Upload
arjuridhoni
View
163
Download
20
Embed Size (px)
Citation preview
Perlindungan dan PengelolaanKebijakan Nasional
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)Deputi I Bidang Tata LingkunganAsdep Kajian Dampak Lingkungan
Lingkungan HidupErik Teguh Primiantoro, MESKabid Pengembangan Sistem KDL
Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
Menguntungkan secara ekonomi (economically viable)
Diterima secara sosial
(socially acceptable)
Ramah lingkungan (environmentally sound)
“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED – Our Common Future)
Lingkungan
Ekonomi
Sosial
Pembangunan
Berkelanjutan di Wilayah pesisir Laut
Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik & SehatSesungguhnya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan
Lingkungan Hidup – udara, tanah dan air -- yang baik dan sehat. Hak tersebut dijamin dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya
UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”
1
Pasal 65 UU 32/2009: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”
2
Agar hak tersebut terpenuhi, maka wajib dipastikan segala kegiatan perekonomian dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Prinsip Dasar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Menjaga lingkungan hidup (Udara, Air, Lahan dan Laut) tetap dalam kondisi baik dan sehat untuk aktivitas kehidupan seluruh warga negara;
1. Memastikan segala kegiatan perekonomian (seperti Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Industri, Pariwisata & Pertambangan) dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
1
2
6
1982
1997
2009
UU Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah
tentang AMDAL
1986
1993
1999
2010
TAHAPA
N DAN P
ERKE
MBA
NGAN
PERA
TURA
N LINGKU
NGAN HID
UP
DAN AM
DAL
tonggak awal
pengembangan
perbaikan
revitalisasi
MELANGKAH MAJU UNTUK PERBAIKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UU 32/2009
8
INVENTARISASI LH
INVENTARISASI WILAYAH EKOREGION RPPLH
RTRW
KLHS [daya dukungKLHS
Baku Mutu Lingkungan
FungsiLingkungan
AMDAL /UKL-UPL
Analisis Risiko Lingkungan
KONSERVASI /PENCADANGAN PEMANFAATAN IZIN
LINGKUNGAN
PENGAWASAN
izin usaha
PETA PERANGKAT PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SANKSI PIDANASANKSI
PERDATASANKSI
ADMINISTRASI
PEMBINAAN
Dana Penjaminan
Audit LingkunganPPLH /PPNS
Sumber: Reliantoro, S & Roosita, H., 2010
daya tampung]
Tahap Perencanaan
Tahap Pelaksanaan
Perencanaan PPLH
Inventarisasi Lingkungan
Hidup
Nasional Pulau/ Kepulauan
Ekoregion
RPPLH Nasional
RPPLH Provinsi
RPPLH Kab/Kota
Inventarisasi Lingkungan Hidup
Penetapan Ekoregion
Penyusunan RPPLH
1
2
3a
b
c
a
bca
Potensi & ketersedian
Jenis yang dimanfaatkan
Bentuk Penguasaan
Pengetahuan Pengelolaan
Bentuk Kerusakan
Konflik & penyebabnya
a b c d e f
Data & Informasi SDA
Daya dukungDaya tampung
Cadangan SDA
RPPLH = Potensi, Masalah, & SolusiMENLH - PP GUB. PERDA Bupati/
Walikota.PERDA
MENLH
1
Sumber: Pasal 5- Pasal 11 Uu 32/2009
Inventarisasi Lingkungan HidupInventarisasiLingkungan
Hidup
Data & Informasi
Sumber Daya Alam (SDA)
POTENSI DAN KETERSEDIAAN
BENTUK KERUSAKAN
JENIS YANG DIMANFAATKAN
BENTUK PENGUASAAN
PENGETAHUAN PENGELOLAAN
KONFLIK DAN PENYEBAB KONFLIK
PENGELOLAAN
Hayati
Non-Hayati
Terbarukan
Tidak Terbaharukan
Peran Inventarisasi SDA
INVENTARISASI SUMBERDAYA
ALAM: Ekoregion(2)
RENCANA PPLH
DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG
EKOREGIONINVENTARISASI SUMBERDAYA
ALAM: Nasional, Pulau/Kepulauan
(1)
EKOREGION
EKOREGION
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS
PENCADANGAN SDA
PENATAAN RUANG
PEMANFAATAN SDA
Sesuai UU No 32/2009, tujuan INVENTARISASI SDA untuk:a/. PENETAPAN EKOREGION, b/. PENETAPAN DD dan DT, c/. PEMANFAATAN DAN PENCADANGAN SDA, d/. INPUT RPPLH
PERAN INVENTARISASI SDA
Peta Ekoregion Indonesia
Muatan RPPLH
Rencana pemanfaatan
dan/atau pencadangan
SDA
Rencana pemeliharaan
dan perlindungan
kualitas dan/atau fungsi LH
Rencana pengendalian,
pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian
SDA
Rencana adaptasi dan
mitigasi terhadap
perubahan iklim.
RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat
dalam RPJP & RPJM
Daya Dukung/Daya
Tampung
Neraca SDAValuasi Ekonopmi
SDA Kerentanan
Inventarisasi GRK
Nilai tambah pemanfaatan SDA
Pola Konsumsi Produksi Berkelanjutan
(Pasal 10 ayat 4,5) UU32/2010)
Pemanfaatan SDA
Pemanfaatan Sumber Daya
Alam
Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
•Menteri•Gubernur•Bupati/Walikota
Penetapan
Nasional - Provinsi - Kab/Kota
Pemanfaatan dan/atau pencadangan
sumber daya alam
Pemeliharaan dan perlindungan kualitasdan/atau fungsi lingkungan hidup
Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahaniklim
a b c d
2
Sumber: Pasal 12 UU32/2009
• Penghentian• Remediasi• Rehabilitasi• Restorasi
PenanggulanganPemuliha
n
Pencegahan
Pengendalian
Pengendalian
Pencemaran/Kerusaka
n LH
13 Instrumen i.e. KLHS, Tata Ruang, BML, KBKL, AMDAL, UKL/ UPL, Perizinan, ekonomi LH
• Informasi • Isolasi• Penghentian• Cara lain sesuai
perkembangan iptek
c
b
a
Pemerintah, Pemerintah
Daerah,Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan >
>
3
Sumber: Pasal 13-56 UU 32/2009
KLHS
Tata ruang
AMDAL
Perizinan
UKL-UPL
Kriteria baku kerusakan LH
Baku mutu LH
Instrumen ekonomi LH
Audit LH
Analisis risiko LH
Anggaran berbasis LH
PUU berbasis LH
Instrumen lain sesuai
kebutuhan
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
(UU 32/2009)
Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Penerapan Instrumen PPLH Mulai dari Tahap Perencanaan hingga Penutupan Usaha dan/atau kegiatan Sesuai Ketentuan UU 32 Tahun 2009
Pengembangan KRP
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Operasi
Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi
RPPLH
KLHS
RTRW/RDTR
Rencana Usaha
dan/atau kegiatan
Pelaksanaan usaha
dan/atau kegiatan
Amdal atau
UKL-UPL
Izin Lingkunga
nIzin
Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
Untuk rencana usaha/kegiatan
Strategis di kawasan hutan (HL atau HP) –
PP 24/2010
Izin usah
a
ERA
Hasil ERA merupakan bagian dari dokumen Amdal
Penutupan Usaha
dan/atau Kegiatan
(Paska Kegiatan)
Implementasi RKL-RPL/ Persyaratan
Izin Lingkungan
& Continuous Improveme
nt
Audit
LH
ERA
Pengawasan Lingkungan
Hidup
ERATata
Ruang Paska Usaha/
Kegiatan
Aman bagi LH dan
Kesehatan Manusia
Pemanfaatan Ruang Paska
Usaha/Kegiatan
Keterangan
= Instrumen PPLH
Penegakan Hukum
Lingkungan
Penaatan terhadap BML dan KBKL
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Daya Dukung & Daya
Tampung LH
ERA
RTRW, RPJP, RPJM dan KRP
Pembangunan Berkelanjutan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Apa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau SEA?“Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
(Pasal 1 angka 10 UU 32/2009 PPLH)
Pasal 15 ayat (1) UU 32/2009: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS....”
Daerah:’Maju, Makmur & Hijau’
Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan
Perkiraan Mengenai Dampak dan
RiSIKO LINGKUNGAN HIDUP
Kinerja layanan/jasa ekosistem
Muatan KLHS
KLHS
Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi
terhadap Perubahan Iklim
Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman
hayati
Sumber: Pasal 16 UU 32 Tahun 2009
KLHS memuat KAJIAN antara lain:
a
b
c
d
e
f
TPA
PPU Perkotaan
Muka Air Tanah
Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML)
Baku Mutu Air
Baku Mutu Air Laut
Baku Mutu Air Limbah
a
b
c
Baku Mutu Udara Ambien
deBaku Mutu Emisi
Baku Mutu Gangguan
f
g Baku Mutu Lain sesui Iptek
Baku Mutu Udara Ambien
d
Baku Mutu Emisi
e
Pencemaran LH: Masuk atau dimasukkannya (a) mahluk hidup, (b) zat, (c) energi, dan/atau (d) komponen lain ke dalam LH oleh kegiatan manusia sehingga melampau BML yang telah ditetapkan.
Sumber: Pasal 20 UU 32/2009
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL)
Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem
1 Kriteria Baku Kerusakan Akibat Perubahan Iklim
2
Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
Kerusakan Terumbu Karang
Kerusakan Mangrove
Kerusakan LH-Kebakaran Hutan/Lahan
Kerusakan gambut
a
b
c
d
f
Kerusakan Lamun
e
Kerusakan Karst
g
h Kerusakan ekosistem lainnya sesuai iptek
•Kenaikan suhu•SLR•Badai•Kekeringan
Perusakan LH: tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati LH sehingga melampau KBKL
Sumber: Pasal 21 UU 32/2009
Muatan Dokumen Amdal
Penyusunan Dokumen
Amdal
Penilaian Dokumen
Amdal
Penyusunan Dokumen
Amdal bagi Golongan Ekonomi Lemah
2 3
4
5
Usaha dan/atau kegiatan
Wajib Amdal 1
UU 32/2009
Ketentuan-Ketentuan Amdal dalam UU No. 32 Tahun 2009
Amdal
• Kriteria Dampak Penting
• Kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting
• Disusun oleh pemrakarsa;• Keterlibatan masyarakat;• Bantuan pihak lain (penyusun
perorangan dan LPJP)• Sertifikasi penyusun amdal
• Komisi Penilai Amdal (KPA);
• Lisensi KPA;• Keanggotaan KPA• Tim Teknis dan
Sekretariat KPA;• Keputusan
Kelayakan atau Ketidaklayakan LH
• Kajian dampak LH;• Evaluasi kegiatan disekitar;• SPT Masyarakat• Prakiraan besaran & sifat penting dampak• RKP-RPL
Sumber: Pasal 22-23 UU 32 Tahun 2009
Batas AMDAL
Batas dokumen UKL-UPL
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB AMDAL
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB UKL/UPL
SPPL
Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPLKegiatan berdampak penting terhadap LH
Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil
Pasal 22-33 UU 32/2009Peraturan MENLH No 11/2006
Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
Pasal 34 UU 32/2009
Pasal 35 UU 32/2009
Rencana Umum
Studi Kelayakan
Disain Rinci
Konstruksi Operasi
1 4 5
Proses AMDAL
Pengertian Amdal
AMDAL: kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
Sumber: Pasal 1 angka 11 UU 32/209
Dokumen AMDAL disusun sebelum proyek ada [Catatan! Jika proyek telah beroperasi, maka dokumen tersebut wajib ditolak,
2 3
Tahap Perencanaan
Definisi UKL-UPL & SPPLPENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
PERNYATAAN KESANGGUPAN dari penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya
UU 32/2009, Ps. 125
UKL – UPL
1
SPPL2
Amdal Indonesia = ESHIA
Amdal Indonesia: tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat
Aspek Biogeofisik dan Kimia
Aspek Sosekbud
1
2
Aspek Kesmas
3
Amdal Indonesia
Bagaimana pengelolaan dampak melalui
AMDAL?
3 Prinsip PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN
Hindari (avoidance)
Minimisasi (minimisation)
Penanganan (mitigation)
• Apakah proyek dibutuhkan?
• Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?
• Apakah ada alternatif lokasi?
• Mengurangi skala, besaran, ukuran• Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan
baku, bahan bantu?
Tinggi
Prioritas
Rendah
Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak
Sumber: UNEP, 2002
Pasal 23 ayat (2) UU 32/2009 & Pasal 3 ayat (2) PP 27/1999: Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri (MENLH)
Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib Amdal
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan
berdampak penting bagi lingkungan
wajib dilengkapi dengan Amdal
Pasal 22 ayat (2):7 (Tujuh) Kriteria Dampak Penting
Pasal 23 ayat (1):9 (sembilan) Kriteria Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak Penting
Pasal 22 ayat (1)
Rancangan Peraturan MENLH No. XY Tahun 2011 tentang Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan
Amdal
Peraturan MENLH No. 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal
Pasal 3 ayat (3) PP 27/1999 dan Pasal 8 Peraturan MENLH No. 11/2006: Ditinjau
lagi sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) Tahun
Revisi Peraturan MENLH No. 11 Tahun 2006
Rancangan Peraturan MENLH Wajib Amdal
Batang Tubuh: • 11 Pasal, dimana 3 Pasal berisi
ketentuan Baru. • Pasal terkait bidang rekayasa
genetika sudah tidak dicantumkan
4 (Empat) Lampiran
Lampiran I: Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Amdal
Lampiran II: Daftar Kawasan Lindung
Lampiran III: Bagan Alir Tata Cara Penapisan untuk Menentukan Wajib Tidaknya Suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dilengkapi dengan Amdal
Lampiran IV: Kriteria Penapisan
Lampiran V Senerai informasi awal (Project Brief) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan Penapisan
Rancangan Peraturan MENLH
No. XY Tahun 2011 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan Amdal
1
2
Ketentuan-Ketentuan Baru dalam Rancangan Peraturan MENLH Wajib Amdal
Pasal 2: Rencana usaha/kegiatan utama tidak wajib amdal, tetapi usaha
dan/atau kegiatan pendukungnya wajib amdal,
maka rencana usaha/kegiatan tersebut menjadi wajib amdal
Pasal 3: Wajib Amdal bagi Rencana usaha/Kegiatan di dalam dan/atau
berbatasan langsung dengan kawasan lindung & Pengecualiannya
Pasal 4: Tata Cara Penapisan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana
usaha/kegiatan dilengkapi dengan Amdal
Keterangan:Dalam Rancangan Peraturan MENLH ini ketentuan pasal 9 dalam Peraturan MENLH No. 11 Tahun 2006 terkait dengan Bidang Rekayasa Genetika tidak dicantum kembali. Bidang ini sudah tidak dicantumkan lagi karena sudah ada penetapan Peraturan Presiden tentang Komisi Keamanan Hayati
Lengkapi dengan AMDAL
Proses Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal
Memeriksa apakah sesuai dengan kriteria wajib
amdal (Peraturan MENLH No. 11 Tahun 2006)
?Periksa apakah
lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung
?Periksa apakah
termasuk kegiatan wajib UKL/UPL
Tidak
Ya
TidakYa
?Lengkapi dengan UKL-UPL
Ya
Lengkapi dengan
SPPL
Tidak
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
• Kawasan lindung wajib ditetapkan;
• Tidak semua jenis kawasan lindung dalam PP 26/2008 dan Keppres 32/1990 dimasukan dalam daftar kawasan lindung
• Ada jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan
Deskripsi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama & pendukung harus diuraikan secara jelas . Periksa dan bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan dengan Permen 11/2006
Menjadi Usaha dan/atau kegiatan
Wajib Amdal
Kententuan Baru di Pasal 2
Jenis Usaha dan Kegiatan
Pendukungnya Wajib Amdal. Misal
Pengambilan air tanah lebih dari 50 liter/detik dari 1-5 sumur dalam satu area < 10 hektar
Konsep Pasal Baru di Revisi Peraturan MENLH No. 11/2006: Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran I Peraturan Menteri ini dapat menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal apabila di dalam usaha dan/atau kegiatan dimaksud terdapat salah satu jenis usaha dan/atau kegiatan pendukung yang termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini
Rencana Pembangun
an Bangunan Gedung
Penting ! Dalam Proses Penapisan, uraikan deskripsi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama & pendukung secara jelas . Periksa dan bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan dengan [Revisi] Permen 11/2006
Jenis Rencana Usaha dan
Kegiatan Utama di luar Lampiran 1
(UKL-UPL) Misal: Pembangunan Bangunan Gedung kurang dari 10.000 m2 atau luas lahan
kurang dari 5 Hektar
Contoh:
Pengambilan Air Tanah
1
2
Kawasan Lindung
3
Batas proyek terluar yang
bersinggungan dengan
batas terluar dari kawasan
lindung
= Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Keterangan:
Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat
Dampak potensial
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan:
1. yang berada pada tahap eksplorasi, penyelidikan, survei, observasi dan/atau penelitian;
2. non budidaya yang menunjang pelestarian kawasan lindung dimaksud dan/atau terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
3. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan/atau bersifat menunjang pelestarian kawasan lindung dimaksud;
4. budidaya dan/atau non budidaya yang merupakan bagian integral dari pengelolaan kawasan lindung; dan/atau
5. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU
Ketentuan Baru di Pasal 3: Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan Lindung
Lampiran 1: Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (23 Nov 2011)
Peraturan MENLH No. 11/2006No Bidang Jumlah
Jenis Kegiatan
1. Pertahanan 3
2. Pertanian 2
3. Perikanan 1
4. Kehutanan 1
5. Perhubungan 10
6. Teknologi Satelit 1
7. Perindustrian 7
8. Pekerjaan Umum 16
9. Sumber Daya Energi Mineral
10
10. Pariwisata 2
11. Pengembangan Nuklir 2
12. Pengelolaan LB3 1
13. Rekayasa Genetika 2
No Bidang Jumlah Jenis
Kegiatan
1. Pertahanan 3
2. Pertanian 2
3. Perikanan dan KELAUTAN 2
4. Kehutanan 1
5. Perhubungan 11
6. Teknologi Satelit 5
7. Perindustrian 7
8. Pekerjaan Umum 14
9. Sumber Daya Energi Mineral 16
10. Pengambilan Air Tanah 1
11. Pariwisata 2
12. Pengembangan Nuklir 2
13. Pengelolaan LB3 4
Revisi Peraturan MENLH No. 11/2006
13 Bidang 58 Jenis Kegiatan 13 Bidang 70 Jenis Kegiatan
Lampiran 2: Daftar Kawasan Lindung
1. Kawasan hutan lindung2. Kawasan bergambut3. Kawasan Resapan Air4. Sempadan Pantai5. Sempadan Sungai6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut11. Taman Hutan Raya12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan14. Kawasan Cagar Alam Geologi15. Kawasan Imbuhan Air Tanah16. Sempadan Mata Air17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah18. Kawasan Pengungsian Satwa19. Terumbu Karang20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi
Kawasan lindung yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, dan Pasal 3-7 Keppres 32/1990 adalah:
Pasal 1 angka 9 PP No. 26/2008: Kawasan lindung adalah wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan.
Catatan:• Tidak semua kawasan
lindung yang tercantum dalam PP No. 26/2008 dan Keppres 32/1990 dicantumkan dalam daftar kawasan lindung di Rancangan Peraturan MENLH Ini;
• Kawasan lindungan = kawasan yang telah DITETAPKAN sebagai kawasan lindung
Muatan Dokumen Amdal
Dokumen Amdal
Pengkajian Dampak Lingkungan
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Evaluasi Kegiatan di sekitar Lokasi Rencana Usaha dan/atau kegiatan
a
b
SPT Masyarakat
cPrakiraan
Besaran & Sifat Penting Dampak
d
Evaluasi Secara Holistik terhadap dampak yang terjadi Kelayakan/Ketidaklayakan LH
Rencana pengelolaan dan pemantauan LH ef
Sumber: Pasal 25 UU 32 Tahun 2009
AMDALDAMPAK POTENSIAL
A
DAMPAK POTENSIAL
B
DAMPAK POTENSIAL
C
DAMPAK POTENSIAL
D
DAMPAK POTENSIAL
E
DAMPAK POTENSIAL
F
DAMPAK PENTING
HIPOTETIK
1
DAMPAK PENTING
HIPOTETIK
2
DAMPAK PENTING
HIPOTETIK
3
EVALUASI DAMPAK
POTENSIAL
PRAKIRAAN DAN
EVALUASI DAMPAK
RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK
LINGKUNGAN
DAMPAK PENTING
HIPOTETIK
1
DAMPAK PENTING
HIPOTETIK
2
DAMPAK PENTING
HIPOTETIK
3
P -
P +
TP +
PENILAIANKELAYAKAN
LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN
RONA LINGKUNGAN
IDENTIFIKASI DAMPAK
POTENSIAL
PELINGKUPAN ANALISIS PERENCANAANPENGENDALIAN
• PENGUMUMAN • KONSULTASI MASYARAKAT
KOMPONEN KEGIATAN
KOMPONEN LINGKUNGAN
DokumenKERANGKA ACUAN ANALISISDAMPAK LINGKUNGAN (KA-ANDAL)
Dokumen ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)
Dokumen • RKL• RPL
Surat Kesepakatan KA-ANDAL Surat Kelayakan Lingkungan
KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL
Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal
Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal melibatkan masyarakat:
• Masyarakat terkena dampak;
• Pemerhati lingkungan hidup
• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
1
2
3
Pengumuman
Konsultasi Publik
30 HARI
Pelibatan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan
1
2
PemrakarsaSumber: UU 32/2009 dan PP 27/1999
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Dampak Penting:Perubahan LH yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
• Pengendalian dampak penting negatif
• Meningkatkan dampak positif
PemrakarsaInstansi
PemerintahMasyarakat
Pihak yang melaksanakan RKL: Kesepakatan & Kewenangan
Pendekatan teknologi
Pendekatan sosial ekonomi
Pendekatan institusi
1 2 3
Dampak Penting:Perubahan LH yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Pemantauan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
PemrakarsaInstansi
PemerintahMasyarakat
Pihak yang melaksanakan RPL: Kesepakatan & Kewenangan
a. Komponen atau parameter lingkungan yang dipantau;
b. Sumber dampak;c. Tolok ukur/parameter;d. Tujuan dan sasaran;e. Metode dan teknik
pemantauan lingkungan;
f. Lokasi pemantauan lingkungan;g. Periode/jadwal pelaksanaan (jangka waktu dan
frekwensi);h. Keberadaan dan komitmen institusi yang terlibat
dalam:– Pelaksanaan RPL; – Pengawasan pelaksanaan RPL; dan – Pelaporan.
a
bcde
fg
h
Dokumen Amdal Saat
ini
Dokumen AMDAL dalam RPP Perizinan
Lingkungan
Kerangka Acuan
ANDAL
RKL-RPL
1
2
3
KA ANDAL RKL RPL RE
Dokumen Amdal Saat ini dan Dokumen Amdal Ke Depan
Kompetensi & Integritas
Penilai/ Komisi
Pandangan & Komitmen
Pemrakarsa
Kompetensi & IntegritasPenyusun
Mutu Dokumen AMDAL
2
1
3
ImplementasiAMDAL
KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENEGAKAN HUKUM
Faktor Penentu Sistem AMDAL
• 1 (Satu) orang ketua tim bersertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSK Amdal dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen amdal
• 2 (dua) orang anggota tim bersertikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSK Amdal dengan kualifikasi anggota tim penyusun dokumen amdal
Penyusun Dokumen Amdal
Menyusun Dokumen Amdal
Pihak Lain:
• Tenaga Penyusun Perorangan
• Tenaga Penyusun yang tergabung dalam LPJP
Tenaga Penyusun dari Pemrakarsa
sendiri
1
2
3
Pemrakarsa
1
2
LPJP AMDAL TEREGISTRASItelah memiliki TANDA REGISTRASI KOMPETENSI dari KLH
Persyaratan Penting !
45
Ini alamat website Lembaga Sertifikasi Kompetensi AMDAL (INTAKINDO) http://lsk.intakindo.org
Jumlah tenaga penyusun Amdal yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi = 514 orang, terdiri
dari KTPA = 251, ATPA = 263 (Oktober 2011)
Penyusun Amdal Bersertifikasi Kompetensi
NANGROE ACEH
DARUSALA
M
BANGKA BELITU
NG
BANTEN
BALI
BENGKULU
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAW
A BARAT
JAW
A TENGAH
JAW
A TIMUR
KALIMANTA
N BARAT
KALIMANTA
N SELA
TAN
KALIMANTA
N TENGAH
KALIMANTA
N TIMUR
KEPULA
UAN RIAU
LAMPUNG
MALUKU
MALUKU UTA
RA
NUSA TE
NGGARA BARAT
NUSA TE
NGGARA TIMUR
PAPUA
PAPUA BARATRIAU
SULA
WES
I SELA
TAN
SULA
WES
I TEN
GGARA
SULA
WES
I UTA
RA
SULA
WES
I TEN
GAH
SUMATE
RA BARAT
SUMATE
RA UTARA
SUMATR
A SELA
TAN
YOGYA
KARTA -
20
40
60
80
100
120
140
4 7 12 9
5
110
2 5
125
15 17 13 14
9
32
4 3 11
1 - - 1 -
19 25
10 7 1 6 7
25 15
2
3
Sebaran Pemegang Sertifikat Penyusun Amdal Menurut Provinsi
STATUS Per OKTOBER 2011 (Intakindo)
Tampilan BelakangSertifikat
Tampilan Depan Sertifikat
SertifikatTanda Registrasi Kompetensi LPJP
57 LPJP yang Telah Teregistrasi
Kompetensi di KLH
Pemrakarsa
Dokumen KA-ANDAL atau
ANDAL, RKL, RPL dan RE
Sesuai Persyaratan Administrasi
Sesuai dengan RTRW Nasional,
Provinsi & Kab/Kota
Usaha/Keg. sedang /telah dilakukan konstruksi/ operasi/ pasca operasi
Ya Ya
DITOLAK
TidakTidak
DITOLAK
Tidak
Ya
UJI ADMINSITRASI UJI TAHAP PROYEK
Penilaian Dokumen AMDAL
Lampiran 1 Peraturan MENLH No. 24/2009
1. Lakukan Uji konsistensi2. Lakukan uji keharusan3. Lakukan uji kedalaman4. Lakukan uji relevansi
UJI KUALITAS
(gunakan format dalam lampiran VII)
(gunakan format dalam lampiran VIII)
Dokumen sesuai dengan persyaratan
mutu dokumen
Rencana usaha dan/atau Kegiatan
disepakati atau layak lingkungan hidup
Tidak
Masukan untuk Perbaikan Dokumen
Ya
Tidak
DITOLAK
Dokumen dijadikan lamp. SK Kesepakatan
KA-ANDAL atau SK Kelayakan Lingkungan
Ya
Ditolak
Sesuai dengan Rencana
Tata Ruang
Sesuai dengan
Ketentuan PUU SDA &
LH
Penilaian Dokumen Amdal atau
Pemeriksaan UKL-UPL
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
YA
Tidak
Persyaratan Utama Penilaian Dokumen Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL
Penilaian dokumen amdal hanya dapat dilakukan jika lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan • Sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;• Sesuai dengan atau dizinkan oleh ketentuan PUU di bidang SDA & LH i.e. Pertambangan di
kawasan hutan lindung.• Sesuai dengan ketentuan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPB) Kawasan Hutan Primer
dan Lahan Gambut (Inpres Moratorium Kawasan Hutan)
Penilaian Dokumen Lingkungan hanya dapat dilakukan jikan Rencana Lokasi usaha dan/atau kegiatan sudah “CLEAR” dan tidak bermasalah
Di luar Kawasan
Hutan Primer & Lahan Gambut
dalam Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru
YA
Ditolak
Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011)
Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL
Instansi LH
Instansi Teknis Terkait
Pakar Terkait Usaha/
Keg.Pakar Dampa
k LH
Wakil Masyara-kat
Organisa-si LH
a
b
c
d
e
f
Komisi Penilai Amdal
Sekretariat Tim Teknis
Sumber: Pasal 30 UU No. 32/2009
Ketua: Sekretaris Komisi Penilai
Anggota:• Wakil Instansi LH;• Wakil Instansi teknis
terkait usaha/kegiatan• Ahli terkait
usaha/kegiatan• Ahli dampak LH
Peraturan MENLH No. 5/2008
1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh MENLH, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenanggannya;
2) Komisi Penilai Amdal WAJIB memiliki LISENSI dari MENLH, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Lisensi Komisi Penilai AMDAL
3) Persyaratan dan tatacara lisensi diatur dengan Peraturan Menteri
Pasal 29 UU 32/2009
Peraturan MENLH No. 15/2010: Persyaratan & Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal penganti Peraturan MENLH No. 6/2008
Komisi Penilai Amdal Wajib Berlisensi
Peraturan MENLH No. 6 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota
Pasal 29 ayat (2) UU 32/2009 PPLH: Komisi Penilai Amdal Wajib Memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
SE MENLH No. SE-01/MENLH Perihal Lisensi Komisi Penilai Amdal
SE Deputi I MENLH Bid. Tata Lingkungan No. B-9613/Dep.I/LH/10/2009 perihal Proses Penerbitan Lisensi Penilai Amdal
16 Juli 20081 3 Okt 20092 24 Nov 20093 28 Des 20093 Mei 20104
Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan & Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL
Perkembangan Kebijakan Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal
Persyaratan Lisensi Komisi Penilai AMDAL
Ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II; Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi
lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota; Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus
pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.
Sumber: Pasal 2 ayat (5) Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010
YaYa
Gubernur dengan dibantu tim terpadu memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi lisensi &
mengevaluasi/memverifikasi permohonan rekomendasi lisensi
Gubernur dengan dibantu tim terpadu memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi lisensi &
mengevaluasi/memverifikasi permohonan rekomendasi lisensi
Sesuai persyaratan lisensi?
Sesuai persyaratan lisensi?YaYa TidakTidak
Setelah mendapatkan rekomendasi, Bupati memberikan tanda bukti Lisensi
Setelah mendapatkan rekomendasi, Bupati memberikan tanda bukti Lisensi
Pembinaan dan pengawasan (BINWAS)
Pembinaan dan pengawasan (BINWAS)
Terjadi perubahan yang menyebabkan
persyaratan lisensi tidak terpenuhi
Terjadi perubahan yang menyebabkan
persyaratan lisensi tidak terpenuhi
Masa berlaku lisensi habis
Masa berlaku lisensi habis
Rekomendasi Lisensi dicabutRekomendasi
Lisensi dicabut
Pemalsuan persyaratan
lisensi
Pemalsuan persyaratan
lisensi
Ada pemberitahuan
Ada pemberitahuan
Tidak ada pemberitahuan
Tidak ada pemberitahuan
Bupati/Walikota melalui Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan rekomendasi lisensi ke gubernur melalui
instansi lingkungan hidup provinsi
Bupati/Walikota melalui Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan rekomendasi lisensi ke gubernur melalui
instansi lingkungan hidup provinsi
Persyaratan lisensi dipenuhi dalam waktu 6 (enam) bulan)?
Persyaratan lisensi dipenuhi dalam waktu 6 (enam) bulan)?
Setelah dilakukan binwas selama 1 (satu) tahun
ditemukan pelanggaran proses administrasi AMDAL
dan/atau ditemukan 5 dokumen AMDAL bermutu
buruk-sangat buruk
Setelah dilakukan binwas selama 1 (satu) tahun
ditemukan pelanggaran proses administrasi AMDAL
dan/atau ditemukan 5 dokumen AMDAL bermutu
buruk-sangat buruk
TidakTidak
Instansi lingkungan hidup provinsi menerbitkan surat
keterangan ketidaklengkapan persyaratan administrasi
permohonan rekomendasi lisensi
Instansi lingkungan hidup provinsi menerbitkan surat
keterangan ketidaklengkapan persyaratan administrasi
permohonan rekomendasi lisensi
Gubernur menerbitkan rekomendasi atas permohonan lisensi
Gubernur menerbitkan rekomendasi atas permohonan lisensi
Pembaharuan Lisensi
Pembaharuan Lisensi
Kepala instansi LH Provinsi
menetapakan tim terpadu
Kepala instansi LH Provinsi
menetapakan tim terpadu
Pembinaan dan pengawasan (BINWAS)
Pembinaan dan pengawasan (BINWAS)
Bagan Alir Tatacara Lisensi Komisi Penilai
Amdal Kab/Kota
Lamp 1 Peraturan MENLH No. 15/2010
Format Lisensi dan Surat Pengantar Permohonan Penandatangan Tanda Bukti Lisensi Komisi Penilai AmdalFormat lisensi, dalam penyampaiannya kepada bupati/walikota disertai dengan surat pengantar permohonanpenandatanganan tanda bukti lisensi komisi penilai amdal kabupaten/kota
Komisi Penilai Amdal WAJIB memiliki LISENSI dari MENLH, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Status Lisensi Komisi Penilai AMDAL
BERLAKU EFEKTIF 16 Juli 2009 bagi Kabupaten/Kota dan 7 MEI 2011 BAGI PROVINSI & PUSAT
• Komisi Penilai Amdal Pusat telah memiliki Lisensi dari MENLH
• 33 Komisi Penilai Amdal Provinsi telah mendapat Rekomendasi dari KLH dan teleh
memiliki lisensi dari Gubernur;
• Dari 480 Kabupaten/Kota, Hanya 157 Kabupaten/Kota (33 %) yang telah memiliki
lisensi, 323 Kabupaten/Kota (67 %) Belum Memiliki Lisensi)
Jumlah Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang sudah Memiliki
Lisensi
Jumlah Kab/Kota yang Belum Memiliki
Lisensi
0
100
200
300
400
500
600480
157
323
Aceh
Sumat
era
Utara
Sumat
era
Barat
Riau
Jam
bi
Bengk
ulu
Bangk
a Bel
itung
Kep. R
iau
Sumat
era
Selat
an
Lam
pung
Bante
n
DKI Jak
arta
Jawa
Barat
Jawa
Tenga
h
DI Yog
yaka
rta
Jawa
Timur
BaliNTT
NTB
Kalim
anta
n Sel
atan
Kalim
anta
n Bar
at
Kalim
anta
n Ten
gah
Kalim
anta
n Tim
ur
Sulaw
esi U
tara
Goron
talo
Sulaw
esi T
enga
h
Sulaw
esi S
elat
an
Sulaw
esi T
engg
ara
Sulaw
esi B
arat
Mal
uku
Mal
uku
Utara
Papua
Papua
Bar
at0
5
10
15
20
25
30
35
40
Jumlah Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang sudah Memiliki Lisensi
Jumlah Kab/Kota yang Belum Memiliki Lisensi
Status Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi
BATAL Keputusan
Kelayakan Lingkungan
Batalnya Keputusan Kelayakan LingkunganKOMISI PENILAI
AMDAL
1. Diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai amdal yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut;
2. Diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai amdal yang melakukan penilaian tidak sesuai dengan kewenangannya
Tidak Memiliki Lisensi & Menilai Dok. Amdal tidak
sesuai dengan kewenangannya
Sumber: Pasal 39 ayat (1) Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2008
Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah
Mutu Dokumen AMDAL
Administrasi Proses AMDALa b
MENTERI & GUBERNUR
Pembinaan dan Pengawasan Lisensi Komisi Penilai Amdal Daerah tahun 2011 telah dilaksanakan pada:
32 Provinsi dan 58 Kabupaten/Kota.
Lisensi Komisi
Penilai Amdal Kabupaten/K
ota akan dicabut
Melanggar Ketentuan PUU di
Bidang Amdal
SK Kelayakan lingkungan yang dikeluarkan tanpa
SK Kesepakatan
SK Kelayakan Lingkungan yang dikeluar
tanpa ada proses penilaian Amdal dan
dokumen Amdal
SK Kesepakatan KA-Andal dan SK Kelayakan ditandatangani pada hari
yang sama
SK Kesepakatan maupun SK Kelayakan
Lingkungan diterbitkan sebelum Dokumen Final (dokumen masih dalam
perbaikan)Penilaian Andal RKL RPL
dilakukan hanya berselang 1-3 hari sejak
SK Kesepakatan dikeluarkan atau sejak
penilaian KA Andal
Penilaian dokumen tanpa dilakukan pemeriksaaan
administrasi ada kegiatan yang tidak
melakukan pengumuman maupun konsultasi
masyarakat
Penilaian KA Andal atau Andal RKL RPL yang
dinilai > 1 kegiatan dalam 1 hari
Proses perbaikan dokumen
pasca sidang komisi hanya
dilakukan oleh personil yang duduk
pada sekretariat
komisiSidang ANDAL RKL-RPL dilaksanakan sebelum SK
KA-ANDAL diterbitkan
Hasil Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah
Temuan-Temuan di Lapangan
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Saat ini KLH telah merekomendasikan pencabutan Lisensi Komisi Penilai Amdal :1. kabupaten Tanah Bumbu 2. Kabupaten Bombana dan 3. Kabupaten Halmahera Selatan
Beberapa SK Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan tanpa dilakukan proses penilaian dan tanpa dilengkapi dokumen Amdal.
Contoh Hasil Pembinaan dan Pengawasan Lisensi Komisi Penilai Amdal
Kabupaten TANAH Bumbu, Kalimantan Selatan
KLHBLHD Prov. Kalsel
Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tanah
Bumbu
Tindaklanjut pengawasan:
Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu mencabut
14 SK Kelayakan Lingkungan terhadap
13 perusahaan
(berdasarkan surat Kepala Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu kepada Deputi Bidang Tata Lingkungan, KLH Nomor 660.4/712/APDL/Bapedalda/2011, tanggal 16 September 2011, perihal pencabutan SK Kelayakan Lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu)
64
Rancangan Quick Wins Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Pendaftaran Investasi/
Izin Prinsip(telah MoU dgn BKPM)
AMDAL/UKL UPL
Izin Lingkungan
Izin A
Izin B
Izin C
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
1 2 3 4
Keterangan:1 = Jenis Investasi2 = AMDAL/UKL UPL3 = Kewenangan4 = Jenis Usaha/Kegiatan5 = Nomor Urut
5
- Terintegrasi- Tracking System semua dipastikan memiliki
Dok lingkungan dan Izin Lingkungan
DADU(Dokumentasi AMDAL
dan UKL UPL)
-Data Perusahaan-Data lingkungan setempat-Proses Penapisan-RKL RPL dan Pelaporan
Keterbukaan Informasi
Nomor Registrasi Nasional
Sistem pengelola informasi (berbasis internet) untuk mendukung penyelenggaraan proses AMDAL & UKL-UPL di tiap instansi lingkungan.
www.dadu-online.com
databaseAMDAL & UKL-UPL
membantupenilaian
mengarahkan penyusunan
3manfaat utama
DADU: DOKUMENTASI AMDAL DAN UKL-UPL
IZIN PPLHIzin pembuangan air limbahIzin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application]Izin penyimpanan sementara LB3Izin pengumpulan LB3Izin pengangkutan LB3Izin pemanfaatan LB3Izin pengolahan LB3Izin penimbunan LB3Izin pembuangan air limbah ke lautIzin dumping ke lautIzin reinjeksi ke dalam formasiIzin venting ke udara
Proposal Kegiatan
Wajib AMDAL Wajib UKL/UPL
Pengumuman & konsultasi masyarakat
Penilaian KA-ANDAL
Penyusunan KA-ANDAL
Penyusunan ANDAL, RKL, RPL, RE
Tidak Layak Izin Lingkungan
Pemeriksaan Administrasi
(Sumber: M. Askary, 2010)
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Permohonan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian ANDAL, dan RKL-RPL
SKKLH
Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan UKL/UPL
Rekomendasi UKL-UPL
Pemeriksaan Administrasi
Pengumuman
Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan
Adm & Teknis]
Pengumuman
Ketentuan
Umum
Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam RPP Perizinan Lingkungan
Penyusunan Amdal, UKL-
UPL & Pembentuka
n Komisi Penilai Amdal
Persetujuan
Kerangka Acuan
Penilaian ANDAL & RKL-RPL
Penerbitan SKKL
Pemeriksaan UKL-UPL & Penerbitan Rekomendasi
UKL-UPL
Penerbitan Izin
Lingkungan
Instansi LH – Pemeriksa UKL-UPL
Penilaian Izin Lingkungan
Permohonan Izin
Lingkungan
• Persyaratan Administratif• Persyaratan teknis: Dokumen
Amdal atau UKL-UPL1
3
4
2
56
Kewajiban Pemegang
Izin
7
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja
Sanksi Adminsitrati
f
Pendanaan
8
9
10
Ketentuan Peralihan
Penutup11 12
1 12 Judul Bab I s/d Bab XII dalam RPP
Keterangan:
Pembinaan & Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal
12 BAB, 61 Pasal
Penerbitan Persetujuan
Kerangka Acuan
Pemrakarsa
Dokumen Kerangka
Acuan
Kelengkapan Administrasi
Tim Teknis Menilai KA-ANDAL dengan Melibatkan Pemrakarsa
Tidak
Jika Hasil Penilaian: KA-ANDAL memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA-ANDAL ke pada permrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan
Jika Hasil Penilaian: KA-ANDAL tidak memerlukan perbaikan, Komisi melakukan persetujuan kerangka acuan
Komisi Penilai AMDAL
Tim Teknis
Menugaskan
YAHasil Penilain
Sekretariat
Persetujuan Kerangka Acuan Ke Depan
Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil
penilaian dan penerbitan KA:
30 Hari Kerja tidak termasuk
perbaikan/ penyempurnaan
1
2 3
3
4
5b
5a
Sumber: Pasal 25 RPP Perizinan Lingkungan
Pemrakarsa
Dokumen ANDAL dan
RKL-RPL
Kelengkapan Administrasi
Tim Teknis MenilaiANDAL dan RKL-RPL secara Teknis
Tidak
Komisi Penilai AMDAL (KPA)
Tim Teknis
Menugaskan
YA
Hasil Penilain
Sekretariat
Penilaian Andal dan RKL-RPL Ke depan
Rapat Komisi Penilai AMDAL
Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki
REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 Hari Kerja
tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
1
2 3
4 5
6
7
8b
8a
Sumber: Pasal 35 RPP Perizinan Lingkungan
1. jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)
Rekomendasi Hasil Penilai an Andal &
RKL-RPL dari Komisi Penilai Amdal
Keputusan Kelayakan
Lingkungan atau Ketidaklayakan
MENTERIGUBERNUR
Bupati/Walikota
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan
Lingkungan Hidup
10 Hari Kerja
1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
2. kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan;
3. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan1
2
3
4
Jangka waktu penetapan
Sumber: Pasal 38-39 RPP n Perizinan Lingkungan
• Menteri • Gubernu
r • Bupati/
Walikota
Rekomendasi UKL-UPL
YAPemeriksaan Teknis UKL-UPL
Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
Pemrakarsa
UKL-UPL
Kelengkapan Administrasi YA
Tidak
Dalam melaksanakan pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKL-UPL yang menjadi kewenangan:• Menteri dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, • Gubernur, atau bupati/walikota dilakukan oleh kepala
instansi LH Provinsi atau Instansi LH Kab/kota
Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL
14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu
diperbaiki
Sumber: Pasal 40-41 RPP Perizinan Lingkungan
AMDALSK Kelayakan LH dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari Menteri
Izin lingkungan dari gubernur
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
UKL-UPLRekomendasi dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/ walikota
Izin lingkungan dari Menteri
Izin lingkungan dari gubernur
Izin lingkungan dari bupati/ walikota
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup
Sumber: Pasal 43 RPP n Perizinan Lingkungan
Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:1. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
2. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
3. masa berlaku izin.
Muatan Izin Lingkungan
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH.
Sumber: Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5) RPP Perizinan Lingkungan
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP
Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dialami meliputi:a. Kepemilikan usaha dan/atau kegiatan b. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup harus memenuhi kriteria:
1) adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2) penambahan kapasitas produksi;3) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; 4) perubahan sarana usaha;5) perluasan lahan dan bangunan usaha; 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha; 7) kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup didalam izin lingkungan kawasan;8) terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau9) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau
karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
c. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
d. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan kelayakan.
Sumber: Pasal 46 ayat (2) RPP Perizinan Lingkungan
Mekanisme perubahan Izin Lingkungan Hidup
Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:1. Amdal baru; 2. Adendum Andal dan RKL-RPL;
atau
Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan Wajib
AMDAL
Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan Wajib
UKL-UPL
Perubahan IZIN LINGKUNGAN
Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Rekomendasi
UKL-UPL
Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
Sumber: Pasal 46 ayat (3)-sayat (5) Perizinan Lingkungan
Penerbitan perubahan izin dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal
yang Direncanakan Mengalami Perubahan
RPP Perizinan Lingkungan [Pasal 46]
PP 27/1999 [Pasal 26]
SK Kelayakan BATAL (AMDAL BARU)
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau wajib
UKL-UPL yang Direncanakan Mengalami
Perubahan
Permohonan perubahan keputusan kelayakan atau
rekomendasi UKL-UPL
Perubahan Izin Lingkungan
Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:1. Amdal baru; 2. Adendum Andal dan RKL-RPL
Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
Penerbitan perubahan izin dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan – Izin Lingkungan
[Adaptasi dari Penjelasan Pasal 26 (1) PP 27/1999]
Penyusunan AMDAL baru bagi usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong didasarkan kepada pertimbangan bahwa perubahan tersebut memberikan dampak penting yang berbeda.
Artinya tidak semua PERUBAHAN menyebabkan diperlukannya penyusunan AMDAL Baru, tapi hanya untuk perubahan yang memberikan dampak penting yang berbeda.
diperlukan pedoman penapisan!!!
Amdal dan Perubahan Usaha dan/atau KegiatanPaal 26 PP 27 tahun 1999: Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha
dan/atau kegiatan menjadi b a t a l apabila pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong. Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan dimaksud, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat AMDAL baru [Pasal 26]
Konsep Mekanisme Perubahan Izin Lingkungan - Amdal
78
Telaahan terhadap permohonan perubahan keputusan kelayakan oleh instansi lingkungan hidup Pusat/provinsi/kabupaten/ kota dibantu oleh tim teknis
Permohonan perubahan izin lingkungan dan permohonan
perubahan keputusan kelayakan yang disampaikan oleh penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan kepada pemberi izin lingkungan melalui
instansi lingkungan hidup Pusat/provinsi/kab/kota sesuai dengan
kewenangannnya
Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal
Adendum ANDAL, RKL/RPL
AMDAL baru
Apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal MEMENUHI
KRITERIA perubahan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan perubahan
izin lingkungan?
YA TIDAKIzin Lingkungan yang telah
dimiliki tidak perlu dilakukan perubahan izin
lingkungan
Proses penerbitan perubahan izin lingkungan oleh
Menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya
Penetapan mekanisme penerbitan perubahan keputusan kelayakan oleh
instansi lingkungan hidup Pusat/provinsi/kabupaten /kota
Penerbitan perubahan izin
lingkungan
Perubahan kepemilikian dan/atau perubahan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
KPA
SKKLH
Konsep Mekanisme Perubahan Izin Lingkungan – UKL-UPL
Permohonan perubahan izin lingkungan dan permohonan
perubahan rekomendasi UKL-UPL yang disampaikan oleh penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan kepada pemberi izin lingkungan melalui
instansi lingkungan hidup Pusat/provinsi/kab/kota sesuai dengan
kewenangannnya
Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL
Apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL MEMENUHI
KRITERIA perubahan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan perubahan
izin lingkungan?
YA TIDAKIzin Lingkungan yang telah
dimiliki tidak perlu dilakukan perubahan izin
lingkungan
Proses penerbitan perubahan izin lingkungan oleh
Menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya
Proses pemeriksaan UKL-UPL baru oleh instansi lingkungan hidup
Pusat/provinsi/kabupaten /kota
Penerbitan perubahan izin lingkungan
Penerbitan rekomendasi UKL-UPL baru
Penetapan mekanisme penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL
oleh instansi lingkungan hidup Pusat/provinsi/kabupaten /kota
Perubahan kepemilikan dan/atau perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
UKL-UPL Baru
Konsep Mekanisme Penapisan Perubahan Keputusan Kelayakan
TIDAK
TIDAK
YA
Penaggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan melalui
instansi lingkungan hidup Pusat/provinsi/kabupaten/kota
Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan memberikan DAMPAK
PENTING YANG BERBEDA?
Apakah terdapat POS UNTUK PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN untuk dampak lingkungan yang
timbul?
Adendum ANDAL, RKL/RPL
AMDAL baru
Laporan deskripsi dalam implementasi
RKL/RPL
Permohonan Perubahan Keputusan Kelayakan Apakah rencana Perubahan Keputusan Kelayakan usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan
MEMENUHI KRITERIA BATAS WILAYAH STUDI?
YA
TIDAK Rencana usaha dan/atau kegiatan ditapis dengan mekanisme PERMEN LH usaha
dan/atau kegiatan wajib Amdal
YA
Telahan permohonan perubahan keputusan kelayakan
dilakukan oleh instansi
lingkungan hidup dibantu oleh tim
teknis
Prosedur Operasional Standar (POS) dimaksud adalah prosedur yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan (peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan kepala badan, Standar Nasional Indonesia dan lain sebagainya) dan/atau prosedur yang dapat memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau prosedur yang diakui secara internasional.
Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupPelestarian Fungsi LH Instrumen
perencanaan & kegiatan ekonomi
Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup
Insentif/ Disisentif 1
2
3
• Neraca SDA & LH;• PDB & PDRB Hijau• Kompensasi jasa LH
antar daerah• Internalisasi biaya LH
• Dana jaminan pemulihan LH• Dana penanggulangan
pencemaran/kerusakan & pemulihan LH
• Dana amanah/bantuan konservasi
• Pengadaan barang & jasa ramah LH;
• Pajak, retribusi dan subsidi ramah LH
• Sistem lembaga keuangan & pasar modal ramah LH;
• Perdagangan izin pembuangan limbah/emisi
• Pembayaran jasa LH (PES)• Asuransi LH
• Sistem label ramah lingkungan
• Penghargaan kinerja PPLH i.e ADIPURA,
PROPER, MIH, Kalpataru, Adiwiyata
Instrumen ekonomi lingkungan hidup =seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorongPemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orangke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup
Sumber:Pasal 42-43 UU 32/2009
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai;
(a) Kegiatan perlindungan dan pengelolaanl ingkungan hidup; dan
(b) Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
Sumber: Pasal 45-46 UU 32/2009
Analisis Risiko Lingkungan Hidup
(ARLH)
Kesehatan &
Keselamatan Manusia
Ekosistem &
Kehidupan
Ancaman
Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup
Analisis Risiko Lingkungan Hidup
Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan LH yang
sangat mendasar
1
2
3
Pengkajian Risiko
Komunikasi Risiko
Pengelolaan Resiko
Sumber: Pasal 47 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH
Wajib
Prinsip Dasar Risk Assessment
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Evaluasi Risiko
Pengelolaan Risiko
Menentukan Konteks
Kom
unik
asi
dan
Konsu
ltasi
Monit
ori
ng
& R
evie
w
• Identifikasi Risiko: Daftar Risiko
• Analisis Risiko: Dampak dan Kemungkinan (probabilitas), Tingkat risiko ditentukan kombinasi antara dampak dan kemungkinan;
• Evaluasi Risiko: membandingkan antara hasil analisis risiko dengan kriteria risiko, kemudian ditentukan apakah peringkat risiko dapat diterima atau ditolak.
Tingkat risiko yang dapat diterima” adalah batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat
Risk Assessment
Sumber: Susilo & Kaho, 2010 (PPM Manajemen)
Pengertian Kajian Risiko Lingkungan Hidup (ERA)
Kajian Resiko Lingkungan (environmental risk assessment) adalah kajian yang meliputi analisis risiko ekologis dan analisis risiko kesehatan manusia.
Proses evaluasi risiko yang merugikan terhadap lingkungan yang kemungkinan akan atau sedang terjadi sebagai akibat pemajanan satu stresor atau lebih.
Proses evaluasi risiko yang merugikan terhadap manusia yang kemungkinan akan atau sedang terjadi sebagai akibat pemajanan satu stresor atau lebih
ERA(Environmental Risk
Assessment)
Kajian Risiko Ekologis -
EcoRA (Ecological Risk
Assessment - EcoRA)
Kajian Risiko Kesehatan Manusia -
HHRA(Human Health cological Risk Assessment-HHRA)
1
2
Persyaratan Hukum dan Kebijakan
yang ditetapkan Pemerintah
TingkatKetaatan
Audit Lingkungan HidupAudit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 1, angka 28 UU 32/2009)
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
Audit LH
Jenis Audit Lingkungan Hidup
WajibSukarela 1. Berkala bagi
kegiatan berisiko tinggi seperti: Petrokimia, Kilang MIGAS, PLTN
2. Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap PUU
1 2a
b
Pemerintah mendorong
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan untuk
melakukan Audit LH dalam rangka
meningkatkan kinerja LH
Sumber: Pasal 48-49 UU 32/2009
Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan
Hidup
Sumber: Pasal 53 UU 32/2009
Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
• Informasi • Isolasi• Penghentian• Cara lain sesuai perkembangan iptek
Penanggulangan Kerusakan & Pencemaran Lingkungan
Akibat Tumpuhan Minyak
Penanggulangan Kerusakan & Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpuhan Minyak
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Sumber: Pasal 54-55 UU 32/2009
Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
• Penghentian• Remediasi• Rehabilitasi• Restorasi
PROYEK REHABILITASI SUNGAI CHEONGGYECHEON DI SEOUL
[6 km Jalan Tol Taman Kota Seoul
Sepanjang 6 km]Sumber: Muhammad Askary
PROYEK REHABILITASI SUNGAI CHEONGGYECHEON DI SEOUL
[6 km Jalan Tol Taman Kota Seoul Sepanjang 6 km]
Sumber: Muhammad Askary
Contoh revolusi berfikir yang inspiratif
Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Pencadangan Sumber Daya AlamPelestarian
Fungsi Atmosfir
Konservasi Sumber Daya Alam
a
b
c
Pemeliharaan
Lingkungan Hidup
Pemeliharaan
• Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim
• Perlindungan Lapisan Ozon
• Perlindungan terhadap Hujan Asam
• Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan Lestari
4
Sumber: Pasal 57 UU 32/2009
Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Pencadangan Sumber Daya AlamPelestarian
Fungsi Atmosfir
Konservasi Sumber Daya Alam
a
b
c
Pemeliharaan
Lingkungan Hidup
Pemeliharaan
• Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim
• Perlindungan Lapisan Ozon
• Perlindungan terhadap Hujan Asam
• Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan Lestari
4
Sumber: Pasal 57 UU 32/2009
Emisi dan Konsentrasi: Gas Rumah Kaca,
Aerosol
Perubahan Iklim Peningkatan Suhu
Peningkatan Permukaan Air LautPerubahan Curah HujanKekeringan dan Banjir
Dampak terhadap Sistem Sosek
dan Ekologis: Pangan & Sumber Daya Air
Ekosistem & KehatiPermukiman & Kesehatan
Pola Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Pertumbuhan EkonomiTeknologiPopulasi
Governance
Miti
gasi
Adaptasi
Adaptasi
Upaya Mengatasi
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM: Menjadi Masyarakat Rendah Emisi GRK (Low Carbon Society - LCS ) Tema hari lingkungan hidup
sedunia, 5 Juni 2008: CO2, Kick the habit! Towards a low carbon economy.
Ini adalah seruan untuk membuang kebiasaan kita yang senantiasa mengeluarkan GRK dalam jumlah berlebihan. Kita harus menuju kepada pola ekonomi yang ramah pada alam, yang rendah GRK.
Tema di Indonesia: Ubah Perilaku, Cegah Pencemaran Lingkungan
ADAPTASI: Hidup Aman Berdampingan dengan Perubahan Iklim
Adaptasi: Penyesuaian sistem sistem ekologis (natural systems) dan sistem sosial-ekonomi manusia (human systems)
mengurangi dampak
negatif atau mengambil manfaat dari dampak positif perubahan iklim.
Sumber: IPCC 2007
Pengelolaan B3Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): Zat, energi dan/atau
komponen lain sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya langsung/tidak langsung mencemarkan/merusak LH, kesehtan, serta kelangsungan hidup manusia & mahluk hidup lainnya.
Setiap orang yang memasukan ke dalam wilayah negara kesatuan RI, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau membuang B3 wajib melakukan pengelolaan B3
Sumber: Pasal 58 UU 32/2009
KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENYIMPANANPENGUMPULAN
PENGANGKUTAN
PEMANFAATAN
PENGOLAHAN
PENIMBUNAN
PRIORITAS PENGELOLAAN
RENDAH
TINGGI
100
PENGELOLAAN LIMBAH B3
STORAGE [PENYIMPANAN/ PENGUMPULAN]
1
DISPOSAL [PENIMBUNAN]4
TREATMENT [PENGOLAHAN]3 UBAH SIFAT FISIKA,
KIMIA, BIOLOGIS
TIDAK BISA DIMANFAATKAN
BISA DIMANFAATKAN
PEMANFAATAN (3R)2
101
PERMASALAHAN PENYIMPANAN LB3
102
1. Penyimpanan tidak per jenis LB3
2. Tatacara cara penyimp. LB3 tdk benar
3. Kapasitas TPS LB3 tdk sesuai dg jml LB3 yg dihasilkan
4. Penyimp. sludge IPAL di luar TPS LB3
5. Permasalahan jml LB3 skala besar
6. Dsb.
12
5
4
3
LIMBAH B3 IMPOR YANG DIKLAIM SEBAGAI FERROSAND
DUMPING... Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah ke laut
tanpa izin. Limbah yang dapat dilakukan dumping hanya diberlakukan
bagi limbah yang:– berasal dari laut; dan/atau– tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan
pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi. Limbah yang dapat dilakukan dumping terdiri atas:
– tailing dari kegiatan pertambangan;– serbuk bor (drilling cutting) dari kegiatan pertambangan di laut;
dan/atau– material keruk (dredging material).
104
PERSYARATAN LOKASI DUMPING
memiliki lapisan termoklin permanen; atautidak terdapat lapisan termoklin permanen wajib memiliki
karakteristik oseanografi fisika perairan meliputi: kedalaman lebih besar dari 200 (dua ratus) meter dan tidak ada
fenomena up-welling untuk dumping tailing, kedalaman lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) meter dan di daerah cekungan untuk dumping serbuk bor (drilling cutting), dan kedalaman lebih besar atau sama dengan 30 (tiga puluh) meter untuk dumping material keruk (dredging material); dan
tidak di dekat daerah sensitif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
105
ARAH KEBIJAKAN TERKAIT B3 & LB3
B3– Mendorong penggunaan “green chemicals”
dalam proses industri & penggunaan lainnya– Melakukan pembatasan & pelarangan
penggunaan bahan kimia berbahaya & beracun– Mengatur ekspor-impor B3 (notifikasi &
registrasi)– Melakukan harmonisasi pengaturan dengan
sistem global (GHS, globally Harmonized System))– Pengembangan sistem tanggap darurat
ARAH KEBIJAKAN TERKAIT B3 & LB3
LIMBAH B3– Mendorong produsen melakukan pemanfaatan kembali kemasan
dan/atau B3 (EPR, extended producer responsibility)– Mendorong penghasil melakukan pemilahan dan pengolahan
limbah dan limbah B3 dari sumbernya– Mendorong pemanfaatan kembali limbah B3 (reuse, recycle,
recovery) dengan mengendepankan prinsip kehati-hatian– Mengatur ekspor limbah B3 (notifikasi & registrasi) sesuai konvensi
internasional– Mendorong investasi pengelolaan limbah B3 terpadu di wilayah NKRI– Pengaturan secara khusus limbah B3 sesuai dengan toksisitasnya,
berdasarkan jenis industri dan/atau sumbernya– Limbah-limbah khusus, dapat didumping ke laut dengan persyaratan– Pengaturan disatukan dengan pertimbangan pengaturannya lebih
HOLISTIK
Sistem Informasi
Sistem informasi terpadu & Terkoordinasi
Publikasi kepada Masyarakat
Status Lingkungan Hidup, peta rawan LH & informasi LH Lainnya
Data & Informasi Kualitas Lingkungan Pemerintah dan Pemda mengembangan Sistem Iformasi
Lngkungan Hidup (SIL) untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kebijakan PPLH
1
2a
3
2b
Lingkungan HidupSumber: Pasal 62 UU 32/2009
Tugas dan Wewenang Pemerintah & Pemerintah
Daerah1. Pemerintah Pusat:
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
Tugas dan wewenang27
Tugas dan wewenang19
Tugas dan wewenang16
Sumber: Pasal 63 UU 32/2009
Pasal 65: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 67: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi LH serta pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH
Pasal 68: Pelaku usaha/kegiatan1.Informasi benar, akurat, terbuka &
tepat waktu;2.Menjaga keberlanjutan fungsi LH;3.Menaati BML & KBKL
Pasal 69: 10 larangan
Hak atas Edukasi, Informasi, Partisipasi Lingkungan HidupPasal 65 ayat (2) UU 32/2009: “Setiap orang berhak mendapatkan edukasi lingkungan, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Hak, Kewajiban dan Larangan
Foto: Ecoton 2008
Pasal 65 Ayat (5) UU 32/2009: “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”
Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup
Kata kunci: Masyarakat harus memiliki kapasitas untuk memonitor kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya
Hak, Kewajiban dan Larangan
Peran Masyarakat
Pasal 70 UU 32/2009 ayat (1): “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”
Pasal 70 UU 32/2009 ayat (2): Peran masyarakat dapat berupa:a) Pengawasan sosial;b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
dan/atauc) penyampaian informasi dan/atau laporan.
Pengawasan Lingkungan HidupMenteri
GubernurBupati/Walikota
(sesuai kewenangannya)
• PUU Bidang PPLH• Izin Lingkungan
TingkatKetaatan
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Pengawasan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
a
b
c
5
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
PENGAWASAN LAPIS KEDUA(second line inspection)
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH
Izin LH diterbitkan
PEMDA
PENYELESAIANSENGKETA LH
DI PENGADILAN
PENYELESAIANSENGKETA LH
DI LUAR PENGADILAN
U UPPLH
SANKSIPIDANA
SANKSIADMINISTRASI
Penegakan Hukum Lingkungan
6
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DALAMUU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan dan penanggulangan
Efek Jera dan Efek Derita
Ganti Rugi danPemulihan Lingkungan
ADMINISTRASI(Pasal 76 sd 83)
PIDANA(pasal 93 sd 120)
PERDATA(pasal 83 sd 93)
FUNGSIFUNGSI FUNGSI
Ketentuan Pidana (1)
Jenis Sanksi UU 23/1997RUU tentang
Perlindungan & Pengelolaan LH
Pidana
MINIMUM Tidak Ada 1 tahun
MAKSIMUM
15 tahun 15 tahun
Denda
MINIMUM Tidak Ada 500 juta rupiah
MAKSIMUM
750.000.000 15 miliar rupiah
Jenis Pelanggara
nAkibat
Pidana Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Sengaja
> BM/KBK 3 tahun 10 tahun 3 millir 10 miliar
Orang Luka
4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar
Orang Mati
5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
Lalai
> BM/KBK 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Orang Luka
2 tahun 6 tahun 2 miliar 6 miliar
Orang Mati
3 tahun 9 tahun 3 miliar 9 miliar
Ketentuan Pidana terkait Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
BM Udara Ambien BM Air
BM Air Laut
KBK Lingkungan1 2
3
4
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
Melanggar Baku Mutu Air Limbah
Melanggar Baku Mutu Gangguan
Melanggar Baku Mutu Emisi
1
23
Melanggar baku mutu pidana maks 3 tahun dan denda maks 3 miliar rupiah
Ketentuan Pidana (3)
Tindak pidana dijatuhkan bila:* Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau* Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
Ketentuan Pidana terkait GMO
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Melepaskan/mengedarkan produk rekayasa genetika
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Pengembangan Kapas Bt produk rekayasa genetika (Transgenetik) di Sulsel
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Mengelola limbah B3 tanpa izin 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Dumping - 3 tahun - 3 miliar
Memasukkan limbah 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar
Memasukkan limbah B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
Memasukkan B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar
Ketentuan Pidana terkait dengan LB3 dan B3
Contoh Limbah B3 impor yg mengandung Polychlorinated Biphenyl (PCBs). Dokumen Impor skrap logam
Limbah impor yang mengandung/ terkontaminasi limbah B3. Investigasi limbah B3 impor di Tj. Priok oleh Tim VROM Belanda
Tindak Pidanan Lingkungan (Environmental Crime) Import LB3
Limbah B3 impor yang dimanipulasi dg menyatakan sebagai pupuk
Limbah B3 impor yang diklaim sebagai Ferrosand
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Membakar lahan 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar
Ketentuan Pidana terkait dengan
Pembakaran Hutan dan/atau Lahan
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan
1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL
- 3 tahun - 3 miliar
Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL
- 3 tahun - 3 miliar
Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan
- 3 tahun - 3 miliar
Ketentuan Pidana terkait dengan Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Tidak melakukan pengawasan - 1 tahun - 500 juta
Memberikan informasi palsu - 1 tahun - 1 miliar
Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah
- 1 tahun - 1 miliar
Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS
- 1 tahun - 500 juta
Ketentuan Pidana terkait dengan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Lingkungan
DELH dan DPLH
Tidak ada Dok. AMDAL
3 Okt 2009 3 Okt 2011
Sudah ada Dokumen Evaluasi LH (Audit LH)
Sudah ada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Tidak ada Dok.UKL/UPL
Kegiatan Wajib AMDAL1
2 Kegiatan Wajib UKL/UPL
Wajib menyelesesaian audit LH (2 tahun)
Wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan
hidup (2 tahun)
Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 yang merupakan aturan teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) UU No. 32/2009
a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegitan sebelum 3 Okt 2009;b. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum 3 Okt 2009;c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan RTRW atau RTRK;d. Tidak memiliki dokumen LH;
Status Hukum Usaha dan/atau Kegiatan Paska 3 Oktober 2011
3 Okt 2009 3 Okt 2011
DELH/DPLH sudah disyahkan
Usaha dan/atau Kegiatan
DELH/DPLH belum disyahkan
Tidak memanfaatan DELH/DPLH – Tidak Memiliki Dokumen LH
Masa Peralihan (2 Tahun)
Usaha dan/atau Kegiatan
Usaha dan/atau Kegiatan
Tidak Memiliki Dokumen LH
Tidak Memiliki Dokumen LH
√
?
?
?
?
UU 32 Tahun 2009 mulai diundangkan
Batas Akhir DELH/DPLH Kondisi Saat ini
2
1
3
4
5
No 2- No 5 = Tidak Memiliki Dokumen LH
3 Okt 2009
3 Okt 2010
Wajib Mememiliki Sertifikasi kompetensi
Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi
Waktu /masa transisi
Sumber: Pasal 122 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Saat ini berlaku Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang SERTIFIKASI
KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP
Penyusun Amdal & Auditor Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925
http://www.menlh.go.id/
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih