Kebijakan pembangunan-permukiman

Free Powerpoint TemplatesPage 1

Free Powerpoint Templates

RE092232 ANALISIS KEBIJAKAN SPASIAL RE092232 ANALISIS KEBIJAKAN SPASIAL (3 SKS)(3 SKS)

Kebijakan Pembangunan Kebijakan Pembangunan PerPermukimanmukiman

Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg.Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg.

PROGRAM MAGISTER TEKNIK SANITASI LINGKUNGANPROGRAM MAGISTER TEKNIK SANITASI LINGKUNGAN

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FTSP –ITSJURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FTSP –ITS


Kompetensi dan Pokok BahasanKompetensi dan Pokok Bahasan

• Kompetensi: Mahasiswa memahami kebijakan pembangunan perkotaan dan permukiman

• Pokok Bahasan:Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman

• Sub Pokok Bahasan:– Permasalahan pembangunan perumahan dan

permukiman– Kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan

permukiman (RP4D)


Definisi Perumahan dan PermukimanDefinisi Perumahan dan Permukiman

• Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

• Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan


UrbanisationUrbanisation


Permasalahan Pembangunan Perumahan Permasalahan Pembangunan Perumahan

dan Kawasan Permukimandan Kawasan Permukiman • Penyediaan perumahan belum mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat, khususnya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah);

• Pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagian belum sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;

• Belum terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

• Adanya pembangunan perumahan yang belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan


Pembangunan PerumahanPembangunan Perumahan

Pembangunan perumahan meliputi kegiatan:

a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau

b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya.

c. pengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan

d. mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, terutama pembangunan perumahan skala besar

e. menyediakan tanah bagi perumahan; danf. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan

pemastian kelayakan hunian


Pembangunan Prasarana, Sarana, Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumdan Utilitas Umum

• Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

• Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah

rumah;

b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan

c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.


Characteristics of SlumsCharacteristics of Slums

• Lack of basic services• Substandard housing or

illegal and inadequate building structures

• Overcrowding and high density

• Unhealthy living conditions and hazardous locations

• Insecure tenure; irregular or informal settlements

• Poverty and social exclusion• Minimum settlement size

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidakmemenuhi syarat.


Kekuatan Pembentuk Kekuatan Pembentuk Kawasan KumuhKawasan Kumuh


Penanganan Secara SektoralPenanganan Secara Sektoral

• Urban management and finance

• Urban land management and tenure

• Service provision and delivery

• Environment and public health

• Housing delivery

• Population and social issues

• Capacity building, research activities and knowledge exchange


Perbaikan LingkunganPerbaikan LingkunganPermukimanPermukiman

Kondisi Awal

Proses Perbaikan Lingkungan

Kondisi Akhir


Urban Upgrading in BrazilUrban Upgrading in Brazil


Kepemilikan Lahan PerumahanKepemilikan Lahan Perumahan


Strategi Penanganan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman KumuhKawasan Permukiman Kumuh


Penyediaan Lahan yang terjangkauPenyediaan Lahan yang terjangkau


Lahan Perumahan yang terjangkauLahan Perumahan yang terjangkau

• Preparing a land budget and assessing the amount of land that is required can be done using the following five factors:

1. The projected demand for commercial and industrial lands, and the demand for land for new housing development.

2. Density levels for specified types of housing and other land uses, based on minimum official plot sizes, occupancy levels, and road widths.

3. Requirements for communal facilities such as schools, clinics, religious sites, public open spaces, and so forth at central and neighborhood levels.

4. Topography and ground conditions, including steep slopes, load-bearing capacity, and vulnerability to flooding.

5. Accessibility of available land, relating to public transportation networks, location of economic activities, and access to physical and social infrastructure. Supply side solutions that disregard this dimension of demand often lead to costly mistakes.


Kerangka RegulasiKerangka Regulasi


Program Perbaikan Lingkungan PerumahanProgram Perbaikan Lingkungan Perumahan


Bantuan Pembangunan danBantuan Pembangunan danPerolehan Rumah bagi MBRPerolehan Rumah bagi MBR

a. subsidi perolehan rumah;

b. stimulan rumah swadaya;

c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

d. perizinan;

e. asuransi dan penjaminan;

f. penyediaan tanah;

g. sertifikasi tanah; dan/atau

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum


Pengembangan Lingkungan Pengembangan Lingkungan Hunian PerkotaanHunian Perkotaan

1. Peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;

2. Peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;

3. Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;

4. Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

5. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.


ReferensiReferensi

• United Nations Centre for Human Settlements (Habitat) [2003], The challenge of slums : global report on human settlements 2003, Earthscan Publications Ltd, London.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.


sekiansekian

Terima KasihTerima Kasih

Engineering

Kebijakan pembangunan-permukiman