Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM

8

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKANUSAHA MIKRO, KECIL DAN MEMENGAH (UMKM)

TERUTAMA YANG DITUJUKAN UNTUKPARA PENGUSAHA UMKM PEMULA

Dede Firmansah(2012.7.20582)

Kewirausahaan, Akademi Pimpinan Perusahaan, JakartaE-mail : [email protected]

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia akan memiliki fudamental yang kuat jika ekonomi kerakyatan telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing tinggi. Salah satu faktor pembangunan ekonomi kerakyatan yang memegang peranan penting dan strategis adalah pengembngan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pengalaman menunjukan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki ketangguhan terhadap goncangan perekonomian global. Disamping itu usaha mikro, kecil dan menengah juga memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, membuka peluang berusaha dan dapat mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyrakat. Dengan UMKM yang kuat maka strukutur ekonomi menjadi kokoh, yang berperan besar dalam dalam peningkatan ekspor dan pengendalian impor, serta tumbuh dan berkembang pada basis kemampuan diri sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan UMKM dilakukan secara terus menerus dengan selalu memperhatikan aspek pendidikan permodalan, produktivitas, produktivitas, sarana/prasarana, pemasaran serta pemanfaatan lembaga pemerintah dan swasta secara maksimal, menuju kepada terwujudnya UMKM yang modern.

Untuk itulah Pemerintah Negara Indonesia harus dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan kesuksesan pada UMKM Indonesia atau Pro UKM baik dengan cara memberikan produk peraturan perundang-undangan yang jelas serta memberikan keuntungan untuk UMKM dan negara atau dengan cara memberikan pembinaan, bimbingan serta jasa konsultasi yang dapat membantu memcahakan permasalahan yang dihadapi UMKM

.

B. Pengertian Ruang Lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut. Usaha kecil

Akademi Pimpinan Perusahaan

8

dioperasikan dan dimiliki secara independent, tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif. Tapi usaha yang bersifat kewirusahaan adalah usaha yang pada awalnya bertujuan untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikkan dengan praktek-praktek inovasi strategis.

Pengertian usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat beragam. Sebelum dikeluarkannya UU No.9/1995, setidaknya ada lima instansi yang merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing. Kelima instansi itu adalah Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pada kelima instansi itu, kecuali BPS, usaha kecil pada umumnya dirumuskan dengan menggunakan pendekatan finansial.

Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia manggambarkan bahwa perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang digolongkan sebagai industri kerajinan dan rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 - 19 orang sebagai industri kecil, perusahaan dengan tenaga kerja 20 - 99 orang sebagai industri sedang atau menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai industri besar.

Mengacu Undang-Undang No 9 Tahun 1995, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah perusahaan industry yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, yaitu:1) Perusahaan Mikro/Rumah Tangga adalah kegiatan industri/usaha dengan nilai aset

sampai dengan Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).2) Perusahaan Industri/Usaha Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha

dibidang industri dengan nilai investasi Rp. 500 juta tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

3) Perusahaan Perusahaan Industri/Usaha Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

(Pedoman Teknis Pelaksanaan TPL-IKM)

Departemen Perindustrian memalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 286/M/SK/10/1989 dan Bank Indonesia, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunannya), bernilai kurang dari 600 Juta Rupiah. Departemen Perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya.

Menurut Departemen Perdagangan, usaha kecil adalah usaha (dagang) yang modal kerjanya bernilai kurang dari 25 Juta Rupiah. Sedangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian dan industri. Kelompok kedua adalah bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin yang dimaksud dengan usaha kecil untuk kelompok pertama adalah yang memiliki modal kerja kurang dari 600 Juta Rupiah. Adapun untuk kelompok kedua yang dimaksud


8

dengan usaha kecil adalah yang memiliki modal kerja kurang dari 250 Juta Rupiah dan memiliki nilai usaha kurang dari 1 Milyar Rupiah.

Selain itu, pengelompokan atau kategorisasi usaha-usaha di suatu negara mempunyai tujuan strategis, antara lain dikaitkan dengan standar kuantitatif tertentu, serta seberapa jauh dapat dimasukkan kedalam jenis-jenis usaha atau bisnis. Tujuan pengelompokan usaha dapat disebutkan beragam dan pada intinya mencakup empat macam tujuan, yaitu sebgai berikut. 1. untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan (teoritis).2. untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah. 3. untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya.4. untuk pertimbangan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja perusahaan(Partomo dan Soejodono, 2004).

C. Peranan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik itu disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataanya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar.

Dalam analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan jasa. Fungsi produksi menurut Mankiw (2003) merupakan hubungan antara tingkat output (Y) dengan tingkat input (capital and labour). Turunan pertama fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut:

Y=f(K,L)

Berdasarkan hal tersebut, maka nilai PDB secara langsung dipengaruhi oleh tingkat investasi yang merupakan ΔK (Δ capital) dan angkatan kerja yang merupakan Labour (L) dalam fingsi produksi. Investasi UKM setiap tahunnya terus meningkat hal ini dapat mempertinggi efisiensi ekonomi dalam bentuk barang-barang modal yang sangat penting artinya dalam pertumbuhan ekonomi.

Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan


8

ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang (Kuncoro, 2002).

Pemberdayaan UKM secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen per tahun. Selain mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistimatis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal (Gie Kian, K, 2003).

Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini, relatif sulit menarik investasi dalam jumlah yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha mikro, kecil dan menengah, karena memiliki ICOR yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Pemberdayaan UKM diharapkan lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Kemenkop, 2004).

Pemberdayaan UKM dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan UKM akan menggerakkan sektor riil, karena UKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Dengan kata lain pemberdayaan UKM akan memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan sehingga dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Kemenkop, 2004).

D. Pidato Presuden Republik Indonesia tentang Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM

Rabu, 12 Desember 2012, Presiden Sampaikan Pidato Kunci pada Hipmi Economic Outlook 2013

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono, menghadiri acara Hipmi

(Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Economic Outlook 2013 di Hotel The Stone, Legian, Denpasar, Bali, Rabu (12/12) pukul 11.00 WITA. Presiden dalam kesempatan ini


8

memberikan pidato kunci yang diberi judul 'Kebijakan Pemerintah untuk Pengusaha Pemula dan Pengusaha Daerah'.

Kolaborasi pengusaha dengan pemerintah pusat dan daerah, ujar Presiden, penting guna melihat prospek ekonomi Indonesia tahun depan. "Dengan kebersamaan kita bisa memenangkan, menggunakan momentum baik bagi pertumbuhan ekonomi di negeri kita," kata Presiden SBY.

Melihat perkembangan lima tahun terakhir, proyeksi perekonomian Indonesia tahun depan sesungguhnya dapat diperkirakan. "Kita bisa memperkirakan ekonomi 2013 dengan basisi kecenderungan sepanjang tidak ada diskontinuitas, tidak ada kejutan pada perekonomian dunia dan kawasan atau kejutan di dalam negeri. Insya Allah tidak terjadi," SBY menambahkan.

Presiden meminta Hipmi memahami situasi global dan kawasan. Pertumbuhan global diperkirakan akan menurun tahun depan. IMF semula memprediksi ekonomi akan tumbuh 3,9 persen, namun dikoreksi menjadi 3,6 persen. OICD lebih ekstrim lagi, semula diperkirakan pertumbuhan ekonomi global 4,2 persen dikoreksi menjadi hanya 3,4 persen. Sedangkan WTO mengatakan dalam 20 tahun ini rata-rata pertumbuhan perdagangan 5,4 persen, namun tahun depan diperkirakan hanya 4,5 persen.

Untuk itu Presiden SBY mengajak Hipmi bekerja lebih keras menjaga kinerja perekonomian nasional sekaligus turut serta mengatasi permasalahan ekonomi pada tingkat kawasan maupun dunia. "Alhamdulilah, Indonesia saat ini anggota G20, tahun depan kita menjadi ketua APEC. Kita sangat aktif dalam kerja sama ekonomi Asia Tenggara dan Timur," ujar Kepala Negara.

"Semua itulah yang kita gunakan untuk mendorong dunia agar ekonomi global bukan hanya bertahan tetapi juga terus tumbuh melebihi perkiraan-perkiraan yang cenderung kurang optimis dewasa ini," Presiden SBY menjelaskan.

Sementara itu, Ketua Umum Hipmi Pusat Raja Sapta Oktohari menyampaikan, dengan kategori Investment Grade yang disandang Indonesia saat ini foreign direct investment meningkat secara signifikan. "Konsistensi pertumbuhan di atas 6 persen selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukan stabilitas perekonoimuan nasional. Wajar jika banyak lembaga riset dunia meletakan Indonesia sebagai rising star, bahkan diprediksi tahun 2025 nanti Indonesia akan mejadi raksasa perekonomian dunia," kata Okto.

Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 1.000 pengusaha muda dan pemula. Dari jajaran menteri KIB II hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menperin MS Hidayat, Mentan Suswono, Menparekraf Mari Elka Pangestu, Menkop dan UKM Syarief Hasan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Ketua KEN Chairul Tandjung. Hadir pula Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketua Umum Kadin Bambang Soelisto.

Adapun kenbijakan yang deberikan adalah:

1. Proyek di Bawah Rp 20 Miliar Serahkan Pengusaha Daerah


8

Pengusaha mapan diharapkan memberi ruang kepada pengusaha pemula dan pengusaha muda daerah agar juga bisa berkembang. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sepakat memberi kesempatan pengusaha daerah untuk proyek senilai di bawah Rp 20 miliar. Presiden meminta bupati dan walikota bersetuju dengan konsep ini. 'Pengaturan' ini tidak perlu dengan keputusan presiden (Keppres).

"BUMN sudah bersepakat kalau suatu usaha bernilai di bawah Rp 20 miliar maka akan diberikan kesempataan kepada pengusaha pemula dan pengusaha muda di daerah. Saya juga meminta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia ikut bersetuju," kata Presiden SBY.

Kepada kita semua, SBY meminta untuk tidak anti kepada dunia usaha yang besar-besar karena usaha yang besar itu juga menciptkan lapangan pekerjaan, membayar pajak, dan menggerakan yang lain. "Tidak boleh bertentangan kelas, yang kecil lawan yang besar. Rakyat lawan bisnis. Tidak boleh," Presiden menegaskan.

Presiden SBY mengingatkan agar mengedepankan tenggang rasa. Pengusaha besar diharapkan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh BUMN. Tidak perlu pengaturan semacam ini dilakukan melalui keputusan presiden (Keppres). "Tidak mungkin dengan Keppres. Kalau dengan Keppres, saya dituntut ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi," ujar SBY.

"Ini imbauan moral, rakyat saya pikir bisa mendukung, pers bisa mendukung. Dengan demikian yang sudah mapan dan kuat bersainglah dengan yang kuat, dengan luar negeri. Yang masih awal kasihlah kesempatan supaya menjadi besar," Kepala Negara berpesan.

Sebelumnya Presiden meminta kepada pengusaha pemula dan pengusaha muda daerah untuk fokus terhadap bisnis intinya. Ciptakan peluang baru dan manajemen yang baik. "Tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai tujuan yang besar. Berkeringat, terjatuh, terbanting, hampir menyerah tetapi itu semua kalau dilewati, insya Allah, sampai," SBY mengingatkan.

Terkait masalah penyediaan modal awal ada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun 2012 ini, pemerintah mengucurkan KUR sebesar Rp 30 triliun dan akan terus ditingkatkan. "KUR ini memang diniatkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau lebih dari itu ya pakai skim. Tetapi saya sudah bisik-bisik dengan Pak Hatta (Menko Perekonomian) untuk memperhatikan pengusaha pemula. Kalau ada aturan khusus yang kredibel, itu juga bisa dilakukan," Presiden menambahkan.

Saat ini pemerintah suga sudah menerbitkan regulasi tentang lembaga kredit-mikro. "Ini juga salah satu jalan selain KUR, dengan menghidupkan keuangan mikro," Kepala Negara menandaskan.

E. Produk Undang-undang akan kebijakan untuk UMKM


8

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM dalam proses pembangunan nasional. Khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri. Sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional. Adapun menurut Partomo dan Soejodono (2004), kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan UKM yaitu : 1. pembinaan kewirausahaan. UU RI No. 9 Tahun 1995 menyatakan pemerintah, dunia

usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Didalam pola pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan, kemampuan dan kesempatan. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, magang dan studi banding serta pemberian bantuan untuk mandiri.

2. kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akusisi. Kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Proses ini menciptakan keterkaitan antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi.

3. bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UKM masih lemah, hal ini turut mementukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM. Dengan diberlakukannya UU No:23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh BI dalam membantu pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

F. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Dalam pengembangan koperasi dan UMKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu:1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk:a) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;b) memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;


8

c) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.

3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan:a) meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan

adopsi penerapan teknologi;b) mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan

agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;

c) mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;

d) mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.

4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak 5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Makna yang tersirat dan tersurat dalam arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut pada intinya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM ditujukan dalam rangka mewujudkan keempat hal tersebut, yaitu: 1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif;2. Meningkatkan akses pada sumberdaya finansial;3. Meningkatkan akses pasar.4. Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UMKM. 5. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. Keenam, Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi


Documents

Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM