Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

2dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri

• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan

Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan

Ideal



Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanaPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP Nasional) ( )

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Nasional(RPJM-Nasional)

(RPJM Daerah)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

Peraturan Pimpinan SKPD Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps 26 Ayat 2)Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)

6

(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com

Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.TS.M.A.R.T

1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;

2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;

33 AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;

4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;g p g p y g p

5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannyapengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7 Orang organisasi atau badan pelaksananya7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.p y


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

S b i h• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensiMinimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

k litpengawasan kualitas



Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang baikarah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

dilakukan secara terencana.

kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang

memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiappercaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


How?How?How?How?1 M i di i k i b1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah

Sarana dan Prasarana yang

d i d

• Mengurangi ketimpangan

memadai dan berkualitas

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan k i ki

Dunia usaha yg

kemiskinan.• Menambah lapangan

kerja.M j k l t i

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

• Menjaga kelestarian SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

berkualitas

stakeholders

Peningkatan kapasitas

13

Peningkatan kapasitasSDM

dadang-solihin.blogspot.com

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkankemampuan yang andal dan

profesional dalam: lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan t t

y , Mengelola sumber daya

ekonomi daerah.

tenteram, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governancey

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial ekonomi dan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

lapangan kerja dan pendapatan.

sosial, ekonomi dan politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: F G t t GF G t t GFrom Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceGovernment Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah civil society danpublik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara

iji k

pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.16dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , yyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah Masyarakat

Nilai

Pertumbuhan

Redistibusi

Melalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d

Pasar

Good.17dadang-solihin.blogspot.com

Model GovernanceModel GovernanceModel GovernanceModel Governance

Perusahaan Organisasi LSM

Sektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

TingkatTingkat Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

GOVERNANCEPerusahaan

NasionalOrmas/LSM

NasionalTingkatTingkat

NasionalNasional

Perusahaan Pemerintah LSM LokalTingkat Tingkat Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders

Executived

organized into:C it b d i ti

STATE CITIZENS

JudiciaryLegislature

Public service

Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsMilitary

Police

Religious groupsWomen’s groups

Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational Corporations

BUSINESS

Multinational CorporationsFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

yy

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders

PEMDA


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders

PEMDA



Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 1/41/4g gg g

informasinya kurang

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dik idikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak ggmungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan Kegagalan Perencanaan 2/42/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti

seharusnya. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti

seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga

tidak mendukungnya.tidak mendukungnya.


Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 3/43/4

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai

g gg g

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yangpertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. D d iki Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.


Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 4/44/4

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total

g gg g

P di i i tid k b ik

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karenapenawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut b i i t t tsebagai sistem perencanaan terpusat

(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

Si t

Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukandilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.P l k t d l h• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. j g p j

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalamsektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih


Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961P k j Di kt E l i Ki jPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248p ( )HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com


Education

Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah