Robert Prethus (Santosa
2009 : 50) misalnya,
“mengecam pemikiran-
pemikiran akuntabilitas tersebut
sebagai formalistik dan
menyesatkan. Di dalam
praktek, akuntabilitas legal
hanyalah sebagai pajangan. Ia
sama sekali tidak berbeda
dengan kepentingan publik,
yang lebih sering digunakan
sebagai pemanis bibir.
Aparatur, dalam praktek justru
lebih sering bertindak untuk
meneguhkan kelompok-
kelompoknya sendiri”.
Kecamatan sebagaimana yang
dinyatakan Lay et. All. (Armunanto,
2005 : 8 ) diasumsikan dapat
berfungsi:
1. Sebagai arena pengembangan
demokrasi di tingkat lokal.
2. Sebagai arena pengembangan
ekonomi guna mendukung
terbentuknya komeranaas
(kawasan-pen) yang mampu
membiayai diri sendiri (self-
supporting economy) dan
sekaligus mampu berkembang.
3. Sebagai arena pengembangan
sistem pelayanan publik yang
efisien dan efektif.
4. Sebagai arena politik yang bisa
menghubungkan politik setingkat
desa (grass-root politcs) dengan
kabupaten sebagai pusat
pengambilan keputusan politik.
Dengan kedudukan dan
potensi yang mungkin dapat
dikembangkan tersebut maka perlu
diciptakan kecamatan yang
mempunyai kapabilitas dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Salah satu kapabilitas
yang harus dimiliki kecamatan
adalah akuntabilitas (accountability)
yaitu suatu ukuran yang yang
menunjukan seberapa besar tingkat
kesesuaian penyelenggaran
pelayanan dengan ukuran nilai-nilai
atau norma eksternal yang ada di
6
masyarakat atau yang dimiliki oleh
para “stakeholders”.
Akuntabilitas birokrasi
pelayanan publik yang
dilaksanakan aparatur pemerintah
masih dirasakan belum sesuai
dengan tuntutan dan harapan
masyarakat. Hal ini terlihat dari
adanya keluhan masyarakat dalam
media masa Tanjungpinang Pos
tanggal 23 maret 2015, mengenai
kinerja pegawai di Kantor
kecamatan Tanjungpinang Timur
dalam memberikan pelayanan
publik. Masyarakat ini
mempertanyakan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang sudah dibuat
setahun lebih tetapi tidak kunjung
selesai. Kurangnya kesadaran
tentang kewajiban yang harus
dipertanggungjawabkan dinilai
menjadi faktor penyebab tingkat
kinerja yang buruk. Menurut
penelitian Armunanto Anang dalam
tesis nya yang berjudul akuntabilitas
pelayanan publik di Kantor
Kecamatan Purwodadi Kab.
Grobogan bahwa masalah lain yang
sering muncul bahwa keikhlasan
aparat untuk semata-mata
menjalankan tugas demi
kepentingan masyarakat masih
rendah. Kepentingan masyarakat
bukan merupakan prioritas tetapi
justru sebaliknya. Pelayanan akan
diberikan dengan baik apabila ada
sesuatu yang menguntungkan bagi
aparat pemberi pelayanan.
Secara internal, buruknya
akuntabilitas pelayanan publik
tersebut disebabkan lemahnya etika
pelayanan pejabat birokrasi. “Etika
sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip
moral yang mengatur perilaku
pejabat atau pegawai dalam
organisasi” Thomson (Armunanto,
2005 : 20), akan menuntun para
penyelenggara pelayanan publik
bersikap sopan dan ramah kepada
pengguna jasa serta bertindak sesuai
dengan moralitas yang berlaku
universal. Seperti rasional, obyektif,
tanpa pamrih dan netral.
Penelitian mengenai
akuntabilitas pada pelayanan publik
pernah dilakukan oleh Armunanto
(2005) dengan judul Akuntabilitas
Pelayanan Publik di Kantor
Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan. Dalam penelitian
tersebut Armunanto melihat
akuntabilitas dari sisi
7
penyelenggaraan pelayaanan publik.
Armunanto menggunakan metode
pendekatan fenamologis. Hasil
penelitian Armunanto
mengungkapkan bahwa
akuntabilitas penyelenggaraan
pelayanan publik di Kecamatan
Purwodadi masih dalam kondisi
yang buruk. Hal ini terlihat dari
indikatornya yaitu penggunaan
acuan pelayanan yang tidak
konsisten.
Berdasarkan uraian latar
belakang dan permasalahan diatas,
maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian kedalam
sebuah usulan penelitian dengan
memilih judul skripsi
“Akuntabilitas Birokrasi
Pelayanan Publik. (Studi di
Kecamatan Tanjungpinang
Timur Kota Tanjungpinang)
B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar
belakang diatas dan masalah yang
dihadapi di Kecamatan
Tanjungpinang timur, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam
penelitian ini kedalam perumusan
masalah sebagai berikut :
“Bagaimana akuntabilitas birokrasi
pelayanan publik di Kecamatan
Tanjungpinang Timur?”
C. Konsep Teoritis
1. Akuntabilitas
Perdebatan tentang
akuntabilitas berawal dari
adanya debat dialogis diantara
Carl Friedrich dan Herbert
Finer. Friedrich (Denhardt and
Denhardt, 2003) mengatakan
bahwa “profesionalisme” atau
keahlian teknis merupakan
faktor penentu akuntabilitas
administrasi. Mengingat derajat
responsibilitas lebih didasarkan
pada profesionalitas dan norma-
norma tindakan maka
administrator harus akuntabel
demi mencapai standar yang
telah disepakati umum.
Sedangkan Finer (Denhardt and
Denhardt, 2003), “kontrol
eksternal” merupakan means
terbaik untuk menjamin
akuntabilitas administrasi
dalam sebuah alam demokrasi.
Menurutnya, administrator
merupakan subordinat dari
elected official.
8
Lalolo (2003) menjelaskan
prinsip akuntabilitas harus
didasari dari beberapa indikator
sebagai berikut:
1. Proses pembuatan keputusan
yang dibuat secara tertulis,
tersedia bagi warga yang
membutuhkan, dengan setiap
keputusan yang diambil sudah
memenuhi standar etika dan
nila-nilai yang berlaku, dan
sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan
informasi yang berhubungan
dengan cara-cara mencapai
sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran
kebijakan yang telah diambil
dan dikomunikasikan.
4. Kelayakan dan konsistensi
dari target operasional
maupun prioritas.
5. Penyebarluasan informasi
mengenai suatu keputusan
melalui media massa.
6. Akses publik pada informasi
atas suatu keputusan setelah
keputusan dibuat dan
mekanisme pengaduan
masyarakat.
7. Sistem informasi manajemen
dan monitoring hasil.
2. Peran Kecamatan Dalam
Pelayanan Publik
Pemerintah daerah
didorong agar lebih dekat
kepada masyarakat dengan
mendelegasikan tugas
pelayanan hingga unit-unit
terkecil dalam pemerintahan.
Pemerintah daerah dipandang
lebih mengetahui dan akan
lebih responsif terhadap
kebutuhan lokal, sesuai dengan
fungsi ruang dan jarak fisik,
serta sosio-kultural. Semakin
kecil cakupan area pelayanan
dan pengelolaan pemerintahan,
semakin efisien dan efektif
penyelenggaraannya. Perannya
meliputi: kewenangan perijinan,
kewenangan rekomendasi,
kewenangan koordinasi,
kewenangan pembinaan,
kewenangan pengawasan,
kewenangan fasilitasi,
kewenangan penetapan,
kewenangan pengumpulan dan
penyampaian informasi serta
kewenangan penelenggaraan.
9
3. Keaslian Penelitian
Penelitian terdahulu ini
memuat berbagai penelitian
yang telah dilakukan oleh
peneliti lain baik dalam bentuk
penelitian biasa, skripsi, tesis
dan jurnal. Penelitian terdahulu
ini banyak memuat kajian
tentang akuntabilitas dari sisi
penyelenggaraan dan bentuk
laporan pertanggungjawaban.
Penelitian ini berbeda dengan
penelitian-penelitian terdahulu.
Penelitian ini fokus pada
akuntabilitas birokrasi
pelayanan publik dan tidak
hanya berfokus kepada laporan
pertanggungjawaban saja.
D. Kerangka Pemikiran
E. Fokus Penelitian
1. Akuntabilitas organisasional:
pertanggungjawaban pemerintah
kecamatan terhadap masyarakat
atau publik yaitu:
a. Aksesibilitas publik terhadap
kebijakan yang dibuat
pemerintah
b. Kesesuaian kebijakan yang
dirumuskan dengan prinsip
administrasi yang berlaku.
2. Akuntabilitas kebijakan :
pertanggungjawaban atas
kebijakan yang diambil oleh
pemerintah:
a. Kelengkapan informasi
b. Kejelasan sasaran
3. Akuntabilitas individual:
pertanggungjawaban pegawai
secara personal atau individual
atas tugas, fungsi dan kewenangan
yang dilaksanakan:
a. Pertanggungjawaban atas
kinerjanya secara individual
b. Pertanggungjawaban
pelaksanaan fungsi pelayanan
4. Akuntabilitas kegiatan:
pertanggungjawaban pemerintah
atas kegiatan yang telah
dilaksanakan:
a. Pemenuhan prinsip efisiensi,
ekonomis, efektivitas dalam
setiap kegiatan
b. Pemenuhan prinsip efisiensi
dan efektivitas dalam
penggunaan sumber daya
10
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang
dianggap tepat adalah penelitian
kualitatif dengan desain studi
kasus.
2. Lokasi Penelitian
Pada penelitian ini
lokasinya adalah di Kantor
Kecamatan Tanjungpinang
Timur Kota Tanjungpinang.
Alasan peneliti memilih Kantor
Kecamatan Tanjungpinang
Timur sebagai lokasi penelitian,
adalah: Jumlah penduduk yang
cukup padat sudah mencapai 80
ribu lebih, wilayah yang paling
luas 35% dari luas Kota
Tanjungpinang, memiliki
pegawai yang paling banyak
berjumlah 30 pegawai di
bandingkan kecamatan lain serta
memliki kelurahan yang paling
banyak di Kecamatan
Tanjungpinang Timur
menyebabkan berbagai macam
kebutuhan pelayanan publik
dengan permasalahan yang
kompleks yang mungkin tidak
ditemukan di Kecamatan lain
yang ada di Kota Tanjungpinang.
3. Jenis Data
Sumber data yang
digunakan yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer
dalam penelitian ini adalah data
yang diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi tenang
akuntabilitas birokrasi pelayanan
publik di Kecamatan
Tanjungpinang Timur.” Data
sekunder dalam penelitian ini
adalah data yang diperoleh
melalui studi kepustakaan atau
kearsipan.
4. Informan
Teknik pemilihan informan
dalam penelitian ini
menggunakan teknik purposeful
sampling. Dengan pendekatan
Criterion Sampling hal ini
dilakukan karena didalam
pengambilan informasinya,
peneliti menentukan informan
dengan pemilihan informan yang
kaya akan informasi disertai
pembahasan dan pemahaman
yang mendalam pada kasus atau
masalah tertentu (Patton, 1990).
Yang menjadi key informan
dalam penelitian ini adalah
Bapak Camat Kecamatan
11
Tanjungpinang Timur, serta
informan biasa adalah Sekretaris
Camat, Pegawai di bidang Kasi
Pelayanan Umum, dan
masyarakat yang menggunakan
jasa pelayanan di Kecamatan
Tanjungpinang Timur.
5. Teknik dan Alat Pengumpulan
Data
Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian
adalah :
1. Wawancara
Wawancara ialah tanya
jawab lisan antara dua orang
atau lebih secara langsung.
Pewanwancara disebut
Interviewer, sedangkan orang
yang diwawancarai disebut
interviewee.
2. Observasi.
Observasi ialah
pengamatan dan pencatatan
yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti.
Observasi menjadi salah satu
teknik pengumpulan data
apabila sesuai dengan tujuan
penelitian, direncanakan dan
dicatat secara sistematis, serta
dapat dikontrol keandalan
(realibilitas) dan kesahihannya
(validitasnya). Alat yang
digunakan dalam observasi
adalah daftar catatan
(checklis).
3. Dokumentasi
Dokumentasi ialah
pengambilan data yang
diperoleh melalui dokumen-
dokumen. Keuntungan
menggunakan dokumentasi
ialah biayanya relatif murah,
waktu dan tenaga lebih
efisien. Data-data yang
dikumpulkan dengan teknik
dokumentasi cenderung
merupakan data sekunder.
Alat yang digunakan dalam
dokumentasi adalah kamera.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data menurut
Sanapiah Faisal (1989 : 255-258)
terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:
a. Reduksi data (Data reduction)
b. Penyajian data (Data display)
c. Menarik kesimpulan
12
H. Hasil Penelitian
1. Akuntabilitas organisasional
Akuntabilitas organisasional
yang dimaksud adalah
pertanggungjawaban pemerintah
kecamatan terhadap pemerintahan
yang lebih tinggi dan masyarakat.
Pertanggungjawaban tersebut harus
dibuktikan dengan :
a) Aksesibilitas publik terhadap
kebijakan yang dibuat
pemerintahan
Kecamatan Tanjungpinang
Timur, menyediakan akses
kepada masyarakat agar bisa
melihat kebijakan yang dibuat.
Aksesibilitas yang diberikan
melalui media internet yang
berupa website kecamatan.
Tidak hanya melalui internet
saja, pihak kecamatan juga
menyediakan brosur serta
plamfet atau baliho yang ada
di kecamatan dan penjelasan
secara langsung dari pegawai
mengenai kebijakan yang ada.
b) Kesesuaian kebijakan yang
dirumuskan dengan prinsip
administrasi yang berlaku
Setiap kebijakan yang
dirumuskan mempunyai
aturan, kebijakan yang
dirumuskan Kecamatan
tanjungpinang Timur sesuai
dengan prinsip dari
pelayanan PATEN yang
diterapkan kecamatan. Hal
ini sependapat dengan yang
diungkapkan Kumoroto
(2008 : 3-4) bahwa
akuntabilitas ialah ukuran
yang menunjukkan apakah
aktivitas birokrasi publik
atau pelayanan yang
dilakukan pemerintah sudah
sesuai dengan norma dan
nilai-nilai yang dianut
masyarakat dan apakah
pelayanan publik mampu
mengakomodasi kebutuhan
masyarakat yang
sesungguhnya.
2. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan
yang dimaksud adalah
pertanggungjawaban atas
kebijakan yang diambil oleh
pemerintah.
Pertanggungjawaban tersebut
harus dibuktikan dengan :
13
a) Kelengkapan Informasi
Informasi yang lengkap dalam
mengambil kebijakan sangat
penting tertera dalam acuan
pelayanan. Informasi yang
lengkap sangat memudahkan
masyarakat dalam
menggunakan pelayanan.
Masyarakat merasa sangat puas
dalam pelayanan yang
diberikan oleh birokrat di
Kecamatan Tanjungpinnag
Timur. Masyarakat menilai
birokrat Keccamatan sangat
serius dan perhatian dalam
menjalankan tugas dan
kewajibannya. Salah satu
keseriusan yang ditunjukan
pegawai dalam meningkatkan
akuntabilitas yaitu pemberian
informasi yang tidak berbelit-
belit. Kelengkapan informasi
tersebut merupakan salah satu
upaya untuk mewujudkan
pelayanan prima.
b) Kejelasan Sasaran
Untuk mengimplementasikan
akuntabilitas agar menjadi
sistem yang efektif yaitu
dengan cara membuat
pernyataan yang jelas terkait
tujuan dan sasaran kebijakan
serta program yang dibuat.
Kecamatan Tanjungpinang
Timur telah menetapkan dan
mempunyai visi, misi, tujuan
dan sasaran yang jelas dalam
setiap kebijakan yang diambil
baik program kerja yang telah,
sedang atau yang akan
dijalankan. kebijakan yang
diambil bertujuan untuk
memberikan pelayanan yang
semaksimal mungkin
kemasyarakat.
3. Akuntabilitas Individual
Akuntabilitas individual
yang dimaksud adalah
pertanggungjawabban pegawai
secara personal atau individual
atas tugas, fungsi dan
kewenangan yang dilaksanakan.
Pertanggungjawban tersebut
harus dibuktikan dengan :
14
a) Pertanggungjawaban terhadap
kinerjanya secara individual
Akuntabilitas individual di
Kantor Kecamatan
Tanjungpinang Timur dengan
sub indikator
pertanggungjawaban terhadap
kinerjanya secara individual
pegawai kecamatan mempunyai
kesadaran bahwa pekerjaan
yang diberikan adalah tanggung
jawab mereka masing-masing
sesuai dengan tupoksi mereka.
Dan dalam
pertanggungjawaban terhadap
kinerjanya sendiri, pegawai
setiap akhir tahunnya harus
membuat laporan dalam bentuk
sasaran penilaian kinerja
individu.
Dengan adanya laporan kinerja
individu yang dibuat setiap
akhir tahun oleh pegawai di
Kecamatan Tanjungpinang
Timur maka seorang pegawai
dapat menjalankan kewenangan
dengan benar sehingga
terhindar dari penyelewengan-
penyelewengan.
b) Pertanggungjawaban pelaksanaan
fungsi pelayanan
Pemerintah sudah seharusnya
berorientasi pada kepentingan
masyarakat dalam memberikan
pelayanan. Dengan ada paradigma
tersebut sehingga bisa terwujud
pelayanan publik yang berkualitas.
Pemerintahan pada hakekatnya
adalah pelayan kepada masyarakat.
Karena birokrasi publik
berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk
memberikan pelayanan yang baik
bersifat ramah dan cepat
merespon. Di Kecamatan
Tanjungpinang Timur pegawai
kecamatan selalu menerapkan
motto dari kecamatan tersebut
yaitu PRIMA sehingga mereka
dapat bekerja dengan
bertanggungjawab, dimana dengan
motto itu sebagai petugas
pelayanan harus bersikap ramah
kepada masyarakat yang datang.
Apabila ditemukan dilapangan ada
pegawai yang bersikap tidak
ramah, masyarakat dapat
menuliskan keluhan mereka dan
15
memasukan ke kotak saran, agar
dapat ditindak lanjuti oleh atasan.
4. Akuntabilitas Kegiatan
Akuntabilitas kegiatan yang
dimaksud adalah
pertanggungjawaban pemerintah
atas kegiatan yang telah
dilaksanakan. Pertanggungjawaban
tersebut dibuktikan dengan :
a. Pemenuhan prinsip efisiensi,
ekonomis dan efektivitas
dalam setiap kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan
yang diadakan oleh
Kecamatan Tanjungpinang
Timur telah memenuhi prinsip
efisiensi, ekonomis dan
efektivitas. Kegiatan yang
diadakan untuk masyarakat
juga mempunyai tujuan yang
jelas untuk apa kegiatan itu
dilaksanakan dan manfaat dari
kegiatan tersebut
dilaksanakan. Kegiatan yang
dibuat kecamatan konsisten
dengan kehendak publik. Di
kantor kecamatan juga terlihat
sangat efisien dan efektif
apabila mengadakan kegiatan,
pelayanan untuk masyarakat
tetap berjalan. Dimana setiap
ada kegiatan pegawai
bergantian untuk
mengikutinya, sehingga
kantor tidak kosong dan tetap
menjalankan tugasnya.
Terwujudnya pelayanan yang
berkualitas dapat juga ditandai
dengan tercapainya
keberhasilan kegiatan yang
dilaksanakan oleh pihak
kecamatan. Untuk itu birokrat
diharapkan melaksanakan
tugas dan kewajiban dalam
setiap kegiatan secara efektif
dan efisien. Pelaksanaan
kegiatan yang efektif dan
efisien dilihat juga dari
terjaminnya penyelenggaraan
kegiatan kepada masyarakat
dengan menggunakan sumber
daya secara optimal dan
bertanggungjawab. Sehingga
mannfaat dari akuntabilitas
dapat mewujudkan
kepemerintahan yang baik.
b. Pemenuhan prinsip efisiensi
dan efektivitas dalam
penggunaan sumber daya
16
Petugas pelayanan merupakan
ujung tombak terdepan yang
berhadapan langsung dengan
publik. Itu sebabnya sebagai
petugas pelayanan harus
memiliki profesionalisme
yang tinggi baik dalam
melaksanakan kewajiban dan
tugasnya. Terkait hal tersebut
Kecamatan Tanjungpinang
Timur dalam penggunaan
sumber daya masih ada sedikit
kendala, dimana sumber daya
manusia yang dimiliki
Kecamatan Tanjungpinang
Timur masih kurang terlebih
untuk petugas penjaga konter
pelayanan. Dimana masih
belum dapat untuk pergantian
shift menjaga konter
pelayanan saat jam istirahat
makan siang. Sehingga saat
jam istirahat makan siang
sebagian konter kosong.
Kendala mengenai kurangnya
sumber daya manusia dapat
diatasi dengan adanya
penyediaan sumber daya
manusia dengan proses
rekruitmen pegawai, seleksi
dan penempatan kerja.
I. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Akuntabilitas organisasional
Kecamatan
Tanjungpinangpinang Timur
cukup efektif terlihat dari
indikator yang membawahinya
seperti aksesibilitas publik
terhadap kebijakan yang dibuat
Kecamatan Tanjungpinang
Timur sudah berjalan sesuai
dengan peraturan dari Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) yang telah diterapkan
di kecamatan. dan Setiap
kebijakan yang dirumuskan
Kecamatan Tanjungpinang
Timur sesuai dengan prinsip
administrasi yang berlaku dan
berpedoman pada aturan
pelayanan PATEN.
b. Dilihat dari akuntabilitas
kebijakannya, Kecamatan
Tanjungpinang Timur dalam
memberikan informasi sudah
sangat lengkap dan tertuang
dalam acuan pelayanan, sehingga
masyarakat tidak merasa
dipersulit serta kebijakan yang
diambil Kecamatan
Tanjungpinang Timur sasarannya
17
sangat jelas, dan kebijakan yang
diambil bertujuan memberikan
pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat.
c. Dari akuntabilitas individualnya
dapat terlihat, Pegawai
Kecamatan Tanjungpinang
Timur dalam melaksanakan tugas
yang diberikan dapat
bertanggungjawab, dimana
pertanggungjawaban tersebut
harus dibuatkan laporan setiap
akhir tahunnya juga dalam
memberikan pelayanan kepada
publik pegawai Kecataman selalu
bersikap sesuai dengan motto
dari Kecamatan Tanjungpinang
Timur yaitu PRIMA, namun
masih ada juga pegawai yang
kurang merespon masyarakat
yang datang. Keluhan ini bisa
masyarakat sampaikan di kotak
saran yang tersedia agar ditindak
lanjuti.
d. Yang terakhir dilihat dari
akuntabilitas kegiatan, dalam
setiap kegiatan yang dilakukan
untuk masyarakat maupun
pegawai, pihak Kecamatan sudah
sangat bertanggungjawab dan
memenuhi prinsip efisiensi,
efektivitas dan ekonomis namun
dalam prtanggungjawaban
terhadap prinsip efisiensi dan
efektivitas dalam penggunaan
sumberdaya manusia di
Kecamatan Tanjungpinang
Timur masih ada sedikit kendala.
Karena masih kurangnya
sumberdaya manusia untuk
mengisi konter pelayanan.
2. Saran
1. Pihak Kecamatan harus tetap
mempertahankan prinsip
akuntabilitas dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Dengan cara setiap
petugas pelayanan harus
mendapatkan pendidikan dan
pelatihan tentang pentingnya
akuntabilitas.
2. Pegawai hendaknya lebih cepat
merespon ketika masyarakat
datang ke kantor camat untuk
melakukan pengurusan.
3. Sebaiknya pihak Kecamatan
dapat mengajukan rekruitmen
pegawai untuk mengisi
kekurangan di bagian konter
pelayanan, sehingga saat jam
istirahat makan siang konter
tetap terisi penuh.
18
4. Pimpinan hendaknya
memberikan penghargaan
kepada pegawai apabila kinerja
pegawai tersebut telah tercapai
dengan maksimal.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Faisal, Sanapiah. 1989. Format-
Format Penelitian Sosial,
Jakarta: Rajawali Pers
Kumorotomo, W. 2009. “Pelayanan
yang Akuntabel dan Bebas dari
KKN”.
Mewujudkan Good Governance
dalam Pelayanan Publik.
Editor: Agus
Dwiyanto,Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press. pp 95-
134.
Kumorotomo, Wahyudi. 2008.
Akuntabilitas Birokrasi Publik
(Sketsa Pada Masa Transisisi).
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Cetakan ke-2
Lembaga Administrasi Negara.2003.
Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(SANKRI) Buku I Prinsip-
Prinsip
PenyelenggaraanNegara,
Jakarta : Lembaga Administrasi
Negara
Lionardo, Andries. 2011. Administrasi
Pemerintahan Daerah,
Malang: Tunggal Mandiri
Patton, M. 1990. Qualitative
evaluation and research
methods (pp. 169-186).
Beverly Hills, CA: Sage.
Santosa, Pandji. 2009. Administrasi
Publik Teori dan Aplikasi
Good Governance, Bandung
: Refika Aditama
Sedarmayanti. 2003. Good Governance
(Keperintahan Yang Baik:
Dalam Rangka Otonomi
Daerah Upaya Membangun
Organisasi Efektif dan
Efisiensi melalui
Restrukrisasi dan
Pemberdayaan, Bandung :
Mandar Maju
Sedarmayanti. 2009. Reformasi
Administrasi Publik,
Reformasi Birokrasi, Dan
Kepemimpinan Masa Depan
(Mewujudkan Pelayanan
Prima dan Kepemerintahan
yang Baik), Bandung :
Refika Aditama
ARTIKEL:
Lalolo, Loina. 2003. Indikator dan Alat
Ukur Prinsip Akuntabilitas,
Transparansi dan
Partisipasi. Jakarta:
Sekretariat Good Public
Governance, Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional
JURNAL:
Denhardt, Janet V. and Robert B.
Denhardt. The New Public
Service: Serving, Not Steering.
M.E. Sharpe. 2003
19
Romzek, Barbara S. And Melvin J.
Dubnick. Accountability In The
Sector Public Sector: Lessons
From The Challenger Tragedy.
Wiley on Behalf of The
American Society For Public
Administration.1987
Romzek, Barbara S. And Patricia
Wallace Ingraham. Cross
Pressures of Accountability:
Initiative, Command, and
Failure in the Ron Brown
PlaneCrash. Wiley on Behalf
of The American Society For
Public Administration. 2000
TESIS:
Armunanto, Anang. 2005.
Akuntabilitas Pelayanan Publik
di Kantor Kecamatan
Purwodadi Kabupaten
Grobongan. Tesis, Universitas
Diponegoro Semarang
Rahmanurrasjid, Amin. 2008.
Akuntabilitas dan Transparansi
dalam Pertanggungjawaban
Pemerintah daerah Untuk
Mewujudkan Pemerintah
yang Baik di Daerah (Studi di
Kantor Kebumen). Tesis,
Universitas Diponegoro
Semarang
SKRIPSI:
Mukhilda, Nurul. 2013. Akuntabilitas
Pelayanan Publik (Studi Kasus:
Penyelenggaraan Pelayanan
Izin Mendirikan Bangunan di
Kota Makasar). Jurusan Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Hasanuddin
Suci, Andi Atmi Nurul. 2015.
Akuntabilitas Pelayanan Publik
(Studi Kasus Prosedur
Pelayanan surat Izin Usaha
Perdagangan di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman modal
kabupaten Pinrang). Jurusan
Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik. Universitas Hasanuddin
DOKUMEN:
BPS Kota Tanjungpinang (Hasil Susenas
2014)