Kasus Forensik 1-Jadi

  • View
    6

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bv

Transcript

KASUS 1

Seorang wanita berusia 20 tahun datang ke praktek dr.Lalu untuk meminta visum atas kejadian penganiayaan yang dilakukan suaminya. Setelah melalui pemeriksaan yang teliti, Dr. Lalu yang baru lulus dan belum mempunyai STR, berhasil menyimpulkan bahwa luka pukulan ke mata kanan wanita tersebut menyebabkan perdarahan didalam bola mata. Keadaan yang demikian dapat mengganggu fungsi penglihatan mata kanan sehingga dapat dikategorikan sebagai luka berat sesuai Pasal 90 KUHP. Pertanyaan :1. Apakah telah terpenuhi sarat formal?2. Apakah telah terpenuhi sarat materiel?3. Bagaimanakah prosedur permintaan visum et repertum korban KDRT berdasarkan KUHAP dan UU Penghapusan KDRT?4. Bagaimanakah sistematika visum et repertum pada korban hidup yang mengalami cedera mata?

Jawaban :1. Persaratan formal belum terpenuhi karena :a. Pasien tidak berhak untuk meminta visum et repertum secara lisan kepada dokter (ahli) sebagaimana bunyi pasal 133 ayat 1 & 2 KUHAP. Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena visum et repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta visum et repertum, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP).

b. Korban atau keluarganya hanya berhak melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya itu secara langsung ataupun memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kepada pihak kepolisian (pasal 26 UU Penghapusan KDRT). Berdasarkan Kode Etik Kedokteran pasal 2, Ijazah yang dimiliki seseorang merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin kerja sesuai profesinya (SID/Surat Ijin Dokter). Untuk melakukan pekerjaan profesi kedokteran, wajib dituruti peraturan perundang-undangan yang berlaku (SIP/Surat Ijin Penugasan).

2. Persaratan Materiel belum terpenuhi karena berdasarkan UU Praktik Kedokteran Indonesia setiap dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (pasal 29) sehingga tidak berhak memiliki surat izin praktik (pasal 38) danm tidak berwenang melakukan praktik kedokteran yang terdiri atas (pasal 35) : a. mewawancarai pasien; b. memeriksa fisik dan mental pasien; c. menentukan pemeriksaan penunjang; d. menegakkan diagnosis; e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; g. menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek. 3. Prosedur permintaan visum et repertum korban KDRTa. Berdasarkan KUHAP

Pasal 133(1). Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (2). Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pasal 187Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

Pasal 11Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 7Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 1Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :(1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.(2) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.Pasal 184(1) Alat bukti yang sah ialah :c. surat;

b. Berdasarkan UU KDRTDalam UU KDRT ada beberapa pasal yang mengatur tentang prosedur permintaan visum et repertum :Pasal 10Korban berhak mendapatkan :a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilanb. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisc. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korband. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dane. Pelayanan bimbingan rohani

Pasal 26(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara

Pasal 17Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban

Pasal 21(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinyab. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

4. Sistematika Visum et Repertum pada korban hidup yang mengalami cedera mata1. Ketentuan standar dalam penyusunan visum et repertum korban hidup1. Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah Pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer (POM) dikategorikan sebagai penyidik.1. Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.1. Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan bahwa permintaan oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis yang secara tegas telah diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (2).1. Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada Penyidik yang memintanya sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.

1. Tahapan-tahapan dalam pembuatan visum et repertum pada korban hidup1. Penerimaan korban yang dikirim oleh PenyidikYang berperan dalam kegiatan ini adalah dokter, mulai dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya mengacu pada S.O.P. Rumah Sakit tersebut. Yang diutamakan pada kegiatan ini adalah penanganan kesehatannya dulu, bila kondisi telah memungkinkan barulah ditangani aspek medikolegalnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terhadap korban dalam penanganan medis melibatkan berbagai disiplin spesialis.1. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/visum et repertumAdanya surat permintaan keterangan ahli/visum et repertum merupakan hal yang penting untuk dibuatnya visum et repertum tersebut. Dokter sebagai penanggung jawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat permintaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan aspek yuridis yang sering menimbulkan masalah, yaitu pada saat korban akan diperiksa surat permintaan dari penyidik belum ada atau korban datang sendiri dengan membawa surat permintaan keterangan ahli/ visum et repertum.1. Pemeriksaan korban secara medisTahap ini dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang telah dipelajarinya. Namun tidak tertutup kemungkinan dihadapi kesulitan yang mengakibatkan beberapa data terlewat dari pemeriksaan. Ada kemungkinan didapati benda bukti dari tubuh korban misalnya anak peluru, dan sebagainya. Benda bukti berupa pakaian atau lainnya hanya diserahkan pada pihak penyidik. Dalam hal pihak penyidik belum mengambilnya maka pihak petugas sarana kesehatan harus menyimpannya sebaik mungkin agar tidak banyak terjadi perubahan. Status benda bukti itu adalah milik negara, dan secara yuridis tidak boleh diserahkan pada pihak keluarga/ahli warisnya tanpa melalui penyidik.1. Pengetikan surat keterangan ahli/visum et repertumPengetikan berkas keterangan ahli/visum et repertum oleh petugas administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk/formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan. Misalnya penutupan setiap akhir alinea dengan garis, untuk mencegah penambahan kata-ka