33
1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Oleh : Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi disampaikan pada DISKUSI INTERAKTIF PERAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI Bidakara, 6 Desember 2013

Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

1

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Oleh :Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan

Transmigrasidisampaikan pada

DISKUSI INTERAKTIF PERAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Bidakara, 6 Desember 2013

Page 2: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

2

I. PENDAHULUANA. Tujuan Penyelenggaraan TransmigrasiB. Arah Perubahan Ketransmigrasian di Era Otonomi

DaerahC. Perubahan Pendekatan Penyelenggaraan Transmigrasi

II. ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

III. KONTRIBUSI TRANSMIGRASI S.D. SAAT INIIV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

KAWASAN TRANSMIGRASI 2015 - 2019V. PENUTUP

Page 3: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

3

I. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN

Page 4: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

4

A. TUJUAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Page 5: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

5

1. Menegaskan peran Pemda sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi di daerahnya;

2. Mendorong peranserta masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi;

3. Mempertegas jenis-jenis transmigrasi yaitu Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan perbedaan perlakuan dari masing-masing jenis transmigrasi.

B. ARAH PERUBAHAN KETRANSMIGRASIAN DI ERA

OTONOMI DAERAH

UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU No 15 tahun 2007 tentang Ketransmigrasian

Page 6: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

C. PERUBAHAN PENDEKATAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

1. Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah;

2. Pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk WPT atau LPT;

3. Pengembangan WPT diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan LPT diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru;

6

Page 7: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

4. Pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

LANJUTAN Perubahan Pendekatan

7

Page 8: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

8

D. ARAH PERUBAHAN UU-TRANSMIGRASI

Setelah UU 29 Tahun 2009

1.Menegaskan peran Pemda sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi di daerahnya.

2.Mendorong peranserta masyarakat dan swasta

3.Mempertegas jenis-jenis transmigrasi sebagai peluang bagi peranserta masyarakat dan swasta

KAWASAN TRANSMIGRASI KAWASAN : Budidaya FUNGSI : sebagai permukiman dan tempat

usaha masyarakat dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah

BENTUK: WPT, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan

baru sebagai KPB LPT, untuk mendukung pusat pertumbuhan

yang sedang berkembang menjadi KPB

Batas Kawasan Transmigrasi

SKP SKP

SKPSKP

KPB

Pusat KPB

SP

SPSP

SP

SP SP

SP

SP

SP SPSP

SP

SP

SP

SP SP

SP SP

SP

SP

KIM KIM

KIM KIM

Pusat SKPPusat SKP

Pusat SKPPusat SKP

KAWASAN PERDESAAN

4

Page 9: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

PRO-KONTRAPRO-KONTRA

BERUBAHBERUBAH

UU 32/2004

UU 22/1999

E. SEKILAS SEJARAH TRANSMIGRASI

1905 2009

88 Kab/Kota, 235 Kec, 2.223 Desa,

1,027 Juta Kel696 SP,

129.889 Kel(44 KTM)

Bangtrans berbasis kawasan

membentuk satu kesatuan sistem pengembangan

ekonomi wilayah untuk mewujudkan

Kawasan Perkotaan Baru

dengan skema KTM Penyelesaian

Permalasahan2

MASA TRANSISIPenanganan masalah mendesak (dampak

konflik), pembenahan sistem

(246 SP-87.571 Kel)

20142011RPJMN

1999 2004

Rintisan KTM

2 Ibu Kota Prov2 Ibu Kota Prov104 Kab/Kota, 104 Kab/Kota, 383 Kec, 383 Kec, 3.035 Desa, 3.035 Desa, 2,2 juta Kel2,2 juta Kel

12/04/23 9

Page 10: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

10

II. ARAH KEBIJAKAN II. ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN

TRANSMIGRASITRANSMIGRASI

Page 11: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

11 Prioritas Nasional KIB-II

2010-2014

1. POLHUKAM

2. PEREKONOMIAN

3. KESRA

Transmigrasi

Prioritas Lainnya

11

A. MENDUKUNG PRIORITAS

PEMBANGUNAN NASIONAL

Page 12: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

B.Mendukung Pengembangan Koridor Ekonomi Dalam MP3EI Melalui Upaya Mengarus-utamakan Potensi Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia Setempat

12

Page 13: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

13

C.MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

Mengatasi masalah :

lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta

rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa.

Mengembangkan potensi sumberdaya alam kawasan perdesaan terintegrasi dengan pembangunan kawasan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam kawasan transmigrasi (WPT/LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi

Page 14: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

14

B. PENGERTIAN TRANSMIGRASI

Setelah UU 29 Tahun 2009PENGERTIAN:Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di WPT / LPT

TUJUAN1.Meningkatkan kesejahteraan trans dan masy sekitar2.Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah3.Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

TRANSMIGRASI = MOBILITAS PENDUDUK INTERNAL, TERARAH, BERMOTIF EKONOMI, DAN

MENETAP PERMANEN

Page 15: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

15

pemindahan penduduk

pembangunan daerah

untuk mendukun

g

UBAH

perpindahan penduduk

pengembangan wilayah

Membutuhkan

Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

E. PENDEKATAN

Page 16: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

16

F. PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

(INSTRUMEN PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL)

KAWASAN TRANSMIGRASI

Pusat(APBN)

Provinsi(APBD)

Kabupaten

(APBD)

Naker trans Dagri PU

Sektor Lain

SWASTA

Dekon/ Pembantuan/ DAK dll

BAPPENAS

BAPPEDA

16 16

Page 17: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

17

III. KONTRIBUSI III. KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI S.D. TRANSMIGRASI S.D.

SAAT INISAAT INI

Page 18: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

Penyelengaraan transmigrasi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional antara lain:

A. Aspek Kewilayahan

Dua ibukota provinsi terbentuk dari permukiman Transmigrasi, Mamuju – Sulbar dan Bulungan/Tanjung Salor - Kalimantan Utara;

104 Permukiman berkembang menjadi ibukota Kabupaten/Kota;

383 Permukiman Transmigrasi menjadi ibukota Kecamatan;

Dari 3.053 permukiman yang dibangun, sejumlah 1.183 permukiman menjadi desa definitif, dan sisanya menjadi bagian dari desa-desa setempat.

18

Page 19: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

KOTA-KOTA KECIL DI INDONESIA YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DARI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

12/04/23 19Mirwanto

19

Page 20: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

B. Aspek Produksi Pertanian

Mewujudkan kantong-kantong/sentra produksi komoditas pangan dan perkebunan, antara lain: Tanaman Pangan : 70% kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi sentra produksi pangan, serta memberikan kontribusi terhadap produksi beras nasional + 5,8 juta ton. Kawasan tersebut a.l. Delta Upang, Telang dan Karang Agung (Sumsel), Mesuji dan Rawa Pitu (Lampung), Parigi, & Toili (Sulawesi Tengah), Semangga Tanah Miring (Papua);Kelapa Sawit: 50 kawasan menjadi sentra produksi CPO: a.l. Sungai Bahar (Jambi), Pematang Panggang dan Peninjauan (Sumsel), Arga Makmur (Bengkulu), Sungai Pagar dan Lipat Kain (Riau); Parenggean (Kalteng);

20

Page 21: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

Pengembangan agribisnis di kawasan transmigrasi melalui Pola PIR-TRANS. S.d. 1998 telah dikembangkan 584.627 Ha kelapa sawit dan kelapa hibrida di 11 provinsi, melibatkan 212.700 KK;

Karet : Kawasan Batumarta (Sumsel), Rimbo Bujang (Jambi).

B. Aspek Kependudukan

Transmigran dan penduduk setempat yang ditempatkan mencapai + 2,2 juta keluarga dan berkembang menjadi sekitar 27 juta orang transmigran beserta anak keturunannya. Sekitar 8,8 juta orang miskin dan pengangguran memperoleh secara langsung peluang berusaha dan saat ini mereka telah berhasil meningkatkan kesejahteraannya ke tingkat yang lebih baik.

21

Page 22: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

22

IV. KEBIJAKAN DAN IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRATEGI

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KAWASAN KAWASAN

TRANSMIGRASITRANSMIGRASI

Page 23: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

1. Pembangunan kawasan transmigrasi diprioritaskan untuk mendukung pengembangan 26 kota-kota di kawasan perbatasan yang diarahkan sebagai PKSN;

2. Sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi disusun dalam RPJPDdan/atau RPJMD ;

3. Setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyusun Renstra pembangunan kawasan transmigrasi yang rancangan programnya dibahas dalam Musrenbang;

23

Page 24: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

4. Kawasan transmigrasi terintegrasi dengan kawasan permukiman penduduk yang sudah ada, membentuk suatu komunitas baru. Program penempatan mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk asli dengan pendatang;

5. Penyediaan tanah transmigrasi mengacu pada catur tertib pertanahan nasional yaitu (1) tertib administrasi, (2) tertib hukum, (3) tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah, serta (4) lingkungan hidup;

6. Lokasi permukiman harus memenuhi kriteria 2C (Clear & Clean) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan);

Kebijakan Pembangunan….

24

Page 25: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

7. Pembangunan Satuan Permukiman diarahkan pada lokasi potensial dalam sistem SKP. Sistem penganggaran diusulkan dengan pendekatan tahun jamak (multi years programme), Model pembangunan bukan satu Satuan Permukiman, tetapi melalui pembangunan beberapa SP yang terintegrasi dalam satu SKP;

8. Pembangunan permukiman sebagaimana pada butir 7 dirancang dengan memperhatikan :a.Ketersediaan lahan tempat berusaha yang

potensial, tidak bermasalah dan tidak berpotensi menimbulkan masalah;

b.Kawasan transmigrasi berskala besar, sehingga dengan biaya rendah tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan efisien;

Kebijakan Pembangunan….

25

Page 26: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

c. Transmigran berkualitas sesuai kebutuhan dan kompetensi daerah penempatan;

d.Kelengkapan infrastruktur ekonomi dan fasilitas sosial secara memadai dan layak;

e. Ketersediaan rancangan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya yang terukur hasil dan prospeknya.

10. Pemerintah Daerah diharapkan berkontribusi dalam penyediaan APBD perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.

11. Penyelenggaraan Transmigrasi melibatkan Masyarakat berdasarkan potensi dan kebutuhannya serta kemitraan dengan Badan Usaha.

Kebijakan Pembangunan….

26

Page 27: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

1. Pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan secara bertahap meliputi :

a. Tahap pembangunan dan pengembangan permukiman yang dibatasi oleh peraturan perundangan selama lima tahun meliputi pembangunan permukiman, penataan persebaran penduduk dan pemberdayaan masyarakat;

b. Tahap pengembangan kawasan menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah;

B. STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

27

Page 28: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

2. Revitalisasi KTM dikawasan Transmigrasi secara terpadu dan intensif;

3. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah dan sharing dana;

4. Peningkatan kualitas Calon Transmigran dan SDM Penyelenggara Transmigrasi melalui Diklat;

5. Pengembangan Model-model Hemat Lahan dan Pola Rintisan akan lebih diintensifkan (Pola Perikanan dan Industri).

Strategi Pembangunan….

28

Page 29: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

29

V. PENUTUPV. PENUTUP

Page 30: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

30

KESIMPULAN Penyelenggaraan Transmigrasi mendukung

Prioritas Pembangunan Nasional di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska konflik;

Pembangunan kawasan transmigrasi diprioritaskan untuk mendukung PKSN;

Perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi terintegrasi dalam RPJPD dan/atau RPJMD;

Kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi sentra produksi pangan, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional;

Peningkatan kualitas calon Transmigran dan SDM Penyelenggaran Transmigran;

Page 31: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

31

Lanjutan KESIMPULAN

Tercapainya pertumbuhan pusat ekonomi baru memerlukan sinergitas kerjasama pemerintah (pusat dan daerah), badan usaha, dan masyarakat dengan tetap mengutamakan keserasian lingkungan;

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah dan sharing dana APBD;

Revitalisasi Penyelenggaraan KTM;

Pengembangan Model-model Hemat Lahan dan Pola Rintisan akan lebih diintensifkan (pola industri, perikanan dll);

Penyelesaian tunggakan permasalahan merupakan agenda utama yang tetap dilanjutkan.

Page 32: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

32

KESIMPULAN Pembangunan transmigrasi diharapkan dapat

mendukung percepatan berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Prioritas pembangunan kawasan perbatasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional.

Tercapainya pertumbuhan pusat ekonomi baru memerlukan sinergi kerjasama pemerintah (pusat dan daerah), badan usaha, dan masyarakat transmigrasi, dengan tetap mengutamakan keserasian lingkungan.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah dan sharing dana.

Pengembangan Model-model Hemat Lahan dan Pola Rintisan.

Page 33: Kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi

Terima Terima KasihKasih

33