25
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL Jakarta, 10 Maret 2016 Disampaikan pada Rapat Teknis Pra Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2016

kebijakan pembangunan industri nasional

  • Upload
    lyphuc

  • View
    257

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kebijakan pembangunan industri nasional

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI NASIONAL

Jakarta, 10 Maret 2016

Disampaikan pada Rapat Teknis

Pra Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2016

Page 2: kebijakan pembangunan industri nasional

2

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

2015 - 2019

PENYUSUNAN RKP 2017

DUKUNGAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI

KALIMANTAN

OUTLINE

I

II

III

Page 3: kebijakan pembangunan industri nasional

3

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL 2015 - 2019I

Page 4: kebijakan pembangunan industri nasional

4

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL 2015 - 2019 A

Arah kebijakan pemerintah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) untuk periode 2015 –2019

Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan industri

Acuan bagi pelaku usaha / industri dalam membangun dan mengembangkan industri

Pedoman bagi pemangku kepentingan lain dan masyarakat luas dalam rangka menunjang pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan tugas dan peran masing – masing

Tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam 5 (lima) tahun

1

2

3

4

5

Kebijakan Industri Nasional 2015 – 2019 disusun untuk melaksanakan amanat UU No. 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 Pasal 3. KIN merupakan arah dan tindakan untuk

melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Page 5: kebijakan pembangunan industri nasional

5

SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRIA.1

Meningkat

hingga 8.4%

pada tahun 2019

1. Laju Pertumbuhan

Industri Non MigasMencapai 19.4%

pada tahun 2019

2. Peran Industri

Pengolahan Non

Migas

3. Mengurangi

Ketergantungan terhadap

Impor

4. Meningkatkan Ekspor

Produk Industri

5. Meningkatkan Persebaran

dan Pemerataan Kegiatan

Industri

6. Meningkatkan peran

Industri Kecil dan

Menengah

7. Meningkatkan Inovasi

dan Pemanfaatan

Teknologi

8. Meningkatkan

Penyerapan Tenaga Kerja

9. Memperkuat Struktur

Industri

10. Meningkatkan Nilai

Tambah Sumber Daya

Alam

11. Memperkokoh

Konektivitas Ekonomi

Nasional

Page 6: kebijakan pembangunan industri nasional

6

SASARAN KUANTITATIF PEMBANGUNAN INDUSTRI

TAHUN 2015-2019A.2

No. Indikator Pembangunan Industri Satuan 2016 2017 2018 2019

1. Pertumbuhan industri pengolahan non

migas

% 5,7 6,5 7,4 8,4

2. Kontribusi industri pengolahan non migas

terhadap PDB

% 18,5 18,7 19,1 19,4

3. Kontribusi ekspor produk industri

terhadap total ekspor

% 67,8 68,3 68,8 69,3

4. Jumlah tenaga kerja di sektor industri Juta

orang

16,0 16,6 17,2 17,8

5. Persentase tenaga kerja di sektor industri

terhadap total pekerja

% 14,4 14,7 15,0 15,4

6. Rasio impor bahan baku sektor industri

terhadap PDB sektor industri

% 39,4 36,1 32,8 29,8

7. Nilai Investasi sektor industri Rp

Trilyun

305 346 393 448

8. Persentase nilai tambah sektor industri

yang diciptakan di luar Pulau Jawa

% 28,1 28,4 28,8 29,4

Catatan: pertumbuhan dan kontribusi sektor industri mengacu kepada perhitungan PDB tahun dasar 2010

Page 7: kebijakan pembangunan industri nasional

7

Peningkatan nilai tambah sumber daya

alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas

dan batubara dalam rangka penguatan

struktur industri melalui pembangunan industri

hulu yang diintegrasikan dengan

industri antara dan industri hilirnya

Peningkatan kapabilitas

industri melalui peningkatan

kompetensi SDM dan penguasaan

teknologi

Pembangunan industri di seluruh wilayah indonesia melalui pembangunan wilayah pusat

pertumbuhan industri (WPPI), kawasan

peruntukan industri (KPI), kawasan

industri,dan sentra industri kecil dan

industri menengah (Sentra IKM)

FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2015-2019B

Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan

perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2015 -

2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong

pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada:

1 2 3

Page 8: kebijakan pembangunan industri nasional

8

KEB

IJA

KA

N L

INTA

S

SEK

TO

RA

L 1. Pengembangan Sumber Daya Industri

2. Pengembangan Sarana & Prasarana Industri

3. Pemberdayaan Industri

4. Perwilayahan Industri

5. Kebijakan Affirmatif IKM

6. Penyediaan fasilitas Fiskal & Non-Fiskal bagi pelaku industri

PEN

GEM

BA

NG

AN

IN

DU

ST

RI

PR

IOR

ITA

S 10 Sektor Industri Prioritas:

• Industri Pangan

• Industri Farmasi, Kosmetik & AlatKesehatan

• Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

• Industri Alat Transportasi

• Industri Elektronika dan Telematika (ICT)

• Industri Pembangkit Energi

• Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

• Industri Hulu Agro

• Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

• Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRIC

Program pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah:

a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral

b. Program pembangunan industri prioritas

Page 9: kebijakan pembangunan industri nasional

PENUMBUHAN POPULASI

Menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

industri berskala besar dan sedang dimana 50%

tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri

Kecil sekitar 20 ribu unit usaha.

a. Mendorong investasi untuk industri pengolah

sumber daya alam, baik hasil pertanian

maupun hasil pertambangan (hilirisasi),

b. Mendorong investasi untuk industri

penghasil barang konsumsi kebutuhan

dalam negeri yang utamanya industri padat

tenaga kerja,

c. Mendorong investasi untuk industri

penghasil bahan baku, bahan setengah jadi,

komponen, dan sub-assembly (pendalaman

struktur),

d. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan

produksi global, dan

e. Pembinaan industri kecil dan menengah

(IKM) agar dapat terintegrasi dengan rantai

nilai industri pemegang merek (Original

Equipment Manufacturer, OEM) di dalam

negeri dan dapat menjadi basis

penumbuhan populasi industri besar dan

sedang.

PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS

a. Peningkatan efisiensi teknis,

melalui pembaharuan/revitalisasi;

permesinan industri; peningkatan

dan pembaharuan keterampilan

tenaga kerja; optimalisasi ke-

ekonomian lingkup industri

(economic of scope)

b. Peningkatan penguasaan IPTEK/

inovasi,

c. Peningkatan penguasaan dan

pelaksanaan pengembangan

produk baru (new product

development) oleh industri

domestik, Pembangunan faktor

input (peningkatan kualitas SDM

industri dan akses ke sumber

pembiayaan yang terjangkau),

dan

d. Fasilitasi dan insentif dalam

rangka peningkatan daya saing

dan produktivitas diutamakan

industri: (1) strategis; (2) maritim;

dan (3) padat tenaga kerja.

PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

DI LUAR PULAU JAWA

a. Fasilitasi pembangunan 14

Kawasan Industri (KI),

b. Membangun 22 Sentra

Industri Kecil dan Menengah

(SIKIM) yang terdiri dari 11 di

Kawasan Timur Indonesia

dan 11 di Kawasan Barat

Indonesia, dan

c. Berkoordinasi dengan para

pemangku kepentingan dalam

membangun infrastruktur

utama (jalan, listrik, air bersih,

telekomunikasi, pengolah

limbah, dan logistik),

infrastruktur pendukung

tumbuhnya industri, dan

sarana pendukung kualitas

kehidupan (Quality Working

Life) bagi pekerja.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL SESUAI

RPJMN 2015 - 2019D

Page 10: kebijakan pembangunan industri nasional

10

PENYUSUNAN RKP 2017II

Page 11: kebijakan pembangunan industri nasional

11

KemenTanKemenKP

KemenLHKKemenESDM

1. Peningkatan

Populasi 2. Daya Saing

danProduktivitas

Industri

Kemenperin11.

Ketersediaandan Kualitas Bahan Baku

KemenperinKemenko Perekonomian

KemenPUPRKemenHub

KemenKominfoKemenESDM

KemenBUMN

10.KetersediaanInfrastruktur dan Energi

3. Pengembangan

Kawasan Industri/KEK

PercepatanPertumbuhanIndustri dan

KawasanIndustri/KEK

9.

Peningkatan

Akses ke Pasar Global

(Ekspor)

KemenperinBKPMPEMDA

4.PeningkatanInvestasi di

BidangIndustri

Manufaktur

KemenperindKemendag

5.Pembiyaan

denganakses danbiaya yangkompetitif

8.Pemberian

InsentifFiskal yangHarmonis

KemenKeu Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan

6.SDM

Industriyang

Kompetendan Disiplin

7.HubunganIndustrial

yangBersahabat

PROGRAM PRIORITAS

PRIORITAS NASIONAL

PERENCANAAN TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONALA

LEVEL 1 : PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI / KEK

Kemenperin

Kemdikbud,KemenRistekDiktiKemenperin, Kemenaker, Pemda

Kemenaker, POLRI,Pemda

Program Prioritas ke-4, 6, dan 9, dibahasdalam Prioritas Nasional PenguatanPertumbuhan Ekonomi

Page 12: kebijakan pembangunan industri nasional

12

Kem Perindustrian

FasilitasiTumbuhnyaIndustri Baru

BKPM/DKem Perindustrian

Kem PerindustrianKem K-UKM

PenumbuhanIKM

PromosiInvestasi

1.PENINGKATAN

POPULASIINDUSTRI

Kem Ristek DiktiKem Perindustrian

KemkominfoBPPT, LIPI, BATAN

Kementan, KemenKKP,Universitas

Tax Holiday/ Tax

AllowanceKem KeuanganKem Perindustrian

PembangunanScience DanTechnopark

KemudahanMemulai

Usaha

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

LEVEL 2 : PENINGKATAN POPULASI INDUSTRI

PenumbuhanIndustriKreatif

Bekraf

BKPM/DKem PerindustrianPemda

PERENCANAAN TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONALA

Page 13: kebijakan pembangunan industri nasional

13

Fasilitasi danInsentif

Kem DikbudKemristek Dikti

Kem NakerKem Perind

Kem PerindKem LHKSDM yang

kompetitif PengembanganIndustri Hijau

2.Peningkatan

Daya Saing danProduktivitas

BSNKem PerindKem PerdagLIPI

Kem PerindBadan EkrafUniversitas

PeningkatanKemampuanDisain Produk

PengembanganInfrastruktur

Mutu

PembaruanPermesinan

IndustriKem Perind

Kem Perind

Kemenkeu

BKPM

LEVEL 2 : PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI

PERENCANAAN TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONALA

Page 14: kebijakan pembangunan industri nasional

14

LEVEL 2 : KAWASAN INDUSTRI / KEK

Kemenperin,Kemen ATR,

Pemda Penyediaanlahan

kawasanindustriLuar : Kemen PUPR,

Kemen ESDM,Kemendag

Dalam : Kemenperind

Kemen PUPR,Kemenhub,Kemen ESDMKemen BUMNKemkoinfo

KetersediaanInfrastruktur

Dasar

Konektivitas/Aksesibilitas

3.Kawasan

Industri/KEK

Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, AK,

Politeknik)

Mensosialisasikanmental

Kewirausahaan

Kemenkeu,Kemenperin,<Dewan KEK>Kemen ATRKemenakerKemenkumham

Insentif Fiskaldan Non

Fiskal

Kemendikbud,Kemenaker,Kemenristekdikti,Kemen KUKMKemenperin

BKPM/BKPD,Pemda,Kemendagri

IklimInvestasiPTSP

(PenghapusanPerda

bermasalah)

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PERENCANAAN TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONALA

Page 15: kebijakan pembangunan industri nasional

15

DUKUNGAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI KALIMANTANIII

Page 16: kebijakan pembangunan industri nasional

16

No Lokasi Provinsi

1

Banda Aceh, Aceh Besar dan

Pidie -Bireun- Lhokseumawe

(termasuk KAPET BANDAR

ACEH DARUSSALAM)

Aceh

2

Medan-Binjai-Deli Serdang-

Serdang Bedagai - Karo-

Simalungun-Batubara

Sumatera Utara

3 Dumai-Bengkalis-Siak Riau

4 Batam-Bintan Kep. Riau

5 Banyuasin -Muara Enim Sumatera

Selatan

6

Lampung Barat-Lampung

Timur-Lampung Tengah-

Tanggamus-Lampung Selatan

Lampung

7 Cilegon-Serang-Tangerang Banten

8 Bogor-Bekasi-Purwakarta-

Subang-KarawangJawa Barat

9Cirebon-Indramayu-

MajalengkaJawa Barat

10 Kendal-Semarang-Demak Jawa Tengah

11

Tuban-Lamongan-Gresik-

Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-

Bangkalan

Jawa Timur

No Lokasi Provinsi

12Pontianak-Landak-Sanggau-

Ketapang –Sambas-Bengkayang

(sebagian KAPET Khatulistiwa)

Kalimantan Barat

13Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk

KAPET BATULICIN)

Kalimantan

Selatan

14

Samarinda, Balikpapan, dan Kutai

Kertanegara -Bontang-Kutai Timur

(termasuk KAPET SASAMBA)

Kalimantan Timur

15 Tarakan -Nunukan Kalimantan Utara

16

Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-

Minahasa Utara (termasuk KAPET

MANADO BITUNG)

Sulawesi Utara

17

Kendari-Konawe-Konawe Utara-

Konawe Selatan-Kolaka-Morowali

(termasuk KAPET BANK

SEJAHTERA SULTRA)

Sulawesi

Tenggara

18 Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi

(termasuk KAPET PALAPAS) Sulawesi Tengah

19 Makassar-Maros-Gowa - Takalar-

Jeneponto-BantaengSulawesi Selatan

20 Halmahera Timur-Halmahera

Tengah - Pulau MorotaiMaluku Utara

21 Mimika Papua

22 Teluk Bintuni Papua Barat

PENGEMBANGAN WPPI 2015-2019A

Page 17: kebijakan pembangunan industri nasional

17

Sumber: RPJMN 2015-2019

Pembangunan 4 Kawasan Industri di Kalimantan (Landak, Ketapang, Jorong dan Batulicin) telah

diakomodir dalam Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI 2015-2019B

Page 18: kebijakan pembangunan industri nasional

18

No.

Nama KILuas(Ha)

Investasi(Rp.

Triliun)

Tenaga Kerja(Jiwa)

Anchor Industry Fokus Industri

1 Teluk Bintuni, Papua Barat 2,112 31.4 51,500 PT. Pupuk Indonesia Industri Pupuk dan Petrokimia

2Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara

300 4.4 10,000 PT. Feni Haltim Industri Ferronikel

3 Bitung, Sulawesi Utara 534 2.5 90,000 PT. Pelindo Industri Agro dan Logistik

4 Konawe, Sulawesi Tenggara 5,500 28.7 18,200Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd

Industri Ferronikel

5 Morowali, Sulawesi Tengah 1,200 49.7 80,000 PT. Sulawesi Mining Investment Industri Ferronikel

6 Palu, Sulawesi Tengah 1,500 12.5 165,000 PT. Bangun Palu SultengIndustri Rotan, Agro, dan Industri Lainnya

7 Bantaeng, Sulawesi Selatan 3,000 24.4 163,200PT. Hwadi dan Bantaeng Sigma Energi

Industri Ferronikel

8 Ketapang, Kalimantan Barat 1,000 4 10,000PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery

Industri Alumina

9Mandor, Landak, Kalimantan Barat

306 1.22 33,600 PT. Industri Pengolahan Karet

10Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

530 2.12 10,000 PT. Meratus Jaya Iron and Steel Industri Besi Baja

11Jorong, Tanah Laut, Kalimantan Selatan

6,370 22.3 30,000PT. Semeru Surya, PT. Delta Prima

Industri Besi Baja dan Industri Agro

12 Tanggamus, Lampung 3,500 17.5 104,800 PT. Repindo Jagat Raya Industri Maritim

13Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatera Utara

1,000 4.5 113,200 PT. Inalum Industri Alumina

14Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara

2,002 9.5 83,300PT.Unilever OleochemicalIndonesia

Industri Pengolahan CPO

Total 28,854 214.74 962,800

PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI 2015-2019B

Page 19: kebijakan pembangunan industri nasional

19

Sasaran Pengembangan Sentra IKM berdasarkan Rencana Strategis Kemenperin 2015-2019 adalah terbangunnya 11 Sentra IKM di Kawasan Barat Indonesia (Jawa, Sumatera dan Kalimantan) dan 11 Sentra IKM di Kawasan Timur Indonesia (Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur).

Mekanisme : kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan syarat PemerintahKabupaten/Kota mempunyai komitmen yang tinggi antara lain:1. Menyediakan lahan untuk pembangunan sentra IKM (minimal 5 Ha) dengan status clear

and clean2. Menyiapkan rencana bisnis untuk pengelolaan sentra IKM3. Menyiapkan SDM dan anggaran yang memadai untuk pengelolaan sentra IKM setelah

diserahterimakan dari Ditjen PPI4. Melakukan pembinaan terhadap IKM yang berlokasi di sentra, yang difasilitasi oleh Ditjen

IKM

Kegiatan Fisik Pembangunan Sentra IKM:1. Pembangunan landscape dan jalan lingkungan di dalam sentra2. Pembangunan gedung standar tempat produksi3. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana4. Pembangunan ruang pamer produk-produk IKM5. Kantor pengelola sentra

PEMBANGUNAN SENTRA IKM (SIKIM)C

Page 20: kebijakan pembangunan industri nasional

20

PROGRES KEGIATAN PERWILAYAHAND

No Provinsi

ProgressPenyusunan PERMENPERI

N

Forum Koordinas

iIdentifikasi

PotensiMasterplan

Kajian Rencana Kebutuhan Infrastruktur

Transportasi dan Logistik

Energi dan Air

Bahan Baku, SDM, danTeknologi

1 Kalimantan Barat 2016 2016 2016 2016

2 Kalimantan Selatan 2016 2016 2016 2016

3 Kalimantan Timur 2016

4 Kalimantan Utara 2016

D.1 Progres Pengembangan WPPI

D.2 Progres Pembangunan SIKIM

No SIKIM Provinsi

Progress

Pola Pengembangan(Masterplan, FS, Kelembagaan)

DED Pembangunan Pembinaan

14 Kab. Seruyan Kalimantan Tengah 2016

15 Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah

16 Kota Tarakan Kalimantan Utara

: Telah dilaksanakan

2016 : Dilaksanakan pada tahun 2016

Ket.

Page 21: kebijakan pembangunan industri nasional

21

KAWASAN INDUSTRI KETAPANG

(KALIMANTAN BARAT)

Profil 1. Kecamatan Matan Hilir Selatan,

Kabupaten Ketapang

2. Luas kawasan 1.000 Ha

3. Fokus industri Alumina

4. Nilai Investasi 4 T

5. Anchor Industry PT. Well Harest Winning

Alumina Refinery

Progres

2015

1. Koordinasi dalam penyiapan lahan,

infrastruktur logistik dan penunjang

kawasan industri

2. Penyusunan DED kawasan industri

3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan

industri

Program

2016

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan

Kawasan Industri Ketapang

Rencana

2017

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan

Kawasan Industri Ketapang

Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja

10.000 TK

JALAN PROPINSI

BATAS WILAYAH PERENCANAAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI KEINDUSTRIAN WILAYAH I

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRIKORIDOR KALIMANTAN

(NUNUKAN, PANGKALANBUN DAN KETAPANG)

MASTER PLAN

KAWASAN INDUSTRI PAGAR MENTIMUN

KABUPATEN KETAPANG

GAMBAR

KETERANGAN

SUMBER PETA

0 1.000 3.000 m

SKALA 1 : 30.000

1. Keputusan Bupati Ketapang No: 248/PEM/2013

2. Keputusan Bupati Ketapang No: 249/PEM/2013

GARIS PANTAI

2.000

LUAS KAWASAN INDUSTRI = 1.000 Ha

(IZIN LOKASI PT. KETAPANG BANGUN SARANA)

UMKM

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

AREA KOMERSIAL

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

TRADE CENTER

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

TAMAN, MEDIAN, JALUR

HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

INDUSTRI

PERGUDANGAN

LIQUID STORAGE CENTER

PENGELOLAAN AIR BERSIH

PUSAT PENGEPAKAN

PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

MEDIA CENTER

CONVENTION CENTER

INFRASTRUKTUR KAWASAN

FASILITAS PENUNJANG

RUANG TERBUKA HIJAU

PENGGUNAAN LAHAN

LUAS KAWASAN INDUSTRI

JALAN DAN SALURAN

1.009,90

LUAS (Ha)

04

04

03

01

01

02

01

02

03

04

25,41

61,44

101,63

270,58

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

15

18

19

20

21

22

23

24

25

08

06

05

07

25

25

25

25

12

13

13

25

12

04

11

03

01

02

1009

07

08

22

23

2419

2021

18

18

14

25

25

15

17

16

14

(Keta

pang - K

endaw

angan)

Selat Karimata

Ke P

ela

bu

han

Jalan P

ropinsi

5,93

10,70

12,45

42,24

10,12

7,11

11,27

15,86

17,23

22,92

2,94

1,19

3,83

21,69

2,52

2,16

13,68

2,68

6,04

3,70

217,40

117,12

UMKM

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

AREA KOMERSIAL

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

TRADE CENTER

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

TAMAN, MEDIAN, JALUR

HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

INDUSTRI

PERGUDANGAN

LIQUID STORAGE CENTER

PENGELOLAAN AIR BERSIH

PUSAT PENGEPAKAN

PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

MEDIA CENTER

CONVENTION CENTER

INFRASTRUKTUR KAWASAN

FASILITAS PENUNJANG

RUANG TERBUKA HIJAU

PENGGUNAAN LAHAN

LUAS KAWASAN INDUSTRI

JALAN DAN SALURAN

1.009,90

LUAS (Ha)

01

02

03

04

25,41

61,44

101,63

270,58

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

15

18

19

20

21

22

23

24

25

5,93

10,70

12,45

42,24

10,12

7,11

11,27

15,86

17,23

22,92

2,94

1,19

3,83

21,69

2,52

2,16

13,68

2,68

6,04

3,70

217,40

117,12

UMKM

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

AREA KOMERSIAL

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

TRADE CENTER

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

TAMAN, MEDIAN, JALUR

HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

INDUSTRI

PERGUDANGAN

LIQUID STORAGE CENTER

PENGELOLAAN AIR BERSIH

PUSAT PENGEPAKAN

PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

MEDIA CENTER

CONVENTION CENTER

INFRASTRUKTUR KAWASAN

FASILITAS PENUNJANG

RUANG TERBUKA HIJAU

PENGGUNAAN LAHAN

LUAS KAWASAN INDUSTRI

JALAN DAN SALURAN

1.009,90

LUAS (Ha)

01

02

03

04

25,41

61,44

101,63

270,58

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

15

18

19

20

21

22

23

24

25

5,93

10,70

12,45

42,24

10,12

7,11

11,27

15,86

17,23

22,92

2,94

1,19

3,83

21,69

2,52

2,16

13,68

2,68

6,04

3,70

217,40

117,12

Page 22: kebijakan pembangunan industri nasional

22

KAWASAN INDUSTRI MANDOR

(KALIMANTAN BARAT)

KIM II

Profil 1. Kecamatan Mandor

2. Luas kawasan 306 Ha

3. Fokus Industri Pengolahan Karet

4. Nilai Investasi 1,22 T

5. Anchor Industri PT. Cakrawala Energi

Nusantara

Progres

2015

1. Koordinasi dalam penyiapan lahan,

infrastruktur logistik dan penunjang

kawasan industri

2. Penyusunan DED kawasan industri

3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan

industri

Program

2016

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan

Kawasan Industri Mandor

Rencana

2017

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan

Kawasan Industri Mandor

2. Pembangunan Jalan Poros 500 m

dan Gerbang Utama Kawasan

Industri Mandor

Estimasi Penyerapan Tenaga

Kerja 33.600 TK

07

PUSAT PENGEPAKAN

INDUSTRI KARET

INDUSTRI KECIL MENENGAH

ANEKA INDUSTRI

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

COMMUNITY CENTER

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

MEDIA CENTER

EXHIBITION CENTER

AREA KOMERSIAL

MEDICAL CENTER

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL

PENGELOLAAN AIR BERSIH

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

TAMAN

RTH/BUFFER

PEMAKAMAN

PERDAGANGAN

PUSAT INOVASI

PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

CONVENTION CENTER

INDUSTRI

KECIL

MENENGAH

KAWASAN INDUSTRI MANDOR II

KABUPATEN LANDAK

IPAL

PENGELOLAAN

LIMBAH

KERING

PEMADAM

KEBAKARAN

KANTOR

MANAJEMEN

PUSAT

PENGEPAKAN

CONVENTION

CENTER

MEDICAL

CENTER

POWER

STATION

INOVATION

CENTER

PEMAKAMAN

FUEL

STATION

MEDIA

CENTER

EXHIBITION

CENTER

PENGELOLAAN

AIR

BERSIH

PERKANTORAN

SARANA

PERIBADATAN

COMMUNITY

CENTER

PERKANTORAN

PARKIR

ANGKUTAN

KARYAWAN

PERDAGANGAN

AREA

KOMERSIAL

PERUMAHAN

INDUSTRI

KARET

INDUSTRI

SEDANG

INDUSTRI

BESARINDUSTRI

BESAR

INDUSTRI

SEDANG

INDUSTRI

SEDANG

ANEKA

INDUSTRI

ANEKA

INDUSTRI

ANEKA

INDUSTRI

ANEKA

INDUSTRI

INDUSTRI

KARET

INDUSTRI

KARET

INDUSTRI

KECIL

MENENGAH

KIM I

Page 23: kebijakan pembangunan industri nasional

23

KAWASAN INDUSTRI BATULICIN

(KALIMANTAN SELATAN)

Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja 10.000

TK

Profil 1. Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan

Karang Bintang

2. Luas lahan 530 Ha

3. Fokus Industri Besi Baja

4. Nilai Investasi 2,12 T

5. Anchor Industry PT Meratus Jaya Iron and

Steel

Progres

2015

1. Koordinasi dalam penyiapan lahan,

infrastruktur logistik dan penunjang

kawasan industri

2. Penyusunan DED kawasan industri

3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan

industri

Program

2016

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan

Kawasan Industri Batulicin

Rencana

2017

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan

Kawasan Industri Batulicin

Page 24: kebijakan pembangunan industri nasional

24

KAWASAN INDUSTRI JORONG

(KALIMANTAN SELATAN)

Profil 1. Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah

Laut2. Luas Lahan ± 6370 Ha

3. Basis Industri Agro dan Besi Baja

Progres 2015 1. Koordinasi dalam penyiapan lahan,

infrastruktur logistik dan penunjang

kawasan industri

2. Penyusunan Masterplan kawasan

industri

3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan

industri

Program

2016

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan

Kawasan Industri Jorong

Rencana

2017

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan

Kawasan Industri Jorong

Page 25: kebijakan pembangunan industri nasional

Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian

Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 7

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5255509 ext 4020, 5253278

Website : http://rocana.kemenperin.go.id

Email : [email protected]

TERIMA KASIH