50
BAPPENAS

Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diklat Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah; Bintang Hotel-Jakarta, 24 Agustus 2009

Citation preview

Page 1: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

BAPPENAS

Page 2: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Page 3: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Tentang Narasumber

3dadang-solihin.blogspot.com

Page 4: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Materi• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)• Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025• Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014• Penyusunan RKP 2010• Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak

Krisis Keuangan Global• Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak

Krisis Keuangan Global

4dadang-solihin.blogspot.com

Page 5: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 5

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Page 6: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 6

Apa itu SPPNSPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Page 7: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 7

Tujuan SPPNMendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Page 8: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

8

Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaan1. Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn

Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala

Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden /

Kepala Daerah

dadang-solihin.blogspot.com

Page 9: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

9

Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaan3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

dadang-solihin.blogspot.com

Page 10: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 10

Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Page 11: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 11

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

Page 12: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

12

Dari RPJP sampai APBD

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja -KL

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA -SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pemerintah

PusatPem

erintah Daerah

UU KN

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

dadang-solihin.blogspot.com

Page 13: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025

Page 14: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab

2. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing3. Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum4. Mewujudkan Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu5. Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan6. Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,

Maju, Kuat, dan Bebasiskan Kepentingan Nasional8. Mewujudkan Indonesia yang Berperan Aktif dalam Pergaulan

Internasional

dadang-solihin.blogspot.com 14

Page 15: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Tujuan dan Arah PembangunanRPJMN 2010-2014

• RPJMN ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

15dadang-solihin.blogspot.com

Page 16: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Tujuan dan Arah PembangunanRPJMN 2010-2014

Kondisi aman dan damai di berbagai daerah terus membaik (Bidang Hankam)Indikator: Peningkatan kemampuan postur dan strukturpertahanan negara serta kemampuan lembaga keamanan negara

Kehidupan bangsa lebih demokratis (Bidang Politik)Indikator: Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah lebih baik; kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum (Bidang Hukum)

16dadang-solihin.blogspot.com

Page 17: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Tujuan dan Arah PembangunanRPJMN 2010-2014

Kualitas pelayanan publik lebih murah, cepat, transparan dan akuntabelIndikator: Terpenuhinya standar pelayanan minimum

Kesejahteraan rakyat terus meningkat (Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan)Indikator: Meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

17dadang-solihin.blogspot.com

Page 18: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Tujuan dan Arah PembangunanRPJMN 2010-2014

Daya saing perekonomian meningkat (Bidang Ekonomi)Indikator: • Penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan

pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

• Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; • Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur; • Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi

perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH makin berkembang

18dadang-solihin.blogspot.com

Page 19: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing

A. Membangun Sumber Daya Manusia yang BerkualitasB. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan

Berdaya Saing GlobalC. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu

Pengetahuan dan TeknologiD. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan MajuE. Reformasi Hukum dan Birokrasi

dadang-solihin.blogspot.com 19

Page 20: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi1. Transformasi Ekonomi

Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Dengan prinsip-prinsip dasar:• Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi,

penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek;• Mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik

terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan;• Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

dadang-solihin.blogspot.com 20

Page 21: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi

ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.

3. Struktur Perekonomian• Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor

industri sebagai motor penggerak;• Didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan

pertambangan.

dadang-solihin.blogspot.com 21

Page 22: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi4. Industri

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan:• Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan

dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar;

• Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan IKM sebagai basis industri nasional yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar;

• Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

dadang-solihin.blogspot.com 22

Page 23: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi5. Pertanian

Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional. Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.

dadang-solihin.blogspot.com 23

Page 24: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi6. Pengembangan Iptek

Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung daya saing secara global melalui:• Peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas

dalam sistem produksi barang/jasa;• Perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan

hak atas kekayaan intelektual;• Pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan

kualitas dan kuantitas SDM iptek.

dadang-solihin.blogspot.com 24

Page 25: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi7. Investasi

Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan:• Iklim investasi yang menarik;• Mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya

saing perekonomian nasional;• Serta meningkatkan kapasitas infrastruktur yang memadai.Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

dadang-solihin.blogspot.com 25

Page 26: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi8. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi melalui:• Perkuatan posisi nasional di dalam berbagai fora kerja sama

perdagangan internasional (skala global, regional, bilateral, dan multilateral) untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor nasional sekaligus mengamankan kepentingan strategis nasional;

• Pengembangan citra, standar produk barang dan jasa nasional yang berkualitas internasional.

dadang-solihin.blogspot.com 26

Page 27: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi9. Keuangan Negara

• Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.

• Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman.

• Sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya.

• Pembiayaan pemerintah diarahkan pada kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

dadang-solihin.blogspot.com 27

Page 28: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi10. Sektor Keuangan

Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam:• Menjaga stabilitas ekonomi;• Membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta

mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem jaring pengaman sektor keuangan Indonesia;

• Peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin;

• Peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional.

dadang-solihin.blogspot.com 28

Page 29: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Arah Pembangunan Ekonomi11. Tenaga Kerja

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.

29dadang-solihin.blogspot.com

Page 30: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah
Page 31: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Dasar Penyusunan RKP 2010 dalam Proses Pembangunan

UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, Ps 5:1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

31dadang-solihin.blogspot.com

Page 32: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

TEMA PEMBANGUNAN

2010

PRIORITASPEMBANGUNAN

KONDISI SAAT INI• Pencapaian Pembangunan• Masalah dan Tantangan

Arah Pembangunan RPJMN-2 dalam RPJPN 2005-2025

Alur Perumusan Tema dan Prioritas RKP 2010

Visi Misi Presiden yang telah dituangkan dalam RPJMN

2010 – 2014Belum tersusun

32dadang-solihin.blogspot.com

Page 33: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Kondisi Saat Ini• Perekonomian mengalami kemajuan, namun akhir-akhir ini

mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2007.

• Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun.

33dadang-solihin.blogspot.com

Page 34: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Pencapaian Pembangunan• Agenda pelaksanaan aman dan damai serta pelaksanaan adil dan

demokratis sudah menunjukan hasil yang menggembirakan• Masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaiannya

khususnya terkait agenda peningkatan kesejahteraan, disebabkan oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif.

34dadang-solihin.blogspot.com

Page 35: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Tema RKP 2010

Pemulihan Perekonomian Nasionaldan

Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

35dadang-solihin.blogspot.com

Page 36: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial

Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional

Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi

Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim

Prioritas Pembangunan

36dadang-solihin.blogspot.com

Page 37: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Pengurangan Kemiskinan:Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi

penanggulangan kemiskinan; Fokus 4 Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan;

Sistem Perlindungan Sosial: Fokus 5 Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan

jaminan sosial; Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui

penguatan kelembagaan.

Prioritas 1:PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA

PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL.

37dadang-solihin.blogspot.com

Page 38: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Prioritas 2:PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

INDONESIAPendidikan:

Fokus 1 Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata;

Fokus 2 Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; Fokus 3 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; peningkatan

profesionalisme dan kesejahteraan pendidik;Fokus 4 Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik

Kesehatan: Fokus 5 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; Fokus 6 Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat

dan pengendalian penyakit; Fokus 7 Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan; Fokus 8 Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di

daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan;Keluarga Berencana:

Fokus 9 Pemantapan revitalisasi program KB;Agama:

Fokus 10 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama;Kebudayaan:

Fokus 11 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya;

Pemuda dan Olah Raga: Fokus 12 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga.

38dadang-solihin.blogspot.com

Page 39: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Prioritas 3:PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA

PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL

Reformasi Birokrasi: Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik; Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas; Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah;

Pemantapan Hukum: Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara

korupsi; Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan

antardaerah;

Pemantapan Demokrasi: Fokus 8 Peningkatan efektifitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik; Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

Keamanan Nasional: Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan; Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan; Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat;Fokus 13 Peningkatan penggalangan keamanan nasional.

39dadang-solihin.blogspot.com

Page 40: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Pertumbuhan Ekonomi: Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi; Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor; Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur; Fokus 4 Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif;

Stabilitas EkonomiFokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan;Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok;Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan; Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan;

Infrastruktur: Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil; Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta; Fokus 13 Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM);

Iptek: Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional;

Energi: Fokus 15 Peningkatan ketahanan energi.

Prioritas 4:PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH

PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

40dadang-solihin.blogspot.com

Page 41: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Prioritas 5:PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Fokus 1 Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya

Fokus 2 Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan

Fokus 3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air TerpaduFokus 4 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya KelautanFokus 5 Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan

Pertanahan

41dadang-solihin.blogspot.com

Page 42: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Pertimbangan Optimalisasi Anggaran

1. Relevansi usulan kegiatan dengan sasaran utama pembangunan.2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi kementerian/lembaga.3. Memperhitungkan kenaikan anggaran selama 2 tahun terakhir

yang cukup tinggi.4. Membatasi pembangunan/pembelian gedung/tanah, rumah dinas.5. Efisiensi pengadaan sarana dan sarana.6. Memperhitungkan kemampuan penyerapan Kementerian/

Lembaga.

42dadang-solihin.blogspot.com

Page 43: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah
Page 44: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global

1. Menggunakan dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, agar tidak senantiasa terhantui oleh bahaya arus modal ke luar negeri (capital out flow);

2. Meningkatkan tabungan (saving) dalam negeri sebagai sumber investasi domestik;

3. Memperkuat perekonomian domestik, termasuk pasar dalam negeri, agar pertumbuhan perekonomian (growth) tidak hanya mengandalkan ekspor, yang setiap saat bisa terancam manakala ekonomi dunia mengalami resesi;

Delapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI

44dadang-solihin.blogspot.com

Page 45: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global

4. Meningkatkan daya beli masyarakat, demikian juga spending pemerintah dan swasta, agar pasar domestik makin tumbuh dengan baik;

5. Menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (barang dan jasa), agar neraca pembayaran kita aman (tidak defisit) dan devisa kita tidak terkuras;

6. Meningkatkan ketahanan dan kecukupan kebutuhan rakyat, terutama pangan, agar ketika dunia mengalami krisis ekonomi, kebutuhan rakyat tetap dapat dipenuhi;

Delapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI

45dadang-solihin.blogspot.com

Page 46: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global

7. Memajukan ekonomi daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan kota agar semua daerah dapat menjadi sumber kekuatan dan sabuk pengaman perekonomian nasional;

8. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam, terutama minyak, gas, batubara dan minyak kelapa sawit, agar benar-benar dapat meningkatkan penerimaan negara, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Delapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI

46dadang-solihin.blogspot.com

Page 47: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global

1. Efektifitas anggaran (alokasi, distribusi dan stabilisasi), dalam hal: Pemberdayaan ekonomi masyarakat (empati pada kaum

miskin). Pembangunan infrastruktur. Rasionalisasi pajak dan restribusi. Penggunaan produk dalam Negeri. Pembatasan atau penundaan belanja pada jenis belanja

tertentu.

47dadang-solihin.blogspot.com

Page 48: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global

2. Peningkatan daya serap anggaran, melalui: Percepatan proses penetapan APBD dan DIPA. Percepatan proses penggadaan. Penyusunan rencana penyerapan dana untuk setiap kegiatan

(cash flow) dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan daerah.

Hindari adanya SILPA di akhir tahun anggaran (khususnya sisa belanja).

Belanja Hibah dan Bantuan harus betul-betul di efektifkan dan akuntabilitasnya perlu ditingkatkan.

Buat klausal kondisi darurat dalam PERDA penetapan APBD untuk meningkatkan fleksibilitas anggaran dan menghindari implikasi hukum.

48dadang-solihin.blogspot.com

Page 49: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global

3. Mengembangkan kebijakan atau kegiatan yang inovatif (berdasarkan nilai-nilai potensi lokal).

4. Penghematan penggunaan energi.5. Bangun kerjasama swasta dan pemerintah daerah, antara swasta,

dan antar pemerintah daerah (sinergitas sumber daya maupun pasar).

49dadang-solihin.blogspot.com

Page 50: Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah

50

Terima KasihTerima Kasih

dadang-solihin.blogspot.com