I. Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik

Sejak awal 1990-an, Good Governance telah menjadi kredo baru dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Kendati demikian, masih terdapat beberapa perbedaan

penekanan, walaupun terdapat persamaan fokus dan ide utamanya. UNDP, misalnya,

memberikan penekanan khusus pada pembangunan manusia yang berkelanjutan, pengentasan

kemiskinan, dan transformasi administrasi publik (UN Report, 1998). Sementara itu, Bank

Dunia lebih memberikan perhatian pada pendayagunaan sumber daya sosial dan ekonomi bagi

pembangunan. Sedangkan Organisation for Economic Cooperation dan Development

(OECD) menekankan pada penghargaan hak-hak asasi manusia, demokrasi dan legitimasi

pemerintah.

Secara konseptual, Good Governance oleh UNDP dipahami sebagai implementasi

otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik

pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada konsepsi tersebut, Good Governance

memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif,

dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama

Good Governance adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian

berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (check and balance) perlu

ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah

satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur,

organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain

terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya.

Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap Good Governance

dalam kaitan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah pervasifnya

korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat. Bahkan di beberapa negara

terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di dalam birokrasi pemerintah yang justru

ditandai oleh kelangkaan sumber daya. Dalam konteks itu, absennya akuntabilitas sangat

menonjol dan menjadi satu karakter dominan budaya administrasi selama periode tertentu.

Tiga Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu

mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan

eksekutif dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kedua kekuasaan tersebut bersifat temporer

karena mandat pemilut sangat tergantung pada hasil pemilu yang dilakukan pada interval

waktu tertentu. Untuk negara-negara di mana mandat pemilu mendapat legitimasi penuh

(pemilu bersifat bebas dan hasilnya diterima oleh semua pihak), masyarakat menggunakan

hak suaranya untuk mempertahankan para politisi yang mampu menunjukkan kinerja yang

baik serta menjatuhkan pemerintahan yang berunjuk prestasi buruk. Mandat elektoral yang

kuat memberikan legitimasi kepada pemerintah dan membantu menjamin kredibilitasnya, di

samping stabilitas dan prediktibilitas kebijakan yang diformulasikannya.

Akuntabilitas Finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu

tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit

secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah

digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah

pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas

audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakan sanksi untuk

mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi. Jika terdapat

bantuan finansial eksternal, misalnya dari pinjaman lembaga keuangan multilateral atau

melalui bantuan pembangunan oleh lembaga donor, maka standar akuntansi dan audit dari

berbagai lembaga yang berwenang harus diperhatikan. Hal inilah yang kiranya dapat

menjelaskan besarnya perhatian pada standar akuntansi dan audit internasional dalam

menegakkan akuntabilitas finansial. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan

digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber

daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunan dana. Hasil tersebut juga dapat

digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders (seperti donor) untuk menilai kinerja

pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang

telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia.

Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan

pelayan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para

manajer perusahaan milik negara. Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui

pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah

sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

Secara umum, spektrum yang begitu luas telah menyebabkan digunakannya konsep

akuntabilitas secara fleksibel. Yang paling mudah adalah mengidentikkan akuntabilitas

pelayan publik dengan bentuk pertanggung jawaban mereka kepada atasannya, baik secara

politik maupun administratif.

Di tempat lain, Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya

sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung

merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen,

atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung

jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan

dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan

menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan

adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini

secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun

setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-

masing).

Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk

menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai

kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan

hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (new public

management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang

berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.

Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu

departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan.

Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok

penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan

ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang

menjalankannya.

Beberapa Metode Untuk Menegakkkan Akuntabilitas

Kontrol Legislatif: Di banyak negara, legislatif melakukan pengawasan terhadap

jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di dalamnya. Jika komisi-komisi

legislatif dapat berfungsi secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan

keputusan (meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat),

mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan

kinerja.

Akuntabilitas Legal: Ini merupakan karakter dominan dari suatu negara hukum.

Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang didasarkan pada badan peradilan

yang independen. Aturan hukum yang dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki

sistem peradilan, dan semua pejabat publik dapat dituntut pertanggung jawabannya di depan

pengadilan atas semua tindakannya. Peran lembaga peradilan dalam menegakkan

akuntabilitas berbeda secara signifikan antara negara, antara negara yang memiliki sistem

peradilan administratif khusus seperti perancis, hingga negara yang yang memiliki tatanan

hukum di mana semua persoalan hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang sama,

termasuk yang berkaitan dengan pernyataan tidak puas masyarakat terhadap pejabat publik.

Dua faktor utama yang menyebabkan efektivitas akuntabilitas legal adalah kualitas institusi

hukum dan tingkat akses masyarakat atas lembaga peradilan, khususnya yang berhubungan

dengan biaya pengaduan. Institusi hukum yang lemah dan biaya yang mahal (tanpa suatu

sistem pelayanan hukum yang gratis) akan menghambat efektivitas akuntabilitas legal.

Ombudsman: Dewan ombudsmen, baik yang dibentuk di dalam suatu konstitusi

maupun legislasi, berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat. Ombudsmen

mengakomodasi keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan menyusun rekomendasi

tentang bagaimana keluhan tersebut diatasi tanpa membebani masyarakat. Sejak

diperkenalkan pertama kali di Swedia pada abad 19, Ombudsmen telah menyebar ke berbagai

negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, masyarakat dapat

mengajukan keluhannya secara langsung kepada lembaga ini, baik melalui surat maupun

telepon. Di beberapa negara, misalnya Inggris, Ombudsmen dilihat sebagai perluasan kontrol

parlemen terhadap eksekutif dan keluhan masyarakat disalurkan melalui anggota parlemen.

Pada hampir semua kasus, Ombudsmen melakukan tugas investigatifnya tanpa memungut

biaya dari masyarakat.

Desentralisasi dan Partisipasi: Akuntabilitas dalam pelayanan publik juga dapat

ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesentralisasi dan partisipasi. Terdapat

beberapa situasi khusus di mana berbagai tugas pemerintah didelegasikan ke tingkat lokal

yang dijalankan oleh para birokrat lokal yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat

lokal. Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam kasus pemerintah pusat.

Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem yang terdesentralisasi lebih merupakan

fungsi otonomi di tingkat lokal. Itupun sangat bervariasi secara signifikan sesuai derajat

otonomi yang diperoleh, dari otonomi yang sangat luas seperti di AS hingga otonomi terbatas

yang umum dijumpai di negara-negara berkembang. Ketergantungan yang tinggi terhadap

NGOs dan berbagai organisasi dan koperasi berbasis masyarakat dalam penyediaan pelayanan

publik menjadi salah satu perkembangan yang menjanjikan bagi terwujudnya manajemen

publik yang terdesentralisasi dan bertanggung jawab.

Kontrol Administratif Internal: Pejabat publik yang diangkat sering memainkan

peran dominan dalam menjalankan tugas pemerintahan karena relatif permanennya masa

jabatan serta keterampilan teknis. Biasanya, kepala-kepala unit pemerintahan setingkat

menteri diharapkan dapat mempertahankan kontrol hirarkis terhadap para pejabatnya dengan

dukungan aturan dan regulasi administratif dan finansial dan sistem inspeksi. Untuk negara-

negara dengan struktur administratif yang lemah, terutama di negara-negara berkembang dan

beberapa negara komunis, metode kontrol tersebut memiliki dampak yang terbatas. Masalah

ini disebabkan karena hubungan yang kurang jelas antara kepemimpinan politik yang bersifat

temporer dan pejabat publik yang diangkat secara permanen. Jika mereka melakukan

persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa diwujudkan (hal ini juga terjadi sejak lama di negara-

negara maju) dan jika mereka terlibat dalam konflik, maka yang menjadi korban adalah

kepentingan publik.

Media massa dan Opini Publik: Hampir di semua konteks, efektivitas berbagai

metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung

tingkat dukungan media massa serta opini publik. Tantangannya, misalnya, adalah bagaimana

dan sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan

penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. Terdapat 3 faktor yang

menentukan dampak aktual dari media massa dan opini publik. Pertama, kebebasan

berekspresi dan berserikat harus diterima dan dihormati. Di banyak negara, kebebasan

tersebut dilindungi dalam konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat

diukur dari peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan

pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga

konsumen, koperasi, dan asosiasi profesional. Kedua, pelaksanaan berbagai tugas pemerintah

harus transparan. Kuncinya adalah adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus

dijamin melalui konstitusi (misalnya, UU Kebebasan Informasi) dengan hanya

mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi

setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat diakses secara

luas antara lain meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap

beragai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan

dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit dibatasi. Ketiga,

adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak

dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya.

II. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia

Konsep tentang Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accoutability yang

diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai

accountable. Lalu apa bedanya dengan responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung

jawab”. Pengertian accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. Padahal

maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan

birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu

kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana

realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa

akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi

akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas

merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas

eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik

lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas

yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk

mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat

menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai

standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan

kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab

untuk mengimlementasikan standard-standard tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian

hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk

mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang

baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian

tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas

yang baik demikian juga sebaliknya.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan

pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian

tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut

dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan,

dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan

tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek

penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya

manusia dan lain-lain.

Impelementasi Akuntabilitas di Indonesia

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh

instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya

dalam menjalankan fungsi administratif kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari

tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998.

Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak

mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi

salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai

penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di

Indonesia.

Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia.

Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan

hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar

terwujudnya good governance.

UNDP menegaskan bahwa prinsip-prinsip good governance antara lain terdiri dari partisipasi,

ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan

efisien, akuntabilitas dan visi stratejik. Tergambarkan jelas bahwa akuntabilitas merupakan

salah satu aspek penting dalam good governance.

Beberapa negara maju di Eropa seperti jerman dan Inggris telah menerapkan konsep

akuntabilitas hampir di setiap aspek kepemerintahan sejak tahun 1970-an. Inggris di era John

Major dan Toni Blair memasyarakatkan akuntabilitas dengan menyusun Output and

Performance Analysis (OPA Guidance) atau pedoman tresuri kepada departemen/badan di

lingkungan kepemerintahan dan Guidence on Annual Report yang berisikan petunjuk dalam

menyusun laporan tahunan suatu badan kepada menteri, parlemen, dan masyarakat umum.

Disamping itu pemerintah Inggris menetapkan gagasan tentang Public Services for The

Future: Modernisation, Reform, Accountability yang intinya adalah setiap keputusan

hendaknya jangan hanya berorientasi pada berapa banyak pengeluaran dan atau penyerapan

dana untuk tiap area, tetapi juga mengenai peningkatan jasa yang diberikan dan perbaikan-

perbaikan.

Berbeda dengan Inggris, Jerman sebagai negara yang berbentuk federasi, menetapkan bahwa

keterlibatan pusat (central involvement) dalam kegiatan setiap menteri dibatasi pada masalah

kepegawaian, teknologi informasi dan hal-hal keuangan. Dari pola pemerintahan ini, maka

pemerintah sesuai dengan tingkatannya secara formal mempunyai akuntabilitas (public

accountability) kepada parlemen di tiap tingkatan pemerintahan (federal, negara bagian, dan

lokal). Demikian pula dengan menikmati tingkat independen operasional yang tinggi, maka

seorang menteri dapat secara leluasa melakukan kegiatannya, dan dengan demikian konsep

dan prinsip akuntabilitas dapat dilakukan secara komprehensif .

Di Indonesia, sosialisasi konsep akuntabilitas dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) telah dilakukan kepada 41 Departemen/LPND. Di tingkat unit kerja

Eselon I, dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak unit kerja yang bersangkutan, oleh

karenannya capaian dan cakupannya masih tergolong rendah.

Dengan komitmen tiga pihak yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat

Negara, dan BPKP, maka pemerintah mulai memperlihatkan perhatiannya pada implementasi

akuntabilitas ini. Hal ini terlihat jelas dengan diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun

seluruh instansi pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja (LAK). Dengan LAK seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan

pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi

organisasi.

Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh

untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari

seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam

penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk

mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi

akuntabilitas merupakan sufficient condition atau kondisi yang harus ada .

Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2)

yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan

anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Dengan demikian

terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja

yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan stratejik tersebut.

Namun demikian, impelementasi konsep akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan.

Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia

antara lain adalah; rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk

melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar azas

akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan

kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang

mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi

penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi.

Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh

komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas

disamping faktor moral hazard individu pelaksana untuk menjalankan kepemerintahan secara

amanah.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah;

a. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang

bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut

pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol

terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara

transparan kepada masyarakat.

b. Implementasi akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap

dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung

dengan keharusan pernerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukan

keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reofrmasi birokrasi. Namun demikian, masih

terdapat beberapa hambatan dalam implementasi akuntabilitas seperti; masih rendahnya

kesejahteraan pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di Indonesia.

III. AKUNTABILITAS PUBLIK

Kerangka untuk analisis dan penilaian pengaturan akuntabilitas dalam domain publik

1 Konsep akuntabilitas publik 1

Accountability is one of those golden concepts that no one can be against. Akuntabilitas

adalah salah satu konsep emas yang tak seorang pun yang akan melawan. It is increasingly

used in political discourse and policy documents because it conveys an image of transparency

and trustworthiness. Hal ini semakin digunakan dalam wacana politik dan kebijakan dokumen

karena ia menyampaikan suatu citra transparansi dan kepercayaan. However, its evocative

powers make it also a very elusive concept because it can mean many different things to

different people, as anyone studying accountability will soon discover. Namun, kekuatan

menggugah yang membuatnya juga merupakan konsep yang sangat sulit dipahami karena

dapat berarti banyak hal yang berbeda bagi orang yang berbeda, seperti orang belajar akan

segera menemukan akuntabilitas. This paper nevertheless tries to develop an analytical

framework for the empirical study of accountability arrangements in the public domain.

Makalah ini tetap mencoba untuk mengembangkan kerangka analisis untuk studi empiris dari

pengaturan akuntabilitas dalam domain publik. It starts from a narrow, relational definition of

accountability and distinguishes a number of indicators that can be used to identify and

classify accountability arrangements. Dimulai dari definisi relasional akuntabilitas dan

membedakan nomor, sempit indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan

mengklasifikasikan pengaturan akuntabilitas. Furthermore, it develops three perspectives to

assess and evaluate accountability arrangements in the public domain. Selain itu,

mengembangkan tiga perspektif untuk menilai dan mengevaluasi pengaturan akuntabilitas

dalam domain publik.

1. From accounting to accountability Dari akuntansi untuk akuntabilitas

The word 'accountability' is Anglo-Norman, not Anglo-Saxon, in origin. Kata 'akuntabilitas'

adalah Anglo-Norman, tidak Anglo-Saxon, berasal. Historically and semantically, it is closely

related to accounting, in its literal sense of bookkeeping. According to Dubnick (2002: 7-9),

the roots of the contemporary concept can be traced to the reign of William I, in the decades

after the 1066 Norman conquest of England. Secara historis dan semantis, karena terkait

dengan akuntansi, dalam arti harfiah pembukuan. Menurut Dubnick (2002: 7-9), akar konsep

kontemporer dapat dilacak dengan pemerintahan William I, pada dekade setelah 1066

Penaklukan Inggris oleh Normandia. In 1085 William required all the property holders in his

realm to render a count of what they possessed. These possessions were assessed and listed by

royal agents in the so-called Domesday Books. Pada 1085 William diperlukan semua

pemegang properti di wilayah kekuasaannya untuk membuat hitungan dan apa yang mereka

miliki. Harta ini dinilai terdaftar oleh agen kerajaan di disebut Domesday Buku-begitu. This

census was not held for taxation purposes alone; it also served as a means to establish the

foundations of royal governance. The Domesday Books listed what was in the king's realm;

moreover, the landowners were all required to swear oaths of fealty to the crown. By the early

twelfth century, this had evolved into a highly centralized administrative kingship that was

ruled through centralized auditing and semi-annual account-giving. sensus ini tidak diadakan

untuk keperluan perpajakan saja, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun

dasar-dasar pemerintahan kerajaan. Buku Domesday tercantum apa yang ada dalam raja

kerajaan, lebih dari itu, pemilik tanah semua yang diperlukan untuk bersumpah sumpah

kesetiaan untuk mahkota ,. Dengan kedua belas awal abad ini telah berevolusi menjadi sangat

terpusat administrasi kerajaan yang diperintah melalui audit yang terpusat dan semi-tahunan

account-memberi.

In the centuries since the reign of William I of England, accountability has slowly wrestled

free from its etymological bondage with accounting. In contemporary political discourse,

'accountability' and 'accountable' no longer convey a stuffy image of bookkeeping and

financial administration, but they hold strong promises of fair and equitable governance. Pada

abad sejak pemerintahan William I dari Inggris, akuntabilitas telah perlahan bergulat bebas

dari perbudakan etimologis dengan akuntansi. Dalam wacana politik kontemporer,

'akuntabilitas' dan 'bertanggung jawab' tidak lagi menyampaikan gambar pengap pembukuan

dan administrasi keuangan, tapi mereka terus janji-janji yang kuat dan adil pemerintahan adil.

Moreover, the accounting relationship has almost completely reversed. Selain itu, hubungan

akuntansi telah hampir sepenuhnya terbalik. 'Accountability' does not refer to sovereigns

holding their subjects to account, but to the reverse, it is the authorities themselves who are

being held accountable by their citizens. 'Akuntabilitas' tidak merujuk kepada penguasa

memegang mata pelajaran mereka ke account, tetapi sebaliknya, ia adalah penguasa sendiri

yang dimintai pertanggungjawaban oleh warga negara mereka.

Since the late twentieth century, the Anglo-Saxon world in particular has witnessed a

transformation of the traditional bookkeeping function in public administration into a much

broader form of public accountability (Harlow 2002: 19). Sejak akhir abad dua puluh, di

dunia Anglo-Saxon khususnya telah menyaksikan transformasi dari fungsi pembukuan

tradisional dalam administrasi publik menjadi lebih luas banyak bentuk akuntabilitas publik

(Harlow 2002: 19). This broad shift from financial accounting to public accountability ran

parallel to the introduction of New Public Management by the Thatcher-government in the

United Kingdom and to the Reinventing Government reforms initiated by the Clinton-Gore

administration in the United States. Perubahan luas dari akuntansi keuangan untuk

akuntabilitas publik sejajar dengan pengenalan Manajemen Publik Baru oleh pemerintah-

Thatcher di Britania Raya dan Pemerintah reformasi Reinventing diprakarsai oleh

pemerintahan Clinton-Gore di Amerika Serikat. Both reforms introduced a range of private

sector management styles and instruments into the public sector (Pollitt & Bouckaert 2005),

including contract management both within and outside the public sector, the use of

performance indicators and benchmarks to evaluate and compare the effectiveness and

efficiency of public agencies, to name but a few. Kedua reformasi memperkenalkan berbagai

gaya manajemen sektor swasta dan instrumen ke dalam sektor publik (Pollitt & Bouckaert

2005), termasuk manajemen kontrak baik di dalam maupun di luar sektor publik, penggunaan

indikator kinerja dan tolok ukur untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas dan

efisiensi lembaga publik, untuk menyebutkan beberapa. Most of these instruments require

extensive auditing to be effective. Sebagian besar membutuhkan audit ekstensif instrumen

efektif.

This shift from financial accounting to performance auditing and public accountability can

also be observed on the European continent, although the speed and scope differs. Pergeseran

dari akuntansi keuangan dengan audit kinerja dan akuntabilitas publik juga dapat diamati di

benua Eropa, walaupun kecepatan dan ruang lingkup berbeda. Countries with a strong

tradition of administrative law and a strong Rechtsstaat , such as France, Germany and Italy,

have, on average, been less vigorous in adopting these more managerially oriented styles of

governance. Negara-negara dengan tradisi yang kuat hukum administrasi dan Rechtsstaat

kuat, seperti Perancis, Jerman dan Italia, memiliki, rata-rata, kurang kuat dalam mengadopsi

gaya manajerial ini lebih berorientasi pemerintahan. Countries like the Netherlands, Sweden,

and Finland are intermediate cases (Pollitt et al. 1999: 197; Pollitt & Bouckaert 2005: 98-99).

Negara-negara seperti Belanda, Swedia, dan Finlandia adalah kasus antara (Pollitt dkk;. 1999:

197 Pollitt & Bouckaert 2005: 98-99).

The emancipation of 'accountability' from its bookkeeping origins is therefore originally an

Anglo-American phenomenon – if only because other languages, such as French, Portuguese,

Spanish, German, Dutch, or Japanese, have no exact equivalent and do not (yet) distinguish

semantically between 'responsibility' and 'accountability' (Mulgan 2000; Harlow 2002:14-15;

Dubnick 2002). 2 Emansipasi 'akuntabilitas' dari asal pembukuannya Oleh karena itu awalnya

merupakan fenomena Anglo-Amerika - jika hanya karena bahasa lain, seperti Perancis,

Portugis, Spanyol, Jerman, Belanda, atau Jepang, tidak memiliki kesamaan yang pasti dan

tidak (belum) semantik membedakan antara 'tanggung jawab' dan 'akuntabilitas' (Mulgan

2000; Harlow 2002:14-15; Dubnick 2002). 2

1.2 Accountability as an icon 1,2 Akuntabilitas sebagai sebuah ikon

In the NPM ideology, public accountability is both an instrument and a goal. Dalam ideologi

NPM, akuntabilitas publik baik alat dan tujuan. What started as an instrument to enhance the

effectiveness and efficiency of public governance, has gradually become a goal in itself. Apa

yang dimulai sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan umum,

sedikit demi sedikit menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Nowadays, accountability has

become a Good Thing, of which it seems we cannot have enough (Pollit 2003: 89). Saat ini,

akuntabilitas telah menjadi Good Thing, yang sepertinya kita tidak dapat memiliki cukup

(Pollit 2003: 89). As a concept, however, 'accountability' is rather elusive. Sebagai sebuah

konsep, tetapi, 'akuntabilitas' agak sulit dipahami. It has become a hurrah-word, like 'learning',

'responsibility', or 'solidarity', to which no one can object. It is one of those evocative political

words that can be used to patch up a rambling argument, to evoke an image of

trustworthiness, fidelity, and justice, or to hold critics at bay. Hal ini telah menjadi hore-kata,

seperti 'belajar', 'tanggung jawab', atau 'solidaritas', yang tak seorang pun dapat menolak. Ini

adalah salah satu kata-kata politik menggugah yang dapat digunakan untuk menambal

argumen yang bertele-tele, untuk membangkitkan gambar dari kepercayaan, kesetiaan, dan

keadilan, atau untuk terus kritik di teluk.

Melvin Dubnick (2002: 2-3) gives a fine example of the evocative use of the concept. Melvin

Dubnick (2002: 2-3) memberikan contoh yang baik dari penggunaan konsep menggugah. He

has made a scan of the legislation that has been proposed to the US Congress. Dia telah

melakukan scan undang-undang yang telah diajukan ke Kongres AS. The word

'accountability' occurs in the title of between 50 and 70 proposed bills in each two-year term.

Kata 'akuntabilitas' terjadi dalam judul antara 50 dan 70 tagihan yang diusulkan dalam setiap

jangka dua tahun. The focus of these 'accountability bills' is extremely broad and ranged in

2001-2002 from the Accountability for Accountants Act, the Accountability for Presidential

Gifts Act, and the Arafat Accountability Act, to the Polluter Accountability Act, the Syria

Accountability Act, and the United Nations Voting Accountability Act. Fokus akuntabilitas

tagihan 'ini' adalah sangat luas dan berkisar pada tahun 2001-2002 dari Akuntabilitas untuk

Akuntan Act, Akuntabilitas Hadiah untuk Presiden Undang-Undang, dan Undang-Undang

Akuntabilitas Arafat, ke Pencemar Akuntabilitas Act, Undang-Undang Akuntabilitas Suriah,

dan UU PBB Voting Akuntabilitas. The use of the term 'accountability' is usually limited to

the title of these acts. Penggunaan istilah 'akuntabilitas' biasanya terbatas pada judul dari aksi-

aksi. In most bills, the term is rarely mentioned again, let alone defined. Pada sebagian besar

tagihan, istilah ini jarang disebutkan lagi, apalagi didefinisikan. It is merely used as an

ideograph, as a rhetorical tool to convey an image of good governance and to rally supporters

(McGee 1980). Hal ini hanya digunakan sebagai sebuah tulisan gambar, sebagai alat retorika

untuk menyampaikan suatu citra pemerintahan yang baik dan untuk menggalang pendukung

(McGee 1980). Dubnick calls this the iconical role of the word 'accountability'. Dubnick

panggilan ini iconical peran kata 'akuntabilitas'. Accountability has become an icon for good

governance both in the public and in the private sector. Akuntabilitas telah menjadi ikon bagi

tata pemerintahan yang baik baik di masyarakat dan di sektor swasta.

For anyone reflecting on public accountability, it is impossible to disregard these strong

evocative overtones. Bagi siapa pun merefleksikan akuntabilitas publik, adalah mustahil

untuk mengabaikan nada ini menggugah kuat. As an icon, the concept has become less useful

for analytical purposes, and today resembles a garbage can filled with good intentions, loosely

defined concepts, and vague images of good governance. Sebagai ikon, konsep ini menjadi

kurang bermanfaat untuk tujuan analitis, dan hari ini menyerupai sampah dapat diisi dengan

niat baik, longgar didefinisikan konsep, dan gambar samar dari tata pemerintahan yang baik.

Nevertheless, we should heed the summons from Dubnick (2002) to save the concept from its

advocates and friends, as he so succinctly put it. Namun demikian, kita harus memperhatikan

panggilan dari Dubnick (2002) untuk menyimpan konsep dari advokat dan teman-teman,

karena dia begitu ringkas meletakkannya.

My general aim in this paper is to make the concept more amenable to empirical analysis.

Tujuan umum saya dalam makalah ini adalah untuk membuat konsep lebih menerima analisis

empiris. For example, it has been argued that the European Union suffers from serious

accountability deficits (Harlow 2002, Fisher 2004, Van Gerven 2005: 63-13). Sebagai contoh,

telah berpendapat bahwa Uni Eropa mengalami defisit yang serius akuntabilitas (Harlow

2002, Fisher 2004, Van Gerven 2005: 63-13). But how can we establish the existence of

accountability deficits? Tapi bagaimana kita menetapkan adanya defisit akuntabilitas? This

paper tries to provide some analytical building blocks for addressing these types of value

laden questions. Tulisan ini mencoba untuk memberikan beberapa blok bangunan analitis

untuk mengatasi jenis pertanyaan sarat nilai. In order to get a grip on these sort of questions, it

is important to distinguish between analytical and evaluative issues. Dalam rangka untuk

mendapatkan pegangan pada pertanyaan semacam ini, penting untuk membedakan antara isu-

isu analitis dan evaluatif.

First, the aim of this paper is to develop a parsimonious analytical framework that can help to

establish more systematically whether organisations or officials, exercising public authority,

are subject to public accountability at all. Pertama, tujuan dari makalah ini adalah untuk

mengembangkan kerangka analisis kikir yang dapat membantu untuk membangun lebih

sistematis apakah organisasi atau pejabat, menjalankan otoritas publik, tunduk pada

akuntabilitas publik sama sekali. This is basically a mapping exercise – for example: what are

the accountabilities, formal and informal, of a particular European agency? Ini pada dasarnya

adalah latihan pemetaan - sebagai contoh: apakah akuntabilitas, formal dan informal, dari

agen Eropa tertentu? For this purpose we need to establish when a certain practice or

arrangement qualifies as a form of accountability. Untuk tujuan ini kita perlu membangun

apabila ada praktek tertentu atau pengaturan memenuhi syarat sebagai bentuk akuntabilitas. In

order to give more colour to our map, we also want to be able to distinguish several, mutually

exclusive, types of accountability. Dalam rangka memberikan lebih banyak warna peta, kami

juga ingin bisa membedakan beberapa, saling eksklusif, jenis akuntabilitas.

Secondly, and separately, this paper aims to develop an evaluative framework that can be

used to assess these accountability maps more systematically. For this purpose we need

perspectives that can help us to evaluate these arrangements: are the arrangements to hold the

agency accountable adequate or not, sufficient or insufficient, effective or ineffective? Kedua,

dan secara terpisah, makalah ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja evaluatif

yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas peta ini lebih sistematis. Untuk tujuan ini

kita perlu perspektif yang dapat membantu kita untuk mengevaluasi pengaturan: adalah

pengaturan untuk menahan badan tersebut cukup bertanggung jawab atau tidak, cukup atau

tidak cukup, efektif atau tidak efektif?

I will start with the analytical issues: which states of affaires qualify as 'accountability'? Saya

akan mulai dengan isu-isu analitis: yang menyatakan dari affaires memenuhi syarat

'akuntabilitas sebagai'?

3. Broad and narrow accountability Luas dan sempit akuntabilitas

In contemporary political and scholarly discourse 'accountability' often serves as an

conceptual umbrella that covers various other distinct concepts. It is used as a synonym for

many loosely defined political desiderata, such as transparency, equity, democracy,

efficiency, responsiveness, responsibility, and integrity (Mulgan 2000b: 555; Behn 2001: 3-6;

Dubnick 2002). Dalam wacana politik dan ilmiah kontemporer 'akuntabilitas' sering berfungsi

sebagai payung konseptual yang mencakup berbagai lainnya berbeda konsep. Hal ini

digunakan sebagai sinonim bagi banyak longgar didefinisikan desiderata politik, seperti

transparansi, keadilan, demokrasi, efisiensi, responsif, tanggung jawab, dan integritas

(Mulgan 2000b: 555; Behn 2001: 3-6; Dubnick 2002). The term 'has come to stand as a

general term for any mechanism that makes powerful institutions responsive to their particular

publics' (Mulgan 2003: 8). Istilah 'telah datang untuk berdiri sebagai istilah umum untuk

setiap mekanisme yang membuat lembaga-lembaga kuat responsif terhadap publik tertentu

mereka' (Mulgan 2003: 8).

Particularly in American scholarly and political discourse 'accountability' often is used

interchangeably with 'good governance' or virtuous behaviour, as was already illustrated by

the usage in the American bills. Terutama dalam wacana ilmiah dan politik Amerika

'akuntabilitas' sering digunakan bergantian dengan 'tata pemerintahan yang baik' atau perilaku

yang baik, seperti yang sudah diilustrasikan oleh tagihan penggunaan di Amerika.

Accountability in this broad sense is a no-opposite concept, a concept 'without specified

termination of boundaries' (Sartori 1970: 1042). Akuntabilitas dalam arti luas adalah

sebaliknya-tidak ada konsep, konsep 'tanpa terminasi tertentu batas-batas' (Sartori 1970:

1042). For O'Connell (2005:86), for example, accountability is present when public services

have a high quality, at a low cost and are performed in a courteous manner. Untuk O'Connell

(2005:86), misalnya, akuntabilitas hadir ketika pelayanan publik memiliki kualitas tinggi,

dengan biaya rendah dan dilakukan dengan cara yang sopan. Considine, an Australian scholar,

squares accountability with responsiveness, but in the very broad sense of 'the appropriate

exercise of a navigational competence: that is, the proper use of authority to range freely,

across a multirelationship terrain in search of the most advantageous path to success'

(Considine 2002: 22). Considine, seorang sarjana Australia, kotak akuntabilitas dengan

responsif, tetapi dalam pengertian yang luas dari 'latihan yang tepat atas suatu kompetensi

navigasi: yaitu, penggunaan otoritas yang tepat untuk jangkauan bebas, di sebuah daerah

multirelationship untuk mencari jalan yang paling menguntungkan kesuksesan '(Considine

2002: 22). Koppell (2005) distinguishes no less than five different dimensions of

accountability – transparency, liability, controllability, responsibility, responsiveness – that

are each ideographs and umbrella concepts themselves. Koppell (2005) membedakan tidak

kurang dari lima dimensi yang berbeda akuntabilitas - transparansi, tanggung jawab,

controllability, tanggung jawab, tanggap - yang masing-masing ideograf dan konsep payung

sendiri. Such very broad conceptualisations of the concept make it impossible to establish

empirically whether an organisation is accountable, because each of the various elements

needs extensive operationalisation itself and because the various elements cannot be measured

along the same scale. conceptualisations sangat luas seperti konsep tidak memungkinkan

untuk membangun secara empiris apakah organisasi bertanggung jawab, karena masing-

masing dari berbagai elemen kebutuhan operasionalisasi yang luas itu sendiri dan karena

berbagai elemen tidak dapat diukur sepanjang skala yang sama. Some dimensions, such as

transparency, are instrumental for accountability, but not constitutive of accountability,

others, such as responsiveness, are more evaluative instead of analytical dimensions.

Beberapa dimensi, seperti transparansi, akuntabilitas yang instrumental, tapi tidak konstitutif

akuntabilitas, orang lain, seperti respon, lebih evaluatif bukan dimensi analitis.

Accountability in this very broad sense is basically an evaluative, not an analytical concept.

Akuntabilitas dalam arti luas sangat pada dasarnya merupakan suatu evaluatif, bukan konsep

analitis. It is used to positively qualify a state of affaires or the performance of an actor. Hal

ini digunakan untuk positif memenuhi syarat keadaan affaires atau kinerja aktor. It comes

close to 'responsiveness' and 'a sense of responsibility', a willingness to act in a transparent,

fair, and equitable way. Datang dekat dengan 'respon' dan 'rasa tanggung jawab', kesediaan

untuk bertindak dengan, adil, dan adil secara transparan. Elsewhere (Bovens 1998), I have

called this active responsibility, or responsibility-as-virtue, because it is about the standards

for proactive responsible behaviour of actors. Di tempat lain (Bovens 1998), saya sebut ini

tanggung jawab aktif, atau tanggung jawab-sebagai-kebajikan, karena ini adalah tentang

standar untuk perilaku bertanggung jawab proaktif pelaku. Accountability in this broad sense

is an essentially contested concept (Gallie 1962: 121), because there is no general consensus

about the standards for accountable behaviour, and they differ from role to role, time to time,

place to place, and from speaker to speaker. 3 Akuntabilitas dalam arti luas adalah konsep

diperebutkan dasarnya (Callie 1962: 121), karena tidak ada konsensus umum tentang standar

untuk perilaku bertanggung jawab, dan peran mereka berbeda dari peran, waktu ke waktu,

tempat ke tempat, dan dari pembicara kepada pembicara. 3

In this paper, I will not define the concept in such a broad, evaluative sense, but in a much

more narrow, sociological sense. Dalam tulisan ini, aku tidak akan mendefinisikan konsep

sedemikian, evaluatif arti luas, tetapi dalam sempit, sosiologis lebih banyak akal.

'Accountability' is not just another political catchword; it also refers to concrete practices of

account giving. 'Akuntabilitas' tidak sekadar slogan politik, tetapi juga mengacu pada praktek-

praktek konkret account memberi. I will stay close to its etymological and historical roots and

define it as a specific social relation - following, among others, Day & Klein (1987:5),

Romzek & Dubnick (1998:6), Lerner & Tetlock (1999:255), McCandless (2001:22), Scott

(2000: 40), Pollit (2003:89), and Mulgan (2003: 7-14). Saya akan menginap dekat dengan

etimologis dan akar sejarah dan mendefinisikan sebagai suatu hubungan sosial yang spesifik -

berikut, antara lain, Hari & Klein (1987:5), Romzek & Dubnick (1998:6), Lerner & Tetlock

(1999:255) , McCandless (2001:22), Scott (2000: 40), Pollit (2003:89), dan Mulgan (2003: 7-

14).

The most concise description of accountability would be: 'the obligation to explain and justify

conduct'. The deskripsi singkat sebagian besar akan akuntabilitas: 'kewajiban untuk

menjelaskan dan membenarkan perilaku'. This implies a relationship between an actor, the

accountor, and a forum, the account-holder, or accountee (Pollitt 2003: 89). Ini berarti

hubungan antara aktor, accountor, dan sebuah forum, account-pemegang, atau accountee

(Pollitt 2003: 89). Explanations and justifications are not made in a void, but vis-à-vis a

significant other. Penjelasan dan pembenaran tidak dibuat dalam ruang hampa, tapi vis-à-vis a

lainnya yang signifikan. This usually involves not just the provision of information about

performance, but also the possibility of debate, of questions by the forum and answers by the

actor, and eventually of judgment of the actor by the forum. Hal ini biasanya melibatkan tidak

hanya penyediaan informasi tentang kinerja, tetapi juga kemungkinan perdebatan, pertanyaan

oleh forum dan jawaban oleh aktor, dan akhirnya dari penilaian dari aktor dengan forum.

Judgment also implies the imposition of formal or informal sanctions on the actor in case of

malperformance or, for that matter, of rewards in case of adequate performance. Penghakiman

juga menyiratkan pengenaan sanksi formal maupun informal pada aktor dalam kasus

malperformance atau, dalam hal ini, penghargaan dalam hal kinerja yang memadai. This is

what I would call narrow accountability . 4 Elsewhere, I have called this passive responsibility

(Bovens, 1998: 26), or responsibility-as-accountability, because actors are held to account by

a forum, ex post facto, for their conduct. Ini adalah apa yang saya sebut akuntabilitas sempit

tempat lain. 4, saya sebut ini tanggung jawab pasif (Bovens, 1998: 26), atau tanggung jawab-

sebagai-akuntabilitas, karena aktor dimintai pertanggung oleh forum, ex post facto, karena

mereka melakukan .

1.4 Accountability as a social relation 1,4 Akuntabilitas sebagai hubungan sosial

Accountability in the narrow sense, as used in this paper, refers to a specific set of social

relations that can be studied empirically. Akuntabilitas dalam arti sempit, seperti yang

digunakan dalam makalah ini, merujuk ke set tertentu hubungan sosial yang dapat dipelajari

secara empiris. This raises taxonomical issues: when does a social relation qualify as a case of

'accountability'? Accountability will here be defined as a relationship between an actor and a

forum, in which the actor has an obligation to explain and to justify his or her conduct, the

forum can pose questions and pass judgment, and the actor can be sanctioned . Hal ini

menimbulkan masalah taksonomi: ketika hubungan sosial tidak memenuhi syarat sebagai

kasus 'akuntabilitas'? Akuntabilitas di sini akan didefinisikan sebagai hubungan antara

seorang aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan untuk

membenarkan atau dia melakukan nya , forum tersebut dapat mengajukan pertanyaan dan

memberikan penilaian, dan aktor dapat sanksi.

This relatively simple definition contains a number of elements that need further explanation.

Definisi ini relatif sederhana berisi sejumlah elemen yang perlu penjelasan lebih lanjut. The

actor can be either an individual, in our case an official or civil servant, or an organisation.

aktor dapat berupa individu, dalam kasus kami seorang pejabat atau pegawai negeri, atau

sebuah organisasi. With public accountability, the actor will often be a public institution or a

government agency. Dengan akuntabilitas publik, aktor sering akan menjadi lembaga publik

atau lembaga pemerintah. The significant other, the accountability forum , can be a specific

person, such as a superior, a minister, or a journalist, or it can be an agency, such as

parliament, a court, or the audit office, but it can also be a more virtual entity, such as, in the

case of public accountability, the general public. Yang lain yang signifikan, forum

akuntabilitas, dapat menjadi orang tertentu, seperti atasan, seorang menteri, atau jurnalis, atau

bisa menjadi agen, seperti parlemen, pengadilan, atau kantor audit, tetapi juga dapat entitas

virtual lebih, seperti, dalam hal akuntabilitas publik, masyarakat umum.

The relationship between the forum and the actor often will have the nature of a principal-

agent relation - the forum being the principal, eg parliament, who has delegated authority to a

minister, the agent, who is held to account himself regularly about his performance in office.

This is particular the case with political forms of accountability (Strom 2000; 2003).

Hubungan antara forum dan aktor sering akan memiliki sifat dari hubungan-agen utama -

forum menjadi kepala sekolah, misalnya parlemen, yang telah mendelegasikan kewenangan

untuk seorang menteri, agen, yang diadakan untuk account sendiri secara teratur tentang

performa nya di kantor. Hal ini khususnya kasus dengan bentuk-bentuk politik dari

akuntabilitas (Strom 2000; 2003). However, as we will see, in many accountability relations,

the forums are not principals of the actors, for example courts in case of legal accountability

or professional associations in case of professional accountability. Namun, seperti yang akan

kita lihat, dalam hubungan akuntabilitas banyak, forum tidak pelaku pelaku, untuk pengadilan

misalnya dalam hal akuntabilitas hukum atau asosiasi profesional dalam kasus akuntabilitas

profesional.

The obligation that lies upon the actor can be formal or informal. Kewajiban yang terletak

pada aktor dapat formal atau informal. Public officials often will be under a formal obligation

to render account on a regular basis to specific forums, such as supervisory agencies, courts,

or auditors. Pejabat publik akan sering berada di bawah kewajiban formal untuk membuat

account secara berkala ke forum tertentu, seperti badan pengawas, pengadilan, atau auditor. In

the wake of administrative deviance, policy failures, or disasters, public officials can be

forced to appear in administrative or penal courts or to testify before parliamentary

committees. A tragic example of the latter is the arms experts David Kelly, of the British

Ministry of Defence, who was forced to testify before two parliamentary committees in the

summer of 2003 about his press contacts regarding the Cabinet's claim that the regime of

Saddam Hussein in Iraq could launch weapons of mass destruction – and who subsequently

committed suicide. Dalam bangun dari penyimpangan administrasi, kegagalan kebijakan, atau

bencana para pejabat publik dapat dipaksa untuk muncul di pengadilan pidana atau

administratif atau untuk memberikan kesaksian di depan komite parlemen. Sebuah contoh

tragis yang kedua adalah pakar senjata David Kelly, Menteri Inggris Pertahanan, yang dipaksa

untuk bersaksi di hadapan dua komite parlemen pada musim panas tahun 2003 tentang kontak

pers tentang Kabinet klaim bahwa rezim Saddam Hussein di Irak bisa meluncurkan senjata

pemusnah massal - dan yang kemudian bunuh diri. But the obligation can also be informal, as

in the case of press conferences and informal briefings, or even self imposed, as in the case of

voluntary audits. Tapi kewajiban juga dapat informal, seperti dalam kasus konferensi pers dan

briefing informal, atau bahkan diri yang dipaksakan, seperti dalam kasus audit sukarela.

The relationship between the actor and the forum, the actual account giving, usually consists

of at least three elements or stages. Hubungan antara aktor dan forum, account aktual

memberi, biasanya terdiri dari setidaknya tiga unsur atau tahapan. First of all, it is crucial that

the actor is obliged to inform the forum about his conduct , by providing various sorts of data

about the performance of tasks, about outcomes, or about procedures. Pertama-tama, adalah

penting bahwa aktor wajib menginformasikan forum tentang perilakunya, dengan

menyediakan berbagai macam data tentang kinerja tugas, tentang hasil, atau tentang prosedur.

Often, particularly in the case of failures or incidents, this also involves the provision of

explanations and justifications. Sering kali, terutama dalam hal kegagalan atau insiden, ini

juga melibatkan pemberian penjelasan dan pembenaran. Account giving is more than mere

propaganda, or the provision of information or instructions to the general public. Account

memberi adalah lebih dari sekedar propaganda, atau penyediaan informasi atau instruksi

kepada masyarakat umum. The conduct that is to be explained and justified can vary

enormously, from budgetary scrutiny in case of financial accountability, to administrative

fairness in case of legal accountability, or even sexual propriety when it comes to the political

accountability of Anglo-American public officials. Perilaku yang akan dijelaskan dan

dibenarkan dapat bervariasi, dari pengamatan anggaran dalam hal akuntabilitas keuangan,

untuk administrasi keadilan dalam hal pertanggungjawaban hukum, atau bahkan seksual

kesopanan ketika datang ke Amerika akuntabilitas politik pejabat publik-Anglo.

Secondly, there needs to be a possibility for the forum to interrogate the actor and to question

the adequacy of the information or the legitimacy of the conduct. Kedua, harus ada

kemungkinan untuk forum untuk menginterogasi aktor dan untuk mempertanyakan

kecukupan informasi atau melakukan legitimasi. Hence, the close semantic connection

between 'accountability' and 'answerability'. Oleh karena itu, koneksi semantik yang erat

antara 'akuntabilitas' dan 'answerability'.

Thirdly, the forum may pass judgement on the conduct of the actor. Ketiga, forum dapat

memberikan penilaian pada pelaksanaan aktor. It may approve of an annual account,

denounce a policy, or publicly condemn the behaviour of an official or an agency. Hal itu

dapat menyetujui account tahunan, mencela kebijakan, atau publik mengutuk perilaku seorang

pejabat atau agen. In passing a negative judgement, the forum frequently imposes sanctions of

some kind on the actor. Dalam melewati penilaian negatif, forum sering memberlakukan

sanksi dari beberapa bentuk pada aktor. It has been a point of discussion in the literature

whether the possibility of sanctions is a constitutive element of accountability (Mulgan 2003:

9-11). Ini telah menjadi titik pembahasan dalam literatur apakah kemungkinan sanksi adalah

elemen konstitutif akuntabilitas (Mulgan 2003: 9-11). Some would argue that a judgment by

the forum, or even only the stages of reporting, justifying and debating, would be enough to

qualify a relation as an accountability relation. Beberapa berpendapat bahwa penilaian oleh

forum, atau bahkan hanya tahap pelaporan, membenarkan dan berdebat, akan cukup untuk

memenuhi syarat sebagai relasi hubungan akuntabilitas. I concur with Mulgan (2003: 9) and

Strom (2003: 62) that the possibility of sanctions of some kind is a constitutive element of

narrow accountability and that it should be included in the definition. Saya setuju dengan

Mulgan (2003: 9) dan Strom (2003: 62) bahwa kemungkinan sanksi dari beberapa jenis

merupakan unsur konstitutif akuntabilitas sempit dan yang harus dimasukkan dalam definisi.

The possibility of sanctions makes the difference between non-committal provision of

information and being held to account. Kemungkinan sanksi membuat perbedaan antara non-

berkomitmen penyediaan informasi dan ditahan ke account.

These sanctions can be highly formalized, such as fines, disciplinary measures, civil remedies

or even penal sanctions, but they can also be based on unwritten rules, as in the case of the

political accountability of a minister to parliament, where the sanction can comprise calling

for the minister's resignation. Sanksi-sanksi ini dapat sangat diformalkan, seperti denda,

tindakan disiplin, obat sipil atau bahkan sanksi pidana, tetapi mereka juga dapat didasarkan

pada aturan-aturan tidak tertulis, seperti dalam kasus akuntabilitas politik menteri ke

parlemen, di mana sanksi dapat terdiri dari menteri itu meminta pengunduran dirinya. Often

the punishment will only be implicit or informal, such as the very fact of having to render

account in front of television-cameras, or, as was the case with David Kelly, the total

disintegration of public image and career as a result of the negative publicity generated by the

process (March & Olsen 1995: 167). Sering hukuman hanya akan implisit atau informal,

seperti kenyataan karena harus membuat akun di depan kamera televisi, atau, seperti yang

terjadi dengan David Kelly, disintegrasi total citra publik dan karier sebagai hasil dari

publisitas negatif yang dihasilkan oleh proses (Maret & Olsen 1995: 167). The sanctions can

also consist in the use of veto powers by the forum. Sanksi juga dapat terdiri dalam

penggunaan kekuatan veto oleh forum. It can block or amend decisions made by the actor

(Strom 2003: 62). Hal ini dapat memblokir atau mengubah keputusan yang dibuat oleh pelaku

(Strom 2003: 62).

It is not necessarily the forum itself which can or will impose remedies or sanctions. Hal ini

belum tentu forum itu sendiri yang dapat atau akan menerapkan solusi atau sanksi. Academic

visitation committees at colleges and universities, that exercise heavy scrutiny in national

research exercises, are very real accountability forums for academic researchers. komite

kunjungan Akademik di perguruan tinggi dan universitas, bahwa latihan pengawasan berat

dalam latihan penelitian nasional, adalah akuntabilitas forum yang sangat nyata bagi para

peneliti akademik. They pass judgement on the basis of self-study reports and visits to

institutions, but cannot always impose sanctions in the case of default. Mereka menghakimi

berdasarkan studi-laporan diri dan kunjungan ke lembaga-lembaga, tetapi tidak bisa selalu

menjatuhkan sanksi dalam kasus default. This is left to research directors, deans and

chancellors. Ini diserahkan kepada direksi penelitian, dekan dan rektor. The same holds for

the investigations of ombudsmen and of many chambers of audit. Hal yang sama berlaku

untuk investigasi dari ombudsman dan banyak ruang audit. They can scrutinize agencies,

expose waste or mismanagement and suggest improvements, but they cannot enforce them.

Mereka dapat memeriksa badan, paparan limbah atau kesalahan manajemen dan saran

perbaikan, tetapi mereka tidak bisa menerapkannya. That is left to parliament which has the

power to put pressure on the minister, who in turn can put pressure on the heads of the

agencies involved. Itulah kiri ke parlemen yang memiliki kekuasaan untuk menekan menteri,

yang pada gilirannya dapat memberikan tekanan pada kepala instansi yang terlibat.

 

Box 1: Accountability as a social relation Kotak 1: Akuntabilitas sebagai hubungan sosial

A relationship qualifies as a case of accountability when: Suatu hubungan memenuhi syarat

sebagai pertanggungjawaban kasus bila:

1. There is a relationship between an actor and a forum Ada hubungan antara aktor dan

forum

2. in which the actor is obliged di mana aktor wajib

3. to explain and justify untuk menjelaskan dan membenarkan

4. his conduct, nya melakukan,

5. the forum can pose questions, forum tersebut dapat mengajukan pertanyaan,

6. pass judgement, memberikan penilaian,

7. and the actor can be sanctioned. dan aktor dapat sanksi.

5. What is 'public' about public accountability? Apakah 'masyarakat' tentang

akuntabilitas publik?

A great many social relationships carry an element of accountability within. Sebuah banyak

hubungan sosial yang besar membawa unsur akuntabilitas dalam. However, this paper solely

concerns public accountability. Namun, makalah ini hanya menyangkut akuntabilitas publik.

'Public' relates in this respect to a number of different aspects. 'Publik' terkait dalam hal ini

sejumlah aspek yang berbeda. In the first place, used in this context, 'public' should be

understood to mean 'openness'. Account is not rendered discretely, behind closed doors, but is

in principle open to the general public. Di tempat pertama, digunakan dalam konteks ini,

'publik' harus dipahami sebagai 'keterbukaan'. Account tidak diberikan discretely, di balik

pintu tertutup, namun pada prinsipnya terbuka untuk masyarakat umum. The information

provided about the actor's conduct is widely accessible, hearings and debates are open to the

public and the forum broadcasts its judgement to the general public. Informasi yang diberikan

tentang aktor melakukan secara luas dapat diakses, dengar pendapat dan perdebatan yang

terbuka untuk umum dan siaran forum penghakiman kepada masyarakat umum.

In the second place, 'public' refers to the object of the account to be rendered. Di tempat

kedua, 'publik' mengacu pada objek dari account yang akan diberikan. Public accountability

mainly regards matters in the public domain, such as the spending of public funds, the

exercise of public authorities, or the conduct of public institutions. akuntabilitas publik

menganggap hal terutama dalam domain publik, seperti pengeluaran dana publik, pelaksanaan

otoritas publik, atau perilaku lembaga-lembaga publik. It is not necessarily limited to public

organisations, but can extend to private bodies that exercise public privileges or receive public

funding (Scott 2000: 41). This also impacts on the accounting perspective. Hal ini tidak harus

terbatas pada organisasi publik, tetapi dapat memperpanjang kepada badan-badan swasta yang

melaksanakan hak publik atau menerima dana umum (Scott 2000: 41) perspektif. Ini juga

berdampak pada akuntansi. Public accountability implies the rendering of account for matters

of public interest, ie an accounting that is performed with a view to the judgement to be

passed by the citizens. akuntabilitas publik menyiratkan rendering account untuk urusan

kepentingan publik, yaitu akuntansi yang dilakukan dengan tujuan untuk penilaian yang akan

disahkan oleh warga. In general, one could say that public accountability is accountability in

and about the public domain. Secara umum, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas publik

adalah akuntabilitas dan soal domain publik.

1.6 What isn't accountability 1,6 Apa yang tidak akuntabilitas

Box 1 identifies seven constitutive elements of what I have called narrow accountability. To

qualify a social relation as a practice of public accountability for the purpose of this paper,

there should be an actor who provides information about his conduct to some forum; there

should also be explanation and justification of conduct – and not propaganda, or the provision

of information or instructions to the general public. Kotak 1 mengidentifikasi tujuh elemen

konstitutif dari apa yang saya sebut akuntabilitas sempit. Untuk memenuhi syarat hubungan

sosial sebagai praktek akuntabilitas publik untuk tujuan tulisan ini, harus ada aktor yang

menyediakan informasi tentang perilaku ke beberapa forum, ada juga harus menjadi

penjelasan dan justifikasi perilaku - dan bukan propaganda, atau penyediaan informasi atau

instruksi kepada masyarakat umum. The explanation should be directed at a specific forum -

and not be given at  random. The actor must feel obliged to come forward – instead of being

at liberty to provide any account whatsoever. Penjelasan diarahkan pada sebuah forum

tertentu - dan tidak diberikan secara acak - The. aktor harus merasa berkewajiban untuk maju

bukannya bebas untuk memberikan rekening apapun. There must be a possibility for debate

and judgment by the forum, and an optional imposition of (informal) sanctions – and not a

monologue without engagement. Pasti ada kemungkinan untuk debat dan penilaian oleh

forum, dan pemaksaan opsional (informal) sanksi - dan bukan monolog tanpa keterlibatan.

Finally, to qualify as public accountability, there should be public accessibility of the account

giving – and not purely internal, discrete informing. Akhirnya, untuk memenuhi syarat

sebagai akuntabilitas publik, harus ada aksesibilitas publik terhadap account memberi - dan

tidak murni internal, menginformasikan diskrit.

On this basis, an initial, rough selection can be made among the various administrative

phenomena presenting themselves as forms of public accountability. For example, by no

means are all of the innovations introduced under the guise of NPM able to be regarded as

forms of accountability. Atas dasar ini, sebuah awal, seleksi kasar dapat dibuat di antara

berbagai fenomena administrasi menampilkan diri mereka sebagai bentuk akuntabilitas

publik. Sebagai contoh, tidak berarti semua dari inovasi diperkenalkan dengan dalih NPM

dapat dianggap sebagai bentuk akuntabilitas . Drafting citizen charters and protocols or

implementing quality control systems and benchmarks do not constitute a form of

accountability in themselves, as a relationship with a forum is lacking. Penyusunan piagam

warga dan protokol atau menerapkan sistem pengawasan mutu dan benchmark tidak

merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam diri mereka, sebagai suatu hubungan dengan

forum kurang. Benchmarks and satisfaction surveys offer organisations the opportunity to

gather information about their own conduct, but in most cases there is no formal or informal

obligation to account for the results, let alone a possibility for debate and judgement by

specific forums who can scrutinizes the organisation. At most these surveys can be used as

inputs for external forums, such as parliament, supervisory boards, or the media, who then can

hold public organisations to account. Tingkatan yang dicapai dan survei kepuasan organisasi

menawarkan kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku mereka sendiri,

tetapi dalam banyak kasus tidak ada kewajiban formal atau informal untuk menjelaskan hasil,

apalagi kemungkinan untuk debat dan penilaian oleh forum tertentu yang dapat menyelidiki

organisasi. Pada sebagian besar survei ini dapat digunakan sebagai masukan untuk forum

eksternal, seperti parlemen, dewan pengawasan, atau media, yang kemudian dapat memegang

organisasi publik ke account. Focus groups and citizen panels, such as the People's Panel that

was set up by the Blair government in the UK, may be considered to represent a forum, yet

when solely used to test or evaluate products and services the organisation will rarely feel

obliged to offer them any explanation or justification about its conduct, not to mention the

fact that focus groups and panels have no authority to scrutinize the organisation. Kelompok

fokus dan panel warga, seperti Rakyat Panel yang dibentuk oleh pemerintah Blair di Inggris,

dapat dianggap mewakili forum, namun ketika hanya digunakan untuk menguji atau

mengevaluasi produk dan jasa organisasi jarang akan merasa berkewajiban untuk

menawarkan mereka penjelasan atau pembenaran tentang perilaku, belum lagi fakta bahwa

fokus kelompok dan panel tidak punya kewenangan untuk mengkritisi organisasi. The Charter

Mark assessments in Britain, in which public organisations volunteer for an extensive

assessment of the quality of their public service delivery by independent Charter Mark

Assessment Bodies, would probably come closest to (horizontal) accountability (Bellamy &

Taylor 1995; Duggett 1998). Piagam Mark penilaian di Britania, di mana publik organisasi

relawan untuk penilaian yang luas terhadap kualitas pelayanan publik mereka oleh

independen Piagam Mark Penilaian Badan, mungkin akan datang yang paling dekat dengan

(horizontal) akuntabilitas (Bellamy & Taylor 1995; Duggett 1998).

Transparency, which is often used as a synonym for accountability, is not enough to constitute

accountability as defined here. Transparansi, yang sering digunakan sebagai sinonim untuk

akuntabilitas, tidak cukup untuk merupakan pertanggungjawaban sebagaimana didefinisikan

di sini. Organisational transparency and freedom of information will often be very important

prerequisites for accountability, because they may provide forums with the necessary

information. Organisasi transparansi dan kebebasan informasi akan sering prasyarat sangat

penting bagi akuntabilitas, karena mereka dapat menyediakan forum dengan informasi yang

diperlukan. However, transparency as such is not enough to qualify as a genuine form of

accountability (Fisher 2004: 504), because it only sees to the element of publicness in public

accountability, to the disclosure of information, the accessibility of the debates to the general

public or the disclosure of the judgment. Namun, transparansi sebagai tersebut tidak cukup

untuk memenuhi syarat sebagai bentuk asli dari akuntabilitas (Fisher 2004: 504), karena ia

hanya melihat ke unsur publicness dalam akuntabilitas publik, untuk pengungkapan

informasi, aksesibilitas dari perdebatan untuk umum publik atau pengungkapan penghakiman.

Therefore, public reporting, another offspring of the NPM reforms, does not in itself qualify

as public accountability. Agencies make their annual reports, their assessment, and their

benchmarks publicly available or they publish separate annual reports directed at a general

audience (Algemene Rekenkamer 2004). Oleh karena itu, pelaporan publik, keturunan lain

reformasi NPM, tidak dengan sendirinya memenuhi syarat sebagai laporan akuntabilitas

publik. Agencies tahunan mereka membuat, penilaian mereka, dan benchmark mereka

tersedia untuk umum atau mereka menerbitkan laporan tahunan terpisah ditujukan untuk

khalayak umum (Algemene Rekenkamer 2004 ). But a public debate about the reported

information will arise only if caught by the watchful eye of a journalist, an interest group or a

lonely Internet activist, who in turn may stimulate a forum, such as a parliamentary standing

committee, to hold the agency to account (Schillemans & Bovens 2004: 28). Tapi debat

publik tentang informasi yang dilaporkan akan muncul hanya jika tertangkap oleh mata

pengawasan seorang jurnalis, kelompok kepentingan atau seorang aktivis Internet kesepian,

yang pada gilirannya dapat merangsang sebuah forum, seperti komite parlemen, untuk

menahan badan untuk account (Schillemans & Bovens 2004: 28).

Accountability should also be distinguished from responsiveness and participation (Mulgan

2003:21). Pertanggungjawaban juga harus dibedakan dari respon dan partisipasi (Mulgan

2003:21). The European commission, in its White Paper on European Governance and some

of the documents following it, sometimes tends to blur accountability with issues of

representative deliberation (Harlow 2002: 185). Komisi Eropa, melalui White Paper on

Governance Eropa dan beberapa dokumen berikut ini, kadang-kadang cenderung untuk

mengaburkan isu akuntabilitas dengan musyawarah perwakilan (Harlow 2002: 185). It calls

for more openness and a better involvement and more participation of a broad range of

stakeholders in the EU policy process (European Commission 2003: 35-38) in order to

enhance the EU's accountability. Ini panggilan untuk keterbukaan dan keterlibatan yang lebih

baik dan partisipasi yang lebih dari berbagai stakeholder dalam proses kebijakan Uni Eropa

(Komisi Eropa 2003: 35-38) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Uni Eropa. However,

accountability as defined here, is in nature retrospective. Namun, akuntabilitas sebagaimana

didefinisikan di sini, adalah di retrospektif alam. Actors are to account to a forum after the

fact. Aktor yang bertanggung jawab kepada forum setelah fakta. Responsiveness to the needs

and preferences of a broad range of stakeholders and new forms of consultation and

participation may be very important to enhance the political legitimacy of the EU, but they do

not constitute accountability. Tanggap terhadap kebutuhan dan preferensi dari berbagai

stakeholder dan bentuk-bentuk baru dari konsultasi dan partisipasi mungkin sangat penting

untuk meningkatkan legitimasi politik dari Uni Eropa, tetapi mereka tidak merupakan

akuntabilitas. They provide proactive inputs into the policy process and should be classified

and studied separately for what they are: forms of consultation and participation. They lack

the element of justification, judgment, and sanctions. Mereka memberikan masukan proaktif

dalam proses kebijakan dan harus diklasifikasi dan dipelajari secara terpisah untuk apa yang

mereka adalah: bentuk dan partisipasi konsultasi. Mereka kekurangan unsur pembenaran,

penilaian, dan sanksi.

The line between retrospective accounting and proactive policymaking can be thin in practice.

Garis antara akuntansi retrospektif dan proaktif kebijakan dapat menjadi kurus dalam praktek.

It is perfectly sensible to hold actors accountable for their participation in decision making

procedures: members of parliament may scrutinize ministers for their role in European

councils; lobby- and interest groups may have to account to their members or constituencies

for their stand in deliberative processes. Sangat masuk akal untuk terus aktor bertanggung

jawab atas partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan prosedur: anggota parlemen

dapat memeriksa menteri untuk peran mereka dalam dewan Eropa; lobi-dan kepentingan

kelompok mungkin harus account kepada anggota atau konstituen mereka untuk berdiri

mereka dalam proses musyawarah. Moreover, accountability is not only about control, it is

also about prevention. Selain itu, akuntabilitas tidak hanya tentang kontrol, juga tentang

pencegahan. Norms are (re)produced, internalised, and, where necessary, adjusted through

accountability. The minister who is held to account by parliament for his conduct in the

European Council, may feel obliged to adjust his policy, or parliament can decide to amend

his mandate, if his conduct was judged to be inadequate. Thus, ex post facto accountability

can be an important input for ex ante policymaking. Norma adalah (kembali) diproduksi,

diinternalisasi, dan, jika perlu, disesuaikan melalui akuntabilitas. Menteri yang dimintai

pertanggung oleh parlemen untuk melakukan di Dewan Eropa, merasa wajib untuk

menyesuaikan kebijakannya, atau parlemen dapat memutuskan untuk mengubah nya mandat,

jika perilakunya dinilai tidak memadai. Dengan demikian, ex post facto akuntabilitas dapat

menjadi masukan penting bagi pembuatan kebijakan ex ante.

Similarly, there is a fine line between accountability and controllability. Demikian pula, ada

garis tipis antara akuntabilitas dan controllability. Some would equate accountability with

controllability. Beberapa orang akan menyamakan akuntabilitas controllability. Lupia

(2003:35), for example, adopts a control definition of accountability: 'An agent is accountable

to a principal if the principal can exercise control over the agent'. Lupia (2003:35), misalnya,

mengadopsi definisi pengendalian akuntabilitas: 'agen An bertanggung jawab kepada kepala

sekolah jika kepala sekolah bisa melakukan pengendalian terhadap agen'. Accountability

mechanisms are indeed important ways of controlling the conduct of public organisations.

Mekanisme Akuntabilitas memang cara penting untuk mengontrol perilaku organisasi publik.

However, 'control', used in the Anglo-Saxon sense 5 , is broader than accountability and can

include both ex ante and ex post mechanisms of directing behaviour (Scott 2000: 39). Namun,

'kontrol', yang digunakan dalam pengertian Anglo-Saxon 5, lebih luas daripada akuntabilitas

dan dapat mencakup mekanisme ex ante dan ex post mengarahkan perilaku (Scott 2000: 39).

Control means 'having power over' and it can involve very proactive means of directing

conduct, for example through straight orders, directives, financial incentives or laws and

regulations. Kontrol berarti "memiliki kekuatan atas 'dan dapat melibatkan proaktif berarti

sangat mengarahkan perilaku, misalnya melalui perintah langsung, arahan, insentif keuangan

atau hukum dan peraturan. But these hierarchical, financial or legal mechanisms are not

mechanisms of accountability per se, because they do not in themselves operate through

procedures in which actors are to explain and justify their conduct to forums (Mulgan 2003:

19). Tapi hierarkis, keuangan atau hukum mekanisme ini tidak mekanisme akuntabilitas per

se, karena mereka tidak dalam diri mereka beroperasi melalui prosedur di mana pelaku adalah

untuk menjelaskan dan membenarkan perilaku mereka ke forum (Mulgan 2003: 19).

1.7  Relationships, arrangements and regimes 1,7 Hubungan, pengaturan dan rezim

Accountability is a relationship between an actor and a forum. Akuntabilitas adalah hubungan

antara aktor dan forum. This can be an occasional, contingent and informal relationship, for

example between a politician and an inquisitive host in a talk show on television. Ini bisa

menjadi kontingen, dan hubungan informal sesekali, misalnya antara seorang politikus dan

ingin tahu host dalam sebuah talk show di televisi. In the case of public accountability these

relations often have been institutionalised. They have been laid down in rules; standing

practices and fixed routines may be in place, or the accountability process may be laid down

in fixed forms, values, and instruments. Dalam hal ini hubungan akuntabilitas publik sering

telah dilembagakan;. Mereka telah ditetapkan dalam peraturan berdiri praktik dan rutinitas

mungkin tetap di tempat, atau proses akuntabilitas dapat ditetapkan dalam bentuk tetap, nilai,

dan instrumen. I call an accountability relationship that has taken on an institutional character

an accountability arrangement . An occasional, self-instituted evaluation of an independent

agency does not constitute an accountability arrangement; a recurring, protocolled national

academic research exercise certainly does. Aku sebut hubungan akuntabilitas yang telah

mengambil karakter kelembagaan pengaturan akuntabilitas tidak. Sebuah sesekali,

melembagakan diri evaluasi independen lembaga bukan merupakan tanggung jawab

pengaturan; protocolled berulang nasional penelitian akademis, latihan jelas.

An accountability regime is a coherent complex of arrangements and relationships. Sebuah

rezim akuntabilitas adalah kompleks koheren pengaturan dan hubungan. An example of this is

the political accountability of the members of Cabinet in a parliamentary democracy. Contoh

dari ini adalah akuntabilitas politik anggota Kabinet dalam demokrasi parlementer. This

parliamentary accountability comprises a system of interconnected, standardized forms of

accountability, including obligations to inform, interpellations, parliamentary debates and

inquiries, that in the Netherlands have been laid down in the Constitution, the Parliamentary

Inquiry Act, the rules of procedure for the Houses and in unwritten constitutional rules.

Akuntabilitas parlemen ini terdiri dari sistem saling berhubungan, bentuk standar

akuntabilitas, termasuk kewajiban untuk menginformasikan, interpellations, debat parlemen

dan pertanyaan, bahwa di Belanda telah diletakkan dalam Konstitusi, Parlemen Inquiry UU,

aturan prosedur untuk Rumah dan dalam aturan konstitusional tidak tertulis.

Accountability maps will often consist of various layers. peta Akuntabilitas sering akan terdiri

dari berbagai lapisan. Public institutions, such as the European Commission for example, may

be subjected to various accountability regimes, such as a political regime to the European

Parliament and the Council, a legal accountability regime to the European Court, and an

administrative regime, comprising of accountabilities to OLAF, the European Ombudsman

and the European Court of Auditors. lembaga-lembaga umum, seperti Komisi Eropa

misalnya, dapat dikenakan berbagai rezim akuntabilitas, seperti rezim politik kepada

Parlemen Eropa dan Dewan, sebuah rezim pertanggungjawaban hukum ke Pengadilan Eropa,

dan rezim administrasi, yang terdiri dari akuntabilitas untuk Olaf, Ombudsman Eropa dan

Pengadilan Eropa Auditor. Each of these regimes may, in turn, consist of various formal

arrangements and informal practices and relations. Masing-masing rezim mungkin, pada

gilirannya, terdiri dari berbagai pengaturan formal dan praktek informal dan hubungan.

2 Types of accountability 2 Jenis-jenis akuntabilitas

Public accountability comes in many guises. akuntabilitas publik datang dalam banyak

samaran. Public institutions are frequently required to account for their conduct to various

forums in a variety of ways. lembaga publik sering diperlukan untuk memperhitungkan

mereka untuk melakukan berbagai forum dalam berbagai cara.