KESEPAKATAN BERSAMA

ANIARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KETERAMPILAN NARAPIDANA DI BIDANG

KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SERTA SAMPAH

Nomor : tui.HH_06.HM.03.02 iahurr 2oi2Nomor : 03/ pKsfi\/,l2a12

Pada hari ini Jumat, tanggal rujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Belas (17-08-2a12), bertempat di Lembaga pemasyarakatan Kras r cipinang - Jakarta, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

Amir Syamsudin, seraku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepubrikIndonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 5g/pTahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik tndonesia beralamat di Jalan H.R. Rasuna SaidKav.6-7 Kuningan Jakarta seratan, yang seranjutnya disebut prHAK KESATU.

Djoko Kirmanto, seraku Menteri pekerjaan Umum Repubrik rndonesia,berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor g4lp Tahun 200g,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian pekerjaan UmumRepublik lndonesia berkedudukan di Jaran pattimura No.20, Kebayoran BaruJakarta selatan, yang seranjutnya disebut prHAK KEDUA.

1.

2.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut pARAPIHAK terlebih dahuru menerangkan har-hat sebagai berikut:

bahwa PIHAK KESATU seraku penanggung jawab penyerenggaraanPemasyarakatan;

bahwa P|HAK KEDUA seraku penanggung jawab penyerenggaraan pembinaanjasa konstruksi dan pengelolaan air limbah serta sampah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1' Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (LembaranNegara Republik lndonesia tahun 199S Nomo r lt);2' Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor s4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 3g33);

3' Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber Daya Air (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nom or 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 43tT);

4' Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 6g, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4gS1);

5. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun lggg tentang pembinaan danPembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan;

6' Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama penyelenggaraanPembinaan dan pembimbingan warga Binaan pemasyarakatan;

7' Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasiKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8. Peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, danFungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, Tugas, dan FungsiEselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturanPresiden Nomor 92 Tahun 2011;

9" Keputusan Presiden Nomor g4lp Tahun 2009;

10. Keputusan Presiden Nomor 59/p Tahu n 2011;

a.

b.

11'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 0g/pRT/M/2010 tentang organisasidan Tata Kerja Kementerian pekerjaan Umum;

12'Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH_05.or.01.01Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik lndonesia.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama (Mou) tentangPeningkatan Keterampilan Narapidana di Bidang Konstruksi dan pengelolaan AirLimbah serta sampah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama (MoU) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pARA PIHAKuntuk melaksanakan kerjasama dalam peningkatan Keterampitan Narapidana di BidangKonstruksi dan Pengelolaan Air Limbah serta sampah dengan tujuan meningkatkanketrampilan dan kemandirian narapidana.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:(1) Pelatihan keterampilan konstruksi;

(2) Pelatihan pengelolaan air limbah dan sampah; dan(3) Pelatihan operasi dan pemeriharaan sarana dan

sampah.prasarana air limbah dan

Pasal 3

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebihlanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikewenangan oreh PARA prHAK untuk meraksanakan kegiatan tersebut.

(1)

pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktumulai tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama iniatau diakhiri dengan persetujuan pARA plHAK.

Kerjasama ini akan dievaruasisetiap 1 (satu) tahun sekari.

5 (lima) tahun terhitung

dan dapat diperpanjang,

(2)

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama inimenjadi beban dan tanggungjawab PARA prHAK sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing yang diatur rebih ranjut daram perjanjian Kerjasama yang akandisusun dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan olehPARA PIHAK.

Pasal 6

PERUBAHAN (ADDENDUM)

setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama(MoU) ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan pARA pIHAK dalambentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KesepakatanBersama (MoU) ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISI HAN

Apabila teryadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan KesepakatanBersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh pARA plHAK.

^IETETEMi

A8C17

(1)

pasal g

PENUTUP

Kesepakatan Bersama (MoU) ini dibuat daram rangkap 2 (dua), masing_masingbermaterai cukup ditandatangani oreh PARA prHAK dan mempunyai kekuatanhukum yang sama, masing-masing 'r (satu) rangkap disampaikan kepada PARAPIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARAPIHAK

HAK KEDUA,

ERJAAN UMUM

IRMANTO

(2)

PIHAK KESATU,

UKUM DAN HAM

YAMSUDIN