11

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN

1

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

1

2

Sistematika Paparan

1. Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional

2. Biaya Pendidikan

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2012

5. Program Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

6. Pembangunan Pendidikan Dasar di Daerah Perbatasan

Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional

1

3

4

MISI 2010-2014 :M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan M2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan PendidikanM3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan PendidikanM4. Meningkatkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan M5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

VISI 2014 :“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional

untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“

VISI 2025VISI 2025 INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIFINSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF

PERIODEPERIODE 2005-20092005-2009 2010-20142010-2014 2015-20192015-2019 2020-20242020-2024

TEMATEMA Peningkatan Peningkatan Kapasitas & Kapasitas & ModernisasiModernisasi

Penguatan Penguatan PelayananPelayanan

Daya Saing Daya Saing RegionalRegional

Daya Saing Daya Saing InternasionalInternasional

Fokus Internal Fokus Eksternal

Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional

Biaya Pendidikan

2

5

Jenis Biaya Pendidikan

• Biaya Satuan Pendidikan: biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

• Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan: biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat

• Biaya Pribadi Peserta Didik: biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Menurut PP No 48 Tahun 2008 ada 3 jenis biaya pendidikan:

6

Biaya Satuan Pendidikan

Terdiri dari:• biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan sdm, dan modal kerja tetap.• biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya

nonpersonalia. • bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang

diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya

• beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

7

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

3

8

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

• Secara umum BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu;

• Secara khusus:– Membebaskan pungutan bagi siswa SMP negeri terhadap biaya operasi

sekolah– Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan

dalam bentuk apa pun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta– Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta;

9

Alokasi BOS Tahun 2011-2012

Jenjang2011 2012

JumlahSekolah

Jumlah Siswa

Dana(Rp. 1000)

JumlahSekolah

Jumlah Siswa

Dana(Rp. 1000)

SD

SMP

146.904

32.861

27.225.299

9.526.216

10.824.883.106

5.441.156.070

147.491

33.669

27.153.667

9.425.336

15.749.126.860

6.691.988.560

179.765 36.751.515 16.266.039.176 181.160 36.579.003 22.441.115.420

Buffer 545.966.584 1.153.684.580

TOTAL 16.812.005.760 23.594.800.000

10

Biaya Satuan BOS 2012:1. SD : Rp. 580.000,-/siswa/tahun2. SMP : Rp. 710.000,-/siswa/tahun

Landasan Penyaluran BOS tahun 2012

1. Pidato Bapak Presiden : Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2012 beserta Nota Keuangan 16 pada Agustus 2011: Proses yang menghambat penyaluran BOS harus ditiadakan.

2. UU APBN No 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun 2012 mengamanatkan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS disalurkan dari rekening kas umum negara (KUN) ke rekening kas umum daerah (KUD) provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada masing-masing satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah

3. Keputusan rapat di Komite Pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden menginstruksikan bahwa BOS harus disalurkan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat penggunaan. Diharapkan tanggal 9 – 16 Januari 2012 BOS triwulan 1 harus sudah disalurkan dan diterima Satuan Pendidikan

11

Karakteristik BOS tahun 2012

12

KementerianKeuangan RI

Kas Umum DaerahProvinsi

SekolahNegeri/Swasta

SKPD Pendidikan

Provinsi

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masingrekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Transfer dana BOS per-provinsisesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasidana BOS, nomor rekening dan NPHD persekolah per-Kab/Kota

Permendagri PengaturanPengelolaan Dana BOS

Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 Realisasi Penyaluran BOS 2012 Per 19 Januari 2012

Minggu ke

Jumlah Prov yang sudah menyalurkan

I 7,04% (3 Provinsi)

II 87,32% (29 Provinsi)

III 100% (33 Provinsi)

1. Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran 2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa4. Kegiatan Ulangan dan Ujian5. Pembelian bahan-bahan habis pakai 6. Langganan daya dan jasa 7. Perawatan sekolah 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer

dan tenaga kependidikan honorer.9. Pengembangan profesi guru 10. Membantu siswa miskin11. Pembiayaan pengelolaan BOS12. Pembelian perangkat komputer 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12

telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

PENGGUNAAN DANA BOS

*) Nilai Rp – 99,81%

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan:•Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK•Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas.Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran:akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan IIIakhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.

Sekolah

Kab/Kota

Provinsi

Pusat

Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3

Persentase Penyaluran BOS 2010, 2011, dan 2012Triwulan 1

20102011

13

2012

19 Jan 2012

*) Nilai Rp – 99,81%

Lebih difokuskan pendampingan pada penggunaan dan pertanggung jawaban BOS

14

JenjangSatuan Biaya Per Siswa Per Tahun

2011 2012

SD 397.000 580.000

SMP 570.000 710.000

Hal-hal Baru Dalam Dana BOS tahun 2012

1. Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

2. Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain:• Tambahan bantuan biaya transportasi• Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang

inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)• Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM)

3. Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang ditunjuk.

Peningkatan satuan biaya BOS untuk menjamin pendidikan dasar yang bebas pungutan

Distribusi Alokasi BOS Tahun 2012 (1/2)

15

3.355

9.385

4.127

3.437

827

2.372

4.565

788

1.337

4.565

2.925

19.954

4.485

19.629

1.996

19.904

4.179

930

2.258

742

946

268

598

1.161

189

386

1.215

943

4.106

1.166

3.182

477

4.080

1.078

Aceh

Sumut

Sumbar

Riau

Kepri

Jambi

Sumsel

Babel

Bengkulu

Lampung

DKI Jkt

Jabar

Banten

Jateng

DIY

Jatim

Kalbar

Sekolah

SD

SMP510.070

1.819.534

678.504

779.028

191.197

411.951

939.499

154.920

228.559

904.161

832.394

4.835.873

1.240.069

3.174.832

302.029

3.151.395

641.774

201.740

626.521

207.553

224.331

59.871

120.312

323.034

46.429

85.632

312.784

343.594

1.655.657

388.888

1.203.429

124.716

1.214.436

195.281

Siswa

SD

SMP

Distribusi Alokasi BOS Tahun 2012 (2/2)

16

2.506

2.910

2.229

2.204

879

2.779

6.327

1.282

2.268

2.416

3.062

4.597

1.713

1.249

2.286

954

673

572

707

670

304

699

1.418

285

643

397

700

1.193

546

393

522

221

Kalteng

Kalsel

Kaltim

Sulut

Gorontalo

Sulteng

Sulsel

Sulbar

Sultra

Bali

NTB

NTT

Maluku

Malut

Papua

Pap Brt

Sekolah

SD

SMP295.233

402.713

467.786

282.507

144.698

387.146

1.053.697

180.832

350.671

420.067

542.428

849.223

246.831

177.364

415.829

140.853

87.126

105.710

157.198

111.023

44.731

116.474

379.772

58.011

119.255

177.462

175.637

263.454

90.769

59.818

104.824

39.864

SiswaSD

SMP

Kontribusi BOS untuk Wajar Dikdas

• Dana operasional sekolah tercukupi;• Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara berangsur-

angsur terpenuhi;• Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan;• Akses ke sekolah meningkat, konsekuensinya APK dan

APM meningkat;• Menekan Angka Putus Sekolah;• Meningkatkan Angka Transisi (dari SD ke SMP);• Mengurangi disparitas antara Kota dengan kabupaten

17

Dampak Pelaksanaan BOS Terhadap Kinerja Proses Belajar

18

BOS Effect

Region

Sumatera Java Bali Kalimantan Sulawesi Maluku Papua

Changes Attributable to BOS:Lower dropout rate 76% 74% 81% 74% 80% 54%** 50%**

Higher student transition to JS 89% 90% 81%** 87% 91% 86% 74%**

Less fundraising in school 63% 62% 62% 58% 61% 40%** 41%*Enrollment of more poor students 69% 63% 74% 60% 75% 48% 68%

More available books 91% 94% 94% 87% 94% 80% 50%*

Increased school authority 73% 76% 79% 72% 75% 69% 56%**

Higher student performance 88% 90% 92% 80% 97%** 81% 81%

Notes: Percentages constructed by taking the average across district head, school principal, SC head, SC member and teachers in school (equally weighted). * Mean is significantly different at 0.01 level; ** Mean is significantly different at 0.05 level. Data are weightedSOURCE: World Bank, SBM National Survey, 2010

Dengan kenaikan satuan BOS 2012, dan perbaikan dalam penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban, Dampak BOS 2012 terhadap kinerja proses belajar akan bertambah besar.

Peran Pemerintah Daerah

1. Pemda tetap menganggarkan dana untuk operasional sekolah (BOSDA) dari sumber APBD;

2. Ikut membantu melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap program BOS di sekolah

3. Pemda mengalokasikan dana untuk Tim Manajemen BOS masing-masing daerah dari sumber APBD

19

Data Daerah yang Mengalokasikan BOSDA/BOP tahun 2011

1. Pemda Provinsi: 15 provinsi mengalokasikan dana BOSDA sebesar antara Rp. 48.000 siswa/th (di Sulut) s/d Rp. 700,000 per siswa/tahun (di NTB)

2. Pemda Kabupaten/Kota: 300 kabupaten/kota mengalokasikan dana BOSDA sebesar antara Rp. 5,000/siswa/th (di Pematang Siantar) s/d Rp.3,500,000 per siswa/tahun (di Teluk Bintuni).

20

Permendikbud No 60/2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada SD dan SMP

Pasal 1:• Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan pada sekolah yang berasal dari

peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung• Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau

diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Pasal 2:• Biaya pendidikan pada SD Negeri dan SMP Negeri bersumber dari APBN

dan/atau APBD sampai terpenuhi SNP• Pemenuhan biaya pendidikan dilakukan melalui bantuan operasional sekolah

21

Larangan Pungutan (Permendikbud 60/2011)

SekolahPungutan

Biaya Operasional Biaya Investasi

A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS

: Dilarang 22

C. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk

D. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2012

4

23

24

Kebijakan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012

TUJUAN SASARAN

menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan/atau

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

SD/SDLB dan SMP/SMPLB

NEGERI ATAU SWASTA

25

Kebijakan AK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB tahun 2012

KEGIATAN

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat

beserta perobotnya

PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU 1.Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya2.Pengadaan peralatan pendidikan:•Matematika; •Ilmu Pengetahuan Alam; •Ilmu Pengetahuan Sosial, •Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;•Bahasa; dan•Seni Budaya dan Keterampilan.

26

Kebijakan DAK Bidang Pendidikan untuk SMP/SMLB tahun 2012

KEGIATAN

Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat

dan perabotnya

PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU

(Peralatan lab IPA, Bahasa dan IPS)

Target yang akan dicapai dalam program DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun anggaran 2012 adalah tersedianya ruang kelas dan sarana peningkatan mutu yang cukup dan layak.

27

Target Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012

28

Alokasi DAK Bidang Pendidikan tahun 2012

Alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 10,0413 Triliun.dengan proporsi alokasi nasional sbb:– Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8,03304 triliun), – Jenjang SMP/SMPLB = 20% (Rp 2,00826 triliun).

Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

29

Proporsi Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012

80 %

SD/SDLB:Pengadaan sarana peningkatanMutu Pendidikan Pembangunan Perpustakaan, danPeralatan Pendidikan

SMP/SMPLBPengadaan alat Pendidikan

Rehababilitasi Ruang Kelas SD/Ruang Belajar SMP

Rusak Berat beserta perabotnya

20 %

Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012

30

Penyaluran Dana

DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota).

Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

31

Pelaksanaan

Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan

32

Program Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

5

33

Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

NO PROGRAM SASARAN BIAYA

1 TUNJANGAN PROFESI 57,651 ORANG 1,505,990,400,000

2 SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL 207,946 ORANG 748,605,600,000

3 TUNJANGAN PTK DAERAH KHUSUS 50,038 ORANG 1,490,091,610,000

4 TUNJANGAN PENDIDIKAN KHUSUS 913 ORANG 16,434,000,000

5 PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S1/DIV 104,339 ORANG 365,186,500,000

6 PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S2 664 ORANG 31,872,000,000

7 BANTUAN PENGUATAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,594 KK 114,380,000,000

8 TUNJANGAN GURU SILN 286 ORANG 39,194,764,000

TOTAL 421,837 ORANG 4,311,754,874,000

34

1. Tunjangan Profesi merupakan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan baik PNS maupun Bukan PNS yang sudah tersertifikasi (Amanat UU No. 14 tahun tahun 2005)

2. Subsidi tunjangan fungsional merupakan subsidi bagi guru Non PNS yang belum tersertifikasi (PP No. 74 tahun 2008)

3. Tunjangan PTK daerah khusus merupakan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di daerah khusus (PP No. 74 tahun 2008)

4. Tunjangan pendidikan khusus merupakan tunjangan bagi pendidik pendidikan khusus yang juga mengajar di kelas inklusi (PP No. 74 tahun 2008)

5. Program peningkatan kualifikasi S1/DIV merupakan bantuan biaya bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang meningkatkan kualifikasinya ke S1/DIV (Amanat UU No. 14 tahun tahun 2005)

Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (lanjutan)

35

6. Program peningkatan kualifikasi S2 merupakan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasinya ke jenjang S2 (Permendiknas No. 28 tahun 2010 bahwa minimal persyaratan kepala sekolah dan pengawas adalah S2)

7. Bantuan peningkatan karir PTK merupakan bantuan bagi kelompok kerja pendidik untuk dapat meningkatkan karirnya (Permenegpan No. 16 tahun 2009)

8. Tunjanan guru SILN merupakan honor pemerintah pusat kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah indonesia luar negeri

Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (lanjutan)

36

Program Pembangunan Pendidikan Dasar di Daerah Perbataasan

6

37

LOKASI PERBATASAN YANG MENJADI FOKUS PENANGANAN TAHUN 2012Provinsi Kabupaten

KecamatanLokasi Prioritas I

(2012)Lokasi Prioritas II

(2013)Lokasi Prioritas III

(2014)

1 NTTKupang Amfoang Timur Kefamenanu Nalbenu

TTUInsana Utara - Miaomaffo BaratBikomi Utara - Bikomi TengahBikomi Nalulat - Mutis- - Musi

Belu .Kobalima Timur Atambua LamaknenLamaknen Selatan - LasiolatTasifeto Timur - Raihat- - Tasifeto Barat- - Nanaet Dubesi- - Malaka Barat

Rote Ndao Rote Barat Daya -Alor Kalabahi - -

2 KALBARSambas Paloh Sajingan Besar -Bengkayang Jagoi Babang Siding -Sanggau Entikong Sekayam -Sintang Ketungau Hulu - Ketungau Tengah

Kapuas HuluBadau Puring Kencana Batang Lupar- - Embaloh Hulu- - Puttussibau Utara- - Puttussibau Selatan

3 KALTIMKutai Barat

- Long Apari -- Long Pahangai -

MalinauKayan Hulu Pujungan Kayan Hilir- - Bahau Hulu- - Kayan Selatan

NunukanSebatik barat Krayan Selatan -Krayan Lumbis SebukuSebatik* - -

4 PAPUA MeraukeEligobel - Muting

Sota - UlilinMerauke - Noukenjeri

BovendigulMindiptana Tanah Merah JairWaropko - -

Peg. BintangBatom - OksibilIwur - -Kiwirok - -

KeeromArso - -Web - -Senggi - -Waris - -

Kota Jayapura Muara Tami Jayapura Utara -Supiori - Supiori Barat -

NoProvinsi Kabupaten

KecamatanLokasi Prioritas I

(2012)Lokasi Prioritas II

(2013)Lokasi Prioritas III

(2014)

5 NAD Kota Sabang Sukakarya -6 SUMUT Serdang Bedagai - Tanjung Beringin -7

RIAURokan Hilir Pasirlimau Kapuas Sinaboi -

Bengkalis- Bukit Batu -- Bantan -- Rupat Utara -

Indragiri Hilir- Enok -- Gaung -- Kateman -

Kep. Meranti- Merbau -- Rangsang -

Kota Dumai - Dumai -8

KEPRI Natuna Bunguran Timur SerasanBunguranBarat

- - Midai- - Pulau Laut- - Subi

Kep. Anambas - Jemaja -

Kota Batam- Belakang Padang Batam- - Bulang

Bintan- - Bintan Timur- - Bintan Utara- - Tambelan- - Teluk Bintan

Karimun- - Kundur- - Meral- - Moro

9

SULUT

KepulauanSangihe

Tabukan Utara Tahuna -

Kepulauan TalaudMelonguane Nanusa -Miangas - -

10MALUKU MBD PP. Wetar -

PP. Terselatan (Kisar)

MTB Tanimbar Selatan - -Kep. Aru - Pulau-pulau Aru

(Warabal)11 MALUKU

UTARA Morotai Morotai Selatan - -

PAPUA BARAT Raja Ampat - - Kep. Ayau0TOTAL 39 32 40

INTERVENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR WILAYAH PERBATASAN

1. Rehabilitasi gedung SD -SDLB dan SMP-SMPLB 2. Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) berasrama3. Pembangunan SD-SMP Satu Atap4. Pembangunan Ruang Belajar Lainnya (RBL)5. Bantuan Siswa Miskin (BSM)6. Bantuan Sarana Pembelajaran7. Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Khusus8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)9. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Melalaui APBNa. Melalui APBN Pusatb. Melalui Dana Dekon2. Melalaui APBN Tranfer Ke Daeraha. Tranfer Daerah ke Provinsi: BOSb. Tranfer Daerah ke Kab/Kota: DAK, Tunjangan Guru

BENTUK PENYALURAN ANGGARAN

Intervensi Pembangunan Pendidikan Di Daerah Perbatasan

40

NO PROVINSI KABUPATEN

USB RKB

SD SMP SD SMP

Sasaran Anggaran Sasaran Anggaran Sasaran Anggaran Sasaran Anggaran

Intervensi Pembangunan Pendidikan Di Daerah Perbatasan

41

NO PROVINSI KABUPATEN

BANTUAN SISWA MISKIN REHAB RKRB (PUSAT)

SD SMP SD SMP

Sasaran Anggaran Sasaran Anggaran Sasaran Anggaran Sasaran Anggaran

42

Terima Kasih