Embed Size (px)
Citation preview
1
KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MENTERI NEGARAPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan dalam acara :
Rapat Koordinasi Nasional Gubernur dan Bupati Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan
Jakarta, 31 Januari 2008
2
PENDAHULUANPENDAHULUAN
• RPJM Nasional Tahun 2004-2009 (Perpres Nomor 7 Tahun 2005) telah menetapkan 199 daerah yang dikategorikan tertinggal yang perlu mendapatkanpercepatan di dalam pembangunannya, agar setaradengan daerah maju.
• KPDT melalui Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP-M-PDT/II/2005 telah menetapkan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PDT), yang merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal.
• Perpres Nomor 90 Tahun 2006 telah mengamanatkanperlunya percepatan pembangunan daerah tertinggalsecara koordinatif dan operasional, yang telahditindaklanjuti dengan penerbitan Permen PDT No: 07/Per/M-PDT/III/2007, tentang penyesuaian STRANAS PDT menjadi Strategi Nasional Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal (STRANAS PPDT).
3
PERMASALAHANPERMASALAHANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
• Masih terdapat kesenjangan (disparitas) pembangunan antarwilayah yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah tertinggal.
• Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 199 (43%) kabupaten tertinggal, dengankonsentrasi kawasan timur Indonesia 62%, dan kawasan barat Indonesia 38%.
• Perhatian pembangunan kawasan perbatasan yang masih menitikberatkanpendekatan keamanan dibanding kesejahteraan
• Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasanpengelolaan sumber daya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasanpusat pertumbuhan
• Permasalahan aspek pengembangan sumber daya manusia yaitu rendahnyakualitas sumber daya manusia
• Permasalahan aspek kelembagaan, terutama rendahnya kemampuankelembagaan aparat dan masyarakat
• Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut, dan udara; telekomunikasi, dan energi, serta keterisolasian daerah.
• Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerahrawan bencana (kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dll) serta rawan konflik sosial.
4
1. Sikap afirmatif bagi daerah tertinggal dalam aspek kebijakan,perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian;
2. Keselarasan dan keterpaduan diatara 3 (tiga) level pemerintahan, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal;
3. Program dan instrumen pelaksanaan serta alokasi anggaran dari kementerian/lembaga yang memadai untuk memenuhi kebutuhanpembangunan daerah tertinggal.
4. Skema pendanaan khusus bagi pembangunan daerah tertinggal;
5. Adanya inisiatif provinsi dan kabupaten dalam menangani ketertinggalan daerahnya sesuai potensi, masalah dan kewenangan yang dimiliki;
6. Adanya strategi yang memiliki legalitas yang kuat untuk diacu oleh Kementerian dan Lembaga terkait;
7. Adanya pengaturan kewenangan, tanggung jawab, alokasi anggaran, mekanisme kerja, dan hubungan kerja antar instansi;
8. Adanya insentif yang memadai bagi mereka yang bekerja di daerahterpencil dan perbatasan.
PRASYARAT PERCEPATANPRASYARAT PERCEPATANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
5
STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
6
Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal,dilakukan melalui: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan, dan (4) peningkatankapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat;
Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui : (1) penyediaan informasi potensi sumberdaya wilayah, (2) pemanfatan teknologitepat guna, (3) peningkatan investasi dan kegiatan produksi, (4) pemberdayaandunia usaha dan UMKM, dan (5) pembangunan kawasan produksi;
Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dandaerah maju, dilakukan melalui: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2) pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Pilar keempat, meningkatkan penanganan daerah khusus yang memilikikarakteristik ‘keterisolasian ’, dilakukan melalui: (1) pembukaan keterisolasiandaerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil), (2) penanganan komunitasadat terasing, dan (3) pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil.
STRATEGI DASAR STRATEGI DASAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tertinggal dilakukanstrategi dasar melalui empat pilar :
7
Kemandirian Masyarakat& Daerah
Pemanfaatan PotensiWilayah
Penanganan DaerahKhusus
Integrasi Ekonomi AntaraDaerah Tertinggal Dan
Daerah Maju
KERANGKA EMPAT PILAR STRATEGI KERANGKA EMPAT PILAR STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
8
PELAKSANA PERCEPATAN PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
• Di era otonomi daerah ini pelaksana utama pembangunan daerah tertinggaladalah Kabupaten
• Provinsi berkewajiban melakukan koordinasi dan integrasi agar terjadi sinergikebijakan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya.
• Sektor (Kementerian/Lembaga) berkewajiban melaksanakan percepatanpembangunan di daerah tertinggal sesuai dengan prioritas sektor masing-masing.
• Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal berkewajiban melakukanperumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidangpembangunan daerah tertinggal, serta menyelenggarakan operasionalisasikebijakan dibidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomilokal dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan sinergi semua stakeholder tersebut diharapkan sasaran strategis untukberkurangnya daerah tertinggal dan terisolir, berkurangnya indeks kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat dan tercapainya rehabilitasi daerah pascakonflik dan bencana alam dapat tercapai.
9
KERANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN KERANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
RPJM2004-2009
RPJM2004-2009
PRIORITAS
PengembanganEkonomi Lokal
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pengurangan Keterisolasian Daerah
Penanganan Karakteristik Khusus Daerah
MEKANISME PELAKSANAAN
SEKTOR
KPDT
DAERAH
MASYARAKAT/ SWASTA
SASARAN STRATEGIK
Berkurangnya Daerah Tertinggal, & Daerah Terisolir
Berkurangnya Indeks Kemiskinan
Meningkatnya PendapatanMasyarakat
Tercapainya Rehabilitasi Daerah Pasca Konflik dan Bencana
STRANAS PPDT
199Daerah
Tertinggal
ISUE STRATEGIS
ISUE STRATEGIS
RENSTRA K/L RKPRENJA K/L
RENSTRA K/L RKPRENJA K/L
DIA
CU
KE
BIJ
AK
AN
D
AN
ST
RA
TE
GI
10
KERANGKA KOORDINASI PERENCANAAN KERANGKA KOORDINASI PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TINGKATADMINISTRATIF
RENCANA JANGKA MENENGAH
STRATEGIRENCANA AKSI
PPDTRENCANA TAHUNAN
PUSAT
PROVINSI
KABUPATEN
RPJM NASIONAL
RPJM NASIONAL
RPJMPROVINSI
RPJMPROVINSI
RPJMKABUPATEN
RPJMKABUPATEN
STRANAS PPDT
RENSTRA K/L
RAN PPDTRAN PPDT
RENJA K/LRENJA K/L
STRADA PPDT PROV.
STRADA PPDT PROV.
RENSTRA SKPD
RAD PPDT PROV.
RAD PPDT PROV.
STRADA PPDTKAB
STRADA PPDTKAB
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD PROV
RENJA SKPD PROV
RAD PPDT KAB
RAD PPDT KAB
RENJA SKPD KAB.
RENJA SKPD KAB.
RASRAS
RASSKPD
RASSKPD
RASSKPD
RASSKPD
11
LANGKAHLANGKAH--LANGKAH STRATEGISLANGKAH STRATEGISPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
• Revisi STRANAS PDT menjadi STRANAS PPDT
• Penyusunan Rancangan INPRES Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal
• Penyusunan RAN PPDT Tahun 2008
• Fasilitasi Penyusunan STRADA PPDT Provinsi dan Kabupaten
• Fasilitasi Penyusunan RAD PPDT Tahun 2008 Provinsi danKabupaten
• Fasilitasi Penetapan Desa Tertinggal
• Perumusan Desa Model dalam rangka Percepatan PembangunanDesa Tertinggal
• Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang PolaPembangunan Daerah Tertinggal
• Evaluasi Paruh Waktu dan Reformulasi Kebijakan PembangunanDaerah Tertinggal
12
Mempercepat proses pemulihan danpertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus
Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal dan Khusus (P2DTK) (51 Kabupaten)
6
NO KEGIATAN TUJUAN
1Percepatan Pembangunan KawasanProduksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)(62 Kabupaten)
memfasilitasi pengembangan kawasan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan tanaman industri, dan industri pengolahan di daerah tertinggal
2 Percepatan Pebangunan PusatPertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) (42 Kabupaten)
membangun pusat pertumbuhan sumber daya lokal di daerah tertinggal, danmeningkatkan sinergi pembangunan antara daerah
3Percepatan Pembangunan InfrastrukturPerdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT)(148 Kabupaten)
penyediaan prasarana & sarana sosial dasar di perdesaan
4Percepatan Pembangunan WilayahPerbatasan (P2WP) (26 Kabupaten)
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat diwilayah perbatasan
5Percepatan Pembangunan SosialEkonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) (148 Kabupaten)
Penguatan kapasitas kelembagaanmasyarakat dalam memanfaatkansumberdaya pembangunan
KEGIATAN UTAMA/INSTRUMEN KEGIATAN UTAMA/INSTRUMEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2008PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2008
13
FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
14
PRIORITAS GREEN DEVELOPMENTPRIORITAS GREEN DEVELOPMENT
1. Green Energy (Desa Terang), Pembangunan Perdesaaan Daerah tertinggal yang belum tersentuh aliran listrik PLN, melalui pembangunan PLTS, PLTH serta dengan pemanfaatan energi alternatif lainnya untuk mengurangi ketergantungan pemanfaatan fosil yang sudah langka dan mahal. Pelaksanaan pembangunan Desa Terang melalui program Pengurangan Keterisolasian Daerah melalui kegiatan P2IPDT dengan lokasi di Daerah Tertinggal serta program Ekonomi Lokal dengan Kegiatan P4DT dengan lokasi di Daerah Tertinggal;
2. Green Estate, Pembangunan Daerah Tertinggal, mempunyai sasaran untuk penanaman satu juta pohon dimulai pada tahun 2008, sekaligus pengurangan dampak pemanasan global, dengan tanaman pohon produksi, seperti: Karet dan Sawit Unggul serta pelestarian lingkungan hidup dengan penanaman pohon mangrove. Pelaksanaan Green Estate Pembangunan Daerah Tertinggal melalui melalui program Ekonomi Lokal dengan kegiatan P2KPDT di Daerah Tertinggal dan Kegiatan P4DT dengan lokasi di Daerah Tertinggal;
3. Green Bank, Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai sasaran untuk pendirian Mikro Banking di Perdesaan, sekaligus sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal diperdesaan. Selama ini masyarakat di perdesaan sangat lemah dibidang permodalan. Pelaksanaan pendirian mikro banking melalui program Pengembangan Ekonomi Lokal termasuk dalam kegiatan P2KPDT di Daerah Tertinggal;
4. Green Movement (Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa - KPPSB), Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai sasaran Penguatan Kelembagaan, selama ini kelembagaan yanga ada kurang dimanfaatkan sebagai motor penggerak Pembangunan Daerah Tertinggal. Pelaksanaannya melalui Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan kegiatan P2SEDT dengan lokasi di Daerah Tertinggal;
5. Green Belt, Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai sasaran penanganan daerah perbatasan untuk memperkecil disintegrasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah perbatasan dengan negara tetangga. Pelaksanaan pembangunan Beranda Depan Bangsa melalui program Penanganan Karakteristik Khusus Daerah serta kegiatan P2WP dengan program Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan P2DTK di Daerah Tertinggal.
Sedangkan untuk menyongsong tahun anggaran 2008-2009, KPDT telah mendesain program prioritas yang diusung melalui tema GREEN DEVELOPMENT yang meliputi:
15
PENDEKATAN PERCEPATAN PENDEKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2008TAHUN 2008--20092009
RekapitulasiProgram Sektor
Sinergitas AntarProgram Sektor
SinkroniasaiProgram Sektor
Daerah Terpencil Pulau Kecil
PendekatanSektoral
PendekatanKewilayahan
2008
2009
KARAKTER RENCANA AKSI NASIONAL PPDTKARAKTER RENCANA AKSI NASIONAL PPDT
PE
ND
EK
AT
AN
PE
MB
AN
GU
NA
NP
EN
DE
KA
TA
N P
EM
BA
NG
UN
AN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Pada saat ini, RAN PPDT masih disusun berdasarkan Pendekatan Sektoral dengan melakukan RekapitulasiProgram dan Kegiatan Sektor. Kedepan, harus menuju pada Pendekatan Kewilayahan dengan melakukanSinkronisasi Program Sektor untuk terjadinya Sinergitas Program dan Kegiatan antar sektor.
16
SKEMA DESA MODEL
DESA MODEL
P2IPDT
P2WP P2DTK
P2KPDT P4DT
P2SEDT
DESA MODELDAERAH SEKTOR (K/L)
SWASTA/MASYARAKAT
TAHAP INISIASI
TAHAP PENGEMBANGAN
Prov. & Kab
Desa Model diintervensi2-4 Kegiatan InstrumenKPDT
Kedepan, Desa Model diintervensi olehseluruh stakeholder
17
INTEGRASI P2DTK - PNPM
18
INTEGRASI P2DTKINTEGRASI P2DTK--PNPMPNPM
• Perubahan pada pengorganisasian Tim Koordinasi dimana Tim Koordinasi P2DTK berubah menjadi Tim Koordinasi PNPM yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati.
• Mekanisme perencanaan P2DTK akandisinkronkan dengan program lainya danperencanaan reguler.
19
TUJUAN P2DTKTUJUAN P2DTK
MEMPERCEPAT PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN SOSIAL EKONOMIDAERAH-DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS
Meningkatkankapasitas
pemerintahdaerah dalammemfasilitasipembangunan
Partisipastif
(1)
Memberdayakanmasyarakat
dan lembagamasyarakat
dalamperencanaanpartisipatif.
(2)
Melembagakanpelaksanaan
pembangunanpartisipatif
untukmenjaminkebutuhan
dasar,hukum,iklim usaha.
(3)
Memperbesarakses
masyarakatterhadapKeadilan
(4)
Meningkatkankemudahan
hidupmasyarakat
miskin denganpenyediaansarana danprasarana
Sosek(5)
20
TUJUAN P2DTKTUJUAN P2DTK
MEMPERCEPAT PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN SOSIAL EKONOMIDAERAH-DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS
Meningkatkankapasitas
pemerintahdaerah dalammemfasilitasipembangunan
Partisipastif
(1)
Memberdayakanmasyarakat
dan lembagamasyarakat
dalamperencanaanpartisipatif.
(2)
Melembagakanpelaksanaan
pembangunanpartisipatif
untukmenjaminkebutuhan
dasar,hukum,iklim usaha.
(3)
Memperbesarakses
masyarakatterhadapKeadilan
(4)
Meningkatkankemudahan
hidupmasyarakat
miskin denganpenyediaansarana danprasarana
Sosek(5)
PADA INTINYA P2DTK INGIN MENDORONG PERBAIKAN
KUALITAS PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DARI TINGKAT DESA HINGGA KABUPATEN
21
PERENCANAAN KABUPATEN
BLOCK GRANT KABUPATEN
KEGIATAN UTAMA :• Infrastruktur• Pelayanan Umum (Pendidikan &
Kesehatan)• Pengembangan Sektor Swasta• Pengembangan Kapasitas SDM Kab&Kec• Mediasi dan penguatan Hukum
Masyarakat
PERENCANAAN MASYARAKAT
BLOCK GRANT KECAMATAN
22
PERENCANAAN KABUPATEN
BLOCK GRANT KABUPATEN
KEGIATAN UTAMA :• Infrastruktur• Pelayanan Umum (Pendidikan &
Kesehatan)• Pengembangan Sektor Swasta• Pengembangan Kapasitas SDM Kab&Kec• Mediasi dan penguatan Hukum
Masyarakat
PERENCANAAN MASYARAKAT
BLOCK GRANT KECAMATANMEMPERTEMUKAN PERENCANAAN
PARTISIPATIF (masyarakat) DENGAN PERENCANAAN KABUPATEN (dinas).
23
2
1
3
10
9
87
6
5
4
NAD
Sumut
Bengkulu
Lampung
KalbarKalteng
Sulteng Malut
Maluku
NTT
LOKASI P2DTKLOKASI P2DTKUntuk tahap pertama P2DTK dikembangkan di 10 provinsi. Pertimbangan pemilihan
lokasi antara lain: Kabupaten dalam kategori daerah tertinggal. Mengutamakan daerah perbatasan, kepulauan dan paska konflik. Lokasi yang sedang tidak dikelola oleh program lain (seperti PPK dan P2KP).
24
RINCIAN LOKASI P2DTK
2.499 Ds186 Kec51 Kab10 ProvinsiTOTAL
2.499
317
383
345
254
344
373
188
295
JumlahDesa
19 Kab2 ProvinsiSub Total
186 Kec32 Kab8 ProvinsiSub Total
2Sumatera Utara
17NADP2DTK NAD-Nias
2
205Maluku Utara
325Maluku
254Sulawesi Tengah
173Kalimantan Tengah
283Kalimantan Barat
296NTT
173Lampung
183BengkuluP2DTK Umum
1
JumlahKec
JumlahKab
ProvinsiProgramNo
25
PERKEMBANGANDAERAH TERTINGGAL
26
KWADRAN I : Daerah dengan tingkat pertumbuhan indeks tinggi dankondisi daerah antara sangat tertinggal dan parah
KWADRAN II : Daerah dengan tingkat pertumbuhan indeks tinggi dankondisi daerah antara agak tertinggal dan maju
KWADRAN III : Daerah dengan tingkat pertumbuhan indeks rendah dankondisi daerah antara agak tertinggal dan maju
KWADRAN IV : Daerah dengan tingkat pertumbuhan indeks rendah dankondisi daerah antara sangat tertinggal dan parah
UNTUK EVALUASI
POSISI DAERAH TERTINGGAL DIBAGI DALAM 4 KWADRAN :
27
PERKEMBANGAN POSISI KWADRAN DAERAH TERTINGGAL
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
-4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
KWADRAN II9 Kab
KWADRAN I86 Kab
Puncak Jaya
Yahukimo
Konawe Selatan
Pidie
Pamekasan
Madiun
Garut
Buton
Jayapura
Dera
jat
Kete
rtin
gg
ala
n
KUANDRAN III18 Kab
KUANDRAN IV86 Kab
Pertumbuhan Indeks
POSISI KWADRAN TAHUN 2004
(1,500)
(1,000)
(0,500)
-
0,500
1,000
1,500
(3,000) (2,000) (1,000) - 1,000 2,000 3,000 4,000
Puncak JayaPidie
YahukimoKonawe Selatan
Pamekasan
Madiun
Garut
Buton
Jayapura
Der
ajat
Ket
erti
ng
gal
an
Pertumbuhan Indeks
KUADRAN II20 Kab
KUADRAN III13 Kab
KUADRAN I75 Kab
KUADRAN IV91 Kab
POSISI KWADRAN TAHUN 2007
Dari tahun 2004 menuju ke tahun 2007 berdasarkan posisi kuadran, terdapat 11 Kabupaten (5,5%) yang mengalami kenaikan, 183 Kabupaten (92,0%) stagnan/tetap posisinya, 5 Kabupaten (2,5%) mengalami penurunan kuadran. Sedangkan Kabupaten yang berada di kuadran II dan III (sebanyak 33 Kabupaten pada tahun 2007) memiliki potensi terentaskan lebih cepat dari status sebagai Daerah Tertinggal dibandingkan Kabupaten yang berada di kuadran I dan IV.
28
PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGALPER ASPEK
Kwadran 2004 2007 Naik
Kwadran I 88 88 0,00%
Kwadran II 13 13 0,00%
Kwadran III 27 23 -14,81%
Kwadran IV 71 75 5,63%
Kwadran 2004 2007 Naik
Kwadran I 83 67 -19,28%
Kwadran II 14 30 114,29%
Kwadran III 48 33 -31,25%
Kwadran IV 54 69 27,78%
Kwadran 2004 2007 Naik
Kwadran I 65 58 -10,77%
Kwadran II 36 43 19,44%
Kwadran III 48 43 -10,42%
Kwadran IV 50 55 10,00%
Selama kurun waktu 2004 – 2007 telah terjadi perubahan kondisi daerahtertinggal berdasarkan 6 (enam) aspek ketertinggalan sebagai berikut :
Kwadran 2004 2007 Naik
Kwadran I 87 73 -16,09%
Kwadran II 18 32 77,78%
Kwadran III 27 13 -51,85%
Kwadran IV 67 81 20,90%
ASPEK EKONOMI LOKAL ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA
ASPEK INFRASTRUKTUR ASPEK CELAH FISKAL
29
PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGALPER ASPEK
Kwadran 2004 2007 Naik
Kwadran I 24 91 279,17%
Kwadran II 46 48 4,35%
Kwadran III 55 53 -3,64%
Kwadran IV 74 7 -90,54%
Kwadran 2004 2007 Naik
Kwadran I 65 52 -20,00%
Kwadran II 36 48 33,33%
Kwadran III 70 52 -25,71%
Kwadran IV 28 49 75,00%
ASPEK AKSESTABILITAS ASPEK KARAKTERISTIK DAERAH
Daerah yang mengalami pertumbuhan
Sangat Cepat :
1. Aceh Utara
2. Kepulauan Mentawai
Lanjutan
Sangat Lambat13 Kab
Lambat45 Kab
Cukup Cepat100 Kab
Cepat39 Kab
Sangat Cepat2 Kab
Kecepatan Pertumbuhan Daerah Tertinggal :
30
Dari evaluasi sementara yang dilakukan KPDT bersama Bappenas dengan menggunakan indikator yang sama ketika penetapan 199 kabupaten tertinggal, pada Tahun 2007 terdapat 28 kabupaten yang masuk kategori maju.
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
E
E
PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN STATUS KETERTINGGALANBERDASARKAN STATUS KETERTINGGALAN
31
DAERAH POTENSIAL MAJUDAERAH POTENSIAL MAJUTerdapat 28 kabupaten yang berdasarkan indeks masuk katagori daerahyang trendnya akan lepas dari ketertinggalan mulai tahun 2007, yaitu :
1. MADIUN
2. KUANTAN SENGINGI
3. DHARMASRAYA
4. TANA TORAJA
5. TAKALAR
6. GUNUNG MAS
7. ACEH TENGAH
8. SITUBONDO
9. PAMEKASAN
10. JAYAPURA
21. MALINAU
22. BARITO KUALA
23. NUNUKAN
24. ACEH BESAR
25. WONOGIRI
26. KARANGASEM
27. BELITUNG
28. LAHAT
1. REMBANG2. KONAWE SELATAN3. WAKATOBI4. ACEH TAMIANG5. SOLOK6. LEBAK
7. BOMBANA8. PADANG PARIAMAN 9. MUSI RAWAS10. KULON PROGO11. GARUT12. PANDEGLANG
Dan 12 kabupaten yang trendnya berpotensi lepas dari ketertinggalan padatahun 2008, yaitu :
11. BANGKALAN
12. KUTAI BARAT
13. PIDIE
14. NATUNA
15. PINRANG
16. BIREUEN
17. BONDOWOSO
18. SAMBAS
19. KUPANG
20. ACEH UTARA
32
PRIORITAS INTERVENSI TAHUN 2009
Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan daerahtertinggal, dan dengan mempertimbangkan sasaranuntuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, maka prioritas sasaran lokasi pembangunan daerahtertinggal tahun 2009 sesuai aspek ketertinggalandaerah sebagai berikut :
33
DAERAH PRIORITAS INTERVENSI DAERAH PRIORITAS INTERVENSI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN EKONOMIEKONOMI
14. MALUKU TENGGARA
13. KOLAKA
12. KULON PROGO
11. LAMPUNG UTARA
10. LAMPUNG TIMUR
9. KEPAHING
8. BENGKULU SELATAN
7. BANYU ASIN
6. MUSI RAWAS
5. ROKAN HULU
4. NIAS
3. BENER MERIAH
2. NAGAN RAYA
1. ACEH TAMIANG
28. KONAWE SELATAN
27. MUNA
26. BANTAENG
25. BULUKUMBA
24. BANGGAI
23. GUNUNG KIDUL
22. BANJARNEGARA
21. GARUT
20. SUKABUMI
19. LAMPUNG SELATAN
18. BENGKULU UTARA
17. OGAN ILIR
16. OKU SELATAN
15. OKI
34
11. OKI
10. BARRU
9. PANGKAJENE KEPULAUAN
8. KETAPANG
7. PANDEGLANG
6. TRENGGALEK
5. LAMPUNG UTARA
4. BANYU ASIN
3. MUSI RAWAS
2. SWAHLUTO/SIJUJUNG
1. NIAS
22. KONAWE SELATAN
21. LUWU TIMUR
20. SINJAI
19. BULUKUMBA
18. SINTANG
17. SANGGAU
16. LEBAK
15. GARUT
14. SUKABUMI
13. LAMPUNG SELATAN
12. OGAN ILIR
DAERAH PRIORITAS INTERVENSI DAERAH PRIORITAS INTERVENSI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIAPEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA
3515. ENREKANG
14. BARRU
13. PANGKAJENE KEPULAUAN
12. BARITO SELATAN
11. KETAPANG
10. KULON PROGO
9. KEPAHING
8. BENGKULU SELATAN
7. MUSI RAWAS
6. ROKAN HULU
5. PASAMAN BARAT
4. SWAHLUTO/SIJUJUNG
3. SOLOK
2. BENER MERIAH
1. NAGAN RAYA
30. PULANG PISAU
29. LAMANDAU
28. KAPUAS HULU
27. SINTANG
26. SANGGAU
25. BENGKAYANG
24. BELITUNG TIMUR
23. BANGKA SELATAN
22. REJANG LEBONG
21. OGAN ILIR
20. OKU SELATAN
19. MALUKU TENGGARA
18. KOLAKA UTARA
17. KOLAKA
16. MAMUJU UTARA
37. KONAWE SELATAN
36. MUNA
35. LUWU TIMUR
34. SINJAI
33. BANTAENG
32. BULUKUMBA
31. BANGGAI
DAERAH PRIORITAS INTERVENSI DAERAH PRIORITAS INTERVENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3615. PANGKAJENE
KEPULAUAN
14. BARITO SELATAN
13. TRENGGALEK
12. PACITAN
11. KULON PROGO
10. LAMPUNG UTARA
9. KEPAHING
8. BENGKULU SELATAN
7. PASAMAN BARAT
6. SWAHLUTO/SIJUJUNG
5. SOLOK
4. NIAS
3. BENER MERIAH
2. NAGAN RAYA
1. ACEH TAMIANG
30. PULANG PISAU
29. LAMANDAU
28. BENGKAYANG
27. GARUT
26. BELITUNG TIMUR
25. BANGKA SELATAN
24. BENGKULU UTARA
23. REJANG LEBONG
22. OKU SELATAN
21. MALUKU TENGGARA
20. KOLAKA UTARA
19. KOLAKA
18. MAMUJU UTARA
17. ENREKANG
16. BARRU
37. KONAWE SELATAN
36. MUNA
35. LUWU TIMUR
34. SINJAI
33. BANTAENG
32. BULUKUMBA
31. BANGGAI
DAERAH PRIORITAS INTERVENSI DAERAH PRIORITAS INTERVENSI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DAN
KEMAMPUAN FISKALKEMAMPUAN FISKAL
3717. OKU SELATAN
16. OKI
15. MALUKU TENGGARA
14. KOLAKA UTARA
13. KOLAKA
12. MAMUJU UTARA
11. ENREKANG
10. BARITO SELATAN
9. KETAPANG
8. PANDEGLANG
7. LAMPUNG TIMUR
6. BANYU ASIN
5. MUSI RAWAS
4. ROKAN HULU
3. PASAMAN BARAT
2. SOLOK
1. NIAS
33. KONAWE SELATAN
32. MUNA
31. LUWU TIMUR
30. BANGGAI
29. PULANG PISAU
28. LAMANDAU
27. KAPUAS HULU
26. SINTANG
25. SANGGAU
24. BENGKAYANG
23. LEBAK
22. SUKABUMI
21. BELITUNG TIMUR
20. BANGKA SELATAN
19. LAMPUNG SELATAN
18. BENGKULU UTARA
DAERAH PRIORITAS INTERVENSI DAERAH PRIORITAS INTERVENSI PEMBANGUNAN AKSESIBILITASPEMBANGUNAN AKSESIBILITAS
3814. REJANG LEBONG
13. KOLAKA UTARA
12. MAMUJU UTARA
11. ENREKANG
10. BARITO SELATAN
9. PANDEGLANG
8. TRENGGALEK
7. PACITAN
6. KULON PROGO
5. KEPAHING
4. PASAMAN BARAT
3. SWAHLUTO/SIJUJUNG
2. SOLOK
1. BENER MERIAH
25. SINJAI
24. BANTAENG
23. BANGGAI
22. KAPUAS HULU
21. SANGGAU
20. GUNUNG KIDUL
19. BANJARNEGARA
18. GARUT
17. SUKABUMI
16. BELITUNG TIMUR
15. BENGKULU UTARA
DAERAH PRIORITAS INTERVENSI PEMBANGUNAN DAERAH PRIORITAS INTERVENSI PEMBANGUNAN KARAKTERISTIK DAERAHKARAKTERISTIK DAERAH
39
REKOMENDASI EVALUASI PARUH WAKTUREKOMENDASI EVALUASI PARUH WAKTU
1. Percepatan pembangunan di Daerah Tertinggal masih memerlukanperbaikan dan penanganan secara khusus terutama dari aspekregulasi;
2. Upaya perbaikan sistem penyerapan anggaran belum menunjukkanhasil yang maksimal;
3. Pola komunikasi dan koordinasi lintas Kementerian/ Lembaga sertadaerah perlu ditingkatkan dengan mengaktifkan POKJA-POKJA yang telah disepakati;
4. Sinergitas kegiatan antar Kementerian/Lembaga dalampembangunan daerah tertinggal perlu ditingkatkan dalam rangkaoptimalisasi anggaran.
Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu pembangunan daerahtertinggal, direkomendasikan beberapa hal antara lain :
40
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggalsangat mendukung program PNPM dalam rangkapengentasan kemiskinan dan pengurangankesenjangan antar wilayah yang telah terbukti dapat :
– Secara langsung membuka peluang kerja bagi pendudukmiskin;
– Menimbulkan multiplier pada pendapatan dan investasi didaerah.
Sehingga diharapkan PNPM menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari program untuk menciptakan peluangkerja dan memberantas kemiskinan.
PENUTUPPENUTUP
41
Sekian&
Terima Kasih
