KATA PENGANTAR - Badan Karantina Pertaniankarantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Perencanaan/... · KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL v DAFTAR LAMPIRAN vii

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga Badan Karantina Pertanian telah mampu melaksanakan kinerjanya melalui program dan kegiatan tahun 2012 Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2012 berisi pencapaian pelaksanaan kinerja Badan Karantina Pertanian sekaligus permasalahan dan upaya solusinya yang terangkum ke dalam 6 (enam) kegiatan utama Badan Karantina Pertanian, yaitu : (1) Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, (2) Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, (3) Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan, (4) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, (5) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, (6) Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap besaran anggaran tahun 2012 yang telah digunakan dan sekaligus sebagai alat bantu evaluasi guna penyempurnaan hasil-hasil serta manfaat yang telah dicapai maupun yang belum dicapai. Selain itu laporan ini dapat digunakan sebagai bahan informasi kinerja terutama di lingkup Kementerian Pertanain maupun instansi terkait lainnya. Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian periode tahun 2010 – 2014 telah dilalui selama 3 (tiga) tahun dan diharapkan program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dapat mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.sampai dengan tahun 2014. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Saran perbaikan sangat diharapkan sehingga kinerja Badan Karantina Pertanian pada tahun mendatang menjadi semakin meningkat. Jakarta, Januari 2013

Kepala Badan Karantina Pertanian

Ir. Banun Harpini, M.Sc NIP 19601019 198503 2 001


ii

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL v DAFTAR LAMPIRAN vii IKHTISAR EKSEKUTIF x Bab I. PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Tujuan 2 Bab II. VISI DAN MISI BADAN KARANTINA PERTANIAN

3

Bab III. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI

7

3.1. Bahan Kebijakan Karantina Hewan (KH) dan Keamanan Hayati Hewani (KHH)

7

3.2.Rekomendasi Penerbitan Ijin Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Imstalasi Karantina Produk Hewan (IKPH)

8

3.3. Kajian Pulau Karantina 8 Bab IV. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI

10

4.1. Bahan Kebijakan Karantina Tumbuhan (KT) dan Keamanan Hayati Nabati (KHN)

10

4.2. Bimbingan Teknis KT dan KHN 12 4.3. Capaian Kegiatan Pusat KT dan KHN Lainnya 18 Bab V. PENINGKATAN KEPATUHAN, KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKA- RANTINAAN PERTANIAN

22

5.1. Bidang Kepatuhan 22 5.1.1. Rumusan Kebijakan Pengawasan dan Penin-

dakan 22

5.1.2. Bimbingan Teknis Pengawasan dan Peninda-kan

23

5.1.3. Laporan Tindak Lanjut Pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992

24

5.1.4. Dokumen Hasil Kegiatan (Output) Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kepatuhan

26

5.2. Bidang Kerjasama 27 5.2.1. Kerjasama Internasional 27 A. Kerjasama Bilateral 27 B. Kerjasana Regional 28 C. Kerjasama Multilateral 29


iii

5.2.2. Kerjasama Nasional 29 5.2.3. Laporan Pelayanan Informasi dalam rangka

pelaksanaan fungsi National Notification Authority dan Enguiry Point SPS-WTO

29

5.3. Bidang Informasi 31 5.3.1. Pelayanan Infomasi 31 5.3.2. Sistem Aplikasi 36 5.3.3. Capaian Inhouse System 36 5.3.4. PPK on line 36 Bab VI. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN LABORATORIUM UJI STANDAR DAN UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN

37

6.1. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar

37

6.1.1. Bidang Pelayanan Pengujian 37 6.1.2. Bidang Mutu 41 6.2. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Uji

Terap TMKP 44

6.2.1. Rekomendasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian

44

6.2.2. Diseminasi Teknik dan Metode Karantina Per- tanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

45

Bab VII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARAN- TINA DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

47

7.1. Kinerja Tindakan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

47

7.1.1. Cegah Tangkal OPTK 47 7.1.2. Cegah Tangkal HPHK 54 7.1.3. Pengawasan Keamanan Hayati 58 7.2. Tindakan Penahanan, Penolakan dan

Pemusnahan 60

7.2.1. Tindakan Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan Hewan dan Produknya

60

7.2.2. Tindakan Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan Tumbuhan dan Produknya

68

7.2.3. Tindakan Penolakan Terhadap Komoditas PSAT

71

Bab VIII. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

74

8.1. Pengembangan SDM 74 8.1.1. Keadaan Pegawai 74 8.1.2. Kenaikan Pangkat, Pengangkatan Pertama,

Pensiun, Pemberhentian PNS, Mutasi Alih Tugas

74

8.1.3. Pendidikan Formal (S-2 dan S-3) 75 8.1.4. Pendidikan dan Pelatihan Reguler 76 8.1.5. Pelatihan Teknis 78


iv

8.1.6. Pelatihan Non Teknis 78 8.1.7. Training Luar Negeri 80 8.2. Capaian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan 82

8.3. Capaian Serapan Anggaran 82 8.4. Sarana dan Prasarana 83 8.5. Capaian Kelembagaan 86 8.6. Kegiatan Kerumahtanggaan 86 8.7. Penyelesaian Peraturan Perundangan Perka-

rantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati 89

8.8. Kegiatan Kehumasan 91 Bab IX. PERMASALAHAN DAN UPAYA SOLUSI 91 Bab XII. KESIMPULAN DAN SARAN 102 LAMPIRAN-LAMPIRAN


v

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Daftar AROPT Benih dan Non-Benih Tahun 2012 11 Tabel 2. Daftar NNC Impor Produk Tumbuhan Tahun 2012 19 Tabel 3. Daftar NNC Ekspor Produk Tumbuhan Tahun 2012 19 Tabel 4. Daftar Tindak Lanjut Pelanggaran UU No. 16 Tahun

1992 Yang Dilakukan Pada Tahun 2012 25

Tabel 5. Daftar Notifikasi 15 Draft Peraturan-Peraturan

Terkait SPS Tahun 2012 29

Tabel 6. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan

Terhadap Benih/Bibit Tahun 2012 47


Terhadap Hasil Tumbuhan Hidup Impor Strategis Tahun 2012

49


Terhadap Hasil Tumbuhan Mati Impor Strategis Tahun 2012

51

Tabel 9. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

(OPTK) Yang Terdeteksi Posistif Melalui Benih/Bibit Tumbuhan Asal Luar Negeri Tahun 2012

54

Tabel 10. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap

Hewan Hidup Impor Pada Tahun 2012 55


Bahan Asal Hewan (BAH) Impor Pada Tahun 2012 56


Media Pembawa Lain Impor Pada Tahun 2012 57

Tabel 13. Hasil temuan HPHK terhadap Hewan Tahun 2012 58 Tabel 14. Rekapitulasi Pengawasan Komoditas PSAT Tahun

2012 58

Tabel 15. Tindakan Penahanan terhadap Komoditas Hewan

dan Produknya Impor, Ekspor dan Antar Area TA 2012

60

Tabel 16. Tindakan Penolakan terhadap Komoditas Hewan 63


vi


Tabel 17. Tindakan Pemusnahan terhadap Komoditas Hewan


65

Tabel 18. Tindakan Penahanan terhadap Komoditas Tumbu-

han dan Produknya Impor, Ekspor dan Antar Area TA 2012

68

Tabel 19. Tindakan Penolakan terhadap Komoditas Tumbu-


70

Tabel 20. Tindakan Pemusnahan terhadap Komoditas Tumbu-


71

Tabel 21. Tindakan Penolakan Terhadap Komoditas PSAT

Tahun 2012 73

Tabel 22. Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Terkena

Sangsi Tahun 2012 74

Tabel 23. Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Sedang

Melanjutkan Program S-3 75

Tabel 24. Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Sedang

Melanjutkan Program S-2 75

Tabel 25. Pejabat Struktural Badan Karantina Pertanian Yang

Telah Mengikuti Diklatpim Tingkat III (Eselon III) Tahun 2012

76

Tabel 26. Pejabat Struktural Badan Karantina Pertanian Yang

Telah Mengikuti Diklatpim Tingkat IV (Eselon IV) Tahun 2012

77

Tabel 27. Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Mengikuti

Workshop/Training/Seminar Luar Negeri Tahun 2012

80

Tabel 28. Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di

Badan Karantina Pertanian 83


vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keadaan Pegawai Badan Karantina Pertanian TA 2012 Lampiran 2. Struktur Organisasi Baru Kantor Pusat Badan Karantina

Pertanian

Lampiran 3. Dokumen Kegiatan Sekretariat Badan Karantina

Pertanian TA 2012

Lampiran 4. Dokumen Kegiatan Kegiatan Pusat Karantina Hewan

dan Keamanan Hayati Hewani TA 2012

Lampiran 5. Dokumen Kegiatan Pusat Karantina Tumbuhan dan

Keamanan Hayati Nabati TA 2012

Lampiran 6. Dokumen Kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan

Informasi Perkarantinaan TA 2012

Lampiran 7. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap

Benih/Bibit Impor Per UPT TA 2012


Benih/Bibit Ekspor Per UPT TA 2012


Benih/Bibit Domestik Masuk Per UPT TA 2012


Benih/Bibit Domestik Keluar Per UPT TA 2012


Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih) Impor Per UPT TA 2012


Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih) Ekspor Per UPT TA 2012


Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih) Domestik Masuk Per UPT TA 2012


Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih) Domestik Keluar Per UPT TA 2012


Hasil Tumbuhan Mati Impor Per UPT TA 2012


viii


Hasil Tumbuhan Mati Ekspor Per UPT TA 2012


Hasil Tumbuhan Mati Domestik Masuk Per UPT TA 2012

Lampiran 18 Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap

Hasil Tumbuhan Mati Domestik Keluar Per UPT TA 2012

Lampiran 19. Rekapitulasi Tindakan Karantina TumbuhanTerhadap

Benda Lain Impor Per UPT TA 2012


Benda Lain Ekspor Per UPT TA 2012


Benda Lain Domestik Masuk Per UPT TA 2012


Benda Lain Domestik Keluar Per UPT TA 2012

Lampiran 23. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap

Hewan Hidup Impor Per UPT TA 2012


Hewan Hidup Ekspor Per UPT TA 2012


Hewan Hidup Domestik Masuk Per UPT TA 2012


Hewan Hidup Domestik Keluar Per UPT TA 2012


Bahan Asal Hewan Impor Per UPT TA 2012


Bahan Asal Hewan Ekspor Per UPT TA 2012


Bahan Asal Hewan Domestik Masuk Per UPT TA 2012


Bahan Asal Hewan Domestik Keluar Per UPT TA 2012

Lampiran 31. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hasil

Bahan Asal Hewan Impor Per UPT TA 2012


ix

Lampiran 32 Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hasil Bahan Asal Hewan Ekspor Per UPT TA 2012

Lampiran 33 Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hasil Bahan Asal Hewan Domestik Masuk Per UPT TA 2012

Lampiran 34 Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hasil

Bahan Asal Hewan Domestik Keluar Per UPT TA 2012

Lampiran 35 Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap

Benda Lain Impor Per UPT TA 2012


Benda Lain Ekspor Per UPT TA 2012


Benda Lain Domestik Masuk Per UPT TA 2012


Benda Lain Domestik Keluar Per UPT TA 2012


x

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2012 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri. Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2012 ini telah dihasilkan output-output penting dalam rangka menunjang tupoksi Badan Karantina Pertanian.

Dalam rangka menjalankan tupoksinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total frekuensi 425.341 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 468.492 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi ada 911.893 kali. Hal ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2011 yaitu 759.936 kali. Dari frekuensi pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa OPTK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Tilletia laevis yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar; BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas II Cilegon; Tilletia tritici yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar dan BKP Kelas II Cilegon; Pseudomonas syringae pv syringae yang terinfestasi pada benih jagung hibrida asal Thailand melalui BBKP Surabaya dan terinfestasi pada bibit krisan asal Jepang melalui BBKP Soekarno-Hatta; Pseudomonas syringae pv lachrimans yang terinfetasi pada benih Semangka dan Melon asal Thailand melalui BBKP Surabaya; Pantoea stewartii yang terinfestasi pada benih Jagung asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok Adapun HPHK yang terdeteksi dan tertangkal adalah John’s Disease yang terinfestasi pada Sapi asal Australia melalui BKP Kelas I Bandar Lampung. Sedangkan cemaran-cemaran pangan yang melebihi BMR pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tertangkal adalah Aflatoxin pada kacang tanah asal India melalui BBKP Surabaya; Salmonella pada sayuran wortel asal Cina, Jerman melalui BBKP Surabaya; Cadmium (logam berat) pada cabe kering dan daun bawang asal Cina melalui BBKP Soekarno-Hatta Capaian terhadap cegah tangkal HPHK/OPTK maupun cemaran PSAH/PSAT tentunya tidak terlepas dari ouput-output yang dihasilkan pada tahun 2012 maupun tahun-tahun sebelumnya. Beberapa output kegiatan utama secara terperinci terlampir.


xi

Kebijakan teknis yang efektif untuk cegah tangkal HPHK/OPTK serta cemaran pangan segar asal hewan/tumbuhan juga tidak terlepas dari beberapa output terbitnya aturan main di lapangan dalam bentuk peraturan perundangan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun hasil-hasil rekomendasi teknis. Pada tengah tahun 2012 ini Badan Karantina Pertanian telah menghasilkan kebijakan teknis operasional baik yang telah terbit maupun dalam bentuk keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sehingga akan meningkatkan terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2012 telah terbit Peraturan Perundangan yang terkait dengan tupoksi Badan Karantina Pertanian sebagai berikut : 1) Permentan No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan

Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012

2) Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012

3) Permentan No. 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum tanggal 21 Desember 2012

Beberapa bahan kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina Di Negara Asal 2) Pedoman Biosafety Laboratorium 3) Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Terhadap MBM dan Kulit Industri 4) Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Produk

Hewan Berupa Telur dan Produk Susu 5) Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Pangan Patogen,

Sediaan Biologik dan Obat Hewan 6) Pedoman Pemantauan Daerah Sebar HPHK 7) Tindakan Karantina Antar Area Berdasarkan Penetapan Area 8) Penyusunan Status dan Situasi HPHK 9) Pedoman Tindakan Karantina terhadap Pakan dan Serangga (Insekta) 10) Kajian Sistem Karantina Hewan dan Pulau Karantina

Beberapa bahan kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Kajian Teknis Tentang Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan

Terhadap Media Pembawa OPTK Non Benih Untuk Pameran/Konferensi /Eksebisi

2) Manual Teknis Perlakukan Irradiasi 3) Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih Yang

Dimasukkan dari Luar Negeri 4) Hasil AROPT Benih 5) Kajian Teknis Tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain


xii

6) Kajian Teknis Pengawasan PRG di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

7) Diagnostik Protokol MP OPTK yang telah disempurnakan 8) Daftar OPTK yang telah diupdate 9) Informasi Teknis Ekspor Benih 10) Kajian Standar Internasional dan Nasional 11) Hasil AROPT Non-Benih 12) Informasi Teknis Ekspor Non-Benih 13) Phytosanitary Requirement

Beberapa bahan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam Membina Kesadaran Masyarakat

di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati

2) Mekanisme Opersional Pengawasan untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan hayati

3) Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian 4) Tata Laksana Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian Pada TA 2012 beberapa peningkatan pencapaian kerjasama perkarantinaan terutama kerjasama internasional melalui kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral Kerjasama Bilateral, antara lain : Indonesia – Cina 1) First Bilateral Meeting antara Badan Karantina Pertanian dan

Department for Supervision on Animal and Plant Quarantine of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People Republic of China (Jakarta, 27 Maret 2012)

2) Penandatanganan Protocol of Inspection, Quarantine and Hygiene Requirements for the Importation of Bird Nest Products from Indonesia to China between the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China and the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, 24 April 2012 di Beijing

3) Akselerasi Ekspor Alpukat dan Duku ke Cina Indonesia – New Zealand Badan Karantina Pertanian mengajukan Capacity Building on Strengthening Quarantine and Biosafety System in Indonesia. New Zealand sudah menyetujui dan sudah mendesign program yang akan dilaksanakan mulai September 2012 Indonesia – USA Badan Karantina Pertanian mengajukan Capacity Building on Strengthening Quarantine and Biosafety System in Indonesia


xiii

Indonesia – Thailand Thailand mengajak Indonesia untuk membangun kerjasama bilateral antara Department of Agriculture – Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand dan Badan Karantina Pertanian di bidang perkarantinaan tumbuhan berupa Working Group Indonesia – LAO PDR Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Lao PDR dan rombongan ke Badan Karantina Pertanian (24 Mei 2012) untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sistem pelaporan karantina secara elektronik Dalam pengembangan teknologi informasi beberapa output TA 2012 terdapat 11 aplikasi, antara lain : 1) Manual Aplikasi (SIPMEN, SAB, SIMLAB KH dan KT), telah tersusun,

sedang dalam proses koreksi dan revisi untuk pencetakan dan perbanyakan

2) Pengembangan aplikasi PPK Online (KH dan KT) versi web telah tersusun aplikasinya versi web, yang merupakan persyaratan utama penerapan SSO di Barantan

3) Aplikasi Single Sign On pada Portal NSW antara DCBC dan Badan Karantina Pertanian. Aplikasi sedang dalam tahap integrasi dengan portal INSW, draft manual penggunaan aplikasi telah tersusun,

4) Aplikasi Pemanfaatan Barcode dalam Pengawasan Pemeriksaan PSAT

5) Aplikasi E- Fumigation Certificate 6) Aplikasi Fungsional KH 7) Aplikasi Fungsional KT 8) Web monitoring perijinan terintegrasi 9) 2 (dua) aplikasi berbasis android 10) E- Cert KH dan KT antar negara Terkait dengan pengembangan pelayanan sistem informasi perkarantinaan maka telah terjadi peningkatan penggunaan PPK online oleh pengguna jasa sebesar 4,5 % (pada tahun 2011 dimanfaatkan oleh 3.753 pengguna jasa dan pada tahun 2012 telah dimanfaatkan oleh 3.932 pengguna jasa)

Dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian beberapa output kegiatannya antara lain 1) Telah dilakukan uji coba di BBUS-KP, yaitu :

a) Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman Dalam Air Terhadap Penurunan Kadar Nitrit Pada Sarang Burung Walet Dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro UV-VIS dan HPLC

b) Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp untuk Kering Beku (Freeze Drying)

c) Deteksi Unsur Spesies Berbeda pada Produk Hewan yang mengalami Perlakuan Perbeda-an Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Forensik Molekuler

d) Perlakuan air panas dan chitosan untuk eliminasi bakteri Erwinia


xiv

caratovora subsp. atroseptica pada umbi kentang e) Perlakuan fungisida terhadap cendawan Fusarium oxysporum pada

kelapa sawit f) Perbandinagn metode “FACE” dan Metode “QUICHERS” dalam

analisis residu pestisida 2) Telah dilakukan uji coba di BUT-TMKP, yaitu :

a) Perlakuan Kemasan Media Pembawa Tercemar Virus Avian Influenza dengan Menggunakan Beberapa Desinfektan

b) Uji Terap Deteksi Media Pembawa Potensial OPTK / HPHK Menggunakan Teknologi X-ray

c) Efektifitas Ethyl Formate terhadap Mortalitas Dysmicoccus sp. pada Manggis, Colletotrichum gloeosporioides pada Strawberi, dan Pisang

d) Uji Terap Penggunaan Phosphin Cair sebagai Perlakuan Kutu Putih pada Manggis (Garccinia mangostana), Nanas (Ananas sp.) dan Anggrek Bulan (Phalaenopsis sp.

e) Efektifitas Teknik Perlakuan Sarang Burung Walet terhadap Cemaran Mikroba dan Nitrit

Terkait pengakuan terhadap kualitas uji laboratorium, maka perkem-bangan akreditasi laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian bahwa pada tahun 2012 telah ada tambahan 5 UPT yang laboratoriumnya mendapatkan Sertifikat ISO-17025 (Akreditasi Laboratorium) , yaitu di BBKP Tanjung Priok , BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Palembang, BKP Kelas I Denpasar. Badan Karantina Pertanian senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. Jumlah SDM pada 31 Desember tahun 2012 sebanyak 3.498 orang. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM telah dilakukan berbagai pendidikan formal dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi antara lain : Pendidikan formal/Diklat Reguler, antara lain 1) Pendidikan Program S-2 : 9 orang dan S-3 : 7 orang 2) Diklat Teknis Dasar Karantina Hewan/Tumbuhan (320 orang) 3) Diklat Penjejangan Karantina Hewan/Tumbuhan (53 orang) 4) Lan”Gaskara (275 orang) 5) Diklatpim III (4 orang) dan Diklatpim IV (16 orang) 6) Training Ke Luar Negeri (9 orang)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis : 1) Desiminasi Teknik Surveillance (46 orang) 2) Desiminasi Teknik dan Metode Pemeriksaan HPR (52 orang) 3) Desiminasi Peningkatan Keterampilan PPC PSAT (30 orang) 4) Desiminasi Metodologi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (30

orang) 5) Desiminasi Aplikasi Pengujian Kesehatan Benih (39 orang) 6) Desiminasi Penilaian Persyaratan Teknis IKT (31 orang)


xv

7) Desiminasi Penilaian Persyaratan Teknis IKH (30 orang) 8) Desiminasi Penggunaan Teknologi X-Ray untuk Mendeteksi MP Potensial

Karantina (30 orang)

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012 i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2012 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri. Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2012 ini telah dihasilkan output-output penting dalam rangka menunjang tupoksi Badan Karantina Pertanian.

Dalam rangka menjalankan tupoksinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total frekuensi 425.341 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 468.492 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi ada 911.893 kali. Hal ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2011 yaitu 759.936 kali. Dari frekuensi pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa OPTK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Tilletia laevis yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar; BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas II Cilegon; Tilletia tritici yang terinfestasi pada biji gandum asal Australia dan Rusia melalui BBKP Makasar dan BKP Kelas II Cilegon; Pseudomonas syringae pv syringae yang terinfestasi pada benih jagung hibrida asal Thailand melalui BBKP Surabaya dan terinfestasi pada bibit krisan asal Jepang melalui BBKP Soekarno-Hatta; Pseudomonas syringae pv lachrimans yang terinfetasi pada benih Semangka dan Melon asal Thailand melalui BBKP Surabaya; Pantoea stewartii yang terinfestasi pada benih Jagung asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok Adapun HPHK yang terdeteksi dan tertangkal adalah John’s Disease yang terinfestasi pada Sapi asal Australia melalui BKP Kelas I Bandar Lampung. Sedangkan cemaran-cemaran pangan yang melebihi BMR pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tertangkal adalah Aflatoxin pada kacang tanah asal India melalui BBKP Surabaya; Salmonella pada sayuran wortel asal Cina, Jerman melalui BBKP Surabaya; Cadmium (logam berat) pada cabe kering dan daun bawang asal Cina melalui BBKP Soekarno-Hatta Capaian terhadap cegah tangkal HPHK/OPTK maupun cemaran PSAH/PSAT tentunya tidak terlepas dari ouput-output yang dihasilkan pada tahun 2012 maupun tahun-tahun sebelumnya. Beberapa output kegiatan utama secara terperinci terlampir.

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012 ii

Kebijakan teknis yang efektif untuk cegah tangkal HPHK/OPTK serta cemaran pangan segar asal hewan/tumbuhan juga tidak terlepas dari beberapa output terbitnya aturan main di lapangan dalam bentuk peraturan perundangan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun hasil-hasil rekomendasi teknis. Pada tengah tahun 2012 ini Badan Karantina Pertanian telah menghasilkan kebijakan teknis operasional baik yang telah terbit maupun dalam bentuk keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sehingga akan meningkatkan terhadap capaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2012 telah terbit Peraturan Perundangan yang terkait dengan tupoksi Badan Karantina Pertanian sebagai berikut : 1) Permentan No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan

Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012

2) Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012

3) Permentan No. 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum tanggal 21 Desember 2012

Beberapa bahan kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina Di Negara Asal 2) Pedoman Biosafety Laboratorium 3) Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Terhadap MBM dan Kulit Industri 4) Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Produk

Hewan Berupa Telur dan Produk Susu 5) Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Pangan Patogen,

Sediaan Biologik dan Obat Hewan 6) Pedoman Pemantauan Daerah Sebar HPHK 7) Tindakan Karantina Antar Area Berdasarkan Penetapan Area 8) Penyusunan Status dan Situasi HPHK 9) Pedoman Tindakan Karantina terhadap Pakan dan Serangga (Insekta) 10) Kajian Sistem Karantina Hewan dan Pulau Karantina

Beberapa bahan kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Kajian Teknis Tentang Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan

Terhadap Media Pembawa OPTK Non Benih Untuk Pameran/Konferensi /Eksebisi

2) Manual Teknis Perlakukan Irradiasi 3) Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih Yang

Dimasukkan dari Luar Negeri 4) Hasil AROPT Benih 5) Kajian Teknis Tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012 iii

6) Kajian Teknis Pengawasan PRG di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

7) Diagnostik Protokol MP OPTK yang telah disempurnakan 8) Daftar OPTK yang telah diupdate 9) Informasi Teknis Ekspor Benih 10) Kajian Standar Internasional dan Nasional 11) Hasil AROPT Non-Benih 12) Informasi Teknis Ekspor Non-Benih 13) Phytosanitary Requirement

Beberapa bahan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Pedoman Kegiatan Pre-emptif dalam Membina Kesadaran Masyarakat

di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati

2) Mekanisme Opersional Pengawasan untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan hayati

3) Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian 4) Tata Laksana Registrasi Pengguna Jasa Karantina Pertanian Pada TA 2012 beberapa peningkatan pencapaian kerjasama perkarantinaan terutama kerjasama internasional melalui kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral Kerjasama Bilateral, antara lain : Indonesia – Cina 1) First Bilateral Meeting antara Badan Karantina Pertanian dan

Department for Supervision on Animal and Plant Quarantine of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People Republic of China (Jakarta, 27 Maret 2012)

2) Penandatanganan Protocol of Inspection, Quarantine and Hygiene Requirements for the Importation of Bird Nest Products from Indonesia to China between the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China and the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, 24 April 2012 di Beijing

3) Akselerasi Ekspor Alpukat dan Duku ke Cina Indonesia – New Zealand Badan Karantina Pertanian mengajukan Capacity Building on Strengthening Quarantine and Biosafety System in Indonesia. New Zealand sudah menyetujui dan sudah mendesign program yang akan dilaksanakan mulai September 2012 Indonesia – USA Badan Karantina Pertanian mengajukan Capacity Building on Strengthening Quarantine and Biosafety System in Indonesia

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012 iv

Indonesia – Thailand Thailand mengajak Indonesia untuk membangun kerjasama bilateral antara Department of Agriculture – Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand dan Badan Karantina Pertanian di bidang perkarantinaan tumbuhan berupa Working Group Indonesia – LAO PDR Kunjungan Wakil Menteri Keuangan Lao PDR dan rombongan ke Badan Karantina Pertanian (24 Mei 2012) untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sistem pelaporan karantina secara elektronik Dalam pengembangan teknologi informasi beberapa output TA 2012 terdapat 11 aplikasi, antara lain : 1) Manual Aplikasi (SIPMEN, SAB, SIMLAB KH dan KT), telah tersusun,

sedang dalam proses koreksi dan revisi untuk pencetakan dan perbanyakan

2) Pengembangan aplikasi PPK Online (KH dan KT) versi web telah tersusun aplikasinya versi web, yang merupakan persyaratan utama penerapan SSO di Barantan

3) Aplikasi Single Sign On pada Portal NSW antara DCBC dan Badan Karantina Pertanian. Aplikasi sedang dalam tahap integrasi dengan portal INSW, draft manual penggunaan aplikasi telah tersusun,

4) Aplikasi Pemanfaatan Barcode dalam Pengawasan Pemeriksaan PSAT

5) Aplikasi E- Fumigation Certificate 6) Aplikasi Fungsional KH 7) Aplikasi Fungsional KT 8) Web monitoring perijinan terintegrasi 9) 2 (dua) aplikasi berbasis android 10) E- Cert KH dan KT antar negara Terkait dengan pengembangan pelayanan sistem informasi perkarantinaan maka telah terjadi peningkatan penggunaan PPK online oleh pengguna jasa sebesar 4,5 % (pada tahun 2011 dimanfaatkan oleh 3.753 pengguna jasa dan pada tahun 2012 telah dimanfaatkan oleh 3.932 pengguna jasa)

Dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian beberapa output kegiatannya antara lain 1) Telah dilakukan uji coba di BBUS-KP, yaitu :

a) Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman Dalam Air Terhadap Penurunan Kadar Nitrit Pada Sarang Burung Walet Dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro UV-VIS dan HPLC

b) Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp untuk Kering Beku (Freeze Drying)

c) Deteksi Unsur Spesies Berbeda pada Produk Hewan yang mengalami Perlakuan Perbeda-an Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Forensik Molekuler

d) Perlakuan air panas dan chitosan untuk eliminasi bakteri Erwinia

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012 v

caratovora subsp. atroseptica pada umbi kentang e) Perlakuan fungisida terhadap cendawan Fusarium oxysporum pada

kelapa sawit f) Perbandinagn metode “FACE” dan Metode “QUICHERS” dalam

analisis residu pestisida 2) Telah dilakukan uji coba di BUT-TMKP, yaitu :

a) Perlakuan Kemasan Media Pembawa Tercemar Virus Avian Influenza dengan Menggunakan Beberapa Desinfektan

b) Uji Terap Deteksi Media Pembawa Potensial OPTK / HPHK Menggunakan Teknologi X-ray

c) Efektifitas Ethyl Formate terhadap Mortalitas Dysmicoccus sp. pada Manggis, Colletotrichum gloeosporioides pada Strawberi, dan Pisang

d) Uji Terap Penggunaan Phosphin Cair sebagai Perlakuan Kutu Putih pada Manggis (Garccinia mangostana), Nanas (Ananas sp.) dan Anggrek Bulan (Phalaenopsis sp.

e) Efektifitas Teknik Perlakuan Sarang Burung Walet terhadap Cemaran Mikroba dan Nitrit

Terkait pengakuan terhadap kualitas uji laboratorium, maka perkem-bangan akreditasi laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian bahwa pada tahun 2012 telah ada tambahan 5 UPT yang laboratoriumnya mendapatkan Sertifikat ISO-17025 (Akreditasi Laboratorium) , yaitu di BBKP Tanjung Priok , BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Palembang, BKP Kelas I Denpasar. Badan Karantina Pertanian senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. Jumlah SDM pada 31 Desember tahun 2012 sebanyak 3.498 orang. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM telah dilakukan berbagai pendidikan formal dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi antara lain : Pendidikan formal/Diklat Reguler, antara lain 1) Pendidikan Program S-2 : 9 orang dan S-3 : 7 orang 2) Diklat Teknis Dasar Karantina Hewan/Tumbuhan (320 orang) 3) Diklat Penjejangan Karantina Hewan/Tumbuhan (53 orang) 4) Lan”Gaskara (275 orang) 5) Diklatpim III (4 orang) dan Diklatpim IV (16 orang) 6) Training Ke Luar Negeri (9 orang)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis : 1) Desiminasi Teknik Surveillance (46 orang) 2) Desiminasi Teknik dan Metode Pemeriksaan HPR (52 orang) 3) Desiminasi Peningkatan Keterampilan PPC PSAT (30 orang) 4) Desiminasi Metodologi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (30

orang) 5) Desiminasi Aplikasi Pengujian Kesehatan Benih (39 orang) 6) Desiminasi Penilaian Persyaratan Teknis IKT (31 orang)

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012 vi

7) Desiminasi Penilaian Persyaratan Teknis IKH (30 orang) 8) Desiminasi Penggunaan Teknologi X-Ray untuk Mendeteksi MP Potensial

Karantina (30 orang)

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Januari 2012

1 Kantor Pusat Barantan 3 27 175 33 238 3 1 45 9 111 64 5 138 100 1 4 13 30 0 17 3 16 1

2 BBUS - Karantina Pertanian 1 27 53 10 91 0 2 22 14 26 26 1 35 56 0 1 3 7 0 4 4 15 1

3 BBKP Surabaya 5 74 140 19 238 6 1 89 25 74 43 0 147 91 0 1 4 9 0 10 40 25 20

4 BBKP Tanjung Priok 4 73 116 13 206 2 3 90 21 54 36 0 130 76 0 1 4 9 0 6 15 21 22

5 BBKP Soekarno Hatta 0 37 82 13 132 0 0 47 18 34 31 2 83 49 0 1 4 9 0 4 14 17 11

6 BBKP Belawan 1 45 96 14 156 0 1 55 15 69 16 0 85 71 0 1 4 9 0 5 16 25 10

7 BBKP Makassar, Sulsel 1 49 93 10 153 1 0 62 12 48 30 0 85 68 0 1 4 9 0 2 17 15 15

8 BKP Kelas I Denpasar 0 27 84 7 118 1 0 65 3 31 18 0 80 38 0 0 1 4 0 10 32 8 10

9 BKP Kelas I Semarang 5 29 54 8 96 1 5 26 14 33 17 0 57 39 0 0 1 4 0 4 5 12 11

10 BKP Kelas I Balikpapan 0 21 32 1 54 0 0 25 5 12 12 0 32 22 0 0 1 4 0 2 7 5 5

11 BKP Kelas I Bandar Lampung 0 27 57 6 90 0 0 29 11 35 15 0 55 35 0 0 1 4 0 2 13 4 10

12 BKP Kelas I Pekanbaru 0 40 52 4 96 0 0 43 13 27 13 0 57 39 0 0 1 4 0 3 11 9 12

13 BKP Kelas I Pontianak 0 31 24 1 56 0 0 25 8 12 11 0 36 20 0 0 1 4 0 2 1 4 4

14 BKP Kelas I Kupang 0 61 44 1 106 0 3 59 11 19 14 0 75 31 0 0 1 4 0 3 16 2 5

15 BKP Kelas I Banjarmasin 0 29 38 1 68 0 0 29 8 19 12 0 34 34 0 0 1 4 0 3 9 4 4

16 BKP Kelas I Mataram 0 34 34 4 72 0 0 33 8 19 12 0 50 22 0 0 1 4 0 5 13 4 8

17 BKP Kelas I Manado 1 17 25 2 45 0 1 18 4 13 9 0 30 15 0 0 1 4 0 3 5 4 3

18 BKP Kelas I Padang 0 22 23 2 47 0 1 16 9 17 4 0 27 20 0 0 1 4 0 1 3 2 4

19 BKP Kelas I Jayapura 0 14 18 1 33 0 0 14 5 7 7 0 25 8 0 0 1 4 0 3 6 1 2

20 BKP Kelas I Palembang 1 31 45 8 85 1 1 28 9 32 14 0 49 36 0 0 1 4 0 1 6 16 7

21 BKP Kelas I Jambi 0 27 27 3 57 0 0 24 7 19 7 0 41 16 0 0 1 4 0 1 3 3 4

22 BKP Kelas I Batam 0 15 22 2 39 0 0 12 5 11 11 0 25 14 0 0 1 4 0 2 2 4 1

23 BKP Kelas II Medan 0 15 30 6 51 0 0 17 3 25 6 0 21 30 0 0 1 3 0 1 8 12 3

24 BKP Kelas II Tanjung Pinang 1 31 25 1 58 0 1 22 11 12 12 0 38 20 0 0 1 3 0 5 5 3 7

25 BKP Kelas II Ternate 0 27 13 2 42 0 0 21 7 10 4 0 34 8 0 0 1 3 0 1 5 0 5

26 BKP Kelas II Kendari 1 18 26 0 45 0 1 20 2 14 8 0 32 13 0 0 1 3 0 2 5 4 1

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang 0 20 14 1 35 0 0 17 5 9 4 0 26 9 0 0 1 3 0 0 3 1 9

28 BKP Kelas II Tarakan 1 30 19 1 51 0 1 24 8 10 8 0 31 20 0 0 1 3 0 2 6 2 4

29 BKP Kelas II Cilegon 0 35 25 2 62 0 1 26 14 13 8 0 42 20 0 0 1 3 0 0 5 3 7

30 BKP Kelas II Yogyakarta 0 22 34 3 59 0 0 21 10 18 10 0 32 27 0 0 1 3 0 2 4 7 4

31 BKP Kelas II Palangkaraya 0 31 25 1 57 0 0 22 12 13 10 0 41 16 0 0 1 3 0 2 6 2 4

32 BKP Kelas II Palu 0 23 16 1 40 0 0 17 8 7 8 0 29 11 0 0 1 3 0 2 4 0 6

33 BKP Kelas II Gorontalo 0 32 19 0 51 0 0 24 11 12 4 0 30 21 0 0 1 3 0 2 4 2 7

34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 3 0 5

35 SKP Kelas I Entikong 1 19 7 0 27 1 0 13 7 4 2 0 24 3 0 0 0 1 2 1 3 1 4

36 SKP Kelas I T. Balai Asahan 0 14 24 2 40 0 0 14 5 16 5 0 28 12 0 0 0 1 2 2 6 5 4

37 SKP Kelas I Cilacap 2 20 19 2 43 2 1 18 9 8 5 0 26 17 0 0 0 1 2 2 4 1 5

38 SKP Kelas I Sumbawa Besar 0 26 20 0 46 0 0 20 9 10 7 0 30 16 0 0 0 1 2 4 14 1 2

39 SKP Kelas I Banda Aceh 0 19 29 2 50 0 0 20 5 13 12 0 36 14 0 0 0 1 2 7 14 1 5

40 SKP Kelas I Sorong 0 20 13 0 33 0 1 16 3 8 5 0 25 8 0 0 0 1 2 0 1 1 4

41 SKP Kelas I Samarinda 0 12 20 0 32 0 0 11 3 13 5 0 21 11 0 0 0 1 2 1 6 3 3

42 SKP Kelas I Ambon 0 24 16 0 40 0 0 21 5 9 5 0 19 21 0 0 0 1 2 2 6 1 3

43 SKP Kelas I Bengkulu 0 17 14 1 32 0 0 12 7 9 4 0 20 12 0 0 0 1 2 0 2 2 3

44 SKP Kelas I Timika 0 11 11 0 22 0 0 7 5 7 3 0 14 8 0 0 0 1 2 0 2 1 1

45 SKP Kelas I Merauke 0 16 6 0 22 0 0 12 5 4 1 0 14 8 0 0 0 1 2 0 3 0 1

46 SKP Kelas I Bandung 1 20 28 1 50 1 0 18 10 14 7 0 36 14 0 0 0 1 2 1 4 6 8

47 SKP Kelas I Pare-pare 0 10 22 0 32 1 0 11 3 11 6 0 18 14 0 0 0 1 2 1 6 1 1

48 SKP Kelas II T. Balai Karimun 0 19 15 1 35 0 0 13 7 10 5 0 21 14 0 0 0 1 1 0 2 2 2

49 SKP Kelas II Ende 1 25 13 1 40 1 0 20 9 5 5 0 32 8 0 0 0 1 1 2 3 0 2

50 SKP Kelas II Mamuju 0 13 15 0 28 0 0 8 6 8 6 0 17 11 0 0 0 1 1 1 3 4 1

51 SKP Kelas II Manokwari 0 21 12 0 33 0 0 13 9 6 5 0 20 13 0 0 0 1 1 1 1 0 1

52 SKP Kelas II Bangkalan 0 12 21 1 34 0 0 16 4 8 6 0 23 11 0 0 0 1 1 2 12 3 0

53 BUT Teknik & Metode KP 1 9 23 6 39 2 0 9 1 15 11 1 27 12 0 0 1 4 0 3 0 11 6

J U M L A H 31 1,390 1,920 198 3,539 23 25 1,373 447 1,050 612 9 2,204 1,335 1 10 63 198 33 142 391 296 288

Sumber: SIMPEG per 31 Januari 2012

JABATAN STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL

NO. SATUAN KERJA

GOLONGAN

JMLHI II III IV SD SMP SMA D3

PENDIDIKAN TERAKHIR JENIS KELAMIN

P ES. I ES. II ES. IIIS1 S2 S3 LPOPT

AHLI

POPT

TRMPLES. IV ES. V

MEDIK

VET

PRMD

VET

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Maret 2012



3 BBKP Surabaya 5 76 148 20 249 6 1 92 24 77 49 0 154 95 0 1 4 9 0 14 41 26 30



6 BBKP Belawan 1 46 96 16 159 0 1 54 15 71 18 0 87 72 0 1 4 9 0 6 17 28 9















21 BKP Kelas I Jambi 0 28 26 3 57 0 0 25 7 18 7 0 41 16 0 0 1 4 0 1 4 3 4

22 BKP Kelas I Batam 0 15 21 2 38 0 0 12 5 11 10 0 25 13 0 0 1 4 0 1 2 4 1










32 BKP Kelas II Palu 0 22 16 1 39 0 0 17 7 7 8 0 29 10 0 0 1 3 0 2 4 0 7


34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 3 0 5








42 SKP Kelas I Ambon 0 23 16 0 39 0 0 21 4 9 5 0 18 21 0 0 0 1 2 2 5 1 3







49 SKP Kelas II Ende 1 24 13 1 39 1 0 19 9 5 5 0 31 8 0 0 0 1 1 2 3 0 1





J U M L A H 31 1,390 1,922 196 3,539 23 25 1,371 447 1,049 615 9 2,203 1,336 1 10 63 198 33 142 391 297 306

Sumber: SIMPEG per 31 Maret 2012

POPT

AHLI

POPT

TRMPLES. IV ES. V

MEDIK

VET

PRMD

VETS3 L P ES. I ES. II ES. III

PENDIDIKAN TERAKHIR JENIS KELAMIN JABATAN STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL

SD SMP SMA D3 S1 S2NO. SATUAN KERJA

GOLONGAN

JMLHI II III IV

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Mei 2012



3 BBKP Surabaya 5 75 147 20 247 6 1 91 24 76 49 0 153 94 0 1 4 9 0 20 42 27 30



6 BBKP Belawan 1 46 96 16 159 0 1 54 15 71 18 0 87 72 0 1 4 9 0 6 19 29 9















21 BKP Kelas I Jambi 0 28 25 3 56 0 0 25 7 17 7 0 40 16 0 0 1 4 0 2 5 4 8

22 BKP Kelas I Batam 0 15 21 2 38 0 0 12 5 11 10 0 25 13 0 0 1 4 0 3 4 6 6










32 BKP Kelas II Palu 0 22 16 1 39 0 0 17 7 7 8 0 29 10 0 0 1 3 0 3 5 2 8


34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 6 0 5








42 SKP Kelas I Ambon 0 23 16 0 39 0 0 21 4 9 5 0 18 21 0 0 0 1 2 2 6 3 3







49 SKP Kelas II Ende 1 24 13 1 39 1 0 19 9 5 5 0 31 8 0 0 0 1 1 2 9 2 3





J U M L A H 31 1,387 1,916 198 3,532 23 25 1,365 448 1,047 615 9 2,196 1,336 1 10 63 198 33 214 469 360 360

Sumber: SIMPEG per 31 Mei 2012

POPT

AHLI

POPT

TRMPLES. IV ES. V

MEDIK

VET

PRMD




GOLONGAN

JMLHI II III IV

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Juni 2012



3 BBKP Surabaya 5 75 147 20 247 6 1 91 24 76 49 0 153 94 0 1 4 9 0 20 42 27 30



6 BBKP Belawan 1 46 95 16 158 0 1 54 15 70 18 0 86 72 0 1 4 8 0 6 19 29 9















21 BKP Kelas I Jambi 0 28 25 3 56 0 0 25 7 17 7 0 40 16 0 0 1 4 0 2 5 4 8

22 BKP Kelas I Batam 0 15 21 2 38 0 0 12 5 11 10 0 25 13 0 0 1 4 0 3 4 6 6










32 BKP Kelas II Palu 0 22 16 1 39 0 0 17 7 7 8 0 29 10 0 0 1 3 0 3 5 2 8


34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 6 0 5








POPT

AHLI

POPT

TRMPLES. IV ES. V

MEDIK

VET

PRMD




GOLONGAN

JMLHI II III IV

POPT

AHLI

POPT

TRMPLES. IV ES. V

MEDIK

VET

PRMD




GOLONGAN

JMLHI II III IV

42 SKP Kelas I Ambon 0 23 16 0 39 0 0 21 4 9 5 0 18 21 0 0 0 1 2 2 6 3 3







49 SKP Kelas II Ende 1 24 13 1 39 1 0 19 9 5 5 0 31 8 0 0 0 1 1 2 9 2 3





J U M L A H 31 1,387 1,912 197 3,527 23 25 1,362 448 1,046 614 9 2,192 1,335 1 10 63 196 33 214 469 360 360

Sumber: SIMPEG per 30 Juni 2012

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Agustus 2012



3 BBKP Surabaya 5 75 145 20 245 6 1 91 24 73 50 0 150 95 0 1 4 9 0 22 42 26 30



6 BBKP Belawan 1 46 94 16 157 0 1 53 15 70 18 0 85 72 0 1 4 8 0 6 19 29 9















21 BKP Kelas I Jambi 0 28 25 3 56 0 0 25 7 17 7 0 40 16 0 0 1 4 0 2 5 4 8

22 BKP Kelas I Batam 0 15 21 2 38 0 0 12 5 11 10 0 25 13 0 0 1 4 0 3 4 6 6










32 BKP Kelas II Palu 0 22 16 1 39 0 0 17 7 7 8 0 29 10 0 0 1 3 0 3 5 2 8


34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 6 1 5








42 SKP Kelas I Ambon 0 23 16 0 39 0 0 21 4 9 5 0 18 21 0 0 0 1 2 2 6 3 3







49 SKP Kelas II Ende 1 24 13 1 39 1 0 19 9 5 5 0 31 8 0 0 0 1 1 2 9 2 3





J U M L A H 27 1,370 1,913 205 3,515 23 25 1,357 446 1,041 613 10 2,183 1,332 1 10 63 195 33 217 467 361 368

Sumber: SIMPEG per 31 Agustus 2012

MEDIK

VET

PRMD

VET

POPT

AHLI

POPT

TRMPLP ES. I ES. II ES. III ES. IV ES. V


I II III IV SD SMP SMA D3NO. SATUAN KERJA

GOLONGAN

JMLH


S1 S2 S3 L

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per September 2012



3 BBKP Surabaya 5 75 145 19 244 6 1 91 24 72 50 0 149 95 0 1 4 8 0 23 42 26 30



6 BBKP Belawan 1 46 94 16 157 0 1 53 15 70 18 0 85 72 0 1 4 8 0 6 19 29 9















21 BKP Kelas I Jambi 0 28 24 3 55 0 0 24 7 17 7 0 39 16 0 0 1 4 0 2 5 4 7

22 BKP Kelas I Batam 0 15 21 2 38 0 0 12 5 11 10 0 25 13 0 0 1 4 0 3 4 6 6










32 BKP Kelas II Palu 0 22 16 1 39 0 0 17 7 7 8 0 29 10 0 0 1 3 0 3 5 2 8


34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 6 1 5



MEDIK

VET

PRMD

VET

POPT

AHLI

POPT




GOLONGAN

JMLH


S1 S2 S3 L






42 SKP Kelas I Ambon 0 23 16 0 39 0 0 21 4 9 5 0 18 21 0 0 0 1 2 2 6 3 3







49 SKP Kelas II Ende 1 24 13 1 39 1 0 19 9 5 5 0 31 8 0 0 0 1 1 2 9 2 3





J U M L A H 27 1,369 1,910 204 3,510 22 25 1,355 445 1,039 614 10 2,179 1,331 1 10 63 194 33 218 468 361 367

Sumber: SIMPEG per 30 September 2012

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Oktober 2012



3 BBKP Surabaya 5 75 144 19 243 6 1 90 24 72 50 0 148 95 0 1 4 8 0 23 42 26 30



6 BBKP Belawan 1 46 93 16 156 0 1 53 15 69 18 0 84 72 0 1 4 7 0 6 19 29 9















21 BKP Kelas I Jambi 0 28 24 3 55 0 0 24 7 17 7 0 39 16 0 0 1 4 0 2 5 4 7

22 BKP Kelas I Batam 0 15 21 2 38 0 0 12 5 11 10 0 26 12 0 0 1 4 0 3 4 6 6










32 BKP Kelas II Palu 0 22 16 1 39 0 0 17 7 7 8 0 29 10 0 0 1 3 0 3 5 2 8


34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 6 1 5








42 SKP Kelas I Ambon 0 23 16 0 39 0 0 21 4 9 5 0 17 22 0 0 0 1 2 2 6 3 3







49 SKP Kelas II Ende 1 24 13 1 39 1 0 19 9 5 5 0 32 7 0 0 0 1 1 2 9 2 3





J U M L A H 27 1,367 1,906 207 3,507 22 25 1,353 444 1,038 615 10 2,176 1,331 1 10 63 193 32 219 469 361 367

Sumber: SIMPEG per 31 Oktober 2012

MEDIK

VET

PRMD

VET

POPT

AHLI

POPT




GOLONGAN

JMLH


S1 S2 S3 L

Tabel 1. DATA PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN per Nopember 2012



3 BBKP Surabaya 5 75 144 19 243 6 1 90 24 72 50 0 148 95 0 1 4 8 0 23 42 26 30



6 BBKP Belawan 1 44 95 16 156 0 1 52 15 70 18 0 84 72 0 1 4 7 0 6 19 29 9















21 BKP Kelas I Jambi 0 28 24 3 55 0 0 24 7 17 7 0 39 16 0 0 1 4 0 2 5 4 7

22 BKP Kelas I Batam 0 15 21 2 38 0 0 12 5 11 10 0 26 12 0 0 1 4 0 3 4 6 6










32 BKP Kelas II Palu 0 22 16 1 39 0 0 17 7 6 9 0 29 10 0 0 1 3 0 4 5 3 8


34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 6 1 5








42 SKP Kelas I Ambon 0 22 17 0 39 0 0 21 4 9 5 0 17 22 0 0 0 1 2 2 6 3 3







49 SKP Kelas II Ende 1 24 13 1 39 1 0 19 9 5 5 0 32 7 0 0 0 1 1 2 9 2 3





J U M L A H 26 1,361 1,910 207 3,504 22 25 1,345 444 1,039 619 10 2,173 1,331 1 10 63 193 32 224 469 372 371

Sumber: SIMPEG per 30 Nopember 2012

NO. SATUAN KERJA

GOLONGAN

JMLH


S1 S2 S3 L


I II III IV SD SMP SMA D3MEDIK

VET

PRMD

VET

POPT

AHLI

POPT


Lampiran 1. Keadaan Pegawai Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2012



3 BBKP Surabaya 5 74 145 20 244 6 1 90 24 71 52 0 149 95 0 1 4 8 0 23 42 27 30



6 BBKP Belawan 1 44 92 17 154 0 1 51 15 70 17 0 84 70 0 1 4 7 0 5 18 29 10















21 BKP Kelas I Jambi 0 27 25 3 55 0 0 24 6 18 7 0 39 16 0 0 1 4 0 2 5 4 7

22 BKP Kelas I Batam 0 15 21 2 38 0 0 12 5 11 10 0 26 12 0 0 1 4 0 3 4 5 6










32 BKP Kelas II Palu 0 22 16 1 39 0 0 17 7 6 9 0 29 10 0 0 1 3 0 4 5 3 8


34 SKP Kelas I Biak 0 22 12 0 34 0 0 14 10 7 3 0 21 13 0 0 0 1 2 0 6 1 5



MEDIK

VET

PRMD

VET

POPT

AHLI

POPT




GOLONGAN

JMLH


S1 S2 S3 L

MEDIK

VET

PRMD

VET

POPT

AHLI

POPT




GOLONGAN

JMLH


S1 S2 S3 L






42 SKP Kelas I Ambon 0 22 17 0 39 0 0 21 4 9 5 0 17 22 0 0 0 1 2 2 6 3 3







49 SKP Kelas II Ende 1 24 13 1 39 1 0 19 9 5 5 0 32 7 0 0 0 1 1 2 9 2 3





J U M L A H 25 1,350 1,912 211 3,498 22 25 1,336 441 1,043 621 10 2,169 1,329 1 10 63 193 32 227 471 382 378

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2012

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

SEKRETARIS

BADAN KARANTINA PERTANIAN

KEPALA PUSAT

KARANTINA HEWAN DAN

KAHAYATI HEWANI

KEPALA SUB BAGIAN

EVALUASI & PELAPORAN

KEPALA BAGIAN

KEUANGAN & PERLENGKAPAN

KEPALA BAGIAN

UMUM

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HUMAS

KEPALA BAGIAN

PERENCANAN

KEPALA SUB BAGIAN

PROGRAM

KEPALA SUB BAGIAN

ANGGARAN

KEPALA SUB BAGIAN

PERBENDAHARAAN

KEPALA SUB BAGIAN

AKUNTANSI & VERIVIKASI

KEPALA SUB BAGIAN

PERLENGKAPAN

KEPALA SUB BAGIAN

ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

KEPALA SUB BAGIAN

TU DAN RUMAH TANGGA

KEPALA SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN

PERATURAN PERKARANTINAAN

HEWAN

KEPALA SUB BAGIAN

PERATURAN PERKARANTINAAN

TUMBUHAN

KEPALA SUB BAGIAN

HUMAS

KEPALA PUSAT

KARANTINA TUMBUHAN

DAN KAHAYATI NABATI

KEPALA PUSAT

KEPATUHAN,KERJASAMA DAN

SISTEM INFORMASI

KEPALA BIDANG

HEWAN HIDUP

KEPALA BIDANG

PRODUK HEEAN

KEPALA BIDANG

KAHAYATI HEWANI

KEPALA BIDANG

KT BENIH

KEPALA BIDANG

KT NON BENIH

KEPALA BIDANG

KAHAYATI NABATI

KEPALA SUB BIDANG

HEWAN HIDUP IMPOR

KEPALA SUB BIDANG

HEWAN HIDUP EKSPOR

DAN ANTAR AREA

KEPALA SUB BIDANG

PRODUK HEWAN IMPOR

KEPALA SUB BIDANG

PRODUK HEWAN EKSPOR

& ANTAR AREA

KEPALA SUB BIDANG

KAHAYATI HEWANI

IMPOR

KEPALA SUB BIDANG

KAHAYATI HEWANI

EKSPOR DAN ANTAR

AREA

KEPALA BIDANG

KERJASANA

PERKARANTINAAN

KEPALA BIDANG

SISTEM INFORMASI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KARANTINA PERTANIAN TH 2014

KEPALA SUB BIDANG

BENIH IMPOR

KEPALA SUB BIDANG

BENIH EKSPOR DAN ANTAR

AREA

KEPALA SUB BIDANG

NON BENIH IMPOR

KEPALA SUB BIDANG

NON BENIH EKSPOR DAN

ANTAR AREA

KEPALA SUB BIDANG

KAHAYATI NABATI

IMPOR

KEPALA SUB BIDANG

KAHAYATI NABATI

EKSPOR DAN ANTAR

AREA

KEPALA SUB BIDANG

KERJASAMA

KEPALA SUB BIDANG

SPS

KEPALA SUB BIDANG

SISTEM INFORMASI

KEPALA SUB BIDANG

PELAYANAN INFORMASI

KEPALA BIDANG

KEPATUHAN

KEPALA SUB BIDANG

KEPATUHAN

PERKARANTINAAN

HEWAN

KEPALA SUB BIDANG

KEPATUHAN

PERKARANTINAAN

TUMBUHAN

JABATAN

FUNGSIONAL

JABATAN

FUNGSIONAL

JABATAN

FUNGSIONAL

LAMPIRAN 2

BBKP, BBUSKP, BUTMKP,

BKP , SKP

(52 UPT)

111


Lampiran 3.

DOKUMEN KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN TA 2012

1) Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional lingkup Badan Karantina Pertanian TA 2012 Rapat Kerja Nasional merupakan agenda rutin tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 Januari 2012 di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian. Rakernas ini telah dihadiri oleh seluruh Unit Kerja Badan Karantina Pertanian dan dibuka langsung secara Resmi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam arahan Kepala Badan Karantina Pertanian bahwa Tahun 2012 merupakan tahun kerja (bekerja tidak seperti biasa) Hasil Rumusan Memperhatikan sambutan dan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian, paparan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, rencana pencapaian kinerja Sekretariat Badan, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, perwakilan Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian serta hasil diskusi dan pembahasan selama berlangsung Rapat Kerja Nasional Badan Karantina Pertanian 2012, dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

A. PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2010 – 2014 telah ditetapkan untuk jadi pedoman dalam penjabaran pencapaiann visi dan misi menuju karantina pertanian yang tangguh dan terpercaya. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan sasaran dan target pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan jelas. Pencapaian kinerja yang sifatnya prioritas dan mempengaruhi sasaran akhir sebagaimana dituangkan dalam Renstra Barantan, tentu harus dikawal konsistensi dan kesinambungan pelaksanaannya serta menjadi kesepakatan dan komitmen bersama antara pimpinan dan staf sebagai penetapan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kontrak kinerja.

1. SEKRETARIAT BADAN

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

112


a. Opini laporan Keuangan (WTP)

b. Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal Baik

c. Terpenuhinya SDM yang sesuai dengan Standar kompetensi Badan Karantina Pertanian

d. Indeks Budaya Kerja, minimal 70

e. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan yang sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundangan terhadap rumusan kebijakan teknis

f. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu perkarantinaan minimal kenal

2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

INDIKATOR KINERJA Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Pedoman Pengawasan Tindakan Karantina di Negara Asal. b. Pedoman Biosafety Laboratorium. c. Juknis Tindakan Karantina terhadap MBM dan Kulit Industri. d. Pedoman Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa Produk

Hewan berupa Telur dan Produk Susu e. Pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan

Produk Rekayasa Genetik (PRG). f. Pedoman Tindakan Karantina tehadap Bahan Patogen, Sediaan

Biologik dan Obat Hewan 3. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

INDIKATOR KINERJA Jumlah Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Kajian Teknis tentang Tatacara Tindakan KT terhadap MP OPTK

Non Benih untuk Pameran/Konferensi/Eksibisi b. Manual teknis perlakuan irradiasi c. Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Benih yang

dimasukan dari Luar Negeri d. Persyaratan Teknis Pemasukan Benih ke Wilayah RI e. Kajian Teknis tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda

Lain

113


f. Kajian Teknis Pengawasan PRG di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

4. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

INDIKATOR KINERJA Jumlah Rumusan Kebijakan operasional pengawasan dan penindakan peraturan perundangan, kerjasama dan sistem informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat

mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina

b. Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati

c. Sistem informasi yang optimal dalam mendukung manajemen dan operasional perkarantinaan pertanian dan keamanan

5. Balai Besar Karantina Pertanian

INDIKATOR KINERJA

a. Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati.

b. Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metoda yang diberlakukan.

c. Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina

d. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Akreditasi Laboratorium ISO/SNI 17025 : 2008 b. Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008 c. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) d. Jumlah dan jenis HPHK/OPTK dan keamanan pangan yang

diperiksa. 6. Balai Karantina Pertanian Kelas I/II

INDIKATOR KINERJA a. Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan

pengawasan keamanan hayati.

114




d. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008 b. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) c. Jumlah dan jenis HPHK/OPTK dan keamanan pangan yang

diperiksa. 7. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I/II

INDIKATOR KINERJA

a. Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati.



d. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa. TARGET Rumusan Kebijakan yang menjadi target Penetapan Kinerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Sistem Manajemen Mutu Pelayanan ISO/SNI 9001: 2008 b. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

B. RENCANA KEGIATAN NASIONAL

1. Agenda Kegiatan Nasional Agenda kegiatan melibatkan seluruh (beberapa) UPT KP antara lain kegiatan rapat, seminar, workshop, apresiasi, diklat, sosialisasi yang bersifat nasional/regional sudah direncanakan oleh masing-masing unit eselon II dalam bentuk matrik jadual pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 2012, namun masih perlu dibahas kembali agar tidak terjadi tumpang tindih waktu dan tempat pelaksanaan.

2. Rencana Aksi Tahun 2012

a. Pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Peraturan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan pada tahun 2011 yang lalu, antara lain Permentan no. 88, 89, 90 tahun 2011.

b. Mensosialisasikan secara intern dan extern kepada stakeholders terhadap pemberlakuan Permentan No. 88 Tahun 2011, tentang Pengawasan Keamanan Pangan

115


Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; Permentan No. 89 Tahun 2011, tentang Perubanhan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 37 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan dan/atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan Permentan No. 90 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

C. FOKUS-FOKUS KEGIATAN OPERASIONAL

1. Implementasi kebijakan Permentan No. 50, 51 dan 52 tentang pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan, pemasukan benih/bibit ternak dan bakalan/ternak potong.

2. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini masuk dan menyebarnya HPHK/OPTK.

3. Pengembangan dan pembangunan Instalasi Karantina Terpadu. 4. Mempercepat serapan anggaran dengan target triwulan I

sebesar 25%, triwulan II 60%, triwulan III 80%, triwulan IV 95%, serta tetap memperhatikan aspek prudential dan akuntabilitas;

5. Selaras dengan percepatan dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan swakelola tetap memperhatikan pedoman PP 54 tahun 2010 tentang pemilihan sistem pengadaan.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pertanian harus ditumbuhkembangkan pelaksanaannya di setiap UPT jajaran Barantan sebagai bagian administrasi perkantoran dalam fungsi pengawasan untuk menuju kedisiplinan penggunaan anggaran Negara yang dapat dipertanggung jawabkan, efesien/efektif, pelaporan yang handal, pengamanan asset Negara dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

7. Berdasarkan hasil evalasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian, jajaran Badan Karantina Pertanian harus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

8. Peningkatan pemahaman dan implementasi kode etik pegawai Barantan.

9. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani pegawai Barantan melalui pembinaan olahraga tertentu yang diberikan tanggung jawab kepada beberapa UPT KP.

2) Pengukuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelayanan Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina

116


Pertanian dan Sosialisasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 dan PP No. 61/2010 Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya PPID oleh Kepala Badan Karantina Pertanian di 52 UPT lingkup Badan Karantina Pertanian, maka telah dilakukan pengukuhan pejabat tersebut pada tanggal 31 Januari 2012 diruang rapat Gd E lantai 7 Kementerian Pertanian. Kegiatan ini pengukuhan ini langsung dipimpin Kepala Badan Karantina Pertanian dan dihadiri pejabat eselon II /III lingkup kantor pusat Badan Karantina dan 52 Pejabat UPT. Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelola informasi dan dokumentasi. Agar dalam pengelolaan informasi public dan dokumentasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan penyediaa, penyimpanan, pendokumentasian,

pengamanan,informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja UPT.

b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi diunit kerja UPT. c. Menerbitkan daftar informasi public lingkup unit kerja UPT. d. Menyiapkan sarana / tanggapan atas permohonan, keberatan

dan/atau sengketa pelayanan informasi publik. e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik. f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan g. Menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan unit kerja Eselon I

yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID. Setelah kegiatan ini dilanjutkan dengan sosialisasi kepada seluruh PPID di lingkup Badan Karantina Pertanian mengenai Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 dan PP No. 61/2010 dengan narasumber dari : a. Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi

dan Informatika b. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat c. Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal d. Kepala Bidang Informasi Publik

3) Pelatihan Pengenalan Tugas Karantina (LAN’GASKARA)

Pelatihan Pengenalan Tugas Karantina (LAN‟GASKARA) ini dilaksanakan pada tanggal 5-17 Februari 2012 di Resimen Induk Daerah militer Jakarta Raya (RINDAM JAYA) dan dibuka oleh drh Sujarwanto,MM (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani). Peserta berjumlah 275 Orang CPNS Golongan II dan III. Tujuan Pengenalan Tugas ini diharapkan para peserta dan cepat memahami tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian

117


4) Seleksi Calon Para Medik Veteriner (PMV) dan Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT Terampil). Sebagai langkah persiapan pelaksanaan Pelatihan Dasar Karantina Untuk PMV dan POPT Terampil, maka diperlukan seleksi peserta. Seleksi ini dilaksanakan di Balai Uji Terap Tehnik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) pada tanggal 2-6 Februari 2012, dan ujian ini terbagi menjadi 2 terdiri : - Tes calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT

Terampil) dilaksanakan pada tanggal 2-4 Februari 2012 dengan jumlah peserta 129 orang.

Materi : Physikologi,Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum. - Tes calon Para Medik Veteriner (PMV) dilaksanakan pada tanggal 4-6

Februari 2012 dengan jumlah peserta 179 orang. Materi : Physikologi,Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum.

5) Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina

Pertanian, Kementan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam rangka kerjasama nasional Badan Karantina Pertanian telah menjalin kerjasama dengan instansi terkait dengan maksud untuk memperkuat pengawasan karantina pertanian dan keamanan hayati di lapangan. Salah satunya adalah kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kerjasama ini telah dirintis sejak tahun 2007 melalui Kesepahaman bersama antara Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Pertanian RI No. POL B/1539/VI/2007, Nomor : 1724/HK.060/L/6/2007 tentang penyelenggaraan tugas pembinaan operasional PPNS dibidang Karantina Pertanian dengan tujuan : b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembinaan operasional

PPNS karantina oertanian c) Mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja PPNS

Karantina Pertanian Dengan telah berakhirnya kesepahaman bersama sejak tahun 2007, maka telah dilakukan perpanjangannya dimana pada tanggal 6 Maret 2012 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Badan Karantina Pertanian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 1848/HK.020/3/L/2012 dan B/12/III/2012 Tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati. Penandatanganan ini di lakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Ir. Banun Harpini ,MSc dan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti.

6) Konsolidasi Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian

Sebagai wujud dari amanat PP 60 tahun 2008 dan Permentan No. 23 Tahun 2009 maka telah dilakukan koordinasi Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian pada tanggal 13 Februari 2012 yang langsung dipimpin oleh Ketua Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian (Sekretaris Badan Karantina Pertanian). Tujuan Rapat konsolidasi Satlak PI ini bertujuan untuk :

118


a) Membahas Rencana Kerja Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian TA 2012

b) Mengidentifikasi kembali kegiatan-kegiatan yang menjadi tindak lanjut dari kegiatan Tim Satlak PI TA 2011

c) Membuat jadual agenda secara detail kegiatan Tim Satlak PI

Hasil dan Tindak Lanjut a) Sebagai referensi untuk menyusun agenda dalam merumuskan

rencana kerja Tim Satlak PI Badan Karantina Pertanian TA 2012 agar melihat hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal TA 2011 tentang temuan 5 Unsur SPI serta evaluasi operasional SPI tahun 2011

b) Status terakhir 5 unsur SPI (lingkungan pengendalian, penilaian

risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern) perlu dilihat kembali

c) Petunjuk Teknis Pembinaan ke UPT TA 2012 agar segera disusun d) Melanjutkan dan segera menyelesaikan identifikasi titik-titik kritis dari

kegiatan strategis Kantor Pusat Barantan dan UPT e) Penyusunan agenda tahun 2012 secara detail direncanakan akan

dibahas dengan mengundang narasumber baik dari Itjen Kementan maupun dari Pembina SPI Pusat

7) Hasil Penilaian Dupak Pejabat Fungsional POPT Ahli, POPT

Terampil, Paramedik Veteriner dan Medik Veteriner Lingkup Badan Karantina Pertanian. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 s/d 13 Januari 2012 di Hotel Griya Shakinah Cisarua-Bogor untuk agenda penilaian oleh P1 dan P2, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 di Kanpus Kementerian Pertanian bertempat di Gd.E Lt 5. Tim Penilai yang hadir tediri dari 19 orang meliputi Tim Penilai Kementerian dan Tim Penilai Pusat. Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT) yang dinilai berjumlah 446 POPT yang tersebar diseluruh UPT Karantina Pertanian yang terdiri dari : a) Ahli : 207 DUPAK b) Terampil : 81 DUPAK c) Calon Ahli : 68 DUPAK d) Calon Terampil : 5 DUPAK

JUMLAH : 447 DUPAK

Dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Rabu 18 januari 2012 bertempat di Lt.2 GdE Kanpus Kementan yang dihadiri oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kepala Pusat Tumbuhan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta Tim Penilai Pusat dan Kementerian lingkup Badan Karantina Pertanian. Rapat Pleno menghasilkan keputusan berupa: a) PAK : 158 POPT b) HAPAK : 289 POPT

119


Pada tanggal 16 - 20 Januari 2012 di Hotel Griya Sakinah Cisarua telah dilasanakan penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pejabat Fungsional Paramedik Veteriner (PV) dan Medik Veteriner (MV) sekaligus dilakukan sidang pleno oleh tim penilai Kementerian Pertanian. Pada periode penilaian Juni 2011 Jumlah Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner (PV) berjumlah 238 orang dan Medik Veteriner (MV) berjumlah 133 orang dengan hasil :

I. Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner (PV) : 1. Penetapan Angka Kredit (PAK) :

a. Pengangkatan Pertama : 75 Orang. b. Kenaikan Pangkat (KP) : 50 Orang. c. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat (KJ/KP) : 8 Orang. d. Kewajiban mengumpulkan 10 angka kredit per th : 15 Orang.

2. Hasil Akhir Penilaian Angka Kredit (HAPAK) : 80 Orang. 3. Tidak dapat dinilai : 10 Orang

Jumlah : 238 Orang

II. Pejabat Fungsional Medik Veteriner (MV) : 1. Penetapan Angka Kredit (PAK) :

a. Pengangkatan Pertama : 75 Orang. b. Kenaikan Pangkat (KP) : 2 Orang. c. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat (KJ/KP) : 14 Orang. d. Kenaikan Jabatan : 1 Orang.

2. Hasil Akhir Penilaian Angka Kredit (HAPAK) : 40 Orang. 3. Tidak dapat dinilai : 1 Orang Jumlah : 133 Orang

8) Kegiatan Service Excelent Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 -10 Februari 2012 di Hotel Sahid Montana Jl. Kahuripan No. 9 Malang Jawa timur. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Umum Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh 22 pesertaterdiri dari peserta pusat, Balai Besar dan UPT Se-Jawa lingkup Badan Karantina Pertanian. Tujuan diadakannya kegiatan service exelen ini adalah untuk membentuk karakter pegawai Badan Karantina Pertanian supaya dapat meningkatkan pelayanan publik dan dapat memberikan pelayanan yang prima serta mengetahui bagaimana layaknya sebagai seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) yang berkarakter.

9) Rapat Koordinasi Terbatas antara Dirjen Bea Cukai dengan Kepala

Badan Karantina Pertanian dan Instansi Terkait Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2011 di Ruang Rapat Nusantara, Lt VII, Gd. E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Rapat koordinasi dihadiri oleh 19 (sembilan belas) peserta, dengan rincian sebagai berikut: Barantan : Kepala Badan Banun Harpini

Para pendamping:

120


1. Mulyanto (Sekretaris Badan Karantina Pertanian)

2. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani)

3. Arifin Tasrif (Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati).

4. Catur Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan).

5. Agus Sunanto (Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok).

6. Para staf pendamping lainnya (Hukum dan Humas, Bagian Perencanaan, staf BBKP Tg Priok)

Dirjen Bea dan Cukai

: Agung Kuswandono (Direktur jenderal Bea dan Cukai) Para Pendamping:

1. Yansani Suryawan (Wakil Kantor Pusat DJBC) 2. Nirmala DH (wakil KPU BC Tg Priok) 3. Kitty Kartika (Wakil KPU BC Tg Priok)

BPOM : Diwakili oleh perwakilan dari Kedeputian 1, 2 dan 3

1. Suratmono (Kedeputian 1, Bidang Pengawasan Produk Therapeutic)

2. Roland Hutapea (Kedeputian 2) 3. Sukiman said Umar (Kedeputian 3)

Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Perikanan

: Rusnanto (Ka. Balai BKIPM Tg Priok)

HASIL RAPAT a) Arahan umum disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian

perihal tujuan pertemuan, yaitu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan dan efektifitas pelayanan dan pengawasan di lapangan yang akan berdampak pada kelancaran arus barang serta kendali resiko yang memadai dibidangnya masing-masing.

b) Dirjen Bea dan Cukai memaparkan hal hal yang berkaitan dengan arus barang di Pelabuhan, beberapa kondisi yang mempengaruhi arus barang di Pelabuhan adalah: Status Barang, ditentukan oleh adanya Kebijakan teknis yang

menyebabkan adanya kondisi Pelarangan dan atau Pembatasan, kemudian barulah diberlakukan penilaian tarif bea masuk dengan semua prosedur dan ketentuan yang ada.

Sarana dan Prasarana Pemeriksaan, Tempat pemeriksaan atau TPS kondisinya sudah tidak layak dan kurang dalam kuantitasnya. Tempat pemeriksaan tersebut tidak dibawah kendali Ditjen Bea dan Cukai. Demikian pula dengan jadwal arus barang menuju

121


tempat pemeriksaan yang lebih banyak ditentukan oleh pihak ketiga yg menanganinya serta dibawah koordinasi PT. Pelindo

Arus Data, Ditjen Bea dan Cukai pada saat ini sedang dalam rekondisi TIK berkaitan dengan tingkat kecepatan arus data, dengan target Real Time on line seluruh satker.

Dipaparkan konsep Tempat Pemeriksaan Terpadu sebagai salah satu solusi peningkatan kelancaran arus barang di Pelabuhan Tg. Priok. Konsep tersebut mencakup analisis proses penyelesaian impor (dwelling time), fakta dan data kondisi sarana kepabeanan, TPS, Benchmarking kondisi ideal dan Layout Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu.

c) Selanjutnya Ditjen Bea dan Cukai akan mengkoordinir kebutuhan tempat pemeriksaan bersama di Pelabuhan yang melibatkan Instansi Teknis lingkup CIQS dan BPOM. Tahap awal, pada Hari Rabu Tanggal 8 Februari Dirjen Bea Cukai akan melakukan pertemuan dengan Dirut PT. Pelindo II dengan agenda membangun komitmen penyediaan lokasi pemeriksaan bersama.

d) Lokasi pemeriksaan bersama yang ditawarkan oleh PT. Pelindo II yaitu di Graha Segara berdasarkan kajian awal belum memenuhi syarat baik dari aspek luasannya (kurang lebih hanya 5,5 Ha) maupun dari aspek legalitasnya. Untuk itu Ditjen BC telah mengidentifikasi lokasi baru yang berdasarkan pengamatan selama ini kurang aktif dipergunakan untuk penumpukan Barang yaitu di UPTK-II (luas kurang lebih 12 Ha). Rapat menyepakati prioritas lokasi tempat pemeriksaan terpadu adalah UPTK-II.

e) Sambil menunggu komitmen dari Direktur PT Pelindo II perihal persetujuan lokasi di UPTK-II diharapkan masing-masing Instansi terkait menyiapkan kajian terkait dengan target implementasi operasional pemeriksaan bersama, disamping itu diharapkan setiap Instansi terkait menunjuk tim untuk diakomodir Ditjen Bea dan Cukai dalam rangka pengkajian segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana lokasi pemeriksaan bersama, sarana prasarana, pembiayaan dan risk manajemen.

Setiap Instansi terkait agar segera memulai menyiapkan Kebijakan Teknis, standar prosedur serta Sumberdaya pendukungnya. Diharapkan standar dan prosedur yang nantinya diberlakukan harmonis satu sama lain dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip manajemen resiko yg diamanatkan. Forum pertemuan juga menghendaki agar diterbitkannya prosedur bersama yang diberlakukan ditempat pemeriksaan bersama.

10) Penataan Tatalaksana /Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Lingkup Badan Karantina Pertanian Kegiatan Evaluasi dan Penyempurnaan SOP dilaksanakan pada tanggal 19-20 Maret 2012 di Hotel Topas Galeria, Bandung, dengan jumlah peserta kegiatan 97 orang, Penataan Tatalaksana /Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Lingkup Badan Karantina Pertanian dibuka oleh Kepala Bagian Umum atas nama Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Dalam pengarahannya beliau mengharapkan pelaksanaaan SOP dapat dilakukan dengan baik dan dilaksanakan bukan karena keterpaksaan

122


melainkan karena memang SOP diperlukan. Selain itu juga untuk memberikan pelayanan rutin serta menghindari tumpang tindih pelayanan tugas dan mempermudah untuk penelusuran kesalahan prosedur. Dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah : a) Identifikasi SOP Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian b) Identifikasi SOP Balai Besar KP, BBUSKP dan BUT KP melakukan

SOP Makro c) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I dan II melakukan

penyempurnaan SOP Makro dan menyusun SOP Mikro. Tindak Lanjut SOP hasil identifikasi akan dikumpulkan di kantor pusat Badan Karantina Pertanian paling lambat minggu ke 4 April 2012 dan akan dikompilasi.

11) Rapat Program dan Rencana Kerja TA 2013 UPT Badan Karantina

Pertanian Wilayah Timur di Denpasar, Bali Sehubungan dengan perencanaan dan penyusunan pagu indikatif TA 2013 maka telah dilakukan Rapat Program dan Rencana Kerja TA 2013 UPT Badan Karantina Pertanian Wilayah Timur di Denpasar, Bali pada tanggal 2 – 5 April 2012. Kegiatan ini langsung dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang didampingi oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati serta Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Innformasi Perkarantinaan. Sebegai peserta adalah Kepala dan Staf UPT wilayah Timur, yaitu : 1. BBKP Surabaya 2. BBKP Makasar 3. BKP Kelas I Denpasar 4. BKP Kelas I Banjarmasin 5. BKP Kelas I Balikpapan 6. BKP Kelas I Manado 7. BKP Kelas I Mataram 8. BKP Kelas I Jayapura 9. BKP Kelas I Kupang 10. BKP Kelas II Palangkaraya 11. BKP Kelas II Tarakan 12. BKP Kelas II Kendari 13. BKP Kelas II Palu 14. BKP Kelas II Gorontalo 15. BKP Kelas II Ternate 16. SKP Kelas I Sumbawa Besar 17. SKP Kelas I Samarinda 18. SKP Kelas I Pare-Pare 19. SKP Kelas I Ambon 20. SKP Kelas I Biak 21. SKP Kelas I Timika 22. SKP Kelas I Sorong

123


23. SKP Kelas I Merauke 24. SKP Kelas II Bangkalan 25. SKP Kelas II Ende 26. SKP Kelas II Mamuju 27. SKP Kelas II Manokwari

Tujuan a) Sinkronisasi kebijakan dan program Badan Karantina Pertanian

dengan UPT Karantina Pertanian b) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja TA 2013 UPT

Wilayah Timur lingkup Barantan Materi Rapat : a) Arahan Kepala Badan tentang Kebijakan Tahun 2013 (oleh Kepala

Badan) b) Arah Kebijakan pembangunan Pertanian TA 2013 (oleh Bappenas,

Biro Perencanaan, Setjen,Kementan) c) Arah Kebijakan Pusat KH dan Keamanan Hayati Hewani d) Arah Kebijakan Pusat KT dan Keamanan Hayati Nabati e) Arah Kebijakan Pusat KKIP f) Sinkronisasi Rencana Kerja UPT dengan Pusat Dalam arahan Kepala Badan Karantina Pertanian pada kegiatan ini yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan TA 2013 adalah : a) Pada saat sekarang bahwa basis pemberian pagu adalah seberapa

besar proposal Badan Karantina Pertanian yang mendukung 4 target sukses Kementerian Pertanian

b) Kita harus dapat menjustifikasi kerugian ekonomi apabila HPHK/OPTK masuk

c) Melakukan dukungan terhadap pembangunan kawasan ekonomi, yaitu di : o Sumatera dan Kalimantan (Sawit dan Karet) o P. Jawa (sentra industry pangan) o Sulawesi (Beras, Jagung dan Kakao) o Bali, NTB, NTT (sentra jagung, kedelai dan peternakan : sapi,

babi) o Papua (Padi dan Kedelai, Tebu, Kakao, Sawit dan Kopi,

peternakan sapi dan babi) d) Mendukung 4 target suskses melalui penetapan persyaratan dan

tata cara tindakan karantina terhadap benih/bibit impor dan antar area di dalam negeri

e) Memastikan kebijakan operasonal memiliki justifikasi ilmiah yang memadai, memenuhi tatacara penyusunan kebijakan public yang baik dan memiliki tingkat kesiapan yang cukup untuk dimplementasikan.

f) Dalam aspek manajemen operasional, al : menuntaskan sistem penjaluran didalam pelayanan dan pengawasan,mengimplementasikan prinsip pelayanan publik yang

124


baik (standar pelayanan minimal), membangun system kewasdakan untuk memeberikan keyakinan yg memadai bahwakebijakan karantina pertanian terlaksana sesuai amanatnya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mengantisipasi hambatan di dalam pelayanan yang diakibatkan karena kurangnya prosedur, mengoptimalkan fungsi teknologi dan system infoirmasi dalam pelayanan sesuai perkembangan INSW.

g) Dalam aspek pengembangan sumber daya dengan : o Mengoptimalkan fungsi TIK dalam manajemen kinerja o Mengimplementasikan system pengukuran kinerja,sebagai tindak

lanjut reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran o Meningkatkan kualitas manajemen diklat untuk menjamin

kompetensi o Meningkatkan tata kelola PNBP terutama berhubungan dengan

system pelayanan dan pelaporan operasional o Meningkatkan peran kerjasama

12) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Bidang

Karantina Hewan. Pembahasan Rancangan Permentan dilaksanakan pada tanggal 9-11 April 2012 di Hotel Lorin Sentul Bogor jawa Barat dan dibuka oleh Kepala Badan karantina Pertanian dihadiri oleh Kepala Pusat karantina Hewan, Kepala Biro Hukum, Dir kesehatan Hewan dan Kesmavet, UPT sejabotabek serta Pejabat Kantor Pusat Karantina Hewan lingkup Badan Karantina Pertanian. Dalam pembukaan ini Kepala Badan memberikan arahan sebagai berikut : a. Sesuai dengan Pasal 296 dan Pasal 297 Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan karantina pertanian. Dalam melaksanakan tugas pertanian, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: - Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program

perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

- Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan

- Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

b. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terlaksana dengan efektif dan efisien apabila didukung dengan instrumen regulasi / peraturan yang menjadi payung hukum dan dasar pengaturannya.

125


c. Regulasi / peraturan perundang-undangan lingkup Badan Karantina Pertanian dapat mejadi payung hukum dan dasar pengaturan bagi pelaksanaan tindakan karantina yang baik apabila mulai dari penyusunan, pembahasan dan sampai dengan implementasinya di lapangan dapat dilakukan dengan baik pula.Selain itu regulasi / peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi persyaratan antara lain:

- Memiliki kejelasan tujuan; - Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - Dapat dilaksanakan; - Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

d. Penyusunan Regulasi / peraturan perundang-undangan sampai dengan implementasinya di lapangan selain harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum harus dapat pula dipertanggungjawabkan secara teknis / ilmiah, oleh karena itu diharapkan kajian teknis (position paper) yang dilakukan oleh Pusat Teknis (Pusat Karantina Hewan dan Kemanan Hayati Hewani) dapat menjawab semua semua aspek teknis/ilmiah yang mendasari persyaratan dan tindakan yang diatur dalam Penyusunan Regulasi / peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan/ditetapkan.

e. Pembahasan Rancangan Permentan Bidang Karantina Hewan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tindakan karantina hewan yang efektif dan efisien serta memberikan kejelasan serta kepastian kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan palksanaan tindakan karantina hewan.

Dalam Rapat Pembahasan Rancangan Permentan telah dilakukan pembahasan mengenai ;

- Tindakan Karantina Hewan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan Penularan rabies

- Tindakan Karantina Hewan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran Media pembawa Brucellosis.

- Tindakan Karantina Hewan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran Ruminansia Options.

Hasil Diskusi a. RANCANGAN PERMENTAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN RUMINANSIA Kepala Biro Hukum : secara substansi sudah cukup memadai, hanya

perlu disusun ulang mengenai outline supaya memudahkan dalam penyusunannya serta memudahkan bagi petugas karantina dalam melaksanakan Permentan ini dan juga bagi setiap orang dalam memahami substansi Permentan ini.

- Penyusunan outline rancangan permentan mengenai ruminansia diharapkan dapat menjadi acuan outline bagi penyusunan rancangan Permentan Bidang Karantina Hewan yang akan datang.

126


- Mengenai judul sebaiknya ruminansi besar menjadi ruminansia saja. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan tindakan karantina terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran ruminansia, disamping untuk untuk efisiensi dan efektivitas cakupan Permentan (tidak perlu lagi menerbitkan beberapa permentan untuk media pembawa yang jenis penyakitnya, cara pencegahannya sama).

b. RANCANGAN PERMENTAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN PENULAR RABIES - Pemasukan HPR dari negara bebas dengan vaksinasi dapat

dilakukan ke negara bebas dengan tidak vaksinasi dengan persyaratan khusus (sesuai dengan ketentuan dalam OIE dimana pemasukan HPR dapat dilakukan dari daerah/negara asal yang tertular namun dengan persyaratan khusus).

- Istilah historis pada kalimat pulau bebas historis Rabies sebaiknya disesuaikan dengan pemasukan HPR ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (pulau bebas historis ►pulau bebas dengan tidak menerapkan vaksinasi);

- Peraturan terkait HPR selama ini cenderung kaku sehingga dapat menimbulkan niat pengguna jasa untuk mencari celah/menyiasati peraturan tersebut.

- Perlu ditambahkan salah satu lalu lintas HPR dari daerah tertular: tidak terjadi kasus dalam kurun waktu tertentu (perlu diperjelas berapa lama kurun waktu tersebut).

- Untuk analisa resiko perlu dijabarkan lebih lanjut ►dalam bentuk apa dan bagaimana melakukannya serta hasil dari hasil analisa resiko berupa rekomendasi atau yang lain ?

- Bagaimana justifikasi HPR dalam keadaan bunting/tidak ? dengan mekansime bagaimana melakukannya ? Ketentuan ini cenderung bias. Perlu ditelusuri lebih lanjut dari sumber pustaka yg ada.

- Pemberlakuan kewajiban pemakaian microchip pada HPR yang akan dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, perlu diberikan waktu persiapan yang cukup bagi pengguna jasa untuk menyelaraskan dengan kewajiban tersebut (sebaiknya kewajiban pemakaian microchip tersebut diberlakukan 1 tahun setelah diundangkannya Permentan).

c. RANCANGAN PERMENTAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA BRUCELLOSIS - Jenis hewan penular brucellosis perlu dicek lagi daftarnya di

Permentan 3238 tentang Tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa. Apabila dipandang perlu dalam rancangan Permentan ini dapat dimasukkan semua jenis hewan penular brucellosis yang perlu dikenakan tindakan karantina, tidak hanya sapi dan kerbau.

127


- Susu dan produk susu juga merupakan media pembawa (MP) brucellosis, bagamana pengaturannya ? Apakah akan dimasukkan sekalian ke dalam rancangan Permentan ini ?

- Bagaimana untuk pemasukan MP brucellosis dari negara tertular brucellosis (diperolehkan/tidak) ? Perlu dikaji lagi justifikasinya bagamana.

- Pemasukan dari luar negeri ke daerah bebas brucellosis harus sama perlakuannya dengan ketentuan antar area.

- Sertifikat silsilah bukan merupakan obyek pengawasan karantina (perlu dimasukkan sbg persyaratan atau tidak ?). Disepakati persyaratan sertifikat silsilah dihilangkan dan tidak perlu dicantumkan menjadi persyaratan pemasukan dalam rancangan Permentan ini.

- Istilah hasil uji laboratorium apakah perlu disesuaikan menjadi sertifikat uji laboratorium, perlu dicarikan justifikasinya. Menurut ketentuan ISO 17025, hasil uji laboratorium tidak dinyatakan dalam bentuk sertifikat namun hanya laporan hasil uji.

- Di tempat pemasukan kalau memungkinkan tidak perlu dilakukan pengujian, namun di nyatakan dalam Sertifikat Kesehatan Hewan. Kalau ditemukan positif brucellosis diberikan perlakukan, penolakan dan/atau pemusnahan.

- Prosedur pengujian disesuaikan dengan jenis hewan sesuai peruntukannya (untuk jenis hewan tertentu perlu dipertimbangkan mana pengujian yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan)

- Apabila ada metode pengujian terbaru perlu dimasukkan/ditambahkan;

- Dari Daerah Bebas Ke Daerah Tertular ►Pengujian RBT dan vaksinasi dilakukan petugas karantina di tempat pengeluaran.

13) Sertifikasi Bendahara Pengeluaran

Pelatihan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran dilaksanakan di Pusat Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor pada tanggal 23 April – 8 Mei 2012 dan diikuti oleh 48 peserta terdiri dari Staf Pusat Badan Karantina Pertanian 2 orang dan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian berjumlah 46 orang peserta. Narasumber Pelatihan ini adalah pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Pusat Pelatihan manajemen dan Kepemimpinan. Tujuan diadakan pelatihan ini adalah agar peserta memahami dan mampu mengelola keuangan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN di unit kerja Badan Karantina Pertanian Pusat maupun di lingkup UPT Badan Karantina Pertanian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diklat Sertifikasi bendahara Pengeluaran ini dibuka oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Dalam pembukaan ini Sekretaris Badan mengharapkan kepada peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh supaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme bendahara pengeluaran. Dengan mengikuti diklat ini nantinya bisa digunakan

128


sebagai bendahara penerima, bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu di wilker masing masing. Materi yang diberikan adalah : Mata Pelajaran Pokok

- Pengelolaan Uang Persediaan; - Pengujian dan Pembayaran Tagihan; - Perpajakan Bendahara Pengeluaran; - Pembukuan Bendahara Pengeluaran; - Pelaporan dan Penanggung jawaban Bendahara Pengeluaran.

Mata Pelajaran Penunjang - Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara; - Etika Profesi PNS.

Ceramah - Pemberantasan Korupsi & Penyelesaian Kerugian Negara; - Kebijakan APBN.

Dalam Pelatihan ini peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan yang berlaku dan akan diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan manajemen dan Kepemimpinan beserta kualifikasi kelulusannya dan disampaikan melalui instansi masing – masing.

14) Workshop Sinkronisasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian

2012 Workshop Sinkronisasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Mei 2012 di Wina Holiday Hotel, Denpasar dihadiri oleh seluruh pejabat yang menangani ketata usahaan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian sejumlah 52 Orang. Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Berdasarkan arahan Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Karantina Pertanian, narasumber yang berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta hasil diskusi selama Workshop berlangsung dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut : a) Badan Karantina Pertanian memiliki sistem ketatausahaan (sistem

arsip) yang unik di lingkup Kementerian Pertanian bahkan instansi pemerintah lainnya. Keunikan sistem ketatausahaan tersebut harus diimbangi dengan manajemen pengelolaan ketatatausahaan yang signifikan.

b) Pejabat yang menangani ketatausahaan (Subbag TU/Kepala TU) di Badan Karantina Pertanian baik di pusat maupun di UPT memiliki peranan yang sangat strategis sebagai penunjang bagi kegiatan operasional perkantoran dan penunjang kegiatan operasional perkarantinaan.

c) Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian merupakan pusat dari seluruh kegiatan yang harus di arahkan pada pencapaian tujuan organisasi karantina, sehingga seluruh informasi dan instruksi (kebijakan pimpinan) dapat dijadikan pedoman bagi kegiatan

129


perkarantinaan. Fokus kegiatan ketatausahaan di Badan Karantina Pertanian adalah segenap kegiatan tata kelola persuratan yang dimulai dari menghimpun (menerima), mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh Badan Karantina Pertanian.

d) Keberadaan forum ketatausahaan lingkup Barantan baik pusat maupun UPT sangat diperlukan agar tercipta komunikasi yang baik dan saling bertukar informasi didalam penyelenggaraan ketatausahaan khususnya terkait dengan kegiatan tata kelola arsip dari mulai penyusunan maupun pemusnahan arsip.Perlu diselenggarakan pelatihan tentang Tata Kelola Arsip untuk seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian secara rutin.

e) Dalam rangka mengimplementasikan UU 43 Tahun 2009Tentang Arsip dan PP 28 Tahun 2012 di Badan Karantina Pertanian, diperlukan dukungan kebijakan pimpinan terutama di dalam perencanaan anggaran agar kegiatan yang menunjang ketatausahaan (persuratan dan kearsipan) disiapkan secara sistematis, terarah dan terencana baik kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun kesiapan SDM dan pembinaannya.Sehingga di usulkan anggaran (DIPA) yang optimal untuk pengelolaan / penataan arsip bagi seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian.

f) Kendala yang dihadapi dalam urusan ketatausahaan di Badan Karantina Pertanian baik di pusat maupun di UPT Karantina Pertanian adalah penyampaian informasi yang lambat, serta alat komunikasi yang terkendala masalah teknismaupun sarana prasarana. Kendala tersebut dapat diatasi apabila pembenahan ketatusahaan didukung penuh oleh pimpinan masing-masing UPT dan dukungan dari Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Karantina Pertanian khususnya persoalan anggaran.

g) Perlunya sosialisasi UU 43 Tahun 2009dan PP 28 Tahun 2012 kepada Kepala UPT lingkup Badan Karantina Pertanian agar diperoleh kesepahaman antara Kepala UPT dan pejabat pengelola Ketatausahaan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian.

h) Mengusulkan pengadaan gedung/ruang arsiplingkup Badan Karantina Pertanian dan penambahan SDM Fungsional Arsiparis dengan tunjangan yang memadai sebagai bentuk penghargaan /reward.

i) Peserta Workshop Sinkronisasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian berkomitmen untuk mewujudkan Karantina yang Tangguh dan Terpercaya melalui pembenahan pengelolaan ketatausahaan yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

15) Temu Wicara Badan Karantina Pertanian dan Kepolisian RI dalam

rangka Peningkatan Kerjasama Tindakan Perkarantinaan Pertanian Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Temu Wicara yang diselenggarakan dalam rangka pembukaan Bulan Bakti Karantina Pertanian TA 2012, bersama ini disampaikan rangkaiannya sebagai berikut :

130


- Temu Wicara dengan judul Peningkatan Kerjasama dalam Pengawasan dan Penindakan Tindakan Karantina Pertanian diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel Lampung pada tanggal 15 Juni 2012 pada pukul 08:30 – 10:30 wib.

- Peserta yang hadir berjumlah 250 orang yang terdiri dari Kepala Polsek se-Provinsi Lampung, para Kepala UPT Karantina Pertanian, pelaku usaha agribisnis dan media massa baik cetak maupun elektronik.

- Acara dipandu oleh Moderator : Sdr. Livi Tania dari TVRI Lampung, dengan narasumber : Gubernur Propinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Direktur Karwas PPNS, Pelaku Usaha yang diwakili oleh Direktur Operasional PT GGLC dan Badan Karantina Pertanian yang diwakili oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian;

- Diskusi dan tanya jawab menitikberatkan pada dukung karantina pertanian terhadap potensi agribisnis Provinsi Lampung, dukungan Kepolisian Republik Indonesia terhadap upaya perlindungan keamanan hayati Provinsi Lampung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya serta masukan dari wakil dari pelaku usaha agribisnis.

- Setelah kegiatan Temu Wicara, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan atau field trip ke lokasi penggemukan sapi di PT GGLC Kalianda, Lampung Selatan dimana pada kegiatan tersebut di liput langsung oleh tim 811 Metro TV. Tayangan liputan telah disiarkan pada hari Senin, 25 Juni 2012.

16) Rapat Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992

Menindaklanjuti Rapat Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 pada tanggal 9 Agustus 2012, telah dilaksanakan Rapat Lanjutan Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 pada tanggal 29 Agustus 2012. Sehubungan dengan hal tersebut dilaporkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rapat Lanjutan Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Rapat dihadiri oleh: - Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian; - Kepala Pusat Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian; - Kepala Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan dan

Pengendalian Mutu; - Perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

2. Berdasarkan kesimpulan Rapat Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012, terdapat beberapa hal yang perlu dibahas dan disepakati pada Rapat Lanjutan Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 yaitu: - perlunya ditentukan date line (batas waktu) penyelesaian naskah

akademik dan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 mengingat

131


batas akhir pengajuan RUU untuk Prolegnas 2013 adalah bulan Nopember 2012;

- penentuan waktu pelaksanaan rapat antar Kementerian; dan - mengingat perubahan UU No 16 Tahun 1992 melibatkan 2 (dua)

Kementerian yaitu Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu ditentukan siapa yang akan memproses pengajuan Ijin Prakarsa ?.

3. Dari Rapat Lanjutan Pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 dapat dihasilkan beberapa kesepakatan dan kesimpulan sebagai berikut:

a. mengingat inisiasi perubahan UU No 16 Tahun 1992 dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian), disepakati bahwa yang akan memproses Ijin Prakarsa adalah Kementerian Pertanian (Biro Hukum dan Informasi Publik);

b. pengajuan Ijin Prakarsa dilakukan simultan dengan tahapan yang lain (rapat antar kementerian dan proses harmonisasi) dan sebagai kelengkapan pengajuan Ijin Prakarsa, dilampirkan draft Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 yang sudah ada terlebih dahulu dengan catatan draft tersebut perlu disempurnakan selama proses pengajuan Ijin Prakarsa berjalan;

c. mengingat substansi draft Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 yang sudah ada (yang dipersiapkan oleh Badan Karantina Pertanian) hanya menampung aspek Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan, maka perlu segera dilakukan integrasi dengan substansi dari aspek Karantina Ikan ke dalam draft Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992;

d. forum rapat lanjutan pembahasan Perubahan UU No. 16 tahun 1992 telah berhasil menyusun time table terkait dengan persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka memasukkan RUU Perubahan UU No 16 Tahun 1992 ke dalam Prolegnas 2013 sebagai berikut:

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan

1 Pembentukan Tim

Susunan tim:

Biro Hukum Kementan;

Sesban;

Pusat Teknis Barantan;

Biro Hukum KKP;

Sesban BKIPM;

Puskari;

2 Penyempurnaan Draft NA + RUU+ Policy Paper

Pertengahan September (15 September 2012)

Tgl 5-6 Sept (rapat

132


internal/konsinyasi Barantan dan Badan Karantina Ikan)

Tgl 12-14 Sept (rapat dg mengundang Setneg dan Menkumham (Dit PP), Eselon I lingkup Kementan, Eselon I KKP)

3 Pembahasan antar Kementerian

Minggu Ke-3 Sept s/d Minggu I Oktober 2012 Rapat pembahasan antar Kementerian (setelah diterima daftar anggota tim dari masing2 Kementerian terkait) a. Tgl 25-27 Sept

(rapat I) b. Tgl 2-4 Okt (rapat

II)

Kemenkumham;

Setneg;

Kemenkes;

Kemendag;

Kemenindustri;

Kemenhut;

KLH;

BPOM;

Kemenkeu;

Kominfo;

Kemenhub;

Kemendagri;

BNPP;

Kemenhan;

Polri

4 Ijin Prakarsa Akhir Oktober 2012 Kementan

17) Rapat Pengembangan SDM

Rapat Pengembangan Pedoman ini dilaksanakan pada hari senin dan selasa tanggal 27 s/d 28 Agustus 2012 di Hotel Bumi Wiyata Depok Jawa Barat. Dalam rapat pengembangan SDM dibahas mengenai kebutuhan pejabat fungsional yang ada di Badan karantina Pertanian . Pejabat fungsional sampai saat ini adalah Medik Veteriner berjumlah 369 org, Paramedik Veteriner ada794 org, POPT ahli 521 org dan POPT trampil 590 org. Jumlah Pejabat Fungsional Badan Karantina Pertanian sangat sedikit maka perlu ditambah sekitar 1255 orang terdiri dari Medik Veteriner berjumlah 248 org, Paramedik Veteriner 401 org, POPT ahli 125 org dan POPT trampil 481 org. Hasil rapat telah dilaporkan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian. Dalam rapat pengembangan SDM nantinya akan dihasilkan output

PedomanPengembangan SDM Barantan .

Pedoman Kebutuhan SDM Barantan dan

Pedoman Diklat SDM Barantan.

133


18) Workshop Finalisasi Anggaran TA. 2013

Kegiatan Workshop Finalisasi Anggaran tahun 2013 lingkup Badan Karantina Pertanian merupakan agenda rutin tahunan untuk memantapkan besaran dan struktur penganggaran di 53 Satker Barantan dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan rambu-rambu baik dari Kemenkeu, Kementan maupun intern Badan Karantina Pertanian. Kegiatan ini telah berlangsung pada tanggal 22 – 25 Oktober 2012 di Hotel Horison, Bandung. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian yang didampingi oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati serta Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. Beberapa arahan dalam rangka finalisasi anggaran lingkup Barantan tahun 2013 antara lain : a. Mengacu dan mempertimbangkan Surat Mentan No.

2681/KU.110/A/09/2012, 17 September 2012 perihal rambu-rambu penyusunan RKA-KL 2013

lingkup Kementan, antara lain:

Meningkatkan efisiensi & efektivitas belanja barang (belanja barang operasional, perjalanan dinas, seminar, konsinyering, dll)

Mengutamakan kegiatan prioritas dlm RKP 2013 Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka

mendukung ketahanan pangan nasional Mendukung program MP3EI untuk pembangunan infrstruktur pada 6

koridor ekonomi b. Memperhatikan hasil evaluasi dari Kemenpan dan RB melalui Surat

Edaran No. B/2491/M.PAN-RB/09/2012, 6 Sept. 2012 sebagai berikut :

• 4,26 % : tidak relevan dgn Tupoksi Organisasi • 6,65 % : tidak relevan dgn tujuan kegiatan • 2,20 % : jumlah personilnya tdk wajar dlm unit organisasi

ybs. • 4,49 % : komposisi personil tdk wajar (a.l.: instrukstur &

panitia lebih 50% dari jumlah peserta pelatihan)

• 1,88 % : jumlah hari (jangka waktu) tdk wajar • 2,79 % : lokasi (tempat tujuan) perjalanan dinasnya tdk

relevan dgn kegiatan

• 23,76% : Pengendalian atas pengesahan SPPD belum dilaksanakan

secara memadai

c. Memperhatikan Kebijakan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati serta Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

134


d. Merapikan Struktur Anggaran disetiap Satker sehingga dalam penyusunan RKA-KL itu sendiri tidak terjadi kesalahan posisi di dalam MAK.

19) Workshop Sistem Manajemen Mutu Badan Karantina Pertanian.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 10 di Hotel Novotel Jl. Jenderal Sudirman Nomor 89. Peserta dalam workshop ini adalah pejabat Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Badan karantina Pertanian Tujuan diadakannya workshop ini adalah : - Persiapan pelaksanaan Implementasi SMM di UPT lingkup Badan

Karantina Pertanian terkait Rencana Kerja TA.2013. - Peningkatan pengetahuan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian

tentang SMM terkait proses pelaksanaan SMM, Persyaratan Teknis, Persyaratan administrasi.

- Memotivasi UPT lingkup Badan Karantina Pertanian tentang pentingnya SMM sebagai salah satu tool dalam pengawasan kegiatan operasional.

Hasil dari Workshop Sistem manajemen Mutu Badan Karantina Pertanian ini adalah - Memberikan pengetahuan kepada peserta Workshop Sistem

manajemen Mutu . - Dokumen Manajemen Mutu sebagai panduan pelaksanaan

manajemen mutu di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan karantina Pertanian.

20) Internalisasi Analisa Jabatan Kegiatan Internalisasi Analisa jabatan ini dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jum‟at, tanggal 17 s/d 19 Oktober 2012 di Hotel paragon Solo. Acara ini tindaklanjut dari Penyusunan Analisa Beban kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-13 Oktober 2012 yang diselenggarakan di Bogor jawa Barat. Dalam kegiatan Internalisasi analisa jabatan ini diikuti oleh perwakilan dari masing masing bagian lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian. Hasil dari kegiatan ini adalah Revisi Analisa jabatan untuk Jabatan Struktural dilingkup Badan Karantina Pertanian.

21) Apresiasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pegawai (SAKIP)

Dalam kesempatan apresiasi SAKIP ini merupakan ajang pencerahan, pendalaman terhadap makna-makna suatu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporam kinerja serta evaluasi kinerja yang merupakan siklus dalam SAKIP. Harmonisasi dan kesesuaian mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan klnerja sangat penting untuk diperhatikan.Pelaporan Kinerja (yang tertuang dalam LAKIP) akan sangat tergantung dari Perencanaan Kinerjanya baik itu Rensra, RKT, PK, Indikator pengukurannya

135


Kegiatan Apresiasi SAKIP ini diselenggarakan Badan Karantina Pertanian mengingat masih ada perbedaan persepsi terhadap pelaporan kinerja (LAKIP) satker lingkup Barantan menurut Permenpan No. 29/2010 sehingga dengan kegiatan ini kedepan LAKIP satker dapat lebih baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan dalam penyelenggaraan Apresiasi SAKIP ini antara lain : a) Memberikan tambahan wawasan tentang makna SAKIP b) Memberikan pemahaman dan penghayatan dalam rangka

penyusunan LAKIP unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Permenpan 29 Tahun 2010.

c) Memahami arti penting Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja

d) Sebagai langkah persiapan dan perbaikan penyusunan LAKIP unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian TA 2012.

e) Memperbaiki pelaporan kinerja Eselon I yang pengisian fisiknya melalui aplikasi PMK 249/2011 di 53 Satker.Barantan.

Apresiasi SAKIP lingkup Badan Karantina Pertanian di jadualkan dari tanggal 12 s/d 14 November 2011 di tempat ini (Hotel Cimbeuleuit, Bandung). Peserta workshop terdiri dari kantor pusat dan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian dengan total peserta 152 orang. Narasumber pada kegiatan workshop ini dari Kementerian PAN dan RB, DJA Kemenkeu, Biro Perencanaan Setjen dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Sedangkan materi yang disampaikan pada Workshop SAKIP ini adalah : a) Implementasi dan Keterkaitan SAKIP Kementan dengan Barantan

(Biro Perencanaan, Setjen Kementan) b) Rambu-Rambu Penyusunan LAKIP Eselon I, Eselon II Kantor Pusat

serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian.(Itjen,Kementan)

c) Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja (KemenPAN dan RB)

d) Tata cara Pengisian Realisasi Fisik Kegiatan dalam Aplikasi PMK No.249/PMK.02/2011 (DJA, Kemenkeu)

Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang beberapa catatan perbaikan sebagai tindak lanjut kegiatan ini antara lain : a) Perlu pengkajian kembali indikator kinerja baik di kantor pusat

maupun UPT Badan Karantina Pertanian sehingga pengukuran kinerja dimasing-masing unit kerja dapat benar-benar terukur dengan jelas.

b) Badan Karantina Pertanian akan menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal, sehingga nilai SAKIP ditahun mendatang akan lebih baik.

c) Seluruh Unit Pelaksana Teknis agar segera mengisi realisasi fisik kegiatan dalam aplikasi PMK 249/2011, karena akan berpengaruh pada penilaian kinerja di Eselon I (Barantan)

136


22) Internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari selasa sampai dengan Kamis tanggal 6 s/d 8 November 2012 diHotel Topaz galleria Jl.Djundjun no.153 Bandung. Dan dihadiri oleh 20 orang peserta lingkup Badan Karantina Pertanian. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Badan dan dilanjutkan pemaparan oleh narasumber dari BKN. Standarisasi SOP berupa SOP Pelayanan terdiri dari : a. SOP Administrasi, terdiri dari 16 SOP Pelayanan administrasi yaitu :

- Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan. - Pelayanan pengusulan perubahan status pegawai. - Pelayanan pengusulan perubahan alih jabatan fungsional tertentu. - Pelayanan pengusulan pension dini. - Pelayanan pengusulanpensiun janda/ duda. - Pelayanan pengusulanpencantuman gelar. - Pelayanan pengusulan izin belajar. - Pelayanan pengusulan penyesuaian ijazah. - Pelayanan pengusulan cuti pegawai. - Pelayanan pengusulan tidak masuk kerja. - Pelayanan pengusulan Dupak fungsional tertentu. - Pelayanan pengaduan dan penanganan keluhan internal. - Pelayanan pengusulan pencairan anggaran. - Pelayanan peminjaman BMN. - Pelayanan penggunaan BMN. - Pelayanan pengusulan kebutuhan ATK.

b. SOP Pelayanan Karantina Hewan, terdiri dari 10 SOP Pelayanan

Karantina Hewan, Yaitu : - Pelayanan penanganan keluhan pelanggan eksternal. - Pelayanan uji laboratorium - Pelayanan sertifikasi karantina hewan impor dan produknya. - Pelayanan sertifikasi karantina hewan ekspor dan produknya. - Pelayanan sertifikasi domestik masuk hewan dan produknya. - Pelayanan sertifikasi domestik keluar hewan dan produknya. - Pelayanan registrasi PPK online. - Pelayanan persetujuan tempat pemeriksaan karantina terhadap

media pembawa tertentu. - Pelayanan penilaian IKH. - Pelayanan persetujuan tempat lain.

c. SOP Pelayanan Karantina Hewan, terdiri dari 10 SOP Pelayanan Karantina Tumbuhan, Yaitu : - Pelayanan penanganan keluhan pelanggan eksternal. - Pelayanan uji laboratorium - Pelayanan sertifikasi impor MP OPTK. - Pelayanan sertifikasi ekspor MP OPTK. - Pelayanan sertifikasi antar area masuk MP OPTK. - Pelayanan sertifikasi antar area keluar MP OPTK. - Pelayanan registrasi PPK online.

137


- Pelayanan persetujuan tempat pemeriksaan karantina terhadap media pembawa tertentu.

- Pelayanan penilaian IKT. - Pelayanan persetujuan tempat lain.

d. SOP Pelayanan Pengawasan dan penindakan (Wasdak) terdiri dari 3 SOP Pelayanan Wasdak yaitu : - Pelayanan pengaduan pelanggaran peraturan perundangan

perkarantinaan. - Pelayanan narasumber peraturan perundangan perkarantinaan. - Pelayanan penyebarluasan informasi peraturan perundang

undangan Karantina Hewan dan karantina Tumbuhan.

Pelaksanaan internalisasi standar operasional prosedur ini sangat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi Tim tentang Penyusunan, pendokumentasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi SOP. Sehingga mendapatkan bentuk SOP pelayanan yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan jaminan pelayanan dibidang administrasi karantina hewan, karantina tumbuhan dan kewasdakan di UPT lingkup Badan Karantina Pertanian se Indonesia. Sebagai tindaklanjut SOP perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan internalisasi di tingkat pelaksanaan dan monitoring terhadap SOP.

23) Peningkatan Kompetensi SDM Karantina Pertanian dalam Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah Dalam rangka kegiatan Perpustakaan Badan Karantina Pertanian, diselenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya tulis ilmiah dengan tema “Peningkatan Kompetensi SDM Karantina Pertanian dalam Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah” pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2012 di Balai Uji Terap TMKP, Bekasi. Pelatihan yang diikuti oleh 52 peserta dari seluruh UPT lingkup Barantan ini menghadirkan pembicara : - Prasetyohadi Prayitno, Sekolah Tingi Desain Interstudy : Strategi dan

Etika Penulisan serta Kerangka Pemikiran Karya Tulis Ilmiah. - Dr. Irwansyah, Universitas Indonesia : Kiat Menulis Artikel Ilmiah pada

Jurnal Nasional dan Internasional. - Ir. Eka Kusmayadi, Pustaka Pertanian : Optimalisasi Pemanfaatan

Perpustakaan Digital Kementerian Pertanian. - Wahyu, Pustaka Pertanian : Teknik Fotografi Ilmiah (Lensa Makro). - Agus Triharjanto, Universitas Paramadina : Etika Komunikasi dalam

Layanan Perpustakaan.

24) Seleksi Mengikuti Pelatihan Dasar Karantina Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kecukupan pejabat fungsional sebagai pelaksanan tindakan karantina Hewan/Karantina Tumbuhan Badan Karantina Pertanian secara periodik menyelenggarakan pelatihan dasar karantina. Oleh karena sebelumnya telah dilakukan seleksi terhadap calon-calon pejabat fungsional karantina melalui ujian seleksi. Ujian seleksi diselenggarakan pada tanggal 4 – 6 November 2012 untuk calon Medik Veteriner dan POPT Ahli, kemudian

138


dilakukan pada tanggal 7 – 9 November 2012 untuk calon Paramedik Veteriner dan POPT Terampil. Peserta ujian seleksi untuk MV : 61 orang, PMV : 51 orang, POPT Ahli : 66 orang dan POPT Terampil 52 orang diselenggarakan di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian. Rencana pelaksanaan Pelatihan Dasar Karantina Pertanian dilakukan pada bulan Januari 2013.

25) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2012

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11-14 Desember 2012 bertempat di Hotel Safari Royal Garden Bogor. Dihadiri sekitar 160 peserta pejabat struktural dan fungsional lingkup UPT dan Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian. Kegiatan ini dibuka oleh Ibu kepala Badan Karantina Pertanian.

Hasil Rumusan Memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian, paparan Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Kepala Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, dan diskusi serta pembahasan yang berkembang selama Rapat Evaluasi Nasional berlangsung, dirumuskan sebagai berikut : Rapat evaluasi nasional tahun 2012 diselenggarakan oleh Badan Karanina Pertanian untuk menilai hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh jajaran Badan Karantina Pertanian pada tingkat Pusat dan tingkat Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) dalam kurun waktu tahun anggaran 2012. Evaluasi dilakukan terhadap aspek realisasi anggaran, capaian output yang telah dilaksanakan oleh Pusat dan UPTKP, serta rencana aksi tahun 2013 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun 2012.

Dalam rangka menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan perubahan, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut : a) Segera menyiapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai

tindak lanjut ditandatanganinya DIPA Program, cermati rencana penarikkan kas kemudian menyusunnya dengan akurat karena kebijakan „Cost Management‟ akan diberlakukan lebih ketat oleh otoritas keuangan mengikuti kebijakan satu DIPA. Semua permasalahan yang berkaitan dengan kondisi Dokumen Anggaran yang akan berdampak pada target realisasi anggaran agar segera ditindak lanjuti untuk mendapat respon dengan cepat, terutama yang memerlukan revisi;

b) Kepada setiap Satker agar menjadwalkan proses pengadaan selambatnya pada awal Bulan Januari 2013 dan merencanakan penarikan kasnya sesuai jadwal pengadaan. Menurut informasi DJA Petikan DIPA akan didistribusikan setelah tanggal 15 Des 2012. Untuk

139


kegiatan kantor pusat yang melibatkan UPT serta bersifat nasional ataupun regional agar mengkoordinasikan penjadwalannya dengan Sekretariat Badan. Pada prinsipnya pengendalian terhadap kegiatan2 perjadin dan konsinyasi akan dilakukan mengikuti kebijakan nasional dan kementerian yang berlaku;

c) Kegiatan perumusan/penerbitan kebijakan operasional agar mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan kebijakan yang baik sebagaimana tertuang dalam Renstra Barantan dan Peraturan/Ketentuan berlaku dibidang kebijakan publik, perlu diingatkan bahwa potensi penyimpangan yang terjadi akan di audit sejak dari perumusan kebijakan, oleh karena itu selain substansi kebijakan/pengaturan maka tatalaksana penyusunan dan penerbitannyapun perlu mendapat pengendalian yang memadai;

d) Perlu peningkatan profesional SDM yang terpola sesuai dengan kebutuhan pagawai secara kulitas dan kuantitas. Peningkatan kemampuan SDM melalui program pendidikan strata formal maupun pelatihan teknis ;

e) Realisasi anggaran Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani telah diupayakan untuk mencapai prediksi yang telah ditargetkan dalam rencana strategis Badan Karantina Pertanian dan Renstra Kementerian Pertanian, meski hasilnya masih perlu ditingkatkan. Ke depan diperlukan adanya strategi pencapaian realisasi anggaran yang tepat dan penyelesaian permasalahan teknis operasional yang sistematis, sehingga keduanya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan ;

f) Memperhatikan hasil evaluasi tahun 2012, pada tahun 2013 Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani memprioritaskan kegiatan untuk menyempurnakan/menyusun beberapa kebijakan dan pedoman teknis operasional antara lain: 1) Tata cara penetapan IKH; 2) Tindakan karantina di luar tempat pemasukan, di luar tempat pengeluaran, terhadap alat angkut, penumpang dan muatan lainnya; 3) Tindakan karantina terhadap transit; 4) Tindakan karantina terhadap unggas; 5) Tindakan karantina terhadap bahan biologik reproduksi; 6) Tindakan karantina terhadap HBAH untuk konsumsi; 7) Tindakan karantina terhadap hydrolized feather meal dan feather meal; 8) Pengawasan dan tindakan karantina terhadap media pembawa lain; 9) Pedoman Manajemen Risiko Masuk, Tersebar dan Keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK); 10) Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa BVD (Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Tahun 2012), dan Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Media Pembawa Hog Cholera ;

g) Komitmen seluruh UPT jajaran Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan tugas dengan sasaran selalu berpegang referensi misi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. UPT agar memperluas wacana pengembangan operasional mendatang tidak terfokus pada perlindungan sumber daya pertanian tetapi akan ditambah ruang lingkup tugas pada keamanan hayati, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan. Strategi operasional karantina tumbuhan “pre-border policy” lebih efektif untuk antisipasi terhadap

140


pintu pemasukkan yang cukup banyak di Wilayah NKRI. UPT dalam memberikan layanan ekspor komoditas pertanian agar memperkuat layanan prima, membuat profiling pengguna jasa, pengembangan sistem sertifikasi merujuk ISPM 7, melakukan pemantauan status perkembangan OPT pada komoditas ekspor. Pusat Karantina Tumbuhan membuat peta status UPT yang memiliki potensi ancaman resiko OPTK dari klasifikasi sangat tinggi hingga risiko rendah, tentunya dijadikan referensi untuk penguatan infrastruktur operasional, kelembagaan, penataan SDM dan pendistribusian pembiayaan operasional;

h) Tugas dan fungsi bidang kepatuhan berjalan dengan kemajuan signifikan, tidak terbatas pada indikasi dari serapan tahun 2012 mencapai 95% akan tetapi respon UPT Jajaran Barantan telah menjalankan fungsi kepatuhan implementasi peraturan perkarantinaan oleh para pengguna jasa. Penguatan kelembagaan fungsi kepatuhan perlu diperluas hingga tingkat stasiun dengan pembentukan team kewasdakan yang ditetapkan oleh Kepala Barantan. Fungsi kewasdakan diharapkan oleh UPT agar dapat berperan sebagai filter perlindungan bagi UPT untuk mengantisipasi dari jeratan hukum yang bila terjadi kesalahan prosedur. Membuat kode etik dalam kewasdakan agar tersedia batasan/ruang lingkup pelaksana fungsi kewasdakan;

i) Bidang kerjasama untuk lebih pro-aktif untuk dapat mengantisipasi keperluan UPT yang bersifat nasional, diantaranya implementasi dari MoU dengan POLRI, dan untuk mendukung operasional karantina sebagai unsur CIQ di lingkup Bandara perlu dibuat suatu kesepakatan bersama antara Badan Karantina Pertanian dengan Kementerian Perhubungan yangakan memperkuat koordinasi UPT di daerah. Fasilitasi kerjasama bilateral, regional, dan multilateral terus ditingkatkan untuk memfasilitasi kepentingan pusat teknis diantara pre-shipment inspection, negosiasi penyelesaian perubahan kebijakan teknis ;

j) Badan Karantina Pertanian perlu membuat grand design sistem teknologi informasi perkarantinaan untuk mendukung operasional penyelenggaraan karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati ;

k) BBUSKP dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan telah menghasilkan out put uji coba pemeriksaan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati yaitu: 1) Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi Terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp. Untuk Metode Kering Beku; 2) Deteksi Unsur Spesies Berbeda Pada Produk Hewan yang Mengalami Perlakuan Perbedaan Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Forensik Molekuler; 3) Perlakuan Air Panas dan Chitosan untuk Eliminasi Bakteri Erwinia caratovora subspecies atroseptica pada umbi kentang; 4) Perlakuan Fungisida terhadap Cendawan Fusarium oxysporum pada Kelapa Sawit; 5) Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman dalam Air Terhadap Penurunan Kadar Nitrit pada Sarang Burung Walet dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro, UV-Vis, dan HPLC; 6) Perbandingan Metode FACE dan Metode QUICHERS dalam Analisis Risidu Pestisida.

141


Hasil uji coba tersebut akan ditindaklanjuti oleh BBUSKP dengan melakukan validasi metode pada tahun 2013, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Badan Karantina Pertanian sebagai dasar penyusunan pedoman teknis;

l) BUTTMKP dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan telah menghasilkan out-put dari uji terap untuk perlakuan karantina sebagai pengganti metil bromide dengan phosphine cair dosis 200 ppm selama 7 jam untuk buah manggis, nenas, bunga angrek terhadap kutu putih dan untuk tembakau 1000 ppm selama 72 jam untuk serangga Lasioderma serricorne dapat digunakan secara operasional. Sedangkan untuk penggunaan ethyl format untuk perlakuan buah manggis untuk perlakuan kutu putih dengan dosis 233 ppm selama 1 jam. Perlakuan terhadap kemasan pembungkus tercemar virus A1 dapat dibebaskan dengan desinfektan golongan peroksigen dosis 0,8 % dan Sodium Hipoklorit dosis 4 %. Perlakuan irradiasi sinar gamma 7 kGy dapat mengeliminasi cemaran Staphylococcus aureus pada sarang wallet. Pencucian dengan larutan NaCl 1% dapat mengurangkan cemaran nitrit serta mampu mengeliminasi cemaran bakteri pada sarang wallet. Pictorial guide dengan scanning X-ray hasil uji terap membantu petugas karantina pertanian dalam mendeteksi media OPTK/HPHK. Capaian BUTTMKP telah melaksanakan kegiatan desiminasi teknis dalam rangka pengutan SDM jajaran Badan Karantina Pertanian sebanyak 10 kegiatan desiminasi. Beberapa hasil uji terap yang sudah dapat operasional agar segera dibuat SOP serta dilakukan desiminasi kepada seluruh UPT terutama perlakuan pengganti MB. BUTTMKP agar memberikan informasi program desiminasi dan in-house training kepada UPT sehingga dapat diikuti pejabat fungsional UPT. BUTTMKP agar memfasilitasi kegiatan pengembangan profesi para pejabat fungsional karantina berupa kegiatan seminar nasional dengan materi hasil inovasi UPT, uji terap, makalah gagasan untuk penyempurnaan penguatan Barantan.

26) Pembahasan Tata Hubungan Kerja Badan Karantina Pertanian

Kegaiatan pembahasan tata hubungan kerja lingkup Badan karantina Pertanian tahun 2012 diselenggarakan pada tanggal 29 November – 1 Desember 2012 bertempat di Hotel Ria Diani Jl. Raya Puncak No. 111 Bogor . Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah Terlaksananya tata hubungan kerja yang harmonis, efektif dan efisien antara satu organisasi diseluruh UPT lingkup Badan karantina Pertanian, Terjadinya keseragaman kerja dan menghindari tumpang tindih Tugas dan Fungsi UPT. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh pejabat bagian umum dan Tim pembahas. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tata hubungan kerja badan Karantina Pertanian Tahun 2012 adalah : - Draf Rancangan Peraturan kepala Badan Karantina Pertanian

tentang Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian dengan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat karantina Tumbuhan dan

142


Keamanan Hayati Nabati, pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (KKIP) serta Sekretariat Badan karantina Pertanian.

- Draf Rancangan tata Hubungan Kerja ini akan dibahas kembali tahun

2013.

143


Lampiran 4.

DOKUMEN KEGIATAN PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI TA 2012

1) Pertemuan Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional (National Animal

Quarantine Coordinating Committee/NAQCC) Pertemuan NAQCC ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Maret 2012 di Hotel Sahid Raya, Yogyakarta. Instansi yang terlibat dalam pertemuan ini selain Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati, Badan Karantina Pertanian, adalah : seluruh Balai Besar Veteriner dan Balai Penyidikan Veteriner, Balai Besar Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan, Ditkeswan, Balai Besar Penelitian Veteriner, BBUS KP, BBKP Tanjung Priok, BBKP Surabaya dan BKP Yogyakarta Pertemuan telah menghasilkan ouput berupa rumusan sebagai berikut : Memperhatikan arahan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Presentasi Narasumber, dan merujuk pada hasil diskusi dan pembahasan kelompok selama pertemuan berlangsung, dihasilkan rumusan tindak lanjut sebagai berikut:

Kesiagaan Dini Pencegahan HPHK a) Pedoman Kesiagaan Dini Pencegahan Hama Penyakit Hewan Karantina

(HPHK) mulai dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Karantina

Pertanian (UPTKP) pada Tahun 2012, setelah dilakukan apresiasi dan

instruksi dari Kepala Badan Karantina Pertanian.

b) Pelaksanaan Kesiagaan Dini Pencegahan HPHK oleh UPTKP, dalam

implementasinya berkoordinasi secara intensif dengan instansi veteriner

terkait.

c) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani diharapkan segera

memulai penyusunan peta lalu lintas media pembawa HPHK pada tahun

2012 sejalan dengan implementasi Pedoman Kesiagaan Dini Pencegahan

HPHK. Peta dimaksud disampaikan kepada instansi veteriner terkait

sebagai bahan penyusunan kebijakan.

d) Perlu dilakukan koordinasi antara Pusat Karantina Hewan dan Keamanan

Hayati Hewani dengan Direktorat Kesehatan Hewan terkait sinergi antara

Kesiagaan Dini dan Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia dengan aspek

pembahasan meliputi kesiapan anggaran, sumber daya manusia, sarana

dan prasarana pendukung, yang diharapkan dapat dilaksanakan pada

pertengahan tahun 2012.

Status dan Situasi Penyakit Hewan a) Ketersediaan peta dan informasi mengenai status dan situasi penyakit

hewan di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, menjadi

144


kebutuhan seluruh instansi veteriner dalam merumuskan dan menetapkan

kebijakan, khususnya bagi Badan Karantina Pertanian dalam merumuskan

dan menetapkan kebijakan karantina hewan dan pembatasan lalu lintas

media pembawa HPHK.

b) Hasil pengujian laboratorium karantina hewan pada Unit Pelaksana Teknis

Karantina Pertanian (UPTKP) terkait dengan penyakit hewan yang sudah

endemis di wilayah tersebut, secara berkala 1 (satu) bulan sekali

disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat

Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dengan tembusan kepada

Balai Besar Veteriner/Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner

(BBV/BPPV) dan Dinas Propinsi setempat.

c) Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menginformasikan seluruh

hasil pemeriksaan laboratorium karantina hewan termasuk diantaranya hasil

pengujian pemantauan daerah sebar HPHK kepada Direktorat Kesehatan

Hewan sebagai salah satu bahan penyusunan peta penyakit hewan di

Indonesia.

d) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya

menginformasikan peta status dan situasi penyakit hewan di Indonesia yang

telah ditetapkan oleh Menteri, kepada Badan Karantina Pertanian.

e) Mekanisme informasi tersebut diatas dimulai pada awal April 2012.

Tata Hubungan Laboratorium dalam Meningkatkan Performa Tindakan Karantina Hewan a) Balai Besar Penelitian Veteriner (BBALITVET) diharapkan untuk senantiasa

melibatkan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) dan

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) dalam

membuat dan mengembangkan teknik dan metode yang berkaitan dengan

karantina hewan.

b) Sebagai upaya peningkatan kualitas pengujian laboratorium veteriner,

diperlukan keberadaan provider uji profisiensi bidang veteriner, untuk itu

BBalitvet diusulkan untuk menjadi salah satu provider uji profisiensi.

c) Dalam pelaksanaan uji profisiensi maka dibuat kesepakatan antar

laboratorium veteriner untuk menentukan jenis uji yang diusulkan kepada

KAN. Program rencana kerja akan dilakukan pada awal April 2012.

Koordinasi Sistem Informasi Sinkronisasi pengembangan aplikasi sistem informasi antara Badan Karantina Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar dapat diperoleh akses kebutuhan data yang cepat dan akurat, yang dimulai pada pertengahan tahun 2012. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Badan Karantina Pertanian.

145


2) Verifikasi Pulau Karantina Pelaksanaan Verifikasi Pulau Karantina didasarkan dengan Surat tugas Kepala Pusat karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang direkomendasikan dalam rangka Penyusunan Sistem Karantina Hewan dan Kajian Pulau Karantina. Dan Kegiatan ini dilaksanakan di Kendari-Muna pada tanggal 18-21 Maret 2012. Pelaksana kegiatan ini adalah Dr. Drh Budi Tri akoso,MSc. Sebagai Tenaga Ahli KH, drh Bambang Erman dan drh Arief setyawan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Verifikasi Pulau Karantina yang rekomendasikan dalam rangka Penyusunan sistem Karantina Hewan dan Kajian Pulau Karantina adalah : a) Melakukan Survei terhadap pulau-pulau di Kabupaten Muna, Sulawesi

Tenggara yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Pulau Karantina. b) Mengidentifikasi berbagai potensi pulau di kabupaten Muna untuk dijadikan

sebagai Pulau Karantina. c) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya di

kabupaten Muna terkait dengan pulau yang memilki potensi untuk ditetapkan sebagai pulau karantina.

Hasil Kegiatan ini adalah : a) Koordinasi dengan UPT BKP Kelas II Kendari dan Dinas Pertanian

Kabupaten Muna. b) Melakukan Audiensi dengan bupati Muna untuk persiapan pelaksanaan

kegiatan. c) Melakukan Verifikasi dan survey ulang ke target Pulau Karantina. d) Menyampaikan hasil kunjungan ke pemerintah daerah Propinsi Sulawesi

Tenggara melalui Sekretaris Daerah.

Kesimpulan : Dari beberapa pulau yang dikunjungi Pulau Bangkomalampe lebih berpotensi untuk dijadikan Pulau Karantina dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : a) Kondisi pulau yang datar dan subur, sehingga memungkinkan dapat

mendukung kebutuhan akan pakan dan sumber pakan lainnya. b) Kondisi perairan laut disekitar pulau cukup dalam, hal ini akan memudahkan

dalam pembuatan dermaga pelabuhan. c) Dari luas pulau kurang lebih 1400 ha. Dengan topografi datar dan dipenuhi

oleh pepohonan, sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pulau karantina.

3) Issu actual : TERTULAR BSE, INDONESIA HENTIKAN IMPORTASI PRODUK HEWAN ASAL USA

146


Indonesia menghentikan importasi produk hewan asal Amerika Serikat, karena telah terjadi kasus penyakit Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) di California, USA pada tanggal 24 April 2012, sesuai pernyataan Chief Veterinary Officer (CVO) USDA No. 0132.12 tanggal 24 April 2012 dan Penjelasan dari pihak kedutaan besar USA untuk Indonesia pada hari Rabu tanggal 25 April 2012. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, penyakit Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) atau penyakit sapi gila digolongkan sebagai hama penyakit hewan karantina (HPHK) Golongan I, karena penyakit ini memiliki karakteristik:

belum terdapat di Indonesia; mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat; dapat membahayakan kesehatan manusia; menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat; serta

dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pertanian No. 3238 Tahun 2009 tersebut, maka pemasukan media pembawa yang berasal dari negara yang tertular HPHK golongan I dilarang. Bovine Spongiform Encephalopaty (BSE) adalah penyakit syaraf yang progresif yang terjadi pada sapid an bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh prion yaitu protein yang mengalami perubahan dari protein normal sehingga disebut sebagai prion protein. Bentuk tidak normal dari protein ini menyerang syaraf pusat dan menimbulkan kerusakan pada system syaraf pusat. Hewan yang terinfeksi menunjukkan gejala syaraf atau progresif, posture abnormal, pergerakan yang tidak terkoordinasi, penurunan produksi susu dan berat badan. Guna melindungi Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya penyakit BSE, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Menteri Pertanian telah menerbitkan Instruksi No. 02/Inst/PD.620/4/2012 tanggal 26 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Notification Body SPS-WTO mengumumkan melalui fasilitas emergency notification tentang penghentian pemasukan produk hewan dari USA, serta melakukan tindakan teknis pencegahan masuknya penyakit BSE dari USA melalui produk hewan ke dalam wilayah R.I.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 3238 Tahun 2009 dan Instruksi Menteri Pertanian No. 02/Inst/PD.620/4/2012, Kepala Badan Karantina Pertanian telah menginstruksikan kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan untuk melakukan

147


tindakan penolakan terhadap pemasukan produk hewan yang berasal dari Amerika Serikat yang dinaikkan ke atas alat angkut sejak tanggal 24 April 2012 sesuai dengan bukti pengangkutan antara lain bill of lading dan/atau cargo manifest. Sedangkan produk hewan yang telah dinaikkan ke atas alat angkut sebelum tanggal 24 April 2012 dan memenuhi persyaratan karantina dengan dilampirkan dokumen lain yang menyatakan bahwa pengapalan dilakukan sebelum tanggal 24 April 2012 berdasarkan bill of loading dan/atau cargo manifest dapat diperbolehkan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Produk hewan yang dilarang sesuai rekomendasi dari komisi ahli terbatas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tersebut adalah meat bone meal (MBM), jeroan, daging bertulang (bone in meat), dan gelatin.

Penghentian importasi produk hewan asal USA diberlakukan sampai dengan adanya keputusan Menteri Pertanian yang didasarkan :

1. Penjelasan oleh Otoritas Veteriner dan tenaga ahli USA kepada pemerintah RI tentang kasus BSE tanggal 24 April 2012 dan tindakan-tindakan pengendalian yang telah, sedang dan akan dilakukan;

2. Setelah mendapat justifikasi dan klarifikasi dari pemerintah USA selanjutnya dilakukan kajian ilmiah lebih lanjut oleh Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

3. Justifikasi dan klarifikasi dari pemerintah USA yang dapat menyakinkan pemerintah RI bahwa pemasukan produk hewan tersebut di atas dari USA tidak membawa risiko masuknya penyakit BSE ke dalam wilayah RI.

4) Dokumen Kegiatan Pre-Shipment Inspection (PSI) Karantina Hewan

sampai dengan Semester I TA 2012 Penilaian/audit dilakukan terhadap 5 Unit Usaha Pengolahan Bahan Pakan Asal Hewan Ruminansia (Rendering Plant) MBM Terhadap Agen BSE di Amerika Serikat dan Kanada. No Tim PSI Pelaksanaan dan Hasil

1 Tim Pelaksana SK Direktur Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan No. 44/Kpts/OT.160/F/ 02/2012 1. drh. Pudjiatmiko,PhD 2. Prof. Dr. Iwayan Teguh Wibawan,

MS 3. drh Tjahjani Widiatuti 4. drh. Iswan Haryanto,MS (Barantan) 5. Ir. Triatuti Andayani Fathoni, M.Si

Fokus audit rendering plant di Canada dan USA Pada penilaian atas tindak eliminasi dari hazards prion pada specified risk material/SRM hewan ruminansia serta manajemen risiko yang dilakukan oleh pemrintah Negara asal dan oleh perusahaan rendering plant Kesimpulan Penilaian

148


Waktu : On-site audit dilaksanakan pada tanggal 18 – 25 Maret 2012 Lokasi : Unit Usaha Pengolahan bahan pakan MBM di Kanada dan Amerika Serikat : 1) West coast Reduction Ltd.

7375 Ogdendale Place SE, Calgary, Alberta, Canada T2C2A3

2) XL Foods Inc; Lakeside Packers HWY 1 West, Brooks AB T1R 1 C6, Calgary,Canada

3) Onsite Inspection pada Cargill Meat Solution PO Bag 3850, 472 Ave & Hwy 2 AN, High River, AB T1V 1P4

4) Baker commodities Inc 5795 South 130th place, seatle WA 98138

5) Baker commodities Inc, Head quarter,Los Angeles 4020 Bandini Boulevard, Vemon,CA 90058

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 5 unit usaha pengolahan Bahan Pakan Asal Hewan Ruminansia (Rendering Plant) MBM terhadap agen BSE dengan menggunakan check list audit MBM berbasis analisis risiko, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Baker commodities Los Angeles

mendapatkan penilaian dengan kategori Baik (80,6 %)

2) Baker commodities Seatle mendapatkan penilaian dengan kategori Cukup Baik (80,2 %)

3) Cargill Inc mendapatkan penilaian dengan kategori Cukup Baik (79,6 %)

4) Lakr Side mendapatkan penilaian dengan kategori Cukup Baik (76,4 %)

5) Weast Coast Reduction mendapatkan penilaian dengan kategori Cukup Baik (71,7 %)

5) Workshop Penyusunan Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan (HPHK) di Wilayah Republik Indonesia di 3 Wilayah Denpasar Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasional perkarantinaan pertanian, khususnya dalam pencegahan hama dan penyakit hewan karantina atau HPHK (penyakit hewan yang mempunyai dampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional), diperlukan pemetaan status dan situasi penyakit hewan karantina. Badan Karantina Pertanian bersama instansi terkait menggelar workshop untuk menyusun pemetaan penyakit hewan pada tanggal 16-18 April 2012 di Denpasar, Bali. Diharapkan rumusannya dapat dijadikan bahan penyusunan regulasi teknis pengawasan lalu lintas hewan nasional yang lebih efisien berdasarkan penetapan area di dalam wilayah Republik Indonesia. Regulasi teknis ini sekaligus sebagai langkah kongkrit dalam mendukung perwujudan sistem kesehatan hewan nasional yang lebih tangguh. Melihat perubahan situasi dan penyakit hewan global yang semakin dinamis dewasa ini, menuntut pengawasan lalu lintas hewan dan produk-produknya yang berpotensi memasukkan dan menyebarkan penyakit tersebut harus mampu dieleminir sejak dini oleh pemerintah. Hal ini tak lepas sebagai dampak

149


perdagangan global yang membawa konsekuensi tersendiri dalam peningkatan mobilitas / lalu lintas hewan antar Negara dan dalam negeri. Status penyakit didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan keberadaan penyakit pada daerah tertentu. Pemberian status penyakit pada suatu daerah dapat dikategorikan menjadi : 1. daerah bebas (tidak pernah tertular atau terlaporkan adanya suatu penyakit hewan), 2. daerah tertular (secara diagnosis klinis dan laboratories ada kejadian penyakit) dan 3. daerah diduga (pernah ditemukan kejadian penyakit secara klinis, patologi anatomi, histopatologik dan didukung sifat epidemiologiknya, namun tidak ditemukan agen penyakitnya). Sedangkan situasi penyakit dapat didefinisikan sebagai kondisi penyakit pada suatu daerah tertular. Pencegahan penyakit hewan secara dejure telah diamanatkan kepada Badan Karantina Pertanian khususnya Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Namun diungkapkan pula oleh drh. Sujawarto Kepala Pusat Karantina Hewan upaya pencegahan tersebut akan semakin optimal dengan keterlibatan masyarakat, tidak hanya pemerintah. Strategi Karantina Hewan dalam operasional perkarantinaan hewan antar area dalam negeri tidak lagi didasarkan pada media pembawa HPHK (baca : komoditas hewan dan produknya) yang akan dilalulintaskan antar area melainkan mengacu pada status dan situasi penyakit antara tempat asal dan tujuan. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pencegahan HPHK. Pewilayahan penyakit ini akan memberikan simplisitas operasionalisasi perkarantinaan termasuk kemudahan/kelonggaran bagi public, namun tetap tidak meninggalkan maximum security introduksi dan penyebaran penyakit hewan. Selain itu diungkapkan pula oleh drh. Sujarwanto, MM bahwa : a. Perubahan sistem operasionalisasi tindakan karantina hewan ini mampu

meminimalisir permasalahan dalam pengawasan lalu lintas hewan dan produknya,

b. Dapat meminimalisir kejadian penyakit hewan dan memaksimalkan kesehatan serta produktivitas hewan termasuk ternak dalam negeri dan;

c. Sebagai referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan penyakit hewan sedini mungkin.

Hasil o Diusulkan beberapa Penyakit Hewan untuk ditambahkan dalam Lampiran I

Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis HPHK, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa tahun 2009, diantaranya: a. Pink Eye b. Moraxiella c. Strangles d. Bovine Ephemeral Fever e. Streptococcosis f. Toxoplasmosis pada sapi g. ORF

150


h. Fasciolosis i. Coccidiosis j. Chronic Respiratory Disease (CRD) k. Pulorum l. Salmonellosis

Penyakit hewan tersebut di atas diusulkan dengan pertimbangan bahwa masih ditemukannya kejadian penyakit tersebut di beberapa wilayah. Namun penambahan penyakit hewan tersebut dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis HPHK masih perlu dikaji ulang oleh Komisi Ahli.

A Diusulkan penggolongan HPHK tidak memperhatikan host rentannya,

antara lain:

HPAI dan LPAI menjadi AI,

Anaplasmosis, Gall Sickness/Malaria Sapi dan Bovine Anaplasmosis menjadi Anaplasmosis,

Bovine Tuberculosis dan Avian Tuberculosis menjadi Tuberculosis,

Cysticercosis dan Porcine Cysticercosis menjadi Cysticercosis.

B Perlu dilakukan koordinasi secara reguler antara Karantina, BBVet, BPVet, BBalitvet, Dirjennakeswan dan Dinas-dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner minimal setiap tahun terkait dengan perkembangan penyakit, dengan demikian terbina harmonisasi dan sinergitas antara instansi teknis terkait dalam hal mendukung implementasi sistem kesehatan hewan nasional.

C Perlu penetapan status dan situasi HPHK secara rinci hingga setiap pulau sesuai prosedur tetap penetapan status dan situasi HPHK, yang dikuatkan dengan justifikasi ilmiah.

D Status dan Situasi HPHK yang berada di masing-masing Provinsi per kabupaten sebagaimana terlampir. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menyusun Area di wilayah RI yang akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri

Makasar Workshop Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina di Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Mei 2012 di Makassar dan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan se Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua; BBalitvet, BBVet Maros, dan BPVet Banjarbaru, serta UPT Karantina Pertanian se Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

151


Memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian dan masukan dari semua peserta Workshop, maka dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut: 1. Diusulkan beberapa penyakit untuk dimasukkan dalam Lampiran

Permentan HPHK Golongan II, a) Streptococcus epidemymicus, ditemukan di Papua Barat pada tahun

2008 b) Campylobacter sp c) Salmonella sp d) Toxoplasmosis e) Schistomatosis

2. Beberapa penyakit yang jarang ditemukan dan tidak ada laporan yaitu

Lumpy Skin Disease, Echinococcosis, Enzootic Bovine Leukosis, dan Erysipelas, kemungkinan besar penyakit tersebut tidak ada di Indonesia sehingga dapat diusulkan dimasukkan dalam HPHK Golongan I (penyakit eksotik).

3. Terdapat beberapa HPHK dalam lampiran II Permentan No. 3238 tahun 2009 yang sama sehingga diusulkan untuk disatukan dengan tidak memperhatikan host rentannya, antara lain: a) HPAI dan LPAI (nomor 1 dengan nomor 38) menjadi AI, b) Anaplasmosis, Gall Sickness/ Malaria Sapi (nomor 2) dengan Bovine

anaplasmosis (nomor 11); c) Bovine Tuberculosis (nomor 13) dengan Avian Tuberculosis (nomor 7)

dan Tuberculosis (nomor 57); d) Cysticercosis/ Baberasan/ Barrasan/ Manisan (nomor 18) dengan

Porcine Cysticercosis (nomor 45); e) Babesiosis/ Reas Fever/Tick Fever/Piroplasmosis/ Demam Ginjal

(nomor 8) dengan Bovine babesiosis (nomor 12). 4. Agar dilakukan kajian ulang yang melibatkan pakar penyakit hewan/ Komisi

Ahli Karantina Hewan terhadap HPHK Golongan II, yaitu Avian chlamydiasis, Runting and Stunting Syndrome (RSS), Old World Screwworm, Echinococcosis, Enzootic Bovine Leukosis, Erysipelas, Pebrine dan Swine Dysentri/Black Disease, dengan pertimbangan tidak pernah ditemukan/ dilaporkan kejadiannya. Hasil kajian dapat memungkinkan dihapuskannya HPHK tersebut dari daftar HPHK Golongan II ataupun memasukkan HPHK tersebut ke dalam HPHK Golongan I.

Beberapa penyakit unggas seperti Fowl Cholera, Fow Pox, Egg Drop Syndrom, Runting Stunting Syndrom status tidak ada laporan di wilayah regional BBPV Banjarbaru, namun demikian vaksin untuk penyakit tersebut beredar. Sehingga kemungkinan besar penyakit tersebut ada di peternakan ayam. Hal ini menjadi bahan evalusi, karena selama ini fokus lebih kepada

152


peternakan sapi. Disarankan agar Blitvet melakukan penelitian terhadap penyakit tersebut. Medan Workshop Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina di Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 Juni 2012 di Medan dan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBalitvet, Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan se-Pulau Sumatera dan Sumatera Kepulauan, BPPV Regional I, II dan III serta UPT Karantina Pertanian se Pulau Sumatera dan Sumatera Kepulauan. Memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian dan masukan dari semua peserta Workshop, maka dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut: 5. Pencegahan penyakit hewan merupakan salah satu bentuk pengendalian

dan penanggulangan penyakit hewan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Pencegahan adalah tindakan karantina hewan dan merupakan bagian dari Kesehatan Hewan dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (UU 18/2009 Pasal 39 dan Pasal 41);

6. Diusulkan beberapa penyakit hewan sebagai berikut: PRRS, Pink eye,

Coccidiosis, Bali ziekte, demam tiga hari (Bovine Epemerhal Fever), Salmonellosis, Distemper dan Toxoplasmosis untuk dimasukkan dalam HPHK Golongan II Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis HPHK, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa. Penyakit hewan tersebut diusulkan dengan pertimbangan bahwa masih ditemukan kejadian penyakit di beberapa wilayah dan masih perlu dikaji ulang oleh Komisi Ahli.

7. Terdapat beberapa HPHK dalam lampiran I Kepmentan Nomor 3238

Tahun 2009 yang sama sehingga diusulkan penamaannya disatukan dengan tidak memperhatikan host rentannya, antara lain:

HPAI dan LPAI (nomor 1 dengan nomor 38) menjadi AI,

Anaplasmosis, Gall Sickness/Malaria Sapi (nomor 2) dengan Bovine anaplasmosis (nomor 11);

Babesiosis/Reas Fever/Tick Fever/Piroplasmosis/ Demam Ginjal (nomor 8) dengan Bovine babesiosis (nomor 12).

Bovine Tuberculosis (nomor 13) dengan Avian Tuberculosis (nomor 7) dan Tuberculosis (nomor 57);

Cysticercosis/Baberasan/Barrasan/Manisan (nomor 18) dengan Porcine Cysticercosis (nomor 45);

153


8. Diusulkan untuk mengkaji lebih lanjut beberapa Penyakit Hewan yang

tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang Penggolongan Jenis-jenis HPHK, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, yaitu Chicken Anemia Syndrome dan Runting and Stunting Syndrome dengan pertimbangan:

Tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, karena tingkat kejadiannya sangat kecil.

Sudah dapat ditangani oleh masing-masing breeding farm.

9. Penyakit-penyakit yang statusnya tidak pernah dilaporkan tapi diduga ada (klinis), agar ditindaklanjuti dengan surveilance oleh BPPV masing-masing regional dan penelitian oleh BBalitvet, antara lain: Bovine Tubercullosis, Black Leg, Avian Tubercullosis, Erysipelas, Fowl Cholera, Cysticercosis, Fowl Pox dan Trichinellosis.

10. Rekomendasi pemasukan/pengeluaran pada masing-masing daerah perlu dilakukan standarisasi dan diputuskan di tingkat pusat. Apabila rekomendasi tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan disampaikan kepada pemerintah daerah yang mempersyaratkannya untuk ditindaklanjuti. Dan apabila rekomendasi tersebut akan menjadi bagian dari pengawasan karantina maka pemerintah daerah supaya menyampaikan secara resmi hal dimaksud kepada Menteri Pertanian sesuai dengan Pasal 89 PP 82/2000 tentang Karantina Hewan.

11. Diperlukan adanya pengembangan sistem informasi status dan situasi penyakit hewan dengan memanfaatkan teknologi sehingga memungkinkan masing-masing instansi veteriner dapat melakukan up date dan akses data secara reguler dan saling terkoneksi.

Tindak lanjut workshop Medan: Akan dilakukan rapat penyusunan untuk mengkompilasi data yang diperoleh dari Dinas Provinsi melalui penyelenggaraan workshop di 3 (tiga) wilayah yaitu Denpasar, Makassar dan Medan. Data kemudian akan diolah dan dibuat peta HPHK. Peta yang diperoleh akan dijadikan dasar untuk menetapkan area. Selanjutnya akan diadakan pembahasan yang akan membahas rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang penetapan area. Pembahasan akan melibatkan Dirjennakeswan, BBalitvet, BBV/BPPV serta narasumber yang berasal dari perguruan tinggi.

6) Kajian Analisa Risiko Media Pembawa hama Penyakit Hewan Karantina

Rapat konsinyasi penyusunan Kajian ini dilaksanaka pada tanggal 7-9 Agustus 2012 di Hotel pajajaran Suites Bogor Jawa Barat dan diikuti 19 peserta terdiri dari pejabat struktural dan fungsional lingkup Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pejabat Fungsional dari UPT Karantina Pertanian. Adapun narasumber kegiatan ini berasal dari akademisi/ perguruan tinggi yaitu IPB yang ahli di bidangnya yaitu Dr. Drh. Hadri Latief, MSc dan drh. Chaerul Basri, M. Epid.

154


Maksud kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan penyusunan analisa resiko media pembawa HPHK berupa produk hewan dalam rangka penggolonganHPHK dan klasifikasi media pembawa HPHK berdasarkan tingkat risiko sehingga output yang dihasilkan dapat tercapai. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun analisa resiko media pembawa HPHK berupa produk hewan sehingga dapat tersusun penggolongan HPHK dan Klasifikasi media pembawa HPHK berdasarkan tingkat resiko yang dapat dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana Teknis Karantina. Hasil Rapat penyusunan ini adalah: - Menyusun kriteria dan skor untuk menggolongkan jenis HPHK berdasarkan

tingkat resikonya. - Menyusun kriteria dan skor untuk menggolongkan jenis media pembawa

HPHK berdasarkan tingkat resikonya. - Mengkaji metode serta kriteria yang disepakati telah sesuai atau tidak,

melakukan simulasi serta diulang beberapa kali untuk menentukan yang paling ideal dan mendekati ilmiah.

- Menyepakati tingkat resiko yang akan digunakan adalah sangat rendah (Very low), rendah (low), sedang (medium), tinggi (high) dan sangat tinggi (veri high).

- Tim penyusun akan menyempurnakan hasil penyusunan untuk dibahas pada rapat pembahasan dengan para narasumber.

Hasil Kegiatan ini adalah : - Disepakati bahwa analisa resiko yang dilakukan adalah merupakan

sebagian dari tahapan analisa resiko dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip analisa risiko dalam penyakit hewan.

- Hasil dari penyusunan analisa resiko ini adalah sebagai bahan untuk menggolongkan dan mengklasifikasikan HPHK dan MP HPHK berdasarkan 5 tingkat resiko sesuai kriteria dan pemberian skor yang telah disepakati.

- Konsep analisa risiko yang disusun akan dibahas kembali dengan rapat pembahasan dengan melibatkan narasumber terkait.

7) Rapat Penyusunan Kebijakan Tindakan Karantina Terhadap Media

Pembawa Antraks Kegiatan ini dilakukan pada hari senin dan selasa tanggal 13 dan 14 Agustus 2012 di Hotel Pangrango 2 di Jl. Pajajaran no.32 Bogor. Acara ini dihadiri oleh pejabat karantina Hewan , pejabat fungsional, Koordinator Fungsional, Perwakilan dari BBUSKP dan BBKP Tanjung Priok. Hasil dari kegiatan ini adalah Penyusunan Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Ruminansia sebagai Media Pembawa Antraks yang akan di bahas pada workshop.

8) Rapat Pembahasan Rancangan Kebijakan Status dan Situasi HPHK di

wilayah Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 juli-2 Agustus 2012 bertempat di Hotel New Ayuda Cipayung Bogor .Rapat Pembahasan ini dihadiri oleh pejabat

155


struktural dan fingsional lingkup Pusat Karantina Hewan dan Keamanan hayati Hewani, perwakilan dari UPT Baadan Karantina Pertanian, perwakilan dari instansi terkait seperti Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan, BBalitvet, BBVet Denpasar, BBVet Wates, BBVet Maros, BPPV Subang, BPPV Medan, BBVet Lampung, BBVet Bukit Tinggi, Komisi ahli Karantina Hewan. Hasil dan Rumusan Pembahasan Status dan Situasi HPHK di wilayah RI adalah : Kegiatan Pembahasan Rancangan Kebijakan Status Dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina ini dilaksanakan mengundang narasumber dari Perguruan Tinggi dan Instalasi terkait, adapun metode pembahasan dilakukan dengan pemaparan dan diskusi. Setelah dilakukan diskusi dan pemaparan, akhirnya disepakati beberapa hasil dan rumusan penting yang perlu segera dilakukan tindak lanjut yaitu: a) Dalam pelaksanaan tindakan karantina antar area, dimana selama ini

penetapan area belum ada acuan atau pedoman dalam pelaksanaanya, sesui dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran penyakit HPHK.

b) Menurut Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dijelaskan bahwa penetapan area-area di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan status, situasi dan epidemiologi HPHK dengan memperhatikan sosioekonomi dan budaya masyarakat setempat, ayat (2) menyatakan bahwa area-area sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan sebagai dasar kebijaksanaan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas media pembawa. Selanjutnya diamanatkan pada ayat (3) bahwa area-area sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

c) Selanjutnya berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan Pasal 76 : ayat (1) kebijaksanaan karantina dan pembatasan lalu lintas media pembawa diatur berdasarkan penggolongan HPHK dan pemetaan HPHK, ayat (2) Pemetaan hama penyakit hewan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan status suatu negara, area, atau tempat yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan dan ayat (3) Kegiatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara langsung di tempat pemasukan, transit, pengeluaran, instalasi karantina, dan alat angkut atau secara tidak langsung di tempat lainnya dengan melibatkan atau memperoleh informasi dari pihak yang berwenang dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 76 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud “pihak yang berwenang” adalah pihak-pihak yang tugas dan fungsi utamanya melakukan penyidikan hama penyakit hewan, antara lain seperti Balai Penyidikan Penyakit Hewan, Dinas Peternakan, OIE, FAO.

d) Status dan situasi penyakit hewan disusun berdasarkan pada jenis-jenis HPHK yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit

156


Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa yang termasuk dalam HPHK Golongan II (56 jenis penyakit) dan Highly Patogenic Avian Influenza (HPAI) yang sudah ada di Indonesia sehingga jumlah seluruhnya adalah 57 jenis penyakit.

Rumusan yang telah disusun oleh tim pembahasan anatara lain: - Sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan,

maka dalam rangka pencegahan masuk/ keluar dan tersebarnya HPHK ke/ dalam dan dalam wilayah Republik Indonesia, status HPHK ditetapkan BEBAS dan TERTULAR. Sedangkan situasi ditetapkan WABAH dan TIDAK WABAH.

- Berdasarkan data status dan situasi HPHK yang diperoleh dari Dinas

Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan/ kesehatan masyarakat veteriner dan BBVet/ BPPV seluruh wilayah Republik Indonesia, maka disimpulkan sebagai berikut: a. Status HPHK berupa Bebas dengan Vaksinasi (BV), Bebas Tanpa

Vaksinasi (BTV), Bebas Tidak Ada Kasus (BTA), Bebas Historis (dari jaman dahulu tidak ada kasus) disepakati menjadi status BEBAS.

b. Status HPHK berupa ditemukannya agen penyakit, secara serologis/ Diduga (D), klinis, pernah terjadi kasus (walau saat data diunduh tidak terjadi kasus) disepakati menjadi status TERTULAR.

c. Apabila status HPHK sebagian besar Area menjadi status BEBAS, maka seluruh Area dinyatakan berstatus BEBAS. Penetapan status dilakukan melalui pembobotan nilai.

d. Data Status HPHK Provinsi/ Kabupaten yang diisi dengan Tidak Ada Laporan (TAL) atau tidak diisi, disepakati menjadi status Tidak Ada Laporan (TAL) dan disarankan untuk tindakan karantinanya disamakan dengan tindakan karantina untuk status HPHK tertular.

- Status HPHK TAL sebagaimana angka 2 huruf d akan ditindaklanjuti

konfirmasi kejelasan statusnya hingga pembahasan tindakan karantinanya, dengan Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan, melalui surveillan serta dengan Komisi Ahli.

- Kriteria penetapan Area Karantina adalah sebagai berikut :

a. Status dan situasi HPHK; b. Epidemiologi penyakit

- Morbiditas - Mortalitas - Zoonosis/ tidak - Cara penularan dan potensi penyebaran kepada populasi rentan;

c. Sosial ekonomi masyarakat setempat; d. Budaya masyarakat setempat; e. Barier alam berupa laut;

157


- Penetapan area didasarkan pada pendekatan pulau-pulau besar di dalam wilayah RI dengan batas wilayah administratif, terbagi menjadi: Area 1 : Pulau Sumatera (barier laut) Area 2 : Pulau Simeulue (positif Rabies) Area 3 : Pulau Nias (positif Rabies, barier laut) Area 4 : Pulau Batam, Area 5 : Pulau Karimun Besar dan sekitarnya Area 6 : Pulau Bintan Area 7 : Pulau Singkep Area 8 : Kepulauan Anambas Area 9 : Kepulauan Natuna Area 10 : Pulau Bangka Belitung Area 11 : Pulau Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya Area 12 : Pulau Bali dan pulau-pulau di sekitarnya Area 13 : Pulau Lombok dan pulau-pulau di sekitarnya Area 14 : Pulau Sumbawa dan pulau-pulau di sekitarnya Area 15 : Pulau NTT dan pulau-pulau di sekitarnya Area 16 : Pulau Kalimantan Area 17 : Pulau Nunukan Area 18 : Pulau Sulawesi Area 19 : Pulau Tual Area 20 : Pulau Buton Area 21 : Pulau Muna Area 22 : Pulau Wakatobi Area 23 : Pulau Selayar Area 24 : Pulau Tahuna Area 25 : Pulau Sangihe Talaud Area 26 : Pulau Ambon Area 27 : Pulau Seram Area 28 : Pulau Buru Area 29 : Pulau Ternate Area 30 : Pulau Halmahera Area 31 : Pulau Papua Area 32 : Kepulauan Raja Ampat Area 33 : Kepulauan Tanimbar Area 34 : Pulau Biak Area 35 : Kepulauan Aru Area 36 : Pulau Rupat Area 37 : Pulau Bengkalis

9) Penyusunan Juklak/Juknis Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular

Rabies (HPR) Karantina hewan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sesuai dengan tugas pokok karantina yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta PP

158


Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Pelaksanaan pencegahan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip karantina hewan dan dalam beberapa hal dikoordinasikan dengan instansi terkait. Berdasarkan Permentan No. 3238/2009 beberapa HPHK merupakan zoonosis. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) bahwa pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang membahayakan kesehatan manusia, dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan zoonosis. Mengacu pada Pasal 90 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan bahwa petugas karantina yang dokter hewan karantina juga berwenang dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di atas alat angkut, instalasi karantina, atau tempat-tempat di dalam lingkungan wilayah tempat pemasukan atau pengeluaran. Salah satu HPHK yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan bersifat zoonosis adalah Rabies. Penyakit ini tergolong sebagai HPHK Golongan II dan mengakibatkan dampak keresahan masyarakat yang luas mengingat tingkat kefatalannya mencapai angka 100%, merugikan secara ekonomi serta membahayakan kesehatan manusia karena dapat mengakibatkan sakit dan kematian pada penderitanya. Sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Menteri tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies yang sebelumnya telah selesai disusun sedang dilakukan finalisasi legal drafting oleh Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan notifikasi ke World Trade Organization (WTO) guna mendapatkan tanggapan dari berbagai Negara mitra. Simultan dengan hal tersebut, sebagai petunjuk bagi petugas karantina hewan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri tersebut perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Hewan Penular Rabies (HPR), sehingga performa teknis tindakan karantina terhadap media HPR antraks dapat menjadi optimal. Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap Hewan Penular Rabies dan penerbitan paspor hewan. Sehingga tersusun rancangan petunjuk pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap Hewan Penular Rabies dan penerbitan paspor hewan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2012 di Hotel Pangrango I Bogor Jl. Pangrango No. 23 16151 Bogor, dengan peserta adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang berasal dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno

159


Hatta dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan narasumber berasal dari Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit Hewan Jakarta. Hasil Kegiatan Seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Kebijakan Tindakan Karantina Hewan Pembawa Rabies tahun 2012 telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Rapat Persiapan Hasil rapat persiapan adalah sebagai berikut: a) Bahwa bentuk rancangan pedoman yang akan disusun berupa rancangan

keputusan kepala badan karantina pertanian. b) Disepakati untuk memisahkan petunjuk pelaksanaan yang sifatnya teknis

operasional tindakan karantina terhadap HPR dengan petunjuk pelaksanaan penerbitan paspor hewan.

c) Ruang lingkup meliputi dua bagian utama yaitu tindakan karantina di tempat pengeluaran dan tindakan karantina di tempat pemasukan. Adapun untuk rincian petunjuk berupa tindakan karantina 8P yaitu Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan, dengan memperhatikan kejelasan yang sudah ada pada Rancangan Peraturan Menteri. Terhadap substansi teknis yang sudah jelas dalam Rancangan Peraturan Menteri, tidak diperlukan lagi adanya kalimat/substansi petunjuk pelaksanaannya.

d) Judul rancangan pedoman adalah Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies.

Pertemuan Penyusunan Hasil pertemuan penyusunan pada tahap pertama adalah sebagai berikut: a) Rancangan pedoman yang dihasilkan ada 2 yaitu: 1) dengan judul Petunjuk

Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies, dan 2) Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Paspor Hewan.

b) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies meliputi tindakan karantina hewan di tempat pengeluaran, dan tindakan karantina hewan di tempat pemasukan.

c) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Paspor Hewan meliputi tata cara pelayanan permohonan paspor hewan, tata cara penerbitan paspor hewan, dan masa berlaku-pencabutan-dan pembaharuan paspor hewan.

d) Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies terdiri dari 4 Bab yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tindakan Karantina di Tempat Pengeluaran, Bab 3 Tindakan Karantina di Tempat Pemasukan, Bab 4 Penutup.

160


e) Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Paspor Hewan terdiri dari 5 Bab yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tata Cara Pelayanan Permohonan Paspor Hewan, Bab 3 Tata Cara Penerbitan Paspor Hewan, Bab 4 Masa Berlaku, Pencabutan, dan Pembaharuan Paspor Hewan, Bab 5 Penutup.

f) Kedua rancangan petunjuk pelaksanaan telah diselesaikan sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan ke Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan proses penetapan.

Kesimpulan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Hewan Penular Rabies dan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Paspor Hewan telah selesai disusun dan selanjutnya akan disampaikan ke Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk diproses penetapannya.

10) Apresiasi Pelaksanaan Kebijakan Tindakan Karantina Terhadap

Pemasukan Dan Pengeluaran Ruminansia Dari Dan Ke Luar NegeriTahun 2012 Berdasarkan Permentan No 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Pusat KHKehani) merupakan unit kerja dibawah Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, Pusat KHKehani menjalankan fungsi yang salah satunya adalah Pemberian Bimbingan Teknis. Kita ketahui bahwa pelaksanaan operasional karantina hewan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) dapat mengalami perbedaan antara UPTKP yang satu dengan UPTKP lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain kondisi ketersediaan sarana prasarana dan keterbatasan sumber daya, sehingga masih dapat dimaklumi. Namun dalam konteks diluar hal tersebut, maka kesepahaman terhadap kebijakan yang akan dan telah ditetapkan perlu diupayakan oleh Pusat KHKehani.

Pada kegiatan ini diapresiasikan materi kebijakan yaitu Kebijakan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut sebelumnya telah dibahas, disusun, dan dinotifikasikan ke World Trade Oraganization (WTO) untuk mendapatkan tanggapan dari Negara mitra. Sejauh ini Negara mitra tidak ada yang menyampaikan keberatan kepada Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, proses penetapan kebijakan akan segera dilakukan. Selanjutnya diapresiasikan juga Petunjuk Teknis Tindakan Karantina terhadap Lalu Lintas Sapi (Impor dan Antar Area) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 853/Kpts/KH.020/L/5/2011.

161


Melalui kegiatan ini diharapkan materi kebijakan yang disampaikan dapat dipahami sepenuhnya oleh Petugas Karantina Hewan, sehingga implementasinya tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah ditetapkan. Maksud kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang memadai bagi petugas karantina hewan dalam mengimplementasikan kebijakan pemasukan dan pengeluaran ruminansia ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya pemahaman yang optimal dari peserta terhadap kebijakan yang diapresiasikan. Kegiatan Apresiasi Pelaksanaan Kebijakan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Ruminansia Dari dan Ke Luar Negeri TA 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 Oktober 2012 di Braja Mustika, Bogor. Peserta adalah Dokter Hewan Karantina dari 10 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) yang terdapat pemasukan dan pengeluaran ruminansia dari dan/atau ke luar negeri, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP), serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Lingkup Pusat KHKehani. Narasumber adalah Pakar Perkarantinaan Non PNS. Pada hari pertama kegiatan, apresiasi dibuka oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa menjadi tanggungjawab bagi Pusat KHKehani untuk memberikan bimbingan teknis kepada UPTKP. Para peserta diharapkan untuk aktif menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi sehingga pemahaman yang optimal terhadap kebijakan yang diapresiasikan tercapai. Setelah apresiasi tersebut, diharapkan kepada UPTKP untuk mempersiapkan implementasi dan melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya, Pusat KHKehani akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sebelum presentasi Narasumber, peserta diberi lembar identifikasi permasalahan teknis terlebih dahulu untuk menuliskan implementasi kebijakan pemasukan dan pengeluaran ruminansia yang telah diterapkan selama ini, gap antara kebijakan yang ada dengan implementasi yang telah dilakukan, serta saran solusi. Setelah mengisi identifikasi tersebut, setiap peserta secara bergiliran diminta untuk menyampaikan poin utama permasalahan yang mereka hadapi. Lembar identifikasi tersebut adalah sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Narasumber yaitu drh. Mucahtar A. Baraniah, menyampaikan ulasan mengenai kebijakan pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia sapi sekaligus merespon permasalahan yang telah disampaikan oleh para peserta. Materi presentasi dan kebijakan yang diapresiasikan adalah sebagaimana terlampir.

162


Pada sesi diskusi, peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya kepada Narasumber dan juga kepada Pusat KHKehani terkait dengan kebijakan pemasukan dan pengeluaran ruminansia dari dan ke luar negeri. Dengan demikian diharapkan tidak ada perbedaan persepsi dan peserta telah memahami secara optimal terkait dengan substansi kebijakan pemasukan dan pengeluaran ruminansia dari dan ke luar negeri.

11) Rapat Penyempurnaan Pakan

Yang dimaksud pemasukan dan pengeluaran termasuk dengan pemasukan dan pengeluaran di dalam wilayah indonesia (antar area) Pakan harus jelas terdefinisikan apa yang dimaksud pakan, bahan pakan dan jenis2 yang akan diatur dalam permentan Konsep ini akan bersamaan masuknya dengan yang diusulkan dir pakan yang saat ini sedang merancang syarat dan tata cara pemasukan bahan pakan, terkait ijin ekpor impor. Sinkronisasi peraturan akan dibahan jumat nanti, oleh biro hukum. apakah akan digabung atau tidak. Dari judul dan aturan / outline yang akan diatur: persyaratan teknis, tindakan karantina, tindakan karantina khusus, pemantauan, imbalan jasa karantina dan pelaporan. Persyaratan : umum, persyaratan teknis pemasukan, persyaratan teknis pengeluaran, bag 3 mengenai SPP: semua hewan dan produk hewan pengeluarannya harus mendapatkan persetujuan dari kementrian perdagangan, seedngkan kementrian teknis hanya mengatur rekomendasi. Sedangkan permendag 24 hanya beberapa komodiiti yang diatur SPP nya diluar dari itu belum jelas. Oleh sebab itu harus ada alternatif rekomendasi. Tindakan karantina: Pakan dan bahan pakan digolongkan sebagai media pembawa berisiko rendah sehingga fokus bahwa persyaratan kesehatan hewan atau keamanan pakan sudah dilakukan di negara asal. Sehingga fokus bagaimanan pakan dan bahan pakan sudah melalui proses2 sehingga penyakit yang terbawa maupun cemaran sudah masuk standar. Sehingga persyaratannya sudah termasuk negara asal dan unit usahanya. Sehingga tidak ada lagi larangan2, risikonya apa, manajemen risikonya apa, tindakan karantinanya apa?? Sehingga dalam pelabuhan/ bandara dominan hanya pemeriksaan dokumen dan kesesuaian dengan fisik. Kalo ada perlakuan dan pengujian yang harus dilakukan sifatnya hanya sebagai monitoring artinya hasil pengujian tidak menjadi dasar untuk melakukan pembabasan (tidak perlu ditunggu) tapi jika terkait fisik tadi tidak benar maka dilakukan penahanan, penolakan dan pemusnahan. Tidak ada masa pengasingan dan pengamatan - hari. Hasil pemantauan akan dijadikan sebagai feedback kepada pemegang kebijakan untuk menegur/ memberikan sanksi kepada orang atau badan usaha yang akan memasukkan/ mengeluarkan= sifatnya sebagai evaluasi tindakan berikutnya.

12) Seminar Nasional Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan

Karantina, Uji Coba Dan Uji Terap

163


Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2012 di Hotel Golden View Batam, dengan hasil rumusan sebagai berikut :

Memperhatikan arahan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pemaparan hasil pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Prioritas Nasional dan Prioritas Regional oleh Tim Pemantauan UPTKP di Regional Bukittinggi; Medan; Lampung; Jawa; Kalimantan; Bali dan Nusa Tenggara; Sulawesi, Maluku dan Papua; Pemaparan hasil uji coba teknik dan metode pemeriksaan karantina hewan, Pemaparan hasil uji terap teknik dan metode perlakuan karantina hewan, masukan dari Narasumber: Prof. Dr. drh. Bambang Sumiarto, SU, M.Sc (FKH UGM), Dr. drh. Sudarisman, MS (BBalitvet), Dr. drh. Widagdo Sri Nugroho (FKH UGM) dan diskusi yang berkembang selama seminar berlangsung, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

A. Hasil Seminar Pemantauan Daerah Sebar HPHK

1. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Nasional terhadap BVD akan dilakukan berkesinambungan pada tahun 2013 dan 2014, dengan pengalokasian anggaran yang memadai oleh setiap UPTKP yaitu berupa pengusulan penyediaan anggaran jasa pengujian dengan memperhatikan urutan pengujian BVD mulai dari uji ELISA Antibodi secara paired sera sampai dengan uji PCR. Pelaksanaan pemantauan daerah tersebut selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang mempengaruhinya.

2. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Regional

terhadap HPHK Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, dan Rabies agar dilakukan berkesinambungan sampai dengan tahun 2014, dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang mempengaruhinya dan situasi lalulintas media pembawa.

3. Kedepan, agar pelaksanaan kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK

prioritas nasional berjalan dengan lebih optimal, maka Badan Karantina Pertanian perlu: a. Menyempurnakan pedoman teknis Pemantauan Daerah Sebar HPHK

tahun 2012 untuk prioritas nasional BVD; b. Melakukan koordinasi standarisasi metode pengujian BVD dan HPHK

lainnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga dapat memberikan performans peneguhan diagnosa yang memadai bagi keperluan monitoring penyakit hewan di Indonesia;

c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengujian laboratorium untuk kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK tahun berikutnya dengan laboratorium rujukan terkait pengadaan kit/bahan pengujian, metode pengujian, besarnya biaya pengujian dan pelaksanaan pengujian.

164


4. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian agar terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK.

5. Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Tahun 2012 selanjutnya

didokumentasikan dalam bentuk peta yang memuat keterangan hasil seropositif dan positif kasus, sebagai bahan kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam pengaturan lalu lintas Media Pembawa HPHK serta sebagai masukan kepada Ditjennakeswan untuk menjadi bagian dari peta penyakit hewan nasional.

6. Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Nasional dan Prioritas

Regional akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan Karantina Hewan dalam bentuk Pedoman Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa BVD dan Hog Cholera untuk dipedomani oleh seluruh UPTKP.

7. Badan Karantina Pertanian selanjutnya akan memperbaharui ketentuan

persyaratan dan tata cara tindakan karantina terhadap BVD baik impor, maupun antar area.

8. Matrik hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Nasional terhadap Bovine Viral Diarrhea (BVD) adalah sebagaimana terlampir.

9. Matriks hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK Prioritas Regional adalah sebagaimana terlampir.

B. Hasil Uji Coba Teknik dan Metode Pemeriksaan KH

1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani perlu menyempurnakan pedoman uji coba yang memuat target capaian strategis uji coba pemeriksaan dengan mengacu pada kebutuhan pelaksanaan tindakan karantina di UPTKP.

2. Hasil uji coba teknik dan metode pemeriksaan karantina hewan tahun 2012 perlu segera divalidasi oleh BBUSKP dan dijadikan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan Pedoman Teknis Pemeriksaan oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani untuk tahun 2013 dan 2014.

3. Matriks hasil uji coba teknik dan metode pemeriksaan karantina hewan adalah sebagaimana terlampir.

C. Hasil Uji Terap Teknik dan Metode Perlakuan KH

1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani perlu segera menyusun pedoman uji terap yang memuat target capaian strategis uji terap perlakuan dengan mengacu pada kebutuhan pelaksanaan tindakan karantina di UPTKP.

2. Hasil uji terap teknik dan metode perlakuan karantina hewan tahun 2012 dijadikan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan Pedoman Teknis

165


Perlakuan oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani untuk tahun 2013 dan 2014.

3. Matriks hasil uji terap teknik dan metode perlakuan karantina hewan adalah sebagaimana terlampir.

13) Workshop Kebijakan Karantina Hewan Di Wilayah Perbatasan Workshop dilaksanakan di Hotel Salak The Heritage, Jl. Ir. H. Juanda No. 8, Bogor. Kegiatan workshop dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 3-4 November 2012. Dihadiri oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) yang ada di perbatasan, instansi terkait lingkup internal Kementerian Pertanian, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri – Kementerian Perdagangan, Dinas di daerah yang membidangi fungsi peternakan, Dinas di daerah yang membidangimasalah perbatasan, Perguruan Tinggi, stake holder, instansi terkait lainnya, serta dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani-Badan Karantina Pertanian. Narasumber yaitu Drs. Indra Purnama, M.Si dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Budi Winanto dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan moderator Winarko Dian Subagyo dari Bea dan Cukai dan drh. Muchtar A. Baraniah. Kegiatan ini dibuka Kepala Badan Karantina Pertanian. Setelah memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian yang disampaikan oleh Sekretaris Badan, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, pemaparan Narasumber tentang Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Negara dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pemaparan hasil diskusi Kelompok I (Wiayah Sumatera), Kelompok II (Wilayah Kalimantan), Kelompok III (wilayah Sulawesi dan Maluku Utara) dan Kelompok IV (Papua dan Nusa Tenggara Timur) serta diskusi pleno maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

a) Wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga terdiri dari wilayah

perbatasan darat (kontinen) dan wilayah perbatasan laut (maritim), merupakan serambi Negara yang memiliki posisi strategis bagi kepentingan Negara, termasuk dalam pengamanan dan pencegahan terhadap kemungkinan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dari Negara tetangga.

b) Wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian khusus karena wilayah perbatasan kurang tersentuh pembangunan, keterbatasan akses ke pemerintah pusat, dan keterbatasan penyediaan infrastruktur sedangkan Negara tetangga proaktif melakukan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan. Adanya ketimpangan ini telah menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan lebih

166


berorientasi ke negara tetangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

c) Selain itu, pada tataran kebijakan, di wilayah perbatasan masih mengalami beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi antar intansi teknis yang ada di wilayah perbatasan (CIQS), belum adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi serta keterbatasan kebijakan khusus dari masing-masing instansi dalam rangka memfasilitasi lalulintas komoditas kedua Negara.

d) Merujuk pada UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip urusan bersama (concurrence). Secara kelembagaan, melalui Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 telah terbentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP antara lain mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perbatasan.

e) Badan Karantina Pertanian sebagai institusi yang bertugas di tempat pemasukan termasuk wilayah perbatasan, perlu berkoordinasi dengan BNPP dan intansi lain seperti Ditjen Bea Cukai, Imigrasi, Perdagangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dinas daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

f) Keterbatasan akses ke pusat dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala dalam pengurusan ijin /rekomendasi yang selama ini harus ke Pemerintah pusat, sehingga diharapkan mekanisme perijinan dapat dipersingkat atau dipermudah, dapat berupa pemberian rekomendasi cukup dari Pemerintah Daerah atau otoritas yang berwenang diperbatasan.

g) Apabila dari sisi risiko masuk dan tersebarnya HPHK dinilai kecil atau dapat diabaikan, maka diusulkan dapat dilalulintaskan tanpa ada rekomendasi, namun demikian tetap perlu ada pembatasan nilai, jumlah maupun volume untuk menghindari kemungkinan barang yang dilalu lintaskan yang sebenarnya hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah perbatasan, namun diperdagangkan di luar wilayah perbatasan.

h) Nilai, jumlah dan volume yang dapat dilalu lintaskan tanpa rekomendasi diusulkan selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMk.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-MDAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan atau dapat juga ditentukan melalui perjanjian bilateral perdagangan lintas batas (Permendag 24/2011 pasal 16 ayat 5).

i) Terhadap hewan dan produk hewan tertentu yang masih memiliki risiko penyebaran HPHK tinggi, lalu lintasnya di wilayah perbatasan dikecualikan dari pengaturan ini dan tetap memerlukan rekomendasi dari Pemerintah Pusat, misalnya hewan bibit, DOC/DOD, bahan patogen dan obat hewan.

j) Definisi wilayah perbatasan yang perlu dipertegas terutama tempat pemeriksaan di pos lintas batas/pelabuhan laut yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah untuk mempermudah pengawasan karantina.

167


k) Petugas UPT KP dalam melakukan pengawasan perlu memiliki pengetahuan tentang profiling terkait barang yang dilalu lintaskan apakah tergolong barang dagangan, barang pelintas batas, atau barang bawaan penumpang melalui kartu identitas kendali khusus untuk pengawasan terhadap pelintas batas/penumpang terhadap jumlah dan jenis yang dilalu lintaskan.

l) Dalam melakukan pemeriksaan di wilayah perbatasan perlu dilakukan koordinasi yang tertuang dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus, sehingga jelas siapa yang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di wilayah perbatasan. Setelah SOP tersusun selanjutnya perlu ada sosialisasi dan simulasi SOP, sehingga dalam operasional yang berupa pemeriksaan bersama dapat berjalan dengan baik.

14) Pembahasan Penyempurnaan Pedoman Persyaratan dan tatacara

pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap MP Produk Hewan MBM, Daging, Kulit dan susu dan telur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-7 November 2012 di Hotel Griya Sakinah Bogor. Dan dihadiri oleh 16 orang orang peserta terdiri dari pejabat struktural dan fungsional lingkup Pusat KH dan Kehani, tim pembahas, narasumber dari Universitas dan Komisi Ahli Karantina Hewan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas pedoman persyaratan dan tata cara pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Meat Bone Meal (MBM), Daging, Kulit Industri, Susu dan Telur sehingga tersusun sebuah pedoman tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap media pembawa Meat Bone Meal (MBM), Daging, Kulit Industri, Susu dan Telur dan membantu petugas karantina hewan dilapangan dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan ini menghasilkan Pembahasan Penyempurnaan adalah : a) Menetapkan dasar dari penyempurnaan pedoman tindakan karantina

hewan terhadap media pembawa meat bone meal (MBM), daging, kulit industri, susu dan telur yaitu Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

b) Menbahas konsep/ draft permentan oleh tim pembahas dengan masukan dari peserta rapat dan narasumber.

c) Menyepakati bahwa dalam penyusunan pedoman tindakan karantina hewan media pembawa berupa produk hewan terdiri dari Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH), dan Media Lain dengan judul permentan yaitu: Tindakan Karantina Media pembawa BAH, HBAH dan Benda Lain.

15) Pembahasan bahan kajian resiko dalam rangka penyusunan Analisa

Resiko MP Produk Hewan.

168


Kegiatan Pembahasan bahan kajian resiko dalam rangka penyusunan Analisa Resiko MP Produk Hewan Dilaksanakan pada tanggal 18-21 November 2012 di Hotel Griya sakinah Bogor. dihadiri oleh 16 orang peserta terdiri dari pejabat struktural dan fungsional lingkup Pusat KH dan Kehani. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas penyusunan analisa risiko media pembawa HPHK berupa produk hewan sehingga tujuan yang diharapkan yaitu tersusunnya analisa risiko terhadap media pembawa HPHK berupa produk hewan dapat tercapai. Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan : a. Disepakati analisa risiko adalah penting merupakan ilmu dokter hewan,

sehingga analisa risiko ini adalah penting untuk menentukan risiko yang selanjutnya sebagai acuan dalam melakukan tindakan karantina.

b. Susbtansi dalam analisa risiko yang akan dikaji disepakati adalah khusus untuk produk hewan.

c. Konsep pedoman yang disusun akan dibahas lebih lanjut dalam rapat konsinyasi penyusunan dan rapat pembahasan bersama dengan narasumber.

169


Lampiran 5.

DOKUMEN KEGIATAN PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI TA 2012

1) Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80, 89, 90 Tahun 2011

Tentang Pengaturan Impor Buah dan Sayuran Pada acara Sarasehan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012 di jombang Jawa Timur dalam acara ini Badan karantina Pertanian yang diwakili oleh Dr.Ir. Arifin Tasrif, MSc memberikan penjelasan kepada para Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengenai Permentan Nomor 80, 89, 90 tahun 2011 Tentang Pengaturan Impor Buah dan Sayuran, Permentan ini hanya mengatur pintu masuk sepanjang pintu tersebut bisa menjadi jalur internasional. Hal ini juga dilakukan oleh Negara Negara lain. Defisit neraca perdagangan buah dan sayuran Indonesia mencapai Rp 15 Triliun akibat ketidak berpihakkan pemerintah terhadap petani lokal, defisit sebesar ini akibat volume impor buah dan sayur tahun lalu mencapai 1.162 juta ton sedangkan volume ekspor mencapai 63 juta ton. Ekspor produk Indonesia umumnya masuk kenegara-negara Timur Tengah, sedangkan Negara Negara lain masih sulit ditembus karena persyaratan terlalu ketat. Disisi lain Indonesia menjadi keranjang sampah bagi produk pertanian dari Negara lain. Ironisnya, produkproduk tersebut berkualitas rendah dan sering tidak laku dinegara lain.Hal ini perlu diwaspadai karena banyak yang tidak layak dikonsumsi karena kandungan logam beratnya sangat tinggi. Saat ini saja dari 1000 orang di Indonesia menderita autis. Jika impor tidak ditekan maka jumlahnya akan lebih banyak. Dari volume impor buah, diperkirakan 1000 ton lebih ditolak karena mengandung bahan berbahaya. Sebagian besar produk berformalin adalah kacang tanah dan pir, Badan karantina Pertanian telah memusnahkan apel berformalin di Sulawesi Selatan. Maka dari itu Pemerintah harus melakukan Politik Will / kemauan politik yang tidak hanya menekan impor, tetapi juga melindungi konsumen.untuk itu pemerintah telah menerbitkan Permentan Nomor 80, 89, 90 tahun 2011 Tentang Pengaturan Impor Buah dan Sayuran. Dengan pembatasan ini diharapkan impor buah dan sayuran bisa ditekan secara signifikan. Salah satunya karena biaya yang harus dikeluarkan akan jauh lebih besar. Di Contohkan jika biaya distribusi dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok hanya membutuhkan Rp.3 Juta per Kontainer. Tetapi biaya distribusi dari Surabaya akan mencapai Rp.12 juta dan Makassar Rp.30 Juta per kontainer. Memang terasa mahal dan dapat mempengaruhi harga produk impor, sehingga bisa mengangkat daya saing buah lokal.

170


2) Laporan Pelaksanaan Verifikasi dalam rangka recognisi Pangan Segar Asal

Tumbuhan (PSAT) a. Negara New Zealand

Pelaksanaan kegiatan verifikasi dimulai tanggal 23 April sampai dengan 27 April 2012 pada beberapa tempat di Selandia Baru seperti Wellington, Napier dan Tauranga. Pelaksana Kegiatan yang melakukan kunjungan verifikasi adalah : 1. Ridwan Alaydrus, SP.,MP.

Kepala Sub Bidang Keamanan Hayati Nabati Impor, Pusat Karantina Pertanian dan Keamanan hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

2. Ir. Purwo Widiarto Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Hasil pengkajian terhadap penyampaian dan penjelasan dari pihak yang di verifikasi serta penilaian langsung di lapang, dapat disarikan sebagai berikut: 1. Ketentuan terkait pengaturan penggunaan Pestisida sudah

diselenggarakan dengan baik oleh NZFSA-MAF. Dengan terjadinya penggabungan pada kelembagaan dan menjadi Single Competent Authority, MPI akan menunjukkan intergritasnya untuk menyesuaikan.

2. Penerapan GAP oleh petani produsen(growers) dan penerapan GHP oleh Perusahaan Pengemas dilaksanalkan terpadu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Global GAP dan BRC(British Retail Consortium) berdasarkan kesepakatan bersana, kesadaran untuk dapat terus berkiprah dalam menembus pasar domestik dan international sekaligus melindungi kesehatan konsumen, serta membangun kepercayaan dan pengakuan internasional.

3. Fasilitas laboratorium penguji keamanan pangan termasuk residu pestisida sudah terakreditasi sebagai laboratorium yang memenuhi ISO 17025.

4. Program monitoring residu pestisida dan mutu dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Kegiatam ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan target yang ditetapkan terhadap komoditas tertentu

Rekomendasi Dari hasil pengkajian terhadap dokumen yang disampaikan serta kondisi sebenarnya yang telah diperlihatkan pada pelaksanaan verifikasi lapang baik sebagai hasil kunjungan verifikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya maupun yang telah dilakukan baru-baru ini sebagai tindakan verifikasi penyempurnaan, menunjukkan kesesuaian dengan akurasi tinggi sehingga dapat direkomendasikan untuk mendapatkan pengakuan dari Menteri Pertanian terhadap Sistim Keamanan PSAT Selandia Baru.

171


b. Negara Australia Permohonan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan yang telah diajukan oleh Pemerintah Australia. Tim verifikasi ke Australia pada tanggal 20-26 Mei 2012. Tim terdiri dari empat orang adalah sebagai berikut: 1. Dr.Ir. Gardjita Budi, M.Agr.St (Direktur Mutu dan Standardisasi), Ditjen

PPHP. 2. Ir. Andjar Rochani, MM (Kasubdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan

Mutu), Ditjen PPHP. 3. Ir. Islana Ervandiari, MM. (Kasubdit Keamanan Hayati Nabati), Badan

Karantina dan 4. Ir. Endang Suparman (Kasubdit Non Benih Impor) Badan Karantina.

Adapun hasil verifikasi tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut: a) Australia sesuai peraturannya, mempunyai sistem mutu dan keamanan

pangan sebagaimana Indonesia. Perbedaan sistem dengan Indonesia adalah KAN (Komite Areditasi Nasional) mengakreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian (laboratorium, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Inspeksi) sedangkan Australia dalam hal ini National Association of Testing Authority (NATA) tidak melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi.

b) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (Segar) dan para pelaku industri produk pertanian segar Australia sangat responsif terhadap tuntutan keamanan pangan baik untuk pasar internasional maupun domestik. Begitu juga untuk komoditi serealia, sistem jaminan mutu dan keamanan pangan telah dilaksanakan dengan baik, baik untuk keperluan ekspor termasuk ke Indonesia maupun konsumsi domestik.

c) Dengan ketersediaan waktu yang terbatas, Tim tidak dapat secara utuh mengkaji rangkaian rantai pasok mulai dari grower, receiver atau packing house sampai ke pelabuhan ekspor untuk komoditas yang sama. Namun demikian, informasi yang berhasil digali selama kunjungan, Tim berpendapat bahwa penanganan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan buah segar khususnya orange, apel dan pear telah diterapkan dengan baik sesuai standar internasional (Codex Alimentarius) dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia (Permentan No. 27 tahun 2009 maupun Permentan No. 88 tahun 2011). Tim juga mencatat bahwa:

- Untuk pemasaran dan konsumsi buah dan sayur domestik diterapkan program sistem jaminan mutu, sedangkan untuk produk ekspor lebih kepada end product testing yang dilakukan secara berkala dan tidak setiap pengiriman. Hal ini juga diperlihatkan dari hasil kunjungan ke Mildura Fruit Company (packer dan eksportir) dan Plunket (grower, packer, pemasar domestik).

172


- Terkait dengan monitoring terhadap cemaran mikrobiologi, belum diperoleh informasi yang akurat karena tidak didukung data. Untuk itu, Tim masih memintakan tambahan data mengenai catatan hasil monitoring terhadap cemaran mikrobiologi.

- Terkait klarifikasi kandungan phenilphenol pada jeruk dan Pb (lead) pada paprika. Pihak Australia menjelaskan bahwa telah mengambil langkah koreksi dan antisipatif bagi para grower maupun packing house.

d) Sehubungan dengan penanganan wabah lalat buah, Tim telah

mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Otoritas Karantina Australia tentang program eradikasi fruit fly di Negara South Australia dengan anggaran Aus $ 4,5 juta per tahun. Dari observasi lapang di daerah perbatasan Victoria dan South Australia serta menyaksikan secara langsung operasional harian di Road Block Quarantine Station di Yamba, penggunaan Quarantine bin dan partisipasi industri buah dan masyarakat awam dalam program penanggulangan fruit fly. Tim berkesimpulan bahwa Australia telah melakukan langkah-langkah kongkrit penanggulangan fruit fly dengan baik walaupun harus diakui bahwa wabah fruit fly masih ada dengan intensitas yang semakin menurun. Sehubungan dengan hal tersebut, impor buah dari sentra produksi ke Indonesia masih harus mensyaratkan perlakuan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya penyebaran fruit fly ke wilayah Indonesia.

c. Negara Amerika Serikat

Kegiatan verifikasi ini dipandang penting untuk menggali informasi terkini tentang penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan segar serta langkah-langkah perkarantinaan Amerika Serikat dalam mempertahankan status bebas lalat buah (Mediteranian Fruit Fly) pada tanaman anggur yang telah mendapatkan pengakuan Pest Free Status Area oleh Badan Karantina Pertanian, sebagaimana diketahui bahwa lokasi California berdekatan dengan Mexico yang merupakan Negara terinfeksi Mediteranian Fruit Fly. Hasil verifikasi akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pimpinan Kementerian Pertanian untuk menetapkan atau memperpanjang status recognition Importasi Pangan Segar Asal Amerika Serikat ke Indonesia.

Tujuan dan Ruang Lingkup Verifikasi 1. Memverifikasi apakah „Food Safety Control System‟ yang meliputi sistem

jaminan mutu dan keamanan pangan segar yang diterapkan di Amerika Serikat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian khususnya Peraturan Menteri Pertanian No. 88 tahun 2011.

2. Mempelajari kebijakan dan implementasi Keamanan Pangan Segar dan Perkarantinaan terutama dalam mempertahankan wilayahnya bebas dari Mediteranian Fruit Fly.

173


Tim Verifikasi Kementerian Pertanian telah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni – 1 Juli 2012, Tim terdiri dari tiga orang adalah sebagai berikut: 1. Dr.Ir. Gardjita Budi, M.Agr.St (Direktur Mutu dan Standardisasi), Ditjen

PPHP. 2. Ir. Islana Ervandiari, MM. (Kasubdit Keamanan Hayati Nabati), Badan

Karantina dan 3. Ir. Bambang Hesti S, MSc (Kabidang Karantina Tumbuhan Non Benih)

Badan Karantina.

Hasil 1. Penanganan sistem keamanan pangan USA, termasuk Minnesota dan

California di terapkan mulai dari GAP sampai pengawasan peredaran di pasar. Penggunaan jenis benih, pupuk, dan pestisida oleh petani, dilaksanakan dibawah bimbingan para penyuluh (extention) disetiap Negara bagian yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Universitas.

2. Penerapan pestisida bersifat secara sukarela dilakukan oleh petugas yang certified (berlisensi) dan wajib mengikuti petunjuk yang tertera pada label. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang pidana dan lisensi secara otomatis dicabut dan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali.

3. Program monitoring residu pestisida dan mikotoksin dilaksanakan dalam skala nasional dan dilakukan konsisten setiap tahun oleh FDA dan USDA bekerjasama dengan instansi terkait dari negara bagian (states) yang mencakup buah-buahan, sayuran dan grain. Kesimpulan dari hasil monitoring 2 tahun terakhir (2010-2011), menunjukkan sampel yang melebihi ambang batas kurang dari 1 persen.

4. Pemeriksaan/pengujian terhadap grain difokuskan pada penilaian kualitas. Sedangkan pemeriksaan pengujian cemaran kimia adalah pilihan/berdasarkan permintaan atau kesepakataan antara pihak pembeli (eksportir) dan importir di negara tujuan ekspor dan terbatas hanya pada pengujian mikotoksin.

5. Protokol terhadap pestisida ditetapkan oleh Environment Pesticide Authority (EPA) dengan ruang lingkup perijinan/lisensi dan sertifikasi produsen dan pengguna pestisida, serta program montoring residu pestisida. Peredaran dan penggunaan pestisida diawasi dengan sangat ketat mulai dari tingkat industri pestisida, distribusi dan petani, penyalahgunaan atau pelanggaran ketentuan terhadap penggunaan pestisida akan dikategorikan kedalam tindak pidana, dengan demikian terbangun tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa kontaminasi residu pestisida adalah kasus yang jarang terjadi.

6. Untuk menjamin bahwa GAP telah dilakukan Pengambilan sampel dilakukan secara multilayer yaitu dimulai pada tingkat petani dalam rangka program monitoring, kemudian ditingkat pengumpul (grain terminal) dilakukan pengambilan sampel pertama ketika grain diterima dari petani

174


yang bertujuan untuk menentukan harga yang diterima petani. GIPSA mensertifikasi lembaga penguji swasta untuk melakukan sampling kedua ketika grain dimasukkan ke tongkang atau kereta. Petugas laboratorium GIS di pelabuhan ekspor melakukan sampling ketiga. Dari sudut pandang mereka, sampling kedua dan ketiga bertujuan untuk menetapkan grading pada grain yang dikapalkan untuk negara tujuan ekspor.

7. Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Amerika Serikat yaitu mewabahnya mikotoksin pada grain khususnya di wilayah Minnesota sebagai penghasil utama grain, maka pengambilan sampel dan pengujian terhadap mikotoksin dilaksanakan di setiap tingkatan mulai dari grower, processing house, penyimpanan dan pelabuhan ekspor, baik terhadap grain untuk pangan maupun pakan ternak dengan anggapan bahwa mikotoksin dapat berkembang pada tahap-tahap tersebut. Hasil pengujian menunjukkan selama 15 tahun terakhir ini tidak pernah dijumpai Mikotoksin di atas ambang batas yang ditetapkan.

8. Hasil verifikasi area bebas lalat buah di California menunjukkan bahwa keberadaan hama lalat buah terdeteksi secara tidak signifikan pada bulan September 2011 dan telah berhasil dieradikasi. Sampai saat kunjungan verifikasi, populasi lalat buah di lokasi pengawasan (trapp area) berhasil ditekan sampai pada titik nol. Dengan demikian, Tim menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap Negara bagian California sebagai area bebas hama lalat buah Mediterania masih relevan.

9. Kesimpulan sementara dari sisi keamanan pangan dan karantina kiranya perpanjangan status recognition dapat dipertimbangkan. Namun demikian, sambil menunggu informasi tambahan terkait sistem sertifikasi keamanan pangan dari pihak Amerika, kami segera rapatkan hasil ini dengan wakil dari instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian sebelum mengusulkan status rekognisi kepada Bapak Menteri Pertanian.

d. Negara Kanada

Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan untuk menggali informasi terkini tentang peraturan keamanan pangan yang diberlakukan di Kanada dengan penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan. Hasil verifikasi akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pimpinan Kementerian Pertanian untuk menetapkan atau memperpanjang status recognition terhadap system pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan Kanada. Tujuan Menverifikasi apakah „Food Safety Control System‟ yang meliputi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar yang diterapkan di Kanada memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2011.

175


Tim Teknis Pengkajian dan Verifikasi Pengawasan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Kementerian pada tanggal 24 Oktober - 2 November 2012, Tim terdiri dari tiga orang adalah sebagai berikut: 1. Dr.Ir. Gardjita Budi, M.Agr.St (Direktur Mutu dan Standardisasi), Ditjen

PPHP. 2. Ir. Islana Ervandiari, MM. (Kasubdit Keamanan Hayati Nabati), Badan

Karantina dan 3. Ridwan Alaydrus, SP. MP (Kasubidang Keamanan Hayati Nabati Impor)

Badan Karantina. Hasil 1. Dalam hal kebijakan dan penerapan GAP pemerintah Kanada melakukan

kajian terhadap manual GAP spesifik komoditas bersama tenaga ahli dan assosiasi produsen, kemudian pihak assosiasi produsen dan industri pengemasan melaksanakan Manual GAP bersama anggotanya mulai dari persiapan sampai dengan sertifikasi;

2. Dokumentasi GAP dan penerapannya secara konsisten dilakukan oleh grower/produsen dan industri pengemasan. Hal ini diketahui dari verifikasi terhadap grower dan industri pengemasan dimana telah bersertifikat GAP dan HACCP;

3. Pestisida diatur oleh Health Kanada berdasarkan The Pest Conrol Products Act, meliputi tata cara pendaftaran pestisida, penentuan batas maksimum residu pestisida dan lain-lain. Setiap pestisida dievaluasi secara ilmiah untuk menentukan apakah pestisida sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan. Hanya pestisida yang memenuhi standar dan yang terbukti efektif yang boleh digunakan di Kanada;

4. Sistem Pengawasan Keamanan Pangan di Kanada diterapkan secara konsisten dan terpadu antara kebijakan, pengawasan oleh instansi Pusat dan Daerah serta pelaksanaan oleh stakeholder (grower, elevator dan industri pengemasan dan assosiasi). Para produsen/grower dan industry pengemasan terdorong untuk menerapkan GAP, karena pihak pembeli dan eksportir mempersyaratkan jaminan mutu dimana hal tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan GAP, sehingga secara bersama-sama dikoordinasikan oleh assosiai produsen agar produknya memenuhi persyaratan keamanan pangan guna memperoleh akses market. Hal ini dibuktikan dari setiap sampel dari grower yang diuji oleh elevator menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan, karena sebelum produk dikirim ke elevator, grower telah melakukan pengujian produk masing-masing, demikan juga terminal elevator melakukan pengambilan dan pengujian terhadap sampel yang dikirim oleh elevator, selain itu dilakukan pengambilan sampel dan pengujian sampel secara acak ata sesuai permintaan eksportir pada kargo sebelum diberangkatkan;

5. Untuk menjamin bahwa grower hanya menggunakan pestisida yang terdaftar, maka setiap pengguna dan pemasok pestisida diberi lisensi dan dimonitor penggunaannya dimasing-masing provinsi. Berdasarkan Pest

176


Control Product Act, setiap penyalahgunaan atau pemalsuan pestisida akan dikenakan sanksi pidana dan pencabutan lisensinya.

Rekomendasi Dari hasil verifikasi dapat diperoleh gambaran bahwa pangan dan implementasi penerapan dilapangan menunjukkan bahwa biji-bijian dan kacang-kacangan yang dihasilkan di daerah Ottawa, Montreal dan Winniped, baik untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun ekspor, telah melalui proses pengawasan keamanan pangan yang baik. Demikan “Status Pengakuan” yang telah diberikan kepada Kanada dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang. Namun demikian, perlu diperjuangkan upaya agar kemudahan yang diberikan kepada Kanada untuk mengekspor komoditas biji-bijian melalui pemberian pengakuan (khususnya gandum dan kedelai) dapat diimbangi dengan kemudahan atau perluasan akses pasar bagi komoditas pertanian Indonesia ke Kanada.

3) Operasional Komisi Agens Hayati

A. Pembahasan Permohonan Pemasukan Agaricus bisporus (spawn) dan

Phytoseiulus persimilis dan Amblyseius swirskii a. Permohonan pemasukan Agaricus bisporus (spawn) dari Australia oleh PT.

Sentosa Esa Swadaya melalui surat Nomor 007/SES/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Pemasukan Benih Ke Dalam Wilayah Negara RI.

b. Permohonan pemasukan Phytoseiulus persimilis dan Amblyseius swirskii dari Belanda oleh PT. Strawberindo Lestari melalui surat Nomor 02/P/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 tentang Ijin Impor agens hayati predator

Hasil Pembahasan 1) Berdasarkan hasil rapat Komisi, Kelompok Ahli berpandangan bahwa

informasi yang disampaikan oleh PT. Sentosa Esa Swadaya masih kurang lengkap dan meminta agar menyertakan informasi detail seperti ; a) Biologi bibit jamur Agaricus bisporus (spawn); b) Hasil penelitian terhadap bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) yang

pernah dilakukan di negara asalnya dan/atau negara lain; c) Manfaat dan laporan pengkajian tentang dampak negatif yang

ditimbulkan dalam penggunaan bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) di negara asalnya dan/atau negara lain;

d) Langkah-langkah penanggulangan yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) di negara asalnya dan/atau negara lain;

e) Musuh alami, antagonis serta kompetitor bibit jamur Agaricus bisporus (spawn);

177


f) Habitat asal, karakteristik serta spesifikasi bibit jamur Agaricus bisporus (spawn);

g) Cara penangkaran dan/atau produksi bibit jamur Agaricus bisporus (spawn);

h) Deskripsi kemasan pembungkus bibit jamur Agaricus bisporus (spawn) yang digunakan (bentuk dan ukuran unit);

i) Fasilitas yang dimiliki pada tempat produksi di Brebes; j) Penanganan terhadap medium tumbuh bibit jamur Agaricus bisporus

(spawn) setelah panen. 2) Setelah melengkapi informasi tersebut, untuk rapat selanjutnya, Kelompok

Ahli menyarankan untuk menghadirkan tim ahli dari perusahaan tersebut untuk dimintakan penjelasannya terkait permohonan pemasukan tersebut.

3) Terhadap permohonan pemasukan Phytoseiulus persimilis dan Amblyseius swirskii dari Belanda, Kelompok Ahli menyatakan bahwa kedua agens hayati pernah dimasukkan ke wilayah Indonesia dan telah dikaji keamanan, kemurnian dan keefektifan sehingga dapat diberikan rekomendasi dengan syarat PT. Strawberindo Lestari menyampaikan laporan pemasukan dan penggunaan sesuai dengan ketentuan dalam Kepmentan Nomor 4632/Kpts/HK.310/11/2011.

B. Rapat Pleno Komisi Agens Hayati

1. Rancangan Permentan masih perlu penyempurnaan substansi dengan memperhatikan beberapa masukan dari berbagai pihak. Definisi agens hayati harus dipertajam sehingga penanganan agens hayati lebih jelas.

2. Program kerja Komisi Agens Hayati 2013 memprioritaskan penyempurnaan rancangan Permentan hingga diterbitkan Permentan Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan ditindakjanjuti dengan sosialisasi ke berbagai pihak

C. Rapat Pembahasan Permohonan Ijin Pemasukan Vectobact (Bacillus

thuringensis) dari Amerika Serikat oleh YASPEM) Maumere Kegiatan ini bertujuan membahas permohonan ijin pemasukan Vectobac (Bacillus thuringiensisi) yang berasal dari Amerika Serikat oleh Yayasan Sosial Pembangunan Masyarakat (YASPEM) Maumere dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Menteri Pertanian.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengkajian terhadap dokumen permohonan Yayasan Sosial Pembangunan Masyarakat (YASPEM) Maumere untuk pemasukan Vectobact yang bertujuan untuk penanganan vector penular penyakit kaki gajah dan malaria yang sedang menjadi wabah di Kabupaten Sikka, NTT, Kelompok Ahli KAH menyimpulkan bahwa dokumen tersebut telah lengkap. Akan tetapi masih diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk substansi tertentu (misal rencana uji coba penggunaan vectobact untuk penanganan kaki gajah harus didampingi oleh salah satu pakar dalam bidang entomologi). Setelah melengkapi atau memenuhi

178


persyaratan direkomendasikan kepada Menteri Pertanian untuk dimasukan ke wilayah RI.

4) Penerbitan Sertifikat Fumigasi dan penggunaan bahan yang dapat menghambat penetrasi MB. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan fumigasi terhadap kayu dan produk pasca pemberlakuan Notice To Industry AQIS No. 88/2011 tanggal 8 September 2011 dan pengggunaan form sertikat fumigasi (AFAS-Metyl Bromide Certificate) diinformasikan bahwa Badan Karantina Pertanian telah melakukan komunikasi dengan pihak AQIS untuk pemecahan masalah agar tidak menghambat kelancaran ekspor komoditas Indonesia ke Australia.

Terdapat beberapa hal penting yang harus diinformasikan kepada pimpinan perusahaan fumigasi AFASID di wilayah UPT yaitu :

a) Penggunaan bahan yang dapat menghambat penetrasi Metil Bromida (MB) Tidak boleh dilakukan terhadap komoditas kayu atau produk kayu yang telah

dilapisi dengan menggunakan bahan yang dapat menghambat evektivitas penetrasi MB kedalam kayu yaitu cat, veneer, lacquer, wax, stain atau minyak alami (natural oil) seperti teak oil. AQIS akan mengenakan sanksi pembekuan (suspend) apabila terbukti perusahaan fumigasi terhadap kayu atau produk kayu yang telah dilapisi dengan bahan tersebut.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penolakan atau treatment ditempat pemasukan (Australia), maka komoditas kayu atau produk kayu harus terlebih dahulu di fumigasi sebelum bahan digunakan (finishing). Pelaksanaan fumigasi dapat dilakukan dengan stacking (stack under-sheet). Perusahaan fumigasi menerbitkan Fumigation Certificate dengan komoditi sebagai target fumigasi. Komoditas yang telah di fumigasi paling lambat 21 hari harus dikirim ke Negara tujuan (diekspor).

AQIS tidak mempersyaratkan treatment fumigasi dengan MB terhadap kontener yang memuat komoditas kayu atau produk kayu yang telah di fumigasi. Persyaratan AQIS terhadap kontener yang masuk ke Australia hanya berupa Cleanliness Declaration yang diterbitkan oleh Shipping agent atau cargo.

Target fumigasi dalam FC hanya berupa packing (tidak boleh mencantumkan komoditas) dengan melampirkan FC pelaksanaan fumigasi terhadap komoditas sebelum finishing.

Pada kolom additional dalam FC harus dituliskan bahwa : “the certificate covers the container only (sertifikat ini hanya untuk kontener); and (dan) the commodity has beeb fumigated prior finishing within FC No….. dated…(komoditas telah difumigasi sebelum dilakukan finishing sesuai dengan FC No…tanggal….)”

179


b) Fumigasi dalam kontener untuk komoditas campuran

Pelaksanaan fumigasi pada kontener yang berisi kayu/produk kayu, handicraft yang sudah di finishing atau belum finishing atau produk lain yang termasuk non quarantine risk material (non QRM) seperti garmen, patung batu, mirror dan sebagainya maka perusahaan fumigasi menerbitkan FC dengan both packing and commodity sebagai target fumigasi.

c) Fumigasi terhadap kontener yang berisi barang non QRM seperti garmen, keramik, batu teracota, kaca dan sejenisnya tidak menjadi keharusan (requirement) untuk di fumigasi dengan MB.

d) Penetapan tempat pemasukan buah dan sayuran buah segar ke dalam

wilayah RI

Terkait Peraturan menteri Pertanian Nomor : 37/Kpts/Hk.060/1/2006 jo Peraturan menteri Pertanian Nomor : 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Badan karantina Pertanian telah meminta kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pelindo I dan II serta Angkasa Pura I untuk memberi bantuan terkait sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam rangka memperlancar arus bongkar muat berbagai produk pertanian. Tempat pemasukan yang ditetapkan berdasarkan Permentan No. 89 tahun 2011 yaitu : pelabuhan Belawan, pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan Makassar dan Bandara Soekarno Hatta.

5) Dokumen Kegiatan Pre-Shipment Inspection (PSI) Karantina Tumbuhan

sampai dengan Semester I TA 2012

No Tim PSI Hasil 1 SK Kabadan No.

193/Kpts/OT160/L/2012 Tim PSI thd Pemasukan Benih Padi Asal India 1. Iyar, SP 2. Ir. Hasmiah Hamid 3. Ir. Feri Kornida, M.Si 4. Ir. Latif Imanadi, MMA Waktu : 29 Feb – 14 Maret 2012 Milik :

Pengambilan sampel : 20 lot Metode Uji PCR, blotter test, perendaman, direct inspection Hasil Tidak ditemukan target pest yang merupakan list OPTK Rekomendasi Seluruh lot harus difumigasi terlebih dahulu dengan Phosphin dosis 2 gr/m3, selama 7 hari dan setelah itu diberi perlakuan dengan memakai fungisida (Captain), sebelum pengiriman

180


PT Sang Hyang Sri Lokasi : Hyderabad

dilakukan dan harus dicantumkan dalam PC Total lot yang direkomendasikan Tim untuk diekspor ke Indonesia sebanyak 20 atau sekitar 200 ton

2 SK Kabadan No. 422/Kpts/OT160/L/3/2012 Penunjukan Tim PSI Thd Pemasukan Benih Padi Hibrida Asal Wuhan, Prov. Hubei-China Milik Sang Hyang Seri 1. Nurjanah, SP. M.Si 2. Fahri Usman, SP, MP 3. Nolis Hertiningsih, SP 4. Ir. Suwandi Waktu : 19 April – 02 Mei 2012 Milik : PT Sang Hyang Sri Lokasi : Wuhan

Pengambilan sampel : 25 lot Metode Uji : ELISA, PCR, Blotter Test, perendaman, direct inspection Hasil Tidak ditemukan target Pest yang merupakan list OPTK Rekomendasi Wuhan Guoying Seed Co. Ltd. Dapat mengirimkan 500 ton benih padi hibrida varietas BSHS – 6 H ke Indonesia melaui pelabuhan pemasukan Tanjung prok Jakarta

3 SK Kabadan No. 543/Kpts/OT160/L/4/2012 Penunjukan Tim PSI Thd Pemasukan Benih Kentang Asal Australia Barat milik PT Clarexindo Mega Sukses 1. Dr. Ir. Eliza Suryati Rusli,

M.Si 2. Ir. Suyatman Waktu : 02 – 09 Mei 2012 Milik : PT Clarexindo Mega Sukses Lokasi : Western Australia

Pengambilan sampel : 8 sampel dari 6 lokasi Metode Uji : ELISA, PCR, morfologi Hasil Tidak ditemukan target Pest yang merupakan list OPTK Rekomendasi Semua Potato Seed yang telah diperiksa melalui PSI dapat dikirim ke Indonesia dengan terlebih dahulu diberi perlakuan fungisida Tecto Flowable SC dengan bahan aktif 500 g/L Thiabendazole yang diaplikasikan dengan teknik misting (pengabutan)

4 Tim PSI SK Kabadan No. 420/Kpts/OT160/L/3/2012 Penunjukan Tim PSI Thd

Pengambilan sampel : total lot : 75 untuk DG 1 SHS, dan total lot 30 untuk DG 2 Menentukan 30 titik/karung per lotsecara

181


Pemasukan Benih Padi Hibrida Asal India milik PT Sang Hyang Seri 1. Serlina, SP. M.Si 2. Ir. Mustaghfirin 3. Ir. Riza Desnurvia,M.Sc 4. Primadani Kuliahsari, SP 5. Ir. Anni Anwar,MP Waktu : 15 – 29 Mei 2012 Milik : PT Sang Hyang Seri Lokasi : Hyderabad

random,masing-masing diambil 100 g sehingga diperoleh sampel primer = 3 Kg, lalu dihomogenkan (composite sampel) dan dg alat devider diambil sebanyak masing-masing 1 kg untuk setiap target OPTK (submitted sample). Sampel tersebut dibawa ke lab untuk dibagi berdasarkan target OPTK (working sampel), yaitu : serangga, cendawan,nematode, bakteri Metode Uji : PCR, blotter test, perendaman, direct inspection Hasil Tidak ditemukan target Pest yang merupakan list OPTK Rekomendasi : Jumlah benih padi yang direkomendasikan Tim untuk diekspor ke Indonesia sebanyak 1.050 ton

5 SK Kabadan No. 544/Kpts/OT160/L/IV/2012 Penunjukan Tim PSI Thd Pemasukan Benih Padi Hibrida Asal Phillipine milik PT Sang Hyang Seri 1. Cucu Umi Kulsum, SP 2. Jati Adiputra, S.Si, M.Si 3. Juwarti,SP Waktu : 3 – 15 Juni 2012 Milik : PT Sang Hyang Seri Lokasi : Los Banos dan Santa Cruz

Pengambilan sampel : total 3 lot (53 ton) Pengambilan sampel dilakukan pada 30 titik untuk setiap lot sebagai primer sampel, lalu dihomogenkan menjadi composite sampel,lalu ditimbang dan diperoleh jumlah antara 5 kg. Dari composite sampel diambil kurang lebih 1,5 kg sebagai submitted sample untuk dibawa ke lab Metode Uji : PCR, blotter test, penyaringan, direct inspection Hasil Ditemukan OPTK A2 : Aphelencoides besseyi Rekomendasi : Fumigasi Phosphin dosis 3 g/m3 selama 5 hari Jumlah total untuk di ekspor : 53 ton

6) Temu Koordinasi Jabatan Fungsional POPT

Kegiatan Temu Koordinasi Jabatan Fungsional POPT di laksanakan pada tanggal 29 Pebruari – 2 Maret 2012 dilaksanakan di Hotel Sahid Raya, Jl. Babarsari, Yogyakarta dan diikuti oleh Koordinator Fungsional POPT Karantina Tumbuhan dari UPT Karantina di Seluruh Indonesia.

182


Berdasarkan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian, pemaparan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, penyampaian dari beberapa pemakalah dan Narasumber serta mencermati hasil diskusi yang berkembang, bersama ini disampaikan hasil rumusan pada temu koordinasi jabatan fungsional POPT tahun 2012, sebagai berikut :

I. NON TEKNIS

a) Barantan diharapkan turut membantu mendorong segera terealisasinya rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat fungsional POPT yang selama ini dalam proses.

b) Dalam rangka mendapatkan masukan secara konprehensif perlu dilaksanakan temu koordinasi tingkat regional (wilayah tengah, barat dan timur) sebelum pelaksanaan temu koordinasi nasional.

c) Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebijakan nasional dan internasional khususnya dibidang perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati maka diperlukan peraturan-perundangan jabatan fungsional yang sesuai dengan perkembangan jaman, saat ini masih ada kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh pejabat fungsional POPT namun belum termuat didalam Peraturan Perundang-undangan jabatan fungsional POPT oleh karena itu perlu segera mengusulkan revisi peraturan dimaksud, termasuk penambahan jenjang jabatan utama dan batas usia pensiun.

d) Diklat teknis dasar perkarantinaan tumbuhan agar tetap diwajibkan bagi calon pejabat fungsional POPT sebagai persyaratan untuk dapat diangkat/ditetapkan sebagai pejabat fungsional POPT Badan Karantina Pertanian.

e) Pelaksanaan perputaran atau alih tugas seorang POPT dari suatu wilker ke wilker lainnya di dalam suatu UPT agar dilakukan secara bijaksana, adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan Angka Kredit yang mencukupi untuk kenaikan pangkat.

f) Diperlukan perubahan nomenklatur jabatan fungsional POPT menjadi Jabatan Fungsional Karantinawan agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan karantina pertanian di Indonesia.

g) Revisi UU Nomor 16 Tahun 1992 agar dilakukan secara komprehensif menyangkut perundang-undangan itu sendiri, yang berorientasi ke depan dan bertujuan memperbaiki system perkarantinaan yang berbasis pada perkembangan deteksi, teknologi dan kecepatan pelayanan yang kredibel dan akuntabel.

h) Diusulkan pengembangan struktur organisasi di lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang khusus menangani analisis risiko OPT dan Import Risk Analysis.

i) Kepengurusan Ikatan POPT Karantina Tumbuhan Indonesia (IPOKTI) perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai wadah bagi para pejabat POPT

j) Perlu ditetapkan logo Badan Karantina Pertanian sebagai identitas Institusi dan standarisasi atribut yang dipakai pada pakaian seragam karantina.

183


II. TEKNIS

a) Sehubungan dengan kebutuhan operasional di lapangan mengenai tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap benih impor dengan target pest virus/phytoplasma kiranya Pedoman Teknis Pengasingan dan Pengamatan dapat segera ditetapkan.

b) Sehubungan masih banyaknya perbedaan pengertian tentang antar area antara UPT dengan UPT lainya maka perlu dirumuskan definisi Karantina Tumbuhan Antar Area.

c) Perlu adanya tindak lanjut bagi area yang dimana disana ditemukan OPTK untuk ditetapkan sebagai Kawasan Karantina.

d) Perlu penguatan pelaksanaan AROPT terhadap media pembawa Benih dan Non Benih.

e) Perlunya dilakukan uji petik terlebih dahulu di beberapa Laboratorium UPT untuk SLA pengujian OPT/OPTK sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang..

f) Sistem manajemen mutu harus diterapkan di laboratorium UPT seluruh Indonesia.

g) Perlu validasi metode deteksi dan identifikasi untuk OPTK yang sering ter-intersepsi melalui pintu-pintu pemasukan yang telah ditetapkan.

h) Peningkatan koordinasi bagi setiap koordinator POPT dalam setiap tindakan karantina antar UPT yang berhubungan.

7) Pembinaan In-Line Inspection komoditas buah alpokat

Kegiatan Pembinaan In-Line Inspection komoditas buah alpokat dilaksanakan pada tanggal 26-28 Januari 2012 di Probolinggo Jawa Timur, Instansi terkait yang mengikuti acara tersebut adalah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Direktorat Budidaya dan Pasca panen Buah, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Pemasaran Internasional dan calon eksportir (PT AMS). Hasil dan Keputusan kegiatan Pembinaan In-Line Inspection komoditas buah alpokat adalah Bahwa pelaksanaan In-line inspection dalam rangka ekspor komoditas alpukat yang berasal dari kecamatan Tiris, Probolinggo ke China dapat diterapkan sehingga akan mengurangi risiko kerusakan komoditas yang akan di ekspor. Tindak Lanjut a) Percepatan registrasi kebun oleh Dinas Pertanian Jatim untuk kelompok yang

belum diregistrasi, karena ada lokasi kebun yang sudah beebrntuk hamparan dan sudah melaksanakan GAP/SOP belum diregistrasi.

b) Identifikasi lokasi kebun lain sebagai alternatif dari kebun yang ada. c) Perbaikan kondisi kebun sesuai dengan GAP/SOP, perbaikan pencatatan

yang belum lengkap, perbaiakan tata cara panen yang sesuai SOP pasca panen alpukat.

d) Eradikasi selektif terhadap tanaman terserang penyakit mati meranggasa serta pengamanan tanaman dengan menggunakan tricho kompos belerang.

e) Perbaiakan sanitasi kondisi tempat pengumpulan di lokasi Gapoktan.

184


f) Perbaikan sistem identitas asal usul buah yang akan dikirim ke eksportir untuk keperluan penelusuran ketidaksesuaian.

g) Perbaikan data surveilen OPT. h) Pembuatan sistem sertifikasi ekspor oleh petugas Karantina Tumbuhan. i) Antisipasi kemungkinan pengiriman melalui bandara Juanda (pembuatan

packing house di Surabaya atau Probolinggo). j) Identifikasi permasalahan selama pengiriman baik dari kebun ke packing

house maupun dari packing house ke China.

8) Rapat Koordinasi Koordinator lapangan dan Workshop Implementasi SKIM AUDIT Badan karantina Pertanian Rapat Koordinasi Koordinator lapangan dan Workshop Implementasi SKIM AUDIT Badan karantina Pertanian dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Maret 2012 di Cipayung. Rapat koordinasi ini diikuti oleh 250 peserta dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dalam pembukaannya Kepala Badan mengharapkan bahwa dengan adanya Program Skim Audit Badan karantina Pertanian lebih berkembang karena tunututan masyarakat yang mengharapkan Pelayanan Pemerintah yang harus transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Sejauh ini, Program Skim Audit Barantan telah berhasil melakukan registrasi 129 perusahaan fumigasi, 118 perusahaan kemasan kayu, dan 52 Instalasi Karantina Tumbunan Milik Pihak ke-3. Dari jumlah tersebut lebih kurang 20 % dikenakan sanksi berupa pembekuan dan pencabutan karena dinilai kurang komitmen dalam mengikuti program ini. bersyukur bahwa pasca workshop tahun lalu telah banyak hal-hal penting yang dilakukan, diantaranya penyempurnaan ke-sistem-an program registrasi, dan aspek legalitas keberadaan Skim Audit Barantan. Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam bentuk “Ozon Award”, membuktikan bahwa program ini telah mendapat pengakuan dan berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan Barantan sudah final bahwa keberadaan Program ini dibutuhkan dan akan terus ditingkatkan eksistensinya. Skim Audit Barantan sebatas program Badan Karantina Pertanian bukan kelembagaan atau organisasi tersendiri. Keberadaan program ini telah memberikan banyak manfaat antara lain : (1) memfasilitasi kelancaran dan kelangsungan komoditas ekspor Indonesia, (2) memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja; (3) memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dalam bentuk pajak. Dari berbagai manfaat itu semua yang sangat penting program ini diharapkan akan mempercepat proses quarantine minded masyarakat Indonesia sehingga sistem perkarantinaan tangguh dan terpercaya lebih mudah diwujudkan. Dalam membangun program ini Badan Karantina Pertanian mengusung prinsip S A V E (Simple, Akuntable, Voluntary and Efficient). Simple, proses registrasi dilakukan sesederhana mungkin, dengan tidak mengabaikan kaidah akreditasi secara umum. Akuntable, proses registrasi dapat dipertanggunjawabkan.

185


Voluntary, proses registrasi berlangsung sukarela. Efficient, proses registrasi dilakukan dengan biaya relative murah. Melalui prinsip itu, diharapkan setiap masalah yang terjadi karena masih adanya kelemahan sistem dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian permasalahan yang kontra produktif dengan tujuan pemberian kewenangan kepada pihak ke-3 dapat dihindari. Kami masih mencatat adanya complain bahkan somasi sebagai wujud dan cerminan ketidakpahaman makna filosofis dari pendelegasian kewenangan. Berkaitan dengan efektifitas pengawasan, kami telah meminta kepada pelaksana program Skim Audit untuk memanfaatkan teknologi informasi. Untuk pelaksanaan fumigasi, pengawasan akan lebih efektif apabila setiap penerbitan Sertifikat Fumigasi yang dilakukan oleh perusahaan Fumigasi AFASID dapat dikontrol secara langsung oleh Petugas Karantina pada UPT yang bersangkutan. Sistem ini akan mengurangi terjadinya ketidaksesuaian dalam penerbitan Sertfikat Fumigasi sekaligus dapat mengontrol secara langsung jumlah pemakaian metil bromida. Dalam pelaksanaan Sertifikasi Kemasan Kayu, Badan Karantina harus memiliki sistem untuk dapat menjawab secara pasti ketika ada pertanyaan berapa jumlah kemasan kayu yang dibubuhi marka ISPM No. 15 yang dikeluarkan dari wilayah RI ? Untuk itu, menurut hemat kami yang dapat dilakukan adalah mengontrol pemberian marka ISPM No. 15 yang dilaksanakan oleh provider ISPM 15 melalui sistem barcode. Berkaitan dengan komitmen, kami mengharapkan seluruh stakeholder yang hadir dalam workshop ini dapat menyepakati beberapa perubahan mendasar dalam Draft Pedoman Registrasi yang telah disiapkan oleh secretariat Skim Audit Barantan. Tentunya perubahan draft yang akan disampaikan nanti dilatarbelakangi keinginan bersama dalam memperbaiki sistem yang ada selama ini.

Hasil Rumusan Kelompok Instalasi Karantina Tumbuhan, sebagai berikut : - Hasil rumusan working group discussion IKT Tahun 2011 sebagian besar

telah ditindak lanjuti. - Pelaksanaan Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) Mengingat biaya investasi yang tinggi, Forum mengusulkan waktu

perpanjangan penetapan IKT selama 5 tahun. Monitoring dan evaluasi terhadap IKT yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai ketentuan, minimal sekali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan dan bila terdapat ketidaksesuaian pemilik wajib melakukan perbaikan.

Penetapan IKT milik pihak ketiga di setiap UPT disesuaikan antara lain dengan: 1) kebutuhan setiap UPT untuk memperlancar tindakan karantina tumbuhan. 2) volume dan frekuensi arus barang.

Lokasi IKT diutamakan berada di tempat pemasukan/pengeluaran, namun bila tidak memungkinkan dan dengan pertimbangan tertentu dapat dilakukan diluar tempat pemasukan/pengeluaran.

Disarankan pelaksanaan Penilaian IKT dilakukan oleh penilai yang berasal dari UPT setempat.

186


- Tarif

Forum menyarankan bahwa besaran tarif penggunaan IKT milik pihak ketiga ditentukan oleh Asosiasi pemilik IKT dan pengguna IKT berdasarkan mekanisme pasar.

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Diupayakan penilai IKT diseluruh Indonesia memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama dalam menilai suatu IKT sesuai dengan peruntukannya.

- Keorganisasian

Asosiasi pemilik IKT telah dibentuk dengan nama APJASIKAPI yang berkedudukan di Jakarta, dan diharapkan menjadi asosiasi pemilik IKT lingkup nasional.

Berdasarkan hasil diskusi dan masukan mengenai beberapa permasalahan yang berkembang saat Diskusi Kelompok Perusahaan Kemasan Kayu, masukan dan tanggapan dari narasumber, koorlap dan Kepala UPT lingkup Badan Karantina Pertanian maka bersama ini, disampaikan hasil rumusan sebagai berikut : a) Perlu ditentukan persyaratan jumlah minimal SDM untuk jenis-jenis

pekerjaan tertentu yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan kemasan kayu , baik yang telah memiliki nomor registrasi maupun yang akan diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian dikaitkan dengan kapasitas produksi,volume kegiatan perlakuan dan sertifikasi;

b) Dalam rangka peningkatan kompetensi personal kunci diperusahaan (manager mutu dan manager teknis) diharapkan adanya perbaikan sistem pelatihan dan penilaian ulang terhadap kompetensi personal kunci;

c) Adanya penerapan sanksi kepada personal kunci (MT dan MM) berupa pembekuan/pencabutan sertifikat kompetensi/attenden MT atau MM, apabila keterlibatan MT atau MM terbukti secara jelas mengakibatkan terjadi suspend pada perusahaan provider ISPM#15 tempatnya bekerja;

d) Bagi perusahaan yang akan mengajukan registrasi pertama kali untuk mendapatkan nomor ID perlu dipersyaratkan kembali pengalaman satu tahun memproduksi sendiri kemasan kayu;

e) Bagi perusahaan yang akan mengajukan registrasi pertama kali untuk mendapatkan nomor ID perlu dipersyaratkan surat rekomendasi dari Assosiasi, sedangkan bagi perusahaan yang akan memperpanjang nomor registrasi mohon agar dipersyartkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan dalam Assosiasi;

187


f) Bagi perusahaan yang baru mendapatkan nomor registrasi perlu dipersyaratkan keharusan hanya memberi marka pada hasil produksinya sendiri selama 1 tahun berturut-turut;

g) Bagi perusahaan kemasan kayu yang telah memiliki nomor ID harus mempunyai target minimal 30% memproduksi sendiri dan hanya memberi marka pada kemasan kayu hasil produksi sendiri atau vendor dari ID yang sudah diikat dengan sub kontrak;

h) Perlu ditetapkan aturan/kebijakan yang jelas tentang incomming pallet; i) Incoming pallet harus berasal dari vebdor yang diikat dengan sub kontrak,

dan di Pedoman Reg. Perlu di atur sub kontrak; j) Perusahaan kemasan kayu harus memiliki subkontrak MoU dengan

perusahaan fumigasi AFASID, jika perusahaan menggunakan perlakuan untuk kemasan kayu dengan MB, sebaliknya jika perusahaan kemasan kayu yang menerapkan secara penuh perlakuan HT tidak dipersyaratkan lagi melakukan kerjasama (MoU) dengan perusahaan fumigasi AFASID;

k) Perusahaan Kemasan Kayu dan Fumigasi AFASID tidak diperkenankan berada dalam satu kepemilikan dan nama yang sama;

l) ID.999 milik Badan Karantina Pertanian hanya boleh dipergunakan sesuai peruntukannya;

m) Kemasan kayu dimarking sebelum diberi perlakuan pada dasarnya tidak diperbolehkan namun untuk kondisi-kondisi tertentu kiranya dapat diperkenankan;

n) Kemasan Kayu yang sudah berisi komoditas yang berasal dari wilayah layanan luar pulau Jawa yang dikapalkan lewat pelabuhan pengeluaran Tanjung Priok atau Surabaya sebaiknya perlakuan/marking harus dilakukan sebelum diisi komoditas (di tempat asal kemasan kayu dan komoditas) namun dalam kondisi-kondisi tertentu kiranya dapat diperkenankan;

o) Ketentuan keharusan memarking kemasan kayu hasil produksi sendiri sekurang-kurangnya 30% dari order yang diterima setiap bulannya dengan menggunakan Perlakuan HT masih sulit diterapkan terutama untuk wilayah layanan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk itu mohon ditinjau kembali;

p) Wilayah layanan pelaksanaan marking/sertifikasi kemasan kayu tetap dibatasi berdasarkan Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Barantan;

q) Perusahaan kemasan kayu yang sudah mendapat nomor ID harus mempunyai akses penuh terhadap eksportir, customer, atau klient nya:

r) Setuju dengan rencana penggunaan system barcode pada setiap kemasan kayu yang dimarking, namun kami mohon diberi cukup waktu untuk persiapan biaya, sarana dan prasarana, SDM, serta sosialisasi kepada eksportir, customer atau client;

s) Sambil menunggu kesiapan system barcode secara online, diusulkan untuk sementara pelaksanaan system barcode terhadap kemasan kayu dengan cara penempelan stiker pada setiap kemasan kayu dimana biaya

188


pencetakan stiker dibebankan kepada anggaran pencetakan yang ada di setiap UPT, sedangkan sistim penomorannya ditentukan oleh Pusat;

t) Setuju dengan rencana pengenaan pajak PNBP terhadap setiap marka (sebagai pengganti sertifikat karantina) yang dipakai oleh pihak ketiga,namun demikian agar diperjelas terlebih dahulu landasan hukumnya;

u) Koperasi yang telah mendapatkan nomor AFASID agar dapat bersaing secara professional dan mandiri dengan pihak ketiga yang non koperasi;

v) Koorlap/Kepala UPT agar lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi/marking kemasan kayu oleh pihak ketiga;

w) Peran dan fungsi Assosiasi APJASKINDO sebagai wadah sarana komunikasi penyebaran informasi terbaru dari Barantan harus lebih ditingkatkan;

x) APJASKINDO perlu dilibatkan dalam Management Review SAB; y) APJASKINDO dapat dilibatkan dalam proses penilaian hasil audit terhadap

perusahaan kemasan kayu; z) Mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala Badan Karantina Pertanian

untuk memberikan teguran tertulis bagi perusahaan kemasan kayu pemilik ID yang dengan sengaja menolak untuk hadir didalam acara workshop implementasi SAB;

9) Workshop Kajian Standar Pemasukan Media Pembawa

Pada hari Rabu – Jumat /7 – 9 Maret 2012 di Hotel New Ayuda, Jl. Raya Puncak Km 17, Cipayung Bogor telah diadakan Workshop Kajian Standar Pemasukan Media Pembawa. Acara ini di hadiri oleh BBKP Soekarno Hatta, BBKP Tanjung Priok, BBKP Belawan, BBKP Surabaya, BBKP Makassar, BKP Kelas I Pekanbaru, BKP Kelas I Semarang, BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas II Medan, BKP Kelas II Cilegon, Pejabat Struktural lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati, Pejabat Fungsional lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati dan Staf lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati. Pembicara pada acara Workshop Kajian Standar Pemasukan Media Pembawa adalah : 1. Ir. Achmad Hidayat, MS (Ahli Bid. Peraturan Perundang-undangan) 2. Ir. Arfany Bastony, MM (Ahli Bid. Kemasan Kayu) Moderator : Drs. Suwanda, ZA, M.Sc (Ahli Bid. Peraturan Perkarantinaan Internasional) Kegiatan pembahasan Workshop Kajian Standar Pemasukan Media Pembawa didapatkan beberapa hasil antara lain : a) Masih terdapat ketidaksepahaman diantara institusi dalam penerapan

Permentan No. 12/2009, salah satunya yang terjadi antara Barantan dan Ditjen Bea Cukai.

189


b) Perlu pembahasan bersama dengan bea cukai terkait dengan penerapan ISPM 15

c) Penolakan kemasan kayu beserta komoditasnya lebih implementatif dan lebih menunjukkan kewibawaan bagi petugas karantina

d) Perkembangan ISPM yang menjadi acuan harus terus diikuti dan diadopsi oleh negara kita sehingga tidak mengalami ketertinggalan

e) Ada kemungkinan pemasukan kemasan kayu yang tidak diketahui oleh petugas

f) Penolakan kemasan kayu beserta komoditasnya tidak mudah dilakukan karena memerlukan dukungan pihak lain, alat berat untuk memindahkan alat, dan

g) Perlu penegasan penolakan kemasan kayu berserta komoditas apabila tidak sesuai aturan ISPM 15.

h) Munculnya beberapa usulan perubahan terhadap Permentan tersebut sehingga menjadi lebih implementatif (usulan perubahan terlampir).

i) Usulan dimasukkannya Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 295/Kpts/OT.140/L/09/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permentan Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu Ke Dalam Wilayah RI, ke dalam Lampiran Permentan 12/2009 agar menjadi satu kesatuan.

Dari kajian Permentan Nomor 12/2009 ini dihasilkan masukan dan koreksian

terhadap permentan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih implementatif di lapangan dan sesuai dengan perkembangan peraturan yang baru terkait kemasan kayu.

10) Rapat Persiapan Implementasi Permentan 88/2011 Lingkup Barantan

Rapat persiapan Implementasi permentan 88/2011 lingkup Barantan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 April 2012 di Badan Karantina Pertanian dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementan, Inspektorat IV Kementan, Bagian Hukum dan Humas Barantan, Bidang Kepatuhan - Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kapasitas laboratorium-

laboratorium penguji keamanan PSAT yang ditunjuk dalam Lampiran V Permentan 88/2011 diperoleh bahwa kemampuan pengujian keamanan PSAT laboratorium yang ditunjuk belum seragam disebabkan ketersediaan jenis bahan standar yang dimiliki oleh laboratorium-laboratorium tersebut bervariasi dan hanya berkisar 40% dari jumlah parameter yang harus diuji (sesuai Lampiran I Permentan 88/2011). Padahal sesuai Permentan 88/2011 pengujian keamanan PSAT harus meliputi seluruh parameter uji seperti pada Lampiran I Permentan tersebut.

- Beberapa solusi yang dapat diambil yaitu merevisi Lampiran Permentan 88/2011 untuk memyesuaikan jumlah parameter yang harus diuji dengan kemampuan laboratorium yang ditunjuk dan mereview daftar laboratorium yang ditunjuk dalam Lampiran V.

190


- Mengusulkan laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai laboratorium penguji keamanan pangan yang ditunjuk.

Perlu disusun suatu daftar laboratorium terakreditasi yang mampu melakukan pengujian seluruh parameter uji pada Permentan 88/2011 (100%). Rencana tindak lanjutnya Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati akan mengadakan rapat lanjutan bersama laboratorium-laboratorium penguji keamanan pangan baik yang ditunjuk dan laboratorium terakreditasi serta UPT Karantina Pertanian guna menetapkan langkah-langkah yang harus ditindak lanjuti pada Selasa, 17 April 2012

11) Rapat Persiapan Implementasi Permentan 88/2011 dengan laboratorium

penguji yang ditunjuk dan terkarediatsi Pelaksanaan rapat persiapan implementasi permentan Jumat, 13 April 2012 di Badan Karantina Pertanian, dihadiri oleh Inspektur IV Kementan, Wakil dari Biro Hukum dan Informasi Publik Kementan, Bagian hukum dan Humas, Wakil dari 11 laboratorium yang ditunjuk, wakil dari 5 laboratorium terkareditasi, 12 UPT Karantina Pertanian - Seluruh laboratorium yang ditunjuk dalam lampiran V Permentan 88/2011

bersedia dan sanggup untuk bekerjasama dengan Badan Karantina Pertanian dalam pelaksanaan pengujian keamanan PSAT, namun kemampuan laboratorium yang ditunjuk masih berkisar anatara 10-50 % dari target pengujian yang dipersyaratkan pada Permentan 88/2011. Sedangkan untuk 5 laboratorium swasta kemampuan pengujian berkisar 70-100% meskipun belum keseluruhan parameter ujinya terakreditasi.

- Menurut Prof Made, untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan bahan standar di laboratorium pemerintah, laboratorium tersebut sebaiknya melakukan sharing bahan standar dengan saling berbagi larutan induk dari bahan standar yang dimiiliki masing-masing laboratorium sehingga sebaran bahan aktif pestisida yang diuji dapat seragam dan merata.

- BBUSKP telah menyusun dokumen sistem mutu terhadap 8 jenis pestisida dan logam berat, aflatoksin, cemaran mikrobiologi, dan formalin pada tahun 2012. Beberapa laboratorium di UPT KP jtelah melakukan uji coba pengujian untuk kegiatan monitoring terhadap PSAT dari negara yang telah diakui.

- Beberapa pilihan yang dapat diambil dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut:

- Menggunakan laboratorium terakreditasi yang memiliki kemampuan pengujian sesuai Permentan 88/2011.

- Sesuai Permentan 88/2011 pemilihan laboratorium penguji dilakukan oleh pengguna jasa, akan tetapi mengingat keterbatasan kemampuan laboratorium yang ditunjuk Badan Karantina Pertanian dapat membuat suatu daftar laboratorium terakreditasi yang mampu melakukan seluruh pengujian (100%) sesuai Permentan 88/2011 sehingga pengguna jasa dapat memilih berdasarkan daftar tersebut. Sebelumnya dilakukan sosialisasi terhadap pengguna jasa bahwa laboratorium yang dipilih harus merupakan laboratorium yang mampu menguji seluruh parameter uji yang dipersyaratkan.

191


- Melakukan revisi terhadap lampiran Permentan 88/2011. - Revisi dilakukan terhadap lampiran I untuk menyesuaikan parameter-

parameter yang harus diuji dengan kemampuan laboratorium dan Lampiran V guna mengevaluasi daftar laboratorium yang ditunjuk. Berdasarkan peraturan, setelah dua tahun laboratorium yang ditunjuk harus dibina untuk memperoleh akreditasi dan jika hingga empat tahun laboratorium yang ditunjuk tersebut belum mampu memperoleh akreditasi maka penunjukkan terhadap laboratorium tersebut dapat dicabut. Selain itu, diusulkan untuk menambahkan Laboratorium keamanan PSAT lingkup Barantan sebagai laboratorium penguji yang ditunjuk.

Hasil Rapat akan dilaporkan dengan Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

12) Rapat Finalisasi Informasi Teknis Alpukat, Duku, dan Salak Gula Pasir ke Cina Rapat finalisasi informasi teknis alpukat, duku, dan salak, gula pasir ke Cina dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 di Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian, dihadiri oleh pejabat Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah – Ditjen Hortikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura – Ditjen Hortikultura, Direktorat Mutu dan Standarisasi – Ditjen PPHP, Badan Karantina Pertanian, Rapat bertujuan melakukan finalisasi informasi teknis untuk alpukat, duku, dan salak gula pasir ke Cina yang rencananya akan diserahkan ke pihak AQSIQ Cina pada saat kunjugan kerja Menteri Pertanian RI ke Beijing-Cina dalam rangka penandatanganan protokol ekspor sarang walet pada tanggal 24-27 April 2012. Hasil Pertemuan tersebut adalah: - Informasi teknis untuk alpukat dan duku sudah pernah disampaikan ke pihak

Cina melalui Badan Karantina Pertanian sebagai focal point NPPO. Namun demikian, informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut masih perlu di-update kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Hal-hal yang disesuaikan lagi meliputi: informasi tentang produk, penerapan sistem budidaya, penanganan pasca panen dan daftar organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

- Informasi teknis untuk salak gula pasir disepakati agar cukup dengan memperbaiki informasi teknis salak dari Yogyakarta dengan memperluas ruang lingkup tempat produksinya saja.

Rencana tindaklanjut akan memperbaiki Draft informasi teknis dan disampaikan ke direktorat teknis untuk dapat dicermati kembali sebelum disampaikan ke pihak AQSIQ Cina.

13) Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Negara Pengekspor Rapat persiapan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 di Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh pejabat instansi terkait antara lain Direktorat

192


Mutu dan Standardisasi - Dirjen PPHP, BBKP Surabaya, BUTTM KP, Bidang Non Benih. Hasil rapat persiapan : a) Dalam rangka menetapkan pengakuan (recognition) terhadap sistem

pengawasan keamanan pangan negara asal, pada Permentan 88/2011 diamanatkan bahwa harus dilaksanakan pengkajian dan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi.

b) Telah disusun Rancangan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Tim Pengkajian dan Verifikasi Sistim Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dalam Rangka Pengakuan Terhadap Suatu Negara atau Tempat Produksi serta dalam Rangka Perjanjian Ekivalensi seperti yang diatur dalam Lampiran II Permentan 88/2011.

c) Tim verifikasi pest free area lalat buah untuk verifikasi ke Australia dan Amerika Serikat tidak termasuk dalam SK tersebut.

d) Hasil verifikasi ke Selandia Baru pada tahun 2010 perlu dikaji kembali sebagai dasar pelaksaan verifikasi berikutnya.

e) Untuk verifikasi sistem keamanan pangan Australia, proses verifikasi akan difokuskan pada temuan ketidaksesuaian dalam proses monitoring tahun 2012 yaitu: residu pestisida (2-phenylphenol) pada jeruk dan logam berat (timbal) pada paprika terutama terkait tindak lanjut dan tindakan korektif yang telah dilakukan.

f) Untuk verifikasi sistem keamanan Amerika Serikat diusulkan agar selain rencana verifikasi yang telah disusun juga dilakukan juga verifikasi terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap wabah Listeria mycotogenes yang terjadi di Amerika Serikat pada akhir tahun 2011.

g) Direktorat Mutu dan Standardisasi mengusulkan agar jenis PSAT yang masuk kedalam ruang lingkup pengakuan disesuaikan dengan permintaan negara asal PSAT pada saat pengajuan pengakuan sistem keamanan pangannya.

Rencana tindaklanjut dari kegiatan ini adalah Rancangan SK Menteri Pertanian tentang Penetapan Tim Pengkajian dan Verifikasi akan disampaikan kepada Bagian Hukum dan Humas untuk ditindaklanjuti.

14) Rapat Pembahasan Tata Cara Pengujian Formalin pada PSAT Pada tanggal 16 Mei 2012 bertempat di Hotel Maharani Jakarta, telah diadakan Rapat Pembahasan Tata Cara Pengujian Formalin pada PSAT yang dihadiri oleh UPT Karantina Pertanian dan BPOM Hasil dari kegiatan ini adalah : - BPOM menetapkan kebijakan zero level formalin untuk menghindari terjadinya

persepsi yang keliru dari masyarakat dalam pemanfaatan formalin yang tidak bijaksana.

- Dua metode pengujian formalin yang cukup sederhana dan akurat dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis yang selama ini digunakan oleh BPOM, yaitu: a. Menggunakan Pereaksi Hantzch b. Menggunakan Pereaksi Asam Kromatopat.

193


Tindak lanjutnya Akan ditentukan metode pengujian formalin yang sesuai untuk diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT yang selanjutnya dimasukkan kedalam Juklak Permentan 88/2011.

15) Apresiasi Bahan Kajian Teknis Pengawasan PRG. Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 15-16 Mei 2012 di Hotel Maharani dan dihadiri oleh UPT Karantina Pertanian, Balai Biogen dan BPOM. Hasil dari kegiatan ini adalah : a) Low Level Present (LLP) adalah tercampurnya suatu produk dengan materi

lainnya yaitu tercampurnya biji-bijian atau bahan makanan dengan sejumlah kecil biji/bahan yang berasal dari produk PRG yang belum diterima (approved). Dalam perdagangan antara negara, kemurnian produk impor atau ekspor merupakan isu yang hangat. Badan POM menetapkan 0,5 % LLP sedangkan standar umum biasanya 5 % LLP.

b) Ruang lingkup pengawasan PRG telah disepakati yaitu pemasukan tanaman PRG, pangan segar PRG dan jasad renik PRG, dalam hal ini untuk pengawasan pakan PRG tidak dimasukkan karena akan diusulkan ke Ditjen Peternakan yang sedang membahas pemasukan pakan.

c) Tata alur pengawasan yang telah dirancang berupa pemasukan PRG dari negara produsen, pemasukan PRG dari negara yang bukan negara produsenn dan pemasukan non PRG dari negara produsen akan dikaji kembali dan disesuaikan dengan kemampuan petugas karantina.

d) Pelaksanaan monitoring terhadap pemasukan PRG adalah terhadap PRG yang telah dikaji dan telah mendapat surat pelepasan dari Menteri yang berwenang, misalnya untuk pangan segar adalah BPOM, Benih adalah Lingkungan Hidup, jasad renik adalah Kementan. Surat tersebut dapat dilakukan untuk pemeriksaan identitas. Tetapi karena yang melaksanakan pengkajian dan yang mengeluarkan surat keputusan pelepasan bukan dari pihak karantina, diusulkan dalam pelaksanaan pengawasan pemasukan PRG tidak dilakukan monitoring.

e) Perlu adanya alur yang menerangkan mengenai pemasukan PRG yang pertama kali masuk ke wilayah RI dan alur yang menerangkan pemasukan kedua serta selanjutnya.

f) Dalam pengawasan PRG di tempat pemasukan diusulkan agar hanya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah dikaji sebelumnya oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Tindakan-tindakan yang sifatnya monitoring sewaktu-waktu dan pengujian laboratorium tidak perlu diatur dalam peraturan ini, karena sarana prasarana belum siap baik kelembagaan, SDM dan tatacaranya.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian adalah Draft Bahan Kajian Teknis Pengawasan PRG yang telah diperbaiki akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pembahasan berikutnya.

194


16) Rapat Pembahasan Pengawasan Keamanan Pangan terhadap PSAT yang

mengalami Minimal Processing Rapat Pembahasan Pengawasan Keamanan Pangan terhadap PSAT yang mengalami Minimal Processing dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 bertempat di Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi – Deputi III (Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya) BPOM Bagian Hukum dan Humas Barantan. Adapun hasil dari pembahasan tersebut diatas adalah : - Terkait tepung terigu, karena tepung terigu merupakan SNI wajib (SNI

3751:2009: Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan dengan nomor Pos Tarif HS 1101.00.10.00), maka wewenang pengawasan keamanan pangannya berada dibawah Kementerian Perdagangan yaitu Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Sehubungan dengan protes yang diajukan oleh APTINDO mengenai perbedaan parameter uji yaitu residu pestisida, jika memang ada justifikasi ilmiahnya maka dapat dilakukan revisi SNI untuk menambahkan uji residu pestisida. SNI wajib lain untuk bahan makanan yaitu gula kristal rafinasi, kakao bubuk, dan garam beryodium.

- Definisi secara umum untuk pangan olahan adalah pangan yang jika disimpan pada suhu kamar ≥ 7 hari tidak mengalami kerusakan/pembusukan (masih awet).

- Saat ini, pengawasan keamanan pangan untuk pangan kering, beku, iris, bubuk atau tepung, tidak termasuk dalam wewenang BPOM. Demikian pula produk yang hanya mendapatkan penambahan gula atau garam (pemanisan atau pengasinan) seperti kismis atau kurma.

- Sedangkan pengawasan keamanan pangan untuk pangan yang telah mendapatkan penambahan bahan lain seperti French fries, masih dalam wewenang BPOM.

- Produk dalam bentuk pati/starch selain pati gandum juga tidak lagi menjadi wewenang BPOM, sehingga perlu dibahas kembali apakah PSAT dalam bentuk pati akan diawasi oleh Badan Karantina Pertanian.

- BPOM akan membahas kembali dan menetapkan produk-produk pangan yang telah dikeluarkan/tidak lagi menjadi wewenang BPOM untuk pengawasan keamanan pangannya.

- Berdasarkan usulan dari Kabag Hukum, sebaiknya penetapan jenis pangan dan wewenang pengawasan keamanan pangannya dibuat menjadi suatu Surat Edaran Bersama atau SKB antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Badan POM.

Rencana tindak lanjut Rapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyampaian dan pembahasan jenis dan bentuk produk PSAT yang menjadi wewenang masing-masing instansi, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk MoU atau SKB antara Badan Karantina Pertanian dan BPOM.

17) Juklak Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan

Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

195


Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan Permentan No. 88/2011 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan yang akan digunakan sebagai acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan dan pengeluaran dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan terhadap PSAT.

A. Beberapa permasalahan dalam juklak pengawasan keamanan pangan

antara lain: a. Dalam draft Juklak pengawasan keamanan PSAT, juklak ini dimasukan ke

dalam lampiran. Sebaiknya diberi judul tersendiri, karena di dalam juklak tersebut terdapat lampiran-lampiran yang akan dipisahkan sehinga jangan terjadi adanya istilah lampiran dalam lampiran.

b. Daftar table dan form yang terdapat di dalam batang tubuh juklak, disarankan dikelompokan di dalam lampiran tersendiri

c. Laboratorium yang terakreditasi yang terdapat surat permohonan pemilihan laboratorium penguji, perlu adanya kejelasan yang rinci, terutama nama laboratorium dan ruang lingkup pengujian, diupayakan kantor pusat mengirim surat ke KAN yang isinya menanyakan mengenai laboratorium yang telah terakreditasi yang dapat menguji keamanan pangan yang terdapat di Indonesia

d. Dalam sertifikat atau dokumen yang dipersyaratkan, diperlukan pemberitahuan kepada importir bahwa sertifikat tersebut harus menggunakan bahasa Inggris, meskipun bahasa Internasional terdapat 5 bahasa adalah Inggris, Spayol, China, Portugal dan ..

e. Dalam Lampiran I mengenai bahan aktif pengujian residu pestisida, untuk penentuan uji jenis bahan aktif diperlukan penjelasan mengenai jumlah bahan aktif yang akan diuji apakah seluruhnya bahan aktif yang terdapat di dalam jenis PSAT atau selektif bahan aktif yang digunakan di Negara asal, karena ketersediaan bahan aktif di laboratorium penguji belum seragam.

f. Format surat keterangan PSAT atau Prior notice dalam lampiran Permentan 88/2011, perlu adanya revisi karena tidak sesuai dengan batang tubuh, format tersebut mengartikan bahwa keterangan tersebut untuk importer yang dapat diisi di tempat pemasukan di Indonesia, tetapi di dalam Permentan 88 tahun 2011 wajib diisi keterangan PSAT harus diisi di Negara asal.

g. Apabila pemasukan PSAT dari Negara Singapura yang tidak dilengkapi Sertifikat/dokumen, sedangkan Negara tersebut belum diakui sistem keamanan pangannya oleh Indonesia maka ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pemasukan pangan segar asal tumbuhan yang teerdapat pada Permentan 88 tahun 2011.

h. Dalam pelaksanaan tindakan karantina, terlebih dahulu dilakukan pengawasan keamanan pangan karena hal tersebut tidak terdapat dilakukan tindakan perlakuan, dan dilanjutkan tindakan karantina tumbuhan, tetapi terdapat beberapa tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan pangan yang dapat dilakukan berbarengan, misalnya pemeriksaan dokumen, identitas, pemeriksaan fisik dan pengambilan contoh. Sedangkan untuk

196


pemeriksaan kesehatan secara laboratoris karantina tumbuhan menunggu hasil laboratorium keamanan pangan.

i. Pengawasan terhadap barang tentengan atau kemasan kecil yang termasuk pada PSAT, khusus di daerah perbatasan. Untuk pemasukan PSAT dalam jumlah kecil (barang tentengan, barang kiriman pos, atau barang dari jasa kiriman) perlu diatur dengan SK Kepala Badan Karantina Pertanian

j. Surat Keterangan PSAT (Prior Notice), wajib diisi oleh produsen atau ekportir di Negara asal, sedangkan aplikasinya dapat dilihat di web site Barantan dan manualnya dapat dilihat dalam lampiran.

B. Prosedur pengambilan contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Dalam prosedur pengambilan contoh PSAT terdapat langkah-langkah yang harus diketahui oleh petugas pengambil contoh di lapangan adalah sebagai berikut: a. Persiapan Pengambilan Contoh b. Pelaksanaan Pengambilan Contoh

1) Untuk Keperluan Pengujian Cemaran Kimia dan Formulir Dalam pengambilan contoh khususnya di Badan Karantina Pertanian dapat diklasifikasikan sesuai dengan nilai ekonomi jenis PSAT, diantaranya adalah sebagai berikut: - Pelaksanaan PSAT curah di dalam palka/container - PSAT dalam kemasan primer ditempatkan di dalam kemasan

sekunder/palka/kontainer - PSAT yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. - PSAT yang terdiri dari berbagai jenis PSAT dalam satu consignment. - PSAT yang terdiri dari berbagai jenis PSAT dalam satu kemasan

(campuran). - PSAT dalam jumlah besar tetapi masuk tidak secara sekaligus

(bertahap)

2) Untuk Keperluan Pengujian Cemaran Mikrobiologi

Tatacara pengambilan contoh, pengemasan dan pengiriman a. Pengambilan contoh harus dilakukan secara aseptis dan tidak

diperbolehkan untuk dikomposit/dicampur agar tidak terjadi kontaminasi silang.

b. Dibutuhkan tempat penyimpanan khusus (dried ice) untuk menjaga kondisi contoh yang diambil tetap stabil.

c. Untuk memastikan akurasi hasil pengujian maka contoh yang diambil harus segera diuji (kurang dari 24 jam, khususnya untuk PSAT dalam bentuk basah).

Laboratorium Badan Karantina Pertanian harus diberdayakan untuk pengujian cemaran biologi karena menyangkut pengiriman sampel yang waktunya terbatas (kurang dari 24 Jam) harus segera dilakukan pengujian laboratorium, disarankan laboratorium karantina harus

197


dilengkapi dengan bahan kimia yang menyangkut pengujian mikrobiologi.

3) Pelaporan

18) Revisi Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 411 Tahun 1995 tentang Pemasukan Agens Hayati ke dalam Wilayah Indonesia Untuk merevisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/1995 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan agens hayati untuk berbagai keperluan termasuk pengendalian organisme pengganggu tuumbuhan Beberapa substansi yang perlu revisi dalan Surat Keputusn Menteri Pertanian No. 411 tahun 1995 a. Alasan disusunnya revisi Kepmentan 411/1995 b. Pengawasan Pemasukan AH ke dalam wilayah RI Untuk peredaran c. Meninjau kembali definisi AH d. Ruang lingkup Pengaturan e. Tugas dan tanggung jawab (secara rinci) dari komisi agens hayati f. Batas waktu perijinan, kuota, tahapan pemasukan ditetapkan berdasarkan

pertimbangan/rekomendasi dari KAH. g. Pemasukan agens hayati untuk emergency action/keadaan darurat, perlu

difasilitasi dan definisi emerge ncy action harus jelas h. Waktu pemrosesan usulan pemasukan s/d penerbitan izin relatif lama, perlu

penetapan SLA dalam setiap tahapan. i. Perlu adanya klausul yang memuat mengarahkan kepada sanksi

pelanggaran dengan menunjuk undang-undang yang berlaku j. Perlu pengkajian terhadap pasal 30 (pengecualian), Pasal mengenai

Pengecualian dihilangkan, tetapi dibatasi dalam definisi serta dimasukkan kedalam Juklak.

19) Kajian Teknis tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Benda Lain

Media pertumbuhan tumbuhan merupakan media pembawa yang potensial dalam penyebaran OPT/OPTK karena sejumlah OPT/OPTK baik seluruh atau sebagian siklus hidupnya dapat bertahan atau hidup pada media pertumbuhan tumbuhan. Dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya OPT/OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui media pertumbuhan tumbuhan, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 mengenai pemasukan media pertumbuhan tanaman ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan adanya perkembangan dan pemuktahiran peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi khususnya yang berkaitan dengan pertanian, lingkungan, dan kegiatan non pertanian lainnya, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan.

198


Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pertumbuhan tumbuhan ke dalam wilayah RI. Tujuan penyusunan draft kajian teknis ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Peraturan Menteri Pertanian tentang persyaratan dan tata cara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pertumbuhan tumbuhan ke dalam wilayah RI. Dalam pembahasan tentang kajian teknis pengawasan terhadap benda lain secara substansi membahas mengenai: I. Persyaratan Karantina Tumbuhan II. Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan

a. Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pertumbuhan Tumbuhan ke dalam wilayah RI.

b. Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap media pertumbuhan tumbuhan yang melekat pada tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah RI.

c. Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap media pertumbuhan tumbuhan yang melekat pada peralatan, alat angkut, atau kemasan, yang dimasukkan ke dalam wilayah RI

20) Pengkajian Profil Keamanan Hayati Pangan Segar Asal Tumbuhan

Kegiatan ini bertujuan untuk: a) Mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan

kajian dalam penyusunan profil keamanan pangan segar asal tumbuhan di wilayah negara Republik Indonesia

b) Menjalin kerjasama dengan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan petani guna mendukung akselerasi ekspor produk-produk pertanian daerah.

HASIL 1. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan daerah (OKKPD) di Propinsi terbentuk

sejak tahun 2007 melalui SK Gubernur. Penetapan struktur organisasi OKKPD, dibeberapa provinsi terdapat yang sedang melakukan revisi dan OKKPD masih dalam tahap diverifikasi sehingga belum dapat mengeluarkan sertifikat prima 2 dan 3.

2. Beberapa permasalahan yang dihadapi eksportir pala yaitu: a. Belum ada laboratorium penguji keamanan pangan di daerah terutama di

Sulawesi Utara yang mampu melakukan pengujian aflatoksin; b. Persyaratan Uni Eropa bahwa pengambilan contoh harus dilakukan oleh

PPC dari OKKPD sulit dipenuhi karena OKKPD Propinsi Sulawesi Utara belum memiliki PPC terlatih;

c. Selain harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dari Uni Eropa, eksportir juga harus memenuhi persyaratan dari buyer (industri) yang

199


terkadang menyulitkan sehingga menyebabkan barang yang telah dikirim tertolak.

3. Laboratorium Penguji Keamanan Pangan masih sangat terbatas sehingga kedepan terdapat beberapa OKKPD yang akan merencanakan secara bertahap membangun laboratorium keamanan pangan pada tahun 2013

21) Koordinasi jejaring kerja laboratorium keamanan pangan segar asal

tumbuhan Bertujuan Untuk meninjau kembali perkembangan dan potensi laboratorium penguji keamanan pangan untuk melakukan pengujian keamanan PSAT, sehingga hasil pengujian laboratorium tersebut menjamin PSAT yang dimasukkan ke dalam wilayah RI aman dan layak dikonsumsi. a) Peralatan yang tersedia pada laboratorium pemerintah dan metode yang

digunakan bervariasi. b) Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia relatif masih rendah jika

dibandingkan dengan sampel yang ditangani, sehingga berpengaruh terhadap lamanya pengujian. Lamanya pengujian untuk cemaran kimia berkisar antara 4 – 7 hari, sedangkan pengujian untuk cemaran mikrobiologi berkisar antar 2 – 8 hari.

c) Pengujian residu pestisida dapat dilakukan oleh seluruh laboratorium, namun total ketersediaan bahan standar yang dimiliki oleh laboratorium-laboratorium tersebut kurang lebih 40 % dari jumlah yang ditetapkan dalam Permentan, dan jenisnya bervariasi antara laboratorium yang satu dengan yang lainnya sedangkan pengujian logam berat, mikotoksin, formalin dan mikrobiologi hanya dapat dilakukan oleh beberapa laboratorium.

d) Ruang lingkup pengujian Laboratorium Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan saat ini fokus pada pengujian hasil perikanan, sehingga tidak dapat melakukan pengujian terhadap pangan segar asal tumbuhan.

e) Belum seluruh laboratorium-laboratorium tersebut mendapatkan status terakreditasi, sebagian masih dalam tahap proses akreditasi dan belum terakreditasi bahkan parameter akreditasi belum sinkron dengan parameter yang harus diuji berdasarkan Permentan No. 88 tahun 2011.

22) Penyempurnaan Protokol Diagnosis OPTK

Penyempurnaan protokol diagnosis OPTK dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu tanggal 21 – 23 Juni 2012 di Grand Jaya Raya Hotel, Jl. Raya Puncak Km.17, Cipayung – Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, BBUS KP, BUT KT, Pejabat Struktural lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati, Pejabat Fungsional lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati dan Staf lingkup Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati. Narasumber kegiatan ini adalah Dr. Ir. Sri Hendrastuti Hidayat, M.Si (IPB), Dr. Ir.Giyanto, M.Si (IPB) dan Dr. Efi Toding,Tondok, SP,M.Sc Agr (IPB).

200


Dalam kegiatan ini dibahas mengenai metode pengujian yang implementatif di UPTKP terhadap virus, bakteri dan cendawan yang menjadi pathogen pada komoditas pertanian strategis sesuai dengan arahan Mentan. Adapun komoditas pertanian strategis tersebut adalah: a) Tanaman Pangan: Padi, jagung dan kedelai b) Tanaman Perkebunan terdiri dari tebu, kelapa, kelapa sawit, kapas, kopi,

kakao, jambu mete, teh, kemiri dan nilam, c) Tanaman Hortikultura terdiri dari:

tanaman sayuran (kentang, bawang merah, cabai,dan paprika)

tanaman buahan (jeruk, durian, alpukat, manggis, strawberry, jambu biji, sri kaya, pisang dan duku), dan

tanaman hias (krisan, lilium dan anggrek). Penentuan satu metode pengujian ini bertujuan untuk menyeragamkan metode pengujian yang dapat dilakukan di UPTKP. Dari hasil pembahasan tersebut, diperoleh satu metode pengujian terhadap satu OPTK. Adapun metode pengujian yang digunakan adalah PCR, RT-PCR, BIO-PCR, ELISA, dan Morfometri. Tindaklanjut kegiatan ini adalah Akan dibuatnya Pedoman Metode Pengujian Terhadap Media Pembawa OPTK Strategis

23) Workshop Hasil Pemantauan OPTK dan Penetapan Daftar OPTK Pelaksanaan Pemantauan OPT/OPTK merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis yang mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Dalam Permentan 93/2011 tercantum Jenis-Jenis OPTK Golongan I kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya. Daftar tersebut perlu dilakukan review dan pemutakhiran data. Bahan review diperoleh dari hasil AROPT dan Pemantauan OPT/OPTK yang dilakukan oleh UPT. Hasil Pemantauan OPT/OPTK yang telah dilakukan oleh masing-masing UPT dilakukan evaluasi melalui Workshop Hasil Pemantauan OPTK yang dilalukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Hasil Workshop Pemantauan OPTK ini akan dijadikan bahan dalam penetapan perubahan daftar OPTK yang tercantum dalam Permentan No. 93 Tahun 2011. Selanjutnya, hasil workshop Pemantauan OPTK ini dijadikan bahan dalam workshop Penetapan Daftar OPTK untuk pemutakhiran daftar OPTK. Secara umum, hasil rumusan dari Workshop Penetapan Daftar OPTK, terdapat perubahan status pada species untuk setiap kelompok OPTK, penambahan daerah sebar dan perubahan nama. Namun, secara khusus terdapat usulan perubahan dan penambahan jenis OPTK pada beberapa kelompok OPTK, yaitu sebagai berikut : a. Kelompok Serangga :

- Penambahan Bactrocera dorsalis Hendel sebagai OPTK Kategori A1

201


- Penambahan Paraleyoides minei dan Aleurodicus dugesii Cockerell sebagai OPTK Kategori A2

- Perubahan status OPTK Kategori A1 menjadi Kategori A2 : Phenacoccus manihoti

b. Kelompok Virus Penambahan 6 Jenis virus menjadi OPTK Kategori A2 (Bean Common Mosaic Virus, Tomato Clorosis Crinivirus, Tomato Infectious Clorosis Crinivirus, Shallot Yellow Stripe Virus/SYSV, Cucumber Yellow Stunting Disorder Crinivirus dan Mungbean Yellow Mozaic Begomovirus)

c. Kelompok Bakteri Penambahan 6 OPT ke dalam Daftar OPTK Kategori A1 : Pantoea citrea, Acetobacter aceti, Erwinia carotovora subsp.betavasculorum, Potato witches broom phytoplasma, Xanthomonas axonopodis pv.alfafae dan Pseudomonas pasiflora.

d. Kelompok Nematoda Perubahan status OPTK kategori A1 menjadi Kategori A2 : Aphelenchoides fragariae

24) Pengkajian Standar Internasional dan Nasional

Dalam menyusun kebijakan teknis, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam negeri juga mengacu pada Standar Internasional yang salah satunya diterbitkan oleh organisasi perlindungan tanaman Internasional (International Plant Protection Organization/IPPC) berupa International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM). Dalam penerapannya, standar internasional tersebut seringkali tidak dapat langsung diaplikasikan dan perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut mutak diperlukan agar tindakan phytosanitary benar-benar berfungsi sebagai fasilitator dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan kegiatan Pengkajian Standar Internasional dan nasional. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji standar internasional untuk diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan. Pengkajian ini juga dilakukan berdasarkan hasil implementasi peraturan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Kajian tersebut dilakukan terhadap :

25) Kesekretariatan Komisi Ahli/NPPO dan IPPC di Indonesia Dalam mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dan pakar yang memiliki kompetensi di bidang pertanian yang dalam hal ini, instansi di lingkup Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian selaku focal point NPPO di Indoneisa berusaha memfasilitasi dan

202


berkoordinasi dengan instansi terkait dan perguruan tinggi, sehingga kontribusi dan masukan yang disampaikan ke IPPC bersifat nasional dan komprehensif. Untuk itu, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati memfasilitasi kegiatan tersebut melalui Kesekretariatan Komisi ahli/NPPO/IPPC. Tahun 2012 Kesekretariatan Komisi Ahli/NPPO/IPPC memfasilitasi administrasi kegiatan NPPO/IPPC di Indonesia dan rapat NPPO terkait dengan persiapan pertemuan Internasional dan nasional, serta memfasilitasi pertemuan dengan komisi ahli karantina tumbuhan. Adapun fasilitasi pertemuan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2012 adalah : a) Pembahasan Status OPTK Pantoea stewartii dan Erwinia carotovora

subsp.atroseptica Hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah : 1. Untuk mencegah menyebarnya Pantoea stewartii dan Erwinia carotovora

subsp.atroseptica di wilayah Indonesia, maka pada Tahun 2012 OPTK Pantoea stewartii ditetapkan sebagai salah satu target pada Pemantauan OPTK yang dilakukan oleh UPT Karantina Pertanian.

2. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap keberadan Pantoea stewartii dan Erwinia carotovora subsp.atroseptica yang terindikasi telah menyebar di daerah sentra produksi Jagung dan Kentang, khususnya di Luar Pulau Jawa.

b) Pembahasan Draft Revisi Kepmentan No. 264/2006 Dilakukan corrective actions terhadap ketidakefektifan Kepmentan No. 264 Tahun 2006 sebagai berikut : 1. Badan Karantina Pertanian (Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan

Hayati Nabati) telah melakukan kajian akademis dalam rangka penyempurnaan payung hukum pelaksanaan kesekretariatan NPPO sejak tahun 2009 sampai 2010.

2. Telah disiapkan draft Permentan untuk menggantikan Kepmentan No. 264/2006

3. Sebagai alternatif lainnya sambil menunggu ditetapkannya Permentan tersebut, Badan Karantina Pertanian telah menyiapkan draft Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai penjabaran amar ke Enam Kepmentan No. 264/2006.

c) Persiapan Pertemuan CPM ke – 7 di Roma Badan Karantina Pertanian selaku focal point NPPO di Indonesia, akan menyampaikan masukan terhadap 2 (dua) draft ISPM, yaitu : 1. System Approach for Pest Risk Management of Fruit Flies (Tephritadae) 2. Integrated Measures for The Production of Plants for Planting in

International Trade

d) Pembahasan Hasil Verifikasi Pemasukan Benih Kentang dari Australia Hasil pembahasan menetapkan bahwa Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menunda selama 3 (tiga) bulan untuk memberikan

203


pengakuan Pest Free Area (PFA) terhadap tempat produksi benih kentang dari Australia. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya informasi tambahan berupa dokumen dan data-data yang diperlukan oleh Tim Verifikasi yang belum dipenuhi pada saat melakukan verifikasi.

e) Persiapan Pemasukan Benih Tebu ke Dalam Wilayah Negara RI Hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah : 1. Pemasukan benih tebu dari Kolombia merupakan tindak lanjut dari

kunjungan Menteri Pertanian ke Kolombia, dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pertanian

2. Berkaitan dengan rencana tersebut, pengkajian lebih lanjut terhadap pemasukan tebu dari kolombia sangat diperlukan mengingat Kolombia merupakan negara endemis South African Leaf Blight (SALB). Dikhawatrkan apabila tebu tersebut akan menjadi media pembawa bagi SALB dan akan menyebabkan kerusakan pada tanaman karet di Indonesia

3. Dari hasil penilaian risiko, tebu dari Kolombia mempunyai rata-rata nilai risiko tinggi, dikarenakan OPT/OPTK tersebut mempunyai inang yang banyak di Indonesia terutama family Graminae dan lingkungan di Indonesia sangat mendukung perkembangan OPT/OPTK tersebut.

4. Hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan rencana pemasukan benih tebu antara lain : - Perlu mengetahui dengan jelasa bentuk dari benih yang akan

dimasukan ke dalam wilayah negara RI (stek, mata tunas atau kultur jaringan)

- Perlu mencari solusi agar tindakan Pengasingan dan Pengamatan tidak membutuhkan waktu yang lama (kurang dari 2 tahun)

f) Pembahasan Draft Pedoman Pengakuan Area Bebas OPTK tertentu di Negara Asal Hasil pembahasan draft tersebut adalah : 1. Perlu penambahan ruang lingkup untuk masa berlaku pengakuan dan

sumber pembiayaan 2. Masa berlaku pengakuan ditetapkan :

- Pengakuan terhadap area bebas OPTK tertentu diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

- Area bebas OPTK tertentu yang telah habis masa berlaku pengakuannya, dapat diajukan kembali untuk perpanjangan masa berlaku pengakuannya

- NPPO negara mitra dagang wajib mengajukan permohonan ulang perpanjangan masa pengakuan area bebas OPTK tertentu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pengakuan

- Terhadap area bebas OPTK tertentu yang diajukan kembali masa pengakuannya akan dilakukan penialain ulang sebagaimana prosedur pengakuan yang dilakukan sebelumnya

204


- Perpanjangan masa pengakuan akan diberikan setelah seluruh proses dan persyaratan dipenuhi Perpanjangan masa pengakuan akan diberikan setelah seluruh proses dan persyaratan dipenuhi.

Pembiayaan meliputi : - Seluruh pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan pengakuan

termasuk perjalanan dinas ke luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia dan menjadi tanggung jawab pemohon.

- Biaya pelaksanaan review/verifikasi terhadap negara yang sudah diberi pengakuan dibebankan kepada Pemerintah RI.

g) Kajian Rencana Penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Tempat Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar serta Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah RI Hal yang menjadi dasar penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tempat pasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar serta sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah Ri adalah : 1. Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di Pelabuhan Tanjung Priok

sudah tidak optimal lagi, karena volume kegiatan impor sangat besar 2. SDM (terutama untuk pengujian PSAT) sangat terbatas 3. Berdasarkan hasil kongres Fitopatologi di Solo Tahun 2011, disampaikan

bahwa telah ditemukan OPT yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok

4. Terjadinya outbreak OPTK : - Outbreak Kutu Putih (Paraccocus sp) di Bogor, Sukabumi, Tangerang,

Bekasi dan sentra pertanaman lainnya di Jawa Barat - Outbreak Nematoda Sista Kuning pada sentra pertanaman Kentang di

Jawa Tengah dan Jawa Timur - Ditemukannya OPTK Pantoea stewartii pada tanaman Jagung di Jawa

Timur dan Padang - Ditemukannya sekitar 15 jenis OPTK yang sebagian besar masuk

melalui pelabuhan Tanjung Priok

26) Evaluasi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tahun 2012 a) Hasil evaluasi terhadap implementasi peraturan perkarantinaan tumbuhan

dan pengawasan keamanan pangan seperti Permentan 20/2011 dan Permentan 11/2009 menunjukkan bahwa beberapa aturan tersebut perlu ditinjau kembali untuk dicabut dengan alasan teknis yang tepat atau diperluas (menjadi bersifat lebih global) serta disesuaikan dengan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b) Permasalahan utama pada implementasi Permentan 88/2011 yaitu terbatasnya kemampuan laboratorium pengujian keamanan pangan yang ditunjuk dalam melakukan pengujian dan memenuhi SLA yang ditetapkan

205


dikarenakan keterbatasan alat, bahan standar, SDM, waktu kerja, dan lain-lain sehingga penunjukan laboratorium tersebut perlu ditinjau kembali. Selain itu, guna mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan pangan khususnya di tempat pemasukan, pengembangan laboratorium keamanan pangan di lingkup Badan Karantina Pertanian perlu ditindaklanjuti dengan mempersiapkan tenaga analis dan sarana prasarana laboratoriumnya.

c) Implementasi Permentan 09/2011 terutama terkait pelaksanaan Pre-shipment Inspection (PSI) dirasakan masih kurang efektif sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap tatacara PSI yang telah dilakukan.

d) Pelaksanaan Permentan lain seperti Permentan 42/2012, Permentan 43/2012, dan Permentan 12/2009 sebagian besar sudah dapat terimplementasikan dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal karena beberapa hambatan baik teknis maupun non teknis yang dihadapi di lapangan

27) Evaluasi pelaksanaan pengujian laboratorium keamanan pangan

A. PT. Angler BioChem Laboratory - Surabaya a) PT. Angler BioChem Laboratory mampu melaksanakan pengujian

terhadap sampel dari UPT Karantina Pertanian untuk seluruh parameter uji seperti yang dipersyaratkan Permentan 88/2011.

b) Saat ini, PT. Angler BioChem Laboratory sedang menunggu hasil pleno dari KAN terhadap pengajuan akreditasi untuk menyempurnakan ruang lingkup akreditasi pada Permentan 88/2011. Sebelumnya, PT. Angler BioChem Laboratory telah memperoleh akreditasi untuk 80% bahan aktif residu pestisida yang tercantum pada Permentan 88/2011.

B. PT. Saraswanti Indo Genetech (SIG) dan PT. Mutu Agung Lestari (MAL)

a) PT. SIG dan PT. MAL mampu melaksanakan pengujian terhadap sampel dari UPT Karantina Pertanian untuk seluruh parameter uji seperti yang dipersyaratkan Permentan 88/2011.

b) PT. SIG telah mengembangkan kapasitas laboratoriumnya dengan menambah peralatan uji baru seperti AAS, HPLC, UPLC, GC, dan lain-lain;

c) PT. SIG telah memperoleh akreditasi KAN untuk ruang lingkup pengujian aflatoksin, cemaran mikrobiologi, logam berat dan formalin, sedangkan untuk residu pestisida hanya 10% dari jenis bahan aktif yang diatur dalam Permentan 88/2011 yang telah terakreditasi untuk periode 31 Oktober 2012 s/d 26 Agustus 2016.

d) PT SIG merencanakan untuk mengajukan akreditasi untuk melengkapi ruang lingkup akreditasi khususnya untuk residu pestisda pada tahun 2013.

e) PT MAL telah mengajukan akreditasi untuk ruang lingkup pengujian residu pestisida (sebanyak 45 %), logam berat dan aflatoksin. Hasil assessment dinyatakan memuaskan dan diharapkan sertifikat akreditasi dapat diperoleh pada akhir tahun 2012

206


28) Update Data IKT yang telah ditetapkan sampai dengan TA. 2012 (Jumlah : 76 IKT pada 16 UPT)

No. UPT Perusahaan/ No. Penetapan

A. BBKP Tanjung Priok 1. PT. Arcola Jasa Utama

2. PT. Dunia Express Transindo

3. PT. Manguni Express No. 513/KPTS/KT.210/L/4/2012 Tanggal 12 April 2012 Berlaku 3 tahun Tanggal 10 Maret 2012 – 2015

4. PT. Perkasa Tangguh Mandiri

5. PT. Transporindo Lima Perkasa

6. PT. Berdikari

7. PT. Indonesia Air & Marine Supply (AIRIN)

8. CV. Deliyana Karya Mandiri No. 1018/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 26 Juli 2012 Berlaku 2 April 2012 - 2015

9. PT. Winon Internasional No. 803/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 27 April 2012 - 2015

10. PT. Branita Sandini

11. PT. Zona Lintas samudera No. 1019/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 26 Juli 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015

12. Sub Terminal Agribisnis Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

No. 1345/KPTS/KT.210/L/9/2012 tanggal 25 September 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015

13. PT. Sang Hyang Seri

14. PT. Puri Sekar Asri No. 301/KPTS/KT.210/L/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Berlaku 28 Pebruari 2012 - 2013

15. Alesscia Bunga Potong

16. PT. Tridharma Polakarsa No. 1021/ KPTS/KT.210/L/7/12 tanggal 26 Juli 2012 Masa berlaku Tanggal 26 Juli 2012 - 2013

17. Alesscia Bunga Potong No. 302/KPTS/KT.210/L/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Berlaku 28 Pebruari 2012 - 2013

18. PT. Melrimba Sentra Agrotama No. 1020/ KPTS/KT.210/L/7/12 tanggal 26 Juli 2012 Masa berlaku Tanggal 26 Juli 2012 - 2013

B. BBKP Soekarno-Hatta

1. PT. East West Seed Indonesia

2. PT. Kosato Raya

3. PT. Monfori Nusantara

4. PT. Planters

5. PT. Ekakarya Graha Flora

6. PT. Florex Farmindo

7. PT. Transplants Indonesia

207


No. UPT Perusahaan/ No. Penetapan 8. PT. Strawberindo Lestari No. 1346/KPTS/KT.210/L/9/2012 tanggal 25 September 2012 Berlaku 27 April 2012 - 2015

9. PT. Darmawan Greenleaf Rumohra

10. PT. Nirmala Agung

C. BKP Kelas I Batam 1. PT. Catur Batavia Transindo, Batam No. 889/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 Berlaku 29 juni 2012 - 2013

D. BKP Kelas II Cilegon

1. PT. Pundi Kencana No. 888/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 Berlaku 29 juni 2012 - 2013

2. PT. Charoen Pokphand Indonesia Feedmil, Serang No. 1749/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

3. PT. Kerta Mulya Saripakan No. 1753/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

4. PT. Cerestar Flour No. 1348/KPTS/KT.210/L/9/2012 tanggal 25 September 2012 Berlaku 25 September 2012 - 2013

E. BBKP Surabaya 1. PT. Jangkar Pacific

2. PT. Excellent Kencana No. 1022/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 26 Juli 2012 Berlaku 2 April 2012 - 2015

3. PT. Mitra Tani Dua Tujuh

4. PT. Indra Jaya Swastika

5. PT. BISI No. 304/KPTS/KT.210/L/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Berlaku 28 Januari 2012 - 2015

6. PT. Buana Amanah Karya

7. PT. Fugui Flour & Grain Indonesia No. 800/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015

8. PT. Asal Jaya No. 515/KPTS/KT.210/L/4/2012 tanggal 12 April 2012 Berlaku 14 Maret 2012 - 2015

9. PT. Branita Sandhini No. 512/KPTS/KT.210/L/4/2012 tanggal 12 April 2012

10. PT. Depo Surabaya Sejahtera No. ......../KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

F. BKP Kelas I Semarang

1. PT. Kem Farm Indonesia

2. PT. Monang Sianipar Abadi

3. PT. Garbantara Depo

4. PT. Taman Delta Indonesia

5. PT. Java Agritech

6. PT. Primatexco Indonesia

208


No. UPT Perusahaan/ No. Penetapan No. 1023/KPTS/KT.210/L/7/2012 tanggal 26 Juli 2012 Berlaku 26 Juli 2012 - 2013

7. PT. Tigaha Sono Timber

8. PT. Panca Persada Mulia

9. PT. Sentra Jaya Logistik No. 801/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 6 juli 2012 - 2015

10. PT. Ocean Buana Logistics No. 798/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 13 juni 2012 - 2013

G. BKP Kelas I B. Lampung

1. PT. Great Giant Pineapple

H. BKP Kelas II Medan 1. PT. Bakrie Sumatra Plantations

2. PT. Bibit Baru

3. PT. Socfin Indonesia

4. PT. Tamora Stekindo

5. PT. Sumatera Busan No. 802/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 27 April 2012 - 2015

6. PT. PP. London Sumatra Indonesia No. 1747/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015

I. BBKP Belawan 1. PT. Catur Batavia Transindo. Medan No. 1347/KPTS/KT.210/L/9/2012 tanggal 25 September 2012 Berlaku 6 Juli 2012 - 2015

2. PT. Samudera Lautan Luas No. ......../KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

J. SKP Kelas I Bandung

1. PT. Satria Perkasa Indonesia

K. BKP Kelas II Palangkaraya

1. PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi

2. PT. Perdagangan Perindustrian Dan Pengangkutan Sampit

3. PT. Borneo Makmur Lestari

4. PT. Sinar Alam Permai No. ......../KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

L. BBKP Makassar 1. PT. ADM Cocoa

2. PT. Gerbang Cahaya Utama No. 1745/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

3. PT. Comextra Majora

No. 1746/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

M. SKP Kelas I Timika 1. PT. Pangansari Utama No. 1748/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012

N. BKP Kelas I 1. PT. Sinar Alam Permai No. 1751/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012

209


No. UPT Perusahaan/ No. Penetapan

Banjarkmasin Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

O. SKP Kelas I TB Asahan

1. PT. Bakrie Sumatra Plantation, Tbk No. 1744/KPTS/KT.210/L/11/2012 tanggal 23 November 2012 Berlaku 23 Nov. 2012 - 2013

P. BKP Kelas I Palembang

1. PT. Budi Wahana Binaswasta No. 303/KPTS/KT.210/L/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 Berlaku 28 Pebruari 2012 - 2013

2. PT. Bina Sawit Makmur No. 514/KPTS/KT.210/L/4/2012 tanggal 12 April 2012 Berlaku 27 April 2012 - 2015

3. PT. Tania Selatan

No. 799/KPTS/KT.210/L/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 Berlaku 13 juni 2012 - 2013

29) Laporan kegiatan SAB (Update Perusahaan Fumigasi/Kemasan Kayu yang

telah registrasi s/d TA. 2012 dan lainnya)

- Perusahaan Fumigasi Afasid : 96 perusahaan pada 22 UPT

- Provider ISPM 15 kemasan kayu : 79 perusahaan pada 23 UPT

No.

UPT Fumigasi Kemasan Kayu

1. BBKP Tanjung Priok

1. PT. Lineg Fumindo, Jakarta 2. PT. Agricon Putra Citra Optima

(Terminix Int. Ind.), Jakarta 3. PT. Mitra wisesa Bersama,

Jakarta 4. PT. Rentokil Cabang Jakarta 5. PT. Multitech Yasa Guna,

Jakarta 6. PT. Dimensi Indo Nusa 7. PT. Turacon Wirasta, Jakarta 8. PT. Proton Gumilang 9. PT. Fumigan Utama

Internasional, Jakarta 10. PT. Neutron Mitra Abadi 11. PT. Eka Energi Selaras 12. PT Abdi Jasa Karya Nusantara

Cabang Jakarta 13. PT. Sarana Gama Sejahtera,

Jakarta 14. PT. Jasindo Lintas Bahari,

Jakarta 15. PT. Pisbo Jaya 16. CV. Anaya Kesuma 17. PT. Metro Pest Control 18. PT. Supra Indonesia

1. PT. Mitra Sejati Beribu 2. PT. Karuna Sumber Jaya 3. CV. Mitra Dunia Palletindo 4. CV. Mitra Karya Utama 5. PT. Mitra Pratama 6. PT. Adi Putra Perkasa 7. PT. Trinaga Internusa 8. PT. Palapa Bumi Serasi 9. CV. Anisa Mulya 10. PT. Karsa Mitra

Suksesindo 11. PT. Mitra Asia Packing 12. CV. Mulia Citra Mandiri 13. CV. Kurnia Jaya 14. PT. Bumi Mandiri

Resources

210


No.


19. CV. Rama Bintang Fumindo

2. BBKP Soekarno Hatta

1. PT. Era Resik Hunian, Jakarta

1. PT. Sriwijaya Sukses Sejahtera

2. CV. Dwi Putra 3. CV. Multi Prima Mandiri

3. BBKP Surabaya

1. PT. Sucofindo cabang Surabaya 2. PT. Prana Argentum, 3. PT. Waringin Internusa Jasa

Pratama, Surabaya 4. PT Patriot Murni, Surabaya 5. CV. Prima, Surabaya 6. PT. Rentokil Cabang Surabaya 7. KPRI Primkokara, Surabaya 8. PT. Citra Anugerah Nusantara,

Surabaya 9. PT. Setra Sari Cab. Surabaya 10. CV. Karya Nugraha Pratama 11. CV. Prisma Karya Linarius,

Surabaya 12. CV. Wahana Global

Inspectindo, Surabaya 13. PT. Beckjorindo Paryaweksana

Cabang Surabaya 14. PT Sinar Jaya Berlian,

Surabaya 15. CV. Armanda Nusantara,

Surabaya 16. PT. Tantular, Malang 17. PT. Agricon Putra Citra Optima

(Terminix) cabang Surabaya 18. PT. Fumitama Andalan Timur 19. CV. Liberro

1. PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo (Safeway Indonesia)

2. PT. Meka Cipta Karyatama cabang Surabaya

3. CV. Mitra Dunia Palletindo Cabang Surabaya

4. PT. Pacific Indo Packing Cabang Surabaya

5. CV. Arjuna Securitas Abadi Cabang Surabaya

6. PT. Eka Manunggal Sejahtera

7. PT. Yasa Bali Sujati Cabang Surabaya

8. PT. Murni Jaya Sentosa 9. CV. Surya Pratama

4. BBKP Belawan

1. PT. Sucofindo cabang Medan 2. PT. Abdi Jasa Karya Nusantara,

Medan 3. PT. Pestcindo Centra Utama 4. PT. Fumindo Abdi Lestari,

Medan 5. PT. Anugerah Bestari, Medan 6. PT. Gucimas Pratama, Medan 7. CV. Yedija Jaya Pratama 8. PT. Insurindo Inter Services 9. PT. Kembang Samudera

Inspection Service, Medan

1. PT. Carsurindo Siperkasa 2. CV. NUR 3. CV. Mandiri Pratama

Sejahtera 4. CV. Rimba Lestari Indo

Makmur 5. CV. Nuzlindo Prima Utama

(ID119)

5. BBKP Makassar

1. PT. Sucofindo cabang Makassar 2. PT. Agricon Putra Citra Optima

(Terminix Cabang Makassar),

1. PT. Pacific Indo Packing Cabang Makassar

211


No.


Makassar 3. PT. Cahaya Timur 4. PT. Beckjorindo Paryaweksana

cabang Makassar 5. PT. Pan Asia Superintendence

Cab. Makassar

6. BKP Kelas I Bandar Lampung

1. PT. Agricon Putra Citra Optima (Terminix Cabang Lampung), Lampung

2. CV. Glora Samudra Jaya (Glora Pest Control), Lampung

3. CV. Fesindo Maju Bersama (AFASID0133)

1. PT. Mitra Sejati beribu Cabang Lampung

7. BKP Kelas II Cilegon

1. PT. Sucofindo cabang Cilegon 2. PT. Rimasindo Buana Perkasa

cabang Banten

1. PT. Gaya Sukses Mandiri Kaseindo (Safeway Indonesia) Cabang Banten

2. CV. Sumber Rejeki 3. CV. Quaranta Jaya Abadi

8. BKP Kelas I Pontianak

1. CV. Mascaya 2. CV. Ilham Price, Pontianak

1. CV. Bhakti Nusantara 2. CV. Surya Kemasan Abadi

cabang Pontianak

9. BKP Kelas I Denpasar

1. PT. Sucofindo cabang Denpasar 2. PT. Jasa Dwi Karya, Denpasar 3. PT. Waringin Internusa Jasa

Pratama Cabang Denpasar 4. CV. Karya Mandiri, Denpasar 5. CV. Dana Karya, Denpasar 6. CV. Global Treatop 7. PT. Biofrost Indonesia

1. PT. Bali Reka Mandiri 2. PT. Wisnu Karya Putra

International 3. CV. Surya Kemasan Abadi 4. CV. Bali Cipta Sarana 5. PT. Yasa Bali Sujati 6. CV. Arjuna Securitas Abadi

Cabang Denpasar 7. PT. Pacific Indo Packing

Cabang Denpasar 8. PT. Multi Utama Cabang

Denpasar 9. PT. Narayana Bali 10. UD. Bina Sarana Cipta

10. BKP Kelas I Jambi

1. Koperasi Idola Prima 1. PT. Sumatera Prima Sanita 2. CV. Idola Packing Sejati

11. BKP Kelas I Semarang

1. PT. Sucofindo cabang Semarang 2. CV. Jasindo, Semarang 3. PT. Waringin Internusa Jasa

Pratama Cabang Semarang 4. PT. Beckjorindo Paryaweksana

Cabang Semarang 5. PT. Louis Pratama Sejati,

semarang 6. CV. Mega Benafindo Protection 7. KPRI Sejahtera Bersama

1. CV. Arjuna Securitas Abadi 2. PT. Gaya Sukses Mandiri

Kaseindo (Safeway Indonesia) Cabang Semarang

3. PT. Pacific Indo Parking Cabang Semarang

4. PT. Kemasan Jaya Indah 5. CV. Mitra Dunia Palletindo

Cabang Semarang

212


No.


8. PT. Jessindotama Lintas Bahari Cabang Semarang

6. CV. Inarista Inspectama, Semarang

7. PT. Equality Indonesia Cab. Semarang

8. PT. Catur Packing Indonesia

12. BKP Kelas I Palembang

1. PT. Indar Cipta Servindo, Palembang

2. PT. Fupestindo Sejahtera, Palembang

3. PT. Indo Prima Jaya, Palembang

1. PT. Nanwa Inti Indonesia 2. PT. Kemasan Mitra Bersama 3. PT. Mitra Sejati Beribu

Cabang Palembang 4. CV. Widya Karya Mandiri (ID

120)

13. BKP Kelas I Padang

1. PT. Sucofindo Cabang Padang 1. CV. Multi Guna Bersama 2. CV. Minang Jaya Abadi

14. BKP Kelas I Pekan Baru

1. PT. Sucofindo cabang Pekanbaru

2. PT. Agricon Putra CitraOptima (Terminix) Cabang Pekanbaru

3. PT. Abdi Jasa Karya Nusantara, Pekanbaru

1. PT. Brilian Cipta Mandiri 2. PT. Harta Agung Lestari 3. PT. Alam Permata Riau

15. BKP Kelas I Batam

1. PT. Sucofindo cabang Batam 2. PT. Kembang Samudra

International, Batam 3. PT. Veronika Prima Sanita

1. PT. Ekasurya Sejati 2. PT. Bintang Terang Sejati 3. PT. Batam Pallteindo Jaya

16. BKP Kelas II Palu

1. PT. Sucofindo cabang Palu 2. PT. Pan Asia Superintendence

Cab. Palu

1. PT. Gaya Suskses Mandiri Kaseindo (Safeway Indonesia) Cabang Palu

17. BKP Kelas I Balikpapan

1. PT. Sucofindo cabang Balikpapan

2. PT. Etam Sanitation Global Persada

1. PT. Pacific Indo Parking Cabang Balikpapan

18. BKP Kelas I Manado

1. PT. Kembang Samudera Internasional Cabang Manado

--

19. BKP Kelas I Banjarmasin

1. PT. Sucofindo Cabang Banjarmasin

1. PT. Packing Material Indonesia

2. PT. Wood Packing Lestari

20. BKP Kelas II Yogyakarta

1. CV. Juniterra Muda Tama, Yogyakarta

2. CV. Pancanaka Jaya Utama (AFASID0132)

--

21. BKP Kelas II Palengkaraya

-- 1. PT. Packing Material Indonesia Cabang Palangkaraya

22. SKP Kelas I Bandung

1. CV. Jasprim Putra 2. PT. Duta Artha Selaras 3. CV. Triana Bhakti

1. PD. Sumber Sari 2. PT. Genamo Top

International 3. CV. Riksa Persada

213


No.


4. CV. Tirtasari

23. SKP Kelas I Samarinda

-- 1. PT. Sanitakara Moeda Berkarya

214


Lampiran 6.

DOKUMEN KEGIATAN PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN TA 2012

BIDANG KEPATUHAN

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Karantina Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Karantina ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret – 12 April 2012 dengan pola 200 jam Pelajaran ( 1 Bulan). Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang Petugas Karantina. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen karantina bekerja sama dengan Mabes POLRI dan dipusatkan pada Pusat Pendidikan Intelijen dan Keamanan (PUSDIK Intelkam) Polri, Soreang Bandung. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang diwakili oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh Kepala badan Intelkam mabes Polri, Para pejabat Kepolisian lingkup Mabes Polri, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Intelkam Polri, Para pejabat lingkup Pusdik Intelkam Polri, Para Pejabat lingkup Badan Karantina Pertanian. Tujuan diadakannya Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Karantina adalah untuk meningkatkan kemampuan para petugas karantina dalam menganalisa setiap informasi dan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan tugas perkarantinaan sehari hari sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam Pelaksanaan tugas. Inspektur Upacara drh. Mulyanto mengharapkan kepada para petugas karantina agar dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan intelijen karantina dengan penuh semangat dan kebersamaan serta penuh tanggung jawab, agar dapat memperoleh pengetahuan dan peningkatan antisipasi dan sense of early warning terhadap perkembangan yang terjadi baik dalam pelaksanaan tugas perkarantinaan secara umum maupun implementasi peraturan perkarantinaan pada khususnya. sehingga para peserta dapat mengimplementasikan didaerahnya masing-masing, khususnya dalam mendukung aspek pengawasan dan pendidikan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan hayati.

2) Rapat Penerapan Import Management terhadap Pemasukan Komoditas

Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Rapat Penerapan Import Management terhadap Pemasukan Komoditas Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan in dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2012 di Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian dan dihadiri oleh pejabat instansi terkait yaitu Pejabat Badan Karantina Pertani, BBKP Tanjung Priok, BBKP Surabaya, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Semarang. Agenda rapat meliputi: 1) Kategorisasi Risiko HPHK dan OPTK; 2) Penerapan Service Level Arrangement (SLA) untuk Kategorisasi Risiko

215


HPHK dan OPTK; dan 3) Tindakan Karantina di Tempat Pemasukan sesuai dengan Kategorisasi Risiko HPHK dan OPTK. Rapat ini menghasilkan dan memutuskan Sbb: a) Kategorisasi risiko untuk media pembawa OPTK diusulkan untuk dibagi ke

dalam Risiko Tinggi (High Risk), Risiko Sedang (Medium Risk), dan Risiko Rendah (Low Risk). Yang termasuk ke dalam Risiko Tinggi adalah benih dan bibit tanaman untuk pertumbuhan. Yang termasuk ke dalam Risiko Sedang adalah media pembawa yang tergolong produk segar serta pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Sedangkan yang termasuk ke dalam Risiko Rendah adalah produk tanaman yang telah mengalami perubahan bentuk/semi olahan/semi proses.

b) Service Level Arrangement (SLA) untuk layanan karantina tumbuhan ditetapkan dengan jangka waktu layanan selama 1 jam s/d 1 hari untuk media pembawa yang tergolong risiko rendah, 3 jam s/d 4 hari untuk media pembawa yang tergolong risiko sedang, dan 3 jam s/d 10 hari untuk media pembawa yang tergolong risiko tinggi. Jangka waktu layanan disepakati untuk dihitung mulai dari lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan.

c) Dalam rangka kerjasama dengan instansi kepabeanan, disepakati bahwa pelaksanaan pemeriksaan fisik dapat dilakukan di tempat yang sama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi lain (Bea Cukai).

d) Kategorisasi risiko untuk media pembawa HPHK diusulkan untuk dibagi ke dalam Risiko Tinggi (High Risk), Risiko Sedang (Medium Risk), dan Risiko Rendah (Low Risk). Yang termasuk ke dalam Risiko Tinggi adalah hewan hidup. Yang termasuk ke dalam Risiko Sedang adalah bahan asal hewan dan vaksin. Sedangkan yang termasuk ke dalam Risiko Rendah adalah hasil bahan asal hewan dan benda lain.

e) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani diminta untuk menyisir komoditi yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) untuk dimasukkan ke dalam kategorisasi risiko media pembawa HPHK serta menetapkan SLA untuk layanan karantina hewan dengan mempertimbangkan kategorisasi risiko media pembawa HPHK. Kategorisasi risiko tersebut diharapkan dapat selesai secepatnya sehingga dapat dibahas pada rapat lanjutan. Rapat lanjutan untuk membahas lebih lanjut mengenai penetapan kategorisasi risiko media pembawa OPTK dan HPHK akan dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Februari 2012 di Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya telah setuju untuk menjadi penyelenggara rapat lanjutan tersebut.

3) Simulasi Penyidikan terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1992 Kegiatan Simulasi Penyidikan terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dilaksanakan pada Tanggal 13-16 Mei 2012 di Hotel Pesona Anggraini, Cisarua, Bogor, dengan dihadiri oleh 30 PPNS dari 30 UPT lingkup Badan Karantina Pertanian.

216


Narasumber pada kegiatan Simulasi ini adalah:

NO. NAMA INSTANSI

1 AKBP. Endang Rasidin,S.IK Pusdik Reskrim

2 Kompol Kusumo Hendro Pusdik Reskrim

3 Kompol Budi W., SH.M.Si Pusdik Reskrim

4 Dian Frits Nalle,SH Kejaksaan Agung R.I

5 Adi Ashari,SH,MA Kemen Hukum & HAM RI.

Simulasi Penyidikan terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 diawali dengan pemaparan materi: 1. Tinjauan Pengenaan Pasal Pidana UU No.16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan oleh Dian Frits Nalle, Kejaksaan Agung RI.

2. Proses Penyidikan Tindak Pidana UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan oleh AKBP Endang Rasidin,S.IK.

3. Implementasi PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh Adi Ashari,SH.MA.

Sedangkan kasus atau perkara yang dijadikan sebagai perkara simulasi adalah kasus/peristiwa pelanggaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, yaitu: 1. Pelanggaran importasi komoditas Karantina Tumbuhan dan Pangan

Segar Asal Tumbuhan tanpa dilakukan pemeriksaan uji PSAT dan tanpa disertai hasil uji PSAT dari daerah asal.

2. Pelanggaran eksportasi komoditas karantina tumbuhan tanpa dilengkapi dengan hasil uji PSAT dan tidak dilakukan tindakan fumigasi terhadap kemasan ke negara yang mempersyaratkan hasil uji dan fumigasi terhadap kemasan.

3. Pelanggaran importasi komoditas Karantina Hewan yang tidak dilengkapi Health Certificate dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada Petugas Karantina.

4. Pelanggaran eksportasi komoditas Karantina Hewan tanpa dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Petugas Karantina.

5. Pelanggaran pengiriman antar area komoditas karantina tumbuhan dan pangan segar asal tumbuhan tanpa dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Petugas Karantina.

6. Pelanggaran pengiriman antar area komoditas Karantina Hewan tanpa dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Petugas Karantina.

4) Fasilitasi administrasi PPNS dan Intelijen

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penegakan hukum perkarantinaan, petugas PPNS dan Intelejen perlu dukungan sistem administrasi yang baik. Administrasi tidak saja terhadap kartu keanggotaan, SKEP Mutasi, lencana, pin, serta surat penugasan (SPRINT), namun juga terhadap jumlah anggota dan distribusinya.

217


Perlunya dilakukan fasilitasi administrasi PPNS agar setiap PPNS Karantina Pertanian memiliki Kartu Anggota PPNS yang sah serta keberadaannya di suatu daerah sesuai dengan daerah tugas yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai PPNS sehingga dapat melaksanakan tugas penegakan hokum di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu fasilitasi administrasi PPNS dilakukan untuk menyediakan atribut PPNS yang akan digunakan oleh PPNS sehingga memiliki identitas yang jelas dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai PPNS Karantina.

5) Pemasukan Bawang Merah Ilegal di Pelabuhan Dumai dan Bengkalis

Menindaklanjuti informasi dari Bapak Wakil Menteri Pertanian tentang Pemasukan Bawang Merah yang diduga Ilegal di Pekanbaru, Tim Barantan yang berkoordinasi dengan instansi terkait langsung melakukan pendalaman ke 2 lokasi yaitu di Pelabuhan Dumai dan Bengkalis pada tanggal 29-30 November 2012 dan pada tanggal 19 Desember 2012 di Bengkalis, sebagai berikut : 1. Kegiatan pendalaman di Pelabuhan Dumai dilakukan dengan cara melakukan

peninjauan langsung kegiatan bongkar-muat barang di pelabuhan, kondisi gudang penyimpanan barang di pelabuhan dan isi gudang penyimpanan di pasar/agen penjualan, dengan hasil sebagai berikut : a. Di Pelabuhan Pelindo I Dumai (Dermaga A, B, C dan D), Kawasan Industri

Dumai-Plintung, Pelabuhan Berikat (PT. Sari Dumai Sejati (SDS), PT. Sentosatama Indah Abadi (SIA) dan PT. Pacific Indopalm), Pelabuhan Rakyat (Pelabuhan TPI, Pelabuhan Ayan, Pelabuhan Burhan, Pelabuhan Nasir, Pelabuhan Edy, Pelabuhan Petak Panjang, Pelabuhan H. Abu dan Pelabuhan Sungai Masjid) dan Pelabuhan Penumpang (Ferry) tidak ditemukan adanya kegiatan bongkar-muat bawang merah.

b. Gudang penyimpanan/penumpukan yang dulu digunakan untuk penyimpanan bawang merah, sekarang sebagian diantaranya gudang sudah dibongkar, dan gudang lainnya digunakan untuk keperluan penyimpanan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

c. Hasil pengamatan di gudang penyimpanan milik agen/distributor bawang merah, tidak ditemukan adanya bawang merah dan bawang putih termasuk bawang bombay dari luar negeri. Di Toko pengecer terdapat jenis bawang tersebut yang dikirim dari Medan (Sumut) atau dari Brebes (Jateng) diangkut ke Dumai untuk dipasarkan di wilayah Dumai yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan Antar Area dari area asal/transit.

2. Kegiatan pendalaman di Bengkalis dilakukan dengan cara melakukan koordinasi sekaligus peninjauan langsung ke lokasi penyimpanan 7 ton bawang merah yang ditahan dan akan dimusnahkan di Polsek Bengkalis, sekaligus peninjauan langsung ke lokasi penyimpanan 3,3 ton bawang merah yang ditahan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Bengkalis. Kemudian menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemusnahan 7 ton bawang merah dari Malaysia bersama-sama dengan Polsek Bengkalis pada tanggal 30 November 2012.

218


3. Pada perkembangan selanjutnya, POLAIR Bengkalis berhasil menangkap dan menahan 60 ton bawang merah dari Malaysia di perairan Siak yang akan dimasukkan ke Bengkalis. Tindaklanjut dari penahanan tersebut, dilakukan pemusnahan bawang merah impor sebanyak 63,3 ton yang terdiri atas 3,3 ton bawang merah tangkapan Bea dan Cukai dan 60 ton tangkapan POLAIR di Bengkalis yang disaksikan oleh pejabat Barantan, Mabes Polri, Polda Riau, Polres, Polsek, Koramil, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, Kejaksaan, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai setempat dan masyarakat;

4. Bawang merah impor tersebut melanggar peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Karantina Tumbuhan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatur, bahwa media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (bawang merah) wajib disertai Phytosanitary Certificate (PC) dari negara asal, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Sesuai dengan ketentuan dalam Permentan tersebut, Pelabuhan Jangkang tidak ditetapkan sebagai tempat pemasukan umbi lapis segar (bawang merah) dari luar negeri, sehingga bawang merah tersebut harus ditolak atau dimusnahkan.

5. Setelah kegiatan pemusnahan, dilakuikan briefing oleh Kepala Biro Korwas PPNS Mabes Polri yang didampingi Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan kepada jajaran Polres Bengkalis dan BKP Kelas I Pekanbaru untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama operasional dalam penegakan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan, khususnya terhadap pencegahan masuknya bawang merah secara ilegal di Bengkalis.

BIDANG KERJASAMA

A. Dokumen Kerjasama Nasional

Rumusan Hasil Pertemuan Optimalisasi Kerjasama Perkarantinaan Di Wilayah Lintas Batas Negara Pertemuan ini diselengarakan di Solo, pada tanggal 14-16 Maret 2012 dan dihadiri peserta dari Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian yang berada di wilayah perbatasan antara lain BBKP Belawan, BKP Kelas I Batam, BKP Kelas I Pekanbaru, BKP Kelas I Pontianak, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Kupang, BKP Kelas I Manado, BKP Kelas I Jayapura, BKP Kelas II tanjung Pinang, BKP Kelas II Tarakan, SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan, SKP Kelas I Entikong, SKP Kelas I Merauke, SKP Kelas I Tanjung Balai Karimun, dan narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Badan Karantina Pertanian. Memperhatikan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, dan pemaparan kebijakan dan pelaksanaan operasional

219


oleh narasumber dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Kepabeanan-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta hasil diskusi yang berkembangan selama pertemuan, bersama ini disampaikan hasil rumusan sebagai berikut:

I. Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

a) Pada tahun 2011 kegiatan karantina tumbuhan dan pengawasan

keamanan hewani di wilayah lintas batas laut dan darat terdiri atas kegiatan ekspor 16 jenis komoditas hewan dengan jumlah frekuensi ekspor 686 kali, sementara itu kegiatan impor mencakup 16 jenis komoditas tumbuhan dengan jumlah frekuensi impor 311 kali. Untuk kegiatan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati meliputi kegiatan ekspor mencakup 153 jenis komoditas tumbuhan dengan jumlah frekuensi ekspor 4.541 kali, sedangkan kegiatan impor meliputi 144 jenis komoditas tumbuyhan dengan jumlah frekuensi impor sebanyak 4.311 kali.

b) Di wilayah perbatasan darat terdapat tempat pemasukan dan

pengeluaran berupa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) meliputi : (i) Entikong (Kabupaten Sanggau, Kalbar-Malaysia), (ii) Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar-Malaysia), (iii) Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang, Kalbar-Malaysia), (iv) Jasa Senaning (Kabupaten Sintang, Kalbar-Malaysia), (v) Aruk (Kabupaten Sambas, Kalbar-Malaysia), (v) Mota‟ain (Atambua, NTT-Timor Leste), Metameuk/Metamasin (Atambua, NTT-Timor Leste), (vi) Napan/Wini (Atambua, NTT-Timor Leste), (vii) Skou (Jayapura, Provinsi Papua-PNG), (ix) Sota (Merauke, Provinsi Papua-PNG).

c) Di wilayah perbatasan laut terdapat tempat pemasukan dan

pengeluaran meliputi : (i) Tenau (NTT-Timor Leste), (ii) Wini (NTT-Timor Leste), (iii) Atapupu (NTT-Timor Leste), (iv) pelabuhan ferry Bolok (NTT-Timor Leste), (v) Nunukan (Kaltim-Malaysia), (vi) Sebatik (Kaltim-Malaysia), (vii) Panipahan (Riau Kepulauan-Malaysia-Singapura), (viii) Tambelan, (ix) Moro, (x) Tanjung Medang, (xi) Tarempa, (xii) Sedanau, (xiii) Teluk Belitung, (xiv) Kuala Gaung, (xv) Belakang Padang, (xvi) Tanjung Kedabu, (xvii) Kuala Enok, (xviii) Tanjung Batu, (xix) Sinaboi Letung, (xx) Selat Batu, (xxi) Senayang, (xxii) Sekunyang, (xxiii) Sei Pakning, (xxiv) Sei Guntung, (xxv) Serasan, (xxvi) Serapung, (xxvii) Midai, (xxvii) Bagansiapi-api, (xxviii) Siak Sri Indrapura, (xxix) Dabo Singkep, (xxx) Tanjung Balai Karimun, (xxxi) Tembilahan, (xxxii) Rengat, (xxiii) Selat Panjang, (xxxiv) Dumai, (xxxv) Tanjung Pinang, dan (xxxvi) Pekanbaru.

220


d) Penyediaan sarana, prasarana dan petugas karantina hewan dan karantina tumbuhan serta peraturan dan petunjuk pelaksanaan/teknis dilaporkan oleh UPT Badan Karantina Pertanian di wilayah perbatasan khususnya untuk pos lintas batas darat dan laut tertentu belum optimal untuk dapat melaksanakan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan untuk dilakukan langkah-langkah optimalisasi tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati antara lain sebagai berikut: (i) pengaturan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati secara khusus terhadap lalu lintas barang tentengan, (ii) pos lintas batas dikelola secara terpadu agar fungsi instansi Pusat dan Daerah dapat terkoordinasi dengan baik, (iii) meningkatkan sarana dan prasarana serta petugas karantina, (iv) meningkatkan keamanan dan kesejahteraan petugas karantina, (v) regulasi perijinan pemasukan dan pengeluaran di PPLBN diatur secara khusus dan proporsional, (vi) meningkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati melalui kegiatan pre-emtif, preventif dan penegakan hukum.

II. Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan

a) Dalam Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan di Pos Lintas

Batas Negara dilakukan pengaturan secara khusus terkait dengan lalu lintas : (i) penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara denga menggunakan sarana pengangkut v tetapi bukan awak sarana pengangkut danbukan Pelintas Batas, (ii) awak sarana angkut adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut, (iii) pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan Negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos lintas batas.

b) Dalam Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan di Pos Lintas

Batas Negara dilakukan pengaturan secara khusus terkait dengan lalu lintas barang meliputi : (i) Barang Pribadi Pelintas Batas, yaitu semua barang yang dibawa oleh Pelintas Batas, tetapi tidak termasuk barang dagangan, (ii) Barang Pribadi Penumpang, yaitu semua barang yang dibawa oleh Penumpang, tetapi tidak termasuk barang dagangan, (iii) Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, yaitu semua barang yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut, tetapi tidak termasuk barang dagangan, (iv) Barang Dagangan, yaitu barang yang menurut jenis, sifat, dan jumlahnya

221


tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau penolong industry, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi, (v) Barang Impor, yaitu semua barang yang masuk melalui Pos Pengawasan Lintas Batas tetapi tidak dibawa oleh Pelintas Batas.

c) Pengaturan bea masuk terhadap Barang Penumpang berupa : (i)

pembebasan bea masuk terhadap nilai pabean paling banyak FOB USD 250,00 (dua ratus lima puluh UD Dollar) per orang atau FOB USD 1.000,00 (seribu US Dollar) per keluarga per kedatangan, (ii) Barang Kena Cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, dan 1 (satu) liter minuman mengandul etil alkohol.

d) Pengaturan bea masuk terhadap Barang Awak Sarana Angkut

berupa : (i) pembebasan bea masuk terhadap nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (dua ratus lima puluh UD Dollar) per orang atau per kedatangan, (ii) Barang Kena Cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, dan 1 (satu) liter minuman mengandul etil alkohol.

e) Pengaturan bea masuk terhadap Barang Pelintas Batas berupa :

(i) Indonesia-Papua New Guinea : nilai pabean paling banyak FOB USD 300,00 (tiga ratus US Dollar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, (ii) Indonesia-Malaysia : nilai pabean paling banyak FOB MYR 600,00 (enam ratus ringgit Malaysia) per orang untuk jangka waktu satu bulan apabila melewati batas darat (land border), dan nilai pabean paling banyak FOB MYR 600,00 (enam ratus ringgit Malaysia) setiap perahu untuk setia trip, apabila melewati batas laut (sea border), (iii) Indonesia-Filipina : nilai pabean paling banyak FOB USD 250,00 (tiga ratus US Dollar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, (iv) Indonesia – Timor Leste : nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (tiga ratus US Dollar) per orang per hari.

III. Perhubungan Laut

a) Dasar hukum Perhubunan Laut merujuk kepada Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dan Peraturan Pemerintah Noor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perbatasan.

222


b) Kegiatan perdagangan luar negeri dilakukan melalui Pelabuhan Utama dan Terminal Khusus. Terminal Khusus wajib memenuhi persyaratan : (i) aspek administrasi, (ii) aspek ekonomi, (iii) aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, (iv) aspek teknis fasilitas kepelabuhanan, (v) fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi intansi pemegaang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea an cukai, imigrasi dan karantina, (vi) jenis komoditas khusus.

c) Kegiatan angkutan laut lintas batas dimaksudkan untuk

memperlancar operasional kapal, memenuhi kepentingan dengan Negara tetangga, ditetapkan oleh Menteri, dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan pelayaran rakyat. Penetapan oleh Menteri berdasarkan kepada : (i) usulan kelompok kerjasama sub-regional dan (ii) jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 mil laut. Perusahaan angkutan laut nasional menggunakan kapal berukuran paling besar GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Toonage). Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan diharapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berperan aktif dalam memfasilitasi angkutan laut untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan antara pulau dan wilayah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

IV. Fasilitasi Perdagangan Lintas Batas Negara

a) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara, dan Perpres Nomor 22 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam Grand Design dan rencana Induk Pengelolaan Batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai 7 (tujuh) RE jangka panjang, yaitu : re-orientasi, re-posisi, re-formulasi, re-konsolidasi, re-strukturisasi, re-vitalisasi, dan re-formulasi di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran di kawasan perbatasan.

b) Re-posisi peran strategis kawasan perbatasan yang semula sebagai beranda belakang Negara menjadi beranda depan Negara melalui 4 (empat) elemen strategis yaitu: (i) penyediaan sarana, prasarana, (ii) pengembangan simpul-simpul pertumbuhan, (iii) penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, (iv) peningkatan pengamanan dan penegakan hukum.

c) Pengertian perdagangan lintas batas Negara (Dagtasbara) adalah

perdagangan secara khusus yang dilakukan antara penduduk

223


kedua Negara, yang berdomisili diperbatasan kedua Negara, memiliki Tanda Pas Lintas Batas (TPLB) yang diterbitkan oleh otoritas yang ditetapkan oleh masing-masing pihak. Falsafah Dagtasbara adalah perlakuan khusus bagi masyarakay di wilayah perbatasan untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun wilayah terdepan Negara Republik Indonesia.

d) Permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian ke

depan adalah : (i) ketersedian personel yang tahan di daera terpencil, (ii) kebutuhan mendorong leberanian, (iii) sarana dan prasarana yang masih belum memadai, (iv) dukungan insentif perbatasan, (v) penguatan sinergitas fungsi-fungsi Pusat dan Daerah, (vi) peran pemerintah Daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan.

B. Dokumen Kerjasama Bilateral

1) First Bilateral Phytosanitary Meeting Indonesia-Cina General Adimistration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China and the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, Badan Karantina Pertanian First Bilateral on Phytosanitary Meeting dilakukan di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Karantina Pertanian. Pihak Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan Pihak China dipimpin oleh Director General of Shanxi Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China. Delegasi AQSIQ terdiri dari Mr. Zhi Yilong, Director General of Shanxi Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China; Mr. Bai Zhanghong, Director of Animal and Plant Quarantine Division Shanxi Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau; Mr. Wu Hao, Deputy Director of Bioseciruty Division, Departement of Supervision on Animal and Plat Quarantine – AQSIQ; Mr. He Rirong, Deputy Director of Animal and Plant Quarantine Division Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau; Mr. Pu Min, Director of SPS Research Division Center of International Inspection and Quarantine Standart and Technical Regulation-AQSIQ; Mr. Yan Jin, Deputy Director of Institute of Plant Quarantine, Chinese Academy of Inspection and Quarantine. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Pertanian, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; Kepala Pusat karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; Kepala Bidang Kerjasama Karantina Pertanian; perwakilan dari Ditjen Hortikultura; serta perwakilan dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai tindaklanjut kesiapan ekspor buah duku dan alpukat Indonesia ke China; rencana ekspor buah

224


salak pasir asal Prov. Bali ke China; serta pertukaran e-cert phytosanitary. Hasil dari pertemuan diperoleh kesepakatan antara lain: a. Pada prinsipnya China siap menerima ekspor buah duku dan alpukat

asal Indonesia, dan mereka akan melakukan verifikasi ke kebun buah tersebut pada bulan November (pada saat panen buah).

b. Badan Karantina Pertanian akan segera menyiapkan technical information duku dan alpukat pada akhir bulan April 2012 dan technical information buah salak pasir pada awal bulan Mei 2012.

c. Pihak China akan mempertimbangkan penggunaan e-cert phytosanitary karena akan lebih menguatkan kerjasama dan komunikasi antara Barantan dengan AQSIQ.

Sehubungan dengan waktu kunjungan AQSIQ yang sangat singkat maka kunjungan ke kebun buah percontohan hanya dapat dilakukan di Taman Buah Mekar Sari, namun dengan kunjungan tersebut pihak China menyadari bahwa banyak buah tropis Indonesia yang dapat melengkapi pasar buah di China. Mereka juga berharap dikemudian hari lebih banyak buah tropis Indonesia yang diekspor ke China. Salah satu delegasi China menyampaikan bahwa pada tanggal 9-11 November 2012 akan diadakan China World Fruit and Vegetable Trade Fair’12 di Beijing dan diharapkan Indonesia dapat mengikuti pameran buah tersebut untuk mengenalkan keragaman buah tropis Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Australia untuk mempromosikan buah cherry sehingga kini Australia dapat mengekspor buah cherry ke China.

2) Laporan Kunjungan Menteri Pertanian Ke RRT, Dalam Rangka

Penandatanganan Protokol Ekspor Sarang Walet Dari Indonesia Ke RRT, AQSIQ, Beijing-RRT

Penandatanganan Protokol Ekspor Sarang Walet dari Indonesia ke RRT oleh Dr. Suswono (Menteri Pertanian Republik Indonesia) dan Mr. Zhi Shuping (Menteri Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China/AQSIQ) dilakukan pada tanggal 24 April 2012 di Ruang Pertemuan Lantai 3 gedung AQISQ, Beijing-RRT. Acara penandatanganan didahului dengan pertemuan persahabatan antara Menteri Pertanian RI dengan Menteri AQSIQ. Menteri Pertanian didampingi oleh Ir. Banun Harpini, MSc (Kepala Badan Karantina Pertanian); Bp. Soerwarso (Staf Ahli Menteri); Bp. Achyar Aldine (Staf Ahli Menteri); Bp. Dedi Junaedi (Staf Ahli Menteri); Bp. Dedi Saleh (Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan); Bp. Suryadi abdul Munir (Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Peertanian); Dr. Catur Putra Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan); drh. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani); Bp. Marjoko (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan) dan Bp. Yusral Tahir (Kepala Bagian Kerjasama Bilateral, Pusat Kerjasama Luar negeri, Kementerian Pertanian).

225


Selanjutnya pada tanggal 25 dan 26 April 2012 dilakukan pertemuan teknis sebagai tindak lanjut Protokol Ekspor Sarang Walet dari Indonesia ke RRT dan rencana pertukaran Electronic Certificate (e-Phytosanitary Certificate) antara Badan Karantina Pertanian dengan AQSIQ. Pertemuan Teknis dilakukan 3 (tiga) session yang meliputi (i). Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Ekspor Sarang Walet yang diketuai oleh Dr. Catur Putra Budiman; (ii) Prosedur dan Persiapan Verifikasi dan Sertifikasi Processing House oleh China National Certification, Accreditation and Administration (CNCA) yang diketuai oleh drh. Sujarwanto dan (iii). Pertemuan tentang Persiapan Pertukaran e-Phytosanitary Certificate yang diketuai oleh Dr. Catur Putra Budiman. Hasil Pertemuan tersebut sebagai berikut:

1. Technical Meeting of Standar Operation Procedure of Bird Nest

Pertemuan Teknis membahas SOP sarang walet dilaksanakan di kantor AQSIQ tanggal 25 April 2012 diikuti oleh Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Catur Putra Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Pertanian) dengan anggota yaitu, drh. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati hewani) Dr. Hari Latif (Komisi Ahli karantina Hewan), drh. Boedhy Angkasa (Kasubdit Pengawasan dan Sertifikasi Produk Hewan), drh. Risma JPS (Kepala Sub Bidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area) dan pihak RRT diwakili oleh Ms. Bai Lu (Direktur food Safety Division 4) dan Ms. Zhang Heng (staf Safety Division 4) yang menangani Sarang Walet. Rapat membahas tentang isi Protokol yang baru saja ditandatangani. Delegasi RI mengusulkan beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan dari AQSIQ yaitu : a) Sistem ketertelusuran (tracebility) b) Draft Sertifikat Veteriner c) Surat Keterangan Asal d) Tindakan karantina pemasukan sarang walet e) Definisi Edible Bird Nest pada protokol f) Metode sampling dan pengujian sarang walet g) Latar belakang penetapan standar nitrit 30 ppm dan apa yang

dilakukan oleh AQSIQ bila ditemukan sarang walet yang melebihi batas ambang

h) Waktu kunjungan tim verifikasi sarang walet ke Indonesia Tanggapan AQSIQ terhadap hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sistem ketertelusuran akan dibahas lebih lanjut pada saat kunjungan

tim verifikasi AQSIQ ke Indonesia pada bulan Juni 2012 2. Draft Sertifikat Veteriner Satu tahun yang lalu AQSIQ telah menginformasikan format sertifikat

ke negara-negara pengekspor SBW ke Negara China melalui instansi berwenang, mengenai draft yang disampaikan oleh pihak Indonesia akan dipelajari dan disarankan supaya disampaikan secara resmi

226


karena harus disetujui terlebih dahulu sesuai isi protocol, bentuk stempel dan specimen tanda tangan pejabat penandatangan juga harus disampaikan kepada AQSIQ.

3. Surat Keterangan Asal SKA yang dimaksud pihak AQSIQ adalah Surat Keterangan Asal

yang diterbitkan oleh Dokter Hewan dalam dua bahasa (Inggris dan China)

4. Tindakan Karantina pemasukan sarang walet (impor) ke RRT yang dilakukan oleh AQSIQ yaitu:

Lama masa pemeriksaan karantina tergantung jenis produk dan jenis pengujian, jika produk yang berbeda maka waktu pemeriksaan berbeda pula. Namun untuk sarang walet akan diperlakukan khusus, masa karantina mungkin bisa cepat namun untuk pengujian yang kemungkinan akan lama. Menanggapi informasi mengenai masa karantina terhadap impor buah-buahan dari Indonesia ke RRT hanya dilakukan selama 3 (tiga) hari, AQSIQ menyatakan bahwa RRT memiliki aturan yang sangat ketat dan hal dimaksud dilakukan bukan hanya terhadap pemasukan sarang wlet dari Indonesia tetapi untuk semua produk pangan sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan pihak AQSIQ.

5. Definisi Edible Bird Nest dalam protokol Definisi edible bird nest terkait dengan standar dan metode nitrit yang

dilakukan di RRT dan mendapat tanggapan bahwa penetapan standar nitrit di RRT adalah kewenangan Kementerian Kesehatan RRT dan AQSIQ hanya sebagai pelaksana dan metode apa yang digunakan untuk pengujian dapat dilihat dalam website Kementerian Kesehatan RRT. AQSIQ memandang bahwa perendaman yang dilakukan sebelum pengujian merupakan hal yang penting, dan telah diketahui bahwa setelah perendaman kadar nitrit dalam sarang walet bisa menurun, RRT akan mengirimkan pakar beberapa waktu yang akan datang untuk membahas hal tersebut.

6. Metode sampling dan pengujian sarang walet Tidak dapat direspon saat itu karena kewenangan berada di Kementerian Kesehatan

7. Latar Latar belakang penetapan standar nitrit 30 ppm dan apa yang dilakukan oleh AQSIQ bila ditemukan sarang walet yang melebihi batas ambang Berdasarkan UU di RRT jika ditemukan hal tersebut maka sarang walet akan dikembalikan atau dimusnahkan. Atau sesuai permintaan importir akan dikembalikan atau dimusnahkan. AQSIQ juga akan mengumumkan hal tersebut dan akan informasikan ke negara asal. Bila berkali-kali hal tersebut terjadi, AQSIQ akan perketat pemeriksaan dan bahkan impor akan berhentikan dan jika hal tersebut tidak sesuai dengan Sertifikat Kesehatan akan dilakukan perundingan kembali.

8. Waktu kunjungan tim verifikasi sarang walet ke Indonesia

227


Pihak AQSIQ sudah merencanakan hal tersebut di bulan Juni namun dapat didiskusikan kembali. Biasanya sebelum penandatangan harus ada pakar ke Indonesia namun karena pertimbangan lain dilakukan setelah penandatanganan. Verifikasi biasanya dilakukan dua kali yaitu sebelum dan setelah penandatanganan protokol ekspor. Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Indonesia yaitu: a) Undang undang atau peraturan yang berlaku Indonesia b) Standar keamanan pangan di Indonesia c) Instansi terkait yang menangani sarang walet d) Procesing sarang walet e) Perusahaan sarang walet ditinjau dari sistem kesehatan,

keamanan, dan asal usul f) Perusahaan yang melakukan pemrosesan sarang walet, instansi

pemerintah, laboratorium, dan tata cara pemeriksaan/ pengawasan karantina

g) Surat ijin perusahaan sarang walet h) Manajemen kesehatan produk hewan

(UU tentang penanganan penyakit hewan, bahan beracun, pembinaan terhadap karyawan pada perusahaan pengolahan sarang walet)

i) Sertifikasi terhadap sarang walet. Persyaratan tersebut diatas diberlakukan terhadap semua negara yang akan mengekspor ke RRT. AQSIQ meminta kontak person via email terhadap kepastian waktu, namun yang menjadi pertimbangan karena sampai bulan September 2012 AQSIQ telah memiliki jadual kegiatan dan akan dilakukan perencanaan kembali (penjadualan ulang). Persiapan yang perlu dilakukan Indonesia agar lebih mempercepat perdagangan sarang walet ke RRT yaitu: a) Form Certificate segera dikirim ke AQSIQ dan dipastikan bisa

dipakai dan digunakan b) Registrasi Rumah Burung Walet harus disampaikan kepada

AQSIQ c) Eksportir sarang walet harus terdaftar di instansi berwenang dan

disampaikan kepada AQSIQ d) Perusahaan pengolahan harus diakreditasi CNCA dan dilaporkan

ke AQSIQ e) Segera mengirimkan peraturan terkait sebagaimana pasal 4

protokol ekspor sarang walet. Sebelum dimulai perdagangan akan dilakukan kunjungan verifikasi ke-2.

2. Technical Meeting with Certification and Accreditation

Administration of the People’s Republic of China (CNCA) Pertemuan bilateral meeting dilakukan di kantor AQSIQ pada tanggal 26 April 2012 jam 09.00 – 10.00 waktu Beijing. Delegasi Indonesia dipimpin

228


oleh drh. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati hewani) dengan anggota yaitu Dr. Catur Putra Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Pertanian), Dr. Hari Latif (Komisi Ahli karantina Hewan), drh. Boedhy Angkasa (Kasubdit Pengawasan dan Sertifikasi Produk Hewan) serta beberapa anggota asosiasi sarang walet Indonesia. Pihak CNCA dipimpin oleh Mr. Chen Haiyang (Deputy Director General Dept. for Registration) dan didampingi oleh Mr. Huang Bin (Deputy Devision Director Dept. for Registration) serta Ms.Chen Lin (Bagian Kerjasama CNCA), CNCA bertanggungjawab melakukan sertifikasi dan akreditasi terhadap perusahaan produk makanan dan produk kelautan. Sesuai peraturan di RRT semua perusahaan makanan baik domestik maupun yang diimpor harus terakreditasi, dan kegiatan ini telah berjalan selama 10 tahun, namun pada bulan Maret 2012 ada beberapa peraturan yang diperbaharui. CNCA terdiri dari beberapa bagian yang salah satunya adalah bagian sertifikasi. Sarang walet merupakan produk makanan sehingga CNCA memperlakukan perusahaan sarang walet seperti perusahaan makanan lainnya. Sarang walet juga merupakan produk hewan oleh karena itu sistem kesehatan hewan dan food safety sangat diperlukan. CNCA akan fokus pada perusahaan processing dan akan melakukan akreditasi terhadap: a) Apakah perusahaan tersebut telah terdaftar di pemerintah b) Apakah daerah asal walet merupakan daerah bebas penyakit AI dan

sebagainya c) Apakah perusahaan tersebut telah mendapat pengawasan dari

instansi terkait tentang dokumen, prosedur serta sistem tracebility CNCA akan melakukan akreditasi dan sertifikasi pada perusahaan produksi dan menjamin bahwa produk yang tersebut aman dikonsumsi. Dengan telah ditandatanginya protokol ekspor sarang walet ke RRT, maka CNCA dalam waktu dekat akan melakukan akreditasi ke beberapa perusahaan walet di Indonesia.

3. Pertemuan Tentang Persiapan Pertukaran E-Phytosanitary

Certificate Pertemuan bilateral meeting dilakukan di kantor AQSIQ pada tanggal 26 April 2012 jam 10.00 – 12.00 waktu Beijing. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Catur Putra Budiman (Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Pertanian) dengan anggota yaitu drh. Sujarwanto (Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati hewani), Dr. Sophia Setyawati (Kepala Bidang Kerjasama Karantina Pertanian), Ichwandi, S.TP.,MP (Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Perkarantinaan) dan pihak AQSIQ dipimpin oleh Ms. Tao Yuhua (Deputy Consultan AQSIQ) beserta tim. Kedua pihak memperkenalkan pengembangan sistem informasi untuk mendukung kegiatan operasional pemeriksaan karantina tumbuhan dan keamanan pangan. Pada saat ini AQSIQ melakukan kerjasama

229


pertukaran sertifikat secara elektronik dengan New Zealand, Australia dan Belanda, kemudian akan diperluas dengan Thailand, Korea Selatan dan Perancis. Badan Karantina Pertanian juga sudah melakukan pertukaran e-phytosanitary certificate dengan New Zealand, dan juga sedang dipersiapkan kerjasama dengan Malaysia Agriculture Quarantine Inspection Services (MAQIS). Kondisi pada saat ini penerbitan sertifikat oleh AQSIQ untuk keperluan ekspor mencapai 2 juta sertifikat yang tersebar di 300 tempat pemasukan dan pengeluaran, sementara itu jumlah sertifikat impor yang berasal dari negara pengekspor termasuk Indonesia kurang lebih 300.000 sertifikat.Pada tahun 2011 Badan Karantina Pertanian menerima sebanyak 26.066 Phytosanitary Certifcate dari China, dan menerbitkan 57.000 sertifikat ekspor dari 30 tempat pengeluaran dengan jumlah sebanyak 18.128 sertifikat ekspor untuk tujuan China. Memperhatikan kondisi dan situasi perkembangan perdagangan yang terus meningkat, kedua pihak sependapat untuk mempersiapkan dan menerapkan pertukaran e-phytosanitary certifiacate dalam rangka memfasilitasi perdagangan antara kedua negara. Berdasarkan pertukaran informasi tentang sistem Informasi antara AQSIQ dan Badan Karantina Pertanian, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam pengembangan system informasi, baik platform maupun alur yang digunakan, sesuai dengan International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) 12. Sehubungan dengan itu, kedua pihak yakin dapat melakukan harmonisasi antara kedua sistem melalui penyiapan payung hukum berupa protokol yang akan disepakati bersama, dan penyiapan integrasi kedua sistem oleh tim teknis untuk melakukan pertukaran e-phytosanitary certificate. Pihak AQSIQ menyetujui usulan dari Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan persiapan secara bertahap, sebagai berikut : a) Tahap I: Pengenalan sistem informasi kedua negara (sudah dilakukan

pada tanggal 26 April 2012 di AQSIQ, Beijing-China), pembahasan oleh Tim Teknis untuk menetapkan format, model pertukaran pertukaran dan penyiapan dan in house data e-phyto yang akan digunakan (akan dilakukan pada akhir Mei atau paling lambat awal Juni di AQSIQ, Beijing)

b) Tahap II: Ujicoba pertukaran data elektronik pada beberapa tempat pengeluaran di Indonesia

c) Tahap III : Penerapan secara penuh pertukaran e-phytosanitary certificate antara Indonesia dan China

Badan Karantina Pertanian mengusulkan agar kedua pihak dapat segera menyiapkan draft protocol tentang pertukaran e-phytosanitary certificate antara Indonesia dan China. Dalam hal ini AQSIQ menyampaikan contoh dokumen Protokol tersebut untuk dipelajari oleh Badan Karantina Pertanian, dan segera memberikan tanggapan kepada AQSIQ guna finalisasi draft protocol tersebut. Diharapkan finalisasi draft protocol dapat

230


diselesaikan sebelum pertemuan Tim Teknis pada akhir Mei atau paling lambat awal Juni 2012. Untuk mempererat kerjasama e-phytosanitary certificate, pihak AQSIQ menyambut baik tawaran untuk melakukan studi banding ke Indonesia untuk mengetahui sistem informasi Badan Karantina Pertanian. Dalam rangka memperlancar proses persiapan lebih lanjut kedua negara, disepakati Ms. Tao Yuhua, Deputy Consultan AQSIQ dan Dr. Catur Putra Budiman dari Barantan sebagai Co Chairman yang akan memimpin dari setiap pihak untuk membangun kerjasama sertifikat elektronik antar kedua negara. Dan disepakati sebagai kontak point, Dr. Sophia Setyawati dari pihak Barantan dan Ms. Tao Yuhua ([email protected]) dari pihak AQSIQ untuk menjalin komunikasi yang instensif guna mempercepat keberhasilan terwujudnya pertukaran e-phytosanitary certificate ini.

3) Kerjasama Indonesia – Malaysia

Pertemuan The 1st Meeting of Task Force on SPS and Trade Facilitation Indonesia-Malaysia akan diselenggarakan pada bulan Maret 2012 di Putra Jaya Malaysia.

Indonesia mengusulkan agenda sebagai berikut: - Indonesia may present import requirement for plant quarantine

purposes and food safety on fruits and vegetables and other agriculture commodities;

- Current issue of Indonesian Import Risk Analysis of plant products exported to Malaysia (dried nipah leaves, Vitex trifolia);

- Import Risk Analysis and Monitoring on Quarantine Purposes for Imported Animal Products from Malaysia;

- Review on Application of Animal and Plant quarantine Measures to protect Kalimantan (Borneo) island/area

- Malaysia presents on spesific animal disease status and situation (Nipah, Hendra and FMD);

4) Kerjasama Indonesia – Namibia

Untuk meningkatkan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Namibia, Ministry of Agriculture, Water and Forestry Namibia mengusulkan Draft Agreement between the Government of the Republic of Namibia (MAWF) and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Areas of Sanitary and Phytosanitary.

5) Kerjasama Indonesia – Selandia Baru Rapat Persiapan Proses Seleksi Konsultan dan Capacity Building untuk Sektor Karantina (MoU Indonesia-Selandia Baru): a) Sebagai tindak lanjut ditandatanganinya MoU di bidang kerjasma

Pertanian antara Menteri Pertanian Selandia Baru dan Menteri Pertanian Indonesia dan sebagai bentuk bantuan Pemerintah Selandia Baru terhadap dibebaskannya 12 tarif diantaranya daging,

231


susu dan kentang maka Pemerintah Selandia Baru memberikan bantuan kepada Indonesia;

b) MoU tersebut merupakan hasil kesepakatan antara kedua negara dalam forum Trade and Investment Framework (TIF);

c) Dalam MoU tersebut, Indonesia mengusulkan 8 (delapan) program yang ditujukan untuk peningkatan pembangunan pertanian Indonesia khususnya sektor peternakan dan karantina yang telah dibahas dan disepakati kedua belah pihak;

d) Di antara program yang dimaksud, kedua pihak sepakat untuk menggunakan jasa konsultan yang bertugas mengidentifikasi dan merancang detail kegiatan program yang diusulkan secara rinci;

e) Selandia Baru mengharapkan partisipasi aktif Kementerian Pertanian dalam program dimaksud mulai dari penunjuan konsultan sampai program selesai dilaksanakan;

f) Sebagai tindak lanjut program kerjasama Indonesia-New Zealand berupa capacity building untuk pemerintah Indonesia, khususnya di bidang penguatan sistem biosecurity dan biosafety untuk karantina Pertanian Indonesia, pemerintah New Zealand telah merancang suatu program penguatan dengan nilai 1.5 M NZ$ yang akan diberikan kepada Indonesia dengan waktu implementasi tahun 2013;

g) Sebagai persiapan awal, pihak New Zealand telah menunjuk konsultan yang akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 3-7 September 2012 untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas Indonesia dalam program kerjasama tersebut;

h) Beberapa poin penting kebutuhan karantina yang dibicarakan dalam rapat antara lain: - Diagnosis laboratorium untuk pemeriksaan keamanan pangan; - Import risk analysis untuk kebutuhan akses pasar khususnya buah

tropis Indonesia terkait penguatan SDM untuk implementasi PRA; - Pemahaman tentang persyaratan teknis impor termasuk GAP,

GHP dan rantai keamanan pangan; - Pengembangan kemandirian petugas karantina pertanian untuk

meningkatkan kualitas produk pertanian dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;

- Pemenuhan sumber protein, sumber ternak yang dapat dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah petani/peternak Indonesia;

- Capacity building untuk mencegah masuknya penyakit zoonosis dengan cara peningkatan petugas karantina dalam mendeteksi ancaman penyakit zoonosis, food borne disease dan dalam lingkup food safety

- Pemenuhan bibit dalam negeri untuk mengembangkan potensi peternakan Indonesia;

- Perlu adanya kajian mengenai pulau karantina; - Pengembangan sistem biosecurity karantina pertanian Indonesia; - Capacity building biosafety dan biosecurity laboratory;

232


- Peningkatan petugas karantinan pertanian untuk mendeteksi dan mendiagnosis cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin) dan mikroba;

- Sistem sertifikasi elektronik. i) Poin penting tersebut akan secara rinci dan prioritas dikaji dan

dibahas pada saat kunjungan tim konsultan New Zealand.

6) Kerjasama Indonesia – Argentina a) Rapat dimaksudkan untuk mempersiapkan kajian atas penawaran

kerjasama teknis di Bidang Sanitary and Phytosanitary (SPS) untuk disampaikan pada saat kunjungan Pihak Argentina ke Indonesia pada tanggal 10-12 September 2012;

b) Pada rapat tersebut, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyampaikan kemajuan kerjasama antara Indonesia dan Argentina. Sampai saat ini, belum ada kerjasama spesifik antara Indonesia dan Argentina di Bidang SPS. Namun demikian, telah terdapat payung kerjasama antara Indonesia dan Argentina yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dan disepakati dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4 Indonesia-Argentina pada tahun 2008 dan SKB ke-5 Indonesia-Argentina pada tahun 2010. Sidang tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang perlu memperoleh tindak lanjut, antara lain: - kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang produksi benih,

penyakit tanaman dan bioteknologi untuk tanaman hortikultura; - Argentina mengharapkan informasi tentang lembaga di

Kementerian Pertanian terkait updating agribisnis persusuan; - keinginan Argentina untuk membentuk Working Group on

Livestock; - keinginan Indonesia untuk membentuk Working Group on Food

Crop, Horticulture and Estate Crops; - Indonesia mengharapkan informasi mengenai prosedur impor,

peraturan phytosanitary dan kemungkinan ekspor untuk komoditi kopi, kakao, minyak kelapa sawit, karet dan buah-buahan tropis;

- Argentina mengharapkan informasi tertulis mengenai pemasukan daging sapi, daging ayam dan pakan ternak di Indonesia;

- Argentina menyampaikan draft “Sanitary Certificate for the Export of Poultry Meat, Heat Processed Products, Byproducts and Derivates” dan draft “Sanitary Certificate for Boneless Fresh Meat and Bovine Animals (Chilled of Frozen);

- usulan pembentukan MoU antara Kementerian Pertanian RI dan Institut Teknologi Pertanian Argentina (INTA).

c) Sehubungan dengan rencana kunjungan Pihak Argentina ke Badan Karantina Pertanian pada hari Senin, tanggal 10 September 2012, rapat menyepakati bahwa pertemuan tersebut akan diprioritaskan untuk membahas permasalahan terkait SPS saja, antara lain:

233


- Pembahasan mengenai industri agribisnis persusuan dan mengusulkan proposal bantuan teknis untuk industri kecil dan menengah di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;

- Rencana ekspor perkebunan dan hortikultura dari Indonesia ke Argentina. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditentukan terlebih dahulu komoditas-komoditas yang diekspor ke Argentina, misalnya pengembangan ekspor kakao bubuk, karet, kayu manis, kelapa parut, kunyit, dsb.;

- Indonesia akan mengajukan untuk fasilitasi harmonisasi SPS antara Indonesia dan Argentina sehingga dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pemenuhan persyaratan/prosedur ekspor ke Argentina;

- Indonesia selama ini juga mengimpor kulit dari Argentina untuk bahan baku industri kulit dan sepatu. Untuk kerjasama perdagangan, Indonesia mengajukan untuk dapat mengekspor hasil industri kulit tersebut ke Argentina secara langsung.

d) Proposed Agenda yang disampaikan Argentina antara lain: 1) Bovine Offal Meat; 2) Bovine Genetics; 3) Poultry Meat & By Products, Products elaborated on poultry meat base; 4) Egg Products; 5) Ovine, Lamb & Goat Offal Meat; 6) Edible Oils (Both Animal & Vegetal Origin), Hydrogenated Bovine Fat, etc.; 7) Meat & Bone Flour; 8) Animal Feed; 9) Live Equine Cattle; 10) Access of Fresh Fruits and Vegetables to Indonesia. Masing-masing sektor diharapkan menyiapkan bahan-bahan terkait permasalahan lainnya.

7) Kerjasama Indonesia – Australia

Pertemuan 17th Working Group on Agriculture, Food and Forestry (WGAFFC) Indonesia-Australia yang telah dilaksanakan pada tanggal 5-7 Desember 2012 di Perth Australia dengan hasil sebagai berikut :

- Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan diikuti oleh 19 orang Delegasi Kementerian Pertanian dari Badan Karantina Pertanian, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Direktorat Jenderal Hortikultura, 7 orang Delegasi Kementerian Kehutanan dan 5 orang pelaku usaha yaitu dari PT. Agung Mustika Selaras (Eksportir Manggis), CV. Karuna Sumber Jaya (produsen kemasan kayu), CV. Megah Mandiri Bali (Eksportir Wooden Handycraft) dan PT. Biogene (pelaku industri di bidang tanaman pangan).

- Delegasi Australia dipimpin oleh Ms. Jo Evans, First Assistance Secretary, Food Exports, DAFF dan diikuti oleh 22 delegasi dari DAFF, institutsi pemerintah terkait serta 13 delegasi dari pelaku industri.

- Pertemuan diawali dengan plenary session, dimana Australia memaparkan presentasi IA-CEPA Business partnership group position paper, including pilot project “A Healthy Diet”. Secara garis besar pihak Australia menyampaikan bahwa program „Healthy diet‟ merupakan implementasi dari kerangka kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong konsumsi daging merah di Indonesia dan konsumsi buah tropis Indonesia di Australia. Tujuan dari

234


program tersebut adalah untuk mengembangkan mutual investasi antara Indonesia dan Australia.

Dalam plenary session tersebut Indonesia juga memaparkan Proposal for

Alternative Treatments for Methyl Bromide. Indonesia menyampaikan alternatif

treatment dengan menggunakan liquefied phosphine, gamma irradiation, semi

permanent immunozation treatment, ECO2 dan ethyl formate. Untuk melakukan

kajian efikasi terhadap beberapa alternatif treatment tersebut, Indonesia dapat

bekerjasama dengan Australia sebagai negara mitra untuk mencari alternatif

treatment yang tepat yang dapat diberlakukan dan diterima oleh kedua belah

pihak.

1. Bersama ini disampaikan juga poin-poin penting hasil dari pertemuan tiap task force sebagai berikut :

Quarantine and Trade Dialogue

a. Pihak Australia menyampaikan update report terkait status Hendra virus dan Avian Influenza H7N7 outbreak. Australia menyampaikan bahwa saat ini telah ditemukan vaksin untuk melawan Hendra virus, Indonesia menyampaikan bahwa Hendra Virus masuk dalam kategori HPHK golongan I sehingga pemasukan kuda dilarang di Indonesia, untuk Avian Influenza outbreak, pihak Australia melaporkan bahwa outbreak tersebut telah berhasil dikendalikan, namun Indonesia masih melarang pemasukan unggas dan produknya sampai ada pernyataan resmi dari OIE terkait hal tersebut.

b. Terkait dengan isu update report on Australian Fumigation Accreditation Scheme, pihak Australia menyampaikan bahwa kerjasama AFAS selama ini dengan Badan Karantina Pertanian telah berhasil dengan baik dan sukses. Hal ini dibuktikan dengan ditingkatnya perjanjian AFAS dari lingkup bilateral ke lingkup multilateral. Badan Karantina Pertanian telah sukses untuk mendukung AFAS dan merekomendasikan untuk memasukan heat treatment dalam scope item kerjasama dalam AFAS.

c. Indonesia menyampaikan presentasi berupa rencana Pre-shipment Inspection (PSI) untuk pemasukan sapi bibit ke Indonesia yang rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2013. Tujuan dari PSI tersebut adalah untuk memudahkan traceability, manajemen mitigasi risiko penyakit hewan karantina, pemenuhan persyaratan karantina negara tujuan serta simplifikasi prosedur pemasukan sapi bibit. Tahap pertama akan diberlakukan untuk sapi bibit, sedangkan tahap selanjutnya akan diberlakukan oleh pemasukan sapi betina produktif. Australia menyambut baik rencana PSI oleh Indonesia, dan meminta agar detail pelaksanaan PSI dapat didiskusikan secara bilateral lebih lanjut.

d. Dalam kesempatan ini, pelaku usaha juga menyampaikan beberapa isu terkait dengan importation of wooden handicraft, approval of tissue culture laboratory dan SPS complain terkait dengan persyaratan ISPM 15. Isu-isu tersebut berisi permintaan pelaku industri di Indonesia terkait pemenuhan persyaratan yang diberlakukan oleh Australia.

Terkait dengan importation of wooden handicraft, Australia

mempersyaratkan adanya 2 (dua) macam perlakuan karantina untuk non-

235


finished product dengan periode waktu tertentu. Pelaku industri merasa

berkeberatan dan mengusulkan untuk non-finished product diberi perlakuan

karantina satu kali.

Terkait dengan approval tissue culture laboratory saat ini sedang dalam

proses kajian oleh pihak Australia untuk diterbitkan sertifikasi auditnya,

sedangkan untuk isu kemasan kayu, akan ditinjau kembali persyaratan

ISPM 15 karena tidak lagi efektif untuk perlakuan terhadap kemasan kayu.

Task Force on Crops and Plant Product

a. Indonesia berterima kasih kepada Australia terkait market access mangosteen yang secara perdana telah masuk pasar Australia pada bulan November 2012. Indonesia juga menyampaikan bahwa diperlukan beberapa perbaikan untuk persyaratan impor Australia yaitu persyaratan kemasan, priority handling untuk mangosteen clearance berserta fasilitas karantina serta alternatif treatment selain methyl bromide untuk pengendalian hama. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia mengusulkan agar dilakukan pembicaraan lebih detail secara bilateral.

b. Indonesia menyampaikan recognition of pest free area-cyst nematode on potatoes untuk Western Australia dan recognition of fruit fly freedom untuk Riverland dan Tasmania.

c. Setelah manggis berhasil masuk ke pasar Australia, Indonesia juga telah mengirimkan technical information terkait buah Salak dan Mangga yang menjadi prioritas ekspor selanjutnya. Indonesia juga meminta agar Australia dapat memproses market access untuk Salak dan Mangga secara bersamaan. Pihak Australia saat ini sedang melakukan Import Risk Analysis terhadap Salak dan tidak dapat melakukan kajian PRA secara bersamaan dikarenakan terbatasnya sumber daya.

d. Terkait dengan Permendag 60 tahun 2012 dan Permentan No. 60 tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Product Hortikultura, pihak Australia berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas periode perpanjangan implementasi peraturan tersebut sampai tanggal 28 November 2012, sehingga memberikan waktu yang cukup kepada pelaku industri hortikultura di Australia untuk memenuhi persyaratan tersebut. Pihak Australia juga menyampaikan keberatannya atas persyaratan pre-shipment inspection yang dilakukan oleh pihak ketiga serta additional labelling dan persyaratan kemasan. Hal tersebut akan berdampak naiknya biaya produksi yang akan menjadi beban eksportir Australia dan Importir Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga juga dirasakan oleh Australia akan berimbas kepada keamanan phytosanitary. Australia beranggapan bahwa verifikasi food safety system terkait dengan persyaratan regulasi tersebut, tidak perlu dilakukan lagi untuk Australia, karena pada saat kunjungan verifikasi ke Australia pada bulan Mei 2012, Indonesia telah melihat sistem keamanan pangan yang sudah baik di Australia.

Pihak Indonesia menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Pertanian

sedang melakukan kajian untuk mengintegrasikan Permendag 60 tahun

2012 dengan regulasi terkait PSAT termasuk memasukkan beberapa

236


klausul terkait pengecualian. Pihak Australia juga akan mengundang

Kementerian Perdagangan untuk berkunjung ke Australia dan melihat

bahwa sistem sertifikasi ekspor yang dimiliki oleh Australia berkelas

internasional.

Task Force on Livestock and Animal Products

a. Terkait dengan co-investment in development of Indonesia Industry, pihak Australia menyampaikan concern terkait permintaan Australia untuk melakukan investasi RPH beserta capacity building untuk mendukung industri halal di Indonesia serta agar Indonesia dapat menghasilkan daging untuk diekspor ke negara tetangga dan negara-negara timur tengah. Australia juga mengingatkan bahwa untuk menarik investor ke Indonesia, Indonesia perlu menetapkan regulasi yang stabil sehingga akan mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan investasinya khususnya untuk daging sapi.

b. Pada tahun 2013 Indonesia telah menetapkan kuota impor daging sapi sebanyak 80.000 ton yang terdiri dari 32.000 boxed beef dan 267.000 sapi potong (setara dengan 48.000 ton daging). Alokasi impor untuk sapi terbagi 4 yaitu 21 (56.610 ekor), 45 persen (117.930 ton daging), 17 persen (46.230 ton daging) dan 17 persen (46.230 ton daging). Indonesia juga menyampaikan bahwa ijin impor untuk boxed beef akan diterbitkan tahunan, tetapi alokasinya akan terbagi menjadi 2 (dua) semester. Semester pertama Indonesia akan menerima sebanyak 60 persen dari total alokasi, sedangkan sisanya akan diterima pada semester kedua. Australia juga menyampaikan klarifikasinya terkait pemberitaan di media masa tentang kenaikan harga daging sapi. Kenaikan harga daging sapi tersebut bukan dikarenakan tingginya harga sapi impor dari Australia. Indonesia menanggapi bahwa kenaikan harga daging sapi tersebut terkait dengan mekanisme suplai pasar di Indonesia.

c. Terkait dengan persyaratan impor sapi bibit, Indonesia menyampaikan bahwa setiap impor sapi bibit wajib disertai dengan sertifikat pedigree. Adanya penahanan dan penolakan terhadap sapi bibit yang masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu dikarenakan ada kesalahan dalam kategorisasi dan sapi-sapi yang masuk tersebut tidak disertai dengan certificate of pedigree. Berdasarkan dengan Permentan No. 51 tahun 2011 dan Undang-Undang No. 19 tahun 2012, dipersyaratkan bahwa certificate of pedigree harus disertakan untuk sapi perah, dua generasi diatasnya untuk dam dan sire, untuk daging sapi, satu generasi diatasnya. Individual certification juga harus disertakan untuk tiap hewan dan harus memuat estimated breeding values. Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini regulasi terkait sapi betina produktif sedang dalam proses finalisasi.

d. Australia menyampaikan concernya terkait dengan ditemukannya sample positif bovine johne‟s disesase (BJD) terhadap sapi asal Australia. Pihak Australia juga menyampaikan bahwa temuan dengan metoda ELISA dan PCR lebih banyak menghasilkan positif palsu. Untuk menjembatani hal tersebut, Indonesia berniat untuk meminta technical assistance kepada laboratorium rujukan OIE di Victoria. Indonesia juga menyampaikan untuk kedepannya perlu dilakukan tindakan karantina di negara asal sebelum

237


komoditi dikapalkan. Hal ini untuk memastikan traceability khususnya untuk sapi bibit. Indonesia juga meminta Australia untuk menyediakan data area yang bebas BJD.

e. Terkait dengan AANZFTA tariff transposition untuk feeder atau slaughter cattle sebesar 5%, Australia menyampaikan bahwa tarif tersebut akan berdampak terhadap harga sapi asal Australia. Untuk itu pihak Australia menyampaikan bahwa regulasi tentang sapi betina produktif untuk segera difinalisasi agar dicapai kesepakatan tarif yang baru dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

f. Indonesia menyampaikan bahwa banyak fasilitas RPH di Indonesia yang hanya digunakan untuk memotong sapi asal Australia sehingga produsen sapi lokal kesulitan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di RPH tersebut. Indonesia juga menyampaikan bahwa proses stunning tidak wajib, tetapi eksportir Australia dapat melakukan stunning di Indonesia sesuai dengan persyaratan Majelis Ulama Indonesia. Australia menyampaikan bahwa beberapa eksporter mempersyaratkan stunning tetapi Australia juga menyarankan agar Indonesia dapat menyetujui sapi yang tidak melalui proses stunning sesuai dengan kaidah animal welfare framework yang akan mulai diberlakukan pada akhir Desember.

g. Untuk mendukung program peningkatan animal welfare, Australia menawarkan beberapa training pada tahun 2013 yaitu meat inspection training, training on handling and welfare livestock in feedlots during transport and at the time of slaughter, Australia-Indonesia university collaboration in improving existing veterinary curriculum, auditor training, animal welfare legislation, livestock traceability management system.

h. Indonesia menyampaikan proposal project strengthening the management of pasture and ranches in Indonesia. Proposal tersebut berupa training untuk petugas teknis dan feed inspector untuk tingkat provinsi maupun kabupaten. Indonesia akan menyediakan transportasi dan uang harian bagi peserta training tersebut, dan meminta Australia agar dapat menanggung akomodasi peserta training. Terkait dengan hal tersebut Australia dan the Northern Territory Government akan mempertimbangkan proposal Indonesia tersebut.

Task Force on Forestry

a. Isu di bidang kehutanan yang menjadi concern Indonesia dan Australia adalah progress of Illegal Logging Prohibition Act 2012, MoU on illegal logging dan implementasi Indonesian Timber Assurance System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

b. Illegal Logging Prohibition telah disetujui oleh dewan senat Amerka pada 28 November 2012 dan telah berlaku di Australia. Terkait dengan MoU on Illegal Logging pihak Australia mengusulkan untuk mengikat kembali MoU tersebut dengan memperluas scope kerjasama dan periode waktu negosiasi.

2. Pada rangkaian kegiatan WGAFFC tersebut juga dilakukan kunjungan ke grain terminal di kwinana serta kunjungan ke terminal ekspor sapi di Gingin, West Australia.

238


3. Mengingat bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia telah berjalan dengan baik dan banyaknya isu dalam WGAFFC yang progresnya belum terimplementasi dan terukur dalam waktu satu tahun, maka Indonesia mengusulkan agar pertemuan WGAFFC dapat dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun untuk efektifitas hasil dan efisiensi biaya. Australia menerima usulan Indonesia tersebut dan akan dipertimbangkan untuk proses persetujuan.

C. Dokumen Kerjasama Regional

1) Laporan Menghadiri Pertemuan 1st Taskforce Meeting On Sanitary

And Phytosanitary (SPS) And Trade Facilitation Between Malaysia And Indonesia, 9-10 April 2012 Pertemuan, 1st Taskforce Meeting on SPS and Trade Facilitation diselenggarakan di Putra Jaya, 9-10 April 2012 merupakan bagian dari tindak lanjut Pertemuan 3rd Technical Working Group on Food Crops and Horticulture held in Kota Kinabalu, Sabah on 13 November 2011. Delegasi dari Indonesia yaitu: Dr. Catur Putra Budiman, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi (Ketua Delegasi), dengan anggota : Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; Dr. Antarjo Dikin (Kepala BUTTMKP), Edy Purnomo Maha Matahari, SE, MH (Kepala Bagian Hukum dan Humas, Barantan), Dedeng Gunawan, SE.MM (Kasubid Asia dan Pacific, Sekjen). Beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan bertujuan untuk membahas permasalahan gangguan teknis (SPS) serta memacuh akselerasi ekspor Indonesia: a) Sidang setuju menominasikan Dr. Antarjo Dikin dan Ms. Sri Ikarostika

sebagai notulen dari kedua wakil Negara. b) Sidang membahas Term of Reference (TOR) dalam ruang lingkup

kesehatan tumbuhan dan keamanan pangan, sedang untuk ruang lingkup TBT akan dibahas dalam draft TOR mendatang.

c) Sidang membahas perkembangan peraturan karantina tumbuhan kedua Negara. Malaysia mempresentasikan peraturan karantina dan organisasi baru Malaysian Quarantine and Inspection Service (MAQIS) dalam Act 2011 (Act 728). Organisasi MAQIS mempunyai tugas penerbitan izin import/export, melakukan analisa risiko OPT terhadap produk baru yang akan diimport dan produk yang sudah ada namun ditemukan dalam pemeriksaan OPT Karantina. Hal yang sama disampaikan delegasi Indonesia terkait peraturan karantina tumbuhan.

d) Dalam kerangka kerjasama kedua Negara setuju untuk tukar informasi terhadap adanya persyaratan impor untuk fasilitasi perdagangan. Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas diakuinya Indonesia sebagai Negara bebas kumbang khapra (Trogoderma granarium Everts), sehingga persyaratan import tidak memberlakukan fumigasi dengan 80 gr/M3 terhadap produk pertanian asal Indonesia. Hal ini selaras dengan komitmen pada Montreal Protokol.

239


e) Malaysia dalam pengembangan sistem aplikasi layanan karantina secara elektronik. Indonesia mempresentasikan kemajuan sistem layanan karantina secara elektronik (e-Plaq) termasuk pengembangan elektronik phytosanitary certificate (e-Phyto) yang disepakati oleh IPPC, FAO. Malaysia ingin belajar dengan Indonesia dan membangun kerjasama penggunaan e-Phyto. Untuk terwujudnya aplikasi e-Phyto kedua Negara maka ditetapkan kelompok kerja kecil dengan diketuai Mr. Arizal Arshad (MAQIS) dan Sdr. Ichwandi (IAQA) untuk mewujudkan implementasi e-Phyto termasuk untuk membuat draft SOP e-Phyto dan draft MoU penggunaan e-Phyto yang dipersiapkan Indonesia dengan pilot projek untuk Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

f) Kedua Negara sepakat untuk membangun pengakuan bersama terhadap kedua sistem akreditasi skim fumigasi antara MAFAS dan IFAS. Untuk mewujudkan itu ditetapkan wakil dari masing-masing Negara Sdr. Turhadi dan Mr. Moch. Ridzuan Ismail guna membuat rekomendasi kepada Taskforce. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi penggunaan fumigant Metil Bromida kecuali keperluan Quarantine and Pre-Shipment (QPS). Selaras kebijakan ini maka Indonesia akan menggunakan perlakuan alternative melalui penelitian dan pengembangan karantina yang sedang dilakukan oleh Balai Uji Terap TM Karantina Pertanian diantaranya SPIT, fumigasi dengan liquid phospine, controlled atmosphere, ethylene oxide, ethylene formate dan gamma irradiation.

g) Hasil penelitian yang dilakukan Balai Uji Terap TM Karantina Pertanian dimintakan datanya oleh Malaysia untuk bahan pertimbangan untuk kesepakatan perlakuan karantina.

h) Malaysia mempresentasikan „import pre-clearance procedure dan accredititation pertanian. Khusus untuk export buah manga dari Indonesia diharuskan berasal dari area bebas dari serangga „Mango Stone Weevil‟ atau perlakuan irradiasi dengan sinar gamma atau dengan teknik perlakuan lain yang setara (equivalent). Malaysia meminta Indonesia memberikan informasi area-area yang bebas serangga tersebut guna kelancaran eksport buah manga var. arum manis dan lainnya.

i) Malaysia mempresentasi hasil intersepsi terhadap produk pertanian asal Indonesia yang tidak memperhatikan syarat-syarat kesehatan tumbuhan diantaranya setiap produk pertanian yang akan diekport ke Malaysia harus disertai Phytosanitary Certificate dengan bebas dari cemaran tanah, bebas dari OPT Karantina dan OPT tertentu. Sehingga diharapkan IAQA dapat melakukan pengawasan dari hulu hingga hilir (siap ekspor) alur rantai produksi selaras ISPM No. 7 IPPC.

j) Terhadap lalu lintas produk pertanian lintas batas di Borneo, agar kedua Negara dari Petugas Karantina Pertanian setempat untuk selalu melakukan komunikasi untuk penyelesaian terkait adanya hambatan/gangguan kelancaran arus mobilitas media potensial OPT

240


Karantina. IAQA dalam presentasinya memaparkan keinginan melakukan pengamanan Borneo oleh ketiga Negara (Brunei, Indonesia, Malaysia) dari introduksi OPK Karantina ketiga Negara dengan satu regulasi karantina bersama. Hal yang sama terhadap OPT Karantina golongan A2 untuk kedua Negara. Tindak lanjut pengamanan Borneo kedua Negara sepakat untuk disampaikan pada BIMP-EAGA agar Brunei dapat menerima keinginan ini.

k) Dalam pengamanan Bornea maka masing-masing selalu konsisten melakukan surveillance OPT dan dapat melaksanakan joint inspection untuk karantina.

l) Adanya hambatan eksport Indonesia (daun Nipah dan tanaman hias, Vitex trifolia), pada dasarnya diizinkan bila dilengkapi izin import dan diberikan perlakuan fumigasi Methyl bromide. Tentunya tindakan karantina ini dilakukan bila dari hasil pemeriksaan karantina Malaysia tidak ditemukan OPT Karantina, sehingga bila ditemukan maka akan dikaji ulang melalui analisa risiko.

m) Kedua Negara sepakat untuk melaksanakan pengaman terhadap mobilitas produk pertanian yang terkontaminasi cemaran pestisida/bahan kimia berbahaya. Penerbitan sertifikat jaminan keamanan pangan produk pertanian oleh Malaysia dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Malaysia untuk saat ini dalam masa transisi pada MAQIS. IAQA bersifat pengontrol produk pangan segar agar bebar dari cemaran yang telah ditetapkan dari hasil Sertifikat Analisis, atau melalui progrom pengakuan dan monitoring.

n) Terkait labeling produk yang diekspor ke Malaysia disampaikan keinginan Malaysia, agar menggunakan bahasa Melayu (Malaysia).

o) Pengembangan kerjasama laboratorium untuk kedua Negara disepakati dalam identifikasi OPT dan untuk pengembangan jejaring Remote Mikroskop. Disepakati sebagai kontak personal dalam pengembangan jejaring Remote Mikroskop Sdr. Muhammad Achrom (Indonesia) dan Mr. Ab Wasa Mohd Nor (Malaysia).

p) Sepakat pertemuan mendatang tahun 2013 direncanakan berlokasi Menado, Indonesia. Akhir pertemuan kedua ketua delegasi melakukan penanda tanganan laporan ini.

2) Laporan The 7th Customs, Immigration, Quarantine And Security

(CIQS) Task Force Meeting, Balikpapan Kaltim, 10 – 11 Mei 2012

Pertemuan ke-7 BIMP-EAGA Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) Task Force telah dilakukan pada tanggal 10-11 May, 2012 di Le Grandeur Hotel, Balikpapan, Kaltim. Pertemuan ini dihadiri oleh 102 orang. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari the Asian Development Bank (ADB).

Chairman dalam pertemuan ini oleh Mr. Anju Nereo C. Castigador (District Collector of Customs Port Cagayan de Oro, Bureau of Customs,

241


Philippines) dan dengan Co-Chaired oleh Dr. Arifin Tasrif (Director of Plant Quarantine and Plant Bio-safety of Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Antario Dikin, (Director of Applied Research Institute for Agricultural Quarantine, Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture), Brunei Darusalam oleh Ms. Noramali Dato Jumat, (Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Trade), Delegasi Malaysia oleh Datu Robert Lian, (Director of Immigration Department, Sarawak) dan delegasi Phillipine oleh Mr. Thomas L. Alcid, (Collector, Bureau of Customs).

Opening Ceremony

Welcoming Remarks from the Host Country

Atas nama Kepala Badan Karantina Pertanian Dr. Catur Putra Budiman, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan membacakan sambutan Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam kata sambutannya beliau mengucapkan selamat datang kepada semua delegasi the 7th CIQS Task Force Meeting to Balikpapan, Kaltim. Beliau berharap bahwa kerjasama sub-regional ini (BIMP-EAGA) dapat menjadi contoh yang baik terhadap kerjasama diperbatasan dan dapat membangun harmonisasi dan fasilitasi perdagangan lintas batas secara regional. Beliau mengajak agar para peserta dapat berpartisipasi aktif untuk mendukung seluruh program kerjasama BIMP-EAGA untuk menghasilkan kerjasama yang harmonis.

Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada the Asian Development Bank yang memberikan dukungan dalam kerjasama BIMP-EAGA dan meningkatkan technical support, khususnya dalam pengembangan sector-sektor strategis termasuk hubungan transportasi, pengembangan energy, fasilitasi perdagangan, management lingkungan, penguatan institusi. Beliau juga berharap agar ADP dapat meningkatkan dukungan terhadap private sector development, capacity building of sub-regional institutions. Untuk implementasi program BIMP-EAGA

Beliau memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan khususnya sebagai tuan rumah yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan the 7th BIMP-EAGA CIQS Task Force Meeting in Balikpapan.

Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina mengadakan pertemuan yang ketujuh dalam kerangka kerjasama BIMP - East ASEAN Growth Area (EAGA). Kerjasama ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah sub regional keempat Negara tersebut

242


yang menitik-beratkan pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan.

Perkembangan rencana aksi BIMP – EAGA Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) Task Force saat ini telah mencapai pengembangan dan koordinasi yang menyeluruh antar Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan sebagai pelaksana operasional di lintas batas Negara. Koordinasi antar instansi diharapkan dapat mengharmonisasikan dan menyederhanakan prosedur perdagangan di wilayah perbatasan.

Karakteristik kerjasama dalam BIMP EAGA adalah program kemitraan antara pemerintah dan sector swasta. Sector swasta inilah nantinya digunakan sebagai mesin penggerak pertumbuhan di keempat wilayah Negara tersebut. Peran pemerintah disini adalah fasilitator pertumbuhan dan perkembangan kerjasama melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan public guna membangun iklim usaha yang lebih kondusif untuk investasi terpadu. Diharapkan pula ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai untuk menghubungkan bisnis dari sub regional dan meningkatkan akses mereka ke pasar regional dan global.

Untuk itu disusun Road Map to Development dengan berbagai rencana strategis untuk meningkatkan perdagangan intra dan ekstra EAGA, investasi dan pariwisata di sektor-sektor prioritas. Road Map yang dibangun antara lain meliputi : 1). agroindustri dan sumber daya alam, pariwisata, transportasi, infrastruktur dan Informasi komunikasi dan teknologi dengan penekanan pada pengembangan Usaha Kecil Menengah, 2). Koordinasi pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan keberlanjutan sub regional tersebut, 3). Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan dukungan infrastruktur untuk integrasi ekonomi dengan partisipasi aktif sector swasta dan memperkuat struktur kelembagaan BIMP – EAGA dan mekanisme pelaksanaan yang efaktif dari Road Map to Development dan rencana aksinya.

Pentingnya BIMP – EAGA dalam konteks menjembatani kesenjangan pembangunan di kawasan ASEAN dan percepatan pembangunan ekonomi ditegaskan kembali oleh M Yadi Sabian Noor - Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat membuka Pertemuan BIMP –EAGA Ke-7. Pembangunan ekonomi ini untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat kawasan perbatasan khususnya, menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya, dan menjaga stabilitas di sub kawasan pelabuhan prioritas yang menghubungkan Negara anggota tersebut.

243


D. Kerjasama Multilateral

1) Laporan Pertemuan Commission Phytosanitary Measures (CPM-7), International Plant Protection Convention, 19-23 Maret 2012 SidangCPM-7sebagai rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Sekretariat Internasional Plant Protection Convension (IPPC), FAO,berkedudukan di Roma, Italia. Sidang CPM-7 IPPC ini dihadiri oleh para wakil pejabat tinggi dari negara-negara anggota berjumlah 177 negara. Pembahasan umum materi sidang terkait kebijakan internasional sistem perlindungan tumbuhan dan penetapan standard internasional dengan ruang lingkup pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan tumbuhan yang hidup diair dalam mewujudkan ketahanan pangan dan harmonisasi perdagangan globa lselaras dalam WTO-SPS. Delegasi Indonesia pada sidang CPM-7dihadiri olehKetua delegasi Ir. BanunHarpini, MSc, Kepala Badan Karantina Pertanian dengan anggota Dr. Ir. ArifinTasrif, MSc, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Ir. Erma Budiyanto, M.Si., Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Dr. Ir. Antarjo Dikin, Wakil Asia Anggota Standard Committee IPPC dari Badan Karantina Pertanian, YadiRusyadi, Kepala Subdit Teknologi Pengendalian OPT. Pada Pembukaan Sidang CPM–7disampaikan sambutan Direktur Jenderal FAOdengan catatan pentingnya kehadiran delegasi untuk berkontribusi mengentaskan kerawanan pangan dunia dalam kebijakan perlindungan dan pendistribusian pangan tanpa ada hambatan denngan penggunaan standard yang disepakati bersama. Sambutan singkat dari sekretaris jenderal IPPC menyampaikan ucapan terima kasih kepada delegasi untuk membangun komitmen mengentaskan berbagai kesulitan dalam berbagai sektor terutama pada pertanian, kehutanan serta melibatkan generasi muda. Agenda sidang CPM-7 yang disepakati membahas butir-butir penting yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut: 1. Laporan kerja Standard Committee selama tahun 2011 telah membuat

konsep standard atas usulan dari Sidang CPM dalam pertemuan Standard Committee 25 negara secara rutin dan pemanfaatan virtual elektronik, namun masih lambat penyelesaian draft, serta kompleksitas permalahan untuk penerapan kebijakan internasional tersebut dalam perdagangan global antara lain: konsep standard pemeriksaan kontainer kosong (empty sea container) dari mobiltas antar negara dalam pencegahan kontaminasi quarantine pests, perlakuan dielectric treatment (microwave) hanya terbatas pada komodtas kayu bukan untuk kemasan kayu.

2. Diterimanya pada pleno CPM terhadap revisi terminologi dari istilah Official Control dan Not Widely Distributed yang masih selas definisi dalam PP No. 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan.

3. Diterimanya dalam pleno terdapat Annex ISPM 27 Diagnostic Protocol untuk Trogoderma granarium Everts dan Plum Pox Virus sedangkan

244


untuk perlakuan Cold treatment diserahkan kembali kepada Standard Committee (SC) untuk dilakukan kaji ulang pada pertemuan SC mendatang.

4. Cold treatment terhadap buah untuk perlakuan lalat buah dibatalkan diterima untuk CPM, tentunya ini akanditeruskan ke SC untuk pembahasan lebih lanjut.

5. Beberapa hal disampaikan pembahasan terkait untuk upaya peningkatan percepatan proses dan kualitas pembuatan standard IPPC dengan 30 rekomendasi yang disampaikan dari Focus Group antara lain: selama masa 14 hari sebelum sidang CPM, masing-masing negara hanya diperkenankan mengajukan koreksi bersifat substansi dengan alasan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan,Sekretariat akan memperhatikan usulan NPPO bila adanya surat resmi keberatan terhadap akan ditetapkan standard dansetiap standard harus memuat kajian dampak terhadap biodiversity.

6. NPPO perlu memperhatikan usulan revisi dari proces pengembangan standard dari IPPC yang akan disyahkan dalam CPM meliputi tahapan umum: Pengembangan program kerja IPPC berupa pembuatan daftar topik standard yang akan dibuat; drafting; member consultation dan adopsi serta publikasi.

7. Dalam pleno disampaikan review terhadap kelangsungan pelaksanaan IPPC meliputi: Strategic Framework tahun 2012-2019; Financial report 2011; Budget and operational plan 2012; the IPPC resource mobilization strategy. Sekretariat IPPC melakukan kajian ulang terhadap daftar standard yang akan diselesaikan oleh SC berdasarkan urutan prioritas kebutuhan serta sekretariat menghapus terhadap usulan CPM sebelumnya untuk dikerjakan SC. Indonesia keberatan akan dihapuskannya standard IPPC tentang Appropriate Level of Protection (ALOP). Standard ini perlu dibuat oleh sekretariat mengingat setiap negara menetapkan batasan ALOP beragam yang tidak diketahui parameter yang digunakan, diharapkan bila ada standard untuk penetapan ALOP maka akan lebih transparan suatu negara dan dapat meminimalkan hambatan import terutama dari negara maju.

8. STDF dari WTO Geneva akan menyelenggarakan seminar internasional Invasive Aliens Species, IAS pada tanggal 12-13 July 2012 sebelum sidang WTO-SPS. Tujuan dari seminar untuk memberikan pemahaman tentang IAS dan hubungan yang penting antara SPS, lingkungan pada perdagangan. Diharapkan negara anggota dapat menghadiri seminar dengan pendaftaran 16 April 2012 secara online.

9. Selaras dengan pengembangan layanan single window dalam upaya percepatan arus barang dalam perdagangan, STDF WTO akan membentuk working group untuk mewujudkan harmonisasi perdangan dan peningkatan pengelolaan SPS pada perbatasan negara. Topik

245


bahasan merupakan kerjasama antara Karantina, Badan POM dan instansi Bea Cukai.

10. Terbentuknya organisasi perlindungan tumbuhan regional untuk kelompok negara Near East (NEPPO) merupakan bagian dari IPPC, semoga NEPPO dapat berkontribusi dan kerjasama dengan APPPC.

11. e-Phyto yang telah dibahas dalam workshop diselenggarakan di Korea merupakan bentuk sertifikat elektronik dari ISPM 12 diharapkan secara voluntari negara anggota dapat mengembangkannya dengan negara mitra dalam perdagangan. Usulan dari CPM agar untuk dapat operasionalnya e-phyto akan dibentuk sterring committee atas nama CPM forum. Indonesia menyampaikan dalam sidang CPM bahwa telah siap aplikasi e-phyto untuk bermitra dari aplikasi yang telah dikembangkan Badan Karantina Pertanian.

12. Penggunaan logo ISPM 15 pada kemasan kayu sebagai pengganti sertifikat kesehatan (Phytosanitary Certificate,PC) yang dikeluarkan oleh NPPO masing-masing negara sebagai mandat penggunaan logo ISPM 15 dikeluarkan oleh FAO perlu dilindungi secara hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan. PC merupakan dokumen resmi negara yang dikeluarkan NPPO, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Badan Karantina Pertanian wajib mengendalikan penggunaan mark logo ISPM 15 pada kemasan kayu dalam perdagangan internasional. Logo ISPM 15 yang dikeluarkan oleh NPPO wajib dipatenkan dari lembaga paten Indonesia, selanjutnya secara resmi disampaikan kepada FAO untuk pengawasan penyalah gunaan tingkat internasional, ditetapkan persyaratan penggunaan logo dapat diterima internasional oleh NPPO. Selanjutnya NPPO wajib berkontribusi kepada FAO terkait untuk jaminan perlindungan terhadap logo ISPM 15 NPPO Indonesia secara internasional untuk biaya perpanjangan registrasi sebesar US $ 27,000.00.

13. Adanya MoU IPPC dan Ozone secretariat agar menjadi perhatian Negara anggota IPPC sebagai tindak lanjut pertemuan Montereal Protocol di Bali 21-25 Nopember 2011, maka penggunaan fumigan methyl bromide (MB) hanya untuk aplikasi karantina dan pra-pengapalan. Terkait perlakuan karantina hanya untuk eradikasi quarantine pests saja dan dilarang untuk penggunaan karantina terhadap non-quarantine pests. Upaya yang perlu dilakukan untuk pengurangan/pengganti penggunaan methyl bromide oleh setiap negara yaitu: penggunaan alternative MB, mengurangi penggunaan MB, mengurangi secara fisik dari emisi MB, dan mencatat penggunaan MB secara kuantitas, jenis OPTK yang diberikan treatment, komoditas yang diberikan perlakuan, untuk tujuan impor atau export pada tindakan karantina. Penggunaan MB selama ini agar dilaporkan kepada sekretariat ozone, the United Nation of Environmental Program, Nairobi, Kenya sebelum 13 Maret 2013.

14. Pembahasan rules dan procedures terkait pemilihan ketua dan wakil ketua dari CPM masih memerlukan perhatian untuk disepakati serta

246


pertimbangan pemberlakuan urutan 7 regional IPPC, serta pengusulan ketua mendatang sidang CPM-8 akan dipimpin oleh wakil regional Asia. Indonesia untuk pemilihan ketua CPM-8 mendatang mendukung Korea selaku wakil Regional Asia, namun dari hasil voting dari 128 negara dihasil sbb: 2 abstaint, 1 rusak, 63 untuk UK dan 62 untuk Korea (Asia).

15. Simposium dilakukan disela-sela CPM dan materi penting yang perlu menjadi perhatian terhadap perdagangan tumbuhan melalui internet global sebagai pathway, dari hasil observasi bahwa umumnya tidak dilengkapi persyaratan kesehatan dan sungguh berisiko bagi negara. Selain itu terhadap perhatian mobilitas tumbuhan aquatik diperdagangkan yang belum diketahui status tanaman dapat bermanfaat atau sebagai pests (gulma).

Disela sela sidang CPM-7 dilakukan pertemuan bilateral dengan negara mitra dagang Indonesia terkait adanya hambatan dagang:

Indonesia-Malaysia: Indonesia meminta klarifikasi terkait adanya hambatan dagang daun Nypa fruticans dan tumbuhan Vitex trifolia ke Malaysia terhadap penerapan analisa risiko (Pest Risk Analysis, PRA) yang dilakukan Malaysia. Penjelasan Malaysia bahwa dari hasil intersepsi kedua komoditas yang dilalu lintaskan dengan PRA sementara tidak ditemukan quarantine pests (OPTK) dan pihak Malaysia segera membuat pernyataan resmi akan dibukanya hambatan dagang tersebut.

Canada – Indonesia: Canada meminta penjelasan terhadap adanya hambatan Indonesia kentang Atlantis asal Canada dengan adanya Virus Potato Mop Top dan kontaminasi Erwinia carotovoraserta meminta bagaimana upaya penyelesaian bersama sesuai dengan aturan SPS yang berlaku. Berikut adanya pemberlakuan keamanan pangan terhadap kentang Canada. Canada juga akan menawarkan capacity building untuk Indonesia, kiranya peluang mana yang dapat dibantu oleh Canada. Berdasarkan hasil analisa risiko terhadap kentang asal Canada dan hasil intersepsi terhadap bibit kentang yang pernah masuk ke Indonesia, bahwa pernah ditemukan adanya cemaran virus mop top dan bakteri Erwinia pada kentang tersebut sehingga dilakukan pemusnahan. Untuk penyelesaian dengan Indonesia maka diberikan peluang sepanjang Canada dapat memproduksi kentang dari area yang bebas quarantine pests tersebut sebagaimana aturan SPS dan telah dibuktikan oleh team ahli Indonesia melalui pengujian lapang dan laboratorium. Selain dari pada itu disampaikan kebijakan importasi bibit kentang di Indonesia hanya untuk varietas Atlantik dan tidak diijinkan untuk varietas

247


Granola. Untuk kebutuhan kentang konsumsi, Indonesia menerapkan aturan keamanan pangan (Permentan No. 88 tahun 2011 tentang PSAT), bahwa harus bebas dari cemaran bahan kimia dan mikiroorganisme berbahaya/pestisida pada produk yang dikirim ke Indonesia. Untuk pembuktian tersebut Indonesia menawarkan untuk pengujian terlebih dahulu terhadap budidaya pertanian yang bebas penggunaan bahan kimia berbahaya/pestisida serta industri hilirnya terhadap produk kentang yang akan dikirim bebas dari cemaran. Pembuktian tersebut akan dilakukan oleh team ahli Indonesia. Indonesia menawarkan pada Canada untuk uji lapang oleh team ahli Indonesia kemungkinan dapat dilakukan pada bulan Juni 2012 sekaligus team ahli akan melakukan pengujian keamanan pangan di USA. Untuk tawaran Canada pada capacity building, Indonesia mengajukan long term scholarship untuk degree Master dan PhD di Canada pada bidang bioteknologi molukuler,sistem keamanan pangan di Canada dan mengirim expert Canada dalam penguatan sistem perkarantinaan Indonesia. Indonesia-Philippines: Indonesia memintakan penjelasan kepada Phillipine terhadap proses analisa risiko pada rencana export buah berry (black berry, blue berry dan rash berry) ke Phillipine belum diselesaikan yang telah berlangsung selama 1 tahun, data dukung apa yang masih diperlukan dari permintaan yang telah dipenuhi. Philipine telah mengkaji keinginan Indonesia dari analisa risiko, dan pada dasarnya sudah tidak ada hambatan, surat resmi akan segera diselesaikan untuk menerima produk buah berry Indonesia. Hal ini karena buah berry tidak ditanam luas di Phillipine.

Indonesia-Vietnam: Indonesia menanyakan kepada Vietnam terhadap hambatan export benih jagung yang sudah cukup lama belum terselesaikan terhadap adanya perbedaan temuan jenis organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dari analisa risiko yang dilakukan oleh team Vietnam. Hasil observasi Vietnam ada 39 jenis OPT yang berbahaya dari Indonesia sehingga lama waktu diperlukan untuk pengkajian. Indonesia-Japan Terkait ekspor rock-melon ke Jepang yang terhambat, disampaikan bahwa melon di Mataram ditanam di Rumah kaca, tanpa bahaya lalat buah.

248


Indonesia menjelaskan bahwa market access rock melon ke Jepang, seharusnya tidak perlu menunggu hasil kerjasama Jica (Jepang) – Indonesia tentang “Implementasi VHT buah mangga”, karena Rock Melon yang diusulkan dikultivasi pada agribisnis rumah kaca (Screen House) dan bebas dari infestasi lalat buah. Apabila Jepang ingin melakukan Verifikasi Lapang, maka pihak Indonesia akan sangat menghargai. Indonesia mengharapkan agar akses pasar rock melon ke Jepang dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perwakilan Jepang Mr. Masato Fukushima masih memerlukan data sistem pengamanan dari investasi yang pernah dikirimkan melalui KBRI Jepang yang belum diberika tanggapan. Jepang meminta agar data tersebut segera dikirimkan untuk segera diselesaikan. Perwakilan Jepang menjelaskan terhadap banyaknya permintaan import produk pertanian yang akan dimasukkan ke Jepang sedangkan proses analisa risiko (PRA) cukup banyak, maka diminta Indonesia memilih prioritas antara Melon dan Mangga. Pada posisi ini, Badan Karantina Pertanian selaku fasilitasi perdagangan (market akses) akan melakukan negosiasi untuk dapat memfasilitasi kedua produk tanpa harus melakukan pilihan dengan strategi konsep PRA dibuat oleh team ahli Badan Karantina Pertanian untuk negara Jepang guna percepatan membantu team Jepang.

2) Laporan Sidang Komite Sanitary And Phytosanitary (SPS) ke-53

(28-29 Maret 2012), ke-54 (9-11 Juli 2012), ke-55 (15-19 Oktober 2012) Di WTO, Jenewa

a. Penyusunan Posisi Pertemuan

Kegiatan Penyusunan Posisi Pertemuan Kerjasama Multilateral dimaksudkan untuk menyusun posisi Indonesia sebagai bahan negosiasi delegasi Indonesia dalam berbagai pertemuan kerjasama multilateral. Kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi penyusunan posisi Indonesia untuk beberapa pertemuan kerjasama multilateral, antara lain Sidang Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO dan Sidang Commission on Phytosanitary Measures (CPM). Sekretariat SPS-WTO secara reguler mengadakan Sidang Komite SPS-WTO sebanyak tiga (3) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret, Juni dan Oktober. Pertemuan rutin yang diadakan tiga kali setiap tahunnya ini merupakan forum bagi upaya harmonisasi perdagangan dalam kerangka Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures. Selama tahun 2012 telah diselenggarakan Sidang Komite SPS-WTO ke-53, 54, dan 55. Sidang CPM merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan setahun sekali di Kantor Pusat FAO di Roma-Italia. Sidang tersebut dihadiri oleh anggota CPM yang berasal dari negara-negara anggota IPPC dan obeserver yang berasal dari organisasi perlindungan tumbuhan regional,

249


WTO-SPS Committee, Standard and Trade Development Facility, dan Convention on Biological Diversity. Hal-hal yang dibahas selama sidang CPM antara lain: review status perlindungan tanaman di seluruh dunia, identifikasi tindakan yang dapat ditempuh untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang tersebar di suatu daerah baru, pengembangan standar internasional, penetapan peraturan dan prosedur untuk penyelesaian perselisihan, pengesahan pedoman pengakuan terhadap organisasi perlindungan tumbuhan regional, dan kerjasama dengan lembaga internasional lainnya mengenai hal-hal yang tercakup dalam IPPC. 1. Sidang Komite SPS-WTO ke-53 (28-29 Maret 2012)

Pada Sidang Komite SPS-WTO ke-53, delegasi Indonesia diwakili oleh Atase Perdagangan Indonesia di Jenewa. Pada Sidang kali ini Badan Karantina Pertanian tidak mengirimkan delegasi. Pada Sidang Komite SPS ke-53, posisi runding Indonesia disusun untuk menanggapi beberapa isu SPS yang diangkat baik pada agenda Specific Trade Concern yang diajukan beberapa negara anggota WTO maupun pada Pertemuan Bilateral dengan beberapa negara anggota WTO, antara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, Brazil, Kanada, Afrika Selatan, Chile, Australia, Selandia Baru, dan Korea. Hasil sidang selengkapnya tercantum pada (Dokumen Kerjasama).

2. Sidang Komite SPS-WTO ke-54 (9-11 Juli 2012)

Pada Sidang Komite SPS-WTO ke-54, delegasi Indonesia diketuai oleh Kepala Pusat KKIP, Badan Karantina Pertanian, dengan anggota Kepala Bidang Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian, Atase Perdagangan Indonesia untuk Jenewa, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan. Pada Sidang Komite SPS ke-54, posisi runding Indonesia disusun untuk menanggapi beberapa isu SPS yang diangkat baik pada agenda Specific Trade Concern yang diajukan beberapa negara anggota WTO maupun pada Pertemuan Bilateral dengan beberapa negara anggota WTO, antara lain Afrika Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Thailand, dan Filipina. Pada Sidang Komite ini Indonesia mengajukan pertemuan bilateral dengan Chile, Australia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat untuk mempertanyakan perkembangan akselerasi ekspor buah-buahan tropis Indonesia ke negara tersebut. Hasil sidang selengkapnya tercantum pada (Dokumen Kerjasama).

3. Sidang Komite SPS-WTO ke-55 (15-19 Oktober 2012) Pada Sidang Komite SPS-WTO ke-55, delegasi Indonesia diketuai oleh Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaan, Pusat KKIP, Barantan dengan anggota Kepala Bidang Karantina Hewan Hidup, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Barantan; perwakilan dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

250


Keamanan Hasil Perikanan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Luar Negeri; serta perwakilan Atase Perdagangan Indonesia untuk Jenewa. Pada Sidang Komite SPS ke-55, posisi runding Indonesia disusun untuk menanggapi beberapa isu SPS yang diangkat baik pada agenda Specific Trade Concern yang diajukan beberapa negara anggota WTO maupun pada Pertemuan Bilateral dengan beberapa negara anggota WTO, antara lain China, Uni Eropa, Thailand, Korea Selatan, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Thailand. Hasil sidang selengkapnya tercantum pada (Dokumen Kerjasama).

3) Laporan Pertemuan Standard Committee (SC and SC7) International

Standard for Phyotosanitary Measures (ISPM), International Plant Protection Convention, FAO tanggal 23 -30 April 2012, di Roma Pada tanggal 23-30April 2012 telah diadakan pertemuan Standard Committee (SC) dan dilanjutkan SC-7, International Standard for Phytosanitary Measures, International Plant Protection Convention (IPPC), di kantor pusat FAO di Roma. Sidang rutin diselenggarakan 2 kali dalam setahun oleh Sekretariat IPPC, FAO, berkedudukan di Roma, Italia. Sidang SC dan SC-7 dihadiri oleh para professional/pejabat kompeten membidangi PerkarantinaanTumbuhan (Phytosanitary) dari wakil Negara anggota IPPC berjumlah25 negara dari 7 regioal dan khusus Sidang SC-7 Indonesia mewakili regional Asia. Delegasi Indonesia padasidang SC dan SC-7 oleh Dr. Ir. Antarjo Dikin, MSc. Sebagai Wakil Asia Anggota Standard Committee IPPC dari BadanKarantinaPertanian. Pada Pembukaan Sidang SC diawali dengan sambutan Wakil Sekretariat IPPC dan Ketua SC Ms. Jane Chard dilanjutkan pemilihan wakil ketua SC dan rapportuar untuk sidang SC. Wakil Ketua SC sesuai giliran regional dari Timur Tengah, Mr. Nahal, Jordania. Materi-materi penting dari sidang SC merupakan pembahasan dan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan perlindungan tumbuhan dalam kaitan untuk instrumen harmonisasi perdagangan dalam koridor WTO-Sanitary and Phytosanitray Measures. Berikut ringkasan pembahasan kebijakan teknis yang akan dijadikan dasar standard internasional terkait perkarantinaan tumbuhan dan perlindungan tumbuhan dalam arti luas dan perlindungan bio-diversity : a) Berdasarkan laporan dari sidang CPM-7 Maret 2012 telah diterimanya

standard dari hasil kerja SC yaitu : Systems approach for pest risk management of fruit flies (Tephritidae) sebagai ISPM No. 35 tentunya standard ini dapat digunakan referensi kebijakan teknis pengendalian lalat buah untuk kepentingan market akses expor buah-buahan tropis; Integrated measures for plants for planting sebagai ISPM No. 36 tentunya standard ini dapat dijadikan referensi kebijakan teknis mitigasi risiko pada importasi benih;

251


b) Sekretariat IPPC menerima penolakan dari China, Australia, EU terhadap usulan penetapan standard perlakuan dingin (cold treatment) sebagai lampiran dari ISPM No. 28 dikarenakan kurang lengkapnya data riset untuk efektif perlakuan yaitu: Cold treatment for Bactrocera tryoni on Citrus sinensis (2007-206E); Cold treatment for Bactrocera tryoni on Citrus reticulata x C. sinensis (2007-206F), 2007 Cold treatment for Ceratitis capitata on Citrus paradisi (2007-210), Cold treatment for Ceratitis capitata on Citrus reticulata cultivars and hybrids (2007-212) sehingga kebijakan peraturan impor buah tersebut harus disesuaikan untuk pemberlakuan perlakuan pendingin. Tertundanya penetapan akan dibahas dalam sidang biro setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari SC.

c) Penolakan standard perlakuan dingin oleh Ketua SC, berdasarkan hasil diskusi bagi negara yang mengajukan penetapan sebagai standard maka perlu melengkapi data yang kurang termasuk pedoman praktis perlakuan tersebut, team Technical Panel Phytosanitary Treatment yang diketui oleh Dr.Antarjo Dikin akan bekerja sama dengan para ahli perlakuan dingin dari Afrika Selatan dan Australia untuk pengkajian ulang melalui forum diskusi secara elektronik direncanakan pada tanggal 18 Mei 2012

d) Diterimanya dalam CPM-7 Diagnostic protocol for Plum pox virus (2004-007) dan Diagnostic protocol for Trogoderma granarium (2004-006) sebagai Lampiran dari ISPM No. 27 tentunya pedoman ini dapat digunakan oleh Jajaran UPT Badan Karantina Pertanian untuk operasional laboratorium pengujian.

e) Terkait dengan perlakuan untuk kemasan kayu maka perlu mencara alternative treatment pengganti penggunaan Methyl Bromide (MB), khusus untuk perlakuan menggunakan pemanasan microwave (dielectric heat treatment) maka diperlukan pedoman operasional untuk keperluan komersial. Catatan penting bahwa usulan Indonesia terhadap standard perlakuan kayu kemasan agar mempertimbangan terhadap kayu tropis yang kadar air tinggi dan jenis beragam dengan treatment MB sulit penetrasi tanpa penurunan kadar air. Indonesia perlu mengkaji ini untuk memberikan pertimbangan teknis untuk treatment karantina.

f) Pembahasan mekanisme baru untuk dilakukan percepatan pengesahan standard yaitu: komentar draft terhadap rencana standard melalui elektronic (ocs.ippc.int) telah dilkeluarkan sejak tanggal 30 September, selanjutnya Steward standard tersebut mempersiapkan respon komentar untuk sidang SC November. SC menyetujuan tau tidaknya untuk konsultasi dengan negara anggota melalui electronik (e-decision).Khusus untuk standard diagnosis protocol telah dimandatkan untuk pengesyahannya oleh SC atas nama CPM , dan dilaporkan pada sidang CPM tahun mendatang. Dalam pembuatan standard maka steward dibantu satu atau 2 anggota berasal dari anggota SC, atau dari potential anggota SC, atau mantan anggta SC

252


atau anggota EWG atau anggota Technical Panel. Editorial dari standard menggunakan translater khusus dan SC wajib berkonsultasi dengan ahlinya baik secara internal maupun external. Masa waktu untum konsultasi dengan negara anggota IPPC dari 100 hari menjadi 150 hari dengan tujuan untuk peningkatan mutu standard dpat diterima semua negara anggota.

g) Secara umum pembutan standard melalui 4 tahapan utama yaitu : tahap 1 – menyusun program kerja standard; tahap 2 –Penyusunan konsep, tahap 3 –konsultasi dengan negara anggota, tahap 4 –pengesahan dan publikasi.

h) Catatandari secretariat agar anggotaIPPC lebih optimal menggunakan informasi dari web site IPPC untuk bahan referensi dalam pembuatan kebijakan teknis.

i) Sekretariat IPPC mempunyai program pengembangan penguatan melalui kegiatan workshop untuk mengkaji terhadap konsep ISPM secara regional. Khusus untuk regional APPPC maka pada tanggal 3-7 September 2012 akan diadakan workshop dengan pembiayaan dari pemerintah Korea yang harus dihadiri anggota SC Asia sebagai narasumber dan anggota APPPC lainnya dalam pembahasan konsep SC mempresentasikan dari konsep standard tersebut untuk bahan pembahasan. Selain dari pada itu banyak aktifitas projek lainnya terkait untuk penguatan Negara anggota diantaranya: “Global Phytosanitary Manuals, Standard Operating Procedures and Training Kits” dengan biaya beras dari STDF, WTO.

j) Sekretariat mempresentasikan projek Implementation Review and Support System (IRSS) dari hasil survey pada beberapa Negara anggota terhadap pemberlakuan ISPM No. 4 (Pest Free Area, PFA); No. 6 dan No. 8 denganhasil yang perlu mendapat perhatian bagi pembuat standard: a. Pada ISMP No. 4 PFA bahwa masih terbatas pada sumber

informasi tentang Pest itu sendiri dan teknik management risiko, terbatas referensi yang digunakan tentang jenis-jenis pest, belum adanya pedoman yang menyatakan area tersebut itu bebas, perlunya pedoman penentuan waktu pelaksanaan monitoring sehingga dinyatakan PFA, perlu pengembangan analisa statistic untuk mengkaji hasil monitoring untuk penetapan PFA, masih belum memahami tentang konsep buffer zone, belum memiliki aturan untuk monitoring dan pencegahan perpindahan komoditas pada PFA.

b. Pada ISPM No. 6 Surveillance perlu tindaklanjut antara lain:Membangun data base OPT sebagai sumber informasi untuk perdagangan, Mempunyai daftar laboratorium yang terakreditasi untuk deteksi/identifikasi,

Perlu membuat pedoman teknis pelaksanaan surveillance dari perencanaan, pelaksanaan, verifikasidan monitoring/evaluasi, Pembuatan Pictorial Guide tentang Organisme Pengganggu

253


Tumbuhan (OPT) guna memudahkan pelaksanaan surveillance serta perlunya program kampanye tentang OPT .

c. Pada ISPM No. 8 Penentuan Status OPT diperlukan tindaklanjut antara lain: Mempunyai daftar ahli taxonomy, Tersedia fasilitas laboratorium uji mampu lakukan deteksi/identifikasi.

k) Pengembangan aplikasi sertifikat elektronik (e-Phytosanitary) dari konsep minimal data untuk pertukaran antar entiti kedua negara maka diperlukan sistem pengamanan terhadap transmisi data dan team proyek IRSS diminta untuk melakukan kajian terhadap kelayakan penggunaan e-Phytosanitary dari aspek untung/rugi dalam menopang aspek perdagangan. Sekretariat IPPC akan mengadakan workshop pengembangan e-Phytosanitary pada November minggu kedua 2012 di Brazil diharapkan Badan Karantina Pertanian dapat menghadiri workshop tersebut guna memaksimalkan sistem aplikasi yang ada pada Badan Karantna Pertanian. Selain dari pada itu diusulkan oleh forum agar IPPC dapat mempunyai Hub Global yang dapat memfasilitasi pertukaran data keperluan e-Phyto.

l) Pembuatan konsep pedoman Phytosanitary Pre-Export Clearance (PEC) dilatar belakang untuk memfasilitasi perdagangan, tetap berpegang pada mitigasi risiko khususnya negara yang berisiko tinggi. Tentunya langkah awal terwujudnya pengaturan perjanjian pesetujuan bilateral kedua negara. Pelaksananaan tindakan karantina khususnya pemeriksaan dilakukan oleh negara pengimpor di negara pengexpor dalam upaya memenuhi persyaratan negara pengimpor. Pelaksanaan PEC bersifat sementara atau jangka panjang tergantung keperluan kedua negara.

m) Pembahasan pedoman untuk mendeterminasi status infestasi inang lalat buah (Tephritidae) pada buah tertentu. Pedoman ini sangat diperlukan bagi Indonesia yang cukup banyak daftar spesies lalat buah yang dapat mengganggu market akses terkait infestasi oleh jenis lalat buah tersebut . Pedoman ini memberikan panduan pengklasifikasian terhadap lalat buah yang ada pada buah tertentu bersifat sebagai inang lalat buah (Host), bukan inang lalat buah (Non-Host). Pedoman ini memberikan petunjuk teknis secara laboratorium untuk rearing lalat buah, pengumpulan lalat buah dari kebun buah, teknik trapping. Perlu mendapat pengkajian lebih mendalam bahwa bulan September 2012 akan masuk dalam daftar konsultasi negara anggota IPPC untuk dimintakan tanggapan penyempurnaan.

n) Pembahasan pedomanPhytosanitary Procedures for Fruit Fly (Tephritidae) Management. Pedoman ini sangat berguna bagi Indonesia yang mempunyai permasalahan lalat buah yang mengganggu market akses. Pedoman ini sangat terpadu untuk pengendalian lalat buah pada perkebunan buah. Tujuan pedoman ini dapat memberikan petunjuk teknis mengurangi populasi lalat buah hingga ambang ekonomi, pencegahan penyebaran, mengeliminasi populasi lalat buah pada kawasan terinfestasi, dan mencegah

254


penyebaran lalat buah pada area bebas. Konsep ini akan ditindak lanjuti pada konsultasi berikut, diharapkan Direktorat Perlindungan Hortikultur dapat mengkaji pedoman ini sebagai pembuatan pedoman pengendalian lalt buah di Indonesia untuk mendukung pemasaran produk buah dalam negeri.

o) Pembahasan standard penetapan kawasan karantina terhadap peledakan lalat buah dalam kawasan bebas lalat buah (Establishment of fruit fly quarantine areas within a pest free area in the event of an outbreak (2009-007). Standard ini memberikan petunjuk teknis pengelolaan kawasan terinfestasi lalat buah baru untuk dibebaskan kembali sebagai kawasan bebas lalat buah dalam pemenuhan persyaratan impor suatu Negara, yang harus dilakukan Negara pengekspor. Pedoman ini contoh nyata terjadi di Australia terhadap ledakan lalat buah B. tryoni. Pendekatan strategis yang lakukan membangun kawasan bebas lalat buah dengan metoda identifikasi sebaran lalat buah batas administrative dan radius penyebaran lalat buah berdasarkan karakteristik biologi lalat buah serta upaya lain secara teknis untuk mengeliminasi lalat buah tersebut dilakukan pada setiap tahapan dari rantai produksi (kawasan perkebunan, packing house, transportasi dan pengapalan) termasuk perlakuan karantina. Pemberlakuan peraturan perkarantinaan untuk larangan terhadap pemindahan media potensial dari kawasan terinfestasi.

p) Beberapa ISPM yang adaakansegeradilakukanrevisiyaitu ISPM No. 4,6dan 8. Sidang telah memberikan masukkan kepada Expert Working Group untuk penyempurnaan dalam pembuatan konsep perubahan ISPM yang ada. Diantaranya pada ISPM No. 6 perlu dilengkapi pedoman untuk pengumpulan specimen dari lapang sebelum pengujian laboratorium, perlu pedoman pengumpulan dan pemeliharaan data base hasil surveillance.

q) Pembahasan rencana pembuatan Pedoman standard: Pensertifikasian terhadap bunga potong untuk export dan import (International movement of cut flowers and branches) dan Pedoman sertifikasi Biji-bijian serealia untuk konsumsi (International Movement of Grain). Sidang memberikan masukan teknis kepada Team Expert Working Group untuk membuat konsep standard tersebut diantaranya: Penerapan pendekatan analisa risiko untuk mitigasi risiko terhadap perdagangan biji-bijian untuk konsumsi, perlunya tindakan devitalisasi bunga potong yang berpotensi disalahgunakan untuk bibit.

r) Sidang SC-7 diwakili oleh masing-masing 7 regional, Dr. Antarjo Dikin merupakan wakil dari Asia dalam sidang ini membahas draft Perlakuan Karantina untuk kemasan kayu (ISPM No. 15) dan draft standard untuk penetapan tumbuhan sebagai OPT dari hasil analisa risiko yang dikomentari oleh 177 negara serta. Catatan dari pembahasan perlakuan ISPM No. 15 menggunakan HT, DH dan MB antara lain: NPPO mempunyai kewajiban untuk melakukan jadwal spesifikasi calibrasi terhadap pelatanan yang digunakan oleh provider,

255


penggunaan sensor temperature perlu mendapat perhatian, diameter/ketebalan kayu agar tidak melebihi dari 20 cm, pengkajian terhadap jenis kayu yang beragam maka kadar air yang beragam mempengaruhi daya penetrasi MB serta perlakuan panas pada kadar air tinggi mempengaruhi hasil perlakuan.

Catatan pada draft pedoman analisa risiko tumbuhan sebagai OPT antara lain: kajian melalui 2 pendekatan bahwa tumbuhan sebagai pembawa OPT dan tumbuhan sendiri dapat sebagai OPT.Pendekatan lain antara lain: Jenis tumbuhan (species/varietas), Tujuan pengimportasian tumbuhan (budidaya, obat-obatan, ornamental, aklaminasilahan, cover crop, ditanam dikawasan terbuka/t\ertutup), status keberadaantumbuhan di kawasan PRA.

Beberapa bahan pembahasan ini perlu disampaikan dalam forum NPPO, maupun internal Badan Karantina Pertanian agar segera dapat mengambil langkah kebijakan teknis sebelum pemberlakuan standard yaitu: a. Draft Annex 1 to ISPM 15: Approved treatments associated with wood

packaging material (2006-011) b. Protocol to determine host status of fruits and vegetables to fruit fly

(Tephritidae) infestation (2006-031) c. Draft appendix 1 to ISPM 12: Electronic certification (2006-003) d. Draft annex to ISPM 20:2004 – Phytosanitary pre-export clearance

(2005-003) e. Draft annex to ISPM 26:2006 – Phytosanitary procedures for fruit fly

(Tephritidae) management (2005-010) f. Draft annex to ISPM 26:2006 Establishment of fruit fly quarantine areas

within a pest free area in the event of an outbreak (2009-007) g. Safe handling and disposal of waste with potential pest risk generated

during international voyages (2008-004): h. Draft Annex 4: Pest risk analysis for plants as quarantine pests, ISPM

11:2004, and core text changes to ISPM 11: 2004: Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks and living modified organisms (2005-001)

i. Revision to ISPM 15:2009 Annex 1 (Regulation of wood packaging material in international trade): Guidelines for heat treatment; Correction of two titles on MeBr between text and ISPM 15:2009, Annex 1; Addition of sulfuryl fluoride and microwave irradiation treatments (2006-011).

E. Kehadiran DELRI Dalam Pertemuan Internasional di Dalam Negeri Selama tahun 2012, Badan Karantina Pertanian telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan internasional yang diselenggarakan di dalam negeri, diantaranya:

256


1. Sidang The Second Meeting of The ASEAN-India Working Group on Agriculture and Forestry (The 2nd AIWGAF), Tanggal 6-8 Maret 2012 di Palembang Indonesia akan mengikuti training yang diajukan India dalam proposalnya. Pimpinan rapat menginfomasikan India memberikan kesempatan kepada ASEAN untuk 10 orang mengikuti traning yang diajukan. Indonesia melalui Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengajukan proposal kegiatan ASEAN Farmer, terkait hal ini India dalam proposalnya tidak mengajukan kegiatan yang sama namun India bersedia menfasilitasi 2 orang petani dari tiap negara anggota ASEAN untuk magang di India. Rapat menyepakati untuk menginformasikan kepada ASEAN Sekretariat agar Sekolah Teknologi Pertanian dan Institut Pertanian Bogor dapat ikut pada kegiatan 2nd AIWGAF sebagai observer. Rapat menyepakati untuk mengagendakan kegiatan yang spesifik di bidang kehutanan dan perikanan pada pertemuan 2nd AIWGAF, atau dimasukkan ke dalam agenda other matter Sidang membahas action program dalam Medium Term Plan of Action (POA) ASEAN-India Cooperation in Agriculture and Forestry yang dibagi kedalam 3 (tiga) action programme, yaitu: (i) Action Programme 1 untuk meningkatkan kerjasama di bidang pangan, pertanian dan kehutanan; (ii) Action Programme 2 untuk mendukung networking antar otoritas pemerintah terkait, serta antar tenaga ahli pertanian dan ilmuwan dari beberapa institut/universitas pertanian baik di negara anggota ASEAN dan di India, dan (iii) Action Programme 3: untuk mendukung capacity building, transfer teknologi, serta research and development di bidang pertanian. Untuk Action Programme 3, Indonesia mengajukan 3 (tiga) proposal, yaitu: - Women’s ASEAN Partnership Programme on Sustaining Forest

Management in the Local Knowledge Perspective – Indonesia (ASEAN Senior Officials on Forestry – ASOF).

- Evaluation of Post-Harvest Losses in Fish Industry – Indonesia (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries – ASWGFi, ASEAN Sectoral Working Groupon Agricultural Training and Extention – AWGATE).

- ASEAN Forestry Extension Study Comparative – Indonesia (ASOF).

2. Pertemuan Teknis Pembahasan Transposisi Product Specific Rules (PSR) pada ASEAN-Korea Free Trade Agreement dan ASEAN-Japan CEP di Bogor

Pertemuan dilaksanakan dalam rangka pembahasan transposisi Product Specifik Rules (PSR) dari HS 2007 ke HS 2012 pada

257


ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).

Dit. Kerja Sama ASEAN, Kemendag akan meminta masukan ASEAN Secretariat terkait pemahaman Annex 3 rules of origin, Rule 2 ayat 1 huruf (b) origin criteria TIG-AKFTA.

Apabila kepastian yang dimaksud pada poin nomor 1 (satu) telah sesuai dengan pemahaman bahwa or itu mencakup salah satu Rule 2 ayat 1 huruf (b) maka pertemuan sepakat dengan proposal Korea terkait Transposisi 545 Products Specific Rules (PSR) AKFTA dalam HS 2012.

Sedangkan untuk implementasi PSR HS 10 digit AKFTA, masing-masing sektor akan menganalisa kembali sesuai dengan data dari BKF, Kemenkeu, kemudian, akan menyampaikan masukannya ke Dit. Kerja Sama ASEAN, Kemendag paling lambat tanggal 9 April 2012.

Transposisi Products Specific Rules (PSR) HS 2007 ke HS 2012 AJCEP posisinya disepakati sesuai dengan poin 1, 2, dan 3.

Dit. Kerja Sama ASEAN, Kemendag akan mengirimkan email klarifikasi 293 pos tarif transposisi HS 2002 ke HS 2007 AJCEPA kepada peserta rapat yang hadir pada pertemuan ini (21-22 Maret 2012 di Bogor) dan surat resmi menyusul. Diharapkan masing-masing sektor dapat menyampaikan tanggapannya paling lambat tanggal 16 April 2012.

Untuk Treatment for Certain Products AKFTA (HS 2002 dan 2007 3907.20 Other Polyethers menjadi HS 2012 ex3002.10 Antisera, other fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of biotechnological processes dan HS 2002 dan 2007 9114.20 Jewels menjadi HS 2012 ex9114.90 Other), diminta masukan dari Dit. KII wilayah II & Regional untuk disampaikan kepada Dit. Kerja Sama ASEAN paling lambat tanggal 9 April 2012.

3. Chief Ministerial Meeting on Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Bukitinggi

Entry/Exit Points Posisi Indonesia : - Bea Cukai menyampaikan bahwa sebelum menentukan

Entry/Exit Points, sebaiknyaTOR harus sudah disusun terlebih dahulu, supaya lebih jelas manfaat dan tujuannya di masa mendatang. Disampaikan juga bahwa instansi terkait agar melakukan pembahasan lebih detail sehubungan dengan entry/exit points tanpa melibatkan pihak pemerintah daerah.

- Setelah TOR disusun langkah selanjutnya adalah membuat point evaluasi, hal ini dilakukan supaya aplikasi sistem Entry/Exit Points di lapangan nanti dapat dipantau dan di evaluasi oleh pihak-pihak terkait.

258


- Imigrasi menyampaikan bahwa sebelum menentukan entry/exit points, perlu dilakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu. Sehingga propinsi yang akan dijadikan entry/exit points nantinya merupakan propinsi yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan di wilayah perbatasan.

Terms of Reference of the CIQ Task Force Bea Cukai menyampaikan bahwa walaupun beberapa kegiatan sudah berjalan namun belum ada TOR untuk CIQ Task Force. Berkaitan dengan TOR tersebut, bea cukai juga menyampaikan bahwa sebaiknya keanggotaan CIQ Task Force ini terbatas hanya instansi pemerintah saja, dan apabila diperlukan pembahasan dengan pihak JBC atau swasta dapat dilakukan di forum yang berbeda. Di dalam TOR juga sebaiknya disebutkan beberapa manfaat yang dapat menguntungkan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.

Draft MoU IMTGT CIQ Cooperation Posisi Indonesia : - Bea Cukai dan Imigrasi sepakat untuk tidak melanjutkan MoU

tersebut, karena peraturan di bidang Imigrasi dan Bea Cukai di Indonesia berlaku secara Nasional, sehingga tidak mungkin diterapkan perbedaan perlakuan antara daerah perbatasan dengan daerah lain.

- Imigrasi menyampaikan bahwa telah ada MOU antara Indonesia dengan negara ASEAN sehubungan dengan pembebasan Visa.

- Disepakati oleh Bea Cukai dan Imigrasi bahwa sebaiknya dalam Task Force ini juga melibatkan pihak Security, karena semua kegiatan di wilayah perbatasan selalu terkait dengan Kepolisian ataupun ABRI.

4. Fourth Meeting Expert Working Group Indonesia-RRT di Yogyakarta

Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk joint task force untuk kerjasama di bidang industri dan akan membentuk list keterlibatan instansi terkait. Joint task force ini akan berada dibawah expert working group. Saat ini Indonesia mencari focal point untuk kontak person dari Kementerian Industri dan Teknologi China untuk membawahi dan koordinasi task force industri. Sementara dari pihak Indonesia akan berada dibawah Direktorat Kerjasama industi internasional, Kementerian Perindustrian;

China menyampaikan beberapa pembatasan terhadap ekspor mineral serta persyaratannya dan menyatakan bahwa restriksi sebesar 51% mempunyai dampak kerugaian ekonomi yang cukup besar untuk China. China menyampaikan bahwa seluruh tindakan terkait dengan perdagangan dan investasi harus

259


menganut asas predictable, transparnet dan stable konsisten dengan aturan WTO serta ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement). Indonesia menyampaikan bahwa pembatasan tersebut dengan adanya regulasi adalah untuk melindungi efek negatif perdagangan terhadap lingkungan dan ketersediaan bahan mentah untuk processing dan refining tambang yang ada di Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan aturan yang ada dalam WTO.

Indonesia menyampaikan analisis asimetri terkait data perdagangan antara Indonesia dan China. Menindaklanjuti penandatanganan MoU on Exchange of External Merchandise Trade Statistical Data pada bulan Maret 2012 di Beijing, kedua belah pihak setuju untuk mengkaji ulang adanya perbedaan data perdagangan antara China dan Indoensia serta mempersempit kesenjangan yang ada.

Indonesia menyampaikan kesempatan untuk pertukaran form e secara elektronik dalam rangka untuk memfasilitasi pemecahan masalah terkait dengan penggunaan Form E dalam kerangka kerjasama ACFTA. Indonesia akan menyediakan draft konsep pertukaran elektornik form E yang akan didiskusikan pada pertemuan mendatang.

Kedua belah pihak menyepakati pentingnya untuk mencegah penggunaan Sertifikat palsu Asal (Form E). Dengan demikian, kedua belah pihak akan membentuk titik kontak untuk klarifikasi Formulir E. Sementara itu, Focal Point dari Indonesia adalah Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan Indonesia; dan Focal Point dari Cina adalah Ketentuan Asal, Kantor Administrasi Pengawasan Kualitas, Inspeksi dan Karantina (AQSIQ) dan Administrasi Umum Bea Cina. Kedua belah pihak setuju pada prinsipnya untuk mengembangkan saluran atau mekanisme pertukaran informasi elektronik.

Cina menyatakan keprihatinan terhadap beberapa pembatasan mengenai fasilitasi perdagangan, yang meliputi keputusan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan pada impor untuk produk hortikultura, pembatasan pada pintu pemasukan untuk produk hortikultura di Indonesia, dan ketentuan untuk identifikasi pengimpor nomor. Mengenai pembatasan pelabuhan impor untuk produk hortikultura, Indonesia menjelaskan kebijakan tersebut untuk melindungi konsumen dan memiliki pemeriksaan mutu yang tepat.

Dalam pertemuan tersebut, Badan Karantina Pertanian juga menjelaskan penutupan Tanjung Priok dikarenakan adanya perbaikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan operasional di pelabuhan sebagai pintu masuk utama produk hortikultura dari negara mitra.

260


Pihak China juga meminta penurunan beberapa tarif bea masuk khusunya untuk beberapa produk. Hal tersebut masih dalam kajian Kementerian Keuangan.

5. Pertemuan Border Trade Agreement Indonesia-Filipina di Manado Pertemuan ini membahas klausul yang ada dalam BTA Indonesia-Filipina dimana perjanjian tersebut mengatur hal-hal pokok operasional untuk barang-barang yang diperdagangkan di lintas batas. Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa untuk tempat-tempat pemasukan yang ada diperbatasan laut antara Bitung dan Philipina mengacu pada Permentan tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk harmonisasi peraturan perdagangan komoditi wajib periksa karantina mengikuti regulasi/peraturan perkarantinaan yang berlaku untuk pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK dan OPTK.

6. Special Meeting of the Coordinating Committee On the Implementation of the ATIGA (CCA), Tanggal 27-28 November 2012 di Bandung Sidang antara lain membahas mengenai (i) ASEAN Roadmap on NTMS (Non Tariff Measures) Streamlining yaitu bagaimana menentukan dan mengembangkan mekanisme data base NTMs untuk memfasilitasi perdagangan; (ii) tanggapan dari private sector terhadap hambatan perdagangan yang dapat digunakan sebagai rekomendasi ataupun pendekatan praktis untuk mengatasi hambatan perdagangan yang ditimbulkan melalui AFTX dan AAF; (iii) verifikasi Matrix of Actual Cases on NTMs/trade barriers yang telah disusun sebelum matrik tersebut di masukkan dalam situs web Sekretariat ASEAN; dan (iv) proposal yang telah disiapkan Thailand mengenai revisi NTBs mengingat adanya pemeriksaan silang pada setiap NTBs yang dikenakan oleh Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

7. Pertemuan 3rd IMT-GT CMGF Retreat di Bangka Belitung

Pertemuan 3rd IMT-GT CMGF Retreat merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan di Melaka, Malaysia (1st IMT-GT CMGF Retreat, Maret 2012) dan Hat Yai, Songkhla, Thailand (2nd IMT-GT CMGF Retreat, Juli 2012). Pertemuan bertujuan sebagai forum untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka IMT-GT.

Pertemuan dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua Sekretaris Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) BIMP-EAGA dan IMT-GT.

261


Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari masing-masing negara IMT-GT, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand yang terdiri atas perwakilan Ketua Sekretariat Nasional Indonesia, Malaysia dan Thailand, anggota Working Group IMT-GT, perwakilan Gubernur dan Chief Ministers dari Indonesia, Malaysia dan Thailand, perwakilan Kementerian dan Badan lingkup Indonesia antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan POM. Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain perwakilan Pusat IMT-GT (CIMT), Joint Bussiness Council (JBC) Anggota IMT-GT, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Asian Development Bank (ADB).

Agenda pertemuan meliputi: - Opening Remarks oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung; - Matter Arising from the 2nd IMT-GT CMGF Retreat oleh

Governor of Songkhla Province, Thailand; - Report and Update on the 9th IMT-GT CMGF in Port Dickson,

Negeri Sembilan State, Malaysia oleh Chief Minister of Negeri Sembilan as the Standing Chair IMT-GT CMGF;

- Report and Update on the 18th IMT-GT Ministers Meeting in Port Dickson, Negeri Sembilan State, Malaysia by CIMT;

- Report and Update IMT-GT Working Group (AAE, HAPAS, HRD, T, TI, dan IT);

- Report and Update of Terms of Reference CMGF; - Report and Update on ADB Technical Assistance; - Provincial/States’ Cross Border Development Plan; - Presentation of ASEAN Ro-Ro Feasibility Study by JICA Study

Team; - Report and Update of the IMT-GT Joint Bussiness Council; - Other Matters; - Closing Remarks.

Hasil Pertemuan: - Matter Arising from the 2nd IMT-GT CMGF Retreat oleh

Governor of Songkhla Province, Thailand; Ketua Delegasi Thailand menyampaikan perkembangan

terakhir The 2nd CMGF. Pertemuan ini telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli 2012, di Hat Yai, Songkhla, Thailand, dan membahas hal-hal yang signifikan yang telah diusulkan oleh perwakilan dari negara anggota IMT-GT, antara lain penyiapan Term of Reference (ToR) dan pembentukan Sekretariat CMGF

262


di masing-masing negara anggota IMT-GT (Medan untuk Indonesia, Melaka untuk Malaysia, dan Songkhla untuk Thailand) dalam upaya meningkatkan peran dan partisipasi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha daerah dalam kegiatan IMT-GT.

- Report and Update on the 9th IMT-GT CMGF in Port Dickson, Negeri Sembilan State, Malaysia oleh Chief Minister of Negeri Sembilan as the Standing Chair IMT-GT CMGF;

Perwakilan delegasi Malaysia mempresentasikan perkembangan terakhir hasil pertemuan The 9th IMT-GT CMGF yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 September 2012, di Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia. Pertemuan CMGF ini membahas paparan ADB tentang Green Cities Initiatives dan paparan JBC yang menginformasikan mengenai kegiatan JBC dan usulan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata di wilayah IMT-GT. Pertemuan menyepakati rekomendasi ADB agar Green Cities Initiatives dijadikan proyek unggulan yang harus didukung pada Summit IMT-GT ke 7. Selain itu, disampaikan pula bahwa berdasarkan rotasi secara alphabetik, pertemuan The 10th CMGF akan dilaksanakan di Thailand pada tahun 2013.

- Report and Update on the 18th IMT-GT Ministers Meeting in Port Dickson, Negeri Sembilan State, Malaysia by CIMT;

CIMT melaporkan bahwa pertemuan The 18th IMT-GT Ministerial Meeting telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012, di Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia. Disampaikan pula mengenai perkembangan IMT-GT Summit ke-6, di antaranya kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu BIMP-EAGA and IMT-GT Business Transformation Leaders’ Conference and Consumer Fair, yang telah dilaksanakan ada tanggal 30 November 2012 – 2 Desember 2012 di Melaka, Malaysia.

Terkait dengan Term of Refence (ToR), Thailand akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan workshop untuk membahas finalisasi ToR dan isu-isu yang berkaitan dengan rotasi Ketua Working Group pada awal tahun 2013.

- Report and Update IMT-GT Working Group (AAE, HAPAS, HRD, T, TI, dan IT);

Dalam kerjasama IMT-GT terdapat 6 (enam) Working Group, yaitu: Working Group on Transport and Energy; Working Group on Trade and Investment; Working Group on Tourism; Working Group on Halal Products and Services; Working Group on Human Resources Development; dan Working Group on Agriculture, Agro-Industry, and Environment. Masing-masing Working Group menyampaikan perkembangannya.

263


Working Group on Trade and Investment (WGTI) diketuai oleh Malaysia dan Focal Point untuk Indonesia adalah Kementerian Perdagangan (cq. Direktorat Kerjasama ASEAN – Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional). Pada Working Group tersebut terdapat Custom, Immigration and Quarantine Task Force (CIQ TF).

WGTI menyampaikan laporan perkembangan berupa capaian utama yang terdapat dalam Implementation Blue Print yang terdiri atas: a. Penyederhanaan Peraturan dan Prosedur CIQ; b. IMT-GT Annual Trade Mission and Trade Fairs; c. IMT-GT Contact Centers; d. Exchange of Study Visit of CIQ; Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam penyederhanaan peraturan dan prosedur CIQ tersebut meliputi: finalisasi Term of Reference (TOR) CIQ TF, penentuan ruang lingkup yang diusulkan dalam kerangka kerjasama yang mengacu pada ASEAN Trade Facilities Initiative, dan penyusunan Action Plan CIQ TF yang dikembangkan berdasarkan konsultasi dengan sektor swasta.

8. The 1st Consultative Committee on Agriculture (CCA) Meeting Indonesia-Mexico di Jakarta 1st CCA Meeting merupakan salah satu bentuk kerjasam di bidang pertanian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Meksiko. Topik yang dibahas pada pertemuan tersebut: 1. Pengembangan Penelitan dan Capacity Building 2. Promosi Perdagangan dan Investasi 3. Isu Fitosaitari Hasil Pertemuan: 1. Pengembangan Penelitan dan Capacity Building:

Dalam hal penelitian dan capacity building, kedua pihak sepakat membahas sejumlah proposal kerjasama, antara lain di bidang: a. Hortikultura: kedua pihak sepakat untuk bekerjasama

mengenai buah-buahan tropis. b. Tanaman Perkebunan: kedua pihak sepakat untuk

bekerjasama dalam mengendalikan penyakit lethal yellowing pada kelapa dan teknologi produksi dan pertukaran plasma nutfah untuk tanaman karet.

c. Pangan: pihak Meksiko tertarik mengembangkan kerjasama untuk komoditas padi.

d. Peternakan: kedua pihak tertarik untuk menjajaki kerjasama di sektor peternakan dan sepakat untuk bekerja secara bersama-sama dalam menetapkan kerjasama dalam sistem pertanian-kehutanan-ternak, diagnosis dan pengobatan Avian-influenza berbasis herbal, peningkatan ketersediaan

264


indukan ayam untuk produksi daging, pengembangan tanaman pangan polong semak di berbagai agroekosistem, dan pengembangan dll.

e. Pertukaran Ilmu Pengetahuan: kedua pihak sepakat untuk mengembangkan proyek kerjasama untuk memastikan kulaitas produk tanaman perkebunan melalui pertukaran pengetahuan mengenai perlindungan tumbuhan berkelanjutan dan pertukaran musuh alami untuk pengendalian hama dan penyakit.

2. Capacity Building: kedua pihak sepakat untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam capacity building dan sepakat untuk membahas Promosi Perdagangan dan Investasi: Akses Pasar dan Isu WTO Kedua pihak menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki akses pasar dan kemungkinan untuk menurunkan hambatan teknis dan tarif untuk komoditas tertentu. Pihak Meksiko menyampaikan ketertarikan akses pasar untuk bawang bombay, telur, dan daging ke Indonesia, sedangkan pihak Indonesia menyampaikan ketertarikan untuk meningkatkan akses pasar untuk kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan kunyit ke Meksiko.

3. Isu Fitosaitari Sebagaimana diinginkan oleh pihak Meksiko, pihak Indonesia menyampaikan informasi mengenai isu zoosanitary: sistem pelaporan penyakit, pengakukan mengenai pemotongan dan penanganan daging ekspor ke Indonesia, pemeriksaan produksi hewan dan tumbuhan, persyaratan impor untuk ternak dan produk susu, termasuk pula buah-buahan dan sayuran ke Indonesia. Indonesia menyampaikan permintaan informasi mengenai persyaratan karantina yang ditetapkan untuk ekspor produk buah-buahan, sayuran dan peternakan dari Indonesia.

9. The 1st Working Group on Agriculture Cooperation (WGAC) Indonesia-New Zealand di Jakarta Merupakan pertemuan pertama sebagai implementasi dari Memorandum of Understanding on Agriculture Cooperation Indonesia-New Zealand. Pertemuan dilaksanakan sebagai wadah resmi forum bilateral kedua negara. Pertemuan membahas hal-hal sebagai berikut: 1. Cooperation and assistance in the beef and dairy sector.

Kegiatan-kegiatan yang disepakati oleh kedua pihak antara lain:

Strengthening National Dairy Breeding Center in Baturraden

Farmer internship in New Zealand

Field Officers internship in New Zealand

Capacity Building in food safety laboratory testing 2. Export facilitation for Indonesian agricultural products

265


Terkait masalah akses pasar buah-buahan tropis dari Indonesia ke New Zealand, direncanakan pada tahun 2013 bisa terealisasi ekspor buah manggis ke New Zealand atau maksimal pada quarter pertama tahun 2014.

3. Capacity building for Quarantine Terkait kegiatan di sektor karantina, telah ditunjuk consultant dari New Zealand yaitu Landcare Consultant, yang akan melakukan scoping study untuk kegiatan di bidang penguatan biosafety dan biosecurity.

4. Education and Training for Indonesian officers in the field of Agriculture Pada kegiatan pendidikan dan training bagi pegawai Kementan, telah diselenggarakan tawaran Beasiswa dari Pemerintah New Zealand kepada Kementan, dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan promosi lagi terkait tawaran tersebut dan Pihak New Zealand akan melakukan penyesuaian terhadap persyaratan-persyaratan beasiswa.

5. Short-term capacity building for international negotiations on agricultural trade issues of mutual interest Kegiatan terkait butir ini, akan diselenggarakan pada tahun 2013 selama 4 kali / tahap dimana akan diseleksi menjadi 5 peserta yang akan ditraining langsung ke New Zealand.

6. Comparative study on agricultural development for Indonesian agricultural officials Pelaksanaan studi banding ini akan dilaksanakan pada tahun 2013 dengan melibatkan sektor swasta dan mengundang para petani. Kontak Person untuk kegiatan tersebut adalah Direktur Pemasaran Internasional Ditjen PPHP.

7. Technical assistance on technology for potato soil sterilization and pest control Update kegiatan dalam kerjasama ini di-drop karena tidak terdapat masukan dari Ditjen Hortikultura, namun Pihak New Zealand menyampaikan arti penting komoditas kentang yang ada di Papua Barat (sweet potato) yang mirip dengan makanan pokok di New Zealand.

8. Other Matters Pembahasan terkait isu food security terutama mengenai pembahasan isu Food Security dalam forum APEC dimana di tahun 2013 Indonesia akan menjadi ketua dan tempat penyelenggaraan sidang APEC. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi dalam pembahasan masalah tersebut.

9. Date and Vanue of the Next Working Goup Kedua delegasi menyepakati pertemuan kedua dari WGA Indonesia-New Zealand akan diselenggarakan di New Zealand dan akan dikomunikasikan melalui jalur diplomatik.

266


10. Pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) ke-5 Indonesia- Uni Eropa, Tanggal 12-13 Juli 2012 di Jakarta Hasil Pertemuan terkait karantina antara lain sebagai berikut: Bilateral Issues between Indonesia and EU: Issues on Importation of Horticulture Products Delegasi UE meminta klarifikasi Indonesia terkait Peraturan Menteri Pertanian No. Peraturan Menteri Pertanian No. 42/2012, No. 43/2012, dan No. 88/2011, khususnya mengenai penutupan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu pemasukan buah dan sayuran segar, serta permintaan EU akan recognition of food safety system. Terkait dengan Peraturan Menteri Pertanian dalam pembatasan tempat-tempat pemasukan bagi importasi produk hortikultura berupa buah dan sayuran buah segar, serta umbi lapis, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia sama sekali tidak menutup pintu pemasukan buah dan sayuran buah segar, tetapi mengatur pelabuhan pemasukan agar upaya perlindungan sumber daya pertanian dari OPTK eksotik dapat lebih efektif. Pembenahan sedang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi: pembentukan satu sistem pemeriksaan terpadu antara Karantina dan Bea Cukai, pembangunan infrastruktur untuk menampung komoditas impor di dalam wilayah Pelabuhan selama dilakukan pemeriksaan karantina, sekaligus jalur khusus untuk keluar masuk kontainer (komoditas). Kedua Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor G/SPS/N/IDN/53 dan 54. Terkait dengan Permintaan EU akan recognition of food safety system, Indonesia menyampaikan bahwa pengakuan sistem keamanan pangan (recognition of food safety system) Indonesia dilakukan berdasarkan negara (by country) bukan berdasarkan sistem. Indonesia tidak bisa mengakui sistem keamanan pangan EU secara keseluruhan, karena walaupun negara-negara anggota EU mempunyai satu sistem keamanan pangan yang sama, tapi dalam penerapannya berbeda-beda di setiap negara anggota EU. Delegasi EU menanyakan tanggapan Badan Karantina Pertanian terkait undangan EU ke Badan Karantina Pertanian untuk melakukan verifikasi ke Brusel. Perwakilan dari Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, pada bulan September 2012 akan ada Tim Verifikasi ke EU tapi belum ditentukan secara spesifik negaranya. Namun perwakilan dari Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa berdasarkan Permentan 88/2012 tentang PSAT, EU terlebih dahulu harus mengajukan permohonan recognition ke Badan Karantina Pertanian untuk selanjutnya akan dilakukan kajian dan verifikasi oleh Tim dan Badan Karantina Pertanian.

267


Terkait pembahasan Technical regulations – SPS yang terdapat dalam counter Draft Scoping Paper Agreed [Approach] to An Indonesia – The European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Ketua Delegasi Republik Indonesia menyampaikan posisi Indonesia yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan interdep dengan instansi terkait termasuk Badan Karantina Pertanian, yaitu sebagai berikut: - The Agreement will aim to facilitate access to each Party's market,

while respecting legitimate objectives to safeguard human, animal and plant health.

- The Agreement will aim to prevent and eliminate to the extent possible barriers to trade by improving transparency and bringing certainty and consistency to the application of SPS measures through a mechanism to be agreed upon, and work towards the recognition of disease-free health status of the Parties for both animal and plant diseases, while maintaining essential checks at the border and the recognition of health certificates. The Agreement will foresee appropriate arrangements to address market access barriers and to facilitate the resolution of differences.

Merespon posisi Indonesia tersebut, Delegasi Uni Eropa mengusulkan perlu dilakukan pertemuan ahli (expert) SPS antara Indonesia dengan EU guna menentukan batasan pembahasan yang diinginkan kedua belah pihak. Delegasi Uni Eropa berharap pertemuan ahli SPS dapat dilaksanakan secepatnya, jika memungkinkan dilakukan pada bulan September 2012. Ketua Delegasi EU menginformasikan setelah penentuan batasan pembahasan SPS selanjutnya akan dilakukan pembahasan substansi dari batasan SPS yang telah ditentukan. Indonesia akan menunggu dari pihak Uni Eropa untuk penentuan Tanggal pertemuan expert dimaksud. Pertemuan juga membahas Struktur Negosiasi, terkait hal ini wakil dari Direktorat Jenderal PPHP menginformasikan kepada Wakil Badan Karantina Pertanian agar Badan Karantina Pertanian dapat masuk ke dalam Working Group on Trade in Goods (WGTG), dan dalam WGTG tersebut perlu dibentuk sub group yang dapat memfasilitasi kepentingan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Sub Working Group on Agriculture and Fishery. Pertemuan menyetujui dibentuknya 7 (tujuh) Working Group, yaitu Working Group on Trade in Goods, Working Group on Trade in Services, Working Group on IPR and Competition Policy, Working Group on Standard, Technical Regulations and Customs Procedures (STRACAP), Working Group on Cooperation and Capacity Building, Working Group on Rules.

268


BIDANG INFORMASI

1) Rapat Persiapan Badan Karantina Pertanian dalam penerapan single sign on (SSO) dalam implementasi INSW dan Pembahasan mengenai langkah-langkah strategis Pusat dan UPT dalam perluasan penerapan PPK Online secara wajib pada 5 UPT yang ditunjuk. Catatan Rapat : SINGLE SIGN ON (SSO) INSW a) Narasumber dari Tim Teknis INSW menyampaikan pemaparan tentang :

Gambaran Umum SSO, Kebijakan Integrasi, Design Global SSO, Persyaratan Penggunaan SSO, proses Registrasi, serta mekanisme dan alur SSO yang telah dilakukan oleh BadanPOM

b) SSO merupakan salah satu fitur dalam kerangka sistem INSW yang bertujuan untuk memudahkan para pengguna jasa login pada masing-masing portal. Sekali login ke system, pengguna tidak perlu login lagi jika ingin mengakses sistem lain yang berafiliasi dengan sistem INSW (once sign-in, multiple access).

c) Untuk membantu K/L dalam menggunakan aplikasi SSO, tim teknis SSO akan mengirimkan pedoman pengintegrasian aplikasi, baik menyangkut software maupun standarisasi hardware yang dibutuhkan. Konten web-base SSO diserahkan pada kebijakan masing-masing K/L.

d) Programer Inhouse System Barantan sanggup menyelesaikan sistem SSO dalam waktu yang tidak terlalu lama jika buku pedoman pengintegrasian sudah diterima.

PPK ONLINE : a) Bidang Informasi telah menyiapkan rencana kegiatan terkait

“Pengukuran kinerja Barantan melalui pelayanan PPK OL yang diberlakukan mandatory pada UPT yang telah ditunjuk sesuai dengan Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 8600a/TU.210/L/01/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Penggunaan PPK OL sebagai Penilaian Kinerja oleh UKP4, dimana tahapan dari rencana kegiatan tersebut adalah sbb.: Rencana Kegiatan : No. Bentuk Kegiatan Waktu Tindak Lanjut

Pusat UPT

1 Penyiapan infrastruktur IT untuk mendukung system palayanan on line

Feb – Mar 2012

Mengirim tim teknis untuk membantu penyiapan infrastruktur IT

Menginventarisasi sarana dan prasarana IT dan melaporkan kesiapan sarana yang dimiliki

269


2 Sosialisasi kepada pengguna jasa dalam pemanfaatan aplikasi PPK Online

April Mengirim tim sosialisasi PPK online

Menyiapkan acara sosialisasi kepada pengguna jasa dan melaporkan hasil pelaksanaannya

3 Melaksanakan uji coba PPK online pada pengguna jasa tertentu

Mei Memantau melalui web service

Melaporkan hasil uji coba terbatas

4 Penerapan PPK online yang lebih luas

Agt Memantau melalui web service

Melaporkan hasil penerapan PPK online secara penuh

b) Sehubungan dengan surat tersebut diatas, UPT telah mengambil

langkah-langkah strategis. Berikut adalah uraian singkat dari langkah-langkah strategis yang telah dilakukan UPT :

BBKP Makassar BBKP Makassar menerbitkan SK Kabalai Makassar tentang Penunjukan Tim Implementasi Penggunaan PPK OL No. 213/Kpts/KP.430/L.10.A/02/2012. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : penyusunan jadwal palang, inventarisasi infrastruktur, penggunaan 3 wilker untuk PPK OL, mengirimkan staff untuk studi banding ke Soetta dan Priok, collect data, sosialisasi pengguna jasa (anggaran?), workshop dan simulasi ke pengguna jasa. BKP I Mataram BKP I Mataram telah mengadakan rapat dengan mengumpulkan

penanggung jawab dan koordinator pelayanan dimasing-masing wilker mengidentifikasi pengguna jasa potensial sebagai user PPK OL. BKP I Mataram juga menyiapkan/menyediakan satu komputer untuk digunakan oleh pengguna jasa PPK OL di UPT induk Installasi aplikasi, uji coba juga telah dilakukan kepada pengguna jasa. BKP I Denpasar BKP I Denpasar telah menyiapkan rencana aksi terkait Surat Kepala Badan, dimana diantaranya adalah mengidentifikasi infrastruktur yang telah tersedia di UPT, melakukan perencanaan jaringan. BKP I Denpasar membutuhkan bantuan tim teknis Pusat dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pengguna jasa dan pemeriksaan kondisi jaringan di UPT. BKP I Batam BKP I Batam menggunakan wilker Batu Ampar sebagai contoh implementasi PPK OL. Inventarisasi infrastruktur, jaringan dan identifikasi

270


pengguna jasa potensial juga dilakukan. Bantuan tim teknis Pusat dalam sosialisasi pengguna jasa. BKP I Banjarmasin BKP I Banjarmasin sebelumnya juga sudah menggunakan PPK Online. Sehubungan dengan surat Kepala Badan, maka telah diidentifikasi pengguna jasa potensial yang akan diundang untuk diberikan sosialisasi PPK OL. Sosialisasi bisa dilakukan di UPT induk (tidak membutuhkan anggaran yang besar), dimana sosialisasi akan dilakukan secara group/kelompok, misalnya kelompok pakan ternak, kelompok vaksin dan obat-obatan, dll. Secara umum, UPT telah mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dalam perluasan penerapan PPK OL ini. Bagian Perencanaan memberikan arahan dan alternatif solusi atas permasalahan terkait Perluasan Penerapan PPK OL tersebut, terutama tentang perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan Sosialisasi kepada pengguna jasa,

LAIN-LAIN : a) Bagian perencanaan memberikan wacana untuk membuat „aplikasi

Barantan” menjadi “asset Barantan”. b) Agar perluasan PPK OL ini juga disosialisasikan kepada UPT-UPT lain

yang tidak ditunjuk UPT-UPT tersebut dapat menganggarkan di tahun-tahun berikutnya apabila ditunjuk juga untuk pemberlakuan secara mandatory.

c) Perlu ditetapkan aturan yang jelas untuk user PPK Online adalah IMPORTIR, bukan PPJK. (kendala di Soetta dan Priok dimana mayoritas pengurusan dilakukan oleh PPJK karena kontrak kerjasama antara PPJK dan importer adalah sampai clearance barang dan clearance dokumen).

Tindak Lanjut : a) UPT akan segera menginventarisasi infrastruktur di UPT masing-

masing, dan melaporkan ke Pusat tentang kekurangan perangkat yang

dibutuhkan Pusat akan mengusahakan memenuhi kebutuhan perangkat yang dibutuhkan

b) UPT akan inventarisasi pengguna jasa yang potensial sebagai user

PPK OL, lalu akan dilakukan sosialisasi Pusat akan mengirimkan tim teknis dalam membantu pelaksanaan sosialisasi tersebut. Disarankan agar pelaksanaan sosialisasi terjadwal untuk 5 UPT yang telah ditunjuk.

2) Sosialisasi Sistem Informasi Lingkup Barantan

Dalam rangka menyebarluaskan pemanfaatan instrumen system informasi bagi personel pengawasan dan penindakan di UPT lingkup Badan Karantina

271


Pertanian, maka Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan “Sosialisasi Sistem Informasi Lingkup Barantan”. Peserta kegiatan ini adalah Kepala Seksi Kewasdakan dan Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian serta pejabat lingkup Pusat Barantan. Acara diselenggarakan di Sahid Raya Hotel-Yogyakarta pada tanggal 23-25 Oktober 2012. Adapun materi sosialisasi yang diberikan adalah pemaparan tentang Progres Pemanfaatan e-Government yang disampaikan oleh Direktur E-Government dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemaparan tentang Perkembangan Aspek Kewasdakan oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Dr. Ir. Catur Putra Budiman, M. Agric.), Simulasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Sekilas Tentang Inhouse Sistem Barantan bagi Kewasdakan oleh Bidang Informasi Perkarantinaan. Disamping itu disampaikan pula pemanfaatan data operasional inhouse system Barantan oleh Dr. Eliza Rusli (Pusat Karantina Tumbuhan) dan Dr. Sriyanto (Pusat Karantina Hewan). Dengan pemaparan disertai simulasi dan ujicoba pemanfaatan inhouse system termasuk pengenalan model aplikasi kewasdakan kedepan, diharapkan pemanfaatan tehnologi informasi secara bertahap dapat menjangkau seluruh lini SDM dalam mendukung kegiatan operasional di UPT lingkup Barantan. Hasil berupa feedback dari perserta akan dijadikan substansi pengkayaan dan penguatan di dalam pembuatan aplikasi yang ada. Aplikasi Kewasdakan selanjutnya akan dirilis pada Tahun Anggaran 2013 serta akan disosialisasikan kembali untuk penggunaannya pada setiap kegiatan kewasdakan baik yang bersifat regional maupun dalam forum-forum nasional

3) Pokja Integrasi Dan Sinkronisasi Data Lalu Lintas Media Pembawa

Dalam penyusunan bahan kebijakan Badan Karantina Pertanian dibutuhkan data yang valid dari sumber yang dapat dipercaya. Ketersediaan pusat data di Badan Karantina Pertanian yang dikelola oleh Bidang Informasi Perkarantinaan menjadikan adanya perubahan tupoksi yang sebelumnya dikelola oleh Bidang Teknik dan Metode Karantina Hewan dan Bidang Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan sekarang menjadi tugas Subbidang Pelayanan Informasi. Agar kebutuhan akan data sesuai dengan keinginan di masing-masing pusat dan sekretariat, maka untuk pengolahan data tersebut harus melibatkan unsur-unsur bidang/bagian yang ada di pusat maupun sekretariat, maupun kelompok jabatan fungsional. Untuk itu perlu disusun kelompok kerja yang terdiri dari masing-masing unsur tersebut dan subbidang pelayanan informasi untuk dapat mengolah dan menganalisa data yang sudah disajikan untuk kebutuhan bahan kebijakan di masing-masing pusat/sekretariat. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas adalah diselenggarakannya kegiatan “Pokja Integrasi dan Sinkronisasi Data Lalu Lintas Media

272


Pembawa” dengan peserta pejabat struktural dan fungsional lingkup Pusat Barantan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah :

Teridentifikasinya permasalahan terkait pengelolaan data operasional perkarantinaan yang harus segera ditindaklanjuti.

Tersusunnya Tim/Kelompok Kerja yang anggotanya merupakan perwakilan Pusat Teknis, Sekretariat dan Fungsional yang akan bekerja secara periodik untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil laporan elektronik UPT KP yang pelaporannya melalui Inhouse System Barantan (SikawanQV dan Eplaq) dengan SK Kepala Badan.

Teridentifikasinya mekanisme pengumpulan dan pengolahan data elektronis Barantan.

Teridentifikasinya masukan untuk penyempurnaan Inhouse System terkait pelaporan secara elektronik.

4) Evaluasi Hasil Laporan Elektronik Bahwa Bidang Informasi, terutama Subbidang Pelayanan Informasi sesuai dengan Permentan N0. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. Kegiatan “Evaluasi Hasil Laporan Elektronik” merupakan perwakilan dari masing-masing Bidang di Pusat Teknis dan Pejabat Fungsional lingkup Pusat Barantan. Terdapat beberapa hal yang disimpulkan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil laporan elektronik tahun 2012, antara lain :

Tersusunnya draft database pengelompokan media pembawa HPHK (Hewan, BAH, HBAH dan Benda Lain) yang dapat ditindaklanjuti dengan penyempurnaan di Inhouse System.

Perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap manual pengisian Inhouse System yang telah terbentuk.

Tersusunnya hasil evaluasi pelaporan elektronik UPT KP (waktu pengiriman, kebenaran dan kelengkapan input data) yang dilakukan oleh UPT.

5) Kajian Pertukaran Informasi Elektronik Uji Laboratorium Dengan

Instansi Terkait Kegiatan dilaksanakan pada 03-05 Oktober 2012 di Denpasar, Bali. Tujuan kegiatan Kajian Pertukaran Informasi Elektronik Uji Laboratorium dengan Instansi Terkait adalah terwujudnya hasil kajian berupa rumusan kegiatan yang memuat substansi kesepahaman, kerjasama dan implementasi teknis pertukaran data elektronik hasil uji laboratorium. Acaran yang dibuka oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, wakil dari Direktorat Kesehatan Hewan, Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Balai Besar Veteriner Maros, Dinas Peternakan Propinsi

273


Bali, dan perwakilan dari UPT Karantina Pertanian (BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas I Mataram, SKP Mamuju) . Hasil yang disepakati adalah: 1. Kelompok Laboratorium

Mengingat setiap instansi telah memiliki aplikasi yang digunakan untuk pelaporan di laboratorium masing-masing unit kerja, maka Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan membentuk tim untuk mengidentifikasi, menyepakati dan menetapkan jenis data dan informasi yang akan dipertukarkan secara periodik. Pertukaran data dan informasi tersebut perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

. 2. Kelompok Dinas Terkait

Dokumen SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) yang diterbitkan perlu disepakati dan ditetapkan format maupun substansi yang memberikan data dan informasi terkait data yang dibutuhkan, termasuk model SKKH yang berbasis sistem aplikasi elektronik.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB siap memulai bekerjasama dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Badan Karantina Pertanian diharapkan dapat menjadi inisiator & fasilitator layanan SKKH berbasis elektronik yang mampu terintegrasi dengan inhouse system Barantan.

6) Penyempurnaan Aplikasi Registrasi SAB Online

Kegiatan penyempurnaan registrasi online dilaksanakan di Jakarta dan setelah dilakukan tahap menginventarisasi masukan serta input yang disampaikan oleh user, dalam hal ini perusahaan fumigasi dan kemasan kayu serta sekretariat SAB sebagai penanggunjawab pelayanan registrasi online ini. Berdasarkan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian pada pembukaan Workshop SAB pada Maret 2012, penggunaan registrasi on line SAB ini harus diperluas penggunaannya diseluruh wilayah layanan yang ada, sehingga tidak terbatas pada tahun 2011 lalu dimana hanya mencakup 5 (lima) UPT saja, yaitu: BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, BBKP Belawan, BBKP Surabaya dan BKP Semarang. Dari data yang ditunjukan pada tahun 2012 ini, penggunaan aplikasi ini telah menjangkau 15 wilayah layanan yang tersebar di 14 UPT lingkup Badan Karantina Pertanian. Penyempurnaan pada aplikasi registrasi online TA 2012 diarahkan pada penambahan ruanglingkup pada aplikasi ini untuk dapat pula digunakan sebagai tool dalam pengawasan fumigasi. Untuk itu saat ini ini telah dikembangkan Pemanfaatan Sertifikat Fumigasi Elektronik sebagai intrumen untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perlakuan fumigasi.

274


Sejalan dengan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian pada pembukaan workshop SAB bulan Maret 2012 lalu dimana di intruksikan agar kontrol serta kendali dalam penggunaan pestisida terbatas dalam hal ini metil bromida (MB) harus dapat diawasi oleh Badan Karantina Pertanian. Hal ini sangat relevan mengingat data penggunaan MB menjadi substansi awal bagi Kementerian Lingkungan Hidup dalam menetapkan jumlah kuota impor setiap tahunnnya. Untuk itu pada bulan Juli 2012 lalu, melalui surat edaran Kepala Pusat Karantina Tumbuhan memberlakukan sistem ini kepada seluruh AFASID di dalam setiap penerbitan sertifikat fumigasi. Jenis sertifikat fumigasi yang digunakan saat ini terdapat 2 (dua) versi yang keduanya telah di fasilitasi dalam sistem ini. Kedua jenis sertifikat dimaksud adalah: a. Sertifikat fumigasi versi Australian Quarantine and Inspection Service

(AQIS). Diperuntukan bagi komoditas-komoditas yang berangkat dengan tujuan Australia dan telah di beri perlakukan fumigasi oleh AFASID

b. Sertifikat fumigasi versi Barantan. Jenis sertifikat ini diperuntukan bagi

komoditi-komiditi yang berangkat dengan tujuan negara selain Australia

Sampai akhir tahun 2012 ini tercatat telah terbit sebanyak 2052 sertifikat fumigasi elektronik dengan format AQIS dan sebanyak 2865 dengan format Barantan untuk kegiatan fumigasi yang dilakukan oleh AFASID.

7) Pembuatan Web Service Realisasi Perijinan Komoditi Pertanian (SIP

DAN SRTPP) Sistem Perijinan terintegrasi ini dibangun bersama-sama antara tim IT yang Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PPVTPP) dan Ditjen Teknis Terkait serta tim IT Badan Karantina Pertanian. Sistem pengintegrasian perijinan ini dibangun dengan tujuan: • Menjamin adanya kepastian lama waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus

penerbitan perijinan • Memfasilitasi aspek transparansi pada setiap tahapan proses perijinan

disetiap unit kerja terkait • Menjamin kemamputelusuran dari perijinan yang telah diterbitkan (SIP dan

SRTPP Kementan) • Memperkuat kendali managemen pada tahapan proses realisasi dari

perijinan yang telah diterbitkan Secara singkat dapat diuraikan proses pengiriman data secara elektronik dari instansi penerbit perijinan dilingkup Kementan, sebagai berikut:

• Permohonan yang disampaikan oleh pemohon dilakukan melalui system

elektronik yang dikembangkan oleh PPVTPP, selanjutnya atas hasil verifikasi dokumen, data elektronik disampaikan ke Ditjen Teknis terkait

275


dan Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan kajian teknis dan analisa resiko atas media pembawa yang akan dilalulintaskan.

• Komunikasi data elektronik dilakukan secara 2 arah yang terpantau di alur proses penerbitan pada webservice Kementerian Pertanian.

• Selanjutnya data elektronik yang sudah divalidasi oleh PPVTPP di disampaikan ke seluruh pintu pemasukan yang telah ditetapkan.

• Proses pemasukan media pembawa dan aktifitas yang terjadi di UPT selanjutnya dapat diakses pada proses monitoring realisasi pemasukan melalui website Kementerian Pertanian

Alamat web dimaksud adalah: http://www.eplaqsystem.deptan.go.id/sipmen/ https://sikawan.deptan.go.id Selama tahun 2012 ini tercatat sebanyak 387 Perijinan berupa data elektronik yang dikirimkan oleh PPVTPP ke UPT pintu pemasukan, untuk selanjutnya di proses sesuai alur 8P serta prosedur dan tindakan karantina yang berlaku. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi jumlah pemasukan yang melebihi kuota dan masa berlaku yang telah ditetapkan.

8) Update Aplikasi Sistem Informasi Barantan (SIKAWANQV DAN EPLAQ)

Up date atau penyempurnaan in house system Barantan merupakan suatu siklus dinamika dan perbaikan berkisambungan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi pada pelaporan elektronik kegiatan operasional di UPT lingkup Barantan. Feedback berupa masukan yang disampaikan baik melalui forum bimbingan teknis, hasil evaluasi, koordinasi dengan instansi lain dan sebagainya menjadi indikator didalam pemenuhan dan terakomodirnya fitur-fitur pengembangan pada in house system Barantan menuju aplikasi berbasis user friendly approach. Secara umum dapat disampaikan beberapa penyempurnaan yang dilakukan pada 2 in house system Barantan adalah: - Penyempurnaan HS code mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan

Indonesia tahun 2012 - Fitur navigasi berdasarkan golongan media pembawa dan alur 8P - Penambahan database pintu pemasukan berdasarkan Permentan 94/2011 - Integrasi perijinan dengan in house system - Dokumen PSAT (prior notice)

- Penyesuaian PNBP - Penyempurnaan fitur-fitur yang sudah ada - Integrasi dengan butir kegitan fungsional Pada tahun 2013 mendatang, proses penyempurnaan in house system ini akan terus berlanjut dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan regulasi teknis yang diterbitkan.

http://www.eplaqsystem.deptan.go.id/sipmen/

https://sikawan.deptan.go.id/

276


9) Pembuatan Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Online Dalam pengiriman sampel pada pelaksanaan kegiatan operasional untuk uji laboratorium dilengkapi oleh surat pengantar atau surat permohonan pemeriksaan laboratorium dari tempat pelayanan di wilayah kerja kepada laboratorium UPT. Surat permohonan ini masih bersifat manual dan seringkali tidak memberikan informasi yang lengkap terhadap data sampel, maksud dan tujuan dikirmkan sampel tersebut ke laboratorium. Untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap sampel dengan mencantumkan target pest atau target uji yang diinginkan dengan format yang standar maka dibuat aplikasi Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Online dimana aplikasi ini sudah diintegrasikan ke inhouse system pelayanan sehingga informasi media pembawa terkait jumlah, daerah/negara asal, pemilik dan tujuan dilaluntaskan dapat di impor dari aplikasi Inhose system (Sikawan dan E-Plaq). Untuk informasi sampel yang akan diuji data sudah disiapkan sesuai dengan standar isian yang ada di aplikasi, dengan demikian informasi sampel yang dikirim ke laboratorium menjadi lengkap. Data elektronik tersebut dari Wilker asal sampel dapat dikirim ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIMLAB) di Laboratorium UPT secara online, sehingga Laboratorium sudah mengetahui terlebih dahulu informasi dari sampel yang akan tiba secara lengkap dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan pengujian. Data yang dikirim secara elektronik tersebut jika diunduh di SIMLAB akan mengisi data pemohon, data sampel dan data pengujian.

10) Pembuatan Web Service Hasil Uji Lab UPT KP

Pelaksanaan kegiatan laboratorium merupakan tindak lanjut dari proses tindakan karantina di instalasi karantina sebagai penentu dari proses pelaksanaan perkarantinaan lebih .lanjut. Di dalam proses pelaksanaan pelayanan tindakan karantina UPT Karantina Pertanian menggunakan aplikasi inhouse system (SIKAWAN QV dan EPLAQ), sementara dalam proses Pelayanan Laboratorium menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIMLAB). Pemutahiran aplikasi ini juga terkait dengan sistem manajemen proses pengujian yang dimulai dari penerimaan permohonan uji dan sampel uji sampai dengan diterbitkannya hasil uji laboratorium yang sistemnya sudah disesuaikan dan mengacu kepada ISO/IEC 17025-2008 dan ISO 9001:2008 / SNI19- 9001-:2008. Laporan berupa rekapitulasi hasil uji lab dari UPT lingkup Badan Karantina Pertanian selanjutnya dapat dipertukarkan serta dimonitor pada web service yang telah tersedia.

11) Penyempurnaan Sistem Pelaporan Elektronik LAB PSAT

Perubahan regulasi Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/PP.340/5/2009 menjadi Permentan 88 tahun 2011 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, disatu sisi menyebabkan perubahan cakupan

277


dari konten dari regulasi sebelumnya. Sehingga disisi lain, aplikasi yang digunakan sebelumnya secara pararel harus dilakukan pemutakhiran sesuai dengan cakupan regulasi yang ada. Adapun cakupan perubahan yang harus difasilitasi pada Sistem Pelaporan Elektronik Lab PSAT ini adalah;

Penambahan komoditi yang dilakukan uji PSAT menjadi 100 komoditas

Ketentuan Batas Maksimum Residu untuk setiap komoditi yang diuji

Penambahan lingkup pengujian PSAT menjadi cemaran pestisida, logam berat, toksin, mikroba dan formalin

Otomasi sistem untuk penetapan ambang batas

Penambahan user akses untuk laboratorium

Up date integrasi hasil lab PSAT dengan in house system

Perbaikan fitur penyajian data

Akselerasi koneksitas dengan web monitoring eplaq

Kedepan, pengembangan serta penyempurnaan dari aplikasi ini terus dilakukan seiring dengan kebutuhan organisasi serta regulasi yang mendasarinya. Pengembangan aplikasi akan lebih difokuskan pada proses monitoring atas hasil uji lab PSAT komoditi pangan segar yang berasal dari negara-negara yang telah dilakukan pengakuan sistem keamanan pangnnya, seperti; Amerika Serikat, New Zealand, Kanada dan Australia. Laporan hasil monitoring ini selanjutnya diintegrasikan dengan in house system Barantan di UPT untuk dilakukan proses selanjutnya berdasarkan hasil uji lab yang diterima, untuk dilakukan tindakan karantina selanjutnya. Disamping itu untuk memudahkan pengawasan atas hasil uji lab yang disampaikan, diberikan fasilitasi bagi pengambil kebijakan (kantor pusat) untuk memonitor hasil uji yang disampaikan melalui akses yang dimiliki dan disediakan pada web monitoring eplaq system. Terhitung selama tahun 2012 sebanyak 30.044 hasil pengujian lab PSAT secara elektronik disampaikan ke seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian.

12) Pengkajian Aplikasi Pemanfaatan BARCODE

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 14–16 September 2012 di Hotel Accram, Bogor. Kajian Pemanfaatan aplikasi barcode dilakukan untuk dua substansi pokok bahasan yaitu: (a). Hasil Kegiatan Evaluasi Sistem Pengawasan Prior Notice Komoditas PSAT dan (b). Kajian Pemanfaatan Sistem Barcode Dalam Pengawasan Marking Kemasan Kayu Sesuai ISPM 15

278


A. Hasil Kegiatan Evaluasi Sistem Pengawasan Prior Notice Komoditas PSAT

Kegiatan diawali dengan pemaparan dan evaluasi sistem pengawasan prior notice yang juga memanfaatkan barcode system. Penerapan aplikasi barcode untuk pengawasan pemasukan PSAT pada dokumen Prior Notice ini merupakan salah satu upaya dalam menjamin Permentan 88 tahun 2011 diimplementasi dan dipatuhi oleh seluruh pihak dengan benar. Secara substansi, sistem ini akan menelusuri keaslian penggunaan dokumen sesuai dengan yang dimandatkan dalam regulasi dimaksud bahwa dokumen Prior Notice harus diterbitkan dari negara asal. Adapun tujuan diterapkannya sistem ini adalah:

Menjamin keaslian dokumen

Mengoptimalkan monitoring pengawasan prior notice yang sudah terbit

Memudahkan profilling eksportir

Sistem ini secara bertahap telah diperkenalkan dan soft implementasi dilakukan pada bulan Juni 2012, selanjutnya pada awal bulan Mei 2012 telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh perwakilan negara sahabat tentang regulasi Permentan 88 tahun 2011 termasuk kewajiban keberadaan dokumen prior notice yang harus berasal dari negara asal sebagai salah satu persyaratannya. Pada kesempatan evaluasi kajian ini, beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti, antara lain: a. Optimalisasi pemanfaataan system barcode di dalam pengawasan

lalulintas produk PSAT yang masuk ke Indonesia b. Peningkatan aspek security dalam pemanfaatan barcode serta reader

untuk efisiensi pemeriksaan administrasi. c. Opsi kemungkinan pemisahan akses antara fitur trace barcode dengan

form isian prior notice sehingga aspek keamanan data dapat di optimalkan

d. Untuk penentuan status barcode yang sudah terpakai pasca pemasukan dokumen SP1 perlu diintegrasikan in house system karantina tumbuhan.

e. Berkoordinasi dengan bidang informasi terkait hal-hal teknis tentang implementasi penggunaan aplikasi barcode ini dalam kegiatan operasional UPT

B. Hasil Kegiatan Kajian Pemanfaatan Sistem Barcode Dalam

Pengawasan Marking Kemasan Kayu Sesuai ISPM 15 Pada sesi kedua, dilakukan paparan mengenai system pemanfaatan barcode untuk pengawasan marking kemasan kayu yang dilanjutkan

279


dengan simulasi penggunaan barcode dalam pengawasan marking kemasan kayu. Dalam rangka menjaga efektifitas kegatan bahasan ini, maka ditetapkan beberapa pokok bahas yang akan didiskusikan. Pokok bahasan tersebut adalah: o Jenis dokumen yang digunakan. o Mekanisme Pengendalian nomor barcode o Identifikasi potensi penyalahgunaan dilapangan o Mekanisme pengawasannya di UPT o Penambahan substansi Panduan Mutu SAB Dari hasil paparan dan dinamika diskusi yang berkembang selama sesi kedua, diperoleh masukan antara lain sistem ini dipandang perlu sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu kinerja Barantan lebih efektif dan maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan kemasan kayu, untuk mengganti pola pengawasan yang selama ini berjalan menggunakan laporan tertulis dari perusahaan kemasan kayu. Dengan sistem ini akan didapat angka pasti jumlah kemasan kayu yang telah diproduksi, di treatment serta diberi marking ISPM 15. Untuk itu diperlukan perencanaan, dan mekanisme serta alur proses penggunaan system barcode serta pembahasan dengan Pusat KT terkait model pelaporan dan pengawasannya secara real time. Selain itu dengan sistem ini akan memudahkan proses penelusuran terhadap marking kemasan kayu serta melakukan profiling terhadap kinerja perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi oleh Barantan. Secara keseluruhan, kegiatan Kajian Pemanfaatan Sistem Barcode berjalan dinamis, cukup banyak masukan dan output yang diinginkan oleh peserta untuk pemanfaatan system ini.

13) Pembuatan Aplikasi Pemanfaatan BARCODE

Pembuatan aplikasi barcode untuk tahun anggaran 2012 diarahkan pada pengawasan penggunaan dokumen prior notice, yang menjadi prasyarat pada setiap pemasukan komoditi PSAT sesuai Permentan 88 tahun 2011. Mengacu pada regulasi dimaksud, prior notice adalah Surat keterangan berupa formulir isian yang menjelaskan tentang identitas PSAT yang wajib diisi oleh produsen atau eksportir PSAT di negara asal. Substansi pengaturan Prior Notice terdapat pada beberapa pasal dalam regulasi tersebut, diantaranya; Pasal 6 tentang diwajibkan setiap pemasukan disertai prior notice; Pasal 7.1: prior notice wajib diserahkan di tempat pemasukan paling lambat saat kedatangan PSAT; Pasal 7.2 tentang ketentuan dilakukan penahanan paling lama 14 hari kerja untuk melengkapi apabila tidak disertai prior notice serta Pasal 7.4: tentang penolakan apabila dalam jangka waktu tidak dipenuhi.

280


Adapun tujuan diterapkannya sistem ini adalah:

Menjamin keaslian dokumen yang diterbitkan berasal dari negara asal

Mengoptimalkan monitoring pengawasan prior notice yang sudah terbit sehingga tidak dapat digunakan lebih dari 1 (satu) kali

Memudahkan profilling eksportir/importir terkait kepatuhan memenuhi ketentuan yang ada dalam prosedur importasi produk PSAT.

Aplikasi pemanfaatan barcode di disain berbasis web, sehingga memudahkan bagi pihak eksportir (user friendly) dari negara asal untuk proses penginputan data sebelum melakukan ekspor komoditi PSAT ke wilayah Indonesia. Out dari proses tersebut secara otomatis akan memiliki nomor identifikasi dalam bentuk barcode serta kode dokumen yang bersifat unik. Selanjutnya hasil print out dokumen prior notice tersebut disertakan bersama dengan SP1 saat importir mengajukan permohonan periksaan karantina untuk importasi produk PSAT. Petugas UPT akan melakukan verifikasi atas kebenaran dan keaslian dokumen prior notice tersebut menggunakan barcode reader/menginput no barcode dan divalidasi dengan sistem yang ada. Apabila dinyatakan valid, maka proses pemasukan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, sebaliknya bila dinyatakan tidak valid, maka proses importasi akan di tunda sampai dengan tersedianya dokumen prior notice yang valid. Tercatat sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah prior notice yang diterbitkan dari sistem ini berjumlah 39.127 berasal dari negara mitra PSAT dengan jumalah dokumen yang dipalsukan sebanyak 1630.

14) Pembuatan Aplikasi In Line Inspection

Pembuatan aplikasi in line inspection dimaksudkan untuk memfasilitasi serta mendukung misi Barantan dalam rangka mempercepat akselerasi ekspor komoditi pertanian. Secara prinsip, In line inspection merupakan phytosanitary measures berupa tindakan pemeriksaan kesehatan komoditi pertanian yang dapat dilakukan sejak komoditi pertanian berada pada tempat produksi (on farm), tempat pengolahan dan gudang penyimpanan. Proses pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan pada: 1. Tempat Produksi (production site) 2. Tempat Penanganan Pasca Panen (Packaging House) 3. Gudang Penampungan (warehouse)

Dengan pelaksanaan in line inspection ni, diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam perdagangan komoditas ekspor Indonesia yang terkendala dalam pemenuhan persyaratan fitosanitari dinegara tujuan. Untuk memfasiliasi pelaksanaan inline inspection, maka pada tahun anggaran 2012 ini diluncurkan aplikasi inline inspection berbasis android

281


(froyo 2.2) sehingga mudah digunakan dimana saja dengan penyedian smartphone yang dimiliki. Sehingga hasil rekaman aktifitas selama pelaksanaan tindakan karantina dilapangan serta penerapan GAP untuk komoditas unggulan baik di production site, packaging house danwarehouse, termasuk rekam jejak riwayat lahan, integrated pest management dapat disampaikan secara cepat ke UPT sebelum diterbitkan Phytosanitary sertifikat di exit point. Disamping itu, dengan aplikasi ini secara sistemik kepercayaan negara mitra diharapkan dapat meningkat karena pemenuhuan persyaratan negara tujuan telah dibangun mulai dari on farm.

15) Pengintegrasian Sistem Informasi Fungsional Dengan In House System

Pengintegrasian in house system dengan butir-butir kegiatan fungsional merupakan refleksi dari pengembangan aplikasi dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan operasional. Kegiatan tindakan karantina atau yang lebih dikenal dengan 8P disatu sisi tidak semata-mata hanya berfokus pada out put hasil tindakan itu sendiri, namun disisi lain harus mengcover pula seluruh aktifitas yang dilakukan oleh petugas (dalam hal ini tenaga fungsional karantina) berdasar butir-butir kegiatan yang dilakukan. Dengan terintegrasinya kegiatan fungsional dalam in houses system Barnatan diharakan dapat dimanfaatkan pula untuk pengolahan data kegiatan pejabat fungsional dalam rangka penyusunan DUPAK perolehan angka kredit atas setiap kegiatan operasional dan tindakan karantina yang dilakukan. Namun hal mendasar agar aplikasi ini dapat berjalan dengan optimal diperlukan sebuah kebijakan dari Badan Karantina Pertanian untuk penggunaan sistem yang sudah berjalan. Dengan demikian penyiapan infrastrutur serta program-program pelatihan dapat secara parallel dilakukan serta kedepannya proses penilaian DUPAK dapat dilakukan serta data-data yang dibutuhkan, dapat disediakan secara elektronik. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam aplikasi ini telah integrasi antara kegiatan operasional (8P) serta tahapan yang menyertainya dengan butir-butir kegiatan fungsional yang dilakukan sekaligus angka kredit yang diperoleh dalam setiap tindakan karantina yang dilakukan. Sehingga dalam 1 (satu) siklus kegiatan pemasukan/pengeluaran media pembawa akan terpetakan pula dalam bentuk laporan elektronik seluruh tahapan proses yang dilakukan serta poin angka kredit yang diperoleh oleh petugas yang menangani tindakanan karantina atas media pembawa tersebut.

16) Sistem Pengolahan Data Karantina Hewan Dan Karantina Tumbuhan

Sistem pengelolaan data yang baik akan menjadi salah satu instrumen penting bagi manajemen di suatu instansi. Pada tahun anggaran 2012, Bidang Informasi Perkarantinaan telah membuat sistem pengolah data

282


kegiatan operasional untuk karantina hewan dan karantina tumbuhan, guna memudahkan bagi pengambil kebijakan di setiap pusat teknis untuk memonitor dan menganalisa implementasi regulasi dari setiap siklus dan tindakan karantina yang dilakukan di UPT. Secara singkat dapat dijelaskan sistem pengolah data operasional KH/KT berisi kegiatan operasional yang dilaksanakan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Barantan, mulai dari permohonan sampai dengan aktifitas 8P yang menyertainya beserta detil dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya setiap pusat teknis melakukan monitoring atas data yang masuk serta melakukan evaluasi teknis atas tindakan karantina yang dilakukan oleh UPT serta mengolah data tersebut sesuai kebutuhan internal. Data dimaksud, telah disajikan dalam bentuk softcopy dalam formal excel dalam sistem tersebut.

17) Penerapan Single Sign On (SSO) Di Upt Lingkup Barantan Yang Telah

Terintegrasi Dalam Sistem Indonesia National Single Window (INSW) Sebagai tindaklanjut dari agenda tahunan Tim Pelaksanan Teknis INSW pada awal tahun 2012, yang menetapkan bahwa perluasan penerapan SSO dilaksanakan di 2 (dua) instansi K/L yaitu Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Perdagangan, maka persiapan-persiapan telah dilakukan untuk mensukseskan agenda ini. Perluasan penerapan SSO ini menjadi indikator keberhasilan Tim INSW serta Kementerian/Lembaga di dalam penilaian oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Secara kesisteman, untuk mensukseskan kegiatan ini harus dilakukan beberapa penyesuaian pada aplikasi serta in house sistem Barantan yang telah terintegrasi dalam Portal INSW. Seperti diketahui, bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun ini telah 6 (lima) UPT lingkup Barantan secara bertahap terintegrasi dalam portal INSW. UPT-UPT tersebut adalah: o Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok o Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya o Balai Besar Karantina Pertanian Belawan o Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta o Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang o Balai Karantina Pertanian Kelas I Cilegon

Terkait dengan implementasi SSO ini, dilakukan penyesuaian pada hal-hal mendasar baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal dalam hal ini pengguna jasa karantina(importer) yang terdaftar di UPT masing-masing. Secara umum dapat dijelaskan progres integrasi system pelayanan karantina pada portal SSO INSW adalah sebagai berikut:

283


A. Penggunaan PPK online versi web Penggunaan PPK on line yang selama ini digunakan (berbasis desktop) secara bertahap akan digantikan fungsinya oleh aplikasi PPK on line berbasis web. Hal ini menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi yang tergabung dalam INSW guna mengakses fasilitas SSO yang disediakan diportal INSW. Untuk itu atas perubahan ini diharapkan setiap UPT yang telah terintegrasi dengan INSW agar segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna jasa diwilayahnya terkait pemanfaatan PPK on line versi web ini guna memfasilitasi akses SSO bagi user. Namun hal penting yang pertama kali harus dilakukan oleh UPT adalah mencoba kestabilan serta performan PPK on line versi web ini sebelum dilakukan deployment kepada pengguna jasa.

B. Registrasi Akses SSO pada Portal INSW Pengunaan SSO bagi user berlaku untuk 2 (dua) aplikasi pelayanan yang dimiliki oleh Badan Karantina Pertanian, yaitu; a. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) online untuk Tumbuhan/Produk Tumbuhan dan b. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) online untuk Hewan/Produk Hewan. Secara garis besar akses untuk penggunaan SSO ini bagi user dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu a. melakukan registrasi dan b. membuat aksese SSO. Tahap selanjutnya adalah pemanfaatan atas akses yang dimiliki untuk melakukan SSO pada portal INSW dan aplikasi PPK on line Barantan tanpa harus melakukan login terlebih dahulu setelah memasukan kode akses yang dimiliki pada portal SSO di web INSW. Pengguna dapat memanfaatkannya baik untuk keperluan impor maupun ekspor. Secara lengkap tentang penggunaan akses SSO serta prosedur registrasi dan create SSO seperti yang di jelaskan diatas, dapat dilihat dan dibaca pada Manual Pengunaan Single Sign On Untuk Permohonan Pemeriksaan Karantina On Line yang terbit pada Juni 2012 ini. Untuk aplikasi Inhouse system Barantan sendiri, sejak Juni 2012 telah terintegrasi dengan portal SSO dan telah dilakukan sosialiasikan ke UPT serta telah dilakukan workshop pemanfaatannya bagi pengguna jasa karantina di BBKP Surabaya, BBKP Soetta dan BKP Cilegon. Sedangkan progres implementasi SSO di Barantan sudah dilaporkan ke UKP4 via Sekretariat INSW setiap 2 bulan sekali.

18) Penyusunan Bahan Pedoman Standardisasi Tehnologi Informasi UPT

Kegiatan Penyusunan Manual Standarisasi Infrastruktur diselenggarakan pada tanggal 15-17 November 2012 di Bogor. Urgensi dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah hasil evaluasi kondisi infrastruktur TI yang ada di kantor

284


pusat Badan Karantina Pertanian dan UPT-UPT lingkup Barantan yang belum standar. Hasi evaluasi atas kondisi infrastruktur yang ada saat ini, antara lain: o Penggunaan sarana pengolah data yang belum standar, misalnya masih

banyak ditemui komputer rakitan, spesifikasi server tidak sesuai dan sebagainya.

o Penggunaan Operating System yang tidak seragam. o Belum optimalnya pengamanan jaringan (penggunaan antivirus berlisensi

dan update). o Maintenance infrastruktur belum optimal (UPS, AC Server, Cabelling, dll). o Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk ujicoba dan validasi

sistem informasi yang dikembangkan. o Local Area Network (LAN) di lingkup Kementerian Pertanian dikelola

secara terpusat, sehingga optimalisasi jaringan internet dan intranet di kantor Pusat Barantan tidak dapat dilakukan oleh Barantan.

o Local Area Network (LAN) di lingkup UPT Karantina sebagian besar belum tersedia.

Selain dari kondisi infrastruktur TI yang ada tersebut, beberapa permasalahan terkait antara lain: Jumlah SDM TI di Kantor Pusat belum sesuai dengan beban kerja, Jumlah SDM TI di lingkup UPT Barantan belum terpenuhi, belum tersedianya SDM dengan kompetensi yang sesuai, Belum difasilitasinya pelatihan-pelatihan TI untuk SDM di kantor pusat dan UPT Barantan.

Untuk itu telah disusun standarisasi infrastruktur TI di kantor pusat Badan Karantina dan UPT-UPT lingkup Badan Karantina untuk menjamin terselenggaranya pelayanan berbasis TI lingkup Barantan, meningkatkan mutu layanan perkarantinaan berbasis TI serta menjadi dasar pemikiran bagi Barantan dalam pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung grand design pengembangan sistem informasi manajemen Badan Karantina Pertanian.

Standardisasi tersebut mencakup: a. Perangkat Keras (Hardware); b. Perangkat Lunak (Software); c. Jaringan Komputer (LAN, WAN, Network Connection, Bandwith); d. Basis Data (Database); e. Sumber Daya Manusia (Brainware).

Berikut standardisasi yang telah disusun, baik untuk kantor pusat dan UPT, yaitu:

Standardisasi Hardware:

SERVER dengan jumlah dan spesifikasi terlampir;

Peripheral Penunjang Server seperti: Rack Server, UPS, AC Server, Cabelling, dll dengan kapasitas dan spesifikasi terlampir;

285


PC Workstation dengan spesifikasi terlampir;

Ruang Server dengan spesifikasi terlampir;

Display monitoring jaringan dan penyajian data;

Network Operations Centre (NOC);

Data Storage;

Security Access ruang server;

Closed Circuit Televisions (CCTV);

SMS Alert System.

Standarisasi Software:

Sistem Operasi Server

Sistem Operasi PC Workstation

Software perkantoran/word processing

Software Antivirus dengan spesifikasi minimal Endpoint Protection untuk Server (Licence) dan Internet Security untuk PC workstation (Licence)

Jumlah dan Kompetensi SDM:

Jumlah SDM TI di Kantor Pusat belum sesuai dengan beban kerja (minimal 5 orang)

Jumlah SDM TI di lingkup UPT Barantan belum terpenuhi (minimal 2 orang)

tersedianya SDM dengan kompetensi yang sesuai

Terfasilitasinya pelatihan-pelatihan TI untuk SDM di kantor pusat dan UPT Barantan

Adanya program studi banding TI ke instansi/negara lain

,

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol

1 BBKP SURABAYA 281 9,227,775.45 1 50 5 199.22 2 99.22 276 9,091,079.93 kg

2 1,294.00 2 1,294.00 KMSN

2 BBKP TANJUNG PRIOK 169 5,834,135.05 9 141,457.00 4 32,565.00 165 5,801,570.05 kg

1 121.52 1 121.52 M3

3 BBKP SOEKARNO HATTA 120 52,203.45 6 3,520.43 111.00 50,153.97 kg

6 17,570.10 1 700 6.00 17,570.10 GRAM

24 26,240.00 25.00 29,480.00 KMSN

4 BBKP BELAWAN 26 262,810.60 29.00 297,510.60 kg

5 BBKP MAKASAR 1 21,100.00 1 21,100.00 kg

6 BKP KELAS I DENPASAR kg

7 BKP KELAS I SEMARANG 7 20,015.20 6 15.2 4 4.7 4 4.7 1 20,000.00 kg

4 400 4 400 3 150 4 400 GRAM

3 3 2 2 2 2 2 KMSN

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 10 1 10 1 10 kg

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 13 35 7 19 7 19 19 KMSN

10 BKP KELAS I PEKANBARU 5 178,282.00 1 1 1 1.00 4.00 178,281.00 kg

11 BKP KELAS I PONTIANAK kg

12 BKP KELAS I KUPANG kg

13 BKP KELAS I BANJARMASIN kg

14 BKP KELAS I MATARAM 1 78 GRAM

15 BKP KELAS I MANADO 1 135 1 135 1 135 1 135 GRAM

16 BKP KELAS I PADANG kg

17 BKP KELAS I JAYAPURA kg

18 BKP KELAS I PALEMBANG kg

19 BKP KELAS I JAMBI kg

20 BKP KELAS I BATAM 1 100 1.00 100.00 kg

21 BKP KELAS II MEDAN 17 1,413.25 3 1 14 1,412.45 kg

1 70 1 70.00 KMSN

22 BKP KELAS II T. PINANG kg

23 BKP KELAS II TERNATE kg

24 BKP KELAS II KENDARI kg

25 BKP KELAS II P. PINANG kg

26 BKP KELAS II TARAKAN 2 16 2 16 2 16 2 16 kg

1 10 1 10 1 10 1 10 GRAM

27 BKP KELAS II CILEGON kg

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 25 974.14 1 0.4 22 964.93 kg

2 156 2 156 GRAM

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA kg

30 BKP KELAS II PALU kg

31 BKP KELAS II GORONTALO kg

32 SKP KELAS I BIAK kg

33 SKP KELAS I ENTIKONG kg

34 SKP KELAS I TBA 1 1,071.00 kg 1,071

35 SKP KELAS I CILACAP kg

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR kg

37 SKP KELAS I BANDA ACEH kg

38 SKP KELAS I SORONG 1 480 kg

39 SKP KELAS I SAMARINDA kg

40 SKP KELAS I AMBON kg

41 SKP KELAS I BENGKULU kg

42 SKP KELAS I TIMIKA 1 3,000.00 1 3,000.00 kg

43 SKP KELAS I MERAUKE kg

44 SKP KELAS I BANDUNG 1 30 1 30 kg

45 SKP KELAS I PARE-PARE kg

SingmatSatuan

Pemusnahan Pelepasan

Lampiran 7. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENIH IMPOR PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Perlakuan Penahanan Penolakan


1 BBKP SURABAYA 281 9,227,775.45 1 50 5 199.22 2 99.22 276 9,091,079.93 kg

2 1,294.00 2 1,294.00 KMSN

2 BBKP TANJUNG PRIOK 169 5,834,135.05 9 141,457.00 4 32,565.00 165 5,801,570.05 kg

1 121.52 1 121.52 M3

3 BBKP SOEKARNO HATTA 120 52,203.45 6 3,520.43 111.00 50,153.97 kg

6 17,570.10 1 700 6.00 17,570.10 GRAM

24 26,240.00 25.00 29,480.00 KMSN

4 BBKP BELAWAN 26 262,810.60 29.00 297,510.60 kg

5 BBKP MAKASAR 1 21,100.00 1 21,100.00 kg


7 BKP KELAS I SEMARANG 7 20,015.20 6 15.2 4 4.7 4 4.7 1 20,000.00 kg

4 400 4 400 3 150 4 400 GRAM

3 3 2 2 2 2 2 KMSN

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 10 1 10 1 10 kg

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 13 35 7 19 7 19 19 KMSN

10 BKP KELAS I PEKANBARU 5 178,282.00 1 1 1 1.00 4.00 178,281.00 kg



SingmatSatuan

Pemusnahan PelepasanNO UPT

Pemeriksaan Perlakuan Penahanan Penolakan

46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN kg

47 SKP KELAS II ENDE kg

48 SKP KELAS II MAMUJU kg

49 SKP KELAS II MANOKWARI kg

50 SKP KELAS II BANGKALAN kg

TOTAL 718.00 15,649,528.76 0.00 0.00 15.00 144,977.43 29.00 659.00 28.00 547.32 19.00 33,950.92 663.00 15,513,894.55

632.00 15,602,426.00 0.00 0.00 15.00 144,977.43 12.00 77.00 11.00 214.92 10.00 32,668.92 604.00 15,464,238.00 KG

15.00 18,349.10 - - - - 6.00 545.00 5.00 295.00 7.00 1,245.00 8.00 17,726.10 GRAM

43 27,642 - - - - 9 21 9 21 - 21 28 30,844 KMSN

663

Frek Vol Frek Vol Frek Vol (kg) Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol

1 BBKP SURABAYA 16,814.00 2,160,017,856.53 112 7,472,564.50 3 154,915.00 16,805.00 2,159,109,558.53 kg

6 670,000 6 670,000 GRAM

1 41 1 41 M3

8 177,957 8 177,957 KMSN

2 BBKP TANJUNG PRIOK 23,843.00 2,246,641,917.41 57 4,312,000.00 7 296,929.00 23,646.00 2,232,277,943.37 kg

31 540,176 31 540,176 M3

7 88,711 7 88,711 KMSN

3 BBKP SOEKARNO HATTA 2,554.00 16,934,126.31 100 24,165.80 3 1,260.00 5 509.4 2,427.00 16,870,321.51 kg

4 5,253 4 5,253 KMSN

2 170 2 170 KOLI

4 BBKP BELAWAN 4,152.00 415,652,390.52 4 350,986.00 1 45,504.00 4,307.00 437,410,042.17 kg

2 50 2 50 GRAM

23 2,555 23 2,555 M3

21 1,647,661 21 1,647,661 KMSN

5 BBKP MAKASSAR 48 415,596,796.00 3 1,617,632.00 3 57,316,068.00 1 27,500,000.00 45 364,323,795.00 kg

6 BKP KELAS I DENPASAR 93 20,075.90 72 13,749.90 93 20,075.90 kg

7 BKP KELAS I SEMARANG 810 504,645,937.96 118 241.19 96 209.19 115 237.19 810 504,645,937.96 kg

63 3,648 61 3,147 62 3,148 GRAM

10 19,729 10 19,729 M3

7 239 7 239 KMSN

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN kg

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 123 131,117,170.00 1 453,661.00 123 131,117,170.00 kg

10 BKP KELAS I PEKANBARU 3,794.00 72,817,102.00 3 115,012.00 3 115,012.00 1 12 3,794.00 72,817,102.00 kg

3 78,000 3 78,000 KMSN

11 BKP KELAS I PONTIANAK 110 18,053,851.47 1 25,500.00 110 18,053,851.47 kg

12 BKP KELAS I KUPANG 2 13,000.00 2 13,000.00 kg


14 BKP KELAS I MATARAM kg

15 BKP KELAS I MANADO kg

16 BKP KELAS I PADANG 3 9,155,855.00 5 32 5 32 5 32 3 9,155,855.00 kg

17 BKP KELAS I JAYAPURA 16 3,465,136.00 kg

18 BKP KELAS I PALEMBANG 48 2,147,500.00 16 3,465,136.00 kg

19 BKP KELAS I JAMBI 49 2,170,000.00 48 2,147,500.00 kg

20 BKP KELAS I BATAM 2,929.00 44,674,105.37 60 987,228.76 1 3,500.00 1 3,500.00 2,926.00 44,630,605.37 kg

16 605 16 605 M3

3 735 2 135 3 735 KMSN

21 BKP KELAS II MEDAN kg

22 BKP KELAS II T. PINANG 1 28,875.00 1 28,875.00 kg

1 22 1 22 KMSN




26 BKP KELAS II TARAKAN 7 15.5 7 15.5 kg

1 500 1 500 1 500 GRAM

27 BKP KELAS II CILEGON 246 1,640,677,573.00 10 59,150,095.00 246 1,640,677,573.00 kg

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 1 0.55 2 2.5 25 453.69 16 267.74 1 0.55 kg

1 30 1 30 GRAM





33 SKP KELAS I ENTIKONG 77 896,625.00 77 896,625.00 kg

34 SKP KELAS I TBA 2 182,600.00 2 182,600.00 kg

35 SKP KELAS I CILACAP 14 211,941,385.00 14 211,941,385.00 kg


37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 100,000.00 kg

38 SKP KELAS I SORONG kg

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1 16 1 16 M3



42 SKP KELAS I TIMIKA 1,425.00 988,771.00 15 11.93 15 11.93 15 11.93 1,425.00 988,771.00 kg


44 SKP KELAS I BANDUNG kg







TOTAL 57,365 7,901,074,746 - - 359 73,394,854 277 1,107,586 164 57,933,144 225 27,533,224 57,069 7,854,105,672

57,104 7,895,668,649 - - 359 73,394,854 204 1,103,786 139 57,932,691 139 27,529,293 56,873 7,848,726,223 KG

73.00 674,228.23 - - - - 62.00 3,647.00 - - 63.00 3,648.00 9.00 670,080.23 GRAM

Satuan

Lampiran 11. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TANAMAN HIDUP IMPOR PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan

Frek Vol Frek Vol Frek Vol (kg) Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol SatuanNO UPT

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan

54 1,998,578 - - - - 2 135 - - - - 54 1,998,578 KMSN

2 170 - - - - - - - - - - 2 170 KOLI

66 562,515 - - - - - - - - - - 66 562,515 M3

57069


1 BBKP SURABAYA 8,525.00 5,332,525,610.75 281 35,529,146.51 1 60,000.00 8,683.00 5,330,229,852.40 kg

3,182 1,031,497 33 3,420 3,182 1,031,497 M3

1,399.00 846,284.00 1 1 1,403.00 846,499.00 KMSN

1 0.2 1 0.2 KOLI

2 BBKP TANJUNG PRIOK 11,223.00 3,480,932,628.85 41 3,027,227.78 4 23,000.00 1 39,800,000.00 10,904.00 3,400,098,441.00 kg

1 12,000 3 66 1 12,000 GRAM

6,861 12,236,991 6,857 12,236,536 M3

1,250.00 638,487.00 1,249.00 638,447.00 KMSN

4 9 4 9 KOLI

3 BBKP SOEKARNO HATTA 1,770.00 664,277.08 145 19,089.38 2 15.00 4 1,300.00 1,757.00 654,708.88 kg

4 1,288 3 505 GRAM

1 653 1 653 KMSN

2 11 2 11 KOLI

4 BBKP BELAWAN 2,153.00 900,449,765.70 4 729,898.00 2,246.00 951,489,926.70 kg

1 100,998 1 100,998 GRAM

1,404 4,997,946 1 12 1,404 4,997,946 M3

4 973,984.00 4 973,984.00 KMSN

5 BBKP MAKASSAR 64 343,402,253.00 5 792,540.00 61 343,192,200.00 kg

21 20,618 1 19 21 20,618 M3

17 3,544.00 17 3,544.00 KOLI

6 BKP KELAS I DENPASAR 320 8,919,909.82 207 5,064,629.86 320 8,919,909.82 kg

1 10 1 10 GRAM

6 14 6 14 M3

53 306 53 306 KMSN

7 BKP KELAS I SEMARANG 2,497.00 537,648,890.84 28 34.17 27 32.67 27 32.67 2,436.00 531,855,797.96 kg

21 4,795 21 4,795 21 4,795 21 4,795

1,547 1,862,622 1,544 1,862,562 M3

647 331,384.25 5 7.25 1 0.25 1 0.25 642 331,377.00 KMSN

1 116.11 1 116.11 KOLI

1 2 1 2 EKOR

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 5 8,647,880.00 3 47,880.00 3 47,880.00 2 8,600,000.00 kg

10 44 10 44 KMSN

98 975 98 975 KOLI

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 371 364,757,889.72 5 16,024,250.00 369 364,259,701.72 kg

2 60 1 48 M3

84 15,829.00 84 15,829.00 KOLI

10 BKP KELAS I PEKANBARU 1,321.00 62,314,474.34 1 1,000.00 1 1,000.00 1,321.00 62,314,474.34 kg

100 365,194 100 365,194 M3

4 725.57 4 725.57 KOLI

11 BKP KELAS I PONTIANAK 85 7,888,304.00 85 7,888,304.00 kg

1 142,884 1 142,884 M3

12 BKP KELAS I KUPANG 5.00 22,510,000.00 6.00 22,514,000.00 kg

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 10 902,110.00 10 902,110.00 kg

85 144,677 71 143,714 85 144,677 M3

14 BKP KELAS I MATARAM 2.00 6.00 2 6 2 6 kg

15 BKP KELAS I MANADO 4 18,233,606.00 1 3,650,000.00 4 18,233,606.00 kg

16 BKP KELAS I PADANG 20 53,160,490.00 20 53,160,490.00 kg

10 1,094 10 1,094 M3

17 BKP KELAS I JAYAPURA 1 7,500,000.00 1 7,500,000.00 kg

18 BKP KELAS I PALEMBANG 223 114,557,689.00 2 8,935,327.00 222 114,556,689.00 kg

128 1,125,105 128 1,125,105 M3

5 394 5 394 KOLI

21 2,058.00 21 2,058.00 KMSN

19 BKP KELAS I JAMBI 1 621,000.00 1 621,000.00 kg

1 10 1 10 M3

2 221 2 221 KMSN

20 BKP KELAS I BATAM 682 13,746,680.91 3 7,825.00 676 13,664,987.91 kg

2,356 675,108 2 172 2,356 675,108 M3

329 6,611.00 3 86 1 3 328 6,608.00 KMSN

21 BKP KELAS II MEDAN 3 492.50 3 492.5 kg


610 44,181.00 610 44,181.00 KMSN




26 BKP KELAS II TARAKAN 2 6,211,245.00 1 3,037,280.00 kg

27 BKP KELAS II CILEGON 460 1,805,887,736.00 38 149,949,787.00 1 861,450.00 1 861,450.00 458 1,800,626,286.00 kg

1 6,300,000 1 6,300,000 GRAM

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 4 29.02 1 1.00 2 8.02 kg

12 17 12 17 KMSN






34 SKP KELAS I TBA 1 3,000.00 1 3,000.00 kg

100 765 100 765 M3

Lampiran 15. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TUMBUHAN MATI IMPOR PER UPT TA 2012


Satuan

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolNO UPT

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan PelepasanSatuan

35 SKP KELAS I CILACAP 7 123,717,945.00 7 123,717,945.00 kg

5 1,028.00 5 1,028.00 KMSN

2 379 2 379 KOLI

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 99 7,738.00 99 7,738.00 KMSN

41 2,999.00 41 2,999.00 KOLI

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 5 27,150,000.00 5 27,150,000.00 kg


39 SKP KELAS I SAMARINDA 31 2,416 31 2,416 M3

40 SKP KELAS I AMBON 2 13,650,000.00 2.00 13,650,000.00 kg





45 SKP KELAS I PARE-PARE 4 30,755,450.00 4 30,755,450.00 kg






TOTAL 50,386 13,319,127,708 - - 838 223,869,127 70 923,266 64 138,014 55 40,666,288 50,190 13,271,959,066

29,816 13,287,223,608 - - 729 223,721,896 38 918,204 42 133,219 31 40,661,489 29,655 13,240,060,926 KG

8 6,414,296 - - 3 66 - - - - - - 7 6,413,513 GRAM

4,442 2,852,996 0 0 0 0 8 93 1 0 3 4 4,439 2,853,161 KMSN

259 24,982 - - - - - - - - - - 259 24,982 KOLI

15,835 22,607,000 - - 106 147,165 2 172 - - - - 15,827 22,606,474 M3

50190


1 BBKP SURABAYA 132 7,484,076.81 132 7,484,076.81 kg

2 BBKP TANJUNG PRIOK 769 32,158,820.66 767 32,127,520.66 kg

3 BBKP SOEKARNO HATTA 46 19,027.63 46 19,027.63 kg

4 BBKP BELAWAN 65 60,548,190.00 65 60,548,190.00 kg

5 BBKP MAKASAR 2 69,884.16 2 69,884.16 kg


7 BKP KELAS I SEMARANG 9 2,032,759.00 9 2,032,759.00 kg

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 32 1 32 kg

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG kg

10 BKP KELAS I PEKANBARU 35 6,012,781.04 35 6,012,781.04 kg

11 BKP KELAS I PONTIANAK 2 96,600.00 2 96,600.00 kg







18 BKP KELAS I PALEMBANG 3 27,880.00 3 27,880.00 kg


20 BKP KELAS I BATAM 203 6,046,918.10 203 6,046,918.10 kg

21 BKP KELAS II MEDAN 3 61 2 31 kg





26 BKP KELAS II TARAKAN kg


28 BKP KELAS II YOGYAKARTA kg






34 SKP KELAS I TBA 1 20,000.00 kg








42 SKP KELAS I TIMIKA kg









TOTAL 1,271 114,517,030 - - - - - - - - - - 1,267 114,465,700 kg

1,267

SatuanPenolakan Pemusnahan Pelepasan

Lampiran 19. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN IMPOR PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolSatuan

Penolakan Pemusnahan PelepasanNO UPT

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan

,


1 BBKP SURABAYA 506 13,256,744.70 86 2,551,917.45 506 13,245,648.68 kg

9 402.24 9 402.24 M3

2 BBKP TANJUNG PRIOK 88 402,111.29 87 379,705.29 kg

3 3 3.00 3 KMSN

3 BBKP SOEKARNO HATTA 110 1,837,616.38 1 4.29 109.00 1,837,612.09 kg

15 23,787.00 15 23,787.00 GRAM

3 360 3 360 KMSN

4 BBKP BELAWAN 10 290,908.00 9.00 288,408.00 kg

1 32.1 1.00 32.1 M3

5 BBKP MAKASAR -

6 BKP KELAS I DENPASAR 6 3,607.00 6 3,607.00 GRAM

74 151 74 151 KMSN

2 2 2 2.00 KOLI

7 BKP KELAS I SEMARANG 6 53,871.97 6 53,871.97 kg


9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 1 5,000,000.00 1 5,000,000.00 kg

10 BKP KELAS I PEKANBARU 4 17,087.00 4.00 17,087.00 kg

3 19,968.00 3.00 19,968.00 KMSN


12 BKP KELAS I KUPANG -



15 BKP KELAS I MANADO -

16 BKP KELAS I PADANG 4 125.2 4 125.2 kg

1 100 1 100 GRAM

17 BKP KELAS I JAYAPURA -



20 BKP KELAS I BATAM 2 400,000.00 2.00 400,000.00 kg

21 BKP KELAS II MEDAN 114 86,108.06 113 85,943.06 kg

75 695,361.40 75 695,361.40 GRAM

22 BKP KELAS II T. PINANG 1 60,480.00 1 60,480.00 1 60,480.00 -

23 BKP KELAS II TERNATE -

24 BKP KELAS II KENDARI -

25 BKP KELAS II P. PINANG -

26 BKP KELAS II TARAKAN 1 280 1 280 GRAM


28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 40 38,102.68 40 38,102.68 kg

6 1,828.04 6 1,828.04 GRAM

1 1,800.00 1 1,800.00 KMSN

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA -

30 BKP KELAS II PALU -

31 BKP KELAS II GORONTALO 1 1.6 1 1.6 -

32 SKP KELAS I BIAK -


34 SKP KELAS I TBA kg -


36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR -

37 SKP KELAS I BANDA ACEH -

38 SKP KELAS I SORONG -

39 SKP KELAS I SAMARINDA -

40 SKP KELAS I AMBON -

41 SKP KELAS I BENGKULU -


43 SKP KELAS I MERAUKE -

44 SKP KELAS I BANDUNG 11 184,125.25 11 184,125.25 -

45 SKP KELAS I PARE-PARE -

Lampiran 8. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENIH EKSPOR PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Perlakuan Penahanan PenolakanSingmat

SatuanPemusnahan Pelepasan

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolNO UPT

Pemeriksaan Perlakuan Penahanan PenolakanSingmatSatuan


46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN -

47 SKP KELAS II ENDE -

48 SKP KELAS II MAMUJU -

49 SKP KELAS II MANOKWARI -

50 SKP KELAS II BANGKALAN -

TOTAL 1,116.00 22,383,301.61 0.00 0.00 87.00 2,612,397.45 1.00 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112.00 22,347,130.30

775.00 20,950,799.01 0.00 0.00 86.00 2,551,917.45 1.00 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 772.00 20,937,033.70 KG

104.00 724,963.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 724,963.44 GRAM

83 20,482 - - - - - - - - - - 83 20,482 KMSN

10 434 - - - - - - - - - - 10 434 M3

2 2 - - - - - - - - - - 2 2 KOLI

1112


1 BBKP SURABAYA 4,627.00 179,423,966.71 573 32,116,476.43 4,627.00 179,423,966.71 kg

3 350 3 350 GRAM

15 27,902,460.51 2 75,890.00 15 27,902,460.51 M3

4.00 70,546.00 1 4,840.00 4.00 70,546.00 KMSN

1 23,400.00 1 23,400.00 KOLI

2 BBKP TANJUNG PRIOK 1,405.00 51,621,742.78 18 1,544,050.00 1,399.00 51,494,293.78 kg

1.00 25,000.00 1.00 25,000.00 M3

3.00 16,180.00 3.00 16,180.00 KMSN

2 12,357.00 2 12,357.00 KOLI

3 BBKP SOEKARNO HATTA 7,266.00 10,382,518.37 7,266.00 10,382,518.37 kg

14 5,291.00 14 5,291.00 GRAM

4 BBKP BELAWAN 1,952.00 102,933,048.98 179 12,067,939.32 1,952.00 102,933,048.98 kg

1.00 42 M3

4 63,000.00 3 60,000.00 4 63,000.00 KMSN

5 BBKP MAKASSAR 185 31,324,690.21 161 30,992,235.21 185 31,324,690.21 kg

7 10,700.00 4 9,300.00 7 10,700.00 GRAM

6 BKP KELAS I DENPASAR 1,022.00 670,150.12 233 468,548.74 1,022.00 670,150.12 kg

3 1,851.00 3 1,851.00 GRAM

11.00 65 11 65 11.00 65 M3

4 55.00 4 55.00 KMSN


3 2,100.00 3 2,100.00 GRAM

50.00 17,167.01 50.00 17,167.01 M3

1.00 20,000.00 1.00 20,000.00 KMSN

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN -

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 113 12,352,366.50 11 997,060.00 113 12,352,366.50 kg


1.00 31.92 1.00 31.92 M3

6 103,184.00 6 103,184.00 KMSN


12 BKP KELAS I KUPANG 42 52,792.00 42 52,792.00 -


14 BKP KELAS I MATARAM 20 18,195.00 20 18,195.00 kg

15 BKP KELAS I MANADO 6 374.5 1 25 6 374.5 kg

2 2,100.00 1 1,600.00 2 2,100.00 GRAM


2 2,025.00 2 2,025.00 KMSN

2 4,077.00 2 4,077.00 KOLI

17 BKP KELAS I JAYAPURA -


1 800 1 800 GRAM

3 240 KMSN


2 34.24 2 34.24 M3



30 18,853.80 30 18,853.80 GRAM

22 BKP KELAS II T. PINANG -

23 BKP KELAS II TERNATE -

24 BKP KELAS II KENDARI -


26 BKP KELAS II TARAKAN 102 262,213.00 102 262,213.00 kg

1 21.26 1 21.26 1 21.26 M3



9 2,843.40 9 2,843.40 M3

3 865 3 865 KMSN

1 278 1 278 KOLI


30 BKP KELAS II PALU 1 20 1 20 -

31 BKP KELAS II GORONTALO 20 30,300,003.30 20 30,300,003.30 kg



34 SKP KELAS I TBA 9 699,150.00 9 699,150.00 kg

1 194.43 1 194.43 M3

35 SKP KELAS I CILACAP 2 18,020.00 2 18,020.00 -

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR -

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 6 3,120.00 6 3,120.00 kg

38 SKP KELAS I SORONG -

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1 12 1 12 -

40 SKP KELAS I AMBON -

41 SKP KELAS I BENGKULU 3 30 3 30 -

42 SKP KELAS I TIMIKA -

Penolakan Pemusnahan Pelepasan

Satuan

Lampiran 12. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TANAMAN HIDUP EKSPOR PER UPT TA 2012




SatuanNO UPT

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan

43 SKP KELAS I MERAUKE -

44 SKP KELAS I BANDUNG 1,197.00 15,283,608.46 1,197.00 15,283,608.46 kg

4 277,766.84 4 277,766.84 M3

1.00 225 1.00 225 KMSN

45 SKP KELAS I PARE-PARE -

46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 127 1,270,000.00 127 1,270,000.00 kg

1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 KMSN

47 SKP KELAS II ENDE -

48 SKP KELAS II MAMUJU -

49 SKP KELAS II MANOKWARI -


TOTAL 20,154 508,849,977 - - 1,202 78,338,291 - - - - - - 20,145 508,571,586

15,278 300,760,897 - - 602 46,069,833 - - - - - - 15,270 300,482,548 KG

63.0 42,045.8 0.0 0.0 5.0 10,900.0 0.0 0.0 0.0 #ЗНАЧ! 0.0 0.0 63.0 42,045.8 GRAM

29 286,080 - - 7 65,080 - - - - - - 29 286,080 KMSN

96 28,225,627 - - 14 75,976 - - - - - - 95 28,225,585 M3

6 40,112 - - - - - - - - - - 6 40,112 KOLI

20145


1 BBKP SURABAYA 11,290.00 6,893,577,144.35 850 83,543,785.13 11,406.00 6,879,039,175.13 kg

11 196,890.00 11 196,890.00 GRAM

5,027.00 174,773,564.25 556 5,819,644.87 5,027.00 174,773,564.25 M3

5 110,358.00 2 14,358.00 5 110,358.00 KMSN

11 607,737.28 3 469.28 11 607,737.28 KOLI

2 BBKP TANJUNG PRIOK 5,883.00 494,288,091.69 23 1,656,156.18 5,735.00 478,018,542.47 kg

1 1,040.00 1 1,040.00 GRAM

1,716.00 898,446.88 13 291.67 1,701.00 897,541.66 M3

43 205,128.38 43 205,128.38 KMSN

53 496,668.13 53 496,668.13 KOLI

3 BBKP SOEKARNO HATTA 1,775.00 1,512,968.89 1,775.00 1,512,968.89 kg

55 17,719.55 55 17,719.55 GRAM

7.00 35.33 7.00 35.33 M3

2.00 44 2.00 44 KMSN

2.00 4,002.00 2.00 4,002.00 EKOR

4 BBKP BELAWAN 6,931.00 1,984,000,356.48 667 1,088,045,399.79 7,014.00 2,023,060,276.86 kg

1,230.00 63,231,223.43 375 13,226,184.60 1,239.00 64,340,446.70 M3

19.00 367,100.00 7 68,000.00 19 367,100.00 KMSN

10 29,238.45 1 39.14 10 29,238.45 KOLI

5 BBKP MAKASSAR 1,768.00 257,073,910.61 433 168,578,143.87 1,767.00 256,457,180.42 kg

65 91,030.00 2 13,900.00 65 91,030.00 GRAM

9.00 227.83 7 200.27 9.00 227.83 M3

2 103,800.00 1 40,800.00 2 103,800.00 KMSN

6 BKP KELAS I DENPASAR 316 828,929.10 10 10,563.18 316 828,929.10 kg

1 535 1 535 GRAM

3,498.00 44,140.56 ###### 44,070.00 3,497.00 44,070.56 M3

4.00 55 4.00 55 KMSN

6 33 6.00 33 6 33 KOLI

7 BKP KELAS I SEMARANG 31 12,100.00 31 12,100.00 GRAM

4,578.00 34,406,942.51 2 67.27 4,574.00 34,406,406.60 M3

4 11,505.00 4 11,505.00 KMSN

36 15,185.00 36 15,185.00 KOLI

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 44 654,728,431.00 33 647,510,770.00 43 654,706,431.00 kg

50 236,636.00 50 236,636.00 M3

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 7,635.00 1,030,710,090.93 727 249,903,802.80 7,616.00 1,028,402,390.93 kg

5.00 142.48 1 53.37 5.00 142.48 M3

24 8,730.00 24 8,730.00 24 8,730.00 KOLI

10 BKP KELAS I PEKANBARU 4,148.00 3,037,779,379.91 8 65,845,340.00 4,143.00 3,037,683,921.11 kg

1 1,410.00 1 1,410.00 GRAM

166.00 11,150.18 164 11,065.25 M3

89 2,236,817.00 89 2,236,817.00 KMSN

1 74.22 1 74.22 KOLI

11 BKP KELAS I PONTIANAK 1,194.00 159,592,712.28 2 4,917,620.05 1,189.00 159,391,042.28 kg

6 1,073.00 6 1,073.00 GRAM

127.00 238,086.38 127.00 238,086.38 M3

12 BKP KELAS I KUPANG 5 120 5 120 kg

8.00 18 8.00 18 M3

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 152 276,663,852.00 5 30,300,000.00 152 276,663,852.00 kg

96.00 2,504,152.09 1 97.16 96.00 2,504,152.09 M3

83 9,857.00 83 9,857.00 KMSN

14 BKP KELAS I MATARAM 4 367.1 4 367.1 kg

2 3,900.00 1 1,500.00 2 3,900.00 GRAM

15 BKP KELAS I MANADO 874 386,524,199.32 354 256,413,312.00 866 386,393,898.52 kg

6 4,300.00 6 4,300.00 GRAM

6.00 660 6 660 6.00 660 M3

16 BKP KELAS I PADANG 1,115.00 648,430,109.42 182 193,454,059.00 932 454,823,050.42 kg

14 6,400.00 14 6,400.00 GRAM

3.00 155.42 2 155.38 1 0.04 M3

58 541,293.00 55 300,203.00 3 241,090.00 KMSN

414 1,318,897.00 414 1,318,897.00 KOLI


18 BKP KELAS I PALEMBANG 2,343.00 633,558,909.30 2 1,650,000.00 53 56,615,260.50 2,318.00 630,463,264.80 kg

11 4,025.00 10 3,775.00 GRAM

59.00 211,975.20 59.00 211,975.20 M3

1 201,600.00 202 27,259.00 1 201,600.00 KMSN

11 2,592.00 KOLI


93.00 459,908.93 90 3,414.44 M3



124 208,847.20 124 208,847.20 GRAM

2.00 3 2.00 3 M3

22 BKP KELAS II T. PINANG 137 21,184,560.00 55 3,648,960.00 137 21,184,560.00 kg

1 100,800.00 1 100,800.00 GRAM

23 BKP KELAS II TERNATE 20 30,646,108.00 20 30,646,108.00 20 30,646,108.00 kg

24 BKP KELAS II KENDARI 1 15 1 15 kg

3 1,200.00 3 1,200.00 GRAM

Pemusnahan PelepasanSatuan

Lampiran 16. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TUMBUHAN MATI EKSPOR PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan


Pemusnahan PelepasanSatuanNO UPT

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan

9.00 318 9.00 318 M3

25 BKP KELAS II P. PINANG 457 32,857,274.00 14 7,412,014.00 457 32,857,274.00 kg

3 1,500.00 3 1,500.00 M3

26 BKP KELAS II TARAKAN 147 14,645,723.00 147 14,645,723.00 kg

430 8,716,617.94 20 518.76 424 8,716,427.75 M3

27 BKP KELAS II CILEGON 147 36,491,783.84 147 36,491,783.84 kg

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 433 3,970,436.59 434 3,970,440.09 kg

324 10,292,743.74 324 10,292,743.74 M3

1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 KMSN

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 238 206,119,786.24 74 45,568,220.00 238 206,119,786.24 kg

2 1,800.00 2 1,800.00 GRAM

72 230,794.89 1 246.69 71 230,548.20 M3

30 BKP KELAS II PALU 112 36,541,087.00 102 36,261,587.00 111 36,541,059.00 kg

3 80 3 80 GRAM

14 467.72 14 467.72 14 467.72 M3

73 1,540.00 69 1,424.00 4 116 KMSN



33 SKP KELAS I ENTIKONG 551 2,589,750.00 551 2,589,750.00 -

34 SKP KELAS I TBA 1,958.00 725,866,813.01 1,944.00 725,483,313.01 kg

25 1,639.37 25 1,639.37 M3

35 SKP KELAS I CILACAP 3 188,461.98 3 188,461.98 -

539 803,097.97 539 803,097.97 M3



38 SKP KELAS I SORONG 2 20 2 20 kg

39 SKP KELAS I SAMARINDA 31 617,139,040.84 31 617,139,040.84 kg

87 17,764.33 87 17,764.33 M3

40 SKP KELAS I AMBON 8 159 8 159 kg

41 SKP KELAS I BENGKULU 70 129,045,625.60 1 100,800.00 71 129,247,225.60 kg

1 492 1 492 1 492 M3


43 SKP KELAS I MERAUKE 3 51,909,815.00 3 51,909,815.00 kg

60 33,357.25 60 33,357.25 M3

44 SKP KELAS I BANDUNG 1,461.00 67,382,913.17 3 28,019.70 1,458.00 67,354,893.47 kg

2 1,150.00 2 1,150.00 GRAM

824 1,191,152.99 22 274,470.33 810 937,856.83 M3

5 2,016.00 5 2,016.00 5 2,016.00 KMSN

14 7,292.00 14 7,292.00 KOLI



1 60 1 60 1 60 M3

1.00 1 1 1 KMSN

1 150 1 150 KOLI





TOTAL 75,519 19,153,038,409 2 1,650,000 8,940 2,991,629,323 - - - - - - 74,718 18,959,424,911

53,189 18,575,319,826 2 1,650,000 3,615 2,970,359,121 - - - - - - 52,972 18,382,782,518 KG

339 654,300 - - 3 15,400 - - - - - - 338 654,050 GRAM

390 3,796,114 0 0 342 454,061 0 0 0 0 0 0 265 3,494,486 KMSN

570 2,484,005 - - 459 1,330,760 - - - - - - 156 1,165,108 KOLI

19,069 298,307,475 - - 4,520 19,369,180 - - - - - - 19,027 298,703,219 M3

74718


1 BBKP SURABAYA 777 4,032,152,047.80 62 871,667.48 776 4,032,150,069.65 kg

104 2,811,836.21 105 2,811,836.28 M3

2 BBKP TANJUNG PRIOK 72 3,229,509.79 1 24,860.00 69 2,858,659.79 kg

10 573.11 10 573.11 M3

2 409 1 24 KMSN

3 BBKP SOEKARNO HATTA 36 3,447.12 36 3,447.12 kg

1.00 0.26 1.00 0.26 GRAM

1 2,000.00 1 2,000.00 KMSN

19 41,468.00 19 41,468.00 EKOR

4 BBKP BELAWAN 510 46,883,702.77 120 10,213,523.01 512 47,017,904.77 kg

1.00 104,000.00 1.00 104,000.00 GRAM

19 772.67 19 772.67 M3

2 305,600.00 1 201,600.00 2 305,600.00 KMSN

1 201,600.00 1 201,600.00 KOLI

5 BBKP MAKASAR 48 2,242,784.00 19 1,151,030.00 49 2,259,567.00 kg

2.00 1,340.00 2.00 1,340.00 GRAM

6 BKP KELAS I DENPASAR 1 163.64 1 163.64 kg

5 74 4 66 M3


117 7,649.34 117 7,649.34 M3

1 1,500.00 1 1,500.00 KOLI

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 4 5,500,160.00 4 5,500,160.00 kg

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 5 270,526.94 1 26.94 5 270,526.94 kg

2 907 2 907 2 907 KOLI



1 100 1 100 GRAM


13 BKP KELAS I BANJARMASIN 23 37,540,522.00 23 37,540,522.00 kg

1.00 80 1.00 80 GRAM

1 23.38 1 23.38 M3

285 33,060.00 276 31,780.00 KMSN

1 80 1 80 KOLI


15 BKP KELAS I MANADO 63 96,711,028.00 63 96,711,028.00 kg





8 385 8 385 KMSN



1 1.00 1 1.00 M3




25 BKP KELAS II P. PINANG 195 2,228.00 2 20 M3




38 2,513.38 38 2,513.38 M3

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 2 3,600,212.00 2 3,600,212.00 kg

40 5,264.73 M3

30 BKP KELAS II PALU 3 35.1 3 35.1 kg

1 150 1 150 GRAM

11 768 11 768



33 SKP KELAS I ENTIKONG 118 1,253,000.00 118 1,253,000.00 kg

34 SKP KELAS I TBA kg









Lampiran 20. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN EKSPORT PER UPT TA 2012


SatuanPenolakan



Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan PenahananSatuan

Penolakan



44 SKP KELAS I BANDUNG 7 33,926.00 4 33,786.00 4 13,003.00 kg

299 1,417,769.06 253 1,414,665.94 M3


46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 1 1 1 1 KMSN

22 1,913.00 22 1,913.00 KOLI





TOTAL 3,006 4,309,714,158 - - 211 12,497,401 - - - - - - 2,712 4,309,459,142

1,814 4,304,770,092 - - 207 12,294,893 - - - - - - 1,810 4,304,527,326 KG

7 105,670 - - - - - - - - - - 7 105,670 GRAM

299 341,455 - - 2 201,601 - - - - - - 288 339,789 KMSN

791 4,246,192 - - - - - - - - - - 512 4,235,608 M3

27 206,000 - - 2 907 - - - - - - 27 206,000 KOLI

2,712

,


1 BBKP SURABAYA 14 420 15 420,200 kg

2 BBKP TANJUNG PRIOK kg

3 BBKP SOEKARNO HATTA kg

4 BBKP BELAWAN 26 929 28 1,039,000 kg

5 BBKP MAKASAR 79 402 79 401,767 kg

1 80.00 1 80.00 KEMASAN

6 BKP KELAS I DENPASAR 4 14 4 13,723 kg

1 20 1 20 EKOR

7 BKP KELAS I SEMARANG 2 96 2 96 kg

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 193 695 193 694,579 kg

1 2 1 2 KOLI

3 120,000.00 3 120,000.00 EKOR

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 212 2.240.242.71 212 2,240,243 kg

10.00 5,145.00 10.00 5,145.00 GRAM

10 BKP KELAS I PEKANBARU 64 21.041.45 64 21,041 kg

11 BKP KELAS I PONTIANAK 726 702.848.03 724 702,780 kg

11 418 11 418 KOLI

2 467 2 467 EKOR

12 BKP KELAS I KUPANG 26 169 26 168,907 kg

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 309 114 2 225 3 257 2 225 303 113,791 kg

1 30.00 1 30.00 KEMASAN

2 13 2 13 KOLI

14 BKP KELAS I MATARAM 22 143 22 143,465 kg

15 BKP KELAS I MANADO 12 10 12 9,780 kg

16 BKP KELAS I PADANG 15 101 15 101,494 kg

17 BKP KELAS I JAYAPURA 16 25 16 24,704 kg

18 BKP KELAS I PALEMBANG 131 86 131 86,283 kg

19 BKP KELAS I JAMBI 24 12.212.36 24 12,212 kg

20 BKP KELAS I BATAM 72 19 72 19,141 kg

8 80,362.00 8 80,362.00 KEMASAN


22 BKP KELAS II T. PINANG 41 12 41 11,922 kg

1 50 1 50 KEMASAN

23 BKP KELAS II TERNATE 12 71 12 70,785 kg

24 BKP KELAS II KENDARI 107 810,980 4 20,070 107 810,980 kg

25 BKP KELAS II P. PINANG 61 19 61 19,057 kg

26 BKP KELAS II TARAKAN 130 81,526 130 81,526 kg

6 374 6 374 KEMASAN

27 BKP KELAS II CILEGON 4 52 4 52,000 kg

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 11 1 11 1,372 kg

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 494 147,325 1 9 1 9 493 147,316 kg

30 BKP KELAS II PALU 102 45,789 102 45,789 kg

1 40.00 1 40.00 KEMASAN

31 BKP KELAS II GORONTALO 37 16 37 15,514 kg

32 SKP KELAS I BIAK 16 119 16 119,181 kg





37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 95 1 95 kg

38 SKP KELAS I SORONG 17 118 17 117,922 kg

2 135 2 135 KEMASAN

1 100 1 100 KOLI

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1 500 1 500 kg

40 SKP KELAS I AMBON 19 422 19 421,729 kg

41 SKP KELAS I BENGKULU 65 25 65 24,924 kg

4.00 15,437.00 4.00 15,437.00 GRAM

42 SKP KELAS I TIMIKA 25 8,307 25 8,307 kg

3 525.00 3 525.00 GRAM

PenolakanSingmatSatuan


Lampiran 9. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENIH DOMAS PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Perlakuan Penahanan


1 BBKP SURABAYA 14 420 15 420,200 kg


3 BBKP SOEKARNO HATTA kg

4 BBKP BELAWAN 26 929 28 1,039,000 kg

5 BBKP MAKASAR 79 402 79 401,767 kg

1 80.00 1 80.00 KEMASAN

6 BKP KELAS I DENPASAR 4 14 4 13,723 kg

1 20 1 20 EKOR


8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 193 695 193 694,579 kg

1 2 1 2 KOLI

3 120,000.00 3 120,000.00 EKOR

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 212 2.240.242.71 212 2,240,243 kg

10.00 5,145.00 10.00 5,145.00 GRAM

10 BKP KELAS I PEKANBARU 64 21.041.45 64 21,041 kg

11 BKP KELAS I PONTIANAK 726 702.848.03 724 702,780 kg

11 418 11 418 KOLI

2 467 2 467 EKOR

12 BKP KELAS I KUPANG 26 169 26 168,907 kg



Pemeriksaan Perlakuan Penahanan

5 2,500.00 5 2,500.00 KEMASAN

43 SKP KELAS I MERAUKE 38 236 38 235,578 kg


45 SKP KELAS I PARE-PARE 7 16 7 16 kg

46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 44 13 44 13,020 kg

1 55,000.00 1 55,000.00 KEMASAN

47 SKP KELAS II ENDE 8 98 8 98,300 kg


49 SKP KELAS II MANOKWARI 12 4 12 4,285 kg

6 720 6 720 KEMASAN


TOTAL 3,275 1,381,338 - - - - 7 20,304 4 266 2 225 3,267 8,795,163

3,140 #ЗНАЧ! - - - - 7 20,304 4 266 2 225 3,132 8,488,821 KG

17.00 21,107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 21,107.00 GRAM

32 139,291 - - - - - - - - - - 32 139,291 KMSN

15 533 - - - - - - - - - - 15 533 KOLI

3267


1 BBKP SURABAYA 284 29,430,857 284 29,430,857 kg

2 BBKP TANJUNG PRIOK 17 152,850 17 152,850 kg

3 BBKP SOEKARNO HATTA 380 183,612 378 183,556 kg

1 903 1 903 KMSN

4 BBKP BELAWAN 59 12,884,920 64 12,934,920 kg

5 BBKP MAKASSAR 1,998 27,227,206 1,998 27,227,206 kg

6 BKP KELAS I DENPASAR 4,221 1,705,034 4,220 1,705,020 kg

6.00 2,118.00 6.00 2,118.00 KMSN

1 40 1 40 KOLI

7 BKP KELAS I SEMARANG 16 93,403 16 93,403 kg

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 8,353 22,085,234 8,351 22,084,986 kg

2 516 2 516 GRAM

2 1,624.00 2 1,624.00 KMSN

15 12,854.00 15 12,854.00 KOLI

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 6,400 10,447,451 6,400 10,447,451 kg

3 3,000 3 3,000 KOLI

10 BKP KELAS I PEKANBARU 682 7,281,109 682 7,281,109 kg

1 69 1 69 KOLI

11 BKP KELAS I PONTIANAK 3,484 11,855,950 3,484 11,855,950 kg

2 27,000.00 2 27,000.00 KMSN

12 BKP KELAS I KUPANG 2,185 6,154,527 2,185 6,154,527 kg

2 2,200.00 2 2,200.00 KMSN

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 3,332 67,409,576 3,332 67,409,576 kg

14 BKP KELAS I MATARAM 1,900 5,456,941 1,900 5,456,941 kg

15 BKP KELAS I MANADO 604 1,192,597 604 1,192,597 kg

16 BKP KELAS I PADANG 124 13,371 124 13,371 kg

17 BKP KELAS I JAYAPURA 1,143 4,094,409 1,143 4,094,409 kg

1 500 1 500 KMSN

18 BKP KELAS I PALEMBANG 521 36,681 521 36,681 kg

19 BKP KELAS I JAMBI 776 43,239 2 12,450 774 30,789 kg

20 BKP KELAS I BATAM 5,497 55,507,347 5,495 55,492,592 kg

21 BKP KELAS II MEDAN 42 10,819 40 10,544 kg

22 BKP KELAS II T. PINANG 911 4,344,881 911 4,344,881 kg

8 30,625.00 8 30,625.00 KMSN

23 BKP KELAS II TERNATE 2,636 2,216,244 2,636 2,216,244 kg

24 BKP KELAS II KENDARI 2,846 6,569,172 2 40,048 2,845 6,565,172 kg

3 11,000.00 3 11,000.00 KMSN

25 BKP KELAS II P. PINANG 2,052 26,642,409 2,052 26,642,409 kg

26 BKP KELAS II TARAKAN 1,658 2,224,354 1,658 2,224,354 kg

27 BKP KELAS II CILEGON 4 10,322,790 4 10,322,790 kg

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 137 11,684 131 11,542 kg

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 1,915 3,547,043 1,915 3,547,043 kg

2.00 5,029.00 2.00 5,029.00 KMSN

30 BKP KELAS II PALU 464 2,285,712 464 2,285,712 kg

31 BKP KELAS II GORONTALO 504 293,558 504 293,558 kg

32 SKP KELAS I BIAK 2,439 3,335,291 2,438 3,334,691 kg

2 20,200.00 2 20,200.00 KMSN

3 1,500 3 1,500 KOLI




36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 29 77,980 29 77,980 kg

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 241 38,544 241 38,544 kg

38 SKP KELAS I SORONG 1,637 3,532,587 1,637 3,532,587 kg

2 2,000.00 2 2,000.00 KMSN

39 SKP KELAS I SAMARINDA 784 12,274,328 780 12,234,328 kg

Pelepasan

Satuan

Lampiran 13. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TANAMAN HIDUP DOMAS PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan


Pelepasan

SatuanNO UPT

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan

40 SKP KELAS I AMBON 2,003 2,632,058 2,003 2,632,058 kg

8.00 6,390.00 8.00 6,390.00 KMSN

41 SKP KELAS I BENGKULU 254 1,514,567 253 1,514,557 kg

1 23 1 23 GRAM

42 SKP KELAS I TIMIKA 3,885 2,118,380 1 160 1 160 3,879 2,117,290 kg

4 2,853.00 4 2,853.00 KMSN

43 SKP KELAS I MERAUKE 694 758,870 694 758,870 kg


45 SKP KELAS I PARE-PARE 16 40,800 16 40,800 kg

46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 2,295 1,787,783 2,295 1,787,783 kg

5 2,880.00 5 2,880.00 KMSN

47 SKP KELAS II ENDE 305 460,430 304 458,430 kg

1 3,000.00 1 3,000.00 M3

48 SKP KELAS II MAMUJU 2 9,500 3 12,500 kg

49 SKP KELAS II MANOKWARI 1,350 678,504 1,350 678,504 kg

50 SKP KELAS II BANGKALAN 45 85,600 45 85,600 kg

1 1,500.00 1 1,500.00 KMSN

TOTAL 71,202 351,208,090 - - - - 2 40,048 3 12,610 1 160 71,177 351,183,950

71,126 351,070,266 - - - - 2 40,048 3 12,610 1 160 71,101 351,047,626 KG

3 539 - - - - - - - - - - 3 539 GRAM

49 116,822 - - - - - - - - - - 49 116,822 KMSN

23 17,463 - - - - - - - - - - 23 17,463 KOLI

1 3,000 - - - - - - - - - - 1 3,000 M3

71777


1 BBKP SURABAYA 493 66,489,165.50 493 66,489,165.50 kg

2 BBKP TANJUNG PRIOK 26 10,244,021 26 10,244,021.00 kg

3 BBKP SOEKARNO HATTA 63 24,066 62 24,052.00 kg

1 120 1 120 KMSN

4 BBKP BELAWAN 441 88,725,595.00 441 88,725,595.00 kg

5 BBKP MAKASSAR 1828 9,528,727.00 1828 9,528,727.00 kg

1 6 1 6 KMSN

1 1 1 1 KOLI

6 BKP KELAS I DENPASAR 466 955,889 466 955,889.00 kg


8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 5,131 42,286,412 5131 42,286,412.00 kg

1 500 1 500 GRAM

9 9,327.00 9 9,327.00 KMSN

3 1,030.00 3 1,030.00 KOLI

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 51 131,755 51 131,755.00 kg

10 BKP KELAS I PEKANBARU 138 64,522,084 138 64,522,084.00 kg

1 105,000.00 1 105,000.00 KMSN

11 BKP KELAS I PONTIANAK 1,519 54,086,067 1518 54,061,067.00 kg

1 2 1 2.00 KOLI

12 BKP KELAS I KUPANG 783 54,104,103 783 54,104,103.00 kg

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 145 1,916,483 145 1,916,483.00 kg

14 BKP KELAS I MATARAM 110 16,769,574 110 16,769,574.00 kg

15 BKP KELAS I MANADO 349 1,297,760 349 1,297,760.00 kg

16 BKP KELAS I PADANG 23 49,744,356 23 49,744,356.00 kg

17 BKP KELAS I JAYAPURA 369 58,853,746 319 56,258,376.00 kg

18 BKP KELAS I PALEMBANG 563 263,766,353 563 263,766,353.00 kg

19 BKP KELAS I JAMBI 54 3,350,862 54 3,350,862.00 kg

20 BKP KELAS I BATAM 159 31,222,166 159 31,222,166.30 kg


22 BKP KELAS II T. PINANG 489 8,127,721 489 8,127,721.00 kg

10 290 10 290 M3

7 113,000.00 7 113,000.00 KMSN

23 BKP KELAS II TERNATE 223 4,092,711 223 4,092,711.00 kg

24 BKP KELAS II KENDARI 246 16,234,765 2 40,000.00 245 13,534,765.00 kg

25 BKP KELAS II P. PINANG 752 13,375,905 752 13,375,905.00 kg

2 600,020.00 2 600,020.00 KMSN

26 BKP KELAS II TARAKAN 411 13,230,302 411 13,230,302.00 kg

2 80 2 80 KMSN

1 45 1 45 KOLI


28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 52 9,318 51 9,287.50 kg

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 1,094 4,895,912 1094 4,895,912.00 kg

30 BKP KELAS II PALU 232 5,377,324 1 750 232 5,377,323.60 kg

31 BKP KELAS II GORONTALO 73 80,324 73 80,324.00 kg

32 SKP KELAS I BIAK 297 15,467,810 297 15,467,810.00 kg


34 SKP KELAS I TBA 4 3,432,090 4 3,432,090.00 kg


36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 1 7,000 1 7,000.00 kg

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 170 50,229 170 50,229.00 kg

38 SKP KELAS I SORONG 627 20,507,145 627 20,507,145.00 kg

1 76,180.00 1 76,180.00 KMSN

1 49.00 1 49.00 KOLI

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1,061 65,132,327 1061 65,132,327.00 kg

40 SKP KELAS I AMBON 923 2,412,839 923 2,412,839.00 kg

Satuan

Lampiran 17. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TUMBUHAN MATI DOMAS PER UPT TA 2012


Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolSatuanNO UPT


4 1,255.00 4 1,255.00 KMSN

1 30 1 30 EKOR

41 SKP KELAS I BENGKULU 90 32,603,201 90 32,603,201.00 kg

42 SKP KELAS I TIMIKA 482 3,963,477 480 3,963,076.91 kg

49 6,982,048.81 49 6,982,048.81 M3

43 SKP KELAS I MERAUKE 51 6,354,574 51 6,354,574.00 kg

44 SKP KELAS I BANDUNG 27 14,308,510 27 14,308,509.59 kg

45 SKP KELAS I PARE-PARE 7 32,450 7 32,450.00 kg

46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 553 6,898,378 553 6,898,378.00 kg

47 SKP KELAS II ENDE 187 15,742,236 187 15,742,236.20 kg

12 141.75 12 141.75 M3

1 75,000.00 1 75,000.00 KOLI

48 SKP KELAS II MAMUJU 1 3,000 1 3,000.00 kg

49 SKP KELAS II MANOKWARI 62 64,706 62 64,706.00 kg

50 SKP KELAS II BANGKALAN 12 82,800 12 82,800.00 kg

1 100,253.00 1 100,253.00 M3

TOTAL 20,968 1,078,470,932 - - - - 3 40,750 - - - - 20,912 1,073,150,118

20,859 1,070,506,807 - - - - 3 40,750 - - - - 20,803 1,065,185,993 KG

1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 GRAM

26 304,968 - - - - - - - - - - 26 304,968 KMSN

8 76,127 - - - - - - - - - - 8 76,127 KOLI

62 7,082,444 - - - - - - - - - - 62 7,082,444 M3

20912


1 BBKP SURABAYA 1 2,000 1 2,000 kg


3 BBKP SOEKARNO HATTA 13 2,660 1 80 13 2,660 kg

4 BBKP BELAWAN kg

5 BBKP MAKASAR 4 9,054 4 9,054 kg

6 BKP KELAS I DENPASAR 2 136 2 136 kg

7 BKP KELAS I SEMARANG kg

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 5 30,500 5 30,500 kg


10 BKP KELAS I PEKANBARU 1 160,000 1 160,000 kg

11 BKP KELAS I PONTIANAK 24 2,510,730 24 2,510,730 kg

12 BKP KELAS I KUPANG 16 105,000 16 105,000 kg

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 1 50,000 1 50,000 kg

14 BKP KELAS I MATARAM 3 16,004 3 16,004 kg




18 BKP KELAS I PALEMBANG 2 65 2 65 KMSN


20 BKP KELAS I BATAM -

21 BKP KELAS II MEDAN kg

22 BKP KELAS II T. PINANG 3 5,000 3 5,000 kg


24 BKP KELAS II KENDARI 10 2,580 5 1,162 10 2,580 kg

25 BKP KELAS II P. PINANG 1 42,500 1 42,500 kg



28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 4 274 4 274 kg




32 SKP KELAS I BIAK 12 60,200 12 60,200 kg

33 SKP KELAS I ENTIKONG -


35 SKP KELAS I CILACAP -


37 SKP KELAS I BANDA ACEH 2 29 2 29 kg

38 SKP KELAS I SORONG 1 15,000 1 15,000 kg

39 SKP KELAS I SAMARINDA 45 298,500 45 298,500 kg


41 SKP KELAS I BENGKULU 1 16 1 16 kg

42 SKP KELAS I TIMIKA 22 72,653 22 72,653 kg

1 530,466.00 1 530,466.00 M3

43 SKP KELAS I MERAUKE 1 129 1 129 kg




47 SKP KELAS II ENDE 16 210,000 16 210,000 kg




TOTAL 191 4,121,496 - - 1 80 5 1,162 - - - - 191 4,123,496

189 4,123,431 - - 1 80 5 1,162 - - - - 189 4,123,431 KG

2 65 - - - - - - - - - - 2 65 KMSN

1 530,466 - - - - - - - - - - 1 530,466 M3

191

Perlakuan PenahananSatuan


Lampiran 21. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN DOMAS PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengasingan/mat




Pemeriksaan Pengasingan/mat

,


1 BBKP SURABAYA 1,190 14,764,089.40 1,190 14,764,089.40 kg

4 32,000.50 4 32,000.50 GRAM

13 257 13 257 KMSN


3 525 3 525 GRAM

10 3,306.00 10 3,306.00 KMSN

3 BBKP SOEKARNO HATTA 541 101,129.16 2 10,050.00 541 101,129.16 kg

5 367.5 5 367.5 KMSN

1 1 1 1 KOLI

4 BBKP BELAWAN 12 296,410.00 12 296,410.00 kg

5 BBKP MAKASAR 43 372,510.00 43 452,510.00 kg

1 10 1 10 KMSN

5 9 5 9 KOLI

6 BKP KELAS I DENPASAR 24 10,787.00 24 10,787.00 kg

1 5.00 1 5.00 KMSN


8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 42 170,023.58 42 170,023.58 kg

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 70 458,694.00 70 458,694.00 kg

10 BKP KELAS I PEKANBARU 609 126,454.50 609 126,454.50 kg

1 300 1 300 GRAM


8 209 8 209 KOLI




15 BKP KELAS I MANADO 21 3,929.00 21 3,929.00 kg

16 BKP KELAS I PADANG 43 8,846.00 43 8,846.00 kg

17 BKP KELAS I JAYAPURA 17 18,289.00 18 18,304.00 kg



20 BKP KELAS I BATAM 27 82,411.00 27 82,411.00 kg

21 BKP KELAS II MEDAN 2,162 797,670.36 2,160 797,015.36 kg

4 132,292.00 4 132,292.00 GRAM

2 170 2 170 KMSN

2 325 2 325 KOLI

22 BKP KELAS II T. PINANG 4 75 4 75 kg

23 BKP KELAS II TERNATE 8 197 8 197 kg

24 BKP KELAS II KENDARI 122 12,264.00 122 12,264.00 kg

1 8.00 1 8.00 KMSN

25 BKP KELAS II P. PINANG 3 10,046.00 3 10,046.00 kg

26 BKP KELAS II TARAKAN 4 285 4 285 kg

27 BKP KELAS II CILEGON 129 827,666.00 129 827,666.00 kg

3 750 3 750 M3


53 2,814.00 50 2,619.00 KMSN

2 501 2 501 EKOR

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 23 2,342.00 23 2,342.00 kg

30 BKP KELAS II PALU 15 9,852.00 15 9,852.00 kg

31 BKP KELAS II GORONTALO 1 12,225.00 1 12,225.00 kg

32 SKP KELAS I BIAK 3 28 3 28 kg




36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 14 623 14 623 kg


1 10.00 1 10 M3



Lampiran 10. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENIH DOKEL PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Perlakuan Penahanan


1 BBKP SURABAYA 1,190 14,764,089.40 1,190 14,764,089.40 kg

4 32,000.50 4 32,000.50 GRAM

13 257 13 257 KMSN


3 525 3 525 GRAM

10 3,306.00 10 3,306.00 KMSN

3 BBKP SOEKARNO HATTA 541 101,129.16 2 10,050.00 541 101,129.16 kg

5 367.5 5 367.5 KMSN

1 1 1 1 KOLI

4 BBKP BELAWAN 12 296,410.00 12 296,410.00 kg

5 BBKP MAKASAR 43 372,510.00 43 452,510.00 kg

1 10 1 10 KMSN

5 9 5 9 KOLI


1 5.00 1 5.00 KMSN



9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 70 458,694.00 70 458,694.00 kg

10 BKP KELAS I PEKANBARU 609 126,454.50 609 126,454.50 kg

1 300 1 300 GRAM


8 209 8 209 KOLI




Pemeriksaan Perlakuan Penahanan


39 SKP KELAS I SAMARINDA 2 1,263.00 2 1,263.00 kg

40 SKP KELAS I AMBON 2 1,025.00 2 1,025.00 kg

41 SKP KELAS I BENGKULU 2 45.5 2 45.5 kg


43 SKP KELAS I MERAUKE 34 6,951.50 34 6,951.50 kg

44 SKP KELAS I BANDUNG 54 4,574.00 57 4,771.75 kg

45 SKP KELAS I PARE-PARE 1 11 1 11 kg

46 SKP KELAS II T.BALAI KARIMUN 24 115,801.00 24 115,801.00 kg

47 SKP KELAS II ENDE 2 350 2 350 kg


49 SKP KELAS II MANOKWARI 20 5,431.00 20 5,431.00 kg


TOTAL 6,723 19,368,857.87 0.00 0.00 2.00 10,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,719 19,448,183.62

6,603 19,194,997.87 0.00 0.00 2.00 10,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,602 19,274,518.62 KG

12 165,118 - - - - - - - - - - 12 165,118 GRAM

86 6,938 - - - - - - - - - - 83 6,743 KMSN

1 10 - - - - - - - - - - 1 10 M3

6719


1 BBKP SURABAYA 14,063 34,868,215.55 1 3,000.00 14,063 34,883,793.55 kg

6 145,750.00 6 145,750.00 KMSN

2 BBKP TANJUNG PRIOK 12,371 32,246,956.00 12,371 32,246,956.00 kg

3 15,000.00 3 15,000.00 GRAM

5 12,150.00 5 12,150.00 M3

218 257,850.00 218 257,850.00 KMSN

3 BBKP SOEKARNO HATTA 13,234 2,025,479.03 13,234 2,025,140.03 kg

5 242 5 242 KMSN

3 104 3 104 KOLI

4 BBKP BELAWAN 104 9,968,975.50 12 2,614,612.50 104 10,043,975.50 kg

5 BBKP MAKASSAR 6,174 76,967,750.00 98 37,570,100.00 6,174 77,141,750.00 kg

2 4,500.00 2 4,500.00 KMSN

5 10,003.00 5 10,003.00 KOLI

6 BKP KELAS I DENPASAR 1,640 720,693.00 1,640 720,693.00 kg

1 1,000.00 1 1,000.00 GRAM

3 550 3 550 M3

1 30 1 30 KMSN

1 30 1 30 KOLI


2 83 2 83 KMSN


9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 1,986 2,121,628.00 1,986 2,124,628.00 kg


1 1 1 1 KMSN

11 BKP KELAS I PONTIANAK 3,897 38,231,605.00 3,897 38,231,605.00 kg

1 20 1 20 M34 4,756.00 4 4,756.00 KMSN

1 10 1 10 KOLI

12 BKP KELAS I KUPANG 1,207 11,704,109.00 1,207 11,704,109.00 kg

3 17,100.00 3 17,100.00 KMSN


14 BKP KELAS I MATARAM 2,274 8,297,585.00 2,274 8,297,585.00 kg

6 9,030.00 6 9,030.00 KMSN

15 BKP KELAS I MANADO 1,767 1,627,206.00 1,767 1,627,206.00 kg

1 200 1 200 KMSN

16 BKP KELAS I PADANG 2,442 6,816,078.00 7 4,988,750.00 2,442 6,816,078.00 kg

1 489 1 489 GRAM

5 2,909.00 5 2,909.00 KMSN

17 BKP KELAS I JAYAPURA 401 2,676,008.00 401 2,676,008.00 kg

18 BKP KELAS I PALEMBANG 3,013 8,831,778.16 3,013 8,831,778.16 kg

1 1,000.00 1 1,000.00 KOLI


5 1,500.00 5 1,500.00 GRAM

1 8,000.00 1 8,000.00 KMSN


21 BKP KELAS II MEDAN 13,422 4,801,700.15 13,422 4,797,572.15 kg

1 2,500.00 1 2,500.00 GRAM

14 4,272.00 14 4,272.00 KMSN

2 421 2 421 KOLI


23 BKP KELAS II TERNATE 344 320,330.00 344 320,330.00 kg

24 BKP KELAS II KENDARI 481 4,465,210.00 481 4,465,210.00 kg

25 BKP KELAS II P. PINANG 94 1,132,276.00 94 1,132,276.00 kg


27 BKP KELAS II CILEGON 21,326 105,172,625.00 21,326 105,193,177.00 kg

11 67,000.00 11 67,000.00 KMSN

12 55,500.00 12 55,500.00 KOLI

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 2,818 2,676,008.00 2,818 13,956,614.00 kg

2 120 2 120 KMSN

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 53 256,816.00 53 256,816.00 kg

2 1.00 2 1.00 M3

Pelepasan

Satuan

Lampiran 14. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TANAMAN HIDUP DOKEL PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan


Pelepasan

SatuanNO UPT

Pemeriksaan Pengasingan/mat Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan

1 1 1 1 KMSN

30 BKP KELAS II PALU 1,751 6,166,026.00 2 2,000,000.00 1,751 6,166,026.00 kg


32 SKP KELAS I BIAK 332 599,424.00 332 600,424.00 kg


34 SKP KELAS I TBA 357 2,341,530.00 357 2,341,530.00 kg

1 2,900.00 1 2,900.00 KOLI


36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 1,679 123,404,521.00 1,679 123,264,521.00 kg

2 16,000.00 2 16,000.00 KMSN

1 8,000.00 1 8,000.00 KOLI


2 41.00 2 41.00 M3

1 500 1 500 KMSN

38 SKP KELAS I SORONG 141 74,504.00 141 74,504.00 kg

39 SKP KELAS I SAMARINDA 17 53,318.00 17 53,318.00 -

40 SKP KELAS I AMBON 195 2,054,106.00 195 2,054,106.00 kg

41 SKP KELAS I BENGKULU 31 649 31 649 kg

42 SKP KELAS I TIMIKA 1 123 1 123 kg

43 SKP KELAS I MERAUKE 1,183 310,341.00 1,183 310,341.00 kg

2 600 2 600 KMSN

44 SKP KELAS I BANDUNG 5,506 233,146.40 5,506 233,146.40 kg

45 SKP KELAS I PARE-PARE 1,103 1,863,260.00 1,103 1,863,260.00 -

1 2,000.00 1 2,000.00 KMSN


3 3,600.00 3 3,600.00 KMSN

47 SKP KELAS II ENDE 1,642 8,354,281.00 1,642 8,354,281.00 kg

1 15,000.00 1 15,000.00 KOLI

48 SKP KELAS II MAMUJU 310 3,029,700.00 310 3,029,700.00 kg


1 2 1 2 KMSN

50 SKP KELAS II BANGKALAN 36 112,500.00 36 112,500.00 -

TOTAL 121,323 546,985,553 - - 120 47,176,463 - - - - - - 121,323 558,412,403

119,822 544,285,710.00 0.00 0.00 120.00 47,176,462.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,822 555,712,560.00 KG

11 20,489 - - - - - - - - - - 11 20,489 GRAM

293 544,546 - - - - - - - - - - 293 544,546 KMSN

27 84,968 - - - - - - - - - - 27 84,968 KOLI

13 12,762 - - - - - - - - - - 13 12,762 M3

119822


1 BBKP SURABAYA 622 193,295,076.50 622 193,295,076.50 kg

2 BBKP TANJUNG PRIOK 1,685.00 80,663,764.00 1,685.00 80,663,764.00 kg

53 3,615.03 53 3,615.03 M3

12.00 375,800.00 12.00 375,800.00 KMSN

3 BBKP SOEKARNO HATTA 8,262.00 512,956.78 8,261.00 512,913.78 kg

3 1,267.00 3 1,267.00 KMSN

4 BBKP BELAWAN 67 6,831,953.50 8 2,100,250.00 67 7,331,903.50 kg

5 BBKP MAKASSAR 2,959.00 85,130,381.50 14 18,867,000.00 2,959.00 85,130,381.50 kg

1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 KMSN



2,000.00 5 2,000.00 GRAM

1 0.44 1 0.44 M3

2.00 2 2.00 2 KMSN


1 6.00 1 6 KOLI

9 BKP KELAS I BANDAR LAMPUNG 1,817.00 25,349,078.20 12 4,085,000.00 1,817.00 25,349,078.20 kg

1 12 1 12 M3


1 12 1 12 M3


3 97 3 97 M3

1.00 103 1.00 103 KMSN

12 BKP KELAS I KUPANG 1,372.00 24,211,936.00 1,370.00 24,194,136.00 kg

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 172 12,175,574.00 172 12,175,574.00 kg

14 BKP KELAS I MATARAM 596 2,189,133.00 596 2,189,133.00 kg

1 600 1 600 GRAM

15 BKP KELAS I MANADO 1,271.00 5,177,078.00 1,271.00 5,177,078.00 kg

1 33 1 33.00 1 33 M3

16 BKP KELAS I PADANG 100 2,531,106.00 2 1,011,250.00 100 2,531,106.00 kg

17 BKP KELAS I JAYAPURA 55 936,575.00 55 936,575.00 kg


1 3,000.00 1 3,000.00 GRAM

1 6,500.00 1 6,500.00 KMSN


1.00 13 1.00 13 KMSN


1 144 1 144 M3

21 BKP KELAS II MEDAN 1,121.00 160,599.50 1,120.00 160,499.50 kg

1 1,500.00 1 1,500.00 GRAM

2 65.5 2 65.5 M3

2 605 2 605 KOLI


23 BKP KELAS II TERNATE 285 11,001,252.00 285 11,001,252.00 kg

2 2,500.00 2 2,500.00 GRAM

24 BKP KELAS II KENDARI 2,034.00 41,551,444.50 2,034.00 41,551,444.50 kg

2 24,003.00 2 24,003.00 KMSN

25 BKP KELAS II P. PINANG 1,486.00 52,308,338.50 1,488.00 52,325,838.50 kg


27 BKP KELAS II CILEGON 1,285.00 5,375,015.00 1,285.00 5,375,015.00 kg


27.00 705 27.00 705 KMSN

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 72 14,140,029.50 72 14,140,029.50 kg

3 6.5 3 6.5 M3

30 BKP KELAS II PALU 1,180.00 110,203,088.00 100 41,308,125.00 1,180.00 110,203,088.00 kg

33 2,582.41 33 2,582.41 M3


32 SKP KELAS I BIAK 55 490,177.25 55 490,177.25 kg


34 SKP KELAS I TBA 21 125,250.00 21 125,250.00 kg


Satuan

Lampiran 18. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP HASIL TUMBUHAN MATI DOKEL PER UPT TA 2012


Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolSatuanNO UPT


36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 442 26,883,502.00 441 26,883,502.00 kg

10 83 10 83 M3

1 10,000.00 1 10,000.00 KOLI

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 473 1,274,316.00 473 1,274,316.00 kg

46 398.17 46 398.17 M3

1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 KMSN

38 SKP KELAS I SORONG 401 1,273,297.00 401 1,273,297.00 kg

1 1.00 1 1.00 M3

1 4 1 4 KOLI

39 SKP KELAS I SAMARINDA 17 1,490,910.00 17 1,490,910.00 kg


1 4 1 4 M3

41 SKP KELAS I BENGKULU 9 2,040.00 9 2,040.00 kg


43 SKP KELAS I MERAUKE 225 4,335,694.00 225 4,335,694.00 kg

7 277 7 277 M3

1.00 15,000.00 1.00 15,000.00 KMSN

44 SKP KELAS I BANDUNG 191 133,000.00 191 133,000.00 kg

1 40 1 40 KMSN

45 SKP KELAS I PARE-PARE 1,860.00 199,554,098.00 1,860.00 199,554,098.00 kg

1 120,000.00 1 120,000.00 GRAM

3 4,000.00 3 4,000.00 KMSN


47 SKP KELAS II ENDE 2,205.00 37,267,587.59 2,205.00 37,267,587.59 kg

1 28,000.00 1 28,000.00 GRAM

3.00 38,000.00 3.00 38,000.00 KMSN

15 202.04 15 202.04 M3

48 SKP KELAS II MAMUJU 907 9,009,500.00 907 9,009,500.00 kg


2 2 2 2 M3

50 SKP KELAS II BANGKALAN 2 14,000.00 2 14,000.00 kg

TOTAL 36,411 1,193,468,585 - - 137 67,371,658 - - - - - - 36,399 1,193,967,877

33,187 1,142,256,064 - - 136 67,371,625 - - - - - - 33,170 1,142,755,356 KG

12 157,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 157,600 GRAM

59 470,433 - - - - - - - - - - 59 470,433 KMSN

5 10,615 - - - - - - - - - - 5 10,615 KOLI

178 7,438 - - 1 33 - - - - - - 178 7,438 M3

36399


1 BBKP SURABAYA 1 30 1 30 kg

2 BBKP TANJUNG PRIOK 49 2,343,936.00 49 2,343,936.00 kg

3 BBKP SOEKARNO HATTA 8 666 8 666 kg

4 BBKP BELAWAN kg

5 BBKP MAKASAR 103 9,820,968.00 9 2,055,200.00 103 9,820,968.00 kg

1 100.00 1 100.00 EKOR


7 BKP KELAS I SEMARANG 1 15.00 1 15.00 kg



10 BKP KELAS I PEKANBARU 1 1.00 1 1.00 KMSN








18 BKP KELAS I PALEMBANG 1 20.00 1 20.00 kg


1 30 1 30 GRAM

5 690 5 690 KMSN

1 2 1 2 KOLI

20 BKP KELAS I BATAM 1 113 1 113 kg

1 6 1 6 KMSN



23 BKP KELAS II TERNATE 3 1,800.00 3 1,800.00 kg

24 BKP KELAS II KENDARI 105 1,532,558.00 105 1,532,558.00 kg

25 BKP KELAS II P. PINANG 1 30,000.00 1 30,000.00 kg


27 BKP KELAS II CILEGON 6 29,000.00 6 29,000.00 kg

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 4 19.00 4 19.00 kg

1 20.00 1 20.00 KMSN

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 7 202 7 202 kg

30 BKP KELAS II PALU 21 453,180.00 21 453,180.00 kg

31 BKP KELAS II GORONTALO 1 12 1 12 kg

32 SKP KELAS I BIAK 1 7 1 7 kg


34 SKP KELAS I TBA 2 335,000.00 2 335,000.00 kg


36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 30 336,504.00 30 336,504.00 kg


38 SKP KELAS I SORONG 2 3,000.00 2 3,000.00 kg

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1 8 1 8 kg

2 300 2 300 KMSN


1 15,000.00 1 15,000.00 KMSN



43 SKP KELAS I MERAUKE 13 41,217.00 13 41,217.00 kg


45 SKP KELAS I PARE-PARE 21 53,000.00 21 53,000.00 kg


47 SKP KELAS II ENDE 1 4,000.00 1 4,000.00 kg

48 SKP KELAS II MAMUJU 2 22,000.00 2 22,000.00 kg

49 SKP KELAS II MANOKWARI 1 169 1 169 kg


TOTAL 629 20,640,489 - - 9 2,055,200 - - - - - - 628 19,663,660



Lampiran 22. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN DOKEL PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengasingan/mat




Pemeriksaan Pengasingan/mat

615 20,624,340 - - 9 2,055,200 - - - - - - 614 19,647,511 KG

1 30 - - - - - - - - - - 1 30 GRAM

11 16,017 - - - - - - - - - - 11 16,017 KMSN

1 2 - - - - - - - - - - 1 2 KOLI

628

Lampiran. 23 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP IMPOR PER UPT TA 2012

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol

1 BBKP SURABAYA 14 4670 10 4213 8 4211 13 4313 3 4 1 2 13 4668 Ekor

13 2016 10 977 4 477 4 16 1 1 7 1178

48 7862 39 6438 37 5738 39 4537 6 120 1 1 50 8235 Piece/Kepala

2 BBKP TANJUNG PRIOK 1 10 1 10 1 10

5 7038 5 7038

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2214 1202567 1867 771996 1333 251626 1766 580015 50 33551 5 770 2098 1133546 Ekor

2 2153 2 2153

62 4736 51 3478 16 651 46 3265 10 1927 66 5253

108 105 102 99 86 86 99 98 1 1 99 99

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 150 1 150

48 149238 45 136132 29 66945 41 107132 45 123524 Piece/Kepala

3 BBKP SOEKARNO HATTA 1 16000 1 16000

7 8293 1 1107 1 1107 7 8293 Ekor

97 128203 59 63551 46 47546 6 5066 1 2377 1 2371 92 123193 Piece/Kepala

1 2000 1 2000

4 BBKP BELAWAN 16 32755 13 26040 15 32739 15 32739 16 32755 Ekor

5 BBKP MAKASSAR 1 1 1 1 Ekor

6 BKP KELAS I DENPASAR 5 2035 2 2 2 2 3 2033 Ekor

3 4 3 4 3 4 Piece/Kepala

7 BKP KELAS I SEMARANG 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ekor

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 6 43 6 43 7 44 8 108 8 110 Ekor

9 BKP KELAS B. LAMPUNG 59 107794 53 94709 53 92703 53 92529 5 8674 5 8674 2 2796 60 119915 Ekor

10 BKP KELAS I PEKANBARU

11 BKP KELAS I PONTIANAK

12 BKP KELAS I KUPANG 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 Piece/Kepala

13 BKP KELAS I BANJARMASIN

14 BKP KELAS I MATARAM

15 BKP KELAS I MANADO

16 BKP KELAS I PADANG

17 BKP KELAS I JAYAPURA

18 BKP KELAS I PALEMBANG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ekor

19 BKP KELAS I JAMBI

20 BKP KELAS I BATAM

21 BKP KELAS II MEDAN 192 94313 174 84609 112 50763 158 78356 4 1910 180 90379 Ekor

22 BKP KELAS II T. PINANG 1 1 1 1 1 1 Ekor

23 BKP KELAS II TERNATE

24 BKP KELAS II KENDARI

25 BKP KELAS II P.PINANG 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ekor

26 BKP KELAS II TARAKAN

27 BKP KELAS II CILEGON

14 23 1 1 4 4 7 16 1 2 9 19 4 4 Piece/Kepala

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA

30 BKP KELAS II PALU

31 BKP KELAS II GORONTALO

32 SKP KELAS I BIAK

33 SKP KELAS I ENTIKONG 5 18 4 17 5 18 Piece/Kepala

34 SKP KELAS I TBA 2 9 2 9 Piece/Kepala

35 SKP KELAS I CILACAP 9 18085 10 20131 10 20131 20131 10 20131 Ekor

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR

37 SKP KELAS I BANDA ACEH

38 SKP KELAS I SORONG

39 SKP KELAS I SAMARINDA

40 SKP KELAS I AMBON

10

PenahananSATUAN

Pemusnahan PelepasanPenolakanNO UPT

Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan


PenahananSATUAN

Pemusnahan PelepasanPenolakanNO UPT

Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan

41 SKP KELAS I BENGKULU

42 SKP KELAS I TIMIKA 10 10 5 5 5 5 5 4 10 10 Ekor

43 SKP KELAS I MERAUKE

44 SKP KELAS I BANDUNG 1 27 1 27 1 27 1 27 Piece/Kepala

45 SKP KELAS I PARE-PARE

46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 1 2 1 2 Ekor

47 SKP KELAS II ENDE

48 SKP KELAS II MAMUJU

49 SKP KELAS II MANOKWARI

50 SKP KELAS II BANGKALAN

1465904 998644 449122 803885 42232 8676 5478 1407177 Ekor

277526 199686 114493 112204 2450 2422 46 246725 Piece/Kepala

25146 3579 739 3365 1928 0 0 25657 Blanks

20 23 27892957 2455 1770 2274 100


1 BBKP SURABAYA 1 6040 - - - - - - - - - - - - 1 6040 -

8 17306.75 7 14006.75 1 2000 7 14006.75 - - - - - - 7 14006.75 Dozen

166 2552360.3 32 1463526.86 1 48020.4 30 1505777.34 - - - - - - 163 2596823.53

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 Gram

1446 180050998.4 1391 173409434.2 23 3195211.4 1414 176968893.2 7 711234.4 2 377906 - 1412 176814175 Kilogram

1 303311 1 303311 - - 1 303311 - - - - - - 1 303311 -

1 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - 1 1 -

17 8165.6 1 527 - - 3 4029.64 - - - - - - 21 13512.61 Meter Persegi

1 507384 1 507384 1 1 507384 - - - - - - 1 507384 Metric Tonne

4 2986.91 - - - - - - - - - - - - 4 2986.91 Meter Kubik

385 578714 361 555804 5 12743 355 546310 50 62944 - - - - 363 548116 Piece/Kepala

1 109303.5 1 109303.5 1 109303.5 - - - - - - 1 109303.5 -

449 7560214 7560214 Square Feet

18 1873554 18 1873554 18 1873554 - - - - - - 19 2036078 Tonne

21 260960 8 139860 1 43200 8 139729 - - - - 23 268641 Butir

1 21515.65 1 21515.65 1 21515.65 1 21515.65 - - - - - - 1 21515.65 Kilogram

2 BBKP TANJUNG PRIOK 1 52 1 52 1 52 - - - - - - 1 52 -

7 510 - - - - - - 3 3 - - 2 2 4 8335 -

1 1 - - - - - - - - - - 1 1 -

4 13 - - - - - - 4 13 - - 4 13 -

1 15 - - - - - - 1 15 - - 1 15 -

2 17 - - - - - - 2 17 1 3 2 17 - Butir

2 27 - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 26 Colly

1 16 1 16 1 - - - - - - 1 16 -

13 780 7 602 1 90 5 462 - - - - - - 13 780 Carton

10 4720 7 4681 1 4680 7 4681 - - - - - - 10 4686 Ekor

11 54065.1 - - - - - - - - - - - - 11 54065.1 -

2 58.1 1 1 41.1 1 41.1 - - - - - - 2 58.1 -

939 1182953.91 390 544382.99 51 53292.37 355 473776.32 23 5906.11 1 4.8 11 26.8 930 1181534.05 Kilogram

2 7 - - - - - - - - - - - - 2 7 Lembar

1 17.16 - - - - - - - - - - - 1 17.16 -

176 134740.82 1 866.47 1 866.47 1 866.47 - - - - - - 176 134824.89 Meter Persegi

7 5360.19 2 2521.48 2 2521.48 2 2521.48 - - - - - - 7 5360.19 Meter Kubik

9 1018 - - - - - - - - - - - - 9 1223.29 Meter

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 -

31 470519 10 253980 4 133920 9 240660 - - - - - - 27 370919 Piece/Kepala

22 80415 - - - - - - 5 28 - - 5 28 17 80387 -

1 722 - - - - - - - - - - - - 1 722 -

2 382.4 - - - - - - - - - - - - 2 382.4 -

4 8126.24 - - - - - - - - - - - - 4 8126.24 -

702 3300103.61 3300103.61 Square Feet

1 568.2 - - - - - - - - - - - - 1 568.2 -

2 12 - - - - - - - - - - - - 2 12 -

408 525595.52 6 125210.2 2 37622.2 5 93523.4 - - - - - - 408 523921.82 -

26 14579.04 3 7589.31 2 3040.56 - - - - - - 26 14579.04 -

10 23818 6 2713 1 1903 6 2713 1 300 - - - - 9 23518 -

2 111 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 2 110 -

3 BBKP SOEKARNO HATTA 1 14985.7 - - - - - - - - - - - - 1 14985.7 -

2 96000 - - - - - - - - - - - - 2 96000 -

1 11 - - - - - - - - - - - - 1 11 Colly

2 4450 - - - - - - - - - - - - 3 6450 Dozen

1 1977 - - - - - - - - - - - - 1 1977 -

3 33158.16 - - - - - - - - - - - - 3 33158.16 -

1 22800 - - - - - - - - - - - - 1 22800 Gram

8 64888.48 - - - - - - - - - - - - 4 58280.06 -

7349 172781781.5 - - - - - - - - - - 5 24578.2 7354 171091321.6 Kilogram

1 10101.7 - - - - - - - - - - - - 1 10101.7 -

1 12000 - - - - - - - - - - - - 1 12000 -

2 11029.21 - - - - - - - - - - - - 2 11029.21 Lobs

4 49317.6 - - - - - - - - - - - - 4 49317.6 Meter Persegi

2 86234.7 - - - - - - - - - - - - 2 86234.7 Metric Tonne

26 89264.7 - - - - - - - - - - - - 25 83571.7 Piece/Kepala

2 24 - - - - - - - - - - - - 2 24 Package

2 444 - - - - - - - - - - - - 2 444 Set/Koloni

2 104125.6 - - - - - - - - - - - - 2 104125.6 -

761 25628815.03 25628815.03 Square Feet

4 BBKP BELAWAN 1 23926 - - - - - - - - - - - - 1 23926 -

477 67486924.4 266 40905491.5 425 61373226 443 64477280 - - - - - - 452 64817547.25 Kilogram

5 770274 4 715062 5 770274 5 770274 - - - - - - 5 770274 -

26 38551 1 750 2 1212 2 1212 - - - - - - 27 40069 Lembar

1 35 - - - - - - - - - - - - - Piece/Kepala

5 BBKP MAKASSAR - - - - - - - - - - - - - -

6 BKP KELAS I DENPASAR 2 105 2 40 - - 2 40 - - - - - - 2 105 Colly

2 619.21 2 619.21 - - 2 619.21 - - - - - - 2 619.21 -

Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan PelepasanSATUAN

Lampiran. 27 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAH IMPOR PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengamatan


Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan PelepasanSATUANNO UPT

Pemeriksaan Pengamatan

230 123454.85 147 76133.78 41 26207.33 122 65567.04 - - - - - - 231 122259.68 Kilogram

1 300 - - - - - - 1 300 1 300 - - - - Piece/Kepala

7 BKP KELAS I SEMARANG 2 1300 - - - - - - 1 900 - - 2 1300 - Gram

3 34002 1 34000 1 34000 2 2 - - 2 2 1 34000 -

1 201550 1 201550 1 201550 - - - - - - - - 1 201550 -

997 181121944.1 953 178350581 887 172705026.1 182 27097107 11 25008 10 8 953 178220851.1 Kilogram

2 5542 2 128690 2 128690 2 128690 - - - - - - 2 5542 Lembar

1 103460 1 103460 1 103460 1 103460 - - - - - - 1 103460 Metric Tonne

19 100457 15 95167 14 95937 5 5606 - - - - - - 19 98207 Piece/Kepala

2 6 - - - - - - 2 5 - - 2 5 - - -

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 2 6 - - - - - - 2 5 - - 2 5 - - -

2 810 - - - - - - 2 810 - - 2 810 - - Gram

1 3 - - - - - - 1 3 - - 1 3 - - -

22 70.86 - - - - - - 21 62.86 - - 21 61.61 - - Kilogram

1 5 - - - - - - 1 5 - - 1 5 - - -

6 23 - - - - - - 6 23 - - 6 20 - - Piece/Kepala

9 BKP KELAS B.LAMPUNG 1 21515.65 1 21515.65 1 21515.65 1 21515.65 - - - - - - 1 21515.65 Kilogram

10 BKP KELAS I PEKANBARU - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 BKP KELAS I PONTIANAK - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 BKP KELAS I KUPANG - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 BKP KELAS I BANJARMASIN - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 BKP KELAS I MATARAM - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 BKP KELAS I MANADO - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 BKP KELAS I PADANG - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 BKP KELAS I JAYAPURA - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 BKP KELAS I PALEMBANG 9 9.5 - - - - - - 9 9.5 - - 6 7.2 - Kilogram

33 SKP KELAS I ENTIKONG 2 17 - - - - - - 2 17 1 3 2 17 - Butir

20 BKP KELAS I BATAM 161 2467240.01 5 28674 - - - - 4 22055.8 - - - - 152 2357395.26 Kilogram

21 BKP KELAS II MEDAN - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 BKP KELAS II T. PINANG 20 64 - - - - - - - - - - - - 20 561 -

1 2 - - - - - 1 2 - - - - - - -

88 166922.92 62 112947.82 56 105240.07 58 94263.52 16 50.8 - - 8 23.5 70 155263.12 Kilogram

1 916.5 1 916.5 - - 1 916.5 - - - - - - 1 916.5 Milligram

23 BKP KELAS II TERNATE - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 BKP KELAS II KENDARI - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 BKP KELAS II P.PINANG - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 BKP KELAS II TARAKAN - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 BKP KELAS II CILEGON - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 Butir

2 6.5 - - - - - - 2 6.5 - - 2 6.5 - - -

7 2399.32 3 2393 3 2393 5 306.32 2 4.32 4 6.32 3 2393 Kilogram

8 6056 1 6 - - - - 8 6056 1 6000 7 56 Piece/Kepala

19 BKP KELAS I JAMBI 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 - - 1 14 Butir

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 BKP KELAS II PALU - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 BKP KELAS II GORONTALO - - - - - - - - - - - - - - - - -

32 SKP KELAS I BIAK - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 1 200 - - - - - - 1 200 - - 1 200 1 - Butir

11 44625 - - - - - - 6 12550 11 44625 1 20 11 - Kilogram

2 392 - - - - - - 1 292 2 392 - - 2 - -

34 SKP KELAS I TBA 5 4099 - - - - - - 5 4099 - - - - 5 - Kilogram

35 SKP KELAS I CILACAP - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 10 - - - - - - 1 10 - - 1 10 - Kilogram

38 SKP KELAS I SORONG - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 SKP KELAS I SAMARINDA - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 SKP KELAS I AMBON - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 SKP KELAS I BENGKULU - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 SKP KELAS I TIMIKA - - - - - - - - - - - - - - - - -

43 SKP KELAS I MERAUKE - - - - - - - - - - - - - - - - -

44 SKP KELAS I BANDUNG - - - - - - - - - - - - - - - - -

45 SKP KELAS I PARE-PARE - - - - - - - - - - - - - - - - -

46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 68 25522.62 10 21908.3 2 14905.5 - - 56 1137.97 - - - - 12 24384.65 Kilogram

47 SKP KELAS II ENDE - - - - - - - - - - - - - - - - -


Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan PelepasanSATUANNO UPT

Pemeriksaan Pengamatan

48 SKP KELAS II MAMUJU - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 SKP KELAS II MANOKWARI - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 SKP KELAS II BANGKALAN - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

261222 139888 43228 139757 262 6 262 268641 Butir

4720 4681 4680 4681 - - - 4686 Ekor

605501987.6 220085543.7 234320928.7 92253418.18 71196.36 44634.12 24741.63 417994465.4 Kilogram

192224.02 1393.47 866.47 4896.11 0 0 0 197655.1 Meter Persegi

1245368.7 904957 242600 792576 69323 6300 76 1100813.7 Piece/Kepala

36489132.64 36489132.64 36489132.64 36489132.64 36489132.64 36489132.6 36489133 36489132.64 Square Feet

780 602 90 462 - - - 780 Carton

143 40 0 40 1 0 1 142 Colly

21756.75 14006.75 2000 14006.75 0 0 0 20456.75 Dozen

24912 0 0 0 1710 0 2110 22802 Gram

44100 129440 129902 129902 0 0 0 45618 Lembar

11029.21 0 0 0 0 0 0 11029.21 Lobs

1018 0 0 0 0 0 0 1223.29 Meter

8347.1 2521.48 2521.48 2521.48 0 0 0 8347.1 Meter Kubik

916.5 916.5 0 916.5 0 0 0 916.5 Milligram

24 0 0 0 0 0 0 24 Package

444 0 0 0 0 0 0 444 Set

1873554 1873554 0 1873554 0 0 0 2036078 Tonne

651426949.2 436629909.8 275628032.4 312074258 37343538.9 36918370.8 36516408 640827938.5 Blanks

38975

22 114 1493915290 3739 1538 3067TOTAL 266

Lampiran. 31 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HBAH IMPOR PER UPT TA 2012


1 BBKP SURABAYA 14 19493.33 14 19493.33 - - 14 19493.33 - - - - - - 14 19493.33 Dozen

2 116 2 116 2 116 2 116 - - - - - - 2 116 Ekor

490 7940466.83 257 5987403.95 9 199721.86 248 5747292.07 - - - - - - 480 7795438.55 -

1 20000 1 20000 - - 1 20000 - - - - - - 1 20000 -

6 6 - - - - - - - - 6 6 Gram

1446 105116540.4 1402 103094038.6 87 7736878.4 1399 107151322.5 122 7806635 - - - - 1447 110027866.7 Kilogram

1 125000 1 125000 1 125000 1 125000 1 125000 - - - - 1 125000 -

5 102 - - - - - - - - - - - - 5 102 Lembar

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Milligram

79 46078.83 7 4501.78 - - 7 4501.78 - - - - - - 79 46013.89 Meter Persegi

1 121292 1 121292 - - 1 121292 - - - - - - 1 121292 Metric Tonne

6 232.84 - - - - - - 6 232.84 Meter Kubik

26 39288 11 36558 2 10801 11 36558 - - - - 1 10 25 38383 Piece/Kepala

1971 29080890.82 1110 20564866.98 18 500857.01 1117 20840916.65 - - - - - - 1954 29053977.71 Square Feet

1 119 1 119 - - 1 119 - - - - - - 1 119 -

2 81.51 - - - - - - - - - - - - 2 81.51 -

2 64455 2 64455 - - 2 64455 - - - - - - 3 145595 Tonne

2 BBKP TANJUNG PRIOK 1 201.9 - - - - - - - - - - - - 1 201.9 -

1 223.9 - - - - - - - - - - - - 1 223.9 -

1 180.82 - - - - - - - - - - - - 1 180.82 -

1 87.8 - - - - - - - - - - - - 1 87.8 -

8 270 1 50 1 50 1 50 - - - - - - 8 270 -

2 60 - - - - - - - - - - - - 2 60 -

2 - - - - - - - - - - - - 2 900 -

20 207500 7 157780 - - 5 101620 - - - - - - 20 207500 Butir

6 119 - - - - - - - - - - - - 6 119 Colly

3 261.36 - - - - - - - - - - - - 3 261.36 -

5 202 2 140 2 140 - - - - - - 5 202 Carton

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 Drum

2 211.8 - - - - - - - - - - - - 2 211.8 Ekor

5 10419.08 - - - - - - - - - - - - 5 10419.08 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 -

2 712.2 - - - - - - - - - - - - 2 712.2 -

497 989163.86 161 223545.85 11 16355.83 144 196930.89 4 13 4 13 486 981512.6 Kilogram

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

2 84 - - - - - - - - - - - - 2 84 Lembar

4 3314.4 - - - - - - - - - - - - 4 3314.4 Liter ( 1 dm3 )

1 3008.1 - - - - - - - - - - - - 1 3008.1 -

4 15844.9 - - - - - - - - - - - - 4 15844.9 -

212 1034633.69 - - - - - - - - - - - - 212 1034633.6 Meter Persegi

90 98141.23 12 43744.57 1 3136.17 10 32264.28 - - - - - - 90 98141.23 Meter Kubik

33 10901.79 10 3173.36 3 1340.01 10 3173.36 - - - - - - 33 10901.79 Meter

1 24 1 24 1 24 - - - - - - 1 24 -

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 -

28 79574 - - - - - - - - - - - - 27 77954 Piece/Kepala

28 49228.6 - - - - - - 15 83 10 31 14 79 13 49145.6 -

1 20000 - - - - - - - - - - - - 1 20000 -

2 2 - - - - - - 2 2 - - 2 2 - - -

1 2 1 2 - - 1 2 - - - - - - 1 2 -

1 36.06 - - - - - - - - - - - - 1 36.06 -

1 32.24 - - - - - - - - - - - - 1 32.24 -

6 4414.94 - - - - - - - - - - - - 6 4414.94 -

1 237.1 - - - - - - - - - - - - 1 237.1 -

2179 4337271.57 57 620306.38 17 213428.45 52 557103.23 - - - - - - 2174 4324725.27 Square Feet

1 653.5 - - - - - - - - - - - - 1 653.5 -

1 21 - - - - - - - - - - - - 1 21 -

2 4456.1 - - - - - - - - - - - - 2 4456.1 -

628 484038.51 6 76261.69 - - 5 69387.34 - - - - - - 628 380108.61 -

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

83 133415.78 26 89507.83 10 8516.56 25 88405.05 - - - - - - 83 133415.78 -

1 11.25 - - - - - - - - - - - - 1 11.25 -

2 2410 2 2000 - - 2 2000 - - - - - - 2 2000 -

1 1000 - - - - - - - - - - - - 1 1000 -

1 5000 - - - - - - - - - - - - 1 5000 -

3 BBKP SOEKARNO HATTA 1 4500 - - - - - - - - - - - - 1 4500 -

2 44000 - - - - - - - - - - - - 2 44000 -

2 95 - - - - - - - - - - - - 2 95 Bag

1 15975 - - - - - - - - - - - - 1 15975 Colly

1 118048.8 - - - - - - - - - - - - 1 118048.8 Carton

2 4550 - - - - - - - - - - - - 2 4550 Dozen

2 19955.3 - - - - - - - - - - - - 2 19955.3 -

2 86884.32 - - - - - - - - - - - - 2 86884.32 Gram

3 90325 - - - - - - - - - - - - 3 90325 -

7608 336828761.2 1 300000 - - - - 3 66712 - - - - 7224 317888646.6 Kilogram

1 22000 - - - - - - - - - - - - 1 22000 -

4 18797.3 - - - - - - - - - - - - 3 18008.3 -

1 16080 - - - - - - - - - - - - 1 16080 -

Pemusnahan PelepasanSATUANNO UPT

Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan




19 136480 - - - - - - - - - - - - 19 136480 Liter ( 1 dm3 )

143 1501318.1 - - - - - - - - - - - - 139 1475565.83 Meter Persegi

2 189792.9 - - - - - - - - - - - - 2 189792.9 Metric Tonne

1 2472.67 - - - - - - - - - - - - Meter

121 362053.24 - - - - - - - - - - - - 119 353777.24 Piece/Kepala

4 35 - - - - - - - - - - - - 4 35 Package

17 5910 - - - - - - - - - - - - 15 5400 Set/Koloni

2 119473 - - - - - - - - - - - - 1 102148 -

1597 68957854.93 - - - - - - - - - - - - 1501 66069113.03 Square Feet

7 423400 - - - - - - - - - - - - 7 423400 Tonne

4 BBKP BELAWAN 40 2942339 10 1051017 19 2636891 19 2636891 - - 37 2896339 Kilogram

5 BBKP MAKASSAR 1 10 - - - - - - - - 1 10 1 10 Kilogram

6 BKP KELAS I DENPASAR 97 79545.36 61 65685.12 17 36232.88 47 41884.78 - - - - 95 79616.53 Kilogram

7 BKP KELAS I SEMARANG 2 35 - - - - - - 2 35 - - 2 35 Butir

4 2110 - - - - - - 4 2110 - - 4 2110 Gram

15 65469 1 65454 1 65454 1 65454 14 15 - - 14 15 1 65454 -

231 8525567.81 169 8293495.3 158 8230025.47 58 6415180.16 54 46.5 - - 52 44.5 169 8355565.81 Kilogram

3 3 - - - - - - 3 3 - - 3 3 -

14 62935 13 57413 13 57413 - - - - - - - - 13 62435 Piece/Kepala

5 283230.75 5 280630.75 5 280630.75 - - - - - - - - 5 283230.75 Square Feet

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 200 - - - - - - 1 200 - - 1 200 Gram

4 3195.2 - - - - - - 4 3195.2 - - 4 3195.2 Kilogram

9 BKP KELAS B. LAMPUNG 1 1280 - - - - - - 1 1280 - - 1 1280 Gram

1 113.39 1 113.39 1 113.39 1 113.39 - - - - - - 1 113.39 Kilogram

1 21567 1 21567 1 21567 1 21567 - - - - - - 1 21567 -

1 201.9 - - - - - - - - - - - - 1 201.9 -







16 BKP KELAS I PADANG 9 16.62 - - - - - - 9 16.62 5 10.9 Kilogram


18 BKP KELAS I PALEMBANG 2 1050 - - - - - - 2 1050 1 850 Gram

53 220.19 - - - - - - 53 220.19 1 0.4 32 182.09 Kilogram

19 BKP KELAS I JAMBI - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 BKP KELAS I BATAM 3 28388.75 3 28388.75 Kilogram

21 BKP KELAS II MEDAN - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 BKP KELAS II T. PINANG 8 5387.1 3 5330 3 5330 3 5330 5 57.1 5 57.1 3 5330 Kilogram





27 BKP KELAS II CILEGON 1 116920 - - - - - - - - - - - - 1 116920 Kilogram

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 1 250 - - - - - - 1 250 - - 1 250 - - Gram

2 5.36 - - - - - - 2 5.36 - - 2 5.36 - - -

28 1013.47 3 927.5 24 68.47 10 40.12 24 68.47 5 948 Kilogram

2 2 - - - - - - 2 2 - - 2 2 - - -

1 24 - - - - - - 1 24 - - 1 24 - - Piece/Kepala


30 BKP KELAS II PALU - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 SKP KELAS I BIAK - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 SKP KELAS I ENTIKONG 5 15760 - - - - - - - - 4 10000 1 5760 Kilogram

4 800 - - - - - - 2 300 4 800 -

34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - - - - - -



37 SKP KELAS I BANDA ACEH - - - - - - - - - - - - - - - - -



40 SKP KELAS I AMBON - - - - - - - - - - - - - - - - -






46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 14 55 - - - - - - 14 55 Kilogram

47 SKP KELAS II ENDE - - - - - - - - - - - - - - - - -




- - - - - - -

207535 157780 0 101620 35 0 35 207500 Butir

327.8 116 116 116 0 0 0 327.8 Ekor

454652997.3 113033225.2 18661827 116448580.2 7877019.1 10050.5 3581.26 440387007.4 Kilogram

2582030.62 20956.07 3715.84 18000.53 0 0 0 2556213.32 Meter Persegi

543874.24 93971 68214 36558 24 0 34 532549.24 Piece/Kepala

102659248.1 21465804.11 994916.21 21398019.88 0 0 0 99731046.76 Square Feet

30 176 17259TOTAL 18028 3360 380 3195 345




118250.8 140 0 140 0 0 0 118250.8 Carton

16094 0 0 0 0 0 0 16094 Colly

24043.33 19493.33 0 19493.33 0 0 0 24043.33 Dozen

91780.32 0 0 0 4890 0 4690 86890.32 Gram

186 0 0 0 0 0 0 186 Lembar

13374.46 3173.36 1340.01 3173.36 0 0 0 10901.79 Meter

98374.07 43744.57 3136.17 32264.28 0 0 0 98374.07 Meter Kubik

1 0 0 0 0 0 0 1 Milligram

35 0 0 0 0 0 0 Package

5910 0 0 0 0 0 0 Set

487855 64455 0 64455 0 0 0 568995 Tonne

1284647.51 379985.52 220587.56 372008.39 125410.36 831 106.36 1162183.25 Blanks

95 0 0 0 0 0 0 95 bag

42773

30 176 17259TOTAL 18028 3360 380 3195 345

Lampiran. 35 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA LAIN IMPOR PER UPT TA 2012


1 BBKP SURABAYA 1 10575 1 10575 - - 1 10575 - - - - - - 1 10575 -

1 154000 1 154000 - - 1 154000 - - - - - - 1 154000 -

4 8 - - - - - - - - - - - - 4 8 -

1 13500 1 13500 - - 1 13500 - - - - - - 1 13500 -

6 40014 1 40000 1 40000 - - - - - - 6 40014 Gram

2038 61416554.58 2022 60371580.08 20 559279.6 2042 61129399.1 - - - - - - 2047 61506703.48 Kilogram

1 39000 1 39000 - - 1 39000 - - - - - - 1 39000

15 44976 15 44976 - - 15 44976 - - - - - - 15 44976 Liter ( 1 dm3 )

3 11.25 - - - - - - - - - - 3 11.25 Milligram

1 60 1 60 - - 1 60 - - - - - - 1 60 Metric Tonne

17 882 7 855 - - 7 855 - - - - - - 17 882 Piece/Kepala

2 10 - - - - - - - - - - 2 2 Package

2 12948.9 1 6418.4 - - 1 6418.4 - - - - - - 2 12948.9 Square Feet

10 581227.06 10 581227.06 - - 10 581227.06 - - - - - - 11 603227.06 Tonne

2 BBKP TANJUNG PRIOK 29 88979 - - - - - - - - - - - - 29 120209 -

6 1740 - - - - - - - - - - - - 6 1740 -

4 - - - - - - - - - - - - 4 1358 -

82 29833 1 100 1 100 - - - - - - 82 35933 -

413 668503 29 30083 9 12780 26 40830 - - - - - - 413 709014 -

1 480 - - - - - - - - - - - - 1 480 -

1 240 - - - - - - - - - - - - 1 240 -

3 25 - - - - - - - - - - - - 3 25 Colly

8 81 - - - - - - - - - - - - 8 81 Drum

7 159000 - - - - - - - - - - - - 7 159000 -

1 97 - - - - - - - - - - - - 1 97 -

56 17849 - - - - - - - - - - - - 55 17822 Kilogram

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 Lobs

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Liter ( 1 dm3 )

11 15049 - - - - - - - - - - - - 11 15049 -

27 9137 7 2040 7 2040 7 2040 - - - - - - 27 42862 -

23 16324 4 300 4 300 - - - - - - 23 16324 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

113 83923 7 953 2 134 7 953 - - - - - - 113 83923 -

86 287776 11 41934 11 41934 86 305998 Piece/Kepala

7 11000 - - - - - - - - - - - - 7 11000 -

2 11 - - - - - - - - - - - - 2 11 -

35 23473 7 2168 - - 7 2168 - - - - - - 35 32403 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 100 - - - - - - - - - - - - 1 100 -

2 9500 - - - - - - - - - - - - 2 9500 -

13 730 - - - - - - - - - - - - 13 730 Set/Koloni

4 2260 1 200 1 200 - - - - - - 4 2460 -

1 10000 - - - - - - - - - - - - 1 10000 -

21 272 - - - - - - - - - - - - 21 6643 -

38 168145 - - - - - - - - - - - - 38 168145 -

1 8000 - - - - - - - - - - - - 1 8000 -

624 2391851 61 217966 18 42276 56 230366 - - - - - - 624 2610846 -

2 719 1 360 - - 1 360 - - - - - - 2 719 -


18 173 - - - - - - - - - - - - 18 173 Drum

1 57281.6 - - - - - - - - - - - - 1 57281.6 -

1 7000 - - - - - - - - - - - - 1 7000 -

2245 52729222.27 - - - - - - - - - - - - 2155 51535138.8 Kilogram

22 77010 - - - - - - - - - - - - 21 74210 Liter ( 1 dm3 )

23 1749 - - - - - - - - - - - - 23 1749 Piece/Kepala

165 5912 - - - - - - - - - - - - 156 5551 Package

1 15000 - - - - - - - - - - - - 1 15000

6 79975.8 - - - - - - - - - - - - 6 79975.8 Square Feet

1 460000 - - - - - - - - - - - - 1 460000 Tonne

4 BBKP BELAWAN 2 40000 - - - - - - - - - - - - 2 40000 -

1 10000 - - - - - - - - - - - - 1 10000 -

563 18281604.34 - - 1 17422 1 17422 - - - - - - 564 17902653.52 Kilogram

1 3510 - - - - - - - - - - - - 1 3510 Liter ( 1 dm3 )

SATUANNO UPTPemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolSATUANNO UPT

Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan

1 66 - - - - - - - - - - - - 1 66 Tonne

5 BBKP MAKASSAR 2 358412 2 358412 2 358412 1 86740 - - - - - - 2 358412 -

37 5670115 29 3991051 28 3692308 3 355960 - - - - - - 31 4462246 Kilogram

6 BKP KELAS I DENPASAR - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 BKP KELAS I SEMARANG 1 125000 1 125000 1 125000 - - - - - - - - 1 125000 -

1 40000 1 40000 1 40000 - - - - - - - - 1 40000 Drum

1 4880 1 4880 1 4880 - - - - - - - - 1 4880 -

1 120000 1 120000 1 120000 - - - - - - - - 1 120000 -

491 6818166.2 489 7160291.2 477 7000766.2 11 80000 - - - - - - 488 6535166.2 Kilogram

5 5 5 - - - - - - - - - 5 Piece/Kepala

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN - - - - - - - - - - - - - - - -

9 BKP KELAS B LAMPUNG 3 480 3 480 1 - - - - - - - - - 4 640 Drum

97 13406300 74 10493994 73 10507876 68 10448634 96 13463542 Kilogram









18 BKP KELAS I PALEMBANG 4 5 - - - - - - 4 5 - - - - - - -

1 50 - - - - - - 1 50 - - - - - - Piece/Kepala

19 BKP KELAS I JAMBI - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 BKP KELAS I BATAM - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 BKP KELAS II MEDAN 1 26 - - - - - - 1 26 - - 1 26 -

1 5 - - - - - - 1 5 - - 1 5 -


204 47003491 203 46498363 194 44615664 - - - - - - - - 204 47003491 Kilogram

1 232632 1 232632 1 232632 - - - - - - - - 1 232632




26 BKP KELAS II TARAKAN - - - - - - - - - - - - - - - -

27 BKP KELAS II CILEGON 33 1881600 2 80000 - - - - - - - - 35 2035200 Kilogram

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 1 1 - - - - - - - - - - -


30 BKP KELAS II PALU - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 SKP KELAS I BIAK - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 SKP KELAS I ENTIKONG 2 225 2 225 - - -

34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - - - - - -






40 SKP KELAS I AMBON - - - - - - - - - - - - - - - - -






46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 SKP KELAS II ENDE - - - - - - - - - - - - - - - - -




207224902.4 128595279.3 66393315.8 72031415.1 7 0 0 204461963 Kilogram

290457 42789 0 42789 50 0 0 308629 Piece/Kepala

92924.7 6418.4 0 6418.4 0 0 0 92924.7 Square Feet

25 0 0 0 0 0 0 25 Colly

40014 40000 40000 40014 Gram

11.25 0 0 0 0 0 0 11.25 Meter Kubik

5922 0 0 0 0 0 0 5553 Package

730 0 0 0 0 0 0 730 Set

1041293.06 581227.06 0 581227.06 0 0 0 1063293.06 Tonne

4812911.6 1134094 898154 403057 37 225 32 5160067.6 Blanks

125497 44976 0 44976 0 0 0 122697 Litter

40734 40480 40240 0 0 0 0 40894 Drum

21381

TOTAL 7674 3002 842 7 2 2 75662286


1 BBKP SURABAYA 5 1006 - - - - - - - - - - - - 5 1006 Ekor

41 31363 - - - - - - - - - - - - 41 31363 -

9 1507 2 2 2 2 2 2 - - - - - - 9 1507 Piece/Kepala

2 BBKP TANJUNG PRIOK - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 BBKP SOEKARNO HATTA 36 2054 - - - - - - 2 4 - - 2 4 34 2050 Ekor

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 92 - - - - - - - - - - - - 1 92 -

4845 609188 - - - - - - 5 118 - - - - 4844 609110 -

645 646 - - - - - - 1 1 - - - - 644 644 -

16 16 - - - - - - - - - - 16 16 Piece/Kepala

27 9824 - - - - - - 1 1 - - - - 26 9823

4 BBKP BELAWAN - - - - - - - - - - - - - - - -

5 BBKP MAKASSAR 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Piece/Kepala

6 BKP KELAS I DENPASAR 117 10458 - - - - - - - - - - - - 117 10458

483 37107 - - - - - - - - - - - - 473 35937 Piece/Kepala

7 BKP KELAS I SEMARANG 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Ekor

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 7 7 7 7 6 5 7 7 - - - - - - 7 7 Ekor

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 BKP KELAS I PEKANBARU 16 20 - - - - - - - - - - - - 16 20 Ekor






16 BKP KELAS I PADANG 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Ekor


18 BKP KELAS I PALEMBANG 4 4 - - - - - - - - - - - - 4 4 Ekor

19 BKP KELAS I JAMBI - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 BKP KELAS I BATAM 3 5 - - - - - - - - - - - - 3 5 Ekor

21 BKP KELAS II MEDAN 8 94 - - - - - - - - - - - - 8 94 Ekor

1 41 - - - - - - - - - - - - 1 41 Kilogram

22 BKP KELAS II T. PINANG 491 319294 488 317054 488 319298 3 2250 - - - - - - 494 323764 -

2 110 2 110 2 110 - - - - - - - - 2 110 Kilogram

5 4165 5 5300 1 1000 - - - - - - - - 1 965 Piece/Kepala


24 BKP KELAS II KENDARI 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 Piece/Kepala




28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 430 79323 48 168 - - 396 71343 - - - - - - 430 79323 Piece/Kepala

1 2829 - - - - - - - - - - - - 1 2829 -


30 BKP KELAS II PALU - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 SKP KELAS I BIAK - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 SKP KELAS I ENTIKONG - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 SKP KELAS I TBA 6 1054 6 1054 6 1054 4 1047 - - - - - - 6 1054 Piece/Kepala

35 SKP KELAS I CILACAP - - - - - - - - - - - - - - - -

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR - - - - - - - - - - - - - - - -

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 Piece/Kepala



40 SKP KELAS I AMBON - - - - - - - - - - - - - - - - -




44 SKP KELAS I BANDUNG 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

23 158 - - - - - - - - - - - - 23 158 Piece/Kepala


46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 3 7 - - - - - - - - - - - - 3 7 Ekor

47 SKP KELAS II ENDE - - - - - - - - - - - - - - - - -




3199 7 5 7 4 0 4 3195 Ekor

151 110 110 0 0 0 0 151 Kilogram

123333 6526 2058 72394 0 0 0 118963 Piece/Kepala

983697 317054 319298 2250 120 0 0 988086 Blanks

TOTAL 7232 560 507 414

Penolakan Pemusnahan

9 - 2 7161

PelepasanSATUAN

Lampiran. 24 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP EKSPOR PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan


Penolakan Pemusnahan PelepasanSATUANNO UPT

Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan

8724


1 BBKP SURABAYA 3 122 - - - - - - - - - - - - 3 122 -

2 58 - - - - - - - - - - - - 2 58 Ekor

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

2846 1235251.9 - - - - - - - - - - - - 2846 1201892.4 Kilogram

3 81 - - - - - - - - - - - - 3 81 -

2 79 - - - - - - - - - - - - 2 79 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

1 0.54 - - - - - - - - - - - - 1 0.54 Liter ( 1 dm3 )

2 60 - - - - - - - - - - - - 2 60 Piece/Kepala

1 3099.75 - - - - - - - - - - - - 1 Square Feet

3 9063 - - - - - - - - - - - - 3 9063 -


1 80.25 - - - - - - - - - - - - 1 80.25 -

10 49 - - - - - - - - - - - - 10 49 -

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

471 1753 - - - - - - - - - - - - 471 1946 -

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

13 37 - - - - - - - - - - - - 13 37 -

171 339 - - - - - - - - - - - - 171 327 Colly

2 - - - - - - - - - - - - 2 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Carton

3 103 - - - - - - - - - - - - 3 103 Ekor

9 912.65 - - - - - - - - - - - - 9 3060.5 Gram

7 2349 - - - - - - - - - - - - 7 2349 -

7 279.45 - - - - - - - - - - - - 7 1028.7 -

1764 64970.1 - - - - - - 3 52.6 - - - - 1764 65744.4 Kilogram

1 38 - - - - - - - - - - - - 1 38 -

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 -

8 31 - - - - - - - - - - - - 8 31 -

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

5 19 - - - - - - - - - - - - 5 19 -

9 90 - - - - - - - - - - - - 9 90 -

64 13182 - - - - - - - - - - - - 64 13182 Piece/Kepala

145 42146 - - - - - - - - - - - - 145 42146 -

4 20 - - - - - - - - - - - - 4 20 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 476.5 - - - - - - - - - - - - 1 476.5 -

1 654.5 - - - - - - - - - - - - 1 654.5 -

220 788570.02 - - - - - - - - - - - - 220 788570.02 Square Feet

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

198 138107.83 - - - - - - - - - - - - 198 138107.83 -

3 1092.89 - - - - - - - - - - - - 3 1092.89 -

1 11 - - - - - - - - - - - - 1 11 -

3 BBKP SOEKARNO HATTA 1 3800 - - - - - - - - - - - - 1 -

1 16500 - - - - - - - - - - - - 1 16500 -

10 200311.52 - - - - - - - - - - - - 10 200311.52 Kilogram

35 306218 - - - - - - - - - - - - 34 304869 Piece/Kepala

126 1326214.7 - - - - - - - - - - - - 123 1299927.5 Square Feet

4 BBKP BELAWAN - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 BBKP MAKASSAR 4 3070 - - - - - - - - - - - - 4 3070 Kilogram

1 316 - - - - - - - - - - - - 1 316 Lembar

1 1000 - - - - - - - - - - - - 1 1000 Piece/Kepala

6 BKP KELAS I DENPASAR 1 300 - - - - - - - - - - - - 1 300 Gram

1 2.5 - - - - - - - - - - - - 1 2.5 -

45 594.3 - - - - - - - - - - - - 45 594.3 Kilogram

105 4555 - - - - - - - - - - - - 105 4555 Piece/Kepala

24 1934 - - - - - - - - - - - - 24 1934 -

7 BKP KELAS I SEMARANG 1 57.2 - - - - - - - - - - - - 1 57.2 Ekor

19 825 - - - - - - - - - - - - 19 825 -

2501 871320.09 - - - - - - - - - - - - 2501 791476.09 Kilogram

6 2900 - - - - - - - - - - - - 6 2900 -

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 35 270.8 - - - - - - - - - - - - 35 270.8 Kilogram





13 BKP KELAS I BANJARMASIN 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Kilogram

14 BKP KELAS I MATARAM 11 10 - - - - - - - - - - - - 11 10 Kilogram


Pemusnahan PelepasanSATUAN

Lampiran. 28 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAH EKSPOR PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan




16 BKP KELAS I PADANG 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Colly

3 3.5 - - - - - - - - - - - - 3 3.5 Kilogram


18 BKP KELAS I PALEMBANG 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

74 544.5 - - - - - - - - - - - - 74 542.5 Kilogram

19 BKP KELAS I JAMBI 31 240 30 232 30 232 31 240 - - - - - - 31 240 Kilogram


193 145449.14 - - - - - - - - - - - - 193 145449.14 Kilogram

21 BKP KELAS II MEDAN 1 22 - - - - - - - - - - - - 1 22 -

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 Colly

2 48 - - - - - - - - - - - - 2 48 -

5 309 - - - - - - - - - - - - 5 309 Ekor

9 21.35 - - - - - - - - - - - - 9 1469.9 Gram

58 1033.25 - - - - - - - - - - - - 52 1019.1 -

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

2278 70093.17 - - - - - - - - - - - - 2275 71176.67 Kilogram

1 7 - - - - - - - - - - - - 1 7 -

2 59.9 - - - - - - - - - - - - 2 59.9 -

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

6 2880 - - - - - - - - - - - - 6 2880 Lembar

114 61342.6 - - - - - - - - - - - - 114 61357 Kilogram

22 BKP KELAS II T. PINANG 3 14.5 1 2 1 2 - - - - - - - - 3 14.5 Kilogram

2 1000 - - - - - - - - - - - - 2 1000 Piece/Kepala






28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 8 894 - - - - - - - - - - - - 8 894 -

146 26362.2 9 1111 - - 82 14576.8 - - - - - - 145 25200.2 Kilogram

5 762.8 - - - - - - - - - - - - 5 762.8 -

1 228 - - - - - - - - - - - - 1 228 Piece/Kepala


30 BKP KELAS II PALU - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 SKP KELAS I BIAK - - - - - - - - - - - - - - - - -


34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - - - - - -



37 SKP KELAS I BANDA ACEH 2 8.5 - - - - - - - - - - - - 2 8.5 Kilogram


39 SKP KELAS I SAMARINDA 2 1.5 - - - - - - - - - - - - 2 1.5 Kilogram

40 SKP KELAS I AMBON - - - - - - - - - - - - - - - - -



43 SKP KELAS I MERAUKE 1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 Kilogram



46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 62 3414 - - - - - - - - - - - - 62 3414 Kilogram

47 SKP KELAS II ENDE - - - - - - - - - - - - - - - - -




470.2 0 0 0 0 0 0 470.2 Ekor

1448041.4 1345 234 14816.8 52.6 0 0 1368905.6 Kilogram

326183 0 0 0 0 0 0 324834 Piece/Kepala

2114784.7 0 0 0 0 0 0 2088497.5 Square Feet

1 1 Carton

365 0 0 0 0 0 0 353 Colly

1234 0 0 0 0 0 0 4830.4 Gram

3196 0 0 0 0 0 0 3196 Lembar

214158.62 0 0 0 0 0 0 211093.72 Blanks

24047

11923TOTAL 11937 40 31 113 3

Lampiran. 32 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HBAH EKSPOR PER UPT TA 2012


1 BBKP SURABAYA 12 417082 - - - - - - - - - - - - 11 356993 -

264 172523.99 - - - - - - - - - - - - 263 172072.99 Kilogram

1 873.5 - - - - - - - - - - - - 1 873.5 -

1 63 - - - - - - - - - - - - 1 63 -

7 5393.31 - - - - - - - - - - - - 7 5393.31 Meter Persegi

8 19674 - - - - - - - - - - - - 8 19674 Piece/Kepala

1 26 - - - - - - - - - - - - 1 26 Roll(s)

9 1998 - - - - - - - - - - - - 9 1998 -

3 24177.75 - - - - - - - - - - - - 3 24177.75 -

611 25154254.77 - - - - - - - - - - - - 609 36144942.24 Square Feet

63 313475 - - - - - - - - - - - - 62 308145 -

111 417563.41 - - - - - - - - - - - - 111 1100797.57 -


1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 Colly

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Ekor

2 5.8 - - - - - - - - - - - - 2 805 Gram

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

120 3707.8 - - - - - - - - - - - - 120 3687.8 Kilogram

1 750 - - - - - - - - - - - - 1 750 Lembar

88 15761 - - - - - - - - - - - - 88 15907 Piece/Kepala

133 36099 - - - - - - - - - - - - 133 36099 -

175 1136659.69 - - - - - - - - - - - - 175 1136659.69 Square Feet

1 4594 - - - - - - - - - - - - 1 4594 -

95 75369.89 - - - - - - - - - - - - 95 77572.24 -

4 242.02 - - - - - - - - - - - - 4 242.02 -

1 504.75 - - - - - - - - - - - - 1 504.75 -

3 BBKP SOEKARNO HATTA 6 522273 - - - - - - - - - - - - 6 522273 Kilogram

2 5626.94 - - - - - - - - - - - - 2 5626.94 Meter Persegi

201 431904 - - - - - - - - - - - - 201 431904 Piece/Kepala

1 700 - - - - - - - - - - - - 1 700 -

83 836857.85 - - - - - - - - - - - - 86 857756.55 Square Feet

4 BBKP BELAWAN - - - - - - - - - - - - - - -

5 BBKP MAKASSAR 1 353 - - - - - - - - - - - - 1 353 -

11 7369 - - - - - - - - - - - - 11 7369 Kilogram

6 BKP KELAS I DENPASAR 8 72.98 - - - - - - - - - - - - 8 72.98 Kilogram

46 7738 - - - - - - - - - - - - 46 7740.8 Piece/Kepala

27 1865 - - - - - - - - - - - - 27 1865 -

7 BKP KELAS I SEMARANG 115 621653.72 - - - - - - - - - - - - 113 589344.72 Kilogram

1 10698 - - - - - - - - - - - - 1 10698 -

3 1074 - - - - - - - - - - - - 3 1074 Piece/Kepala

1 420 - - - - - - - - - - - - 1 420 -

2 63842.75 - - - - - - - - - - - - 2 63842.75 Square Feet

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 3 1928 1 - - - - - - - - - - - 3 1928 Kilogram

19 41554 6 - - - - - - - - - - - 19 41554 -

7 18346 3 - - - - - - - - - - - 7 18346 Piece/Kepala

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG 5 16.5 - - - - - - - - - - - - 1 3 Kilogram

10 BKP KELAS I PEKANBARU 1 800 - - - - - - - - - - - - 1 800 Kilogram








18 BKP KELAS I PALEMBANG - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 BKP KELAS I JAMBI - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 BKP KELAS I BATAM - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 BKP KELAS II MEDAN 7 161.2 - - - - - - - - - - - - 7 161.2 -

1 18 - - - - - - - - - - - - 1 18 -

14 290.45 - - - - - - - - - - - - 14 889.85 Kilogram

22 BKP KELAS II T. PINANG 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 Kilogram






28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 6 385 - - 1 108 - - - - - - 6 385 -

280 78549.53 24 10063.2 - - 164 51348.6 - - - - - - 280 78563.44 Kilogram

9 2356 - - 5 658 - - - - - - 9 2356

2 24.41 - - 1 6 - - - - - - 2 24.41 Piece/Kepala






1 1523 - - - - - - - - - - - - 1 1523 Square Feet


30 BKP KELAS II PALU - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 SKP KELAS I BIAK - - - - - - - - - - - - - - - - -


34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - - - - - -



37 SKP KELAS I BANDA ACEH 7 100 - - - - - - - - - - - - 7 100 Kilogram



40 SKP KELAS I AMBON - - - - - - - - - - - - - - - - -





1 113 - - - - - - - - - - - - 1 113 -

1 6717.43 - - - - - - - - - - - - 1 8383.39 -

67 102581.22 - - - - - - - - - - - - 67 1897679.22 Kilogram

1 24 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

13 224809.8 - - - - - - - - - - - - 13 224809.8 Square Feet


46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 1 200 - - - - - - - - - - - - 1 200

5 239 - - - - - - - - - - - - 5 239 Kilogram

47 SKP KELAS II ENDE - - - - - - - - - - - - - - - - -




- - -

1512107.19 11004.2 941 52289.6 - - - 3275025 Kilogram

11020.25 0 0 0 - - - 11020.25 Meter Persegi

494521.41 8000 8000 8006 - - - 494670.21 Piece/Kepala

27417947.86 0 0 0 - - - 38429534.03 Square Feet

2 - - - 2 Colly

5.8 - - - 805 Gram

750 0 0 0 - - - 750 Lembar

941489.95 13000 10000 1766 - - - 1623659.42 Blanks

26 0 0 0 - - - 26 Roll

#ЗНАЧ!

- - - 2699TOTAL 2707 34 - 171

Lampiran. 36 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA LAIN EKSPOR PER UPT TA 2012


1 BBKP SURABAYA 2 60 - - - - - - - - - - - - 2 60 -

2 28 - - - - - - - - - - - - 2 28 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

77 3270954 - - - - - - - - - - - - 77 3270954 Kilogram

2 6 - - - - - - - - - - - - 2 6 -

4 240 - - - - - - - - - - - - 4 190 -



20 5580 - - - - - - - - - - - - 20 11310 -

27 138 - - - - - - - - - - - - 27 322 -

159 22038 - - - - - - - - - - - - 159 41223 -

4 - - - - - - - - - - - - - 4 216 -

2 - - - - - - - - - - - - - 2 14 -

1 511 - - - - - - - - - - - - 1 511 -

4 1392 - - - - - - - - - - - - 4 1392 Kilogram

2 525 - - - - - - - - - - - - 2 525 -

8 8560 - - - - - - - - - - - - 8 8560 -

9 3200 - - - - - - - - - - - - 9 11100 -

2 4180 - - - - - - - - - - - - 2 4180 -

11 37726 - - - - - - - - - - - - 11 37726 Piece/Kepala

3 5 - - - - - - - - - - - - 3 5 -

4 1176 - - - - - - - - - - - - 4 1296 -

1 600 - - - - - - - - - - - - 1 600 -

2 1000 - - - - - - - - - - - - 2 1000 -

5 1923 - - - - - - - - - - - - 5 1923 -

9 3600 - - - - - - - - - - - - 9 13300 -

424 879335.8 - - - - - - - - - - - - 424 1514050 -

4 BBKP BELAWAN 40 1491700 - - - - - - - - - - - - 40 1371820 Kilogram

5 BBKP MAKASSAR - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 BKP KELAS I DENPASAR - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 BKP KELAS I SEMARANG 3 49 - - - - - - - - - - - - 3 49 Kilogram

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN - - - - - - - - - - - - - - - - -










18 BKP KELAS I PALEMBANG - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 BKP KELAS I JAMBI - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 BKP KELAS I BATAM - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 BKP KELAS II MEDAN 1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 Kilogram

22 BKP KELAS II T. PINANG - - - - - - - - - - - - - - - - -






28 BKP KELAS II YOGYAKARTA - - - - - - - - - - - - - - - - -


30 BKP KELAS II PALU - - - - - - - - - - - - - - - - -


32 SKP KELAS I BIAK - - - - - - - - - - - - - - - - -


34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - - - - - -






40 SKP KELAS I AMBON - - - - - - - - - - - - - - - - -





4 19 - - - - - - - - - - - - 4 19 -






42 393 - - - - - - - - - - - - 42 393 Piece/Kepala


46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 SKP KELAS II ENDE - - - - - - - - - - - - - - - - -




-

4764100 - - - - - - 4644220 Kilogram

38119 - - - - - - 38119 Piece/Kepala

933022.8 - - - - - - 1610736.8 Blanks

1768

- - - 884TOTAL 884 - - -


1 BBKP SURABAYA 1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 -

1157 180241 6 9 5 8 10 260 4 20 4 20 - - 1153 181218 Ekor

3 12 - - - - - - - - - - - - 3 12 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 350 -

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 -

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

4735 643924 4 131 4 131 2 101 4728 667965 Piece/Kepala

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

3 - - - - - - - - - - - - 3 -

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -


3 - - - - - - - - - - - - 3 -

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

5382 3216820 - - - - - - 13 33 4 7 4 7 5369 3568671 Ekor

1 32 - - - - - - - - - - - - 1 32 -

1 100 - - - - - - - - - - - - 1 100 -

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

17 1060 - - - - - - - - - - - - 17 1045 -

475 174125 - - - - - - - - - - - - 475 383832 Piece/Kepala

2 30 - - - - - - - - - - - - 2 30 Set/Koloni

5 - - - - - - - - - - - - 5 -

3 BBKP SOEKARNO HATTA 3 1013 - - - - - - 1 10 - - - - 3 1977 Ekor

1 251 - - - - - - - - - - - - 1 251 Piece/Kepala

5 48 - - - - - - - - - - - - 5 48 Ekor

5 BBKP MAKASSAR 1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

4 16 2 13 2 13 1 1 - - - - - - 4 16 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

2106 3112625 51 959 49 958 47 929 1 7 2 11 - - 2106 3103166 Ekor

5 22 - - - - - - - - - - - - 5 22 -

2 6 - - - - - - - - - - - - 2 6 -

1 8000 - - - - - - - - - - - - 1 8000 -

2 16400 - - - - - - - - - - - - 2 16400 -

977 2334987 26 398 24 288 18 201 1 1 976 2335584 Piece/Kepala

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

18 111 - - - - - - - - - - - - 18 111 Set/Koloni

6 BKP KELAS I DENPASAR

6 46651 - - - - - - - - - - - - 6 46651 -

2 7200 - - - - - - - - - - - - 2 7200 -

41 220069 1 7900 1 7900 - - - - - - 41 220069 Ekor

1 1500 - - - - - - - - - - - - 1 1500 -

1419 19877533 6 16679 5 17673 4 17674 52 1473 12 113 6 223 1413 16664708 Piece/Kepala

1 10000 - - - - - - - - - - - - 1 10000 -

7 BKP KELAS I SEMARANG 1 23 - - - - - - - - - - - - 1 23 -

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

704 4048 3 4 3 2 3 4 50 150 39 132 41 134 654 3895 Ekor

1 8 - - - - - - - - - - - - 1 8 -

117 899 - - - - - - - - - - 1 1 116 899 Piece/Kepala

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 35 - - - - - - - - - - - - 1 -

4 10002 - - - - - - - - - - - - 4 10002 -

7510 4811459 851 372631 822 276083 849 400133 4 5 2 3 7488 4850109 Ekor

2 8 - - - - - - - - - - - - 2 8 -

137 36763 5 88 4 87 4 87 136 39760 Piece/Kepala

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG 1 23 - - - - - - - - - - - - 1 23 -

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 -

3311 11268555 7 267 4 221 3 188 5 8 3304 11247427 Ekor

1 13000 - - - - - - - - - - - - 1 13000 -

6219 24361135 2 11552 1 32 7 7084 4 4006 1 4 6217 24372333 Piece/Kepala

1 14 - - - - - - - - - - - - 1 14 -

1 120 - - - - - - - - - - - - 1 120 -

1 9180 - - - - - - - - - - - - 1 9180 -

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 -

10 BKP KELAS I PEKANBARU 1320 1643690 1 501 1 476 1 476 1318 1638215 Ekor

8 20 - - - - - - - - - - - - 8 20 -

5 104 - - - - - - - - - - - - 5 104 -

643 660094 642 658288 Piece/Kepala

11 BKP KELAS I PONTIANAK 3 12000 3 12000 3 12000 3 12000 - - - - - - 3 12000 -

1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - - - 1 2 -

15 625 15 565 15 565 8 396 - - - - - - 15 605 -

1 4000 1 4000 1 4000 - - - - - - 1 4000 -

1140 2478508 1122 2454764 1098 2390673 971 2151570 7 215 5 9 1 2 1138 2478625 Ekor

2 10 2 10 2 10 1 4 - - - - - - 2 10 -

SATUANPelepasan

Lampiran. 25 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2012

NO UPTPemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolSATUAN

PelepasanNO UPT

Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan

3 82 3 82 3 82 1 60 - - - - - - 3 82 -

65 78855 66 78846 62 77773 55 70478 67 78880 Piece/Kepala

1 80 1 80 1 80 1 80 - - - - - - 1 80 -

12 BKP KELAS I KUPANG 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 Set/Koloni

1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 1 -

116 58708 6 17305 107 230072 1 5 2 166 115 254272 Ekor

2 47 - - 1 15 - - - - - - - - 2 47 -

1 3 - - 1 3 - - - - - - - - 1 3 -

1 2500 - - 1 2500 - - - - - - - - 1 2500 -

2 8 - - - - - - - - - - - - 2 8 -

2 5100 - - - - - - - - - - - - 2 5100 -

1 18 - - - - - - - - - - - - 1 18 -

5072 3104143 75 24527 63 5566 63 5917 68 354 80 411 42 214 4934 3319996 Ekor

1 11 - - - - - - - - - - - - 1 11 -

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

2819 1614109 45 4630 38 3801 37 3427 2810 1597111 Piece/Kepala

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 -

2 4000 - - - - - - - - - - - - 2 9000 -

14 BKP KELAS I MATARAM 1 14 1 14 1 14 1 14 - - - - - - 1 14 -

2 25500 - - - - 2 25500 - - - - - - 2 25500 -

1087 193095 707 50853 600 11428 994 158665 10 411 7 402 2 80 1077 176474 Ekor

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

2108 11271103 738 2127311 477 643133 2015 12103639 25 1142 12 686 6 315 2071 12464209 Piece/Kepala

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

15 BKP KELAS I MANADO 429 842310 4 10 2 4 3 8 422 851916 Ekor

1 500 - - - - - - - - - - - - 1 500 -

1116 2447314 4 142 1 6 7 290 1 240 1 1 1 240 1114 2488273 Piece/Kepala

16 BKP KELAS I PADANG 1 1000 - - - - - - - - - - - - 1 1000 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 10080 - - - - - - - - - - - - 1 10080 -

727 798959 1 1 1 1 1 1 726 798958 Ekor

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

31 8075 31 11075 Piece/Kepala

17 BKP KELAS I JAYAPURA 2 104 1 88 1 78 1 78 1 4 - - 1 4 1 78 -

261 362485 161 361531 3 195 161 361530 64 320 3 4 58 309 197 362151 Ekor

18 BKP KELAS I PALEMBANG 804 371306 172 226 131 179 141 188 804 371336 Ekor

57 5070 19 22 13 16 13 16 57 5072 Piece/Kepala

19 BKP KELAS I JAMBI 1 50 1 50 1 50 1 50 - - - - - - 1 50 -

852 287508 850 306632 837 270261 846 275534 9 1950 4 1049 1 18 845 275200 Ekor

50 4235 50 4160 50 4234 50 4235 50 4235 Piece/Kepala

20 BKP KELAS I BATAM 1 18600 - - - - - - - - - - - - 1 18600 -

1 3500 - - - - - - - - - - - - 1 3500 -

2557 7182653 9 25069 2556 7235083 Ekor

21 BKP KELAS II MEDAN

1 68400 - - - - - - - - - - - - 1 68400 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1738 2051836 1734 2260861 Ekor

29 7360 29 7361 Piece/Kepala

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

22 BKP KELAS II T. PINANG 1 3200 1 3200 1 3200 - - - - - - - - 1 3200 -

1 6240 - - - - - - - - - - - - 1 6240 -

1390 5763453 446 2502674 426 2481235 42 1389 1 1 2 2 1369 5954340 Ekor

1 170 1 170 - - - - - - - - 1 170 -

170 179351 31 35052 28 34883 20 659 159 176844 Piece/Kepala

23 BKP KELAS II TERNATE 1747 2147464 177 50357 736 1157326 28 687 34 8940 16 8818 16 8097 1695 2103444 Piece/Kepala

507 402973 218 313237 145 194677 188 258235 16 73 18 78 489 402852 Ekor

18 21440 11 18500 2 3500 11 18500 18 21440 Piece/Kepala

24 BKP KELAS II KENDARI 2224 6041374 141 2209 137 304 137 300 4 6 3 5 1 2 2213 6018914 Piece/Kepala

1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - - - 1 2 -

2310 4977968 2310 11971008 1978 11183610 1979 11145870 2 3 2 3 2 3 2271 11929347 Piece/Kepala

1 6000 1 6000 1 6000 - - - - - - 1 6000 -

1 1700 1 1700 1 1700 1 1700 - - - - - - 1 1700 -

25 BKP KELAS II P.PINANG 1 3000 - - - - - - - - - - - - 1 3000 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 18 - - - - - - - - - - - - 1 18 -

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 -

2200 3213514 74 31292 41 14370 90 36837 9 25 14 34 3 9 2184 3247494 Ekor

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

2138 2746425 70 3913 37 213 64 4300 5 5 3 5 1 3 2143 2772837 Piece/Kepala

6 7081 - - - - - - - - - - - - 6 7081 -

2 61 - - - - - - - - - - - - 2 61 -

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

26 BKP KELAS II TARAKAN 2 3500 - - - - - - - - - - - - 2 3500 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

621 1331806 29 375 10 13 28 4071 - - - - - - 622 1498909 Ekor


PelepasanNO UPT


1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

1321 2634509 90 3516 30 754 93 3036 - - - - - - 1314 2620165 Piece/Kepala

1 5 - - - - - - 1 5 Set/Koloni

27 BKP KELAS II CILEGON 242 1132 51 478 45 455 47 471 - - - - - - 242 1131 Piece/Kepala

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

1 1500 - - - - - - - - - - - - 1 1500 -

5924 3671289 1 15 5924 3672774 Ekor

1 1500 - - - - - - - - - - - - 1 1500 -

1 1500 - - - - - - - - - - - - 1 1500 -

1 1500 - - - - - - - - - - - - 1 1500 -

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 51 3721 51 3721 Piece/Kepala

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

407 22003 6 47 407 21990 Ekor

1 70 - - - - - - - - - - - - 1 70 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1750 105446 36 385 68 1666 22 160 6 100 11 21 1736 105286 Piece/Kepala

1 925 - - - - - - - - - - - - 1 925 -

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

1 5600 - - - - - - - - - - - - 1 5600 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

1517 601201 258 81107 372 79779 97 6179 11 540 2 508 10 538 1484 667516 Ekor

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

1 40 - - - - - - - - - - - - 1 40 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 -

30 BKP KELAS II PALU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Set/Koloni

16 20501 3 4 3 4 3 4 16 20501 Ekor

1 21 - - - - - - - - - - - - 1 21 -

1 1200 - - - - - - - - - - - - 1 1200 -

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

31 BKP KELAS II GORONTALO 1738 302990 193 19301 287 42108 137 14813 95 786 1 12 91 269 1548 299218 Piece/Kepala

354 227655 353 241745 348 239288 349 239374 354 242950 Ekor

384 283080 379 288135 373 284499 377 286132 5 17 2 6 1 2 379 287298 Piece/Kepala

1 14 1 14 1 14 1 14 - - - - - - 1 14 -

32 SKP KELAS I BIAK 295 227024 4 3400 15 40 16 54 12 40 278 225610 Piece/Kepala

1 1500 1 1 1500 - - - - - - - - 1 1500 -

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

1 2200 - - - - - - - - - - - - 1 2200 -

767 734973 289 321470 245 261045 38 29124 24 105 6 27 19 95 741 818153 Ekor

1 1100 - - - - - - - - - - - - 1 1100 -


34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - - - - - -


36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 Piece/Kepala

1 16100 - - - - - - - - - - - - 1 16100 -

1 500 - - - - - - - - - - - - 1 500 -

530 5289326 530 5289326 Piece/Kepala

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 18 18 2 2 2 2 1 1 18 88 Ekor

778 167093 198 16509 195 16485 174 12464 774 148579 Piece/Kepala

1 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

38 SKP KELAS I SORONG 11 11419 6 9900 4 5600 1 2300 11 11972 Piece/Kepala

21 1274 - - - - - - 12 915 3 9 13 917 9 326 -

776 1101561 1 650 41 109 16 36 47 12804 710 1059474 Ekor

76 92741 1 451 2 3 1 2 1 1 67 81438 Piece/Kepala

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1 288 1 6 - - - - - - - - - - 1 288 -

28 4042 1 1 - - - - - - - - - - 28 4042 -

1 100 704 4048 3 4 3 2 3 4 50 150 39 132 41 134 -

3 654 1 8 - - - - - - - - - - 3 654 -

636 55226 8 403 - - - - - - - - - - 636 55226 -

40 SKP KELAS I AMBON 1 1 1 1 Set/Koloni

41 SKP KELAS I BENGKULU 696 40436 121 189 105 160 687 45542 1 2 1 2 693 45604 Ekor

26 51 2 6 1 5 24 74 26 86 Piece/Kepala

42 SKP KELAS I TIMIKA 1 10 1 10 Set/Koloni

264 258062 3 446 2 246 4 329 15 1558 8 23 5 12 249 252967 Ekor

43 SKP KELAS I MERAUKE 7 7300 7 7300 Piece/Kepala

333 342986 321 335473 321 335463 319 330849 5 2020 5 2020 329 336954 Ekor

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

44 SKP KELAS I BANDUNG 32 197 32 198 Ekor

20 105 20 110 Piece/Kepala

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

45 SKP KELAS I PARE-PARE 1 25 1 25 Set/Koloni

46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 17 13093 17 15093 Piece/Kepala

1 3000 - - - - - - - - - - - - 1 3000 -

808 2636909 5 54 1 22 5 54 2 2 1 2 801 2753995 Ekor

47 SKP KELAS II ENDE 2 300 - - - - - - - - - - - - 2 308 Piece/Kepala

48 SKP KELAS II MAMUJU 714 1472741 6 6769 5 6520 1 1 1 1 713 1462377 Piece/Kepala


PelepasanNO UPT


88 9894 58 315 55 303 58 315 - - - - - - 88 9894 Ekor

49 SKP KELAS II MANOKWARI

14 11766 - - - - - - - - - - - - 14 11766 Ekor

50 SKP KELAS II BANGKALAN 499 558392 1 100 1 100 31 81 14 26 16 35 464 557981 Piece/Kepala

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

59183154 7443653 6800621 4316039 7858 2678 16492 60466172 Ekor

89994017 14675366 13478753 23700422 19981 13839 9256 94869613 Piece/Kepala

158 6 6 6 0 0 0 158 Set

221771

678 354 484 85188TOTAL 92057 11631 10378 11413


1 BBKP SURABAYA 1 - - - - - - - - - - - - 1 7 -

108 5208800 - - - - - - - - - - - - 108 5404100 Butir

40 375 - - - - - - - - - - - - 34 366 Ekor

3 211 - - - - - - - - - - - - 3 211 -

837 254204.5 - - - - - - 1 10 - - - - 835 258672.5 Kilogram

27 8110 - - - - - - - - - - - - 27 8786 Lembar

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 Liter ( 1 dm3 )

64 1257168 - - - - - - - - - - - - 64 1502223 Piece/Kepala


188 387 - - - - - - - - 1 1 - - 187 386 -

1 36 - - - - - - - - - - - - 1 36 -

3 72880 - - - - - - - - - - - - 3 72880 Butir

150 374 - - - - - - - - 1 3 - - 149 373 Colly

3 4 - - - - - - - - - - - - 3 4 -

95 4405 - - - - - - - - - - - - 95 4405 Ekor

15 371.5 - - - - - - - - - - - - 15 280.75 -

2262 65392.7 - - - - - - 4 291.4 - - - - 2260 90049.05 Kilogram

3 603 - - - - - - - - - - - - 3 603 Lembar

1 8 - - - - - - - - - - - - 1 8 Piece/Kepala

3 955 - - - - - - - - - - - - 3 955 -


2 136 - - - - - - 2 136 - - - - 2 136 Piece/Kepala


5 BBKP MAKASSAR 1 38520 - - - - - - - - - - - - 1 38520 -

240 11503023 45 4746390 41 4499760 36 3975600 - - - - - - 236 11751223 Butir

2 52080 - - - - - - - - - - - - 2 52080 Ekor

2 8598 2 8598 2 8598 2 8598 - - - - - - 2 8598 -

719 3046515.4 671 2977509 665 2939129 591 2476346 - - - - - - 708 3066761.4 Kilogram

1 204 - - - - - - - - - - - - 1 204 -

1 18000 - - - - - - - - - - - - 1 18000 -

22 719560 - - - - - - - - - - - - 22 719560 Piece/Kepala

1 38880 - - - - - - - - - - - - 1 38880 -

1 20000 - - - - - - - - - - - - 1 20000 -

6 BKP KELAS I DENPASAR 2 15 - - - - - - - - - - - - 2 2 -

5 100000 - - - - - - - - - - - - 5 100000 Butir

3 4 - - - - - - 2 2 - - - - 3 4 Colly

10 24960 - - - - - - - - - - - - 8 23600 -

1417 1513637.9 40 108295 16 1452 22 1739 2 400 1192 1041071.43 Kilogram

275 15204701 3 17280 2 280 2 280 1 2 1 2 209 12159104 Piece/Kepala


63 468420 - - - - - - - - - - - - 63 453420 Butir

2 146 - - - - - - - - - - - - 2 146 Colly

25 288 - - - - - - - - - - - - 25 288 Ekor

28 19976 - - - - - - - - - - - - 28 19976 -

743 96087 - - - - - - 1 50400 - - - - 742 96027 Kilogram

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2

4 1350 - - - - - - - - - - - - 4 1350 -

1 400 - - - - - - - - - - - - 1 400 -

13 23970 - - - - - - - - - - - - 13 23970 Piece/Kepala

2 13000 - - - - - - - - - - - - 2 13000 -

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

16 1325600 12 1024000 12 1024000 12 1024000 - - - - - - 16 1325600 Butir

2 8 - - - - - - - - - - - - 2 8 Colly

53 35846 - - - - - - 2 4 1 1 52 36845 Ekor

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 Gram

4 703 - - - - - - - - - - - - 4 903 -

1 14000 1 14000 1 14000 1 14000 - - - - - - 1 14000 -

1 12500 1 12500 1 12500 1 12500 - - - - - - 1 12500 -

3711 11288726 1169 5192137.8 1114 4855208.8 1156 4913312 22 57290 6 232 7 56049 3689 11285641.7 Kilogram

1 8000 - - - - - - - - - - - - 1 8000 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 13000 -

2 201600 1 100800 1 100800 1 100800 - - - - - - 2 201600 Piece/Kepala


1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 Ekor

176 568761.2 - - - - - - - - - - - - 176 528931.2 Kilogram

168 7328061 - - - - - - - - - - - - 167 7281261 Piece/Kepala


998 1636352 - - - - - - - - - - - - 998 1630988 Kilogram

2 12 - - - - - - - - - - - - 2 12 -

1 700 - - - - - - - - - - - - 1 700 Piece/Kepala

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 Tonne

11 BKP KELAS I PONTIANAK 10 252840 10 252840 10 252840 7 142320 - - - - - - 10 252840 Butir

2 10 2 10 2 10 2 10 - - - - - - 2 10 Colly

11 51732 11 91602 11 91602 10 91601 - - - - - - 11 91336 Ekor

Penolakan Pemusnahan PelepasanSATUAN

Lampiran. 29 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAH DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2012





2 334 2 334 2 334 2 334 - - - - - - 2 334 -

853 1360038.2 849 1359376.2 835 1356850.2 802 1335287 4 194 2 55 2 139 849 1359832.2 Kilogram

1 430 1 430 1 430 1 430 - - - - - - 1 430 -

2 400 2 400 2 400 - - - - - - 2 400 Piece/Kepala

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 -

12 BKP KELAS I KUPANG 2 43 - - - - - - - - - - - - 2 43 -

705 4184426.3 87 635380 261 1713138 453 3473475 2 542 - - - - 705 4216135.25 Kilogram

1 10000 1 1 10000 1 10000 - - - - 1 10000 Milligram

24 66647 2 4550 1 22 1 3500 2 2 - - 1 1 21 66625 Piece/Kepala

1 30 1 30 1 30 - - 1 30 - - 1 30 -

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

274 13768330 4 270720 - - - - - - - - - - 273 14456665 Butir

5 239722 - - - - - - - - - - - - 5 239722 Ekor

1 200 - - - - - - 1 200 - - - - -

2 20000 - - - - - - - - - - - - 2 20000 -

1534 6490785.2 94 492075 73 422000 89 461075 - - - - - - 1531 6597137.2 Kilogram

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 35 - - - - - - - - - - - - 1 35 Liter ( 1 dm3 )

225 6261681 - - - - - - - - - - - - 225 7059976 Piece/Kepala

3 61894 - - - - - - - - - - - - 3 93859 -

1 12000 - - - - - - - - - - - - 1 12000 -

14 BKP KELAS I MATARAM 1 140 - - - - - - - - - - - - 1 140 -

5 4000 - - - - - - - - - - - - 5 4000 Butir

7 33 1 10 1 10 1 10 - - - - - - 7 33 Ekor

1 5000 - - - - 1 5000 - - - - - - 1 5000 -

5 10145 1 3125 - - 3 9625 1 520 1 520 4 9655 -

1 325 - - - - 1 325 - - - - - - 1 325 -

1 3750 - - - - - - - - - - 1 3750 -

3289 5111829.6 373 898396.98 2 376 1864 4934603 4 7663 2 163 3265 5204342.56 Kilogram

2 6250 - - - - 2 6250 - - - - - - 2 6250 -

13 35 - - - - - - - - - - - - 13 35 -

362 1596 2 11 1 3 4 168 - - - - - - 362 1596 Lembar

5 455 - - - - - - - - - - - - 5 455 -

451 59513 5 33907 1 30000 19 53228 2 50 - - - - 441 59510 Piece/Kepala

15 BKP KELAS I MANADO 45 914040 - - - - - - - - - - - - 45 914040 Butir

1 21600 - - - - - - - - - - - - 1 21600 Colly

1 9000 - - - - - - - - - - - - 1 9000 Ekor

1 120 - - - - - - - - - - - - 1 120 -

1 80 - - - - - - - - - - - - 1 80 -

981 3046742 - - - - - - - - - - - - 980 3038078 Kilogram

7 108216 - - - - - - - - - - - - 7 108216 Piece/Kepala

16 BKP KELAS I PADANG 7 28 - - - - - - - - - - - - 7 28 Colly

1 90 - - - - - - 1 90 1 90 1 90 Gram

35 161586.1 - - - - - - 2 3.5 2 3.5 2 3.5 33 157745.6 Kilogram

1 3 - - - - - - 1 3 1 3 1 3 -

17 BKP KELAS I JAYAPURA 1 14 - - - - - - 1 14 1 14 Colly

3 490 2 330 - - 1 180 - - - - - - 3 490 -

1 10000 1 10000 - - 1 10000 - - - - - - 1 10000 -

1479 12468045 239 2288895 33 338500 231 2243755 4 1677 1 300 2 1280 1475 12452564.5 Kilogram


1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 Colly

1 60 - - - - - - - - - - - - 1 60 -

44 1507 - - - - - - 1 30 1 30 - - 43 1487 Kilogram

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 -

19 BKP KELAS I JAMBI 2 5401 2 5401 1 1 2 5401 - - - - - - 2 5401 Ekor

62 121566 61 121467 61 121467 61 121467 1 6 1 6 1 6 61 121541 Kilogram

20 BKP KELAS I BATAM 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 Colly

7 17875 - - - - - - - - - - - - 7 17875 Ekor

3 272 - - - - - - - - - - - - 3 272 -

3897 13131035 20 121748 - - 15 199000 - - - - - - 3886 13068722.3 Kilogram

1 40 - - - - - - - - - - - - 1 40 -


53 2774700 - - - - - - - - - - - - 53 2931300 Butir

2 5 - - - - - - - - - - - - 2 109 Colly

5 149404 - - - - - - - - - - - - 5 159715 Ekor

78 1861.04 - - - - - - - - - - - - 78 1967.54 Kilogram

22 BKP KELAS II T. PINANG 1 - - - - - - - - - - - - 1 9 -

3 125 - - - - - - - - - - - - 3 125 -

159 339726 60 128066.6 52 110766.6 27 54551 - - - - - - 159 356175.6 Kilogram

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

23 BKP KELAS II TERNATE - - - - - - - - - - - - -

24 BKP KELAS II KENDARI 10 14100 10 14100 3 7700 3 7700 - - - - - - 10 14100 -

1 300 1 300 1 300 1 300 - - - - - - 1 300 -

1206 2626549 1176 2504495 998 2138053 774 1634988 3 240 1 110 1 110 1198 2611929 Kilogram

28 34089 27 33939 17 24093 18 17239 - - - - - - 28 34089 Piece/Kepala





2 21 - - - - - - - - - - - - 2 21 Butir

3 35 - - - - - - - - - - - - 3 35 Colly

5 4832 - - - - - - - - - - - - 5 4832 Ekor

1 300 - - - - - - - - - - - - 1 300 -

259 396707 8 21208 3 10824 14 35431 - - 1 297 - - 258 404889 Kilogram

3 18408 - - - - - - - - - - - - 3 18408 Piece/Kepala

1 44 - - - - - - - - - - - - 1 44 -

26 BKP KELAS II TARAKAN 3 3 3 13 - - 1 3 - - - - - - 3 13 Colly

2 1800 1 100 - - - - - - - - - - 2 1800 Ekor

515 562427 48 22858 5 6325 46 49413 - - - - - - 515 613828 Kilogram

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

7 11120 1 70 1 70 - - - - - - 7 11120 Piece/Kepala

27 BKP KELAS II CILEGON 1 50336 - - - - - - - - - - - - 1 50336 Butir

2 1300 - - - - - - - - - - - - 2 1300 Ekor

218 368009 - - - - - - - 331 1 331 1 331 217 367678 Kilogram

15 5285 - - - - - - - - - - - - 15 5285 Lembar

1 3000 - - - - - - - - - - - - 1 3000 Piece/Kepala

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 2 20 - - - - - - - - - - - - 2 20 Kilogram

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 Liter ( 1 dm3 )

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 1 50400 - - - - - - - - - - - - 1 50400 Butir

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Colly

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 Ekor

4 4080 - - - - - - - - - - - - 4 4080 -

1124 4663556 39 1301 88 2995 - - - - - - - - 1123 4706697 Kilogram

36 1319018 1 2 - - - - - - - - 36 1319018 Piece/Kepala

1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 -

30 BKP KELAS II PALU 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 Colly

1 1 - - - - - - - 1 1 Drum

142 205789 - - - - - - 2 127 2 127 140 204055 Kilogram

2 9000 - - - - - - - - - - - - 2 9000 Piece/Kepala

31 BKP KELAS II GORONTALO 1 600 1 600 1 600 1 600 - - - - - - 1 600 Ekor

50 16385 49 16657 47 16530 48 16420 1 42 - - 1 42 49 16695 Kilogram

1 140 1 140 1 140 1 140 - - - - - - 1 140 Piece/Kepala

32 SKP KELAS I BIAK 2 14500 2 14500 2 14500 1 2000 - - - - - - 2 14500 Ekor

10 24850 1 10000 1 10000 1 10000 - - - - - - 10 34850 -

1 10000 1 10000 1 10000 - - - - - - - - 1 10000 -




1071 3831738 829 4013898 765 3730693 357 1552450 3 1000 - - 5 23500 1051 4662688 Kilogram

1 12500 1 12500 1 12500 - - - - - - - - 1 12500 -

33 SKP KELAS I ENTIKONG - - - - - - - - - - - - - - -

34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - - - -

35 SKP KELAS I CILACAP - - - - - - - - - - - - - - -

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

4 24300 - - - - - - - - - - - - 4 24300 Kilogram

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 13 639 4 140 4 140 - - - - - - - - 13 927 Kilogram

5 5 - - - - - - - - - - - - 5 5 -

3 4 - - - - - - - - - - - - 3 4 -

38 SKP KELAS I SORONG 1 4 - - - - - - 1 4 1 4 1 4 Colly

1 12000 - - - - - - - - - - - - 1 12000 -

2 8350 - - - - - - - - - - - - 2 8350 -

758 4585275 - - - - - - 7 1562 4 1490 3 72 743 4645093 Kilogram

1 10000 - - - - - - - - - - - - 1 10000 -

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1 10000 - - - - - - - - - - - - 1 10000 Piece/Kepala

551 2931355.2 9 86000 6 55000 9 86000 - - - - - - 550 2929255.2 Kilogram

1 1800 - - - - - - - - - - - - 1 1800 -

1 6000 - - - - - - - - - - - - 1 6000 Piece/Kepala

40 SKP KELAS I AMBON 1 98 - - - - - - - - - - - - 1 98 Gram

283 1469535 1 2000 - - - - - - - - - - 277 1441535 Kilogram

2 8821 - - - - - - - - 1 1 - - 1 8820 Piece/Kepala

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

41 SKP KELAS I BENGKULU 3 72 - - - - 3 72 - - - - - - 3 72 Kilogram

42 SKP KELAS I TIMIKA 2 135 - - - - - - - - - - - - 2 135 Colly

2 302 - - - - - - 1 2 1 2 - - 1 300 Ekor

1 130 - - - - - - - - - - - - 1 130 Gram

978 3515762 35 221724 15 61992 10 49296.5 1 2000 - - - - 971 3514452.53 Kilogram

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Piece/Kepala

43 SKP KELAS I MERAUKE 155 1290007.7 83 896500 82 874500 74 782500 2 24000 - - - - 155 1290007.7 Kilogram

1 12500 1 12500 1 12500 1 12500 - - - - - - 1 12500 -

44 SKP KELAS I BANDUNG 14 456 - - - - - - - - - - - - 14 456 Kilogram

3 1200 - - - - - - - - - - - - 3 1200 Lembar

56 21895 - - - - - - - - - - - - 55 21495 Piece/Kepala

45 SKP KELAS I PARE-PARE 1 45000 - - - - - - - - - - - - 1 45000 Butir

2 44 - - - - - - - - - - - - 2 44 Lembar

46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 1 40 - - - - - - - - - - - - 1 40 -

1 9000 - - - - - - - - - - - - 1 9000 Ekor

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

242 510564 - - - - - - - - - - - - 242 516073 Kilogram

47 SKP KELAS II ENDE 1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

154 595821.2 - - - - - - - - - - - - 154 595821.2 Kilogram

8 29975 - - - - - - - - - - - - 8 29975 Piece/Kepala

48 SKP KELAS II MAMUJU - - - - - - - - - - - - -

49 SKP KELAS II MANOKWARI 548 2194032 - - - - - - 2 110 - - 1 100 541 2325442 Kilogram

7 25300 - - - - - - - - - - - - 7 25300 Piece/Kepala

50 SKP KELAS II BANGKALAN 1 85.42 - - - - - - - - - - - - 1 85.42 -

1 86 - - - - - - - - - - - - 1 86 -

264 57271.65 - - - - - - - - - - - - 264 73569.03 Kilogram

1 133.1 - - - - - - - - - - - - 1 133.1 -

29 17066.01 1 500 - - - - - - - - - - 28 16944.57 Piece/Kepala

-

38112441 6293950 5776600 5141920 0 0 0 39472276 Butir

611988 112213 106713 99612 6 2 1 662891 Ekor

94788954 22110127.6 18755939.6 24421180 147919 3144.5 81632.5 95564463.6 Kilogram

32746194 191586 155737 175257 190 3 1 30696463.6 Piece/Kepala

22375 23 10 13 20 21 4 22466 Colly

338 0 0 0 90 90 90 248 Gram

18188 11 3 168 0 0 0 18864 Lembar

10000 0 10000 10000 0 0 0 10000 Milligram

Package

3 0 0 0 0 0 0 3 Tonne

458870.02 108748 88894 97743 753 524 33 511858.27 Blanks

54 0 0 0 0 0 0 54 Litter

1 0 0 0 0 0 0 1 Drum

90903

TOTAL 36131 6112 5252 6790 88 34 32 36464


1 BBKP SURABAYA 35 10300.1 - - - - - - 1 36 - - - - 35 10510.1 Kilogram

1 32 - - - - - - - - - - - - 1 32 -

6 3520 - - - - - - - - - - - - 6 3520 Lembar

4 1200 - - - - - - - - - - - - 4 1500 Piece/Kepala



3 10 - - - - - - - - - - - - 3 10 Colly

1 - - - - - - - - - - - - 1 7 -

63 2146 - - - - - - - - - - - - 63 2350 Kilogram


5 BBKP MAKASSAR 48 4450670 38 3976320 37 3914400 32 3289440 - - - - - - 48 4450670 Butir

4 320 - - - - - - - - - - - - 4 320 Ekor

1 660 1 660 1 660 1 - - - - - - - 1 660 -

3 12488 3 12488 3 12488 3 12488 - - - - - - 3 12488 -

343 2103867.2 179 2678878.6 173 2665013 141 1754786.6 - - - - - - 343 2672405.4 Kilogram


1 20000 - - - - - - - - - - - - 1 20000 Butir

900 924512.4 65 33520 9 3294 17 3588 - - - - - - 757 645778.4 Kilogram

39 1807106 1 42300 1 42300 1 42300 1 1 - - - - 37 1764805 Piece/Kepala

4 239 - - - - - - - - - - - - 4 239 -

7 BKP KELAS I SEMARANG 3 11700 - - - - - - - - - - - - 3 11700 Butir

1 35 - - - - - - - - - - - - 1 35 -

31 1439 - - - - - - - - - - - - 31 1439 Kilogram

2 600 - - - - - - - - - - - - 2 600 Piece/Kepala

2 3600 - - - - - - - - - - - - 2 3600 -

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 Colly

10 277 - - - - - - - - - - - - 10 277 Ekor

2 5365 1 5275 1 5275 1 5275 - - - - - - 2 5365 -

819 937863.6 456 816414 420 803367 452 747441 1 6612 1 6612 818 936180.6 Kilogram

1 500 - - - - - - - - - - - - 1 500 -

9 BKP KELAS BANDAR LAMPUNG 5 175800 - - - - - - - - - - - - 5 175800 Butir

205 245726.8 - - - - - - - - - - - - 205 245772.2 Kilogram

1 172 - - - - - - - - - - - - 1 172 -

12 349385 - - - - - - - - - - - - 12 349385 Piece/Kepala

10 BKP KELAS I PEKANBARU 2 1125 - - - - - - - - - - - - 2 1125 -

374 100441 - - - - - - - - - - - - 373 100421 Kilogram

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -

1 325 - - - - - - - - - - - - 1 325 -


382 394030 381 392540 381 392578 358 373387 - - - - - - 382 394030 Kilogram

1 54 - - - - - - - - 1 54 - - -

1 100 1 100 1 100 1 100 - - - - - - 1 100 -

12 BKP KELAS I KUPANG 69 149139 9 49880 20 72684 16 124380 2 90 2 90 - - 67 149295 Kilogram

1 4 1 4 - - - - - - - - - - 1 4 -

1 70 - - - - - - - - - - - - 1 70 Piece/Kepala

1 23 - - - - - - 1 23 1 23 1 23 -

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 1 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

3 257400 - - - - - - - - - - - - 3 257400 Butir

2 5 - - - - - - - - - - - - 2 5 Colly

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 Ekor

1 510 - - - - - - - - - - - - 1 510 -

8 17425 - - - - - - - - - - - - 8 17593 -

822 1095226.5 42 108900 34 72410 37 117410 1 10 1 10 - - 815 1096371.5 Kilogram

1 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

9 227809 - - - - - - - - - - - - 9 227809 Piece/Kepala

14 BKP KELAS I MATARAM 1 1000 - - - - - - - - - - - - 1 1000 Butir

1 150 - - - - - - - - - - - - 1 150 Ekor

1 150 - - - - - - - - - - - - 1 150 Gram

1 193 - - - - - - - - - - - - 1 193 -

264 85226 25 8601 - - 159 73412 - - 1 250 - - 263 91164 Kilogram

4 238 1 150 - - 1 150 - - - - - - 4 238 Lembar

6 1293 - - - - 4 290 - - - - - - 6 1293 Piece/Kepala


2 200 - - - - - - - - - - - - 2 200 -

226 427879.4 - - - - - - - - - - - - 226 427944.4 Kilogram


24 153 - - - - - - - - - - - - 24 153 Colly

38 3807 - - - - - - - - - - - - 38 3807 Kilogram

17 BKP KELAS I JAYAPURA 7 1000 - - - - - - - - - - - - 7 1000 Kilogram


Lampiran. 33 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HBAH DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2012





18 BKP KELAS I PALEMBANG 11 732 - - - - - - - - - - - - 11 732 Kilogram

6 205 - - - - 6 205 6 205 - - -

19 BKP KELAS I JAMBI 1 4 1 4 1 4 1 4 - - - - - - 1 4 -

1 6 1 6 1 6 - - - - - - 1 6 -

1 5 1 5 1 5 1 5 - - - - - - 1 5 Colly

1 55 1 55 - - - - 1 55 1 55 1 55 -

17 1135 17 1135 17 1135 16 1045 - - - - - - 17 1135 Kilogram

20 BKP KELAS I BATAM 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

2 51 - - - - - - - - - - - - 2 51 Ekor

1 80 - - - - - - - - - - - - 1 80 -

289 76948.1 - - - - - - - - - - - - 289 77324.1 Kilogram

21 BKP KELAS II MEDAN 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 Colly

20 1345 - - - - - - - - - - - - 20 1499 Kilogram

3 450 - - - - - - - - - - - - 3 450 Piece/Kepala

22 BKP KELAS II T. PINANG 30 2490 1 40 1 40 - - 1 50 - - - - 30 3208 Kilogram

23 BKP KELAS II TERNATE 2 80 - - - - - - - - - - - - 2 80 -

226 27619 1 10000 1 10000 - - - - - - 226 27619 Kilogram

1 34 - - - - - - - - - - - - 1 34 Liter ( 1 dm3 )

24 BKP KELAS II KENDARI 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 Colly

41 126842 39 126712 29 110616 19 20328 - - - - - - 41 126842 Kilogram

5 282 3 178 3 178 3 178 - - - - - - 5 282 Piece/Kepala


6 31 - - - - - - - - - - - - 6 38 Colly

1 370 1 370 - - 1 370 - - - - - - 1 370 -

126 53979 2 2707 - - 6 12923 2 6 - - - - 125 59260 Kilogram

8 2030 - - - - - - - - - - - - 8 2030 Piece/Kepala

26 BKP KELAS II TARAKAN 1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

67 71472.49 16 14241 5 1303 13 8242 - - - - - - 67 71538.49 Kilogram

1 250 - - - - - - - - - - - - 1 250 Piece/Kepala


2 200 - - - - - - - - - - - - 2 200 Lembar

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 3 204.52 - - - - - - 1 4.52 3 204.52 - - - - Kilogram

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 2 7 1 50 1 50 - - - - - - - - 2 57 -

1 5 1 5 - - - - - - - - 1 5 -

8 734 - - - - - - - - - - - - 8 734 -

202 30965 18 908 41 2698 - - - - - - - - 202 32241 Kilogram

1 66 1 66 - - - - - - - - 1 66 -

5 172814 - - - - - - - - - - - - 5 172814 Piece/Kepala

30 BKP KELAS II PALU 111 45893.8 - - - - - - 2 65 - - - - 111 45893.8 Kilogram

4 282 - - - - - - - - - - - - 4 282 Piece/Kepala

31 BKP KELAS II GORONTALO 4 19 4 19 4 19 4 19 - - - - - - 4 19 -

3 25 3 25 3 25 3 25 - - - - - - 3 25 Colly

13 1763 12 2956 12 2956 12 2956 2 107 - - 1 7 12 2956 Kilogram

3 40 - - - - - - 3 40 - - 3 40 - -

6 40 - - - - - - 3 20 - - 3 20 - Piece/Kepala

32 SKP KELAS I BIAK 1 12000 1 12000 1 12000 - - - - - - - - 1 12000 Ekor

7 10730 7 10820 6 10670 - - - - - - - - 7 10820 Kilogram


34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - - - - - -



37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 9 1 9 1 9 - - - - - - - - 1 9 Colly

48 90431 37 1559 37 1559 2 85 - - - - - - 48 90431 Kilogram

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 Piece/Kepala

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2

38 SKP KELAS I SORONG 49 90291 1 5000 - - - - - - - - - - 49 93491 Kilogram

39 SKP KELAS I SAMARINDA 2 10100 - - - - - - - - - - 2 10100

107 291705.6 12 24587 12 24587 12 24587 - - - - - - 107 291705.6 Kilogram

40 SKP KELAS I AMBON 35 9983 - - - - - - - - - - - - 35 9983 Kilogram

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 Piece/Kepala

41 SKP KELAS I BENGKULU 7 370 7 370 - - - - - - 7 370 Kilogram

42 SKP KELAS I TIMIKA 165 3034771 10 366204 9 342204 8 321399 - - - - - - 165 3014774 Kilogram

5 119988 1 23988 1 23988 - - - - - - - - 5 119988 Liter ( 1 dm3 )

43 SKP KELAS I MERAUKE - - - - - - - - - - - - -

44 SKP KELAS I BANDUNG 5 105 - - - - - - - - - - - - 5 70 Kilogram

2 800 - - - - - - - - - - - - 2 800 Piece/Kepala

45 SKP KELAS I PARE-PARE - - - - - - - - - - - - -

46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 213 12122 - - - - - - - - - - - - 212 12132 Kilogram

47 SKP KELAS II ENDE 33 123920 - - - - - - - - - - - - 32 122320 Kilogram

2 23500 - - - - - - - - - - - - 2 23500 Piece/Kepala





49 SKP KELAS II MANOKWARI 4 10590 - - - - - - - - - - - - 4 10590 Kilogram

1 8000 - - - - - - - - - - - - 1 8000 Piece/Kepala

50 SKP KELAS II BANGKALAN 72 18321.14 - - - - - - - - - - - - 72 18231.14 Kilogram

4 551 - - - - - - - - - - - - 4 551 Piece/Kepala

-

4923770 3976320 3914400 3289440 0 0 0 4923770 Butir

12803 12000 12000 0 0 0 0 12803 Ekor

10605537 4655602.6 4507114 3596339.6 6944.52 554.52 6619 10891424.6 Kilogram

2595297 42478 42478 42768 21 0 20 2552956 Piece/Kepala

255 40 40 31 0 0 0 262 Colly

150 0 0 0 0 0 0 150 Gram

438 150 0 150 0 0 0 438 Lembar

54919 19074 18710 18305 323 337 118 54819 Blanks

120022 23988 23988 0 0 0 0 120022 Litter

17606

TOTAL 6865 1399 1271 1337 28 16 10 6680


1 BBKP SURABAYA 8 80 - - - - - - - - - - - - 8 390 -

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 Ekor

78 487150 - - - - - - - - - - - - 73 468650 Kilogram

2 27 - - - - - - - - - - - - 2 27 -

9 22115 - - - - - - - - - - - - 9 22115 Piece/Kepala

6 830 - - - - - - - - - - - - 6 2130 -

6 1828 - - - - - - - - - - - - 6 1828 -

2 BBKP TANJUNG PRIOK - - - - - - - - - - - - - - -

3 BBKP SOEKARNO HATTA 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Colly

50 12648 - - - - - - - - - - - - 49 16888 Ekor

2 33 - - - - - - - - - - - - 2 33 Kilogram

2 111 - - - - - - - - - - - - 2 111 -

4 BBKP BELAWAN 1 6870 - - - - - - - - - - - - 1 6870 -

392 517533 - - - - - - - - - - - - 395 524583 Kilogram

5 BBKP MAKASSAR 7 636 - - - - - - - - - - - - 7 636 -

16 58 - - - - - - - - - - - - 16 58 Colly

4 7 - - - - - - - - - - - - 4 7 Ekor

19 54384 11 42000 11 42000 11 36000 - - - - - - 19 54384 Kilogram

166 746 - - - - - - - - - - - - 166 813 -

5 230 - - - - - - - - - - - - 5 230 Piece/Kepala

20 119 - - - - - - - - - - - - 20 119 Set/Koloni


41 1093 - - - - - - - - - - - - 41 1782 -

4 10 - - - - - - - - - - - - 2 8 -

4 20 - - - - - - - - - - - - 4 20 Colly

1 21000 - - - - - - - - - - - - 1 21000 Kilogram

92 8467 - - - - - - - - - - - - 90 10077 -

7 BKP KELAS I SEMARANG 1 - - - - - - - - - - - - - 1 5 -

31 1064 - - - - - - - - - - - - 31 1116 -

2 54 - - - - - - - - - - - - 2 54 -

2 8 - - - - - - - - - - - - 2 8 -

8 357 - - - - - - - - - - - - 8 487 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 -

24 4755 - - - - - - - - - - - - 24 4775 -

3 - - - - - - - - - - - - 3 650 -


1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

162 11433 - - - - - - - - - - - - 160 11491 -

25 311 - - - - - - - - - - - - 25 388 Colly

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

3 327 - - - - - - - - - - - - 3 327 Ekor

298 10028192 3 15880 3 15880 3 15880 - - - - - - 297 10058042 Kilogram

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

17 365 - - - - - - - - - - - - 17 366 -

4 250 - - - - - - - - - - - - 4 350 -

8 55 - - - - - - - - - - - - 8 51 -

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 -

106 10867 - - - - - - - - - - - - 106 11775 -

9 1440 - - - - - - - - - - - - 9 1447 -


2 5 - - - - - - - - - - - - 2 5 -

174 23648 - - - - - - - - - - - - 173 21676 -

1 36 - - - - - - - - - - - - 1 36 -

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 -

26 231205 - - - - - - 5 21000 1 9000 5 21000 20 201205 Kilogram

5 219 - - - - - - - - - - - - 5 269 Liter ( 1 dm3 )

2 110 - - - - - - - - - - - - 2 110 -

2 200 - - - - - - - - - - - - 2 200 -

1 75 - - - - - - - - - - - - 1 75 Set/Koloni

140 16825 - - - - - - - - - - - - 140 22690 -

2 200 - - - - - - - - - - - - 2 235 -


270 1076570 - - - - - - - - - - - - 270 1072820 Kilogram

441 5398 - - - - - - - - - - - - 441 5369 -

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -

1 43 - - - - - - - - - - - - 1 43 -

1 91 - - - - - - - - - - - - 1 91 -


601 30892 587 29721 569 28844 521 26413 - - - - - - 601 30808 -

1 4 1 4 1 4 1 4 - - - - - - 1 4 -

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 -

25 469 25 469 25 469 23 428 - - - - - - 25 469 -

2 9 2 9 2 9 1 5 - - - - - - 2 9 -

1 15 1 15 1 15 1 15 - - - - - - 1 15 -

5 36 4 16 4 16 4 16 - - - - - - 5 36 Drum

2 12 2 1 2 1 2 1 - - - - - - 2 12 -

66 215 66 203 65 196 60 182 - - - - - - 66 213 -

2 5065 2 5065 2 5065 2 5065 - - - - - - 2 5065 Ekor

15 31 15 31 13 27 10 21 - - - - - - 15 31 -

1 20 1 20 1 20 1 20 - - - - - - 1 20 -

3 57 3 57 1 35 3 57 - - - - - - 3 57 -

12 133 12 133 12 133 7 54 - - - - - - 12 133 -

10 85 10 85 10 85 9 82 - - - - - - 10 85 -

1 36 1 1 - - - - - - 1 36 -

282 15552680 33 403342 32 403242 28 323322 - - - - - - 282 15516680 Kilogram

23 75 23 75 23 75 21 69 - - - - - - 23 75 -

22 160 22 160 22 160 18 116 - - - - - - 22 160 -

1 50 1 - 1 - - - - - - - - 1 50 Liter ( 1 dm3 )

57 2621 54 2271 53 2251 49 2135 - - - - - - 57 2571 -

7 212 7 212 5 157 5 67 - - - - - - 7 212 -

1 20 1 20 1 20 1 20 - - - - - - 1 20 -

6 12 6 12 6 12 6 12 - - - - - - 6 12 Piece/Kepala


Lampiran. 37 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA LAIN DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2012





1 3 1 3 1 3 - - - - - - - - 1 3 -

2 68 2 68 2 68 - - - - - - - - 2 68 -

69 7135 69 6890 68 6790 65 6440 1 1 1 1 69 7035 -

5 500 5 500 5 500 - - - - - - 5 500 -

1 200 1 200 1 200 1 200 - - - - - - 1 200 -

12 BKP KELAS I KUPANG 2 4048 - - 2 4048 - - - - - - - - 2 4048 -

1 35 - - 1 35 - - - - - - - - 1 35 -

1 41250 - - - - - - - - - - - - 1 41250 -

575 16474884 2 8500 38 401128 6 425750 - - - - - - 581 16810486 Kilogram

1 30 1 30 - - - - - - - - 1 30 -

99 541 9 15 33 123 - - - - - - - - 99 959 -

6 2 - - 2 4 - - - - - - - - 6 19 -

1 300 - - - - - - - - - - 1 300 Piece/Kepala

1 807 - - 1 - - - - - - - - 1 807 -

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 2 - - - - - - - - - - - - 2 40 -

67 2808 - - - - - - - - - - - - 67 4877 -

2 6 - - - - - - - - - - - - 2 6 Butir

1 48 - - - - - - - - - - - - 1 48 -

438 2766 - - - - - - - - - - - - 438 2764 Colly

3 22502 - - - - - - - - - - - - 3 22502 -

6 52017 - - - - - - - - - - - - 6 52017 Ekor

1 12000 - - - - - - - - - - - - 1 12000 Gram

4 120 - - - - - - - - - - - - 4 120 -

1 20000 - - - - - - - - - - - - 1 20000 -

3656 104508534 1 - - - - - 1 5 - - - - 3656 104348210 Kilogram

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

380 1234 - - - - - - - - - - - - 379 1256 -

8 40 - - - - - - - - - - - - 8 217 Liter ( 1 dm3 )

4 - - - - - - - - - - - - 4 3500 Milligram

2 210 - - - - - - - - - - - - 2 235 -

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

2 3 - - - - - - - - - - - - 2 3 Piece/Kepala

3 60 - - - - - - - - - - - - 3 60 -

3 - - - - - - - - - - - - 3 -

2 40 - - - - - - - - - - - - 2 40 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

20 354 - - - - - - - - - - - - 20 1294 -

24 1648 - - - - - - - - - - - - 24 2833 -


21 4319 - - - - - - - - - - - - 21 4334 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

6 18 - - - - - - - - - - - - 6 100 Colly

3 3000 - - - - - - - - - - - - 3 3000 -

32 71 - - - - - - - - - - - - 32 69 -

1 20000 - - - - - - - - - - - - 1 20000 -

1 20000 - - - - - - - - - - - - 1 20000 -

346 6797000 45 855000 - - 84 2040750 1 22000 - - - - 343 6770000 Kilogram

1 9000 - - - - 1 9000 - - - - - - 1 9000 -

7 43 - - - - - - - - - - - - 7 43 -

2 30 - - - - - - - - - - - - 2 30 Liter ( 1 dm3 )

2 1500 - - - - - - - - - - - - 2 1500 Milligram

26 53 - - - - - - - - - - - - 26 69 -

2 10002 - - - - 1 10000 - - - - - - 2 10002 Piece/Kepala

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

22 571 5 325 - - - - - - - - - - 22 916 -

42 6067 2 1 2 2 2 2 - - - - - - 42 6965 -

15 BKP KELAS I MANADO 2 14 - - - - - - - - - - - - 2 8 -

8 296 - - - - - - - - - - - - 8 208 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

3 12 - - - - - - - - - - - - 3 12 Colly

3 15 - - - - - - - - - - - - 3 15 -

3 151 - - - - - - - - - - - - 3 151 -

50 2180000 - - - - - - - - - - - - 50 2180000 Kilogram

18 181 - - - - - - - - - - - - 18 262 -

4 43 - - - - - - - - - - - - 4 43 Package

1 - - - - - - - - - - - - 1 75 -


49 2810 - - - - - - - - - - - - 49 3318 -

2 52 - - - - - - - - - - - - 2 52 -

3 150 - - - - - - - - - - - - 3 150 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

3 54 - - - - - - - - - - - - 3 71 -

1 70 - - - - - - - - - - - - 1 70 Piece/Kepala

58 14083 - - - - - - - - - - - - 58 16453 -

17 BKP KELAS I JAYAPURA 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

3 10 - - - - - - - - - - - - 3 10 Colly

226 6430706 - - - - - - - - - - - - 226 6430706 Kilogram

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -


1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

4 40 - - - - - - - - - - - - 4 50 -

468 29159 - - - - - - - - - - - - 468 31869 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

23 359 - - - - - - - - - - - - 23 456 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 -

2 12 - - - - - - - - - - - - 2 12 -

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 5 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 Kilogram

4 24 - - - - - - - - - - - - 4 51 Liter ( 1 dm3 )

56 2213 - - - - - - - - - - - - 56 2190 -

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -




608 93397 - - - - - - - - - - - - 608 100196 -

30 2830 - - - - - - - - - - - - 30 4665 -

19 BKP KELAS I JAMBI 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 -

1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - - - 1 2 -

3 50 3 150 3 150 3 150 - - - - - - 3 150 -

182 9066 140 6618 137 6375 132 6351 - - - - - - 182 9432 -

16 286 14 272 13 260 13 260 - - - - - - 16 286 -

2 2 - - - - - - 2 2 Colly

1 2 - - - - - - 1 2 -

4 9 4 9 4 9 4 9 - - - - - - 4 9 -

1 3 1 3 1 3 1 3 - - - - - - 1 3 -

1 10 1 10 1 10 1 10 - - - - - - 1 10 Liter ( 1 dm3 )

76 4566 66 4505 64 4260 64 4260 - - - - - - 76 4872 -

10 560 7 270 7 270 5 270 - - - - - - 10 560 -

1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - - - 1 2 -

172 23160 138 19616 134 19816 133 19666 - - - - - - 172 24510 -

20 BKP KELAS I BATAM 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

69 5897 - - - - - - - - - - - - 69 5899 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

4 14 - - - - - - - - - - - - 4 14 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

50 118 - - - - - - - - - - - - 50 117 -

253 17346680 - - - - - - - - - - - - 253 17346680 Kilogram

81 394 - - - - - - - - - - - - 81 458 -

21 700 - - - - - - - - - - - - 21 700 -

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

1 14 - - - - - - - - - - - - 1 14 -

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

2 200 - - - - - - - - - - - - 2 200 Piece/Kepala

2 50 - - - - - - - - - - - - 2 50 -

7 131 - - - - - - - - - - - - 7 131 -

4 225 - - - - - - - - - - - - 4 225 -

2 120 - - - - - - - - - - - - 2 120 -

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

63 22372 - - - - - - - - - - - - 63 22372 -

1 80 - - - - - - - - - - - - 1 80 -

21 BKP KELAS II MEDAN 1 - - - - - - - - - - - - 1 600 -

8 36 - - - - - - - - - - - - 8 42 -

9 118 - - - - - - - - - - - - 9 148 -

9 72 - - - - - - - - - - - - 9 612 -

624 37886 - - - - - - - - - - - - 624 56622 -

1 68400 - - - - - - - - - - - - 1 68400 Butir

27 1110 - - - - - - - - - - - - 27 1497 -

2 27 - - - - - - - - - - - - 2 27 Colly

1 100 - - - - - - - - - - - - 1 100 Ekor

3 5 - - - - - - - - - - - - 3 11 -

1 54 - - - - - - - - - - - - 1 54 -

5 149 - - - - - - - - - - - - 5 149 Kilogram

2 5 - - - - - - - - - - - - 2 5 -

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -

39 2102 - - - - - - - - - - - - 39 2913 -

5 416 - - - - - - - - - - - - 5 642 -

4 20 - - - - - - - - - - - - 4 100 -

1 120 - - - - - - - - - - - - 1 120 -

4 200 - - - - - - - - - - - - 4 1200 -

28 601 - - - - - - - - - - - - 28 962 -

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -

6 3300 - - - - - - - - - - - - 6 4300 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

9 26 - - - - - - - - - - - - 9 32 -

439 91350 - - - - - - - - - - - - 439 133965 -

17 2150 - - - - - - - - - - - - 17 6732 -


10 12 - - - - - - - - - - - - 10 54 -

2 3 - - - - - - - - - - - - 2 21 Colly

28 29 - - - - - - - - - - - - 28 67 -

1 40000 - - - - - - - - - - - - 1 40000 -

487 94622630 6 10800000 1 1700000 - - - - - - - - 483 102552630 Kilogram

110 317 - - - - - - - - - - - - 110 1095 -

9 19 - - - - - - - - - - - - 9 20 Piece/Kepala

38 1799 1 120 1 120 - - - - - - - - 38 3410 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 3 -


1 3090 - - - - - - - - - - - - 1 3090 -

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 Colly

2 648 - - - - - - - - - - - - 2 648 -

2 310 - - - - - - - - - - - - 2 310 -


6 142009 6 142009 5 122009 5 122009 - - - - - - 6 142009 Kilogram

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 -

1 1050 1 1050 1 1050 1 1050 - - - - - - 1 1050 Piece/Kepala

2 2025 1 25 1 25 1 25 - - - - - - 2 2025 Set/Koloni

25 BKP KELAS II P.PINANG - - - - - - - - - - - - -

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 -

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 -

1 13 - - - - - - - - - - - - 1 13 -

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

86 3397 - - - - - - - - - - - - 86 3744 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 -

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 Ekor

3 4 - - - - - - - - - - - - 3 4 -

7 14 - - - - - - - - - - - - 7 18 -




2 9 - - - - - - - - - - - - 2 9 -

81 1900499 - - - - - - - - - - - - 81 1900499 Kilogram

27 674 - - - - - - - - - - - - 27 663 -

1 70 - - - - - - - - - - - - 1 70 -

1 41 - - - - - - - - - - - - 1 41 -

2 38000 - - - - - - - - - - - - 2 38000 -

6 530 - - - - - - - - - - - - 6 530 -

99 7766 - - - - - - - - - - - - 99 7745 -

4 313 - - - - - - - - - - - - 4 528 -

26 BKP KELAS II TARAKAN 124 2887335 - - - - - - - - - - - - 124 2932335 Kilogram

2 30000 - - - - - - - - - - - - 2 30000 Piece/Kepala

3 25 - - - - - - - - - - - - 3 25 -

27 BKP KELAS II CILEGON - - - - - - - - - - - - -

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 161 12520 - - - - 16 940 1 12 1 12 - - 159 12388 -

1 900 - - - - - - - - - - - - 1 900 Butir

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

2 25 - - - - - - 2 25 2 25 - - Carton

2 10 - - - - - - - - - - - - 2 23 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 -

1 250 - - - - - - - - 1 250 -

2 252 - - - - - - 2 252 2 252 - - Piece/Kepala

7 4800 - - - - - - - - 7 6800 -

1 1000 - - - - - - - - 1 1000 -

1 200 - - - - - - - - 1 200 -

1 - - - - - - - - 1 60 -

159 34159 - - - - 10 1790 - - 159 39929 -

24.3297 11291.8532 - - - - 4 2640 2 264.714 264.714 - - 26.5517 11529.35345 -

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 39 2634 - - 1 3 - - - - - - - - 39 2644 -

4 7 - - 2 4 - - - - - - - - 4 7 -

18 38 - - - - - - - - - - 18 38 Colly

17 29 2 4 15 23 - - - - - - - - 17 29 -

7 935 1 800 2 830 - - - - - - - - 6 930 Ekor

1 30 - - 1 30 - - - - - - - - 1 30 -

2 26 1 6 1 6 - - - - - - - - 2 26 -

857 16114357 32 736 83 2078 - - 1 - 1 11 - - 853 16074703 Kilogram

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 -

10 42 2 17 8 21 - - - - - - - - 10 45 -

11 90397 1 40 1 40 - - - - - - - - 11 90397 Piece/Kepala

5 12 - - - - - - - - - - - - 5 12 Set/Koloni

3 510 1 500 1 500 - - - - - - - - 3 510 -

30 BKP KELAS II PALU 3 8 - - - - - - - - - - - - 3 8 -

3 6 - - - - - - - - - - - - 3 6 -

104 317 - - - - - - - - - - - - 104 351 Colly

174 5948926 - - - - - - - - - - - - 174 5949076 Kilogram

69 241 - - - - - - 1 21 1 21 - - 67 238 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

7 20758 - - - - - - - - - - - - 7 20758 Piece/Kepala

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

31 BKP KELAS II GORONTALO - - - - - - - - - - - - -

1 34 1 34 1 34 1 34 - - - - - - 1 34 Liter ( 1 dm3 )

2 8 2 8 2 8 2 8 - - - - - - 2 8 Piece/Kepala

3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - 3 3 Set/Koloni

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 -

4 31 4 21 4 31 4 21 - - - - - - 4 31 -

10 148 10 148 10 148 9 66 - - - - - - 10 148 -

32 SKP KELAS I BIAK 14 283140 4 40140 3 20140 - - - - - - 14 303140 Kilogram

5 401 - - - - - - - - - - - - 5 401 -

33 SKP KELAS I ENTIKONG - - - - - - - - - - - - -

34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - -

35 SKP KELAS I CILACAP - - - - - - - - - - - - -

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 264 738000 2 5000 2 5000 1 3000 - - - - - - 263 735000 Kilogram

2 5000 - - - - - - - - - - - - 2 5000 Piece/Kepala

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

6 705 - - - - - - - - - - - - 6 1074 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

3 5528 - - - - - - - - - - - - 3 5528 Kilogram

3 6 - - - - - - - - - - - - 3 6 -

6 2450 - - - - - - - - - - - - 6 5456 -

38 SKP KELAS I SORONG 2 35000 - - - - - - - - - - - - 2 35000 Ekor

169 3351100 - - - - - - 1 20000 1 22000 - - 169 3351100 Kilogram

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1 70 - - - - - - - - - - - - 1 70 -

1 40000 - - - - - - - - - - - - 1 40000 -

284 19329352 1 7000 1 7000 1 7000 1 10 - - - - 284 19329352 Kilogram

1 40 - - - - - - - - - - - - 1 40 Piece/Kepala

40 SKP KELAS I AMBON 1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 Colly

41 SKP KELAS I BENGKULU 7 685 1 - - - 7 684 - - - - - - 7 685 -

2 251 - - - - 2 251 - - - - - - 2 251 -

1 4 - - - - 1 4 - - - - - - 1 4 -

2 3 - - - - 2 3 - - - - - - 2 3 -

1 1 - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 -

41 11234 2 30 40 11884 - - - - - - 41 12184 -


1 206 - - - - - - - - - - - - 1 206 -

4 342000 - - - - - - - - - - - - 4 342000 Kilogram

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 -


44 SKP KELAS I BANDUNG 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 Colly

1 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

70 1098 - - - - - - - - - - - - 70 1793 Kilogram

45 SKP KELAS I PARE-PARE - - - - - - - - - - - - - -

46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

2 2 - - - - - - - - - - - 2 2 Colly

102 1866088 - - - - - - - - - - - - 102 1866088 Kilogram

2 360 - - - - - - - - - - - - 2 360 Piece/Kepala




10 336 - - - - - - - - - - - - 10 336 -

28 373665 - - - - - - - - - - - - 28 373665 -



49 SKP KELAS II MANOKWARI 1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 Colly

29 470800 - - - - - - - - - - - - 29 470800 Kilogram

6 11 - - - - - - 4 8 3 5 2 3 - - Piece/Kepala

50 SKP KELAS II BANGKALAN - - - - - - - - - - - - - -

-

69306 0 0 0 0 0 0 69306 Butir

88305 800 830 251 0 0 0 88300 Ekor

285547087 11849885 1856227 2172759 42015 22011 0 293312954 Kilogram

196170 1098 1098 11058 260 257 3 195908 Piece/Kepala

25 0 0 0 25 25 0 0 Carton

3248 21 21 20 0 0 0 3381 Colly

12000 0 0 0 0 0 0 12000 Gram

1500 0 0 0 0 0 0 5000 Milligram

43 0 0 0 0 0 0 43 Package

2040 28 28 28 0 0 0 2040 Set

1019496.85 32622 32038 58011 297.714 297.714 0 1125922.353 Blanks

138 44 44 44 0 0 0 342 Litter

36 16 16 16 36 Drum

41297

TOTAL 18414 1511 1554 1430 23 13 7 18345

Lampiran. 26 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2012


1 BBKP SURABAYA 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 4700 - - - - - - - - - - - - 1 47000 -

1 300 - - - - - - - - - - - - 1 300 -

2 9500 - - - - - - - - - - - - 2 9500 -

1 500 - - - - - - - - - - - - 1 500 -

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

4 8 - - - - - - - - - - - - 4 8 -

5 1984 - - - - - - - - - - - - 5 1984 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 2600 - - - - - - - - - - - - 1 2600 -

8 2263 1 22 1 22 1 22 - - - - - - 8 2263 -

28064 21220492 657 21218 661 21357 678 21615 - - - - - - 28045 21331789 Ekor

2 12500 - - - - - - - - - - - - 2 12500 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

55 338 - - - - - - - - - - - - 54 331 -

2 16 - - - - - - - - - - - - 2 16 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

1 16200 - - - - - - - - - - - - 1 16200 -

5004 31092417 115 7774 113 7869 115 7512 - - - - - - 4982 30843839 Piece/Kepala

2 9029 - - - - - - - - - - - - 2 9029 -

1 17000 - - - - - - - - - - - - 1 17000 -

2 6000 - - - - - - - - - - - - 2 6000 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

5 31 - - - - - - - - - - - - 5 31 Set/Koloni

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -


10 28 - - - - - - - - - - - - 10 30 -

9 539 - - - - - - - - - - - - 9 1240 -

2 9198 - - - - - - - - - - - - 2 9198 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

2 52 - - - - - - - - - - - - 2 52 -

10577 17943589 - - - - - - 4 8 - - - - 10567 81326509 Ekor

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 22 - - - - - - - - - - - - 1 24 -

1 500 - - - - - - - - - - - - 1 500 -

1 1000 - - - - - - - - - - - - 1 1000 -

5 60 - - - - - - - - - - - - 5 65 -

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

1 150 - - - - - - - - - - - - 1 150 -

70 257340 - - - - - - - - - - - - 70 257340 Piece/Kepala

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

2 - - - - - - - - - - - - 2 310 -

3 78 - - - - - - - - - - - - 3 78 Set/Koloni

15 1522 - - - - - - - - - - - - 15 2682 -

3 BBKP SOEKARNO HATTA 6 62 - - - - - - - - - - - - 5 45 Ekor

23 915 - - - - - - - - - - - - 23 915 Piece/Kepala

4 BBKP BELAWAN 1 - - - - - - - - - - - - 1 - -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

806 508635 - - - - - - - - - - - - 806 508210 Ekor

1 4000 - - - - - - - - - - - - 1 4000 -

5 BBKP MAKASSAR 2 500 - - - - - - - - - - - - 2 500 -

1 5000 - - - - - - - - - - - - 1 5000 -

1 400 - - - - - - - - - - - - 1 400 -

1 35000 - - - - - - - - - - - - 1 35000 -

3860 8834204 3 7 2 3 - - - - - - 3859 8819369 Ekor

1 2800 - - - - - - 1 2800 -

1 1 - - - - - - 1 1 -

1 1200 - - - - - - 1 1200 -

1 20000 - - - - - - 1 20000 -

1 3500 - - - - - - 1 3500 -

2754 7473963 57 2172 59 2168 59 2191 - - - - - - 2753 7560464 Piece/Kepala

1 1 - - - - - - 1 1 -

1 400 - - - - - - 1 400 -

1 5000 - - - - - - 1 5000 -

3 3000 - - - - - - 3 3000 -






6 6 - - - - - - 6 6 Set/Koloni

6 BKP KELAS I DENPASAR 1 15 1 15 1 15 1 15 - - - - - - 1 15 -

64 160002 - - - - - - 64 160001 -

1 15 - - - - - - 1 15 -

5 1056 5 1056 5 1056 5 1056 - - - - - - 5 1056 -

337 616081 12 762 24 914 23 914 - - - - - - 309 605921 Ekor

3 58 1 15 1 15 1 15 - - - - - - 2 30 -

7283 17140069 4661 10437773 4181 1949438 3978 1659932 42 353 17 153 14 157 6550 17607881 Piece/Kepala

3 8015 1 15 1 15 1 15 - - - - - - 3 8015 -

2 40 1 15 1 15 1 15 - - - - - - 2 40 -

1 2000 - - - - - - 1 2000 -

7 BKP KELAS I SEMARANG 1 15 1 15 1 15 1 15 - - - - - - 1 15 -

2 70 - - - - - - - - - - - - 2 70 -

6 100 - - - - - - - - - - - - 6 100 -

4 10 - - - - - - - - - - - - 4 10 -

3350 31469 - - - - - - - - - - - - 3345 31428 Ekor

2 6 - - - - - - - - - - - - 2 6 -

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 -

2 11 - - - - - - - - - - - - 2 11 -

16 196 - - - - - - - - - - - - 16 196 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 2 2 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 2 2 -

2 9500 - - - - - - - - - - - - 2 9500 -

1 1600 - - - - - - - - - - - - 1 1600 -

5 10500 - - - - - - - - - - - - 5 10500 -

3774 5770651 67 157 52 117 54 129 - - 1 1 - - 3769 5751321 Ekor

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Piece/Kepala


1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

1 1500 - - - - - - - - - - - - 1 1500 -

7034 7837367 - - - - - - 8 325 15 1746 - - 7002 7998729 Ekor

2 68 - - - - - - - - - - - - 2 68 -

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 -

1 17 - - - - - - - - - - - - 1 17 -

1 14200 - - - - - - - - - - - - 1 14200 -

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

7359 7147576 - - - - - - 7 696 2 61 - - 7351 7287803 Piece/Kepala

1 17 - - - - - - - - - - - - 1 17 -

1 16 - - - - - - - - - - - - 1 16 -

1 700 - - - - - - - - - - - - 1 700 -

1 17 - - - - - - - - - - - - 1 17 -

1 17 - - - - - - - - - - - - 1 17 -


4772 12097179 - - - - - - - - - - - - 4764 12062131 Ekor

45 2002 - - - - - - - - - - - - 45 2002 -

100 82099 - - - - - - - - - - - - 99 77397 Piece/Kepala


1 4 1 4 1 4 1 4 - - - - - - 1 4 -

2 4 2 4 2 4 2 4 - - - - - - 2 4 -

3 3063 3 3063 3 3063 3 3063 - - - - - - 3 3063 -

2045 2495359 2044 2538358 2013 2523268 1849 2174242 - - - - - - 2045 2568256 ekor

1 4 1 4 1 4 1 4 - - - - - - 1 4 -

65 113598 64 113474 56 113466 64 112475 - - - - - - 65 113598 Piece/Kepala

12 BKP KELAS I KUPANG 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 1000 - - 1 1000 - - - - - - - - 1 1000 -

3 6 1 1 1 1 - - - - - - 3 104 -

4690 3125507 1130 126871 1605 907721 705 79070 2 3 8 10 - - 4668 3104696 Piece/Kepala

1 28 1 28 1 28 - - - - - - - - 1 28 -


615 293145 13 241 - - - - - - - - - - 606 292636 Ekor

1 5000 - - - - - - - - - - - - 1 5000 -

1864 1367235 4 132 3 12 3 12 - - - - - - 1863 1367218 Piece/Kepala

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

14 BKP KELAS I MATARAM 139 53103 89 44798 43 19499 109 53111 1 1 1 1 1 1 138 53701 Ekor

95 34618 80 31858 36 11919 91 34037 - - 11 493 - - 93 34094 Piece/Kepala

15 BKP KELAS I MANADO 1 1200 - - - - - - - - - - - - 1 1200 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

747 226908 3 117 - - 5 168 24 172 54 166 - - 670 226767 Ekor

1 200 - - - - - - - - - - - - 1 200 -

1725 560747 3 65 - - 2 5 10 36 182 490 - - 1530 559992 Piece/Kepala

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -


1902 1300579 - - - - - - - - - - - - 1902 1300573 Ekor




41 22892 - - - - - - - - - - - - 41 22892 Piece/Kepala

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Set/Koloni

17 BKP KELAS I JAYAPURA 1 2200 1 2200 - - 1 2200 - - - - - - 1 2200 -

1 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - 1 1 -

1 200 1 200 - - 1 200 - - - - - - 1 200 -

2 2 - - - - - - - - 2 2 -

2282 2575289 1570 2608845 1 3 1569 2602349 - - - - - - 2280 2583477 Ekor


3167 7679885 9 112 9 112 9 112 - - - - - - 3166 7775338 Ekor

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 1000 - - - - - - - - - - - - 1 1000 -

4 45 - - - - - - - - - - - - 4 45 Piece/Kepala

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 Set/Koloni

19 BKP KELAS I JAMBI 1 17 1 17 1 17 1 17 - - - - - - 1 17 -

931 59223 931 59126 929 59060 919 58758 1 135 - - - - 931 59130 Ekor

16 225 16 223 16 224 15 223 - - - - - - 16 225 Piece/Kepala

18 250 18 250 17 230 18 250 - - - - - - 18 250 Set/Koloni


1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -


2 8 - - - - - - - - - - - - 2 8 -

1 6240 - - - - - - - - - - - - 1 6240 -

4424 6960467 - - - - - - 3 13 - - - - 4420 6971098 Ekor

1 48 - - - - - - - - - - - - 1 48 -

23 52467 - - - - - - - - - - - - 23 52467 Piece/Kepala

22 BKP KELAS II T. PINANG 260 138428 17 8457 12 7602 - - - - - - - - 259 137428 Ekor

5 1860 5 1860 - - - - - - - - - - 5 1860 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

299 74822 1 200 1 200 - - - - - - - - 297 73322 Piece/Kepala

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Set/Koloni

23 BKP KELAS II TERNATE 56 379 3 70 3 70 2 60 - - - - - - 56 379 Ekor

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 Piece/Kepala

24 BKP KELAS II KENDARI 2 401 2 401 2 401 1 1 - - - - - - 2 401 -

561 325712 506 281131 417 214247 329 76972 - - - - - - 554 320192 Piece/Kepala

25 BKP KELAS II P.PINANG - - - - - - - - - - - - -

323 922 - - - - - - - - - - - - 323 922 Piece/Kepala

26 BKP KELAS II TARAKAN 530 1429 - - - - - - - - - - - - 530 1427 Ekor

2596 7576 762 2391 92 283 625 1959 - - - - - - 2588 7508 Piece/Kepala

27 BKP KELAS II CILEGON 1 15300 - - - - - - - - - - - - 1 15300 -

2 8063 - - - - - - - - - - - - 2 8063 -

1 10200 - - - - - - - - - - - - 1 10200 -

1 23 - - - - - - - - - - - - 1 23 -

10308 40698008 5 187 1 18 22 39890 153 102542 - - 10156 40710212 Ekor

1 1600 - - - - - - - - - - 1 1600 -

2 165 - - - - - - - - - - 2 165 -

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 -

1 2 - - - - 1 2 - - - - - - 1 2 -

1 2000 - - - - 1 2000 - - - - - - 1 2000 -

1 7 - - - - 1 7 - - - - - - 1 7 -

149 18499 10 4524 - - 144 17483 - - - - - - 149 20499 Ekor

1 2000 - - - - 1 2000 - - - - - - 1 2000 -

3887 448012 357 38377 - - 3691 416685 - - - - - - 3878 443494 Piece/Kepala

1 4 - - - - 1 4 - - - - - - 1 4 -

1 7 - - - - 1 7 - - - - - - 1 7 -

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

2 7 - - - - - - - - - - - - 2 7 -

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

533 1279 262 411 152 222 258 374 - - - - - - 533 1272 Ekor

1 1 - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - -

3294 7660 920 1643 2296 4722 1743 3245 - - - - - - 3290 7640 Piece/Kepala

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

30 BKP KELAS II PALU 1161 25224 526 17121 517 16828 518 17099 - - - - - - 1154 25170 Piece/Kepala

31 BKP KELAS II GORONTALO 197 294586 197 294583 194 291120 197 294583 - - - - - - 197 294586 Piece/Kepala

32 SKP KELAS I BIAK 364 28507 151 12521 115 5906 36 937 - - - - - - 363 28495 Ekor

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 Set/Koloni


34 SKP KELAS I TBA 37 10540 36 10040 33 9240 - - - - - - - - 37 10540 Piece/Kepala

35 SKP KELAS I CILACAP - - - - - - - - - - - - - -

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 3113 109600 3078 67910 3056 67185 3063 67962 4 8 4 8 4 8 3099 109272 Piece/Kepala

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 886 121867 21 92 19 90 15 29 - - - - - - 877 116029 Piece/Kepala

38 SKP KELAS I SORONG 4 66 - - - - - - - - - - - - 3 61 -

737 54288 - - - - - - - - - - - - 709 51743 Ekor

38 780 - - - - - - - - - - - - 38 780 Piece/Kepala




39 SKP KELAS I SAMARINDA 34 562 - - - - - - - - - - - - 34 562 -

821 8357 2 3 2 3 1 2 - - - - - - 821 8360 Piece/Kepala

40 SKP KELAS I AMBON 280 16874 10 818 10 818 12 821 - - - - - - 280 16874 Piece/Kepala




41 SKP KELAS I BENGKULU 215 1171 9 8 3 4 213 1167 1 2 1 2 - - 213 1167 Ekor

42 SKP KELAS I TIMIKA 22 725 2 651 1 650 4 35 4 35 - - 18 690 Ekor

43 SKP KELAS I MERAUKE 531 2551 459 2238 459 2240 2 2 - - - - - - 531 2535 Ekor

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Piece/Kepala


1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

2069 49697 - - - - - - - - - - - - 2062 48820 Piece/Kepala

4 6 - - - - - - - - - - - - 4 6 Set/Koloni

45 SKP KELAS I PARE-PARE 3801 84989 3187 71356 3141 69219 3158 71148 - - - - - - 3789 84491 Piece/Kepala

1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - - - 1 2 -

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 -

46 SKP KELAS II T.B KARIMUN 1 200 - - - - - - - - - - - - 1 200 -

2 1300 - - - - - - - - - - - - 2 1300 -

541 297654 - - - - - - - - - - - - 541 297646 Ekor

47 SKP KELAS II ENDE 1 17 - - - - - - - - - - - - 1 17 -

1648 45444 - - - - - - - - - - - - 1630 44846 Piece/Kepala

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Set/Koloni

48 SKP KELAS II MAMUJU 1971 64350 1143 34445 1141 34436 1133 34471 4 146 1 2 1 1 1971 64382 Ekor

3 34 2 33 2 33 2 33 - - - - - - 3 34 Piece/Kepala

49 SKP KELAS II MANOKWARI 107 13316 - - - - - - - - - - - - 107 13316 Piece/Kepala

50 SKP KELAS II BANGKALAN 1 13 - - - - - - - - - - - - 1 13 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

4620 334946 10 1566 736 132996 757 135134 - - 9 47 - - 4586 333857 Piece/Kepala

1 5 - - 1 5 1 5 - - - 20 - 1 5 -

127586066 5316035 2654453 4944948 41052 106241 2 191389630 Ekor

46507836 11499832 3791932 2973617 1792 1323 165 47294889 Piece/Kepala

393856 8922 4666 10659 0 0 0 396085 Blanks

137 463 40 104883TOTAL 158074 2325722249

26204


1 BBKP SURABAYA 1 8820 - - - - - - - - - - - - 1 8820 -

2 433 - - - - - - - - - - - - 2 433 -

682 40527133 - - - - - - - - - - - - 680 40347253 Butir

2 38617 - - - - - - - - - - - - 2 38617 Colly

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 -

7 18134 - - - - - - - - - - - - 7 18134 -

1 1000 - - - - - - - - - - - - 1 1000 -

48 402256 - - - - - - - - - - - - 48 402254 Ekor

4 14000 - - - - - - - - - - - - 4 14000 -

23 16242 - - - - - - - - - - - - 23 16242 -

1 14000 - - - - - - - - - - - - 1 14000 -

1 200 - - - - - - - - - - - - 1 200 -

19317 93355598 1 1000 - - 1 1000 - - - - - - 19274 93319016 Kilogram

2 8019 - - - - - - - - - - - - 2 8019 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

3 21000 - - - - - - - - - - - - 3 21000 -

1 1000 - - - - - - - - - - - - 1 1000 -

7 13 - - - - - - - - - - - - 7 13 -

1 13000 - - - - - - - - - - - - 1 13000 -

11 132141.5 - - - - - - - - - - - - 11 133607.5 Liter ( 1 dm3 )

676 34167841 - - - - - - - - - - - - 674 34082665 Piece/Kepala

8 278584 - - - - - - - - - - - - 8 278584 -

1 30343 - - - - - - - - - - - - 1 30343 -

3 25300 - - - - - - - - - - - - 3 25300 -


1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

225 787 - - - - - - - - - - - - 225 927 -

2 - - - - - - - - - - - - 2 395 -

91 4631303 - - - - - - - - - - - - 91 4631303 Butir

3 5 - - - - - - - - - - - - 3 5 -

155 953 - - - - - - - - - - - - 155 950 Colly

18 71 - - - - - - - - - - - - 18 73 Carton

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Drum

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 -

18 351945 - - - - - - - - - - - - 18 351945 Ekor

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

25 1225 - - - - - - - - - - - - 25 1225 -

1 100 - - - - - - - - - - - - 1 100 -

2439 168566.09 - - - - - - - - - - - - 2437 167675.65 Kilogram

1 80 - - - - - - - - - - - - 1 80 -

1 42 - - - - - - - - - - - - 1 42 Lembar

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

5 943 - - - - - - - - - - - - 5 943 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

3 34 - - - - - - - - - - - - 3 34 -

3 - - - - - - - - - - - - 3 830 -


6 - - - - - - - - - - - - 6 -

4228 14699517 - - - - - - - - - - - - 4233 14643692 Kilogram

1 - - - - - - - - - - - - 1 -

4 BBKP BELAWAN 2 9000 - - - - - - - - - - - - 2 9000 Ekor

1 10000 - - - - - - - - - - - - 1 10000 -

499 3787960 - - - - - - - - - - - - 497 3786920 Kilogram

1 54000 - - - - - - - - - - - - 1 54000 -

16 11684 - - - - - - - - - - - - 16 11684 Lembar

5 BBKP MAKASSAR 50 1893840 - - - - - - - - - - - - 50 1893840 Butir

3 43220 - - - - - - - - - - - - 3 43220 Ekor

1 38 - - - - - - - - - - - - 1 38 -

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

9 4720 - - - - - - - - - - - - 9 4720 -

1902 2280980.5 4 222 3 200 4 222 - - - - - - 1897 2273980.5 Kilogram

1 500 - - - - - - - - - - - - 1 500 -

73 11331 - - - - - - - - - - - - 73 11331 Lembar

100 1361781 - - - - - - - - - - - - 100 1361781 Piece/Kepala

430 626657.26 - - - - - - - - - - - - 429 625296.15 Butir

6 BKP KELAS I DENPASAR 1 3125 1 3125 - - - - - - - - - - 1 3125 -

18 2946 - - - - - - - - - - - - 18 2505 -

3388 10141470 1881 43749105 343 1128027 334 1037126 1 3 - - - - 3367 10090375 Kilogram

1 3125 - - - - - - - - - - - - 1 3125 -


Lampiran. 30 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAH DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2012





2 277 - - - - - - - - - - - - 2 277 Milligram

15 202355 1 3125 2 30 3 3155 - - - - - - 15 202155 Piece/Kepala

7 BKP KELAS I SEMARANG 8 72008 - - - - - - - - - - - - 8 24283 Butir

24 8008 - - - - - - - - - - - - 24 8008 -

559 907661.2 - - - - - - - - - - - - 558 902663.2 Kilogram

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 13 604117 - - - - - - - - - - - - 13 604117 Butir

10 46468 - - - - - - - - - - - - 10 46468 Ekor

8 604 - - - - - - - - - - - - 8 604 -

853 67799.95 - - - - - - - - - - - - 851 67739.95 Kilogram

13 4895 - - - - - - - - - - - - 13 4895 Lembar

2 85 - - - - - - - - - - - - 2 85 -

3 2400 - - - - - - - - - - - - 3 2400 Piece/Kepala

9 BKP KELAS B.LAMPUNG 321 11716771 - - - - - - - - - - - - 321 11671771 Butir

20 207443 - - - - - - - - - - - - 20 207443 Ekor

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

1559 2310756 - - - - - - 8 9050 7 8500 2 550 1549 2399157 Kilogram

1 650 - - - - - - - - - - - - 1 650 -

151 14421 - - - - - - - - - - - - 151 14421 Lembar

848 22403406 - - - - - - - - - - - - 846 22298349 Piece/Kepala


2 2240 - - - - - - - - - - - - 2 2240 Ekor

11 3067 - - - - - - - - - - - - 7 3021 -

2727 632865 - - - - - - - - - - - - 2727 629613.5 Kilogram

5 800 - - - - - - - - - - - - 5 800 Lembar

11 BKP KELAS I PONTIANAK 24 540950 24 540950 24 540950 21 457550 - - - - - - 24 540950 Butir

5 125 5 125 5 125 4 123 - - - - - - 5 125 Ekor

1 20 1 20 1 20 1 20 - - - - - - 1 20 -

22 714 21 699 21 699 21 699 - - - - - - 22 714 -

1238 140891.5 1236 142281 1216 141799 1146 139276 - - - - - - 1236 142661 Kilogram

1 20 1 20 1 20 1 20 - - - - - - 1 20

60 27087 60 27087 59 26562 56 25862 - - - - - - 60 27087 Lembar

2 120 2 120 2 120 2 120 - - - - - - 2 120

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

12 BKP KELAS I KUPANG 31 681300 3 60000 22 479100 - - - - - - - - 31 681300 Butir

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 Colly

3 390 1 43 - - - - - - - - 3 390 -

402 174373 7 2062 57 7075 56 8720 - - - - - - 403 174773 Kilogram

4 1950 - - - - - - - - - - - - 4 1950 Liter ( 1 dm3 )

124 94331 14 1255 28 72545 3 600 - - - - - - 123 94176

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 150 7227360 - - - - - - - - - - - - 150 7227360 Butir

1 48600 - - - - - - - - - - - - 1 48600 Colly

2 48690 - - - - - - - - - - - - 2 48690 Ekor

6 420 - - - - - - - - - - - - 6 420 -

1026 53672.5 - - - - - - - - - - - - 1026 53657.5 Kilogram

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

69 48388 - - - - - - - - - - - - 69 48388 Lembar

130 3259565 - - - - - - - - - - - - 130 3259565

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar


134 23292.6 17 4608.7 1 50 54 14428.9 1 300 - - - - 134 23256.6 Kilogram

2 650 - - - - 2 650 - - - - - - 2 650 Lembar

4 18 - - - - - - - - - - - - 4 18 Liter ( 1 dm3 )

7 2450 2 750 6 2150 - - - - - - 7 2450

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar


1 140 - - - - - - - - - - - - 1 140 Colly

2 703 - - - - - - - - - - - - 2 703 Ekor

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

2138 1009933 - - - - - - - - 2 50 - - 2132 1007443 Kilogram

1 280 - - - - - - - - - - - - 1 280 -

4 1400 - - - - - - - - - - - - 4 1400 -

11 11155 - - - - - - - - - - - - 11 11155

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

16 BKP KELAS I PADANG 186 453 - - - - - - - - - - 1 2 186 453 Colly

7 461 - - - - - - - - - - - - 7 461 Ekor

2 31 - - - - - - - - - - - - 2 31 -

309 20659.4 - - - - - - - - - - - - 309 20659.4 Kilogram

1 11 - - - - - - - - - - - - 1 11 -




17 BKP KELAS I JAYAPURA 1 18000 - - - - - - - - 1 18000 -

74 1431857 4 77680 - - 4 77680 - - - - - - 74 1431857 Butir

4 41101 - - - - - - - - - - - - 4 41101 Ekor

3 203 - - - - - - - - - - - - 3 203 -

325 243838.5 3 152 - - 3 152 - - - - - - 325 243838.5 Kilogram

2 81 - - - - - - - - - - - - 2 81 -

6 3505 - - - - - - - - - - - - 6 3505 Lembar

18 BKP KELAS I PALEMBANG 1 160 - - - - - - - - - - - - 1 160 Butir

7 33000 - - - - - - - - - - - - 7 33000 Ekor

8 8103 - - - - - - - - - - - - 8 8103 -

1 4000 - - - - - - - - - - - - 1 4000 -

2710 5389676.8 - - - - - - - - - - - - 2707 5520088.6 Kilogram

126 30677 - - - - - - - - - - - - 126 30677 Lembar

19 BKP KELAS I JAMBI 20 1 20 1 20 1 20 - - - - - - - 1 20 -

2 2 2 - - - - - - - 2 -

3250 3 3250 3 3250 3 3250 - - - - - - - 3 3250 Butir

40 1 2 1 2 1 2 - - - - - - - 1 2 -

141 4 141 4 141 4 141 - - - - - - - 4 141 Ekor

1630 6 1630 6 1630 6 1630 - - - - - - - 6 1630 -

909 73542.7 72336 903 72309 897 69720.7 - - - - - - - 909 73550.7 Kilogram

365 5 365 5 365 5 365 - - - - - - - 5 365 Lembar

70 1 70 1 70 1 6 1 6 - - - - - 1 70

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

50 4 50 4 50 4 50 4 50 -

20 BKP KELAS I BATAM - - - - - - - - - - - - -


1 180 - - - - - - - - - - - - 1 180 Butir

6 214.5 - - - - - - - - - - - - 6 214.5 Ekor

1 11 - - - - - - - - - - - - 1 11 Gram

36 1248.5 - - - - - - - - - - - - 36 1248.5 -

1616 38732.7 - - - - - - - - 1 40 - - 1616 39300.1 Kilogram

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -

85 28667 - - - - - - - - - - - - 85 28667 Lembar

2 10 - - - - - - - - - - - - 2 10

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

22 BKP KELAS II T. PINANG 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 Colly

1 8 - - - - - - - - - - - - 1 8 Gram

4 612.4 - - - - - - - - - - - - 4 612.4 -

2536 1400015.4 1 200 1 200 - - - - - - - - 2535 1405678.1 Kilogram

2 40 - - - - - - - - - - - - 2 40

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

23 BKP KELAS II TERNATE 35 4459 - - - - - - - - - - - - 35 4458 Kilogram

5 2915 - - - - - - - - - - - - 5 2915

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

24 BKP KELAS II KENDARI - - - - - - - - - - - - -

74 27032 71 26418 69 26268 63 23908 - - - - - - 74 26732 Kilogram

1 500 1 500 - - - - - - - - 1 500 -

1 75 1 75 1 75 - - - - - - - - 1 75 -

53 16692 48 16112 28 12780 16 1840 - - - - - - 51 16562

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar


3 20 - - - - - - - - - - - - 3 20 Butir

4 533 - - - - - - - - - - - - 4 533 Ekor

455 15238.05 8 1055 - - 8 975 - - - - - - 455 15238.05 Kilogram

10 1159 - - - - - - - - - - - - 10 1159 Lembar

6 798 - - - - - - - - - - - - 6 798 Liter ( 1 dm3 )

51 11613 - - - - - - - - - - - - 51 11613

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

26 BKP KELAS II TARAKAN 3 377 2 207 3 377 - - - - - - 3 377 -

94 8733 57 6059 12 1033 40 3526 - - - - - - 93 8673 Kilogram

2 500 1 400 1 400 - - - - - - 2 500 Lembar

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 Liter ( 1 dm3 )

16 742.5 4 454 4 454 - - - - - - 16 743.5

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

27 BKP KELAS II CILEGON 525 23271442 - - - - - - - - 2 95500 - - 523 23175942 Butir

10 220162 - - - - - - - - - - - - 10 220162 Ekor




4 6924 - - - - - - - - - - - - 4 6924 -

2010 6287514 - - - - - - 4 5800 26 91180 - - 1983 6191334.4 Kilogram

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

1 2000 - - - - - - - - - - - - 1 2000 -

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 1 50 - - 1 50 - - - - - - 1 50 -

34 5452.5 1 100 - - 26 4685.5 - - - - - - 34 5452.5 -

190 34388.8 26 4591 - - 119 20505 - - - - - - 190 34388.8 Kilogram

1 30 - - - - 1 30 - - - - - - 1 30 Liter ( 1 dm3 )

2 715 - - - - - - - - - - - - 2 715

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 41 229600 8 14500 7 14300 7 13000 - - - - - - 41 229600 Butir

2 205 - - - - - - - - - - - - 2 205 Colly

34 1558.2 4 190 1 60 4 190 - - - - - - 34 1615.1 -

650 32914.1 29 1390 75 3762.5 8 183 - - - - - - 648 62868.1 Kilogram

1 146 - - - - - - - - - - - - 1 146 Lembar

1 500 - - - - - - - - - - - - 1 500 Lobs

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 Liter ( 1 dm3 )

22 38496 2 7070 1 70 1 70 - - - - - - 22 38496

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar


1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

92 72684 - - - - - - - - - - - - 92 72684 Kilogram

7 221 - - - - - - 2 5 - - - - 5 216

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar


115 19234 115 19234 113 18654 114 19034 - - - - - - 115 19234 Kilogram

11 5053 11 5053 11 5053 11 5053 - - - - - - 11 5053

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

32 SKP KELAS I BIAK 1 65 - - - - - - - - - - - - 1 65 Gram

2 700 - - - - - - - - - - - - 2 700 -

732 191625.5 158 85899 94 58775 1 1500 - - - - - - 732 191595.5 Kilogram

4 2250 1 1000 - - - - - - - - 4 2250 Lembar


34 SKP KELAS I TBA 334 4655425 10 2280 10 2280 - - - - - - - - 334 4655425 Kilogram

35 SKP KELAS I CILACAP - - - - - - - - -

36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 1 140 1 140 1 140 1 140 - - - - - - 1 140 -

1439 231597 537 62543 534 61617 524 61130 - - - - - - 1439 233818 Kilogram

194 1121 1 3 - - - - - - - - - - 194 1116 Liter ( 1 dm3 )

2 495 1 295 1 295 1 295 - - - - - - 2 495 Milligram

729 12141 233 4998 232 4955 228 4980 - - - - - - 729 12137

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 70 - - - - - - - - - - - - 1 70 Gram

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

86 4926 43 1284 43 1284 - - - - - - - - 86 4926 Kilogram

11 246 - - - - - - - - - - - - 11 246 Lobs

7 131 1 32 1 32 - - - - - - - - 7 131

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

38 SKP KELAS I SORONG 106 49061 - - - - - - - - - - - - 106 -

1 700 - - - - - - - - - - - - 1 -

39 SKP KELAS I SAMARINDA 13 1091 - - - - - - - - - - - - 13 1091 Kilogram

1 600 - - - - - - - - - - - - 1 600 Lembar

1 350 - - - - - - - - - - - - 1 350 -

31 15390 - - - - - - - - - - - - 31 15390

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

40 SKP KELAS I AMBON 23 56448 1 3000 - - - - - - - - - - 22 56198 Kilogram

1 700 - - - - - - - - - - - - 1 700

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

41 SKP KELAS I BENGKULU 336 33095.5 2 100 - - 329 30876 - - - - - - 336 33095.5 Kilogram

1 300 - - - - 1 300 - - - - - - 1 300 Lembar




42 SKP KELAS I TIMIKA 1 37 1 37 - - - - - - - - - - 1 37 Colly

361 376350 4 3350 - - - - - - - - - - 361 381455 Kilogram

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

43 SKP KELAS I MERAUKE 1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

2 15 - - - - - - - - - - - - 2 15 Ekor

4 367 1 255 1 255 1 255 - - - - - - 4 367 -

1520 290974 347 154109 345 153569 21 23040 - - - - - - 1520 290974 Kilogram

6 3501 - - - - - - - - - - - - 6 3501 Lembar

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar


1 85 - - - - - - - - - - - - 1 85 -

56 2484.5 - - - - - - - - - - - - 56 2509 Kilogram

12 474 - - - - - - - - - - - - 12 474

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

32 38 - - - - - - - - - - - - 32 37 -

45 SKP KELAS I PARE-PARE 1 120 - - - - - - - - - - - - 1 120 -

1763 2121005 1502 1739785 1469 1699955 1475 1712575 - - - - - - 1757 2114135 Kilogram

1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 - - - - - - 1 1000 -

18 16020 15 13780 15 13780 15 13780 - - - - - - 18 16020

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

46 SKP KELAS II T.B.KARIMUN 2 350 - - - - - - - - - - - - 2 350 Ekor

2 270 - - - - - - - - - - - - 2 270 -

828 145533.3 - - - - - - - - - - - - 828 145533.3 Kilogram

1 40 - - - - - - - - - - - - 1 40 Liter ( 1 dm3 )

47 SKP KELAS II ENDE 2 1175 - - - - - - - - 1 1000 - - 1 175 Kilogram

1 300 - - - - - - - - - - - - 1 300

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Set/Koloni

48 SKP KELAS II MAMUJU 1 360 - - - - - - - - - - - - 1 360 Ekor

18 83472 1 7000 1 7000 - - - - - - - - 18 83472 Kilogram

49 SKP KELAS II MANOKWARI 300 81511 - - - - - - 1 488 1 488 1 488 300 81358 Kilogram

10 3618 - - - - - - - - - - - - 10 3618

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

50 SKP KELAS II BANGKALAN 115 108950 - - - - - - - - - - - - 115 108850 Kilogram

12 2586 - - - - - - - - - - - - 12 2586

Piece/Ekor/Ke

pala/Buah/Biji/

Lembar

-

93471618 693130 1034350 548230 0 95500 0 93102152 Butir

1408286.5 125 125 123 0 0 0 1408284.5 Ekor

151736119 46017728 3311548 3098176 15641 101258 1038 151732409 Kilogram

61633252 52749 109365 32202 5 0 0 61442526Piece/Ekor/Kepala/Buah/Biji/Lembar

71 0 0 0 0 0 0 73 Carton

89163 37 0 0 0 0 2 89233 Colly

154 0 0 0 0 0 0 154 Gram

192003 28487 26562 27212 0 0 0 192003 Lembar

772 295 295 295 0 0 0 772 Milligram

Package

1 0 0 0 0 0 0 1 Set

662992.6 7704 3593 7837.5 0 0 936 613234.5 Blanks

136107.5 3 0 30 0 0 0 137568.5 Litter

1 0 0 0 0 0 0 1 Drum

746 0 0 0 0 0 0 746 Lobs

387953.1

TOTAL 70844 84406 82691 79933.7 23 40 4 70012


1 BBKP SURABAYA 10 344780 - - - - - - - - - - - - 10 344780 Butir

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 3785 - - - - - - - - - - - - 1 3785 -

10 548 - - - - - - - - - - - - 10 548 Ekor

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

36 136776 - - - - - - - - - - - - 35 131541 -

1 35 - - - - - - - - - - - - 1 35 -

4008 3598793 - - - - - - - - - - - - 3996 3598601 Kilogram

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 133 - - - - - - - - - - - - 1 133 -

5 66068 - - - - - - - - - - - - 5 66068 Liter ( 1 dm3 )

8 83196 - - - - - - - - - - - - 8 83196 Piece/Kepala

1 61920 - - - - - - - - - - - - 1 61920 -


127 567 - - - - - - - - - - - - 127 567 -

6 652 - - - - - - - - - - - - 6 652 -

3 120620 - - - - - - - - - - - - 3 120620 Butir

2 13 - - - - - - - - - - - - 2 13 -

174 1292 - - - - - - - - - - - - 173 1260 Colly

12 48 - - - - - - - - - - - - 12 48 Carton

6 690 - - - - - - - - - - - - 6 690 Ekor

6 343 - - - - - - - - - - - - 6 343 -

1167 100513.6 - - - - - - - - - - - - 1167 100685.64 Kilogram

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

1 100 - - - - - - - - - - - - 1 100 -

5 75 - - - - - - 4 73 4 73 - - 1 2 -

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

1 400 - - - - - - - - - - - - 1 400 -

1 7 - - - - - - - - - - - - 1 7 -

3 30 - - - - - - - - - - - - 3 30 -

10 1920 - - - - - - - - - - - - 10 1920 -


3044 5915098 - - - - - - - - - - - - 3049 5989544.1 Kilogram


5 BBKP MAKASSAR 8 182160 - - - - - - - - - - - - 8 182160 Butir

5 748 - - - - - - - - - - - - 5 748 Ekor

1 75 - - - - - - - - - - - - 1 75 -

753 41840 - - - - - - - - - - - - 751 41655 Kilogram

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 -

7 999 - - - - - - - - - - - - 7 999 Piece/Kepala

6 BKP KELAS I DENPASAR 1 40 - - - - - - - - - - - - 1 40 Ekor

43 3656 - - - - - - - - - - - - 43 3601 -

1739 758564.3 129 97704 86 66479 84 65029 - - - - - - 1675 671964.28 Kilogram

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

10 56401 2 1486 2 1486 2 1486 - - - - - - 10 56401 Piece/Kepala


34 33106 - - - - - - - - - - - - 34 33006 Kilogram

8 BKP KELAS I BALIKPAPAN 1 222 - - - - - - - - - - - - 1 222 Ekor

1 69 - - - - - - - - - - - - 1 69 -

71 10565.49 - - - - - - - - - - - - 71 10565.49 Kilogram

3 694 - - - - - - - - - - - - 3 694 Lembar

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 Piece/Kepala


179 109991.5 - - - - - - - - - - - - 179 109991.5 Kilogram

1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 Lembar

22 635710 - - - - - - - - - - - - 22 635710 Piece/Kepala


23 4509 - - - - - - - - - - - - 23 5508 Kilogram

11 BKP KELAS I PONTIANAK 18 519 18 519 17 516 16 473 - - - - - - 18 519 Kilogram

12 BKP KELAS I KUPANG 45 14137 - - 5 167 - - - - - - - - 45 14137 Kilogram

1 120 - - - - - - - - - - - - 1 120 Liter ( 1 dm3 )

3 880 - - - - - - - - - - - - 3 880 Piece/Kepala

13 BKP KELAS I BANJARMASIN 1 4000 - - - - - - - - - - - - 1 4000 Butir

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -


Lampiran. 34 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HBAH DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2012





11 479 - - - - - - - - - - - - 11 479 Kilogram

4 59250 - - - - - - - - - - - - 4 59250 Piece/Kepala


15 1310 - - - - 4 200 - - - - - - 15 1293 -

1 300 1 300 - - 1 300 - - - - - - 1 300 Piece/Kepala

15 BKP KELAS I MANADO 1 60 - - - - - - - - - - - - 1 60 Colly

517 58574 - - - - - - - - - - - - 515 58779 Kilogram

16 BKP KELAS I PADANG 2 500 - - - - - - - - - - - - 2 500 Kilogram

6 13 - - - - - - - - - - - - 6 13 Piece/Kepala

17 BKP KELAS I JAYAPURA - - - - - - - - - - - - -

18 BKP KELAS I PALEMBANG 37 1347 - - - - - - - - - - - - 37 1347 Kilogram


20 BKP KELAS I BATAM 328 21448 - - - - - - - - - - - - 328 21448 Kilogram


4 121.5 - - - - - - - - - - - - 4 121.5 -

173 12486 - - - - - - - - - - - - 172 12394 Kilogram

6 2180 - - - - - - - - - - - - 6 2180 Lembar


4 632 - - - - - - - - - - - - 4 632 Kilogram

23 BKP KELAS II TERNATE 1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 Kilogram

24 BKP KELAS II KENDARI 1 200 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 -

4 598 4 598 1 130 1 130 - - - - - - 4 598 Piece/Kepala

25 BKP KELAS II P.PINANG 6 157.6 - - - - - - - - - - - - 6 157.6 Kilogram

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 Lembar

1 180 - - - - - - - - - - - - 1 180 Liter ( 1 dm3 )

3 740 - - - - - - - - - - - - 3 740 Piece/Kepala

26 BKP KELAS II TARAKAN 1 7 - - - - - - - - - - - - 1 7 Kilogram

27 BKP KELAS II CILEGON 4 174021 - - - - - - - - - - - - 4 174021 Butir

2 131 - - - - - - - - 2 131 - - Colly

16 46964 - - - - - - - - - - - - 16 46964 Ekor

2 4266 - - - - - - - - - - - - 2 4266 -

4 6728 - - - - - - - - - - - - 4 6728 -

1 5200 - - - - - - - - - - - - 1 5200 -

4236 9988996 - - - - - - 3 15061 15 16832 - - 4220 9959404.4 Kilogram

28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 41 1618.5 1 5 - - 34 1507 - - - - - - 41 1618.5 -

159 14086.84 31 3571 - - 95 10369 - - - - - - 159 14086.84 Kilogram

5 53.5 - - 4 26.5 - - - - - - 5 53.5 -

31 4800 15 2250 - - 28 3850 - - - - - - 31 4800 Piece/Kepala

3 864 - - - - - - - - - - 3 864 -

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 4 23000 2 2000 2 2000 2 2000 - - - - - - 4 23000 Butir

2 95 - - - - - - - - - - - - 2 95 -

7 475 1 - 1 - 1 - - - - - - - 7 475 Kilogram

5 671 - - - - - - - - - - - - 5 671 Piece/Kepala

30 BKP KELAS II PALU 1 75 - - - - - - - - - - - - 1 75 Kilogram

5 2200 - - - - - - - - - - - - 5 2200 Piece/Kepala

31 BKP KELAS II GORONTALO 1 50 1 50 1 50 1 50 - - - - - - 1 50 Kilogram

32 SKP KELAS I BIAK 1 300 - - - - - - - - - - - - 1 300 Kilogram


34 SKP KELAS I TBA - - - - - - - - - - - - -


36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 3 3582 2 582 2 582 2 582 - - - - - - 3 3582 Kilogram

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 Liter ( 1 dm3 )

2 250 2 250 2 250 2 250 - - - - - - 2 250 Piece/Kepala

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

1 33 1 33 1 33 - - - - - - - - 1 33 Kilogram

1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 Lobs

38 SKP KELAS I SORONG 2 750 - - - - - - - - - - - - 2 750 -

2 1500 - - - - - - - - - - - - 2 1500 -

39 SKP KELAS I SAMARINDA 1 6000 - - - - - - - - - - - - 1 6000 Kilogram

2 1100 - - - - - - - - - - - - 2 1100 Lembar

4 1800 - - - - - - - - - - - - 4 1800 Piece/Kepala

40 SKP KELAS I AMBON 2 200 - - - - - - - - - - - - 2 200

41 SKP KELAS I BENGKULU 2 64 - - - - 2 64 - - - - - - 2 64 Kilogram

42 SKP KELAS I TIMIKA 3 3010 - - - - - - - - - - - - 3 3010 Kilogram

43 SKP KELAS I MERAUKE 828 141240 254 80610 253 80310 8 3235 - - - - - - 828 141240 Kilogram

3 2260 - - - - - - - - - - - - 3 2260 Lembar


4 121 - - - - - - - - - - - - 4 121 -




84 4624.6 - - - - - - - - - - - - 84 4624.6 Kilogram

1 7 - - - - - - - - - - - - 1 7 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 Piece/Kepala

3 7 - - - - - - - - - - - - 3 7 -

45 SKP KELAS I PARE-PARE 5 2250 5 2250 3 1150 3 850 - - - - - - 5 2250 Kilogram

46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN 1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 Ekor

517 18452 - - - - - - - - - - - - 517 18452 Kilogram


2 196 - - - - - - - - - - - - 2 196 Piece/Kepala

48 SKP KELAS II MAMUJU 1 9000 - - - - - - - - - - - - 1 9000 Kilogram


50 SKP KELAS II BANGKALAN 1 24 - - - - - - - - - - - - 1 24 Piece/Kepala

848581 2000 2000 2000 0 0 0 848581 Butir

49232 0 0 0 0 0 0 49232 Ekor

21173417 185407 149375 80940 15061 16832 0 21132461 Kilogram

848080 4884 1866 6016 0 0 0 848080 Piece/Kepala

48 0 0 0 0 0 0 48 Carton

1660 0 0 0 0 131 0 1497 Colly

6309 0 0 0 0 0 0 6309 Lembar

15 0 0 0 0 0 0 15 Lobs

237652.5 205 0 1533.5 73 73 0 232289.5 Blanks

38800

7 21 0 18765TOTAL 18865 472 378 292


1 BBKP SURABAYA 1 8000 - - - - - - - - - - - - 1 8000 -

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

6 26 - - - - - - - - - - - - 6 26 -

1013 109710 - - - - - - - - - - - - 1013 109670 -

15 410 - - - - - - - - - - - - 15 410 Butir

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 -

477 2830 - - - - - - - - - - - - 477 2810 Colly

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

42 203499 - - - - - - - - - - - - 42 203229 -

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 -

205 1325 - - - - - - - - - - - - 205 1326 -

29 51291 - - - - - - - - - - - - 29 51291 Ekor

1 30 - - - - - - - - - - - - 1 30 -

27 57016 - - - - - - - - - - - - 27 57016 -

1 10000 - - - - - - - - - - - - 1 10000 -

1 20000 - - - - - - - - - - - - 1 20000 -

12465 301700534.9 - - - - - - - - - - - - 12465 300605578 Kilogram

11 215 - - - - - - - - - - - - 11 215 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 40 - - - - - - - - - - - - 1 40 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

2 80000 - - - - - - - - - - - - 2 80000 -

286 24521 - - - - - - - - - - - - 286 24513 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

2 69 - - - - - - - - - - - - 2 69 Liter ( 1 dm3 )

20 19050 - - - - - - - - - - - - 20 19050 Milligram

312 1751 - - - - - - - - - - - - 312 1751 -

33 177181 - - - - - - - - - - - - 33 177181 Piece/Kepala

2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 -

10 62 - - - - - - - - - - - - 10 62 -

1 6 - - - - - - - - - - - - 1 6 -

5 21400 - - - - - - - - - - - - 5 21400 -

2 1000 - - - - - - - - - - - - 2 1000 -

3 124 - - - - - - - - - - - - 3 124 -

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 Set/Koloni

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

3 84 - - - - - - - - - - - - 3 84 -

603 192570 - - - - - - - - - - - - 603 192676 -

5 715 - - - - - - - - - - - - 5 715 -

2 BBKP TANJUNG PRIOK 1 - - - - - - - - - - - - - 1 600 -

47 968 - - - - - - - - - - - - 47 994 -

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

73 1081 - - - - - - - - - - - - 73 1176 -

100 1858 - - - - - - - - - - - - 100 5534 -

6667 386703 - - - - - - - - - - - - 6667 458456 -

4 101 - - - - - - - - - - - - 4 101 Butir

11 685 - - - - - - - - - - - - 11 685 -

2 - - - - - - - - - - - - 2 54 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 52 -

216 4810 - - - - - - - - - - - - 216 6418 -

42 239 - - - - - - - - - - - - 42 294 Colly

11 67 - - - - - - - - - - - - 11 75 -

2 16 - - - - - - - - - - - - 2 16 -

3 27 - - - - - - - - - - - - 3 27 Drum

1 4990 - - - - - - - - - - - - 1 4990 -

2 50000 - - - - - - - - - - - - 2 50000 -

40 93 - - - - - - - - - - - - 40 104 -

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 Dozen

3 110003 - - - - - - - - - - - - 3 110003 Ekor

46 113 - - - - - - - - - - - - 46 127 -

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -

7 39 - - - - - - - - - - - - 7 39 Gram

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

20 182 - - - - - - - - - - - - 20 175 -

64 321 - - - - - - - - - - - - 64 384 -

9 28 - - - - - - - - - - - - 9 28 -

5 55 - - - - - - - - - - - - 5 65 -

11 139 - - - - - - - - - - - - 11 248 -

42 3911.5 - - - - - - - - - - - - 42 3911.5 Kilogram


Lampiran. 38 REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA LAIN DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2012





2 8 - - - - - - - - - - - - 2 8 -

35 282 - - - - - - - - - - - - 35 311 -

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -

1 8 - - - - - - - - - - - - 1 8 -

124 3392 - - - - - - - - - - - - 124 3674 Liter ( 1 dm3 )

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

1 26 - - - - - - - - - - - - 1 26 -

510 24691 - - - - - - - - - - - - 510 29830 -

1 12 - - - - - - - - - - - - 1 12 -

49 2880 - - - - - - - - - - - - 49 2880 -

20 886 - - - - - - - - - - - - 20 1140 -

3 155 - - - - - - - - - - - - 3 155 Piece/Kepala

24 1069 - - - - - - - - - - - - 24 1121 -

1 40 - - - - - - - - - - - - 1 40 -

41 1857 - - - - - - - - - - - - 41 2018 -

7 171 - - - - - - - - - - - - 7 171 -

92 11686 - - - - - - - - - - - - 92 15266 -

267 17083 - - - - - - - - - - - - 267 21047 -

32 2485 - - - - - - - - - - - - 32 2485 -

5 12 - - - - - - - - - - - - 5 12 Set/Koloni

66 27907 - - - - - - - - - - - - 66 35667 -

2 600 - - - - - - - - - - - - 2 600 -

7 3 - - - - - - - - - - - - 7 12 -

38 15246 - - - - - - - - - - - - 38 15288 -

1 50 - - - - - - - - - - - - 1 50 -

1 60 - - - - - - - - - - - - 1 60 -

7498 1097002 - - - - - - - - - - - - 7498 1312714 -

1 - - - - - - - - - - - - 1 300 -

287 17982 - - - - - - - - - - - - 287 58451 -



5 BBKP MAKASSAR 42 98 - - - - - - - - - - - - 42 98 Colly

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 Ekor

1 20000 - - - - - - - - - - - - 1 20000 -

23 2069650 6 1050000 6 1050000 6 1050000 - - - - - - 22 1869650 Kilogram

241 557 - - - - - - - - - - - - 241 556 -

2 367 - - - - - - - - - - - - 2 367 Piece/Kepala

3 3 - - - - - - - - - - - - 3 3 Set/Koloni

6 BKP KELAS I DENPASAR 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Colly


1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 Gram

3 304 - - - - - - - - - - - - 3 304 -

39 943320 - - - - - - - - - - - - 38 940320 Kilogram

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -


1 15 - - - - - - - - - - - - 1 15 -

4 4 - - - - - - - - - - - - 4 4 Colly

2 20 - - - - - - - - - - - - 2 20 Kilogram

4 13 - - - - - - - - - - - - 4 13 -

43 2514 - - - - - - - - - - - - 43 2514 -


1 200 - - - - - - - - - - - - 1 200 Ekor

391 112351 - - - - - - - - - - - - 391 115051 Kilogram

1 90 - - - - - - - - - - - - 1 90 -


1 3500 - - - - - - - - - - - - 1 3500 -

305 1191501 - - - - - - - - - - - - 305 1192751 Kilogram

236 1249 - - - - - - - - - - - - 236 1249 -


1 500 1 500 1 500 1 500 - - - - - - 1 500 Gram

8 20021 5 16 3 13 3 13 - - - - - - 8 20021 Kilogram

5 15 5 15 4 10 5 15 - - - - - - 5 15 -

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 Piece/Kepala

1 10 1 10 1 10 1 10 - - - - - - 1 10 -

2 6 2 6 2 6 2 6 - - - - - - 2 6 Set/Koloni

2 991 2 991 2 991 2 991 - - - - - - 2 991 -

16 875 14 676 14 676 15 867 - - - - - - 16 965 -

12 BKP KELAS I KUPANG 226 228050 - - - - 1 500 - - - - - - 226 236800 Kilogram

14 66 2 2 7 45 - - - - - - - - 14 66 -

27 20205 - - - - - - - - - - - - 27 20205 Piece/Kepala


5 40 - - - - - - - - - - - - 5 40 Kilogram

11 12 - - - - - - - - - - - - 11 12 -




2 42 - - - - - - - - - - - - 2 42 Piece/Kepala

6 293 - - - - - - - - - - - - 6 293 -

14 BKP KELAS I MATARAM 563 1487005 175 467503 1 3000 552 1457003 1 3000 - - - - 563 1487005 Kilogram

15 BKP KELAS I MANADO 6 6 - - - - - - - - - - - - 6 6 Colly

5 26 - - - - - - - - - - - - 5 26 Kilogram

9 13 - - - - - - - - - - - - 9 13 -


3 41 - - - - - - - - - - - - 3 41 Kilogram

1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 -

9 1721 - - - - - - - - - - - - 9 1721 -

17 BKP KELAS I JAYAPURA 1 1250 - - - - - - - - - - - - 1 1250 Kilogram


2 55 - - - - - - - - - - - - 2 55 Colly

186 1419.5 - - - - - - - - - - - - 186 1419.5 Kilogram

1 200 - - - - - - - - - - - - 1 200 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Piece/Kepala

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 18 - - - - - - - - - - - - 1 18 -


1 80 1 80 1 80 1 80 - - - - - - 1 80 -

20 BKP KELAS I BATAM 1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 -

12 125 - - - - - - - - - - - - 12 125 -

3 3 - - - - - - - - - - - - 3 3 Colly

11 7226 - - - - - - - - - - - - 11 7226 Ekor

24 609 - - - - - - - - - - - - 24 609 Kilogram

24 885 - - - - - - - - - - - - 24 885 -

3 307 - - - - - - - - - - - - 3 307 -

2 400 - - - - - - - - - - - - 2 400 -

6 6150 - - - - - - - - - - - - 6 4056 -


2 9 - - - - - - - - - - - - 2 9 -

154 6995 - - - - - - - - - - - - 154 6995 -

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

1 18 - - - - - - - - - - - - 1 18 -

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 1 -

14 36 - - - - - - - - - - - - 14 36 Colly

40 47160 - - - - - - - - - - - - 40 45960 Ekor

2 900 - - - - - - - - - - - - 2 900 Gram

6 23 - - - - - - - - - - - - 6 23 -

26 384 - - - - - - - - - - - - 25 332 Kilogram

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

16 123 - - - - - - - - - - - - 16 123 -

12 170 - - - - - - - - - - - - 12 170 -

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 Piece/Kepala

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 -

1 60 - - - - - - - - - - - - 1 60 -

2 150 - - - - - - - - - - - - 2 150 -

1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 -

1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 -

- - - - - - - - - - - - - - - - -


9 69 - - - - - - - - - - - - 9 69 Kilogram

4 13 - - - - - - - - - - - - 4 13 -

2 10 - - - - - - - - - - - - 2 10 Set/Koloni

1 80 - - - - - - - - - - - - 1 80 -



1 500 - - - - - - - - - - - - 1 500 Kilogram


2 30 - - - - - - - - - - - - 2 30 Butir

2 6 - - - - - - - - - - - - 2 6 -

6 406 - - - - - - - - - - - - 6 406 -

26 BKP KELAS II TARAKAN - - - - - - - - - - - - -


28 BKP KELAS II YOGYAKARTA 42 395 - - - - 1 50 - - - - - - 42 395 -

179 4512.44 29 - - - 72 3115 - - - - - - 179 4513.44 Kilogram

1 48 - - - - - - - - - - - - 1 48 -

6 20 - - - - - - - - - - - - 6 20 -

4 231 2 140 - - 3 230 - - - - - - 4 231 Piece/Kepala

29 BKP KELAS II PALANGKARAYA 4 4 1 1 1 1 - - - - - - - - 4 4 -


1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

3 5 - - - - - - - - - - - - 3 5 -





3 8 3 8 3 8 3 8 - - - - - - 3 8 Piece/Kepala

32 SKP KELAS I BIAK 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 Colly

16 6074 2 558 2 558 - - - - - - - - 16 6074 Kilogram

1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 Set/Koloni

1 3 - - - - - - - - - - - - 1 3 -


34 SKP KELAS I TBA 357 10875300 1 - 1 - - - - - - - - - 353 10770000 Kilogram


36 SKP KELAS I SUMBAWA BESAR 4 6 - - - - - - - - - - - - 4 6 Colly

2 5200 - - - - - - - - - - - - 2 5200 Kilogram

37 SKP KELAS I BANDA ACEH 1 5500 - - - - - - - - - - - - 1 5500 Kilogram

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 -

38 SKP KELAS I SORONG 2 4200 - - - - - - - - - - - - 2 4200 Kilogram

5 36 - - - - - - - - - - - - 5 36 -

39 SKP KELAS I SAMARINDA - - - - - - - - - - - - - - -

40 SKP KELAS I AMBON - - - - - - - - - - - - - - -

41 SKP KELAS I BENGKULU 146 66863 2 2000 - - 141 63063 - - - - - - 146 66863 Ekor

1 200 1 200 - - 1 200 - - - - - - 1 200 Piece/Kepala




1 25 - - - - - - - - - - - - 1 25 Colly

327 947 - - - - - - - - - - - - 327 943 -

3 119 - - - - - - - - - - - - 3 27 Kilogram

46 140 - - - - - - - - - - - - 46 140 -

120 271 - - - - - - - - - - - - 120 271 Piece/Kepala

45 SKP KELAS I PARE-PARE 71 6051000 58 4866000 57 4726000 56 4686001 - - - - - - 71 6051000 Kilogram

46 SKP KELAS II T. BALAI KARIMUN - - - - - - - - - - - - - - -

47 SKP KELAS II ENDE - - - - - - - - - - - - - - -

48 SKP KELAS II MAMUJU 2 51 - - - - - - - - - - - - 2 51 Colly

1 7000 - - - - - - - - - - - - 1 7000 Kilogram


50 SKP KELAS II BANGKALAN 321 - 114 - - - 1 - - - - - -

-

541 0 0 0 0 0 0 541 Butir

300245 2000 0 63063 0 0 0 299045 Ekor

459276307.3 6385436 5779590 7196651 3000 0 0 457870607 Kilogram

198672 349 9 439 0 0 0 198672 Square Feet

3368 1 1 1 0 0 0 3403 Colly

3 0 0 0 0 0 0 3 Dozen

1441 500 500 500 0 0 0 1441 Gram

19050 0 0 0 0 0 0 19050 Milligram

55 6 6 6 0 0 0 55 Set

2340821.989 1827 1865 2065 0 0 0 2694361.4 Blanks

3461 0 0 0 0 0 0 3743 Litter

27 0 0 0 0 0 0 27 Drum

76609

-TOTAL 37891 - - 874 - 37844

2727

11

2437

429

1897

851

134

2707

903

1616

2535

16

1983

732

828

19806