37
1 Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT 2021) Provinsi Banten ditjenpdt.kemendesa.go.id @ditjenpdt Ditjen PDT Ditjen PDT @ditjenpdt @dit.perinden Disampaikan pada acara Workshop Tematik PPDT oleh Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT ... 2019/papran ppdt/Bahan Paparan...Tentang Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal DIREKTORAT

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

1

Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT 2021) Provinsi Banten

ditjenpdt.kemendesa.go.id @ditjenpdt Ditjen PDT Ditjen PDT @ditjenpdt @dit.perinden

Disampaikan pada acara Workshop Tematik PPDT oleh Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal.

2 22

Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana

Karakteristik Daerah

Utama Tidak Utama

Penyebab ketertinggalan daerah di Provinsi Bantenmeliputi 3 kriteria yaitu:

Sumber Daya Manusia

Sarana Prasarana

Karakteristik Daerah

Terdapat 1 kriteria penyebab utama ketertinggalanutama yaitu Sumber Daya Manusia sebanyak 2Kabupaten.

Penyebab Ketertinggalan DTdi Tahun 2018

Capaian IPM Daerah Tertinggal terhadap Target STRANAS-PPDT 2015-2019 di

Tahun 2018

Lebak Pandeglang

IPMKabupaten

TargetWilayah

TargetNasional

IPM Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2018sebesar 64,34 merupakan yang tertinggi di ProvinsiBanten, sedangkan IPM terendah adalahKabupaten Lebak sebesar 63,37.

Kedua kabupaten telah mencapai di atas targetIPM Wilayah dan Target IPM Nasional sebesar61,95 dan 62,78.

PPMKabupaten

TargetWilayah

TargetNasional

Lebak Pandeglang

Capaian PPM Daerah Tertinggal terhadap Target STRANAS-PPDT 2015-2019 di

Tahun 2018

PPM Kabupaten Lebak pada Tahun 2018 sebesar8,41% merupakan yang terendah di ProvinsiBanten, sedangkan PPM tertiggi adalah KabupatenPandeglang sebesar 9,61%.

Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah mencapaidi bawah target PPM Wilayah sebesar 13,38%.

LPEKabupaten

TargetWilayah

TargetNasional

Lebak Pandeglang

Capaian LPE Daerah Tertinggal terhadap Target STRANAS-PPDT 2015-2019 di

Tahun 2018

LPE Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglangpada Tahun 2018 sebesar 6,05%.

Kedua kabupaten yang telah mencapai target LPEWilayah sebesar 4,52%.

Total Realisasi 2015-2018 (T)

Peringkat Ketertinggalan

Intervensi Kementerian/Lembaga terhadap Daerah Tertinggal

Tahun 2015-2018

Intervensi kementerian/lembaga di KabupatenLebak (peringkat 43) pada tahun 2015-2018sebesar 0,99 T merupakan yang tertinggi diProvinsi Banten, sedangkan intervensi terendahadalah di Kabupaten Pandeglang (peringkat 34),yakni sebesar 1,21 T.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Lebak Pandeglang

Total Realisasi 2015-2018 (T)

Peringkat Ketertinggalan

Intervensi Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap Daerah Tertinggal

Tahun 2015-2018

Intervensi Direktorat Jenderal PembangunanDaerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT diKabupaten Pandeglang (peringkat 34) pada tahun2015-2018 sebesar 0,034 T merupakan yangtertinggi di Provinsi Banten, sedangkan intervensiterendah adalah di Kabupaten Lebak (peringkat43), masing-masing sebesar 0,011 T.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

Pandeglang Lebak

ISU STUNTING PROVINSI BANTENISU STUNTING PROVINSI BANTEN

9

Penetuan Daerah Tertinggal (DT) Entas

Sumber Data:Podes, KKD, dan Susenas

Analisis statistik

Pemutakhiran data kuantitatif

Survei Selintas (reconnaissance survey)

DT Potensi Entas

DT Entas

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

DIREKTORATPERENCANAAN DAN IDENTIFIKASIDAERAH TERTINGGAL

Analisis kuantitatifdilakukan untukmenentukan DT PotensiEntas.

Analisis kualitatif digunakan untukmelakukan pemutakhiran terhadap hasil penghitungan indeks komposit untuk menilai keterentasan DT.

Penentuan DT Entas dilakukan dengan dua metode analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Alur Evaluasi Pengentasan Daerah Tertinggal 2015-2019

10

Evaluasi Kuantitatif

Kategori/klasifikasiNilai Indeks Komposit

Rumus Nilai1. Parah IKmin ≤ IKi < IKmin+ I 0,04536 ≤ IKi < 0,184282. Sangat tertinggal IKmin + I ≤ IKi< IKmin + 2I 0,18428 ≤ IKi < 0,323193. Tertinggal IKmin + 2I ≤ IKi < IKmin +3I 0,32319 ≤ IKi < 0,462104. Potensi maju IKmin + 3I ≤ IKi < IKmin + 4I 0,46210 ≤ IKi < 0,601015. Maju IKmin + 4I ≤ IKi ≤IKmaks 0,60101 ≤ IKi ≤ 0,73992

Parameter NilaiIndeks komposit maksimum (Ikmaks) 0,73992Indeks komposit minimum (Ikmin) 0,04536Banyak kelas (n) 5Interval 0,13891BMIKTT 0,46210

Batas minimum indeks kabupaten tidak tertinggal (BMIKTT) merupakan ambang bataspenentuan daerah tertinggal (0,46210).

Hasil evaluasi kuantitatif menggunakan indeks komposit sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016.

Ketentuan Klasifikasi Kabupaten

Sumber: PODES 2018, SUSENAS 2018, dan KKD 2016

DIREKTORATPERENCANAAN DAN IDENTIFIKASIDAERAH TERTINGGAL

11

Evaluasi Kualitatif

Ada faktor-faktor yang tidak tertangkap berdasarkan data-data kuantitatif. PODES, SUSENAS dan Keuangan Daerah yang terakhir belum mencerminkan dinamika pembangunan daerah.

Pendekatan kualitatif memperkuat kesimpulan yang diambil dari analisis kuantitatif, dilakukan dengan mengambil intisari dari hasil observasi dan wawancara.

• hubungan daerah (yang diamati) dengan daerah-daerah lain;• dinamika sub-wilayah (kecamatan dan desa) yang diamati;• upaya masyarakat untuk mengakses layanan yang dibutuhkan; dan• kegiatan pembangunan ekonomi.

Analisis kualitatif dilakukan dengan mengidentifikasi:

DIREKTORATPERENCANAAN DAN IDENTIFIKASIDAERAH TERTINGGAL

12

Bobot dan Indikator dalam Penghitungan Indeks KompositKriteria No. Indikator Bobot Arah Sumber Data

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. Ekonomi1 Persentase penduduk miskin 0,10 + Susenas 2018, BPS2 Pengeluaran per kapita penduduk 0,10 - Susenas 2018, BPS

B. Sumber Daya Manusia

3 Angka harapan hidup 0,10 - Susenas 2018, BPS4 Rata-rata lama sekolah 0,05 - Susenas 2018, BPS

5 Angka melek huruf/Angka harapan lama sekolah 0,05 - Susenas 2018, BPS

C. Kemampuan Keuangan Daerah 6 Kemampuan Keuangan Daerah 0,10 - Kementerian Keuangan

D. Infrastruktur

7 Jalan aspal/beton 0,015 - Podes 2018, BPS8 Jalan diperkeras 0,015 - Podes 2018, BPS9 Jalan tanah 0,015 + Podes 2018, BPS10 Jalan lainnya 0,015 + Podes 2018, BPS

11 Pasar tanpa bangunan permanen/semipermanen 0,020 + Podes 2018, BPS

12 Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk 0,020 - Podes 2018, BPS13 Dokter per 1000 penduduk 0,020 - Podes 2018, BPS14 Fasilitas pendidikan dasar per 1000 penduduk 0,020 - Podes 2018, BPS15 Persentase rumah tangga pengguna listrik 0,020 - Susenas 2018, BPS16 Persentase rumah tangga pengguna telepon 0,020 - Susenas 2018, BPS17 Persentase rumah tangga pengguna air bersih 0,020 - Susenas 2018, BPS

E. Aksesibilitas18 Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten 0,067 + Podes 2018, BPS19 Akses ke pelayanan kesehatan 0,067 + Podes 2018, BPS20 Akses ke pelayanan pendidikan dasar 0,067 + Podes 2018, BPS

F. Karakteristik Daerah

21 Gempa bumi 0,0143 + Podes 2018, BPS22 Tanah longsor 0,0143 + Podes 2018, BPS23 Banjir 0,0143 + Podes 2018, BPS24 Bencana lainnya 0,0143 + Podes 2018, BPS25 Kawasan hutan lindung 0,0143 + Podes 2018, BPS26 Berlahan kritis 0,0143 + Podes 2018, BPS27 Desa konflik 0,0143 + Podes 2018, BPS

Status Daerah Tertinggal

Provinsi Banten

Kabupaten

Status

Lebak

DT Entas

Pandeglang

Konsep PembinaanDaerah Tertinggal Entas Tahun 2019

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah TertinggalKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dasar Hukum Pembinaan DT Entas

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 30 ayat (3) mengamanatkan bahwa:

“Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status daerahtertinggal diberikan pembinaan oleh Menteri paling lama selama 3(tiga) tahun setelah terentaskan.”

Menteri yang dimaksud dalam PP 78 Tahun 2014 adalah Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerahtertinggal.

Tindak lanjut Pembahasan Peraturan Perundangan terkait Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal 2020-2024

• Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2020 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kemendes PDTT dan K/L Lainnya untuk melakukan pembinaan terhadap DT yang sudah terentaskan (sesuai amanat PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang PPDT)

• Saat ini pembinaan sudah dilakukan oleh Ditjen PDT terhadap daerah tertinggal yang berstatus Entas, yaitu berupa pembinaan non fisik seperti:

- Pelatihan kepada tenaga kesehatan- Strategi pemasaran hasil pertanian- Promosi pariwisata- Pendampingan belanja daerah

• Untuk selanjutnya perlu dirumuskan strategi pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing K/L

• Kementerian Desa PDTT akan menyusun draft Peraturan Menteri yang di dalamnya mengatur tata cara dan pemantauan evaluasi kinerja percepatan pembangunan daerah tertinggal.

• Akan didorong penerbitan Permendes tentang pola pembinaan selama 3 tahun, yang proses pembinaannya tidak hanya melibatkan K/L pusat saja, melainkan dukungan dari APDES, APBD Kab. DT, APBD Provinsi

SKENARIO REGULASI PEMBINAAN DT PASCA ENTAS TAHUN 2020 - 2024

Rancangan Awal KonsepPembinaan

Cakupan dan Batasan Pembinaan oleh Ditjen PDT

dan PDTu

Dukungan Intervensi SesuaiTarget Capaian Renstra

(dalam rangka PembinaanPPDT)

Dukungan Intervensi SesuaiTusi dan Target Renstra

dalam rangka PPDT (Afirmasi)

DIT PIDT - PDTDitjen PDT dan PDTu

(Mandat Pembinaan)UKE I – KEMENDESA K/L Terkait

• Rekomendasi bentukintervensiPembinaan: berdasarkan

Hasil Elaborasi Kriteria dan Indikator Ketertinggalan –Usulan RAD dan AnalisisPotensi – Analisis PemenuhanKebutuhan Ideal (PemenuhanGAP) – dan filtering berdasarkan RekomendasiEvaluasi PPDT (Permen Evaluasi

DT) →Analisis KebutuhanPembinaan);

• RancanganPermendes

• Menu Intervensi yang wajib didukung, diarahkan pada Soft Program (Non Fisik);

• Fokus Pembinaan pada beberapa Isu Sentral di DT Terentaskan Tahun2019;

• Menu Intervensi Fisikdan Non Fisik sesuaiHasil analisis atasKebutuhan untukPembinaan.

• Intervensi disesuaikandengan Irisan lokasiprioritas masing-masingUKE-I

• Pemenuhan SPM

• Menu Intervensi Fisikdan Non Fisik sesuaiHasil analisis atasKebutuhan untukPembinaan (Perludikoordinasikan);

• Integrasi dan Sinkronisasi Intervensi;

• Sesuai dengan RenstraK/L, Intervensi AfirmasiK/L, SPM, dll

PERAN

PENANGGUNG JAWAB

KETERANGAN

PERMENDES PEMBINAAN DT ENTAS

INPRES PEMBINAAN DT ENTASDIREKTORAT JENDERAL PDTKEMENTERIAN DESA PDTT * Tetap Mengacu pada kriteria dan Indikator Ketertinggalan

SKENARIO PERMENSKENARIO PERMEN

DIREKTORAT JENDERAL PDTKEMENTERIAN DESA PDTT

DIREKTORAT JENDERAL PDTKEMENTERIAN DESA PDTT

DIREKTORAT JENDERAL PDTKEMENTERIAN DESA PDTT

DaftarMenu IntervensiPembinaanKemendesaTahun 2020

No Daftar Menu Intervensi1 Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal

2 Bantuan Permodalan Usaha BUM Desa Bersama3 Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan dan

Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan

4 Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi

5 Implementasi Pertanian Presisi Berbasisi Teknologi6 Koordinasi dalam pembangunan dan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Kawasan Transmigrasi

7 Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Ekonomi Di Daerah Tertinggal

8 Pembangunan Bangunan Air9 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-Status

10 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan11 Pembangunan Fasilitas Umum

12 Pembangunan Jalan Desa Strategis yang dibangun / ditingkatkan di Daerah Tertinggal dalam rangka mendukung Aksesibilitas

13 Pembangunan jalan non-status

14 Pembangunan jembatan

15 Pembangunan RTJK dan SAB16 Pembangunan Sarana Air Bersih Di Kabupaten Perbatasan

17 Pembangunan Sentra Produksi Unggulan Lokal di Daerah Tertinggal (DT)

18 Pembangunan sistem drainase

19 Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan

20 Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan

21 Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Kawasan Perdesaan

22 Pembangunan/Pengadaan Sarana Air Bersih

No Daftar Menu Intervensi23 Pembinaan SDM dan Penguatan Kapasitas Desa Wisata di Daerah

Tertinggal Entas (DTE)

24 Pembinaan SDM Pengelola Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal Entas (DTE)

25 Pembukaan lahan

26 Penataan dan Adaptasi

27 Pengadaan Catu pangan

28 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian

29 Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD di DT

30 Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Transmigrasi

31 Pengembangan Potensi Sumber Daya Pariwisata di Daerah Tertinggal (DT)

32 Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru di DT

33 Penguatan Pranata Adat dan Budaya Untuk Perdamaian

34 Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi

35 Peningkatan Jalan Strategis Desa

36 Peningkatan Kapasitas Anak Sekolah Tanggap Bencana Usia Dini

37 Peningkatan Kapasitas Aparatur, Masyarakat dan Perempuan Tentang Perencanaan Pembangunan Peka Konflik

38 Peningkatan Kapasitas Kelembangaan Daerah Tangguh Bencana

39 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mengidentifikasi Kebutuhan Pasca Bencana / Jitupasna / PDNA)

40 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penilaian RisikoBencana Partisipatif (PDRA)

41 Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Kader Puskemas Pembantu di DT

42 Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi

43 Ukur Bagi LahanDIREKTORAT JENDERAL PDTKEMENTERIAN DESA PDTT

DaftarMenu IntervensiPembinaan

K/LTahun 2020

No DAFTAR MENU INTERVENSI1 Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

2 Guru dan Tenaga Kependidikan

3 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

4Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan AgribisnisPeternakan Rakyat

5 Penanganan Fakir Miskin

6 Penanggulangan Bencana

7 Pendidikan Dasar dan Menengah

8 Pengelolaan Ruang laut

9 Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

10Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Berkelanjutan

11 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

12 Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

13Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

14Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

15Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

16 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

17Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

18Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

19Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

20 Perlindungan dan Jaminan Sosial

No DAFTAR MENU INTERVENSI

21Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

22 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

23 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

24 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

25 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

26Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan PengangkutanGas Bumi Melalui Pipa

27Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

28Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan TransportasiDarat

29Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan TransportasiLaut

30Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan TransportasiUdara

31Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

32 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

33Program Pengembangan dan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

34 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

35 Program Pengembangan Kepariwisataan

36 Program Pengembangan Perumahan

37 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

38Program Peningkatan Penghidupan BerkelanjutanBerbasis Usaha MikroDIREKTORAT JENDERAL PDT

KEMENTERIAN DESA PDTT

BERITA ACARA FORUM PEMBINAAN YOGYAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL PDTKEMENTERIAN DESA PDTT

Pengembangan Ekonomi Lokal

THINGS –TO – DOPilot Project di Desa Sumber Baru, Pasaman Barat dan Mandeh, Pesisir Selatan

Desa Sumber Baru,

Pasaman Barat

Desa Mandeh, Bukit

Barisan, Pesisir Selatan

Budidaya Alpukat

WisataAlam

LOKASI POTENSI TIMELINE

OKT NOV DES

Pelatihan

Financial

Solution

Petani

Inc.

OKT NOV DES

Pelatihan

Financial

Solution

Petani

Inc.

PENGEMBANGAN ANYAMAN PURUN TIKUS MENJADI KERAJINAN TAS

Harga: Rp.1.550.000Bahan: Kulit Sapi dan Purun Tikus

Kerajinan Tas Purun Tikus berasal dari Barito Kuala Kalimantan Selatan. Anyaman purun tikus memiliki kekhasantersendiri dengan berbatang kecil ditambah pengolahan yang halus serta mengandung nilai seni. Anyaman purun tikusini sudah beberapa kali dipamerkan ke luar provinsi seperti di Jakarta, Jogja, dan lain-lainnya ternyata semuatertarik.

Tanaman Purun Tikus Anyaman Purun Tikus

Kerajinan Tas Purun Tikus

KERJASAMA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DENGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Hasil Pertanian

DistribusiKonsumen

Distribusi Hasil Produksi Daerah Tertinggal Melalui PT Pos Indonesia

men

PT PosIndonesia

distribusikan ke konsumen

Petani memasukkan hasil panennya

PTPos Indonesia menyediakan box kepada para petani

Directorate General of Disadvantaged Areas Development

Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration

Copyright@

Hasil

Budidaya

Ikan Hias

•Petani•Nelayan•Petani Budidaya

Hasil Perikanan

Packaging

18

“Pertanian” “Perikanan” “Peternakan”

SMART FARMING UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL

Drone Sprayer Water Debit Sensor Cow HealthBelt

Implementasi Internet of Things (IOT) dalam peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan di daerah tertinggal. Produkyang dikeluarkan oleh MSMB untuk meningkatkan produksi antara lain Drone Sprayer untuk Pertanian, Water Debit Sensor untuk peningkatan

Perikanan, Cow Health Belt untukPeternakan.14

PENERAPAN SMART FARMING DI DAERAH

TERTINGGAL

Daerah Tertinggal tidak memiliki banyak perkebunan buah, namun banyak pohon buah yang ditanam di kebun-kebun rumah penduduk. Hal tersebut dapat meningkatkan skala ekonomi jika dikonsolidasi melalui pendataan jumlah pohon buah dalam suatu kawasan serta waktu panen (untuk

kebutuhan logistik dan tenaga kerja). Pendataan pohon dan sayur dengan Teknologi Artificial Intelligence melalui Drone Surveillance

19

PENDATAAN JUMLAH POHON BUAH DI

DAERAH TERTINGGAL

APLIKASI PENDATAANPOHON

Drone

Surveillance

KONSEP FAIR PRICE REGOPANTES

Alpokat Soe

Harga Petani

Soe NTT

Rp 2.000 /kg

Harga Pasar Jakarta

Rp 50.000 /kg

Harga Pantas

Petani Soe NTT

Rp 13.500 /kg

www.regopantes.com

Harga Alpukat Impor Australia di Indonesia

Rp 20.960 /100gr atau Rp 209.600 /kg

25

*) Harga Alpukat Lokal Rp 50.000/Kg

Harga Pantas

Konsumen Jakarta

Rp 38.500 /kg

3 CRITICAL IMPROVEMENT AGAR PETANIMENDAPATKAN HARGA PANTASAlpokat

Soe

Harga Petani

Soe NTT

Rp 2.000 /kg

Harga Pantas

Petani

Soe NTT Rp

13.500 /kg

Kualitas Budidaya

Kualitas Komoditas

Petani Soe NTT Kualitas Pengiriman

Your Company Name

Terima KasihTerima Kasih

DIREKTORAT JENDERAL PDTKEMENTERIAN DESA PDTT

ditjenpdt.kemendesa.go.id

@ditjenpdt

Ditjen PDT

Ditjen PDT

@[email protected]