PENGANTAR

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

DISUSUN OLEH

SYARIFAH FATIMA YASMIN

E21 111 309

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya

lah sehingga tugas makalah “Pengantar Ilmu Administrasi Publik” ini dapat terselesaikan

dengan baik.

Tugas ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas final yang menjadi kewajiban kami

selaku mahasiswa, namun juga dapat diharapkan agar mahasiswa dan para pembaca dapat

menjadikan isi materi makalah ini sebagai pedoman pembelajaran.

Makalah mengenai Ilmu Administrasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna

menyempurnakan tugas ini.

Semoga makalah ini dapat diterima dan di ambil manfaatnya.

Terima Kasih

Makassar, Mei 2012

Penulis

PENDAHULUAN

Administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah

ditetapkan melalui usaha kelompok. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus

ada dalam setiap usaha kelompok. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai

dengan sifat usahanya (privat atau publik), namun secara substansial ia adalah sama.

Unsur-unsur administrasi pasti ada baik dalam masyarakat primitif sampai masyarakat

modern sekarang ini, ia bertambah canggih bersamaan dengan bertambah maju dan

kompleksnya masyarakat. Kegiatan dan dimanika kerjasama manusia merupakan gejala

yang sifatnya universal. Dengan mudah gejala administarasi dapat dikemukakan dalam

bidang politik, sosial, ekonomi, budaya maupun pemerintahan.

Ilmu yang mempelajari proses atau kegiatan dan dinamika kerjasama kelompok

manusia disebut ilmu administrasi. Ilmu administrasi publik adalah merupakan cabang

dari ilmu administrasi, yang memusatkan perhatiannya pada bidang bersifat publik.

Begitu luasnya bidang yang dicakup oleh administrasi publik bukan hanya aktivitas

lembaga eksekutif saja, tetapi meliputi aktivitas yang berkenaan dengan hal-hal yang

bersifat publik yang diselenggarakan baik oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.

PEMBAHASAN

1. Istilah Administrasi Publik

Istilah administrasi publik berasal dari dua suku kata yaitu administrasi dan

publik. Administrasi dalam bahasa Belanda disebut administratie yang berarti tata

usaha atau urusan pencatatan. Dalam bahasa Inggris administrasi berasal dari kata ad

yang berarti intensif dan ministrate yang berarti to serve atau melayani. Jadi

administrasi adalah pemberian pelayanan secara intensif. Sedangkan public berasal

dari bahasa yunani yaitu pubes yang berarti matang atau dewasa dan koinon yang

berarti bersama. Public juga diartikan sebagai praja atau rakyat, pamong praja berarti

pelayan rakyat. Public diartikan juga sebagai polis atau politic yang berarti politik,

negara, dan pemerintah. Public dalam hal ini diartikan sebagai sekelompok individu

dalam jumlah besar yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Jadi administrasi public berdasarkan istilah tersebut diatas adalah pemberian

pelayanan dalam bentuk kerjasama kepada sekelompok individu dalam jumlah yang

besar.

Administrasi berdasarkan istilahnya dibagi menjadi 3 definisi, yaitu:

Administration of public (administrasi dari publik) dimana administrasi

bertindak sebagai agen tunggal yang berkuasa, regulator,selalu aktif dan

berinisiatif.

Administration for public (administrasi untuk publik) dimana pemerintah

berperan dalam misi pelayanan, pelayanan yang diberikan sudah responsif dan

tanggap.

Administration by public (administrasi oleh publik) dimana administrasi

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, mengutamakan kemandirian dan

kemampuan masyarakat.

Jika administrasi publik dimaknai sebagai segala hal yang terkait dengan fungsi-

fungsi publik, maka publik disini mencakup pemerintah; nilai nilai kelompok dan

organisasi dan bagaimana nilai-nilai tersebut diekspresikan; bagaimana fungsi

organisasi sukarela, NGO, bisnis dan pemerintah; dan bagaimana organisasi

pemerintah, non pemerintah ataupun bisnis saling berinteraksi.

2. Definisi Administrasi Publik

Berikut adalah beberapa definisi administrasi publik menurut para ahli :

Nigro dan Nigro : Public administrastion is what the government do, artinya

administrasi publik itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemeritah

(terutama lembaga Eksekutif) dalam sarana birokrasi untuk memecahkan masalah

kemasyarakatan atau publik. Felix A. Nigro membagi definisi administrasi publik

ke dalam empat pengertian, yaitu : (1) Suatu usaha kelompok yang bersifat

kooperative dalam lingkungan pemerintah; (2) Meliputi seluruh ketiga cabang

pemerintah, eksekutif, yudikatif dan legislatif serta pertalian diantara ketiganya;

(3) Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan

merupakan bagian proses politik; (4) Amat berbeda dengan administrasi privat;

(5) Berhubungan erat dengan berbagai macam kelompok. Kelompok privat dan

individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Harmon dan Meyer : Public Administration is what civil official do, artinya

administrasi publik adalah apa yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam hal ini

adalah administrator, birokrat, atau pegawai negeri sipil yang dibebani tugas

pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.

Gerald Caiden : Administrasi Publik adalah segala kerjasama yang dilakukan

untuk urusan atau kepentingan orang banyak.

Leonard D. White : Administrasi publik adalah semua kegiatan dan usaha untuk

mencapai tujuan dengan mendasarkan pada kebijakan negara.

John M. Pfiffner : Public Administration involvesthe implementation of public

policy which has been outline by political body, yang artinya administrasi publik

meliputi pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan

perwakilan politik.

E.H. Lichfield : Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana

bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga, tenaganya

dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Chander dan Plano : administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan

personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan

mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Arifin : Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari

politik negara.

Edward : Administrasi publik adalah studi mengenai bagaimana bermacam-

macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya,

dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Barton dan Chapel : Administrasi Publik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh

pemerintah.

Nicholas Henry : Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks

antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap

pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan mjuga

mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Prayudi : Administrasi publik adalah administrasi daripada negara sebagai

organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan yang bersifat

kenegaraan.

David Rosenbloom : Administrasi publik adalah merupakan pemanfaatan teori-

teori dan proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan

pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Wikipedia : administrasi publik terkait dengan upaya perbaikan atau peningkatan

taraf hidup masyarakat sipil dan keadilan sosial.

3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Ruang lingkup atau cakupan administrasi publik sangat kompleks tergantung

perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat.

Dikatakan Chandler dan Plano (1988:3) bahwa kehidupan manusia menjadi semakin

kompleks maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan atau administrasi publik

juga semakin kompleks. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai ruang lingkup

administrasi publik.

a. Ruang lingkup administrasi Publik menurut Nicholas Henry :

Organisasi publik, berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku

birokrasi.

Manajemen Publik, berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi

program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen SDM.

Implementasi, menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan

implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika

birokrasi.

b. Ruang lingkup administrasi Publik menurut Dimock dan Dimock :

Apa yang dilakukan pemerintah, menyangkut pengaruh kebijakan,

wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, dsb.

Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, pembiayaan, dsb.

Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama, menyangkut

koordinasi, hubungan pusat dengan bagian-bagian, dsb.

Bagaimana pemerintah bertanggung jawab, seperti melakukan pengawasan.

c. Ruang lingkup administrasi publik menurut Yeremias T. Keban :

Dimensi Kebijakan, berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus

dikerjakan. Dimensi kebijakan ini sangat penting mengingat kedudukannya

sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Menurut Chander dan

Plano “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap

sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau

pemerintahan, selain itu kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi

yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak

berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi

dalam pertahanan”.

Dimensi Manajemen, berkenanan dengan bagaimana menerapkan prinsip-

prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi

ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah

diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen.

Penekanan pada aspek pelaksanaan ini tercermin dari definisi manajemen

yang disampaikan oleh Mary Parker yaitu manajemen sebagau suatu “ proses

pencapaian hasil melalui orang lain” definisi tersebut mengandung beberapa

elemen penting yaitu :

a) manajemen adalah suatu proses kerjasama yang mengandalkan

sinergisme.

b) proses tersebut dilakukan antara orang-orang, yang dipimpin oleh

seorang yang berfugsi sebagai manajer atau pimpinan

c) kerjasama tersebut dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji

keterandalannya.

Dimensi Organisasi, berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang

harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan.

Aspek pertama yang ditekakankan adalah pembagian tugas, fungsi dan

tanggung jawab dalam bekerja baik secara vertikal (mulai dari jabatan paling

atas sampai paling bawah) maupun secara horisontal (berbagai unit-unit atau

bidang-bidang yang dibentuk). Aspek kedua yang tidak kalah pentingnya

adalah apakah pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut mampu atau

memiliki kompensasi yang memadai dalam mengerjakannya. Dan aspek

yang ketiga adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dalam

mengerjakan suatu tugas, dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas

tersebut. Dalam kenyataan, keseimbangan antara otoritas dan kemampuan

cenderung tidak terjadi sehingga menimbulkan masalah. Dwight Waldo yang

tertarik dengan struktur mendefinisikan organisasi sebagai struktur otoritas

dan hubungan personal dalam suatu sistem administrasi, sementara Chester

Barnard yang cenderung melihat organisasi sebagai suatu sistem,

mendefinisikannya sebagai suatu sistem aktivitas yang terkoordinasikan

secara sadar, atau sistem kekuatan dua orang atau lebih.

Dimensi Etika, dianalogikan dengan sensor di dalam administrasi publik.

Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain dan sangat

mempengaruhi tercapai-tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya

dan organisasi publik pada khususnya. Aplikasi moral dan etika dalam

praktek dapat dilihat dati Kode Etik yang dimiliki administrator publik. Kode

etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli hukum

dan kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih belum ada,

meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama dan etika moral

Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau

bertingkah laku, dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana

implementasi dari nilai-nilai tersebut.

Dimensi Lingkungan, Dinamika atau perubahan dimensi internal

administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau

etika dan kinerja dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi

eksternal administrasi publik yaitu lingkungan. Pentingnya pengaruh

lingkungan tersebut disadari sejak munculnya konsep dan teori tentang

ekologi administrasi atau ekologi organisasi atau sejak teridentifiklasinya

konsep “sistem terbuka” oleh F.E. Emery yang mengakui adanya interaksi

antara organisasi dengan lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai semua

faktor yang berada diluar organiasasi atau semua yang berada diluar batas

organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (general

environment) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau

kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi,

sosial, budaya dan hukum dan lingkungan khusus (specific environment)

yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan,

pemasok, pesaing, serikat kerja, asosiasi perdagangan dan kelompok

penekan.

Ada dua karakter penting dari lingkungan yaitu turbulence dan munificience.

Turbulence berkenaan dengan sifat lingkungan mengalami perubahan yang

kacau balau atau tetap stabil, sedangkan menificient berkenaan dengan sifat

lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber

daya yang penting. Suatu organisasi apabila hendak bertahan hidup atau

berkembang harus memperhatikan kedua sisi penting dari lingkungan ini.

Organisasai tersebut harus mengamati apakah lingkungan cenderung stabil

atau labil agar dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan

karakteristik lingkungan tersebut.

Dimensi Kinerja, pengukuran kinerja instansi pemerintah jarang dilakukan,

sementara pengukuran kinerja pegawai masih didasarkan pada standar

evaluasi yang lama dan sering menimbulkan masalah, yaitu melalui Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Standar tersebut telah digunakan dan

telah bertahan lama, jarang dievaluasi dan direvisi untuk disesuaikan dengan

perubahan paradigma dan tuntutan publik. Standar penilaian yang digunakan

masih bersifat seragam, dan sering dinilai kurang mengakomodasi variasi-

variasi bidang tugas pokok dan fungsi pegawai, misi institusi dan ke khasan

dari tingkatan hirarki.

Ada beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses

penilaian kinerja pegawai. Pertama adalah isu menyangkut kemampuan

penilaian dalam mengkaitkan kinerja seseorang dengan tujuan, misi, dan visi

organisasi, kedua isu tentang kemampuan dan indepedensi dalam memberi

penilaian, ketiga berkenaan dengan kontrol kualitas pengukuran kinerja,

keempat adalah tingkat penerimaan penilai dan pihak yang dinilai terhadap

alat ukur dan isinya dan kelima adalah spesifikasi tentang apa yang

diharapkan dari penilai.

d. Ruang lingkup administrasi publik menurut James L. Perry :

Berbagai tantangan bagi administrasi publik dan bagaiman administrasi

publik seharusnya menyesuaikan diri.

Sitem administrasi dan organisasi yang efektif.

Usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang

diangkat atau dipilih oleh masyarakat.

Bagaiman menyusun kebijakan dan program secara sukses.

Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif.

Manajemen sumber daya manusia.

Bagaiman memperbaiki operasi dan pelayanan publik.

Bagaiman praktek administrasi yang profesional dan etis.

e. Ruang lingkup administrasi publik menurut Inu Kencana :

Dilihat dari peristiwa dan Gejala Pemerintah : Administrasi Pemerintahan Pusat,

Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan,

Administrasi Desa, Administrasi Departemen dan Non Departemen.

Dibidang Kekuasaan: Administrais Politik Luar Negeri, Administrasi Politik Dalam

Negri, Administrasi Partai Politik, Administrasi Kebijaksanaan Pemerintah.

Dibidang Ketatalaksanaan: Administrasi Pembangunan, Administrasi Perkantoran,

Administrasi Kepegawaian, Kemiliteran, Kepolisian, Perpajakan, Pengadilan,

Kepenjaraan.

Dibidang Kenegaraan: Tugas & Kewajiban Negara, Hak & Kewenangan Negara,

Tipe dan Bentuk Negara, Tujuan Negara dsb.

Dalam Bidang Peraturan Perundang-Undangan: Landasan idil, landasan

konstitusional dan landasan operasional.

Manajemen factor eksternal dan internal

Pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab sesuai kondisi

dan tuntutan lingkungan.

Respon secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Pengaturan moral dan etika melalui kode etik agar kemampuan dan kompetensi

tidak disalahgunakan diluar kepentingan public.

Pengenalan karakteristik lingkungan dimana administrasi public itu beroperasi

(Negara, swasta, masyarakat, dan lingkungan lain).

Akuntabilitasi kinerja melalui berbagai kegiatan pelayanan atau pemberian barang-

barang public.

4. Hakikat Administrasi Publik

Administrasi publik dalam perkembangannya dianggap Sebagai ilmu dan

seni. Dwight Waldo menyatakan : Public Administration sebagai ilmu jika diingat

akan fungsinya yang nampak sebagai suatu studi yang sistematis dan sebagai seni jika

diingat akan fungsi praktisnya. Selanjutnya ia dapat berarti (1) lapangan penyelidikan

ilmu, suatu disiplin ilmu atau studi; (2) suatu proses atau kegiatan mengenai urusan-

urusan publik. Presthus dengan terang-terangan mengakui pandangan bahwa

administrasi publik adalah sebagai ilmu dan seni dalam merancang dan melaksanakan

kebijaksanaan publik.

Administrasi publik dipandang sebagai ilmu sebab ia mempunyai sesosok

subject matter yang tersusun rapi dan terorganisir dengan baik dan kita cerna sebagai

satu bidang studi untuk lapangan penyelidikan ilmuah. Administrasi publik dipandang

sebagai seni sebab ia menggunakan skill atau kecakapan di dalam mengetrapkan

pengetahuan administrasi dalam prakteknya.

Jadi administrasi publik yang dipandang sebagai ilmu juga sebagai seni sebab

ia memenuhi persyaratan yang ditunjukkan baik untuk ilmu maupun untuk seni.

Nampak cukup banyak yang memahami pandangan tersebut, dengan mengikuti

definisi Dwight Waldo antara lain :

1. Administrasi publik adalah organisasi manajemen dari manusia dan benda guna

mencapai tujuan pemerintah.

2. Administrasi publik adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang

dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

5. Keunikan Ciri Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik disamping bidang studi yang amat penting juga merupakan

bidang kajian yang khas yang mempunyai ciri khusus diungkapkan oleh caiden (1971,

1982) bahwa administrasi publik mempunyai 7 (tujuh) kekhususan yang meliputi :

a. Kehadirannya tidak bisa dihindari

Selama suatu negara itu eksis, keberadaan administrasi publik tidak bisa

dihindari. Bahkan ketika negara-negara dianak Benua Asia dan Afrika terlepas

dari kungkungan penjajah, keberadaan Administrasi Publik tidak ikut

terpengaruh. Apapun yang terjadi administrasi publik harus tetap ada, karena

keberadaan administrasi publik melekat dengan keberadaan negara dan

masyarakat. Titik tekannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara

negara dan masyarakat bersifat pasti, lain halnya dengan hubungan masyarakat

dengan institusi Privat (swasta) yang bersifat temporary (sewaktu-waktu)

b. Mengharapkan Kepatuhan

Sebagai konsekuensi dari tugas administrasi publik sebagai pelayanan

masyarakat, maka ia menghendak kepatuhan. Bayangkan, seandainya tidak

ada kepatuhan, niscaya kondisi jalan-jalan akan macet, karena setiap orang

akan berjalan sekehendak hatinya.

c. Mempunyai Prioritas

Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk

mensejahterakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai

prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya karena administrasi

memiliki hak memaksa. Administrasi publik, jika dibandingkan dengan

organisasi lain, lebih mempunyai hak pemaksa, karena pada hakikatnya ia

“pemonopoli” kekuasaan. Bahkan organisasi lain, harus melalui administrasi

publik apabila menginginkan kehendaknya dipaksakan secara absah.

d. Mempunyai ukuran yang tidak terbatas

Dimana terdapat lingkupan masyarakat dalam negara yang meliputi batasan

teritorial suatu negara, disitu akan terdapat administrasi negara.

e. Manajemen puncaknya adalah politik

Birokrasi merupakan suatu organisasi publik yang dipimpin oleh pejabat

Pilihan publik dan bersifat Non karier, mereka dipilih berdasarkan periode

waktu tertentu. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yang sangat mendasar

dari organisasi publik dan Privat.

f. Kinerjanya sulit diukur

Administrasi negara merupakan institusi publik yang bertujuan melayani

masyarakat maka tujuan-tujuan administrasi negara dapat dipahami yaitu

untuk mencapai perdamain dan peningkatan kualitas kehidupan pada semua

tatanan negara, karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan-tujuan

tersebut juga bersifat politis dan multitafsir maka AN menjadi relatif sulit

untuk diukur

g. Lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik.

6. Hubungan Administrasi Publik dengan Administrasi Non Publik

Administrasi publik singkatnya diartikan sebagai pengelolaan bersama atas

kepentingan publik. Kebalikan dari publik sendiri adalah swasta atau privat

(partikelir). Swasta sendiri merujuk kepada kepemilikan secara perseorangan atau

kelompok dari masyarakat. Namun demikian, swasta merupakan bagian dari publik

karena swasta bergerak dalam lingkup publik.

Pada konteks masyarakat Indonesia, sektor swasta diberi kewenangan untuk

memberikan penyedian layanan barang dan jasa yang disediakan oleh publik.

Contohnya layanan telekomunikasi, walaupun pemerintah Indonesia memiliki

perusahaan telekomunikasi publik namun telekomunikasi ini merupakan hal yang bisa

dilakukan oleh privat dengan adanya pelayanan yang bersifat kompetitif.

Batasan antara publik dan privat di era modernisasi ini memang sangatlah

tipis, namun kita dapat melihat bahwa gagasan publik ini dipertemukan dengan privat

pada “gagasan pasar” yang dikemukakan oleh Wayne Parsons. Pasar dapat

mempertemukan publik dan privat dan menghindari konflik kepentingan. Dimana

kepentingan individu dan kepentingan publik dapat dapat mengurangi disparitas

diantara keduanya dalam istilah yang mudah yakni dapat saling menguntungkan.

Dimana jika barang publik tidak dapata disediakan oleh privat maka dapat disediakan

oleh publik, dan begitupun sebaliknya. Sebagai contoh adalah layanan mengenai

angkatan perang, pada konsepsi publik ini tidak dapat disediakan persendirian oleh

privat namun harus publik yang menyelenggarakan pelayanan ini.

Menurut Wayne Parsons, ada 10 perbedaan yang membedakan antara publik

dan privat, yaitu :

a. Sektor publik lebih publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang

lebih ambigu atau mendua.

b. Sektor publik menghadapilebih banyak masalah dalam mengimplementasikan

keputusan-keputusannya.

c. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang

sangat beragam.

d. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang

dan kapasitas.

e. Sektor publik lebih memperhaatikan kompensasi atas kegagalan pasar.

f. Sektor publik melakuka aktivitas yang lebih banyak mengandung signifikansi

simbolik.

g. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas.

h. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespons isu-isu

keadilan dan kejujuran (fairness).

i. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik.

j. Sektor publik harus mempertahankan tingkatan dukungan publik minimal di

atas tingkat yang dibutuhkan dalam industri swasta.

Sehingga dalam publik bukan tidak mmungkin mencari keuntungan dan bukan

hanya mencari manfaat. Namun dalam dunia publik semua akan berujung kepada

manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam sektor privat mencari

keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor publik :

Tidak mengejar keuntungan.

Cenderung menjadi organisasi pelayanan.

Ada batasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategi yang mereka susun.

Sektor ini lebih bergantung kepada klien untuk mendapatkan sumber daya

keuangannya.

Sektor ini juga lebih banyak didominasi oleh profesional.

Akuntabilitasnya berbeda dengan akuntabilitas organisasi privat/organisasi

ptofit.

Manajemen puncak tidak punya tanggung jawab atau imblan financial yang

sama.

Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada elektorat dan proses

politik.

Tradisi kontrol manjemen kontrolnya kurang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa publik merujuk kepada layanan yang

mencari manfaat sebesar-besarnya, yang mau tidak mau harus tunduk kepada

kepentingan politik mayoritas.

7. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Robert T. Golimbiewski menyatakan perkembangan paradigma administrasi

publik akan dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah Locus dan Focus.

Locus adalah institusi atau kelembagaan tempat administrasi berada, sedangkan fokus

adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi.

Dalam jurnal Public administration Review, Nicholas Henry menuliskan

perkembangan administrasi publik sebagai berikut :

a. Paradigma I : Dikotomi Politik – Administrasi

Tokoh yang berperan dalam paradigma ini : Frank J. Goodnow, Leonard D.

White, Woodrow Wilson. Lahirnya paradigma ini sebenarnya merupakan reaksi

ketidakpuasan terhadap trikonomi kekuasaan ala Trias Politica. Ketidakpuasan

tersebut akhirnya mengejawantah ke dalam karya Goodnow “Politics and

Administration” yang menyerang habis-habisan trias politica dan menggantinya

dengan dua fungsi yaitu politik dan administrasi. Fungsi politik yang melahirkan

keinginan atau kebijakan negara, sedangkan fungsi administrasi yang

berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Politik dideterminasikan

sebagai tujuan dan kebijakan dalam pemerintahan. Dan administrasi bertugas

untuk mencapai tujuan dan kebijakan dari politik tersebut. Sehingga biasa dikenal

dengal prinsip “When Politics Ends, Administration Begins”. Penekanan dalam

paradigma ini terletak pada lokusnya yaitu birokrasi pemerintahan, sedangkan

fokusnya masih belum jelas.

b. Paradigma II : Prinsip – Prinsip Administrasi

Tokoh yanng berperan dalam paradigma ini adalah W.F Willoughby, Henry

Fayol, F.W. Taylor, Gullick dan Urwick. Willoughtby megemukakan bahwa

admministrasi adalah suatu prinsip yang tidak dapat dicampur adukkan dengan

bentuk lain. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh teori manajemen klasik yang

dikemukakan oleh F.W.Taylor, yaitu: (1) Pengembangan metode kerja yang

terbaik; (2) Pemilihan serta pengembangan para pekerja; (3) Menyatukan metode

kerja yang terbaik dengan para pekerja yang telah terpilih dan terlatih; (4)

Kerjasama yang harmonis antara manajer dan pekerja. Paradigma ini juga

dipengaruhi oleh prinsip prinsip administrasi yang dikemukan oleh Henry Fayol,

yaitu : Division Work, Authority And Responsibility, Discipline, Unity Of

Command, Unity Of Direction, Subordination Of Individual Interest Into General

Interest, Remuneration Of Personal, Centralization, Scalar Of Chain, Order,

Equity, Initiative, Esprit De Corps, Dan Stability Of Turn Over Of Personnel.

Untuk memahami fungsi-fungsi manajemen yang sebelumnya dikemukakan oleh

Henry Fayol dan F.W. Taylor, maka Gullick dan Urwick mengemukakan fungsi

manajemen yang dikenal dengan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing,

Directing, Controlling, Reporting, Budgeting). Paradigma ini memfokuskan pada

prinsip-prinsip administrasi namun locus nya menjadi tidak jelas.

c. Paradigma III : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik

Tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah Herbert Simon, Morstein Mark,

John Gaus. Paradigma ini lahir karena adanya kritikan yanng mempertanyakan

bahwa pemisahan administrasi dan politik sebagai hal yang tidak realistik dan

tidak mungkin, karena teori administrasi publik juga sebagai teori politik. Locus

dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan, namun fokusnya masih belum

jelas.

d. Paradigma IV : Administrasi Publik sebagai Manajemen

Tokoh dalam paradigma ini dalah James G. March dan Herbert Simon. Pada

paradigma ini administrasi publik mendapat bantuan kembali dari ilmu

manajemen dengan ditemukannya suatu konsep lama seperti konsep

pengembangan/pembinaan organisasi dan prilaku. Berbagai ilmu manajemen

mulai ditawarkan dalam ilmu administrasi publik seperti teknik manajemen

kepemimpinan, motivasi, komunikasi, MIS, penganggaran, auditing, pemasaran

dan sebagainya, yang dalam ilmu politik dan administrasi ini merupakan sesuatu

hal yang sangat baru. Perkemangan ilmu administrasi murni yan didukung oleh

psikologi sosial dan perkembangan kebijakan publik. Dalam paradigma ini, ilmu

administrasi lebih ditekankan pada fokusnya yaitu teori organisasi dan

manajemen namn tidak pada locusnya.

e. Paradigma V : Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik

Tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah Felix A. Nigro dan Llyod G.

Nigro. Dalam paradigma ini, ilmu administrasi publik sebagai administrasi publik

dimana berbagai konsep masuk ke dalam ilmu ini. Nigro dan Nigro kemudian

mengembankan perspektif “Modern Public Administration” yang menuliskan

bahwa : (1) Usaha kelompok-kelompok yang kooperatif di dalam penataan

publik; (2) Terdiri dari 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan

yudikatif, dan hubungan antar ketiganya dalam nuansa kerja sama (tidak ada

pemisahan); (3) Memainkan peranan penting dalam perumusan kebijakan, oleh

karena itu administrasi publik adalah bagian dari proses politik; (4) Administrasi

publik dibedakan dari organisasi privat, dimana organisasi privat lebih

berorientasi pada profit; (5) Administrasi memberikan pelayanan bagi publik

sehingga administrasi publik modern selalu berhubungan dengan adanya

kerjasama antara ketiga cabang pemerintah, perumusan kebijakan, proses politik,

dan pelayanan publik.

Selain penjelasan dari Henry diatas, banyak juga tokoh-tokoh lain yang

memiliki sudut pandang berbeda dalam menjelaskan perkembangan administrasi

publik. Gerald E. Caiden membagi Administrasi Publik dalam beberapa aliran :

Aliran Proses POSDCORB sebagai proses Administrasi publik

Aliran Empiris Kasus dan studi parktek

Aliran perilaku Komunikasi, motivasi, Kepemimpinan, interaksi, Konflik

Alliran analisis birokrasi _ peraturan / aturan yang rasional ( weber )

Aliran Sistem sosial sistem organisasi

Aliran Pengambilan keputusan

Aliran matematik

Aliran pendekatan holistik

Barzelay dan Armajani juga mengemukan bahwa administrasi publik

mengalami pergeseran dari paradigma birokratik ke paradigma Post Birokratik.

Paradigma Birokratik :

Menekankan kepentingan publik, efisiensi, administrasim dan kontrol

Mengutamakan fungsi, otoritas, dam struktur

Ketaatan aturan dan prosedur

Beroperasinya sistem-sistem.

Paradigma Post Birokratik :

Menekankan hasil yang berguina bagi nasyrakat, kualitas dan nilai produksi,

keterikatan pada norma.

Mengutamakan pemberian penilaian masyrakat, akuntabilitas dan hubungan

kerja.

Penerapan pemahaman, identifikasi masalah.

Pengukuran hasil, memperluas pilihan pelanggan.

8. Nilai Nilai Administrasi Publik

Berikut adalah nilai-nilai yang harus ada dalam administrasi publik, yaitu :

a. Nilai Efektivitas dan Efisiensi

Administrasi negara dalam pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian

pelayanan (service) yang seefisien, seekonomis , dan seefektif mungkin kepada

setiap warga negara yang harus dilayani. Pemberian pelayanan yang efisien,

ekonomis, dan efektif itu merupakan conditio sine quanon administrasi, karena

seperti yag telah diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh negara tidak

terbatas, sedangkan alat-alat pemuasannya selalu terbatas. Oleh karena itu, input

(sumber-sumber yang dipergunakan harus diupayakan supaya sesedikit mungkin

dengan menghasilkan output (hasil) yang sebesar mungkin.

b. Nilai Keadilan

Administrasi negara dalam menjalankan pelayanan bertindak sebagai aparatur

pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada semua warga

negara dengan perlakuan yang sama karena warga negara itu dimata hukum

memiliki kedudukan yang sama, oleh karenanya harus diberikan pelayanan yang

sama. Nilai keadilan ini sangat penting karena dalam abad modern sekarang ini

pemerintah beserta seluruh personalia apararturnya adalah abdi seluruh rakyat.

Dan sebagai abdi dari seeluruh rakyat, seluruh parat dan personalia pelaksana

pelayanan publik harus berorientasi politik netral. Artinya sebagai alat pelaksana

kebijakansanaan demi kepentingan rakyat ia tidak memihak tetapi berdiri di atas

semua golongan, aliran, dan lapisan (stratification) yang ada di dalam masyarakat

c. Nilai Rasionalitas

Administrasi negara mempunyai wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan

dengan wilayah kekuasaan negara. Kekuasaan teersebut diperoleh dari rakyat

melalui lembaga perwakilan karena dalam suatu negara yang demokratis

rakyatlah yang merupakan sumber dari semua kekuasaan.

9. Model – Model Administrasi Publik

a. Birokrasi Klasik. Fokus pengamatan paradigma ini adalah struktur (desain)

organisasi dan fungsi atau prinsip-prinsip manajemen, sedangkan yang

merupakan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintahan maupun

bisnis. Nilai pokok yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi,

dan rasionalitas. Tokoh utama paradigma ini antara lain adalah Weber

(Bureaucracy, 1922) Wilson (The Study Of Public Administration, 1887), Taylor

(Scientific Management, 1912), serta Gulick dan Urwick (Papers on the Science

of Administration, 1937).

b. Birokrasi Neo-Klasik. Nilai yang dianut dan ingin dicapai paradigma ini adalah

serupa dengan paradigma pertama; tetapi yang merupakan lokus dan fokusnya

berbeda. Lokus dari paradigma 2 ini adalah “keputusan” yang dihasilkan oleh

birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya adalah proses pengambilan

keputusan dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu

manajemen, analisa sistem, dan penelitian operasi. Tokoh teoritisi pendukung

paradigma ini antara lain adalah Simon (Administrative Behavior, 1948), dan

Cyert dan March (A Behavioral Theory of the Firm, 1963).

c. Kelembagaan / Institusi . Fokus perhatian paradigma ini terletak pada

pemahaman mengenai perilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai suatu

organisasi yang kompleks. Masalah-masalah efisiensi, efektivitas, dan

produktivitas organisasi kurang mendapatkan perhatian. ‘The scholars are

generally “positivist” in their perspective, searching for order in complex

organization or for discernible patterns of bureaucratic behavior” (Fredericson,

1976 : 160). Salah satu perilaku birokrasi yang diungkapkan oleh paradigma ini

adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan The modern

version of political economics is now customarily referred to as either

‘nonmarket economics incremental, yang oleh Linblom dipandang sebagai satu-

satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan

preferensi kebijaksanaan dan berbagai kemungkinan bias dari bejabat-pejabat

politis (Charles Lindblom, 1965). Tokoh-tokoh lain dari paradigma ini adalah

Thompson (organization in Action : The Social Science Bases of Administrative

theory, 1967, Mosher (Democracy and the Public Service, 1968), dan Etzioni (A

Comparative Analysis of Complex Organizations, 1961).

d. Hubungan Kemanusiaan. Nilai yang mendasari paradigma ini adalah

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dalam status

dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri, dan optimasi tingkat

kepuasan. Fokus dari paradigma ini adalah dimens-dimensi kemanusiaan dan

aspek sosial-psikologi dalam tiap jenis organisasi ataupun birokrasi. Di antara

para teoritisi yang cukup berpengaruh dalam paradigma ini adalah Rennis Likert

(The Human Organization: Its management and value, 1967), dan Daniel Katz

dan Robert Kahn (The Social Psychology of organizations, 1966).

Pengembangannya meliputi sensitivity training, group dynamics, dan

organization development.

e. Pilihan Publik. Fokus dari administrasi negara menurut paradigma ini tak lepas

dari politik, sedangkan lokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani

kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah

organisasi yang kompleks. Menurut Frederickson, “” or the “public choice”

approach (Frederickson, 1967 : 164). Perkembangan ini mendorong Ostrom,

menarik kesimpulan bahwa “A variety of different organizational arrengements

can be used to provide different public goods and services” (Ostrom, 1973: 111).

Selain Ostrom, tokoh lain dari paradigma ini adalah Buchanan dan Tullock (1962,

1968).

10. Pengaruh Ilmu Lain terhadap ilmu Administrasi Publik

a. Pengaruh Ilmu Manajemen Klasik ( Orthodoxy)

Ide dasar manajemen klasik berkembang dari zaman revolusi industri-abad 19.

Tokoh-tokohnya antara lain: Robert Owen (1771-1859), Frederick W. Taylor

(1856-1915), dan Henry Fayol (1841-1925).

Ide pokok Robert Owen adalah Reformasi yakni perbaikan kondisi kerja,

pengurangan jam kerja, perbaikan kesejahteraan para buruh, dan larangan

memperkerjakan buruh anak-anak. Dengan memperbaiki pemenuhan kebutuhan

dari para pekerja maka semangat kerja mereka akan menjadi tinggi dan dengan

demikian akan meningkatkan produktivitas kerja.

Ide Pokok Taylor adalah mengembangkan metode kerja tertentu untuk

mempertinggi tingkat produksi dengan menggunakan cara-cara kerja paling

efisien. Ide dari Taylor yang paling terkenal adalah time and motion studies.

Dimana setiap setiap jenis pekerjaan di pilah-pilah dalam komponen-komponen

tertentu dan berdasarkan komponen tersebut didesain metode kerja yang paling

cepat dan tepat, dan juga Differential rate system dimana para buruh yang bekerja

berdasarkan standar kerja tersebut akan diberikan imbalan lebih. Ide Pokok dari

Henry Fayol adalah prinsip – pronsip manajemen yaitu: Pembagian kerja

(division of work, Hak untuk memberi perintah (authority), Aturan-aturan yang

dipatuhi (discipline), Kesatuan perintah (unity of command), Kesatuan

arah/Pimpinan (unity of direction), Kepentingan organisasi lebih diutamakan dari

kepentingan pribadi (subordination of individual interest to the general interest),

Adanya sistem kompensasi yang adil (remuneration), Sistem sentralisasi

(centralization), Garis kewenangan (scalar chain), Penempatan pada posisi dan

waktu yang tepat (order), Perlakuan yang ramah dan adil terhadap bawahan

(equity), Kestabilan dari para staff (stability of tenure of personel), Bawahan

diberi kebebasan berinisiatif (initiative), Dorongan semangat kerja tim (esprit de

coprs).

b. Pengaruh Ilmu lain (Heterodoxy)

Pengaruh Administrative Science

Perkembangan lanjutan dari manajemen klasik dikenal dengan

“administrative science” di tahun 1960an. Pengaruhnya seperti

pengembangan metode pengambilan keputusan dengan memanfaatkan

teknologi komputer. Pengembangan teknik bisnis modern seperti riset

operasi, pengembangan manajemen dan organisasi, perilaku organisasi, dsb.

Pengaruh Ilmu Politik

Telah di jelaskan sebelumnya bahwa Administrasi Publik merupakan proses

politik, artinya dalam pelaksanaan administrasi publik tidak dapat dipisahkan

dengan unsur politik terutama kekuasaan. Pakar Aaron Wildavsky, Yehezkel

Dror, Graham Allison, Amitai Etzioni dan Harold Laswell melihat

administrasi publik sebagai suatu medan politik dimana berbagai interest

group terlibat dalam pemilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan.

Pengaruh Ilmu Sosiologi

Pengaruh ini dapat dilihat dari masuknya berbagai teori tentang birokrasi,

sistem, perubahan sosial, kelas, kekuasaan, peranan, kasta, mata pencaharian,

dan masyarakat ke dalam administrasi negara. Teori yang paling populer

yaitu teori birokrasi (Max Weber) dan teori sistem (Philip Selznick).

Pengaruh Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi penting ketika pemerintah sadar bahwa akan keuangan negara,

anggaran, dan perpajakan merupakan aspek yang elementer dalam

administrasi publik. Peranan ilmu ekonomi dapat dilihat dari pemikiran-

pemikiran tentang bagaimana menata perpajakan yg adil, efisien dan

sepadan, bagaimana mengatur anggaran agar dpt mengelola, mengarahkan,

dan mengontrol organisasi publik, bagaimana menggunakan sumber daya yg

langka secara bijaksana, bagaimana menentukan metode yg cocok untuk

melakukan forcasting APBN, bagaimana menentukan alternatif untuk

meningkatkan anggaran dan mengurangi biaya dalam kegiatan-kegiatan

sektor publik.

11. Pendekatan Administrasi Public

a. Pendekatan Old Public Administration (OPA)

Tokoh-tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah Woodrow Wilson, Frederick

Taylor, Luther Gullick. Ide pokok dari paradigma ini adalah dikotomi politik-administrasi

dan prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Gullick dan Urwick. Prinsip dari

paradigma ini adalah “when politics end, administrations begin”.Secara ringkas,

Denhardt dan Denhardt menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut:

Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi

pemerintah.

Kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penataan dan

implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara terbaik (on a single), kebijakan

publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik.

Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan

publik dan pemerintahan; mereka hanya bertanggung-jawab mengimplementasikan

kebijakan publik.

Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung-jawab

kepada pejabat politik (elected officials) dan dengan diskresi terbatas.

Administrator bertanggung-jawab kepada pimpinan pejabat politik (elected political

leaders) yang teleh terpilih secara demokratis.

Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan

kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi.

Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.

Oranisasi publik melaksanakan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara

dibatasi.

Peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip Planning,

Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgetting.

Tugas kunci dari pemerintah adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik seperti

membangun dengan lebih baik sekolah, rumah, saluran pembuangan serta menyediakan

kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politisi. Dalam

menyediakan pelayanan, administrasi publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain

utama dan membiayainya dengan hasil pemungutan pajak dan dana-danan pemerintah

lainnya. Dominasi yang demikian dapat membuat penyediaan pelayanan tidak efisien

khususnya apabila terjadi kesenjangan sumber daya dan kapasitas dari administrasi publik

yang menyebabkan institusi Administrasi publik Menjadi tidak efektif. Juga dikaitkan

dengan karakteristik dari Administrasi publik yang dianggap inter alia (kaku), red tape

(berbelit-belit, lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber

daya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedural dibandingkan

kepada hasil.

Seiring dengan adanya sejumlah kritikan membuat paradigma administrasi Publik klasik

ini semakin melemah pada akhir tahun 1970-an dan memberikan jalan untuk

perkembangan konsep New Public Management (NPM).

b. Pendekatan New Public Management (NPM)

Paradigma New Public Service ini adalah sebuah gerakan yang mencoba menginjeksikan

prinsip-prinsip organisasi sector privat ke dalam organisasi sector public atau organisasi

pemerintah. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA

harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha dan profitable. Pada

paradigma ini, fungsi-fungsi pemerintah dilepaskan kepada privat atau swasta. Prinsip

pada paradigma ini adalah ”run government like a business, Market as solution to the ills

in public sector”.

Berikut inti dari paradigma New Public Management :

Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan

menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja.

Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi

dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.

Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga

memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas.

Pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil, pemerintahan yang membiayai

hasil bukan input.

Pemerintahan wirausaha; pemerintahan yang menghasilkan profit bukan

menghabiskan.

Lebih bersifat mengarahkan (steering) dan menfasilitasi daripada menjalankan

atau melaksanakan pelayanan publik secara langsung (rowing).

Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti

pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan

oleh sektor swasta.

Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.

Konsep ini memandang masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dilayani

sebagaimana semestinya dengan menerapkan sistem manajemen atau kewirausahaan.

Inti positiv dari konsep ini adalah keinginan untuk menghilangkan monopoli yang

tidak efektif dan efisien.

Enam dimensi utama dalam konsep New Public Management ini yaitu :

Produktivitaas, yaitu menghasilkan hasil dengan biaya sekecil-kecilnya atau

seminim mungkin.

Marketization, menerapkan sistem pasar dalam pemberian pelayanan.

Service Orientation, memberikan pelayanan yang utama dengan melihat

masyarakat sebagai pelanggan.

Decentralization, Pendelegasian wewenang ke unit-unit kecil.

Policy, memperbaharui kualitas dan kapasitas kebijakan.

Performance Accountability, Memenuhi program-program pemerintahan.

Dalam perkembangannya, Konsep ini mendapat kritikan atas klaim nya yang

mengatakan bahwa manajemen sektor privat dianggap ideal untuk sektor publik.

Namun ternyata terdapat pertentangan antara klaim NPM terhadap kondisi yang ada

di sektor publik. Model Kewirausahawaan seringkali dapat mengurangi esensi dari

nilai-nilai demokratis seperti keadilan, peradilan, keterwakilan dan partisipasi karena

menganggap masyarakat hanya sebagai konsumen semata sehingga mengakibatkan

masyarakat seolah dijauhkan dari haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

dan digantikan dengan nilai-nilai pasar seperti efisiensi, produktivitas, biaya yang

efektif, dan pencarian keuntungan. Public juga menjadi sangat didominasi oleh

kepentingan pribadi sehingga prinsip seperti Public spirit, public service menjadi

terabaikan.

c. Pendekatan New Public Service (NPS)

Paradigma ini menekankan pada teori tentang demokrasi kewarganegaraan yang

menganggap perlu adanya partisipasi warga Negara dalam pengambilan kebijakan,

memandang public sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang

sama; mengutamakan ketaatan pada konstitusi hukum, nilai masyarakat, nilai politik,

standard profesional, dan kepentingan warga Negara. Prinsip pada paradigma ini adalah

“government shouldn’t be run like a business, it should be run like like a democracy”.

Berikut adalah prinsip-prinsip dari New Public Service yang dirumuskan oleh Denhardt

dan Denhardt yang memiliki diferensiasi dengan OPA dan NPM :

Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan; melalui pajak yang

mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah (legitimate) negara

bukan pelanggan.

Memenuhi kepentingan publik; kepentingan publik seringkali berbeda dan

kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh

melempar tanggung-jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan

publik.

Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan; kewirausahaan itu penting,

tetapi warga negara berada di atas segala-galanya.

Berpikir strategis dan bertindak demokratis; pemerintah harus mampu bertindak

cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan

publik.

Menyadari komplekstitas akuntabilitas; pertanggungjawaban merupakan proses

yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat.

Melayani bukan mengarahkan; fungsi utama pemerintah adalah melayani warga

negara bukan mengarahkan.

Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas; kepentingan

masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai

produktivitas.

10. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)

Sistem administrasi negara kesatuan republik indonesia membahas mengenai

administrasi negara sebagai sebuah sistem, yakni sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dibentuk oleh

bagian-bagian yang berbeda (diverse), yang masing-masing terikat pada rencana yang

sama atau konstribusi untuk mencapai tujuan yang sama. Definis Administrasi

dibedakan menjadi dua yaitu administrasi secara luas dan administrasi secara sempit.

Administrasi negara dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan kegiatan

lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan atau kebijakan negara atau

pemerintah. Sedangkan administrasi dalam arti luas yaitu keseluruhan kegiatan

lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan atau kebijakan negara atau

pemerintah.

Unsur unsur dalam administrasi negara :

Manusia, Pejabat kenegaraan atau pemerintahan masyarakat yang dilibatkan.

Tujuan, Wujudkan kebijakan negara; pecahkan permasalahan; penuhi

kebutuhan masyarakat; melayani masyarakat.

Tugas, yaitu kegiatan yang mencakup semua sektor atau bidang.

Kerjasama, berbagai mekanisme dan cara (rencana, program, prosedur,

briefing, rapat, dsb).

Sarana, berupa dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan, dsb.

Kesatuan Republik Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu sistem

penyelenggaraan negara (SPN) dan Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

(SPPN). Sistem penyelenggaraan negara (SPN) adalah sistem penyelenggaraan

kehidupan negara bangsa dalam segala aspeknya yang dilaksanakan oleh aparatur

negara dan seluruh rakyatnya. Sedangkan Sistem penyelenggaraan Pemerintahan

Negara (SPPN) adalah kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan (executive

power) dengan asas pokok SPPN yang dilaksanakan oleh pemerintah dan segenap

aparatur pemerintahan. Berikut perbedaan kesisteman antara SPN dan SPPN.

No Subsistem SPN SPPN

1 Manusia Aparatur negara dari seluruh

rakyat

Pejabat lembaga

pemerintahan/Eksekutif.

2 Tujuan Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Memajukan Kesejahteraan Umum.

Cerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

3 Tugas Penyelenggaraan kehidupan

negara dan bangsa dalam

segala aspeknya.

Penyelenggaraan keseluruhan

kekuasaan pemerintahan.

4 Kerjasama (antar) Aparatur secara horizontal dan vertikal.

Komponen dalam masyarakat.

Komponen aparatur negara dengan masyarakat.

Sektor pemerintahan/negara dengan masyarakat.

5 Sarana Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik

pemerintah maupun milik masyarakat).

Landasan Sistem Administrasi Negara Indonesia

1. Idiil Pancasila :

Sebagai dasar negara.

Sumber hukum dasar negara (Tap. MPR. No. III/MPR/2000)

2. Konstitusional :

Amandemen : 1999, 2000, 2001, 2002.

Landasan konstitusi bagi SANKRI.

Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia.

3. Operasional :

UU 25/2004 mengenai SISRENBANGNAS (Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional).

Perpres 7/2005 (RPJM Nasional).

4. Kebijakan-kebijakan tertulis dan tidak tertulis :

Peraturan perundang-undangan “kepastian hukum”, lindungi aparatur

negara/masyarakat.

Bukan peraturan perundang-undangan; pidato kenegaraan, program

pemerintah daerah dan provinsi, dll.

Dalam rangka pelaksanaan tujuan atau tugas negara yaitu:

Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,

Memajukan kesejahteraan umum.

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Maka terdapat pembagian fungsi diantara alat kelembagaan negara. Pembagian tersebut yaitu

sebagai berikut :

a. Kekuasaan Konstitutif, yaitu kekuasaan untuk membuat, menetapkan, dan mengubah

Undang Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR)

b. Kekuasaan Yudikatif, kekuasaan untuk mengawasi, mengadili, dan menguji undang-

undang terhadap undang-undang dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah

Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY).

c. Kekuasaan Legislatif di pegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD).

d. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden.

Setiap pembagian fungsi tersebut diatas akan bekerja sama dengan masyarakat

untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat

dalam rangka tercapainya cita-cita nasional yaitu Negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, adil dan makmur.