Etika Administrasi(Administrasi Publik)

Diskriminasi

By : Surya Atmaja

Universitas Kutai Kartanegara

Definisi Etika Administrasi

Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982)

Aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen

Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat

Etika merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan kepada manusia tentang nilai-nilai atau norma-norma yang di anut oleh manusia

Kenapa ETIKA!!!

diPerlukan???Peraturan Etika dibutuhkan untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Selain itu Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk. Penerapan peraturan etika juga dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Yang mana hal ini terjadi dalam Organisasi publik sekarang yang banyak dicemooh karena kinerjanya dinilai buruk, karena itu perlu etika.

Prilaku Tidak Etis di Birokrasi Pemerintah

1. Bohong kepada Publik.

2. Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

3. Melanggar Nilai-nilai Publik.

4. Melanggar Sumpah Jabatan.

5. Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik.

Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang bertanggungjawab yang diperlukan adalah penegakan sistem kontrol melalui undang-undang dan peraturan yang dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum. Friedrich (1940):

Birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik

Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich

Alasan Kenapa Prilaku Tidak Etis Sering Terjadi di Birokrasi ;

Kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial).

Kecendrungan mengedepakan kepentingan diri sendiri

Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.

Mor

alAdalah hal-hal yang mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan yang baik

sebagai kewajiban atau norma, moral juga dapat diartikan sebagai sarana untuk

mengukur benar tidaknya manusia. Moral lebih ditujukan pada perbuatan seseorang secara individual, moral mempersoalkan

kewajiban manusia sebagai manusia.

Hukum moral

Hukum moral sangat vital bagi manusia

Hukum moral bersifat rasional dan objektif, bersifat tanpa pamrih dan netral, pada intinya manusia selalu menghindari

perbuatan buruk yang bertentangan dengan hati nuraninya

Moralitas terdiri dari hukum-hukum universal berlaku bagi siapa saja, dimana

saja, kapan saja.

Moral sebagai sebuah sistem nilai

Moore membedakan ada 6 macam nilai yaitu :1. Nilai Primer, Skunder, & Tersier2. Nilai Semu & Rill3. Nilai Terbuka & Tertutup4. Nilai Negatif & Positif5. Nilai menurut Orde atau Urutannya6. Nilai Relatif & Absolute

Pelayanan Publik

UU No.25 Thn 2009, Pelayanan publik memiliki pengertian sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang*an bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan

jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Prinsip Pelayanan Publik & Asas Pelayanan1.Kesederhanaan2.Kejelasan &

Kepastian3.Keamanan4.Keterbukaan5.Efisiensi6.Ekonomis7.Keadilan &

Pemerataan8.Ketepatan waktu

1.Asas Transparansi

2.Asas Akuntabilitas

3.Asas Kondisional4.Asas Partisipatif5.Asas Kesamaan

Hak6.Asas

Keseimbangan

Diskriminasi Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan yang lain.

Diskriminasi: Salah satu bentuk kegagalan pemerintah

dalam mengadopsi nilai-nilai Moral

Ketika seseorang diperlakukan secara

tidak adil karena karakteristik suku,

antargolongan, kelamin, ras, agama

dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik

lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi

1. Diskriminasi di Tempat Kerja

Bentuk* Diskriminasi

2. Diskriminasi Umur

3. Diskriminasi gender

4. Diskriminasi Kesehatan

5. Diskriminasi Ras

6. Diskriminasi Agama

Berbicara tentang pengaplikasian nilai-nilai moral pada birokrasi di tanah air kita saat ini, terlihat dari

masih banyaknya terjadi diskriminasi dalam pelayanan PUBLIK!!!

contoh; pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum yang diberikan kepada kalangan masyarakat yang

kurang mampu biasanya tidak sama dengan kalangan masyarakat yang lain (Kalangan yang

mampu).

Ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai moral belum berjalan scara maksimal.

Penerapan Nilai-nilai Moral Pada Birokrasi

Jika dilihat kondisi Indonesia pada saat ini, melalui fakta-fakta yang ada, saat ini masih banyak

instansi-instansi pemerintah yang belum mampu menerapkan prinsip etika administrasi dan menerapkan nilai-nilai moral yang baik,

sekali lagi hal ini tertumpu pada kemauan individu-individu yang bekerja dalam instansi

tersebut untuk dapat merubah kebiasaan yang buruk dan menggantinya dengan penerapan etika dan nilai-nilai moral administrasi yang

baik.

Kesimpulan

Terima Kasih