KATA PENGANTAR - bpkp.go.id 2019 PW16(1).pdf · DAFTAR ISI Uraian Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Diagram Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Tugas,

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2019 merupakan perwujudan bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan

program dan kegiatan dan hasil

(outcome) yang dicapai pada tahun

2019, yang merupakan tahun terakhir

periode Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2015-2019.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

merupakan media akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan

atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan. Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan diukur

berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan ukuran

keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2019.

Capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan target yang

ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai

target. Hal tersebut dikarenakan perwujudan tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif sebagai hasil pengawasan atas akuntabilitas

pengelolan keuangan dan pembangunan nasional yang dilaksanakan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga sangat ditentukan dari

dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan di Provinsi

Kalimantan Selatan.

Hasil analisis dan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilakukan dalam Laporan Kinerja ini, diharapkan

iii

DAFTAR ISI

Uraian

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Diagram

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Sasaran Program 1

Sasaran Program 2

Sasaran Program 4

Sasaran Program 5

Sasaran Program 6

Sasaran Program 7

Sasaran Program Dukungan Pengawasan

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

3. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

B. REALISASI KEUANGAN

BAB IV – PENUTUP

Lampiran - lampiran

Halaman

i

iii

iv

vi

vii

viii

1

1

6

8

9

13

15

15

19

23

23

25

26

33

37

39

41

46

54

55

67

68

89

iv

DAFTAR TABEL

Uraian

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sasaran Program

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1 Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2019

Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran

Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Tabel 3.3 Permasalahan Kinerja PDAM

Tabel 3.4 Permasalahan Kinerja BLUD

Tabel 3.5 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran

Program Pengawasan 2

Tabel 3.6 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator

Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemda

Tabel 3.7 Tingkat Maturitas SPIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2019

Tabel 3.8 Skor Maturitas SPIP Level 3 Pemda Tahun 2015 s.d.

2019

Tabel 3.9 Skor Maturitas SPIP Level 2 Pemda Tahun 2015 s.d.

2019

Tabel 3.10 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator

Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Tabel 3.11 Tingkat Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2019

Tabel 3.12 Skor Kapabitas APIP Level 3 Pemda s.d. 2019

Tabel 3.13 Permohonan Reviu Kepada Rendal PK APIP BPKP

Tabel 3.14 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun

2019

Halaman

10

11

12

12

18

19

24

26

30

32

35

41

42

44

45

47

46

47

50

50

55

v

Tabel 3.15 Implementasi Simda tahun 2015 s.d. tahun 2019

Tabel 3.15 Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan Dukungan

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2019

59

64

69

vi

DAFTAR GAMBAR

Uraian

Gambar 1.1 Strategi Pengawasan BPKP

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.3 Sistematika Penyajian

Halaman

8

10

14

vii

DAFTAR DIAGRAM

Uraian

Halaman

Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan 11

Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan 11

Diagram 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai 12

Diagram 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan 12

Diagram 3.1 Anggaran dan Realisasi 68

viii

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

menyajikan 8 (delapan) sasaran program dan 9 (sembilan) sasaran kegiatan beserta

indikator kinerjanya, sebagaimana dimuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai

upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPKP. Target kinerja yang telah

diperjanjikan tersebut secara umum dapat dicapai sesuai dengan rencana yang

ditetapkan, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih

terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum tercapai secara optimal.

Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran tingkat

keberhasilan pelaksanaan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2019 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp4.185.129.352,00,- dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Tahun 2019 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp22.974.548.835,00. Ikhtisar tingkat capaian indikator kinerja dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

SASARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-

SASI

%

Capai-

an

A. Sasaran

Program

Indikator Kinerja Program

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan

negara/korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan %

70,00 82,14 117,34

1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi %

56,00 83,33 148,80

1.3 Presentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi %

62,00 100,00 161,29

2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan di persidangan %

60,00 38,89 64,82

2.2

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian

yang dimanfaatkan oleh APH %

75,00 100,00 133,33

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

ix

3.1

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan %

80,00 100,00 125,00

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan

korupsi

4.1

Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) %

55,00 100,00 181,82

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1

Persentase K/L/P/K Komunitas Pembelajar

Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat

%

70,00 100,00 142,86

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100,00 100,00 100,00

6.2

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 3)

% 84,62 92,31 109,09

6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 2)

% 15,38 7,69 150,00

7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

% 100,00 100,00 100,00

7.2

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)

% 84,62 84,62 100,00

7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota(Level 2)

% 15.38 15,38 100,00

Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

1.1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Laporan 30 36 120,00

2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

2.1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

laporan 98 117 119,39

3. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

3.1

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP laporan

9 9 100,00

4. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

4.1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

laporan 16 16 100,00

5. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

laporan 6 6 100,00

6. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

laporan 35 42 120,00

7. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

x

7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

laporan 31 31 100,00

B. Sasaran

Program


1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

1.1

Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP (skala likert 1-10)

skala 8 7,98 99,75

Sasaran

Kegiatan


1. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

laporan 83 83 100,00

2. Termanfaatkannya Aset secara Optimal

2.1 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara

Perwakilan BPKP Unit

3 3 100,00

2.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP Unit 13 13 100,00

2.3 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP Unit 81 81 100,00

2.4 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP Unit 10 11 110,00

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, langkah-

langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Aktif melakukan koordinasi dengan Pimpinan Objek Pemeriksaan dalam rangka

percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

2. Mendorong PDAM untuk meningkatkan jam pelayanan, membentuk Zona Air

Minum, meminimalisir kebocoran air, menetapkan penyertaan di BUMD yang

belum ditetapkan, dan meningkatkan cakupan pelayanan sehingga presentase

BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik semakin meningkat.

3. Mendorong BLUD untuk mencapai SPM yang ditetapkan dalam peraturan dan

memberikan rekomendasi yang tepat sasaran untuk membenahi aspek-aspek

yang belum optimal di BLUD dalam rangka peningkatan presentase BLUD yang

kinerjanya minimal baik.

4. Koordinasi dengan APH terkait dengan kasus yang ditangani untuk

meningkatkan presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

di persidangan.

5. Pemantauan tindak lanjut secara berkala dalam rangka peningkatan jumlah hasil

pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

6. Koordinasi dengan K/L/P/K terkait dengan kemungkinan diadakannya penugasan

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Sosialisasi, dan Bimtek FCP

xi

7. Melaksanakan sosialisasi Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah,

melaksanakan bimbingan teknis, dan mendorong Pemda untuk meningkatkan

penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

8. Melaksanakan bimbingan teknis dan quality assurance pada Inspektorat

Kabupaten/Kota, menyelenggarakan workshop regional PK APIP bagi SDM

APIP, dan mengintensifkan komunikasi dengan APIP melalui saluran komunikasi,

baik melalui email maupun whatsapp group untuk peningkatan kapabilitas APIP

di Kalimantan Selatan.

Perbaikan layanan keuangan, penyediaan sarana prasarana secara tepat dan

efisien, dan peningkatan layanan kepegawaian yang lebih responsif dengan

mengedepankan kebutuhan pegawai untuk peningkatan kepuasan atas pelayanan

ketatausahaan Perwakilan BPKP.

1

BAB I PENDAHULUAN

alam kedudukannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas,

fungsi, dan wewenang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan. Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi,

kegiatan dan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta

sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2019 lebih lanjut diuraikan sebagai

berikut.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan

lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya

yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas

pembiayaan keuangan negara/ daerah;

D

2

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan

aset negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/ badan lainnya dan

program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan

ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah

pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan

atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan

fungsional auditor;

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di

bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi

hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

BPKP; dan

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,

3

kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga.

Selain tugas dan fungsi di atas, juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP

memiliki peran untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan negara melalui fungsi:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan

tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan

kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan

Menteri Keuangan kepada Presiden.

4. Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari

hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya).

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP

mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan

penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran

negara/ daerah, meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;

2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;

3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;

5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang

kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan;

6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/ daerah;

7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem

pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan

menangkal korupsi;

4

8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan

keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang

efektif;

9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah dan

pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Menurut Peraturan Kepala BPKP

Nomor 1 Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan

serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas

sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara.

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

dan/atau atas permintaan Kepala Daerah.

4. Melaksanakan pembinaan penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada wilayah kerjanya.

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

menjalankan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;

2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD dan kinerja instansi Pemerintah

Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang

di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik

5

daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil

dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima

pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja

pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya

terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas

permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan

nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya

dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan

usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan lain dari

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas

pembiayaan keuangan negara/daerah;

6. Pengawasan intern terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pemanfaatan

aset negara/daerah;

7. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/kebijakan pemerintah yang strategis;

8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah,

pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah

lainnya;

10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

6

daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan

keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah;

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-

undangan;

12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;

13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

dan

14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung

terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat

pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam

meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan

sistem pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola

pemerintahan dan aparatur tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang akan

diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional.

1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran

terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan

terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan

intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan

nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen,

profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen

kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci, sebagai berikut:

a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan peran

APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem

pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan

7

korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam

membangun tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan

dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional;

b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan

sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah

daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program

pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;

c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk

meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi

pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi

pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan

negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah

(dana transfer);

d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui

debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk

preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Strategi Pengawasan BPKP

Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi

operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi

pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan

jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi

operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program

teknis pengawasan BPKP yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan

pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis

melalui penguatan SPIP, penguatan kapabiliitas APIP, dan penguatan

kompetensi sumber daya manusia BPKP.

Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui

program-program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

8

Gambar 1.1 Strategi Pengawasan BPKP

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan yang merupakan unit eselon II berkewajiban melaksanakan

kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan teknis yang

dilaksanakan berupa:

1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral

2. Pengawasan atas permintaan stakeholders

3. Pengawasan atas permintaan Presiden

4. Pengawasan atas Proyek PHLN

5. Pembinaan penyelenggaraan SPIP

6. Pembinaan peningkatan kapabilitas APIP

7. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

8. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

9. Pengawasan penerimaan negara

10. Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

11. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik

12. Bimtek/asistensi GCG/KPI

13. Pengawasan atas kinerja BUMD

9

14. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

15. Sosialisasi masalah korupsi

16. Bimtek/asistensi implementasi FCP

17. Kajian pengawasan

18. Audit investigatif, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian

Keterangan Ahli atas Permintaan Aparat Penegak Hukum

19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya

20. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

21. Pengawalan Pembangunan Nasional

22. Monitoring BUMDes

D. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di

daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP

berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu,

Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Struktur

organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha

a) Sub Bagian Umum

b) Sub Bagian Kepegawaian

c) Sub Bagian Keuangan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi

Pemerintah Pusat (IPP)

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntabilitas

Pemerintah Daerah (APD)

4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan Negara

(AN)

5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi

10

6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta

Pembinaan APIP (P3A)

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala,

yakni Herman Hermawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor

KEP-113/K/SU/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

per 31 Desember 2019 sebanyak 126 orang, terdiri atas:

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan Orang %

Pejabat Struktural 5 3,97

Auditor Madya Selaku Korwas 5 3,97

Auditor Madya 9 7,14

Auditor Muda 12 9,52

Auditor Pertama 41 32,54

Auditor Penyelia 4 3,17

Auditor Pelaksana Lanjutan 17 13,49

Auditor Pelaksana 9 7,14

Analis Kepegawaian 2 1,59

Arsiparis 3 2,38

Pranata Komputer 1 0,79

Fungsional Umum 18 14,29

Jumlah 126 100

11

Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

55912

41

4

179

231

18

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

Strata Pendidikan Orang %

S2 7 5,56

S1/ DIV 76 60,32

DIII 34 26,98

SMA 9 7,14

SMP 0 0,00

SD 0 0,00

Jumlah 126 100

Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

6%

60%

27%

7%

Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

S2 S1/ DIV DIII SMA

12

Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

Usia Pegawai (Tahun) Orang %

< 30 48 38,10

31 s.d. 40 28 22,22

41 s.d. 50 13 10,32

51 s.d. 58 37 29,37

> 58 0 0,00

Jumlah 126 100

Diagram 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Jabatan Orang %

IV 17 13,49

III 93 73,81

II 16 12,70

Jumlah 126 100

Diagram 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

13%

74%

13%

Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

IV III II

13

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2019. Capaian

kinerja tahun 2019 tersebut diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap target kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan

wewenang organisasi, aspek strategis, kegiatan dan produk,

serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan.

Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara ringkas

Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun

2019.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dikaitkan dengan sasaran

program dan sasaran kegiatan serta realisasi keuangan.

Bab IV - Penutup, menyajikan ringkasan substansi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2019, disertai dengan rencana perbaikan kinerja Tahun 2020.

14

Gambar 1.3 Sistematika Penyajian

15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

B 1. Pengawalan Pembangunan Nasional

2. Peningkatan Ruang Fiskal

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

4. Peningkatan Governance System

Dalam upaya mendukung strategi BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019

sebagai salah satu alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam

rangka mengeksekusi strategi pengawasan tersebut. Renstra telah diselaraskan

dengan visi, misi, dan tujuan BPKP sebagaimana tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) BPKP periode 2015-2019 sebagai berikut:

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Pernyataan Visi

BPKP telah menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP

ke depan yaitu:

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah

konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi

pembangunan nasional sebagai gambaran yang diimpikan Tahun

2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi

setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan

PKP telah merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus

atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu

pembangunan nasional sebagai berikut:

16

tugasnya sehingga terwujudnya visi BPKP merupakan suatu

keniscayaan.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu

sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana

diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan

dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang

Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna

mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif;

b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang efektif;

c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.

3. Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan

misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih dari

satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP

mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa

modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi

publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor private/bisnis yang

berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi perspektif keuangan

menjadi perspektif manfaat bagi stakeholders dan perspektif pelanggan

menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa. Dengan

menggunakan pendekatan BSC tersebut maka tujuan utama dari

perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan

auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang

17

berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran

dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP

tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif;

b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

professional dan kompeten.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, BPKP telah menyusun

sasaran strategis sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan

yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan

pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis

BPKP yang diharapkan dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional;

b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi dan

Program Prioritas Pembangunan Nasional;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi.

4. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian sasaran strategis BPKP harus didukung dengan capaian

sasaran program dan kegiatan oleh perwakilan yang diukur melalui

indikator sasaran program dan kegiatan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan

beberapa indikator sasaran program sebagai indikator kinerja utama

(IKU). Yang merupakan indikator kinerja pada perspektif manfaat bagi

stakeholders yang menunjukkan peran dalam pengawasan

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan

SPIP.

18

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan sebanyak tujuh indikator dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Sasaran Program

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi rekomendasi hasil pengawasan

1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD

yang dievaluasi

1.3 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi

2. Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

7.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

Di samping IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan juga memiliki sasaran program tersedianya dukungan teknis

kepuasan atas pelayanan ketatausahaan Perwakilan BPKP yang dinilai

dengan indikator kinerja persepsi kepuasan layanan ketatausahaan

Perwakilan BPKP (skala likert 1-10).

19

5. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan

program dan kegiatan yang sejalan dengan program dan kegiatan

BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua program

utama pada Tahun 2019 dengan nilai anggaran sebesar

Rp28.415.672,000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dengan anggaran sebesar

Rp5.373.943.000,00;

2) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dengan anggaran sebesar Rp23.051.729.000,00.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan berisi indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi

stakeholders dan berfungsinya output yang menunjukkan peran Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan akuntabilitas

keuangan negara/daerah, pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan

pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran program dan

kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan

indikator dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan kegiatan-

kegiatan yang mendukung tujuan strategis BPKP.

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 2.3.

20

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Satuan Jumlah

A. Sasaran

Program


1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan

negara/korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan % 70

1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56

1.3 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62

2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2.1

Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan

%

60

2.2

Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH

%

75

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

3.1

Persentase penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan % 80

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan

Korupsi

4.1

Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

%

55

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1

Persentase K/L/P/K anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan

Masyarakat

%

70

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

6.1

Persentase Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 3 % 100

6.2

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 3 % 84,62

6.3


dengan Maturitas SPIP Level 2 % 15,38

7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

7.1

Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3 % 100

21

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Satuan Jumlah

7.2

Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

%

84,62.

7.3



Level 2

%

15,38.

SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Satuan Jumlah

Sasaran

Kegiatan


1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

1.1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

laporan 30

2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

2.1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP laporan 98

3. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

3.1

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

laporan 9

4. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

4.1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

laporan 16

5. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

5.1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemili Tahun 2019 Perwakilan BPKP

laporan 6

6. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

6.1

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP laporan 35

7. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

7.1

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP laporan 31

B. Sasaran

Program


1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

1.1

Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP (skala likert 1-10)

Skala 8

22

Sasaran

Kegiatan


1. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam

Mencapai Kepuasan Layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP laporan 83

2. Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

2.1

Terlaksananya rehabilitasi rumah negara

perwakilan BPKP paket 3

2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit 13

2.3 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP unit 81

2.4 Tersedianya Sarana Prasarana Perwakilan BPKP

unit 10

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

ebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsi, kebijakan yang diambil dalam pencapaian sasaran, serta

penggunaan sumber daya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja dan menyajikan

akuntabilitas kinerja Tahun 2019.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target

kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2019.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target

indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

Capaian = Realisasi

x 100% Target

2. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin buruk

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan

kendala yang menghambat pencapaian target kinerja sebagai bahan perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara

realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi dan capaian kinerja

tahun berjalan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun lalu dan

pembandingan lain yang diperlukan.

S

Capaian = 2 x Target - Realisasi

x 100% Target

24

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber

daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan

dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian

kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana

maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan

dan sumber daya manusia.

Capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan

dan sasaran program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2019

No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI %

CAPAIAN

Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi

1.1 Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 70,00 82,14 117,34

1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya

minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dievaluasi

% 56,00 83,33 148,80

1.3 Persentase BLUD yang tata

kelolanya minimal cukup baik dari

BLUD yang dievaluasi

% 62,00 100,00 161,29

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan

% 60,00 38,89 64,82


keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh APH

% 75,00 100,00 133,33

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan

% 80,00 100,00 125,00

Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam

Pencegahan Korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 55,00 100,00 181,82

25

No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI %

CAPAIAN

Sasaran Program 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K Anggota

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan

Sistem Pengaduan Masyarakat

% 70,00 100,00 142,86

Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi

dengan Maturitas SPIP Level 3

% 100,00 100,00 100,00

6.2 Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas

Level 3

% 84,62 92,31 109,09

6.3 Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas

Level 2

% 15,38 7,69 150,00

Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3

% 100,00 100,00 100,00

7.2 Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas

Level 3

% 84,62 84,62 100,00


Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas

Level 2

% 15.38 15,38 100,00

Sasaran Program Dukungan Pengawasan : Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

8.1 Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKP

(skala likert 1-10)

Skala 8 7,98 99,75

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta

realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Analisis terhadap sasaran program dan masing-masing indikator kinerja

program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

26

Pencapaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” diukur menggunakan

tiga IKU yaitu “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”,

“Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD

yang dievaluasi”, dan “ Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik

dari BLUD yang dievaluasi”.

Ketiga IKU terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan program prioritas nasional dengan ringkasan

target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

No. IKU Satuan Target Realisasi Capaian (%)

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 70,00 82,14 117,34

1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56,00 83,33 148,80

1.3 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62,00 100,00 161,29

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” ini

sebagai berikut:

1.1.

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Pada tahun 2019, IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan” ditargetkan sebesar 70,00%. Kinerja diukur dengan menghitung

jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di tahun 2019

(kejadian) dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang disampaikan di

27

tahun 2019. Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan

rumus:

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

= TL Rekomendasi 2019

X 100%

Rekomendasi 2019

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan”

Tahun 2019 adalah sebesar 82,14% atau tercapai 117,34% dari target

sebesar 70,00%, dengan perhitungan sebanyak 46 rekomendasi (kejadian)

yang telah ditindaklanjuti dari 56 rekomendasi (kejadian) yang disampaikan

pada Tahun 2019.

Faktor pendorong tercapainya target tindak lanjut hasil pengawasan adalah

adanya kesadaran objek pemeriksaan tentang pentingnya menindaklanjuti

rekomendasi hasil pengawasan.

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti antara lain:

a. Penyetoran ke Kas Negara dan pemberian teguran kepada pihak-pihak

terkait atas permasalahan yang ditemukan dalam Audit Independen

Dukungan atas Laporan Keuangan Village Innovation Project

(VIP)/Program Inovasi Desa (PID) Loan IBRD 8217-ID pada Satuan Kerja

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran yang berakhir per 31

Desember 2017;

b. Pelaksanaan pengujian kualitas air yang belum dilakukan akibat

keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang ditemukan dalam Audit

Independen Dukungan Atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS III) Loan

IBRD No.8578-ID Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran yang Berakhir

31 Desember 2017;

c. Pelaksanaan revisi tata tertib jam kerja dan monitoring evaluasi bagi

Koordinator Kota, Asisten Koordinator dan Fasilitator Program Kotaku

Provinsi Kalimantan Selatan yang direkomendasikan tim Audit atas

Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Loan IBRD

No. 8536-ID pada Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

Anggaran 2017;

28

d. Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran management fee

dan gaji fasilitator serta pemberian teguran tertulis kepada pihak-pihak

terkait atas permasalahan yang ditemukan dalam Audit Independen

Dukungan atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for

Low Income Communities Project (WSLIC-3)/PAMSIMAS (Loan ID 8578)

pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017;

e. Penyetoran ke Kas Negara serta pemberian teguran tertulis kepada pihak-

pihak terkait atas permasalahan yang ditemukan dalam Audit atas

Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Loan IBRD

No. 8536-ID pada Satker PIP Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran

2017;

f. Penyetoran SILPA Dana Desa Tahun 2016 ke rekening Kas Desa yang

sebelumnya disimpan oleh Kepala Desa, yang ditemukan dalam Evaluasi

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan SILPA Dana Desa Tahun 2015

Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

g. Penyetoran ke rekening Kas Desa karena kelebihan pembayaran atas

kegiatan penimbunan halaman yang ditemukan dalam Evaluasi

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan SILPA Dana Desa Tahun 2015

Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

h. Penyetoran ke rekening Kas Desa karena penyertaan modal kepada

BUMDes yang tidak benar dan masih disimpan Kepala Desa yang

ditemukan dalam Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan

SILPA Dana Desa Tahun 2015 Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon

Kabupaten Barito Kuala;Penyetoran SILPA dana desa Tahun 2016 ke

rekening Kas Desa yang sebelumnya disimpan oleh Kepala Desa, yang


SILPA Dana Desa Tahun 2015 Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon

Kabupaten Barito Kuala;

i. Penyetoran ke rekening Kas Desa karena kelebihan pembayaran atas

kegiatan pengadaan perlengkapan dan pembuatan sarana dan prasarana

kantor desa yang ditemukan dalam Evaluasi Penggunaan Dana Desa

Tahun 2016 dan SILPA Dana Desa Tahun 2015 Desa Sungai Rasau

Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

29

j. Penyetoran ke rekening Kas Desa karena penyertaan modal kepada

BUMDes yang tidak benar dan masih disimpan Kepala Desa yang


SILPA Dana Desa Tahun 2015 Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon

Kabupaten Barito Kuala.

Realisasi IKU sampai dengan Tahun 2019 sebesar 82,14% menurun

meningkat 18,11% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar

64,03%. Capaian IKU Tahun 2019 sebesar 117,34% meningkat 10,63%

dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar 106,72%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019

sebesar 70%, maka realisasi IKU Tahun 2019 mencapai 117,34%.

Upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan kinerja IKU

pada tahun 2020 antara lain

dengan aktif melakukan

koordinasi dengan Pimpinan

Obyek Pemeriksaan dalam

rangka percepatan

pelaksanaan tindak lanjut

hasil audit.

30

1.2.

Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dievaluasi

Pada tahun 2019 IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina” ditargetkan sebesar 56,00%. Kinerja

diukur dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang kinerjanya

mendapatkan skor minimal baik di tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah

BUMD yang dievaluasi pada tahun 2019.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

=

BUMD yg kinerjanya minimal baik/sehat 2019 X 100%

BUMD yang dievaluasi 2019

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 83,33% atau

tercapai 148,80% dari target sebesar 56,00%, dengan perhitungan 10

(sepuluh) BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik/sehat tahun 2019

dari 12 (dua belas) BUMD yang dievaluasi tahun 2019. Daftar predikat kinerja

PDAM selengkapnya disajikan pada Lampiran III

Faktor pendukung tercapainya target tersebut adalah pelaksanaan evaluasi

kinerja PDAM yang efektif dengan pihak PDAM secara berkala melakukan

konsultansi mengenai permasalahan yang ada di PDAM sehingga Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan arahan sesuai dengan

kondisi PDAM tersebut

Dari hasil evaluasi tahun 2019, masih diidentifikasi permasalahan kinerja yang

paling signifikan pada PDAM sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Permasalahan Kinerja PDAM

No. Permasalahan Jumlah PDAM

1. Kapasitas menganggur 12

2. Kebocoran air 12

3. Cakupan pelayanan masih rendah 7

4. Pelayanan belum 24 jam 12

31

Realisasi IKU sampai dengan Tahun 2019 sebesar 83,33% menurun 8,34%

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 91,67%. Demikian pula

dengan capaian IKU Tahun 2019 sebesar 148,80% menurun 17,87%

dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar 166,67%. Faktor

penyebab menurunnya realisasi maupun capaian IKU antara lain karena

beberapa PDAM mengalami peningkatan kebocoran air pada tahun 2019.


sebesar 60,00%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 138,88%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai

perbaikan pada tahun 2020, antara lain mendorong PDAM untuk:

1. Meningkatkan jam pelayanan,

2. Membentuk Zona Air Minum,

3. Meminimalisir kebocoran air,

4. Menetapkan penyertaan di BUMD, dan

5. Meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat

1.3.

Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik dari BLUD

yang Dievaluasi

Pada tahun 2019 IKU “Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik

dari BLUD yang dievaluasi” ditargetkan sebesar 62,00%. Kinerja diukur

dengan menghitung persentase jumlah BLUD yang yang tata kelolanya

minimal Baik tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi

pada tahun 2019.


Realisasi IKU Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi

=

BLUD yang tata kelolanya

minimal baik 2019 X 100%

BLUD yang dievaluasi 2019

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik dari BLUD

yang dievaluasi” tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau tercapai 161,29%

dari target sebesar 62,00%, dengan perhitungan sebanyak 3 (tiga) BLUD

yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun 2019 dari 3 (tiga) BLUD yang

dievaluasi tahun 2019, yaitu RSUD Kabupaten Balangan dengan kategori

32

Baik, RSUD Datu Sanggu Rantau Kabupaten Tapin dengan kategori Baik,

dan RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong dengan

kategori Baik.

Faktor pendukung tercapainya target tersebut adalah pelaksanaan evaluasi

kinerja BLUD BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang efektif dan secara rutin

memberikan konsultansi dan coaching clinic terkait pengelolaan BLUD dan

mendorong perbaikan pencapaian SPM pada BLUD tersebut.

Dari hasil evaluasi tahun 2019, masih diidentifikasi permasalahan kinerja yang

paling signifikan pada BLUD sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Permasalahan kinerja BLUD

No. Permasalahan Jumlah

BLUD

1. Kinerja aspek keuangan belum optimal 3

2. Kinerja aspek pelayanan belum optimal 3

3. Capaian SPM belum seluruhnya mencapai

standar

3

Realisasi IKU sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100,00% sama dengan

realisasi tahun 2018 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian IKU Tahun 2019

sebesar 161,29% menurun 20,53% dibandingkan dengan capaian Tahun

2018 sebesar 181,82%. Faktor penyebab menurunnya capaian IKU antara

lain beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh pihak BLUD.




peningkatan pada tahun 2019 antara lain:

1. Mendorong BLUD untuk mencapai SPM yang ditetapkan dalam peraturan

2. Memberikan rekomendasi yang tepat sasaran untuk membenahi aspek-

aspek yang belum optimal di BLUD.

33

Capaian sasaran program diukur melalui empat IKU dengan ringkasan

target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

IKU Sasaran Program Pengawasan 2

No. Indikator Kinerja Sasaran

Program

Satuan Target Realisasi Capaian

(%)



di persidangan

% 60,00 38,89 64,82



oleh APH

% 75,00 100,00 133,33

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian” ini sebagai berikut:

2.1.

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” merupakan tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan

keinvestigasian berupa Audit Investigatif dan Audit dalam rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) pada sidang di

pengadilan.


Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan” tahun 2019 sebesar 38,89% atau tercapai

64,82% dari target 60,00% dengan perhitungan sebanyak 14 PKA yang

dilakukan pada tahun 2019 dari 36 LHAI dan LHPKKN yang terbit tiga tahun

terakhir (2017, 2018, dan 2019).

Realisasi IKU Persentase hasil

pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

=

PKA Tahun 2019

X 100% LHAI+LHPKKN tiga tahun terakhir

34

Realisasi IKU sampai dengan Tahun 2019 sebesar 38,89% menurun 11,11%

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 50,00%. Capaian IKU

Tahun 2019 sebesar 64,82% menurun 35,18% dibandingkan dengan capaian

Tahun 2018 sebesar 100,00%. Faktor penyebab menurunnya realisasi

maupun capaian IKU karena realisasi IKU tahun 2019 sebesar 38,89%

dihitung dari jumlah 14 PKA dibandingkan dengan jumlah LHAI dan LHPKKN,

dibandingkan realisasi IKU Tahun 2018 sebesar 50% dari jumlah PKA yang

lebih sedikit sebanyak 12 PKA dan jumlah LHAI dan LHPKKN yang lebih

sedikit sebanyak 24 LHAI dan LHPKKN.




peningkatan antara lain:

1. Koordinasi dengan APH terkait dengan kasus yang ditangani.

2. Pemantauan tindak lanjut secara berkala.

35

2.2.

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh APH

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH” merupakan tingkat penyelesaian penugasan bidang investigasi berupa

audit Investigatif yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH.


Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

=

LHAI yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan APH 2019 X 100%

LHAI yang terbit 2019

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH” tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau tercapai

133,33% dari target sebesar 75,00%, dengan perhitungan sebanyak 6 (enam)

Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan

oleh APH pada tahun 2019.


realisasi Tahun 2018 sebesar 100,00%. Capaian IKU Tahun 2019 menurun

5,56% dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar 138.89%. Faktor

penyebab menurunnya capaian IKU karena target di tahun 2019 lebih besar

yaitu 75,00% dibanding target tahun 2018 sebesar 72,00%.



Upaya yang dilakukan

untuk meningkatkan kinerja

IKU agar dapat mencapai

peningkatan pada tahun

2020 antara lain:

1. Koordinasi dengan APH

terkait dengan kasus yang

ditangani.

2. Pemantauan tindak lanjut

secara berkala

36

3.1.

Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

IKU “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan”

merupakan tingkat penyelesaian penugasan bidang investigasi berupa

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan yang dicapai kesepakatan

oleh pihak-pihak yang bersangkutan atas permasalahan dalam pelaksanaan

pembangunan.


Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

=

EHKP yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak

di tahun 2019 X 100%

EHKP 2019

Realisasi IKU “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan” tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau tercapai 125,00%

dari target sebesar 80,00%, dengan perhitungan terdapat 2 hasil evaluasi

atas hambatan kelancaran pembangunan yang telah disepakati, yaitu pada

pekerjaan infrastruktur bangunan penunjang dan perluasan apron (paket 1)

pada proyek pengembangan Bandar udara Syamsuddin Noor Banjarmasin

dan pekerjaan infrastruktur bangunan penunjang dan perluasan apron

(paket 2) pada proyek pengembangan Bandar udara Syamsuddin Noor

Banjarmasin.

Realisasi IKU sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100,00% meningkat

100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 0,00%.

Capaian IKU Tahun 2019 meningkat 125,00% dibandingkan dengan capaian

Tahun 2018 sebesar 0,00%. Faktor penyebab meningkatnya realisasi

maupun capaian IKU karena pada tahun 2018 tidak terdapat penugasan

terkait Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.



37

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU agar dapat

mencapai target tahun 2020 adalah meningkatkan koordinasi dengan

K/L/P/K terkait dengan kemungkinan diadakannya penugasan Evaluasi

Hambatan Kelancaran Pembangunan.

Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur menggunakan satu IKU yaitu

“Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP)

termasuk Fraud Risk Assessment (FRA)”. Capaian IKU diuraikan sebagai

berikut:

4.1.

Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”

merupakan tingkat penyelesaian penugasan Fraud Control Plan (FCP)

38

termasuk Fraud Risk Assessment (FRA) baik atas permintaan K/L/P/K atau

inisiatif sendiri pada tahun 2019 pada salah satu dari tahapan:

a. Sosialisasi

b. Diagnostic Assessment

c. Bimbingan Teknis Implementasi

d. Evaluasi

e. Monitoring

yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K.


Realisasi IKU Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

=

K/L/P/K yang IMPL FCP/FRA tahun berjalan X 100%

Penugasan yang telah dilakukan pada tahun berjalan

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau tercapai 181,82%

dari target sebesar 55,00%, dengan perhitungan 7 (tujuh) K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2019 dibandingkan

dengan 7 (tujuh) penugasan yang telah dilakukan pada tahun 2019, yaitu:

1. Fraud Control Plan - Bimtek 7 Atribut di PD PAL Kota Banjarmasin,

2. Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) atas Penyelenggaraan Program /

Kegiatan pada Pemkot Banjarmasin,


Kegiatan pada Pemprov Kalsel,


Kegiatan pada Pemkot Banjarbaru,


Kegiatan pada Pemkab Banjar,

6. Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) atas Penyelenggaraan Program

Reforma Agraria pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Kota

Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru, dan

7. Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) atas Penyelenggaraan Program

Penurunan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

(HSU).

39


realisasi Tahun 2018 sebesar 100,00%. Capaian IKU Tahun 2019 menurun

10,49% dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar 192,31%. Faktor

penyebab menurunnya realisasi maupun capaian IKU karena target di tahun

2019 lebih besar yaitu sebesar 55,00%, sedangkan target di tahun 2018

sebesar 52,00%.



Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU agar dapat

mencapai target tahun 2020 adalah meningkatkan koordinasi dengan K/L/P/K

terkait dengan kemungkinan diadakannya penugasan Sosialisasi dan Bimtek

FCP.

Sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi” diukur menggunakan satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K

Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”.

40

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” ini adalah:

5.1.

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” merupakan rasio

K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di

lingkungan Korporasi yang memenuhi tiga unsur kriteria yaitu:

a. Mempunyai Daftar Risiko Fraud yang terungkap dari hasil kegiatan

pembelajaran KPAK;

b. Mempunyai rencana penanganan risiko fraud yang dibahas bersama

dengan anggota KPAK;

c. Mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/

whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem

pengaduan masyarakat/ whistleblowing namun menyatakan kesediaannya

untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan masyarakat/

whistleblowing.

dibandingkan dengan K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP

atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.


Realisasi IKU Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

=

K/L/P/K atau unit kerja yang

memenuhi 3 unsur kriteria X 100%

K/L/P/K atau unit kerja yang

telah menjadi anggota KPAK

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau tercapai 142,86% dari target

sebesar 70,00%, dengan perhitungan terdapat dua SKPD, yaitu Dinas

Kesehatan Kota Banjarmasin dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang

telah memenuhi tiga unsur kriteria dibandingkan dengan dua SKPD yang

telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

41

Realisasi IKU sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100,00% lebih tinggi dari

realisasi Tahun 2018 sebesar 0,00%. Capaian IKU Tahun 2019 sebesar

142,86% lebih tinggi dari capaian Tahun 2018 sebesar 0,00%. Kondisi ini

disebabkan karena realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat” pada tahun 2018 tidak tercapai karena memang

belum ada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi anggota dari

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi yang sudah memenuhi ketiga unsur

kriteria yang dimaksud.




target tahun 2020 adalah meningkatkan koordinasi dengan K/L/P/K terkait

dengan kemungkinan diadakannya penugasan Sosialisasi dan Bimtek FCP.

SPIP merupakan IKU BPKP yang melekat pada RPJMN Tahun 2015-2019.

Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda” dilengkapi

dengan tiga indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2019

disajikan pada Tabel 3.6 pada halaman berikutnya.

Tabel 3.6


Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas


No. Indikator Kinerja Sasaran Program

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

% 100,00 100,00 100,00

6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Maturitas Level 3

% 84,62 92,31 109,09

6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Maturitas Level 2

% 15,38 7,69 150,00

Dari hasil penilaian tahun 2019, diidentifikasi sub unsur yang masih

memerlukan perbaikan sebagai berikut:

42

No. Sub Unsur Jumlah

Pemda

1. Penilaian Risiko 14

Perkembangan tingkat maturitas SPIP sejak tahun 2015 sampai dengan

tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7

Tingkat Maturitas SPIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2019

No. Level Jumlah Pemda

2015 2016 2017 2018 2019

1. 1 0 0 0 0 0

2. 2 14 14 12 2 1

3. 3 0 0 2 12 13

Jumlah

Pemda

14 14 14 14 14

Daftar nama pemda dengan skor dan level maturitas SPIPnya pada tahun

2019 selengkapnya disajikan pada Lampiran.

Uraian capaian masing-masing IKU sebagai berikut:

6.1.

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3”

mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi telah melaksanakan praktik

pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas

pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.


Realisasi IKU Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

= Pemprov Min Level 3 SPIP

X 100%

seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level

3” tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau tercapai 100,00% dari target

sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target tersebut adalah pelaksanaan Bimbingan

Teknis dan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Kualitas Penerapan

SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah berjalan dengan efektif

43

dan komitmen Gubernur Kalimantan Selatan yang tinggi untuk menerapkan

SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Realisasi IKU sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100,00% atau sama jika

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 100,00%. Capaian IKU

Tahun 2019 sama jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar

100,00%.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU pada tahun 2020

adalah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan untuk mempertahankan level maturitas SPIP pada level 3

dan mulai mempersiapkan diri untuk dapat meningkatkan level maturitas

SPIP setingkat lebih tinggi.

6.3.

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3”

mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan

praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi

atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.


Realisasi IKU Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

= Pemkab/kota Min Level 3

SPIP X 100%

seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 92,31% atau mencapai 109,09%

dari target sebesar 84,62%, dengan perhitungan 12 Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan

13 Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan. Sebanyak satu Pemerintah Kabupaten telah dilakukan

penilaian maturitas SPIP di Tahun 2019, yaitu Kabupaten Barito Kuala.

44


Teknis dan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Kualitas Penerapan

SPIP pada Pemda yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan telah berjalan dengan efektif dan komitmen para Bupati/ Walikota

yang tinggi untuk menerapkan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten/

Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3 sebagai

berikut:

Tabel 3.8

Skor Maturitas SPIP Level 3 Pemda Tahun 2015 s.d. 2019

No. Nama Pemda Skor Level Status

1. Kota Banjarmasin 3,0870 3 Terdefinisi

2. Kota Banjarbaru 3,0600 3 Terdefinisi

3. Kabupaten Tanah Laut 3,1205 3 Terdefinisi

4. Kabupaten Kotabaru 3,0602 3 Terdefinisi

5. Kabupaten Banjar 3,0057 3 Terdefinisi

6. Kabupaten Barito Kuala 3,0000 3 Terdefinisi

7. Kabupaten Tapin 3,0375 3 Terdefinisi

8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3,0830 3 Terdefinisi

9. Kabupaten Hulu Sungai Utara 3,0600 3 Terdefinisi

10. Kabupaten Tabalong 3,0380 3 Terdefinisi

11. Kabupaten Tanah Bumbu 3,0830 3 Terdefinisi

12. Kabupaten Balangan 3,0230 3 Terdefinisi

Realisasi IKU sampai dengan Tahun 2019 sebesar 92,31% meningkat 9,09%

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 84,62%. Terdapat 1

(satu) kabupaten yang memperoleh level 3 dalam penyelenggaraan SPIP,

yaitu Kabupaten Barito Kuala.

Capaian IKU Tahun 2019 sebesar 109,09% lebih tinggi jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2018 sebesar 100,00%.





1. Melaksanakan sosialisasi Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

45

2. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Daerah untuk mempertahankan level maturitas SPIP pada

level 3 dan mulai mempersiapkan diri untuk dapat meningkatkan level

maturitas SPIP setingkat lebih tinggi.

6.4.

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2”

mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan

praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan

pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan

semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga

banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.


Realisasi IKU Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

= Pemkab/kota Min Level 2

SPIP X 100%

seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 2” tahun 2019 adalah sebesar 7,69%, atau tercapai 150,00% dari

target sebesar 15,38% dengan perhitungan satu Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan maturitas SPIP minimal level 2 dibandingkan dengan 13 Pemerintah

Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang baru mencapai level 2 sebagai berikut:

Tabel 3.9

Skor Maturitas SPIP Level 2 Pemda Tahun 2015 s.d. 2019

No. Nama Pemda Skor Leve

l

Status

1. Kabupaten Hulu Sungai

Tengah

2,4057

2 Berkembang

Capaian IKU Tahun 2019 sebesar 150,00% meningkat 50,00% dibandingkan

dengan capaian Tahun 2018 sebesar 100,00%. Faktor penyebab

meningkatnya capaian IKU yaitu bertambahnya 1 (satu) pemda yang

46

sebelumnya memperoleh level 2 menjadi level 3 dalam penyelenggaraan

SPIP, yaitu Kabupaten Barito Kuala.



Upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan kinerja IKU

agar dapat mencapai


1. Melaksanakan bimbingan

teknis peningkatan

penyelenggaraan SPIP

pada Pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai

tengah.

2. Mendorong Pimpinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meningkatkan

penyelenggaraan SPIP.

Kapabilitas APIP merupakan IKU BPKP yang melekat pada RPJMN Tahun

2015-2019. Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah” merupakan peran BPKP dalam membangun

pengawasan intern di Indonesia sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan

good governance dan clean government.

Sasaran program didukung tiga indikator kinerja utama yang capaiannya pada


Tabel 3.10


Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

No. Indikator Kinerja Sasaran

Program

Satuan Target Realisasi Capaian

(%)


Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

% 100,00 100,00 100,00

47

7.2 Persentase APIP Pemkab/Pemkot


% 84,62 84,62 100,00

7.3 Persentase APIP Pemkab/Pemkot


% 15,38 15,38 100,00

Perkembangan tingkat kapabilitas APIP sejak tahun 2015 sampai dengan


Tabel 3.11

Tingkat Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2015 s.d. 2019

No. Level Jumlah Pemda

2015 2016 2017 2018 2019

1. 1 8 1 - - -

2. 2 6 11 7 1 2

3. 3 0 2 7 13 12

Jumlah

Pemda

14 14 14 14 14

Daftar APIP pemda dan level kapabilitasnya pada tahun 2019 disajikan pada

Lampiran V.

Uraian capaian IKU sasaran program sebagai berikut:

7.1.

Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3”

mencerminkan kualitas Kapabilitas APIP Provinsi yang diharapkan berada

pada Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin

tinggi nilai Kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik

dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern. Tingkat Kapabilitas APIP

disimpulkan dari hasil penilaian tingkat Kapabilitas yang dilaksanakan oleh

BPKP dan/atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda menggunakan

pedoman penilaian Kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP dengan

quality assurance dari BPKP.


Realisasi IKU Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

= Pemprov Min. Level 3 APIP

X 100% Seluruh Pemprov

48

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas

Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau tercapai 100,00% dari

target sebesar 100,00%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil ekspos yang

dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Rendal,

dengan simpulan Kapabilitas APIP berada pada Level 3 berdasarkan SP

Deputi nomor SP-1104/D3/04/2019 tanggal 25 Juli 2019.


Teknis dan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Kapabilitas APIP

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah berjalan dengan efektif dan

komitmen Gubernur dan Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan yang tinggi

untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sama dengan realisasi tahun 2018,

yakni sebesar 100,00%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sama

dengan capaian tahun 2018, yakni sebesar 100,00%.


sebesar 100,00%, maka realisasi IKU tahun 2019 telah mencapai 100,00%.


perbaikan di masa mendatang antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan teknis dan quality assurance pada Inspektorat

Provinsi Kalimantan

Selatan untuk

mempertahankan level

Kapabilitas APIP Level

3 dan mempersiapkan

diri untuk mencapai

level Kapabilitas APIP

setingkat lebih tinggi.

2. Menyelenggarakan

workshop regional PK

APIP bagi SDM APIP

di Provinsi Kalimantan

49

Selatan.

3. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan

untuk mendukung workshop PK APIP di Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Mengintensifkan komunikasi dengan APIP melalui saluran komunikasi, baik

melalui email maupun whatsapp group.

7.3.

Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3” mencerminkan kualitas Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota yang

diharapkan berada pada Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala

1-5. Semakin tinggi nilai Kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang

semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern. Tingkat

Kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat Kapabilitas yang

dilaksanakan oleh BPKP dan/atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda

menggunakan pedoman penilaian Kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh

BPKP dengan quality assurance dari BPKP.


Realisasi IKU Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3

=

Pemkab/kota Min Level 3 APIP X 100%

Seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 84,62% atau tercapai

100,00% dari target sebesar 84,62%, dengan perhitungan 11 Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan

dengan 13 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

50

Inspektorat Kabupaten/Kota dan capaian level kapabilitas APIP level 3

sampai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Skor Kapabitas APIP Level 3 Pemda s.d. 2019

No. Nama APIP Level Status

1 Inspektorat Kota Banjarmasin 3 Reviu Rendal

2 Inspektorat Kabupaten Banjar 3 DC QA Perwakilan

3 Inspektorat Kabupaten Batola 3 DC QA Perwakilan

4 Inspektorat Kabupaten HSS 3 Reviu Rendal

5 Inspektorat Kabupaten HSU 3 DC QA Perwakilan

6 Inspektorat Kabupaten Balangan 3 QA Perwakilan

7 Inspektorat Kabupaten Tabalong 3 DC QA Perwakilan

8 Inspektorat Kabupaten Tapin 3 DC QA Perwakilan

9 Inspektorat Kabupaten Kotabaru 3 DC QA Perwakilan

10 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 3 DC QA Perwakilan

11 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 3 DC Reviu Rendal

Sampai dengan saat penyusunan LKj ini, hasil QA oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan telah diajukan permohonan reviu kepada Rendal

PK APIP BPKP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13

Permohonan Reviu Kepada Rendal PK APIP BPKP

No. Nama APIP Surat Permintaan Reviu

Nomor Tanggal

1 Inspektorat Kota Banjarbaru S-2993/PW16/2019 31 Desenber 2019

51

2 Inspektorat Kabupaten Banjar S-2516/PW16/2019 5 November 2019

3 Inspektorat Kabupaten Batola S-2959/PW16/2019 23 Desember 2019

4 Inspektorat Kabupaten HST S-2998/PW16/2019 31 Desember 2019

5 Inspektorat Kabupaten HSU S-2876/PW16/2019 12 Desember 2019

6 Inspektorat Kabupaten Balangan S-33/PW16/2020 6 Januari 2020

7 Inspektorat Kabupaten Tabalong S-2605/PW16/2019 15 November 2019

8 Inspektorat Kabupaten Tapin S-2888/PW16/2019 16 Desember 2019

9 Inspektorat Kabupaten Kotabaru S-2610/PW16/2019 18 November 2019

10 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut S-2882/PW16/2019 13 Desember 2019

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 84,62% menurun 7,69%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 92,31%.

Faktor penyebab menurunnya realisasi IKU tahun 2019 karena terdapat 1

(satu) APIP, yaitu Inspektorat Kota Banjarbaru yang level Kapabilitas APIP-

nya menurun dari 3 DC menjadi level 2.

Capaian IKU tahun 2019 lebih lebih tinggi 7,69% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 92,31%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019

sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 84,62%.

Kinerja tahun 2019 masih perlu ditingkatkan sehingga kapabilitas seluruh

Inspektorat Kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan mencapai Level 3

penuh.


perbaikan pada tahun 2020, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan teknis dan quality assurance pada

Inspektorat Kabupaten/Kota.

2. Menyelenggarakan workshop regional PK APIP bagi SDM APIP di Provinsi

Kalimantan Selatan.

3. Melakukan koordinasi dengan KPK untuk mendukung workshop PK APIP

yang diselenggarakan oleh KPK di Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Mengintensifkan komunikasi dengan APIP melalui saluran komunikasi, baik

melalui email maupun whatsapp group.

52

7.4.

Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 2

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 2” mencerminkan kualitas Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota yang

diharapkan berada pada Level 2. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala

1-5. Semakin tinggi nilai Kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang

semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern. Tingkat

Kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat Kapabilitas yang

dilaksanakan oleh BPKP dan/atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda

menggunakan pedoman penilaian Kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh

BPKP dengan quality assurance dari BPKP.


Realisasi IKU Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/

= Pemkab/kota Min Level 2 APIP

X 100%

53

Kota dengan Kapabilitas Level 2 Seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 2” tahun 2019 adalah sebesar 15,38% atau tercapai

100,00% dari target sebesar 15,38%, dengan perhitungan dua Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 2 APIP dibandingkan

dengan 13 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Masih adanya APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 antara lain disebabkan:

1. Kurangnya pemahaman pimpinan daerah terkait pentingnya peningkatan

Kapabilitas APIP;

2. Kurangnya jumlah, kompetensi,dan profesionalisme SDM APIP;

3. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki APIP;

4. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP masih terbatas;

5. Perencanaan pengawasan oleh APIP belum berbasis risiko;

6. Kegiatan untuk peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP masih

terbatas;

Inspektorat Kabupaten/Kota yang kapabilitasnya sampai Tahun 2019 masih

berada pada Level 2 adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan

Inspektorat Kota Banjarbaru.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 15,38% menurun 7,69%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 7,69%. Namun, untuk

capaian IKU tahun 2019 lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan capaian

tahun 2018 sebesar 0,00%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019

sebesar 0,00%, maka realisasi IKU tahun 2019 sebesar 15,38% menunjukkan

bahwa kinerja tahun 2019 masih perlu ditingkatkan sehingga kapabilitas

seluruh Inspektorat Kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan mencapai

Level 3.


perbaikan di masa mendatang antara lain:

54

1. Meningkatkan kualitas bimbingan teknis dan quality assurance pada

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarbaru.

2. Menyelenggarakan workshop regional PK APIP bagi SDM APIP di

Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Mengintensifkan komunikasi dengan APIP melalui saluran komunikasi,

baik melalui email maupun whatsapp group.

Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKP” didukung dengan satu IKU “Kepuasan atas

Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan dengan target 8 Skala 1-10". Persepsi

kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan

ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat

terpenuhi. Pernyataan puas atau tidak puas diperoleh melalui survei dengan

menyebarkan kuesioner secara online kepada para penerima layanan (dalam

hal ini pegawai) dari seluruh bidang/bagian di lingkungan BPKP secara uji

petik dan dihitung menggunakan metode skala 1-10. Survei yang dilakukan

meliputi tiga bidang layanan yaitu kepegawaian, keuangan, serta umum.

Terdapat 76 Pegawai atau 60,32% dari jumlah pegawai sebanyak 126 orang

yang telah mengisi kuesioner secara online.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan Perwakilan BPKP”

sebesar 7,98 skala atau mencapai 99,75% dari target tahun 2019 sebesar 8

skala. Nilai persepsi kepuasan layanan ketatausahaan Perwakilan BPKP

sebesar 7,98 adalah rata-rata dari nilai layanan kepegawaian sebesar 8,00,

layanan keuangan sebesar 8,38, dan layanan umum sebesar 7,57.

Capaian IKU sebesar 99,75% menunjukkan bahwa layanan belum

sepenuhnya memenuhi harapan stakeholders.

Belum tercapainya target IKU antara lain disebabkan pegawai belum

sepenuhnya puas terhadap layanan ketatausahaan pada Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan, dengan empat unsur penilaian dengan nilai

terendah:

55

a. Pelayanan perpustakaan;

b. Penyelenggaraan kegiatan poliklinik;

c. Pengelolaan kearsipan; dan

d. Jaringan intranet dan internet di Bidang.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 7,98 meningkat 0,25 dibandingkan dengan

realisasi tahun 2018 sebesar 7,73. Demikian pula dengan capaian IKU tahun

2019 sebesar 99,75% lebih tinggi 3,12% dibandingkan dengan capaian tahun

2018 sebesar 96,63%.


sebesar 8,00, maka realisasi IKU tahun 2019 mencapai 99,75%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 perlu ditingkatkan.


perbaikan pada tahun 2020, antara lain:

1. Perbaikan layanan perpustakaan dan kegiatan poliklinik,

2. Perbaikan pengelolaan kearsipan dan kualitas jaringan intranet dan internet

pada masing-masing Bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan.

3.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Dalam Perkin tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

ditargetkan tujuh sasaran kegiatan pengawasan dengan tujuh indikator kinerja

kegiatan (IKK) dan dua sasaran kegiatan dukungan pengawasan dengan lima

IKK. Capaian IKK tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.14

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2019

No. Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Kinerja

1 Tersedianya

Informasi Hasil

Pengawasan

Proyek

Strategis dan

Prioritas

Presiden

Perwakilan

1.1 Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Proyek

Strategis dan

Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

Laporan

30 36 120.00%

56

No. Sasaran


Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Kinerja

BPKP

2 Tersedianya

Informasi Hasil

Pengawasan

Pembangunan

Prioritas

Nasional

Perwakilan

BPKP


Pengawasan

Pembangunan

Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

Laporan

98 117 119.39%

3 Tersedianya

Informasi Hasil

Pembinaan

Penerapan

SIMDA

Integrasi


Pembinaan

Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan

BPKP

Laporan

9 9 100.00%

4 Tersedianya

Informasi Hasil

Pengawasan

Dana Desa


Pengawasan Dana

Desa Perwakilan

BPKP

Laporan

16 16 100.00%

5 Tersedianya

Informasi Hasil

Pengawsan

atas

Pengelolaan

dan

Pertanggungja

waban

Keuangan

Dana Pemilu

Tahun 2019


Pengawasan atas

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Dana

Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

Laporan

6 6 100.00%

6 Tersedianya

Informasi Hasil

Pembinaan

SPIP

Perwakilan

BPKP


Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan

35 42 120.00%

7 Tersedianya

Informasi Hasil

Pembinaan

Kapabilitas

APIP

Perwakilan

BPKP


Pembinaan

Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

Laporan

31 31 100.00%

No. Sasaran


Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Kinerja

8 Sasaran Kegiatan Dukungan

57

No. Sasaran


Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

Capaian

Kinerja

8.1 Tersedianya

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya dalam

mencapai

kepuasan

layanan

8.1.1 Jumlah Layanan

Dukungan

Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 83 83 100%

8.2 Termanfaatkan

nya Aset

secara optimal

8.2.1 Terlaksananya

Rehabilitasi Rumah

Negara Perwakilan

BPKP

Paket 3 3 100%

8.2.2 Tersedianya Alat

Pengolahan Data

Perwakilan BPKP

Unit 13 13 100%

8.2.3 Tersedianya

Meubelair Perwakilan

BPKP

Unit 81 81 100%

8.2.4 Tersedianya Sarana

Prasarana BPKP

Unit 10 11 110%

Capaian kinerja masing-masing IKK di atas diuraikan sebagai berikut:

Realisasi sasaran kegiatan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2019 dilaksanakan oleh Bidang IPP, APD, dan AN.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” didukung satu IKK

“Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 36 laporan atau mencapai 120,00%

dari target sebanyak 30 laporan. Realisasi sebanyak 36 laporan tersebut

terdiri dari 30 laporan PKPT Awal dan 6 laporan PKPT Tambahan.

Realisasi output dan capaian output sampai dengan tahun 2019 tidak dapat

dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2018 karena tidak terdapat

target atas sasaran kegiatan ini pada tahun 2018.

Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

58

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp401.118.945.00 atau 94,92% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp422.580.000,00 dan dengan SDM sebanyak 1.519 OH atau 70,32% dari

rencana tahun 2019 sebanyak 2.160 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” telah tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar

120,00% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar

94,92%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP” telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun

2019 sebesar 120,00% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun

2019 sebesar 70,32%.

Realisasi sasaran kegiatan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2019 dilaksanakan oleh Bidang IPP, APD, AN, dan Investigasi.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP”.




Realisasi output tahun 2019 sebanyak 117 meningkat sebanyak 47 laporan

dibandingkan dengan realisasi output tahun 2018 sebanyak 70 laporan.

Capaian output tahun 2019 sebesar 119,39% meningkat sebesar 6,48%

dibandingkan dengan realisasi output tahun 2018 sebesar 112,90%.


Rp2.255.846.628.00 atau 81,47% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan BPKP

59

Rp2.768.782.000,00 dan dengan SDM sebanyak 6.659 OH atau 100,06% dari


Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar

119,39% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar

81,47%.


Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun

2019 sebesar 119,39% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun

2019 sebesar 100,06%.

Sepanjang Tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa pengawasan terkait

pembinaan penerapan SIMDA.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 9 laporan atau mencapai 100% dari

target sebanyak 9 laporan.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 9 menurun sebanyak 8 laporan


Capaian output tahun 2019 sebesar 100,00% menurun sebesar 750,00%


Implementasi Simda tahun 2015 s.d. tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Implementasi Simda tahun 2015 s.d. tahun 2019

No. Nama Aplikasi Jumlah

Pemerintah

Daerah

Jumlah Pemerintah Daerah yang

mengimplementasikan Simda

2015 2016 2017 2018 2019

1. Simda Keuangan 14 12 12 12 12 12

Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi

60

2. Simda BMD 14 12 12 13 13 13

3. Simda Pendapatan 14 0 1 4 6 9

4. Simda Perencanaan 14 0 0 1 7 10

5. Simda Gaji 14 0 0 0 0 0

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp 244.505.295,00 atau

99,73% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp245.169.000,00 dengan

menggunakan SDM sebanyak 199 OH atau 55,28% dari rencana tahun 2019

sebanyak 360 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100,00%

lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 99,73%.


Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” telah tercapai

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar

100,00% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar

55,28%.

Sepanjang Tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa pengawasan terkait

pengawasan Dana Desa.

Sasaran kegiatan “Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa”

didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP”.


dari target sebanyak 16 laporan.






Sasaran Kegiatan 4: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

61

Rp338.176.000,00 dan dengan SDM sebanyak 545 OH atau 85,16% dari

rencana tahun 2019 sebanyak 640 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100,00% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 99,83%.


Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.


lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 85,16%.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019”

didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau mencapai 100,00% dari

target sebanyak 6 laporan.







rencana tahun 2019 sebanyak 540 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari



Sasaran Kegiatan 5: Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

62


Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana

Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi

ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100,00% lebih

tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 65,93%.

Sasaran kegiatan ” Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP”.




Realisasi output tahun 2019 sebanyak 42 meningkat sebanyak 23 laporan


Capaian output tahun 2019 sebesar 120,00% meningkat sebesar 20,00%



Rp1.007.706.282.00 atau 98,38% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp1.024.262.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.062 OH atau 108,81% dari


Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP





Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 120,00% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 108,81%.

Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

63

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP”.



Realisasi output tahun 2019 sebanyak 31 menurun sebanyak 3 laporan


Capaian output tahun 2019 sebesar 100,00% menurun sebesar 36,00%






Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100,00% lebih tinggi



Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien.


lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 53,28%.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan” didukung satu

IKK “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”.

Sasaran Kegiatan 7: Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

Sasaran Kegiatan 8: Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

64

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 83 laporan atau mencapai 100,00 %


Realisasi output sampai dengan Tahun 2019 sebesar 83 meningkat

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 80. Capaian output

Tahun 2019 sama dengan capaian Tahun 2018 sebesar 100,00%.

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp22.191.380.851,00 atau 99,71% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp22.256.499.000,00 dan dengan SDM sebanyak 6.340 OH atau 100,00 %

dari rencana tahun 2019 sebanyak 6.340 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan”

telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun 2019

sebesar 100,00% lebih besar dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019

sebesar 99,71%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam

Mencapai Kepuasan Layanan” telah tercapai dengan efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100,00% dibandingkan dengan

capaian OH tahun 2019 sebesar 100,00%.

Sasaran kegiatan ”Termanfaatkannya aset secara optimal” didukung empat

IKK dengan target, realisasi dan capaian sebagaiamana disajikan pada

Tabel 3.12.

Tabel 3.16

Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan

No. IKK Satuan Target Realisasi

Capaian (%)

8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP

Unit 3 3 100,00%

8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP

Unit 13 13 100,00%

8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP

Unit 81 81 100,00%

Sasaran Kegiatan 9: Termanfaatkannya Aset secara Optimal

65

8.2.4 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP

Unit 10 11 110,00%

Uraian capaian IKK sasaran kegiatan dukungan “Termanfaatkannya aset

secara optimal” sebagai berikut:

Realisasi IKK “Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP”

tahun 2019 adalah sebanyak 3 unit atau 100,00 % dari target sebesar 3 unit.

Realisasi sebanyak 3 unit merupakan rehabilitasi atas rumah dinas Kepala

Perwakilan, rumah dinas Banjarmasin dan gedung arsip Banjarmasin.

Realisasi output sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 3 unit meningkat 1

unit dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 2 unit. Capaian

output Tahun 2019 masih sama dibandingkan dengan capaian Tahun 2018

sebesar 100,00%. Faktor penyebab meningkatnya realisasi output karena

Tahun anggaran 2018 tidak tersedia anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas.

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp442.498.500,00

atau 100,00 % dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp442.500.000,00.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara


capaian IKK tahun 2019 sebesar 100,00 % sama dengan capaian dana

tahun 2019 sebesar 100,00%.

Realisasi IKK “Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP” tahun 2019 adalah

sebanyak 13 unit atau 100,00% dari target sebesar 13 unit.

Realisasi output sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 13 lebih besar 8 unit

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebanyak 5 unit. Capaian output

Tahun 2019 masih sama dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar

100,00%.


atau 99,24% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp122.730.000,00.

9.1

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

9.2

Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

66

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP”


sebesar 100,00 % lebih besar dibandingkan capaian dana tahun 2019

sebesar 99,24%.

Realisasi IKK “Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP” tahun 2019 adalah

sebanyak 81 unit atau 100,00% dari target sebesar 81 unit.

Realisasi output sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 81 unit meningkat 39

unit dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar 42 unit. Capaian

output Tahun 2019 masih sama dibandingkan dengan capaian Tahun 2018

sebesar 100,00%.



Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP”


sebesar 100,00% sama dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 100,00%.

Realisasi IKK “Tersedianya Sarana Prasarana BPKP” tahun 2019 adalah

sebanyak 11 unit atau 110,00% dari target sebesar 10 unit. Faktor penyebab

capaian indikator kinerja ini adalah terdapat realisasi pengadaan sebanyak 11

unit AC yang terdiri dari 9 AC Split dan 2 AC Standing Floor dibandingkan

dengan target sebanyak 10 unit AC Split.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan

realisasi tahun 2018 karena tidak terdapat target atas sasaran kegiatan ini

pada tahun 2018.

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp 88.877.535,00


9.3

Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP

9.4

Tersedianya Sarana Prasarana BPKP

67

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Sarana Prasarana BPKP”


sebesar 110,00 % lebih besar dibandingkan capaian dana tahun 2019

sebesar 98,75%.

3. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

a. Kinerja Lain

Selain kinerja pengawasan dan dukungan pengawasan yang diuraikan di

atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan

inovasi, antara lain:

1. Penambahan Papan Informasi Digital

2. Pembuatan survey online

3. Kotak saran/komentar online

4. Monitoring SPJ Perjalanan dinas online

b. Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan pada tahun 2019 adalah Satker Terbaik atas Nilai Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Triwulan III T.A 2019 Kategori Pagu Sedang

(diantara 25 M s.d. 50M) dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan

Selatan.

68

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019

sebesar Rp27.789.678.187,00 atau terserap 97,80% dibandingkan dengan

anggaran tahun 2019 sebesar Rp28.415.672.000,00.

Diagram 3.1 Anggaran dan Realisasi

69

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, di

samping merupakan pertanggungjawaban kinerja perwakilan dalam mencapai

sasaran program tahun 2019, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah

diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar dapat dilakukan berdasarkan

hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja terhadap proses perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dalam upaya peningkatan

pencapaian sasaran organisasi di masa mendatang.

Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai kinerja

sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal ini dibuktikan

dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencapai/melebihi target

sebanyak 13 indikator dari 15 indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2019

Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Sasaran Program 1 IKU 1 tercapai 117,34%

IKU 2 tercapai 148,80%














Meskipun begitu, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sesuai

target. Hal ini merupakan tugas ke depan dalam memperbaiki kinerja yang belum

tercapai dan sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja perwakilan

yang telah tercapai.

70

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang terhadap IKU yang belum mencapai target, antara lain:

1. Meningkatkan Koordinasi dengan APH terkait dengan kasus yang ditangani

untuk meningkatkan presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan.

2. Perbaikan layanan keuangan, penyediaan sarana prasarana secara tepat dan

efisien, dan peningkatan layanan kepegawaian yang lebih responsif dengan

mengedepankan kebutuhan pegawai untuk peningkatan kepuasan atas

pelayanan ketatausahaan Perwakilan BPKP.

Lampiran I/1 - 2

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan

% 70.00 82.14 117.34

Persentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dievaluasi

% 56.00 83.33 148.80

Presentase BLUD yang tata kelolanya

Minimal Cukup Baik dari BLUD yang

Dievaluasi

% 62.00 100.00 161.29

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan

% 60.00 38.89 64.82


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

APH

% 75.00 100.00 133.33

3 Meningkatnya

Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan

Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan

% 80.00 100.00 125.00

4 Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah dan

korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

% 55.00 100.00 181.82

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem

Pengaduan Masyarakat

% 70.00 100.00 142.86


Maturitas SPIP Level 3

% 100.00 100.00 100.00



% 84.62 92.31 109.09



% 15.38 7.69 150.00



% 100.00 100.00 100.00



Level 3

% 84.62 84.62 100.00



Level 2

% 15.38 15.38 100.00

6

Realisasi Capaian (%)

Meningkatnya Kualitas


Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah Pemda

7

KINERJA SASARAN PROGRAM DAN PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2019

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Keuangan (Rp000) SDM (OH)

Satuan TargetNo. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

2

1

Lampiran I/2 - 2

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realisasi Capaian (%)

Keuangan (Rp000) SDM (OH)

Satuan TargetNo. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

5,373,943 4,815,129 89.60142212 14,020 12,283 87.61055635

8Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Kepuasan atas Pelayanan


(skala likert 1-10) skala 8 7.98 99.75

23,041,729 22,974,549 99.7084413 6,340 6,340 100

28,415,672 27,789,678 97.80 20,360 18,623 91.47JUMLAH

Sub Jumlah Dukungan Teknis

Sub Jumlah Pengawasan

Lampiran II / 1 - 2

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program SatuanNaik /

(Turun)

Naik /

(Turun)

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8 11 12 13=11/12*100%

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan% 64.03 82.14 18.11 106.72 117.34 10.63 82.14 70.00 117.34

Persentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dibina% 91.67 83.33 (8.34) 166.67 148.80 (17.87) 83.33 60.00 138.88

Presentase BLUD yang Kinerjanya

Minimal Cukup Baik dari BLUD yang

Dievaluasi% 100.00 100.00 - 181.82 161.29 (20.53) 100.00 60.00 166.67


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan% 50.00 38.89 (11.11) 100.00 64.82 (35.18) 38.89 60.00 64.82


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

APH% 100.00 100.00 - 138.89 133.33 (5.56) 100.00 75.00 133.33

Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga

yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 100.00 (100.00) -

3 Meningkatnya Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan % - 100.00 N/A - 125.00 N/A 100.00 80.00 125.00


Tatakelola Pemerintah dan

korporasi dalam Pencegahan

Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA) % 100.00 100.00 - 192.308 181.82 (10.49) 100.00 55.00 181.82

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

% 0.00 100.00 100.00 0.00 142.86 142.86 100.00 70.00 142.86


Maturitas SPIP Level 3% 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00


dengan Maturitas SPIP Level 3 % 85.00 92.31 7.31 100.00 109.09 9.09 92.31 100.00 92.31


dengan Maturitas SPIP Level 2 % 15.00 7.69 7.31 100.00 150.00 50.00 7.69 0.00 -

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018 DAN TARGET 2019

1

2

Realisasi

2019

Target

2019

% realisasi

2018 dari

target 2019




Realisasi Capaian

Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

Lampiran II / 2 - 2

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program SatuanNaik /

(Turun)

Naik /

(Turun)

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8 11 12 13=11/12*100%

Realisasi

2019

Target

2019

% realisasi

2018 dari

target 2019

Realisasi Capaian


dengan Kapabilitas Level 3% 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00


Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 % 92.31 84.62 (7.69) 92.31 100.00 7.69 84.62 100.00 84.62


Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 % 7.69 15.38 (7.69) 0.00 100.00 100.00 15.38 0.00 -

Tersedianya Dukungan Teknis




Ketatausahaan Perwakilan BPKPskala 7.73 7.98 0.25 96.63 99.75 3.12 7.98 8 99.75

7 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah

Pemda

Lampiran III / 1 - 1

No. Nama PDAM SKOR TINGKAT KESEHATAN

1 2 3 4

1 PDAM Bandarmasih 3.66 Sehat

2 PDAM Intan Banjar 3.44 Sehat

3 PDAM Kabupaten Tapin 2.93 Sehat

4 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3.05 Sehat

5 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3.12 Sehat

6 PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara 3.12 Sehat

7 PDAM Kabupaten Balangan 3.36 Sehat

8 PDAM Kabupaten Tabalong 3.28 Sehat

9 PDAM Kabupaten Tanah Laut 2.80 Kurang Sehat

10 PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu 3.03 Sehat

11 PDAM Kabupaten Kotabaru 2.79 Kurang Sehat

12 PDAM Kabupaten Barito Kuala 3.02 Sehat

TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2019


Lampiran IV / 1 - 1

Self Assessment QA Perwakilan Reviu Rendal/SP

1 2 3 5 6 7 8

1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3.038 3 (Terdefinisi) v

2 Pemerintah Kota Banjarmasin 3.087 3 (Terdefinisi) v

3 Pemerintah Kota Banjarbaru 3.06 3 (Terdefinisi) v

4 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 3.1205 3 (Terdefinisi) v

5 Pemerintah Kabupaten Kotabaru 3.0602 3 (Terdefinisi) v

6 Pemerintah Kabupaten Banjar 3.0057 3 (Terdefinisi) v

7 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 3.0000 3 (Terdefinisi) v

8 Pemerintah Kabupaten Tapin 3.0375 3 (Terdefinisi) v

9 Pemerintah Kabupaten HSS 3.083 3 (Terdefinisi) v

10 Pemerintah Kabupaten HST **) 2.4057 2 (Berkembang)

11 Pemerintah Kabupaten HSU 3.06 3 (Terdefinisi) v

12 Pemerintah Kabupaten Tabalong 3.038 3 (Terdefinisi) v

13 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 3.083 3 (Terdefinisi) v

14 Pemerintah Kabupaten Balangan 3.023 3 (Terdefinisi) v

Keterangan : *) untuk status terakhhir diisi tanda V pada kolom (6, 7 atau 8) yang sesuai dengan status level yang disajikan

**) Hasil evaluasi oleh BPKP, tahun 2016

Status Terakhir *)

No. Nama Pemda Skor Level

MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2019


Lampiran V / 1 - 1

Self Assessment QA Perwakilan Reviu Rendal

1 2 3 4 5 6

1 Inspektorat Provinsi Kalsel 3 V

2 Inspektorat Kota Banjarmasin 3 V

3 Inspektorat Kota Banjarbaru 2 V

4 Inspektorat Kabupaten Banjar 3 DC V

5 Inspektorat Kabupaten Batola 3 DC V

6 Inspektorat Kabupaten HSS 3 V

7 Inspektorat Kabupaten HST 2 V

8 Inspektorat Kabupaten HSU 3 DC V

9 Inspektorat Kabupaten Balangan 3 V

10 Inspektorat Kabupaten Tabalong 3 DC V

11 Inspektorat Kabupaten Tapin 3 DC V

12 Inspektorat Kabupaten Kotabaru 3 DC V

13 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 3 DC V

14 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 3 DC V

Keterangan: *) untuk status terakhir diisi tanda V pada kolom yang sesuai dengan status level yang disajikan

No. Nama Pemda Level

Status Terakhir *)

KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2019


Lampiran VI /1 - 2

Penggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Target Realisasi % Target Realisasi %Efisien/

Tidak Efisien

Efisien/

Tidak Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tersedianya Informasi

Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas

Presiden Perwakilan

BPKP

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

Laporan 30 36 120.00 422,580 401,119 94.92 2,160 1,519 70.32 Efisien Efisien


Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan

BPKP


Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 98 117 119.39 2,768,782 2,255,847 81.47 6,655 6,659 100.06 Efisien Efisien


Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA

Integrasi


Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 9 9 100.00 245,169 244,505 99.73 360 199 55.28 Efisien Efisien


Hasil Pengawasan Dana

Desa


Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP



Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019


Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun

2019 Perwakilan BPKP



Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP


Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

laporan 35 42 120.00 1,024,262 1,007,706 98.38 1,895 2,062 108.81 Efisien Efisien


Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP


Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

laporan 31 31 100.00 405,666 399,149 98.39 1,770 943 53.28 Efisien Efisien

225 257 114.22222 5,373,943 4,815,129 89.60 14,020 12,283 87.61

8 Tersedianya Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya dalam Mencapai

Kepuasan Layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

laporan 83 83 100.00 22,256,499 22,191,381 99.71 6,340 6,340 100.00 Efisien Efisien

9 Termanfaatkannya Aset

secara Optimal

Terlaksananya Rehabilitasi

Rumah Negara Perwakilan

BPKP

Paket 3 3 100.00 442,500 442,499 100.00 n/a Efisien

Tersedianya Alat Pengolahan

Data BPKP

unit 13 13 100.00 122,730 121,792 99.24 n/a Efisien

Tersedianya Meubelair

Perwakilan BPKP

unit 81 81 100.00 130,000 130,000 100.00 n/a Efisien

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)


TAHUN 2019

Dana (Rp000) SDM (OH)

Target RealisasiCapaian

(%)

JUMLAH SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Lampiran VI /2 - 2

Penggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Target Realisasi % Target Realisasi %Efisien/

Tidak Efisien

Efisien/

Tidak Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)


TAHUN 2019

Dana (Rp000) SDM (OH)

Target RealisasiCapaian

(%)No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Tersedianya Sarana Prasarana

BPKP

unit 10 11 110.00 90,000 88,878 98.75 n/a Efisien

23,041,729 22,974,549 99.71 6,340 6,340 100.00

28,415,672 27,789,678 97.80 20,360 18,623 91.47

JUMLAH SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

TOTAL

Lampiran VII / 1 - 2

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8

1

Tersedianya Informasi Hasil



Perwakilan BPKP




Perwakilan BPKP

Laporan - 36 36 n/a 120.00 120.00

2




BPKP




BPKP

Laporan 70 117 47 112.90 119.39 6.48

3



Integrasi



Integrasi Perwakilan BPKPLaporan 17 9 (8) 850.00 100.00 (750.00)

4Tersedianya Informasi Hasil




Perwakilan BPKP

Laporan - 16 16 n/a 100.00 100.00

5


Pengawsan atas Pengelolaan



2019


Pengawasan atas Pengelolaan



2019 Perwakilan BPKP

Laporan - 6 6 n/a 100.00 100.00

6Tersedianya Informasi Hasil


BPKP



BPKP

laporan 19 42 23 100.00 120.00 20.00

7



Perwakilan BPKP



Perwakilan BPKPlaporan 34 31 (3) 136.00 100.00 (36.00)

8 Tersedianya Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya dalam

Mencapai Kepuasan Layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

laporan 80 83 3 100.00 100.00 -

Naik / (Turun)

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Realisasi Capaian No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Naik /

(Turun)

Lampiran VII / 2 - 2

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8

Naik / (Turun)Realisasi Capaian

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Naik /

(Turun)

9 Termanfaatkannya Aset secara

Optimal

Terlaksananya Rehabilitasi

Rumah Negara Perwakilan

BPKP

Paket 2 3 1 100.00 100.00 -

Tersedianya Alat Pengolahan

Data BPKP unit 5 13 8 100.00 100.00 -

Tersedianya Meubelair

Perwakilan BPKP unit 42 81 39 100.00 100.00 -

Tersedianya Sarana Prasarana

BPKPunit - 11 11 - 110.00 110

Lampiran VIII / 1 - 2

NO NAMA PENGHARGAANINSTANSI/LEMBAGA PEMBERI

PENGHARGAAN

TAHUN

PENGHARGAAN

RINGKASAN SUBSTANSI

PENGHARGAAN

1 2 3 4 5

1Anugrah Media Kehumasan BPKP

Tahun 2015BPKP Pusat 2015

Juara 1 Unit Kerja Pengirim Berita Harian

Teraktif


Tahun 2015BPKP Pusat 2015

Juara 2 Unit Kerja Pengunggah Berita

Harian Teraktif


Tahun 2015BPKP Pusat 2015 Juara 3 Majalah Internal Terbaik

4Penghematan Energi dan Air Tahun

2016 di Lingkungan BPKPBPKP Pusat 2016

Juara Harapan 1 dalam Perlombaan

Penghematan Energi dan Air Tahun 2016

di Lingkungan BPKP

5

Penghargaan kepada BPKP atas

kerjasama yang baik sehingga Kota

Banjarmasin meraih WTP pada

tahun 2013,2014 dan 2015

Kota Banjarmasin 2016

Apresiasi dan ucapan terima kasih atas

kinerja BPKP dari Pemerintah Kota

Banjarmasin

6


kerjasama yang baik sehingga Kota

Banjarmasin meraih WTP pada

tahun 2015

Kota Banjarbaru 2016


kinerja BPKP dari Pemerintah Kota

Banjarbaru

7

Perwakilan BPKP Terbaik Kedua

dalam Pengelolaan Keuangan

Daerah

BPKP Pusat 2016Perwakilan BPKP Terbaik dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah

8


kerjasama yang baik sehingga

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

meraih WTP pada tahun 2015

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016


kinerja BPKP dari Pemerintah Kabupaten

HSS

9



Kabupaten Hulu Sungai Utara

meraih WTP pada tahun 2015

Kabupaten Hulu Sungai Utara 2016 Apresiasi dan ucapan terima kasih atas


HSU

10



Kabupaten Hulu Sungai Tengah

meraih WTP pada tahun 2013,2014,

dan 2015

Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016 Apresiasi dan ucapan terima kasih atas


HST

11

Unit Kerja Perwakilan BPKP Terbaik

III untuk Peningkatan Kapabilitas

APIP Pemerintah Daerah

BPKP Pusat 2017 Unit Kerja Perwakilan BPKP Terbaik

untuk Peningkatan Kapabilitas APIP

Pemda

12

Unit Kerja Perwakilan BPKP Terbaik

II untuk Implementasi SIMDA pada

Pemerintah Daerah

BPKP Pusat 2017 Unit Kerja Perwakilan BPKP Terbaik

untuk Implementasi SIMDA pada Pemda

13

Penghargaan dan ucapan terima

kasih atas kinerja BPKP dalam

membantu Pemkab Tanah Laut

meraih Opini WTP Tahun 2013,

2014, 2015, 2016

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2017 Apresiasi dan ucapan terima kasih atas


Tanah Laut

14

Penghargaan dan ucapan terima

kasih atas kinerja BPKP dalam

membantu Pemkab HSU meraih

Opini WTP Tahun 2015,2016,2017

dan Maturitas SPIP Level 3 Tahun

2018

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2018 Apresiasi dan ucapan terima kasih atas


HSU

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA SEJAK TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019


Lampiran VIII / 2 - 2

NO NAMA PENGHARGAANINSTANSI/LEMBAGA PEMBERI

PENGHARGAAN

TAHUN

PENGHARGAAN

RINGKASAN SUBSTANSI

PENGHARGAAN

1 2 3 4 5

15


dalam Realisasi PKPT pada Aplikasi

SIMA

BPKP Pusat 2018 Perwakilan BPKP Terbaik Kedua dalam

Realisasi PKPT pada Aplikasi SIMA

16


dalam Percepatan Penerbitan

Laporan pada Aplikasi SIMA

BPKP Pusat 2018 Perwakilan BPKP Terbaik II dalam

Percepatan Penerbitan Laporan pada

Aplikasi SIMA

17

Penghargaan atas capaian kinerja

untuk peningkatan Maturitas SPIP

Pemerintah Daerah

BPKP Pusat 2018 Capaian Kinerja Terbaik I untuk

Peningkatan Maturitas SPIP Pemda

18

Olahraga Hari Oeang ke-72 se-

Provinsi Kalimantan Selatan

Kementrian Keuangan 2018 Juara Umum Olahraga Hari Oeang ke-72

se-Provinsi Kalimantan Selatan

19

Satker terbaik atas Nilai Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Triwulan III

T.A 2019 Kategori Pagu Sedang

(diantara 25 M s.d. 50M)

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan

Selatan

2019 Satker terbaik atas Nilai Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Triwulan III T.A

2019 Kategori Pagu Sedang (diantara 25

M s.d. 50M)

KATA PENGANTAR - bpkp.go.id 2019 PW16(1).pdf · DAFTAR ISI Uraian Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Diagram Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Tugas,

Text of KATA PENGANTAR - bpkp.go.id 2019 PW16(1).pdf · DAFTAR ISI Uraian Kata Pengantar Daftar Isi Daftar...

DAFTAR ISI - sir.stikom.edusir.stikom.edu/778/3/Daftar Isi.pdf · ix daftar isi . abstrak ..... vi kata pengantar

Kt Pengantar Daftar Isi Abstrak

DAFTAR ISIrepository.ub.ac.id/142658/2/DAFTAR_ISI.pdfiii DAFTAR ISI halaman PENGANTAR.....i DAFTAR ISI.....iii DAFTAR TABEL

ii - e-renggar.kemkes.go.id · iv daftar isi kata pengantar ..... i daftar isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv

· Daftar Isi ii DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ............................................................................................................ i Daftar

DAFTAR ISI...ii DAFTAR ISI Kata Pengantar ..... i Daftar Isi

ii - e-renggar.kemkes.go.id · iv daftar isi kata pengantar ..... i daftar isi..... iv

Kata Pengantar, Daftar Isi, Penutup

DAFTAR ISI - core.ac.uk fileiv daftar isi abstrak …………………………………………………………… i kata pengantar ……………………………………………

Kata Pengantar & Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL …repository.ub.ac.id/142625/2/5._DAFTAR_ISI.pdfii daftar isi kata pengantar.....i daftar isi.....ii daftar tabel..... .vi

Daftar Isi - bpkp.go.id 2014 NTT Final kirim.pdfii Daftar Isi Kata Pengantar..... i Daftar Isi..... ii

Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi

Kata Pengantar Daftar Isi

DAFTAR ISI - repository.telkomuniversity.ac.id · iv daftar isi kata pengantar ..... i

DAFTAR ISI - rsupsoeradji.id · daftar isi 2 pengantar.....10

DAFTAR ISI - e-renggar.kemkes.go.id · daftar isi 2 pengantar

Daftar Isi · STMIK Balikpapan Analisa dan Desain Sistem ii Daftar Isi Kata Pengantar i Daftar Isi

DAFTAR ISI - digilib.esaunggul.ac.id isi.pdfviii DAFTAR ISI ABSTRAK..... iv KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21705/1/MILKI...iv daftar isi. kata pengantar..... i . daftar isi

Kata Pengantar - bappeda.ponorogo.go.id Kecamatan...Daftar Isi Profil Kecamatan Babadan 2016 iii DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul i Kata Pengantar ii Daftar Isi iii Daftar Tabel iv

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar DAFTAR ISI Tinjauan Mata ... · ii DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar.....i DAFTAR ISI.....ii PENDAHULUAN.....2 Tinjauan Mata Diklat.....2 Kegiatan Belajar.....6

Kata Pengantar, Daftar Isi, Glosarium

Kata Pengantar +Daftar Isi

DAFTAR ISI · Rumah Jompo di Badung i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....i

fitk.iainambon.ac.id...ii DAFTAR ISI Kata Pengantar.............................................................................................. i Daftar Isi

Kata Pengantar - bappeda.ponorogo.go.id Kecamatan... · Daftar Isi Profil Kecamatan Ngebel 2016 iii DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul i Kata Pengantar ii Daftar Isi iii Daftar Tabel

· Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ……………………………………………...……………………………………… i DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI · 2020. 10. 6. · 1 daftar isi daftar isi.....1 kata pengantar.....3

Documents

KATA PENGANTAR - bpkp.go.id 2019 PW16(1).pdf · DAFTAR ISI Uraian Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Diagram Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Tugas,

Text of KATA PENGANTAR - bpkp.go.id 2019 PW16(1).pdf · DAFTAR ISI Uraian Kata Pengantar Daftar Isi Daftar...