Upload
dolien
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BIDANG UMKM DAN KOPERASI
Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2018Denpasar, 23 Maret 2017
Slide - 2
OUTLINE
Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang UMKM danKoperasi
Isu-isu Pengembangan UMKM dan Koperasi
Arah Kebijakan RKP 2018 Bidang UMKM dan Koperasi
123
Slide - 3
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang UMKM dan Koperasi
Slide - 4
Sasaran Peningkatan Daya Saing UMKM dan KoperasiTahun 2015-2019
Kontribusi UMKM dankoperasi dalam
perekonomian meningkat
Daya saing UMKM meningkat
Porsi wirausaha baru(entrepreneur)
meningkat
Kinerja kelembagaan danusaha koperasi membaik
1 2 3 4
Akses UMKM kepadapasar yang luas
Slide - 5
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019
No. Pembangunan Baseline 2014 Sasaran 2019
Sasaran Ekonomi Makro
a. Pertumbuhan ekonomi 5,1%(Perkiraan)
8,0%
b. PDB per Kapita (Rp Ribu) Tahun Dasar 2010PDB per Kapita (Rp Ribu) Tahun Dasar 2000
43.40341.163
72.217
c. Inflasi 8,4% 3,5%
d. Rasio Pajak Tahun Dasar 2010**) 11,5% 16,0%
e. Tingkat Kemiskinan 10,96% *) 7,0-8,0%
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 4,0-5,0%
Keterangan:*) Tingkat kemiskinan bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan
November 2014**) Termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB
Slide - 6
Kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007)
Bangsa yangberdaya saing
Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya
saing
MISI RPJPN 2005-2025
ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025
Koperasi:Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para
anggotanya
SASARAN
PertumbuhanEkonomi
PenguranganKesenjangan
Pemberdayaan usaha mikro:
Meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan
rendah
Pemerataan pembangunan
dan berkeadilan
Ek
on
om
iK
eti
mp
an
ga
n
Slide - 8
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2. Isu-isu Pengembangan UMKM dan Koperasi
Slide - 9
Isu Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian
1Laju transformasi sosial ekonomi belum diikutiperkembangan kapasitas masyarakat
2 Keterbatasan kesempatan kerja
3 Kemiskinan dan kesenjangan
4 Keterlibatan aktif dalam jaringan produksidan pemasaran global
Transformasi ekonomi membuka kesempatan yang lebih besar bagi tumbuhnya wirausaha baru. Namun masyarakat belum memilikikapasitas yang memadai untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selain itu, tingkat pendidikan penduduk usia kerja masih perluditingkatkan dan dilengkapi dengan berbagai keterampilan teknis dan manajerial.
Pengembangan UMKM dan koperasi, serta kewirausahaan, perlu terus didorong untuk mengatasiketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja.
Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi, serta kewirausahaan, juga ditujukan untuk kelompokmasyarakat miskin dalam rangka mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan danantarwilayah.
Indonesia memiliki jumlah UMKM dan koperasi yang tergabung dalam jaringan produksi globaldan kegiatan ekspor yang paling rendah. UMKM, koperasi, dan wirausaha di Indonesia sebagianbesar masih berorientasi pada pasar domestik.
Slide - 10
Akses Pembiayaan Usaha yang belum Merata
Masih terdapat gap dalampenyediaan layanan keuangan
Belum optimalnya peranlembaga keuangan
Efektivitas program Pemerintah perlu didasarkanpeta yang kebutuhanpembiayaan berbagai lapisanmasyarakat
Perlu menyegerakanpemberlakuan StranasKeuangan Inklusi yang melibatkan kerja samapemangku kepentingan
Slide - 11
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
3. Arah Kebijakan RKP 2018 Bidang UMKM dan Koperasi
Slide - 15
Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018
Kementerian Koperasi dan UKM berkontribusi pada empat Prioritas Nasional: 1. Pendidikan;2. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;3. Penanggulangan Kemiskinan; serta4. Pembangunan Wilayah.
Slide - 17
Rancangan Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
Kementerian/Lembaga yang Terlibat:
Kementerian KUKM, BPOM
Kementerian KUKM, Kemendag, Kemenperind, Kemensos, BSN, Bekraf
Kementerian KUKM, Kemenaker, Kemenperind
Kementerian KUKM, Kemensos, Kementerian LHK,BKPM
Kementerian KUKM Kementerian KUKM, Kementerian LHK,KPPU
Slide - 18
Tindak Lanjut
1. Pemerintah Provinsi perlu mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat dandaerah, termasuk integrasi penganggaran dan penguatan perencanaan spasial(kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan). Oleh karena itu, RPJMD dan RKPDyang disusun perlu dicermati kembali agar dapat mendukung penuh RPJMN dan RKP.
2. Pemerintah Provinsi perlu selektif dan fokus pada proyek yang mendorongproduktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta dengan mempertimbangkanfokus wilayah pada kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untukdikembangkan.
3. Pemerintah Provinsi perlu menyadari bahwa keterbatasan kapasitas fiskalmenyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Olehkarena itu, Pemerintah Provinsi perlu memberi dukungan dan membuka akses sertakemudahan bagi investasi swasta.
4. Pemerintah Provinsi perlu membangun basis data yang kuat untuk mendukungperencanaan yang dilakukan agar lebih efektif serta mendukung evaluasi pelaksanaankegiatan sebagai masukan bagi proses perencanaan selanjutnya.
Slide - 19
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
Slide - 20
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN
Slide - 21
Arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas
1. Penyusunan RKP 2018 fokus pada penajaman kegiatan dalam rangkapencapaian target RPJMN 2015-2019, misal melalui perubahan kegiatan yangberorientasi pada output ketimbang berorientasi pada proses. Sebagai contohperubahan output menjadi:
‐ Jumlah produk UMKM yang sudah memiliki standar (bukan saja sosialisasi perlunyastandar)
‐ Peningkatan kapasitas SDM yang bersertifikat, baik nasional maupun internasional(bukan saja jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan).
2. Efektivitas pelaksanaan KUR: perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadapdampak KUR terutama terkait pemanfaatannya bagi masyarakat miskin/rentanmiskin.
3. Optimalisasi penggunaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakatdesa: untuk meningkatkan perekonomian di desa maka Koperasi dapatdijadikan sebagai penggerak aktivitas ekonomi di perdesaan, ketimbangmenggunakan lembaga lainnya
Slide - 22
Penajaman Kegiatan Ke Depan (1)
PEMBIAYAAN BAGI KUMKM
Konsep Lembaga Pembiayaan UMKM• Sebagai upaya untuk pemenuhan mandat baik di dalam Nawacita maupun di dalam RPJMN 2015-2019,
terkait pembentukan lembaga pembiayaan non-bank bagi UMKMK, dan dari sisa waktu pelaksanaanRPJMN maka ditargetkan adanya kebijakan untuk membentuk lembaga pembiayaan non-bank, melalui setidaknya beberapa opsi sebagai berikut,– pembentukan lembaga baru, atau– kombinasi dari lembaga keuangan non-bank yang ada
Pembiayaan bagi UMKM oleh LPDB• Peningkatan pelayanan pembiayaan, baik kualitas maupun kuantitas, kepada UMKM dan Koperasi
melalui perluasan, mulai dari jenis, jangkauan layanan sampai dengan jumlah UMKM yang terlayani, menjadi modal dasar dalam peningkatan kapasitas dan status kelembagaan LPDB
PRODUKSI DAN PEMASARAN
Revitalisasi Pasar Rakyat• Diperlukan pemetaan sebaran pasar (sinergi dengan Kemendag) dan sekaligus penyusunan sistem
informasi pasar yang dikelola oleh Koperasi, dalam kerangka perkuatan sistem distribusi, khususnyabahan pokok
• Formulasi standar pembangunan fisik pasar (struktur pembiayaan, tipe pasar) agar dapat berjangkapanjang
Penguatan peran LLP• Terwujudnya pembentukan Trading House bagi UMKM dan Koperasi sesuai konsep dan fungsi awal
pembentukan
Slide - 23
Penajaman Kegiatan Ke Depan (2)
RESTRUKTURISASI USAHA BAGI KUMKM
1. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM)• Perkuatan komponen pelayanan, termasuk pendamping, untuk keberlanjutan layanan PLUT
2. Registrasi Usaha• Perkuatan pelaksanaan registrasi usaha melalui penajaman bisnis proses agar meningkatnya jumlah
UMKM yang mendaftar• Penyatuan kebijakan registrasi online (sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019) dengan
sistem pendaftaran IUMK melalui perkuatan sistem informasi
KELEMBAGAAN KOPERASI
Tata Kelola Koperasi• Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tata Kelola Koperasi, difokuskan kepada upaya penyusunan
dan pelaksanaan standar tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Practice).
Koperasi Perdesaan
• Perlu sinergitas pelaksanaan kegiatan antara DEKOPIN dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar dapat difokuskan kepada upaya pemberdayaan anggota koperasi yang sekaligus sebagai faktor pendorong agar semakin banyak koperasi yang masuk dalam 500 Koperasi terbaik di dunia
• Perlu penajaman kegiatan revitalisasi Koperasi Perdesaan agar meningkatkan leverage koperasi sebagai pilihan utama lembaga ekonomi di perdesaan