Makalah Administrasi Publik

8/10/2019 Makalah Administrasi Publik

1/26

17

Istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari Public

Administrations. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga

Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. jika istilah Public

Administration itu di uraikan secara etimologis, maka Public berasal dari

bahasa Latin Poplicus yang semula dari kata Populus atauPeople

dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. Administration juga berasal dari

bahasa Latin, yang terdiri dari kata ad artinya intensif danministrare

artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara

intensif. Jadi Administrasi Negara adalah pelayanan secara intensif terhadap

rakyat.

Menurut Waldo (1973:8) dalam bukunya Public Administration

mengemukakan bahwa: Administrasi Negara meliputi kebijakan Negara

yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.

Sedangkan menurut Wajong (1982:22) dalam bukunya Fungsi

Administrasi Negara, menyatakan bahwa:

Administrasi Negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar

tujuannya tercapai.

Bertolak dari definisi-definisi tersebut di atas, jika dilihat dari sudut

Ilmu administrasi Negara, Kahya (1996:4) dalam bukunya Pengantar Ilmu

Adminstrasi Negara mengemukakan bahwa:


2/26

18

Administrasi negara ialah suatu ilmu yang mempelajari

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat-alat Negara

untuk melaksanakan atau mewujudkan politik Negara ataupolitik pemerintah.

Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara telah tumbuh dan dikenal

sejumlah paradigma yang menggambarkan adanya perubahan-perubahan dan

perbedaan-perbedaan dalam tujuan, teori dan metodologi serta nilai-nilai yang

mendasarinya. Berikut disajikan secara singkat pendapat dari Nicholas Henry

yang dikutip oleh Kahya (1996:4) dalam bukunya Pengantar Administrasi

Negara sebagai berikut :

1. Dikotomi antara Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi

2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

5. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Paradigma New Public Management yang menggambarkan adanya

perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, menurut

Christopher yang dikutip oleh Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja

Sektor Publik menjelaskan bahwa NPM mengandung tujuh komponen

utama, yaitu :

1. Manajemen profeisonal di sektor publik

2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output

dan outcome

4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik

5. Menciptakan persaingan di sektor publik

6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam

sektor publik

7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar

dalam menggunakan sumber daya


3/26

19

Perspektif new public service mengawali pandangannya dari

pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi

kepemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang

sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (self interest) namun juga

melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga

negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government) dan

mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik.

Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan

pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari

nilai bersama dan kepentingan bersama.

Perspektif New Public Service menghendaki peran administrator

publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk

melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator

publik menyadari adanya beberrapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika,

dan akuntabitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang

bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam

perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan

masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan

pemerintahan yang lebih baik tapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan

atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.


4/26

20

PerspektifNew Public Service dapat dilihat dari beberapa prinsip yang

dilontarkan oleh Denhardt dan Denhardt yang dikutip oleh Muluk dalam

jurnal ilmiah yang berjudul New Public Service dan Pemerintahan Lokal

Partisipatif, yaitu :

1. Serve citizens, not customers, kepentingan publik

merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama

daripada agregasi kepentingan pribadi.

2. Seek the publ ic interest, administrator publik harus

memberikan sumbangsih untuk membangun

kepentingan publik bersama.3. Value citi zenship over entr epreneurship, kepentingan

publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat

dan warga negara yang memiliki komitmen untuk

memberikan sumbangsih bagi masyarakat daripada

dijalankan oleh manager wirausaha yang bertindak

seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka

sendiri.

4. Think strategicall y, act democratically,kebijakan dan

program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat

dicapai secara efektif dan bertanggung jawab

melalui upaya kolektif dan proses kolaburatif.

5. Recognize that accountability is not simple, abdi

masyarakat seharusnya lebih peduli daripada

mekanisme pasar.

6. Serve rather than steer, abdi masyarakat

menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada

nilai bersama dalam membantu warga negara

mengemukakan kepentingan bersama dan

memenuhinya daripada mengontrol atau

mengarahkan masyarakat kearah nilai baru.

7. Value people, not j ust productivity, organisasi publik

beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai

keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan

melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan

bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada

semua orang.


5/26

21

Pengertian Administrasi Negara dijelaskan untuk memahami

mengenai disiplin Ilmu Administrasi Negara. Dengan memahami pengertian

tersebut, maka peneliti selanjutnya akan menguraikan pengertian dari

Kebijakan Publik dengan fokus bahasan pada Implementasi kebijakan Publik

dimana Kebijakan Publik ini merupakan lokus Administrasi Negara pada

Paradigma Administrasi Negara yang ke-lima. Kemudian peneliti juga akan

membahas mengenai efektivitas kerja yang sangat berkaitan erat dengan

pencapaian tujuan dan membahas pula mengenai hubungan diantara

keduanya.

2. Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilahpolicy(kebijakan) berasal dari bahasa Yunani.

Akar kata policy dalam bahasa Yunani yaitu polis (Negara-kota) dan pur

(kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia

(Negara) dan pada akhirnya berkembang menjadi policie di masa Ingris

pertengahan yang mempunyai arti menangaini masalah-masalah publik atau

administrasi pemerintahan (Dunn, 2000:51). Di dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, istilah kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran dan

kebijaksanaan.

Eulau dan Prewitt seperti yang dikutip oleh yang dikutip oleh Agustino

(2006:6) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik mendefinisikan

kebijakan publik sebagai: Keputusan tetap yang dicirikan dengan


6/26

22

konsistensi dan pengulangan tingkahlaku dari mereka yang membuat

dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl Friedich

seperti yang dikutip oleh Agustino (2006:7) dalam bukunya Dasar-Dasar

Kebijakan Publik yang menyatakan bahwa:

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah

pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, serayamencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pendapat lain juga dikemukakan Dye yang dikutip oleh Agustino

(2006:7) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik sebagai Pilihan

pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sedangkan menurut

Easton yang dikutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya

Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai Pengalokasian nilai-nilai kepada

seluruh masyarakat secara keseluruhan

Rose mengemukakan definisi kebijakan publik yang dikutip oleh

Agustino (2006:7) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik sebagai

berikut : Sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan

yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang

berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan


7/26

23

Rose memberikan catatan yang berguna pada kita yang dikutip oleh

Agustino (2006:7) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa:

kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan

bukan hanya suatu kegiatan pola dalam regulasi.

Anderson yang dikutip oleh Agustino (2006:7) dalam bukunya

Dasar-Dasar Kebijakan Publik memberikan pengertian atas definisi

kebijakan publik sebagai berikut :

Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang

aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan

suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada yang sesungguhnya

dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang

membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan

diantara beberapa alternatif yang ada.

B. Implementasi Kebijakan dan Parameter Implementasi Kebijakan

1. Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan

yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu


8/26

24

sendiri Untuk lebih jelasnya peneliti akan mencoba mengemukakan terlebih

dahulu pengertian Implementasi menurut Lester dan Stewart. yang dikutip

oleh Agustino (2006:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik

mengemukakan sebagai berikut : Implementasi sebagai suatu proses dan

suatu hasil (output).

Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn yang dikutip oleh

Agustino (2006: 139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya

tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini ntak jaih berbeda dengan apa yang

diutarakan oleh Grindle yang dikutip oleh Agustino (2006:139) dalam

bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik sebagai

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat

dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah

ditentukan yaitu melihat pada action program dari

individual projects dan yang kedua apakah tujuan

program tersebut tercapai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang

sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses


9/26

25

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau

tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji yang dikutip oleh

Agustino (2006:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik dengan

mengatakan bahwa:

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting

bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan

kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi

dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Dalam derajat lain Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Agustino

(2006:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik mendefinisikan

implementasi kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

bebbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara

untuk menstrukturkan atau mengatur proses

implementasinya.

Pengertian implementasi kebijakan menurut Mufiz yang dikutip oleh

Kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi

Negara (Suatu Pokok Bahasan) sebagai berikut:

Implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang

dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara

efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah

sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya

dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya.


10/26

26

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi

kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran

kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3)

adanya hasil kegiatan.

2. Parameter Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai indikator telah dikembangkan untuk dapat mengukur

keberhasilan Implementasi suatu kebijakan publik karena biasanya suatu

kebijakan itu mudah dalam formulasinya akan tetapi dalam

mengimplementasikannya sangatlah sulit. Berikut ini adalah model

Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Meter dan Horn yang

dikutip oleh Agustino (2006:139) dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan

Publik sebagai berikut :

1) Ukuran dan Tujuan kebijakan

2) Sumberdaya

3) Karakteristik Agen Pelaksana

4) Sikap/ Kecendrungan Pelaksana

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Variabel implementasi kebijakan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama

terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian

kebijakan. Menurut Meter dan Horn, identifikasi

indikator-indikator pencapaian merupakan tahap

yang sangat krusial dalam analisis suatu

implementasi kebijakan. Indikator-indikator

pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran


11/26

27

dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah

direalisasikan atau dilaksanakan oleh para pelaksana

kebijakan. ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuankebijakan sangat berguna didalam menguraikan

tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara

menyeluruh.

2) Sumber-sumber kebijakan

Disamping ukuran- ukuran dasar dan sasaran

kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam

proses implementasi kebijakan adalah sumber-

sumber yang tersedia, sumber- sumber tersebut layak

mendapatkan perhatian karena menunjang

keberhasilan implementasi kebijakan, sumber-

sumber yang dimaksud mencakup manusia, danaatau perangsang yang mendorong dan mempelancar

implementasi yang efektif.

3) Karakteristik badan-badan pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn struktur birokrasi

diartikan sebagai karakteristik- karakteristik, norma-

norma dan pola- pola hubungan yang terjadi

berulang- ulang dalam badan- badan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata

dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan

kebijakan. Komponen dari model ini terdiri ciri- ciri

struktur formal dari organisasi- organisasi dan

atribut- atribut yang tidak formal dari personil

mereka.

4) Sikap/ kecendrungan pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun

ukuran dasar dan tujuan- tujuan kebijakan

merupakan suatu hal yang penting, implementasi

kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran

terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal

ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi

kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para

pelaksana terhadap kebijakan, intensitas

kecendrungan pelaksana akan mempengaruhi

pencapaian kebijakan. Para pelaksana yang

mempunyai pilihan- pilihan negatif mungkin secara

terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-

tujuan program, bila hal itu terjadi, maka persoalan

implementasi akan mengundang perdebatan, bawahan

mungkin akan menolak untuk berperan serta dalam


12/26

28

program tersebut, selain itu, tingkah laku yang kurang

kuat mungkin mengakibatkan para pelaksana

mengalihkan perhatian- perhatian dan mengelaksecara sembunyi- sembunyi jadi kecendrungan para

pelaksana dalam proses implementasi harus mendapat

perhatian yang sangat besar karena sebaik apapun

kebijakan diambil bila pelaksana kebijakan kurang

berperan dengan baik maka kebijakan tersebut akan

sia- sia.

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan

suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam

meneruskan pesan kebawah dalam suatu organisasi

atau dari suatu organisasi ke organisasi yang lainnya,para komunikator dapat menyimpan atau

menyebarluaskannya, baik secara sengaja maupun

tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber- sumber

informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang

tidak konsisten terhadap ukuran dasar dan tujuan

atau jika sumber yang sama memberikan interpretasi

yang bertentangan maka para pelaksana akan

menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk

melaksanakan maksud- maksud kebijakan. Oleh

karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn,

prospek tentang implementasi kebijakan yang efektif

ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan yang

dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam

mengkomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut.

6) Lingkungan ekenomi, sosial, dan politik

Tidak dapat dipungkiri lagi kalau kondisi ekonomi,

sosial, dan politik sangat mempengaruhi terhadap

kebijakan, karena dengan baiknya kondisi tersebut

maka para pengambil kebijakan tidak akan

mengalami hambatan dalam artian segala keputusan

yang diambil tidak akan mendapat respon yang negatif

dari pelaksana kebijakan. Disamping itu juga apabila

kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik maka

kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan karena

ditunjang oleh kondisi yang baik dari lingkungan luar.

Selain itu, Nugroho (2003:179-182) dalam bukunya Kebijakan Publik

Formulasi Implementasi dan Evaluasi mengemukakan prinsip empat tepat


13/26

29

yang perlu dipenuhi agar agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan

dengan efektif, yaitu:

1) Apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat

2) Tepat pelaksananya

3) Tepat target

4) Tepat lingkungan

C. Efektivitas dan Ukuran-Ukuran Efektivitas

1. Efektivitas

Setiap organisasi menginginkan agar semua pegawai dapat bekerja

sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan dapat tercapai tepat

pada waktu yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan

yang telah ditargetkan adalah efektif karean keberhasilan suatu organisasi

pada umumnya diukur dengan efektivitas.

Pengertian efektivitas menurut Emerson yang dikutip oleh

Handayaningrat (1996:16) dalam bukunya Pengantar Studi ilmu

Administrasi dan Manajemen, menjelaskan bahwa :

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jelasnya bila sasaran atau tujuan yang telah tercapai

sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah

efektif. Jika tujuan atau sasaran itu tidak selesai dengan

waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.Kemudian Steer (1994:12) dalam bukunya Efektivitas Organisasi

memberikan batasan pengertian efektivitas sebagai berikut:

Efektivitas adalah pengukuran dalam artian

sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya atau

mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah, kualitas dari


14/26

30

jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah

ditentukan.

Pada dasarnya efektivitas itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan

secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian Siagian (1997:151) dalam

bukunya Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi

mengemukakan sebagai berikut:

Efektivitas kerja yaitu penyelesaian pekerjaan tepat

pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah

pelaksanaan suatu tugas dinilai dengan baik atau tidaksangat tergantung pada bilamana tugas tersebut

diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan

bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya

yang dikeluarkan untuk itu.

Peneliti juga kemudian menjelaskan pula mengenai efektivitas suatu

organisasi yang menurut Robbins yang dikutip oleh Tika dalam bukunya

Budaya Organisasi dan peningkatan Kinerja Perusahaan (2005:129),

menjelaskan bahwa Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi

jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut Schein yang dikutip oleh Tika (2005:129) dalam bukunya

Budaya Organisasi dan peningkatan Kinerja Perusahaan, mengemukakan

bahwa: Efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan,

menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi

tertentu yang dimilikinya.


15/26

31

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas

adalah suatu keadaan yang dicapai oleh organisasi dalam upaya mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

2. Ukuran-ukuran Efektivitas

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi

dari efektivitas kerja pegawai pada suatu organisasi, maka tidaklah

mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan

dengan cara-cara meningkatkan efektivitas kerja ini dalam suatu organisasi.

Adapun mengenai ukuran-ukuran untuk mengukur efektivitas, Siagian

(1982:153) dalam bukunya Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku

Administrasi, mengemukakan ukuran-ukuran Efektivitas sebagai berikut:

1) Ukuran waktu, yaitu merupakan pengukuran

ketepatan waktu untuk jenis khusus pengukuran

kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu

penyelesaian suatu pekerjaan.

2) Ukuran hasil, yaitu jumlah kerja merupakan

pengukuran kuantutatif melibatkan perhitungan

keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal

ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

3) Ukuran ketelitian, yaitu merupakan pengukuran

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran akurat

atau tidak yaitu seberapa baik penyelesaian hal ini

berkaitan dengan bentuk keluaran.

Selain itu, menurut Steer (1995:206) dalam bukunya Efektivitas

Organisasi mengemukakan kriteria untuk mengukur efektivitas sebagai

berikut:


16/26

32

1) Keseluruhan Prestasi

2) Produktivitas

3) Kepuasan kerja Pegawai4) Kemampuan Berlaba

5) Pencarian Sumber Daya

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan

organisasi dalam hal ini adalah dalam menghimpun penerimaan Pajak Parkir

dapat memaksimalkan hasil dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan

jika pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang

ditetapkan dan harus pula mempetimbangkan produktivitas kerja dalam artian

kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana

yang tersedia dengan menghasilkanoutputyang maksimal.

D. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun

1999 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah.

Dalam rangka kelancaran pembangunan daerah maka dibentuk daerah

otonomi di tingkat kabupaten agar dapat dilaksanakan pembangunan sesuai

kemampuan dan pemberdayaan daerah. Pembiayaan belanja pembangunan juga

tergantung pada sumber Pendapatan Asli Daerah.


17/26

33

1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No.25

Tahun 1999 yaitu

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan

hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah

daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum

pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang

pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah

secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau

karena memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh

jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis,

ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil

dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar,

merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetetairnya tidak

menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu

tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari

pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk

memenuhi permintaan anggota masyarakat.


18/26

34

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan.

Hasil Perusahaan Milik Daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah

dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan

daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah,

baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan

pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi

yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberri jasa,

penyelenggaaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan

perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan lain

yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat

pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai

kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut

bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan

pemerintah daerah suaatu bidang tertentu.

e. Dana perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan,

pertambangan daaari sumber daya alam serta bea perolehan hak aatas tanah

dan bangunan.


19/26

35

f. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari

pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan

diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah

diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan

menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan

keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

g. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari

sumber lain misalnya: sumbangan daari pihak ketiga kepada daerah tingkat I

atau daerah II dan lain-lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk

membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari : Pendapatan Asli

Daerah (Pajak, Retribusi, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah

melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak-pajak dan retribusi daerah.

Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat

membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta


20/26

36

dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

E. Pajak Reklame

Penyelenggaraan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah

diberi kewenangan untuk menggali berbagai potensi daerah bagi penyelenggaraan

pemerintahan di daerah dan pembiayaan bagi pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana potensial bagi daerah dan

diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan

masyarakat di daerah.

Pajak dipungut oleh Negara dimana pembayaran pajak ini harus masuk

kepada kas negara sebagai pembiayaan kepentingan daerah. Pajak dipungaut

karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan

Perundang-undangan Pajak dikenakan pajak. Pajak memiliki sifat dapat

dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran

pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Menurut Siahaan (2005:7) dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, sebagai berikut:


21/26

37

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat

dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnyadengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas

jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara ddalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Adapun pengertian pajak parkir menurut Siahaan (2005:407) dalam

bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat

parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan ,baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan

garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan definisi panggung

reklame adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk menyebar luaskan suatu

produk barang atau jasa untuk bisa diketahui orang banyak. Panggung reklame

merupakan salah satu objek pajak Daerah. Pajak Daerah khususnya Pajak

Reklame dapat mencapai target atau efektivitas jika dikelola oleh Pemerintah

Daerah, berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten

atau kota. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu

jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut dalam

suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu

menertibkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan


22/26

38

hukum operasional alam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak

reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan

Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan pembayaran atas panggung reklame. Pajak reklame

dibayar oleh pengusaha yang menyediakan panggung reklame dengan dipungut

bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang

harus membayar Pajak Reklame yang terutang. Konsumen yang menggunakan

panggung reklame merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak.

Objek Pajak Reklame adalah pajak yanga dikenakan atas penyelenggaran

panggung reklame diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang

diimplementasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11

Tahun 1998 tentang Pajak Reklame serta dilaksanakan pada tercapainya

efektivitas pemerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.

Pengertian Reklame seperti yang tercantum dalam Perturan Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 yaitu sebagai berikut :

Reklame adalah benda, atau alat, perbuatan atau media

yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk

tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau

didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang

dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya peneliti juga akan mengemukakan pengertian panggung reklame

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 pasal 1, yaitu sebagai berikut


23/26

39

Panggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan

satu reklame atau beberapa reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggraan reklame sebagaimana, yang

dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 pasal 3 ayat 2 sebagai

berikut :

1. Reklame papan/Billboard/Megatron

2. Reklame kain

3. Reklame melekat

4. Reklame selebaran5. Reklame berjalan, remasuk pada kendaraan

6. Reklame udara

7. Reklame suara

8. Reklame film/Slide

9. Reklame peragaan

Subjek pajak reklame menurut Perda No. 11 Tahun 1998 adalah orang pribadi atau

badan hukum yang menyelenggarankan atau memasang reklame.

Wajib pajak menurut Perda No. 11 Tahun 1998 adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan reklame.

F. Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1998 merupakan suatu dasar bagi

pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab

kemudian mengarahkannya kearah usaha pencapaian tujuan organisasi secara berhasil

guna dan berdaya guna. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun

1998 harus dapat menyebabkan tercapainya efektivitas dalam melakukan kegiatan


24/26

40

penerimaan dengan didasarkan pada langkah-langkah dari Peratuaran Daerah Nomor

11 Tahun 1998 tersebut.

Kaitan nya dengan pelaksanaan penerimaan pajak reklame, maka setiap

pelaksanaan kerja hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh hal-

hal yang berkaitan dengan penerimaan tersebut. Artinya pendukung didalam

melaksanakan pekerjaan mencakupi baik dari kualitas atau dari segi kuantitasnya

seperti tenaga kerja yang melaksanakan waktu yang ditetapkan, sarana pendukung

yang memadai, kerjasama antar pegawai, kerjasama antar wajib pajak dan lain-lain.

Jika keberadaan faktor-faktor tersebut kurang memadai maka suatu pelaksanaan kerja

yang efektif akan sulit untuk diwujudkan. Efektivitas mempunyai konotasi

tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dimana

pelaksanaan kerja yang dilakukan sesuai dengan rencana atau pencapain target yang

telah ditetapkan.

G. Relevansi Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas

Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau

gagal dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan

tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, Implementasi kebijakan berkaitan dengan kata

lain adanya target waktu yang diarahkan untuk dilaksanakan.


25/26

41

Adapun yang menggambarkan adanya fungsi implementasi kebijakan terhadap

efektivitas dikemukakan oleh Suryaningrat dalam bukunya Mengenal Ilmu

Pemerintahan (1994:102) sebagai berikut :

Pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk mencapai

tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan

sarana dan urutan waktu tertentu. Pelaksanaan kebijakan

dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang

telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

terlebih dahulu.

Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa suatu kebijakan disebut efektif bila

dilaksanakan menurut urutan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Selanjutnya Mufiz dalam bukunya Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara (

Modul Universitas Terbuka ) (1986:108), mengemukakan : Pelaksanaan kebijakan

adalah aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan untuk melaksanakan sesuatub

aspek kebijaksanaan yang amat sulit dalam menentukan hasil kebijaksanaan

tertentu.

Dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa efektivitas dari suatu implementasi

kebijakan berhubungan erat dengan terpenuhnya syarat-syarat bagi suatu

implementasi suatu kebijakan yangb antara lain kondisi eksternal yang dihadapi oleh

badan/ instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius

untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup

memadai, perpaduan sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, kebijaksanaan

yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal,

hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya,


26/26

42

hubungan saling ketergantungan harus kecil, pemahaman yang mendalam dan

kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan

yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki

wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Documents

Makalah Administrasi Publik