Kata Pengantar ... Kata Pengantar i Daftar Isi iii Daftar Tabel xii Daftar Grafik xv Daftar Gambar xvi

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kata Pengantar ... Kata Pengantar i Daftar Isi iii Daftar Tabel xii Daftar Grafik xv Daftar Gambar...

  • i IHPS II Tahun 2019 Kata Pengantar i

    Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

    Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS II Tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBD. Selain itu, IHPS II Tahun 2019 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

    IHPS II Tahun 2019 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya. Selain hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan banparpol, hasil pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

    Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2019 menyertakan lampiran dan softcopy LHP dalam satu flash disk yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2019. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

    BPK berharap IHPS II Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

    Kata Pengantar

    Jakarta, Maret 2020 Badan Pemeriksa Keuangan RI

    Ketua,

    Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.

  • iii Daftar IsiIHPS II Tahun 2019

    Daftar Isi

    Kata Pengantar i

    Daftar Isi iii

    Daftar Tabel xii

    Daftar Grafik xv

    Daftar Gambar xvi

    Daftar Lampiran xvii

    Tentang BPK xx

    Ringkasan Eksekutif xxx

    BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat 1

    Pemeriksaan Keuangan 2

    • Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri 2

    Pemeriksaan Kinerja 2

    • Perekonomian dan Keuangan Negara 3

    • Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia 3

    • Program Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 8

    • Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 11

    • Pengawasan Ekspor Nonmigas 13

    • Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat 15

    • Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara 19

  • iv Daftar Isi IHPS II Tahun 2019

    • Pendidikan 21

    • Peningkatan Kualitas Pembelajaran 21

    • Pengelolaan Dana Pendidikan 22

    • Kesehatan 26

    • Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 26

    • Pengelolaan Dana Dropping Barang, Pendayagunaan Dokter, dan Tenaga Kesehatan 31

    • Pengawasan Obat dan Makanan 33

    • Kependudukan 34

    • Pemanfaatan Data Kependudukan 34

    • Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 37

    • Mental dan Karakter 39

    • Perencanaan dan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 39

    • Ketersediaan Energi 43

    • Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan 44

    • Pembangunan Kewilayahan 45

    • Pengelolaan Kawasan Perbatasan 45

    • Pembangunan Kawasan Perdesaan 46

    • Pengelolaan Kawasan Sabang 48

    • Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 50

    • Penerapan Regulasi pada Lembaga Penyiaran Publik 50

    • Perencanaan dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 53

    • Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan 55

    • Pengelolaan Inovasi 56

  • v Daftar IsiIHPS II Tahun 2019

    • Pelayanan Publik 59

    • Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik 59

    • Pelayanan Pendaftaran Tanah 60

    • Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 62

    Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 65

    • Perekonomian dan Keuangan Negara 68

    • Pengelolaan PNBP dan Perizinan Mineral dan Batu Bara 68

    • Pengelolaan Pendapatan 72

    • Sistem Pengendalian Intern 73

    • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 74

    • Kegiatan Penyelesaian Restitusi Pajak 77

    • Pengelolaan Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk 80

    • Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau 83

    • Pengelolaan Belanja 84

    • Sistem Pengendalian Intern 84

    • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 87

    • Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Asian Games dan Pendukungnya 92

    • Pengelolaan Aset TNI 94

    • Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat 97

    • Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal 99

    • Pendidikan 102

    • Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri 102

  • vi Daftar Isi IHPS II Tahun 2019

    • Sistem Pengendalian Intern 103

    • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 105

    • Mental dan Karakter 107

    • Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji 107

    • Ketersediaan Pangan 110

    • Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa

    Sawit 110

    • Kegiatan Perluasan Sawah 115

    • Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli 118

    BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, BLUD, dan BUMD 120

    Pemeriksaan Kinerja 122

    • Perekonomian dan Keuangan Negara 122

    • Pengelolaan Belanja Daerah 122

    • Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia 123

    • Transfer dari Pemerintah di Atasnya 127

    • Transparansi Keuangan Publik 129

    • Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan 134

    • Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran 136

    • Peran Swasta/Masyarakat 138

    • Penyusunan Standar Belanja 140

    • Pengelolaan Aset 142

    • Pemanfaatan Aset Daerah 142

    • Penatausahaan dan Pengamanan Aset Daerah 143

    • Manajemen Aset 144

    • Kemandirian Fiskal 145

  • vii Daftar IsiIHPS II Tahun 2019

    • Pemberdayaan Usaha Mikro 147

    • Pengelolaan Pajak 149

    • Provinsi Riau 149

    • Provinsi Jawa Tengah 151

    • Provinsi Jawa Timur 153

    • Provinsi Maluku 154

    • Pengelolaan BUMD 155

    • Pembinaan Pemda atas BUMD 156

    • Operasional BUMD 157

    • Pengelolaan BPR 159

    • Kegiatan Produksi BPD 161

    • Pengelolaan Dana Keistimewaan dan Otonomi Khusus 162

    • Dana Keistimewaan 162

    • Dana Otonomi Khusus Papua 163

    • Dana Otonomi Khusus Papua Barat 164

    • Pendidikan 166

    • Peningkatan Kualitas Pembelajaran 166

    • Kesehatan 175

    • Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan 175

    • Kinerja RSUD 183

    • SIMRS RSUD Abdul Wahab Sjahranie 184

    • Pelayanan Kesehatan 185

    • Kependudukan 186

    • Administrasi Kependudukan 186

    • Ketersediaan Pangan 188

    • Pengamanan Produksi Pangan 188

  • viii Daftar Isi IHPS II Tahun 2019

    • Penyediaan Air Bersih/Air Minum 191

    • Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Bungo 191

    • Kabupaten Tangerang 193

    • Kota Pontianak 194

    • Pembangunan Kewilayahan 195

    • Pengelolaan Angkutan Umum 195

    • Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 196

    • Pelayanan Perizinan 197

    • Pariwisata 198

    • Pengelolaan Destinasi Pariwisata 198

    • Pembangunan Destinasi Pariwisata 198

    • Pengelolaan Sarpras Destinasi Wisata 199

    • Lingkungan Hidup 200

    • Pengelolaan Sampah 200

    • Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 200

    • Pengelolaan Sampah Perkotaan 202

    • Pengurangan, Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah 203

    • Pengurangan dan Penanganan Sampah 203

    Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 205

    • Perekonomian dan Keuangan Negara 207

    • Pengelolaan Pendapatan 207

    • Sistem Pengendalian Intern 208

    • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 210

    • Pengelolaan Belanja 213

    • Sistem Pengendalian Intern 215

  • ix Daftar IsiIHPS II Tahun 2019

    • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 217

    • Pengelolaan Aset 221

    • Sistem Pengendalian Intern 221

    • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 223

    • Operasion