Click here to load reader

Intervensi Keperawatan Komunitas

  • View
    917

  • Download
    52

Embed Size (px)

DESCRIPTION

keperawatan komunitas

Text of Intervensi Keperawatan Komunitas

Intervensi Keperawatan Komunitas BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Para ahli mendefenisikan komunitas atau masyarakat dari berbagai sudut pandang, WHO (1974) mendefenisikan sebagai kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama serta adanya saling mengenal dan berinteraksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sedangkan Spradley (1985) mendefenisikan komunitas sebagai sekumpulan orang yang saling bertukar pengalaman penting dalam hidupnya. Saunders (1991) juga mendefenisikan komunitas sebagai tempat atau kumpulan orang-orang atau sistem sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunitas berarti sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu, yang memiliki nilai-nilai keyakinan minta relatif sama serta ada interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan.Selain itu komunitas juga dipandang sebagai target pelayanan kesehatan, yang bertujuan mencapai kesehatan komunitas sebagai suatu peningkatan kesehatan dan kerjasama sebagai suatu mekanisme untuk mempermudah pencapaian tujuan yang berarti masyarakat/komunitas tersebut dilibatkan secara aktif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya Asuhan Keperawatan komunitas diupayakan dekat dengan komunitas, sehingga strategi pelayanan kesehatan utama merupakan pendekatan yang juga menjadi acuan. Artinya upaya pelayanan atau asuhan yang diberikan merupakan upaya essensial atau sangat dibutuhkan komunitas secara universal upaya tersebut mudah dijangkau. Dengan demikiaan di dalam keperawatan komunitas penggunaan teknologi tepat guna, tumbuh kembang pada balita di wilayah binaannya, seyogyanya ia bisa memilih alat permainan edukatif sederhana yang tersedia di wilayah tersebut.Bantuan yang diberikan karena ketidakmampuan, ketidaktahuan dan ketidakmauan dengan menggunakan potensi lingkungan untuk mendirikan masyarakat, sehingga pengembangan wilayah setempat (Locality Development) merupakan bentukpengorganisasian yang tepat digunakan. Dalam praktek keperawatan komunitas pendekatan ilmiah yang digunakan adalah proses keperawatan komunitas yang terdiri dari 4 tahapan yaitu: Pengkajian, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.Intervensi keperawatan dilakukan haruslah yang dapat dilakukan oleh perawat secara mandiri, maupun dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain melalui lintas program atau lintas sektoral. Pada kenyataannya belum semua tenaga keperawatan komunitas memberikan pelayanan sesuai konsep, hal ini antara lain karena pemahaman yang belum sama tentang konsep dasar keperawatan komunitas dan perannya dalam keperawatan komunitas, dengan materi ini diharapkan para sejawat perawat dapat mendesiminasikan ilmunya baik kepada peserta didik maupun kepada sejawat perawat lain yang bekerja di komunitas, selanjutnya akan diuraikan asumsi keyakinan dan falsafah komunitas.

B. MASALAH YANG DIBAHAS

1. Strategi intervensi dan pengorganisasian masyarakat2. Tingkat pencegahan intervensi keperawatan3. Bentuk intervensi keperawatan yang dapat dilakukan oleh perawat komunitas4. Contoh perencanaan keperawatan

BAB II INTERVENSI/ RENCANAKEPERAWATANPerencanaan keperawatan adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah sesuai dengan diagnosis eperawatan yang telah ditentukan dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan pasien (Pusdiklat DJJ Keperawatan). Jadi perencanaan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat disusun berdasarkan diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan dan rencana keperawatan A. STRATEGI INTERVENSI DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKATStrategi intervensi keperawatan komunitas adalah (1) kemitraan (partnership), (2) pemberdayaan (empowerment), (3) pendidikan kesehatan, dan (4) proses kelompok (Hitchcock, Schubert, & Thomas 1999; Helvie, 1998). Strategi intervensi pendidikan kesehatan dalam pengelolaan diabetes secara mandiri juga diuraikan pada bagian berikut:1. KemitraanKemitraan memiliki definisi hubungan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan atau memberikan manfaat (Depkes RI, 2005). Perawat spesialis komunitas perlu membangun dukungan, kolaborasi, dan koalisi sebagai suatu mekanisme peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi implementasi PKP. Anderson dan McFarlane (2000) dalam hal ini mengembangkan model keperawatan komunitas yang memandang masyarakat sebagai mitra (community as partner model). Fokus dalam model tersebut menggambarkan dua prinsip pendekatan utama keperawatan komunitas, yaitu (1) lingkaran pengkajian masyarakat pada puncak model yang menekankan anggota masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kesehatan, dan (2) proses keperawatan.Asumsi dasar mekanisme kolaborasi perawat spesialis komunitas dengan masyarakat tersebut adalah hubungan kemitraan yang dibangun memiliki dua manfaat sekaligus yaitu meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan keberhasilan program kesehatan masyarakat (Kreuter, Lezin, & Young, 2000). Mengikutsertakan masyarakat dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan kesehatan dapat meningkatkan dukungan dan penerimaan terhadap kolaborasi profesi kesehatan dengan masyarakat (Schlaff, 1991; Sienkiewicz, 2004). Dukungan dan penerimaan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatnya sumber daya masyarakat yang dapat dimanfaatkan, meningkatnya kredibilitas program kesehatan, serta keberlanjutan kemitraan perawat spesialis komunitas dengan masyarakat (Bracht, 1990).Kemitraan dalam PKP dapat dilakukan perawat komunitas melalui upaya membangun dan membina jejaring kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait (Robinson, 2005) dalam upaya penanganan pada baik di level keluarga, kelompok, maupun komunitas. Pihak-pihak tersebut adalah profesi kesehatan lainnya, stakes holder (Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Pemerintah Kota), donatur/sponsor, sektor terkait, organisasi masyarakat (TP-PKK, Lembaga Indonesia/LLI, Perkumpulan , atau Klub Jantung Sehat Yayasan Jantung Indonesia), dan tokoh masyarakat setempat.

2. PemberdayaanKonsep pemberdayaan dapat dimaknai secara sederhana sebagai proses pemberian kekuatan atau dorongan sehingga membentuk interaksi transformatif kepada masyarakat, antara lain: adanya dukungan, pemberdayaan, kekuatan ide baru, dan kekuatan mandiri untuk membentuk pengetahuan baru (Hitchcock, Scubert, & Thomas, 1999). Pemberdayaan, kemitraan dan partisipasi memiliki inter-relasi yang kuat dan mendasar. Perawat spesialis komunitas ketika menjalin suatu kemitraan dengan masyarakat maka dirinya juga harus memberikan dorongan kepada masyarakat. Kemitraan yang dijalin memiliki prinsip bekerja bersama dengan masyarakat bukan bekerja untuk masyarakat, oleh karena itu perawat spesialis komunitas perlu memberikan dorongan atau pemberdayaan kepada masyarakat agar muncul partisipasi aktif masyarakat (Yoo et. al, 2004). Membangun kesehatan masyarakat tidak terlepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat (Nies & McEwan, 2001).Kemandirian agregat dalam PKP berkembang melalui proses pemberdayaan. Tahapan pemberdayaan yang dapat dilalui oleh agregat (Sulistiyani, 2004), yaitu:a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kemampuan dalam mengelola secara mandiri. Dalam tahap ini, perawat komunitas berusaha mengkondisikan lingkungan yang kondusif bagi efektifitas proses pemberdayaan agregat .b. Tahap transformasi kemampuan berupa pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan secara mandiri agar dapat mengambil peran aktif dalam lingkungannya. Pada tahap ini agregat memerlukan pendampingan perawat komunitas.c. Tahap peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian mengelola. Pada tahap ini dapat melakukan apa yang diajarkan secara mandiri.

3. Pendidikan KesehatanStrategi utama upaya prevensi terhadap kejadian adalah dilakukannya kegiatan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengurangi disabilitas serta mengaktualisasikan potensi kesehatan yang dimiliki oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Swanson & Nies, 192011). Pendidikan kesehatan dapat dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, menyempurnakan sikap, meningkatkan ketrampilan, dan bahkan mempengaruhi perubahan di dalam perilaku atau gaya hidup individu, keluarga, dan kelompok (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2002). Pendidikan kesehatan diharapkan dapat mengubah perilaku untuk patuh terhadap saran pengelolaan secara mandiri.Pendidikan kesehatan dapat dilakukan secara individu, kelompok, maupun komunitas. Upaya pendidikan kesehatan di tingkat komunitas penting dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu: individu akan mudah mengadopsi perilaku sehat apabila mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya terutama dukungan keluarga, intervensi di tingkat komunitas dapat mengubah struktur sosial yang kondusif terhadap program promosi kesehatan, unsur-unsur di dalam komunitas dapat membentuk sinergi dalam upaya promosi kesehatan (Meillier, Lund, & Kok, 1996).Intervensi keperawatan melalui pendidikan kesehatan untuk menurunkan risik dan komplikasinya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) pencegahan primer, (2) pencegahan sekunder, dan (3) pencegahan tersier. Pendidikan kesehatan dalam tahap pencegahan primer bertujuan untuk menurunkan risiko yang dapat mengakibatkan . Pendidikan kesehatan dalam tahap pencegahan sekunder bertujuan untuk memotivasi kelompok berisiko melakukan uji skrining dan penatalaksanaan gejala yang muncul, sedangkan pada tahap pencegahan tersier, perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan yang bersifat readaptasi, pendidikan kesehatan untuk mencegah komplikasi terulang dan memelihara stabilitas kesehatan .

4. Proses KelompokProses kelompok merupakan salah satu strategi intervensi keperawatan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat melalui pembentukan sebuah kelompok atau kelompok swabantu (self-help group). Intervensi keperawatan di dalam tatanan komunitas menjadi lebih efektif dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakan perubahan pada individu, keluarga dan komunitas apabila perawat komunitas bekerja bersama dengan masyarakat. Berbagai kelompok di masyarakat dapat dikembangkan sesuai dengan inisiatif dan kebutuhan masyarakat setempat, misalnya Posbindu, Bina Keluarga , atau Karang . Kegiatan pada kelompok ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh agar dapat mencapai masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna, dan produktif selama mungkin (Depkes RI, 1992).Menurut penelitian, yang mengikuti secara aktif sebuah kelompok sosial dan menerima dukungan dari kelompok tersebut akan memperlihatkan kondisi kesehatan fisik dan mental yang lebih baik daripada yang lebih sedikit mendapatkan dukungan kelompok (Krause, 192011). Bentuk dukungan kelompok ini juga terkait dengan rendahnya risiko morbiditas dan mortalitas (Berkman, Leo-Summers, & Horwitz, 1992). Meskipun penjelasan risiko morbiditas dan mortalitas tersebut tidak lengkap dikemukakan, beberapa laporan menekankan bahwa dukungan yang diterimadapat meningkatkan pemanfaatan dan kepatuhan individu terhadap pelayanan yang diinginkan dengan mengikuti informasi yang diberikan, ikut serta dalam kelompok dan meningkatkan perilaku mencari bantuan kesehatan (Cohen, 1988).Berdasarkan strategi intervensi yang telah ditentukan oleh perawat komunitas seperti tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat sebagai suatu proses merupakan sebuah perangkat perubahan komunitas yang memberdayakan individu dan kelompok berisiko (agregat) dalam menyelesaikan masalah komunitas dan mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Menurut Helvie (1998), terdapat tiga model pengorganisasian masyarakat yaitu:a. Model pengembangan masyarakat (locality development), Model pengembangan masyarakat didasarkan pada upaya untuk memaksimalkan perubahan yang terjadi di komunitas, di mana masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam menentukan tujuan dan pelaksanaan tindakan. Tujuan dari model pengembangan masyarakat adalah (1) agar individu dan kelompok-kelompok di masyarakat dapat berperan-serta aktif dalam setiap tahapan proses keperawatan, dan (2) perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) dan kemandirian masyarakat yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan, perlindungan dan pemulihan status kesehatannya di masa mendatang (Nies & McEwan, 2001; Green & Kreuter, 1991). Sejalan dengan Mapanga dan Mapanga (2004) tujuan dari proses keperawatan komunitas pada adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian fungsional agregat melalui pengembangan kognisi dan kemampuan merawat dirinya sendiri. Pengembangan kognisi dan kemampuan agregat difokuskan pada dayaguna aktifitas kehidupan, pencapaian tujuan, perawatan mandiri, dan adaptasi terhadap permasalahan kesehatan sehingga akan berdampak pada peningkatan partisipasi aktif .b. Model perencanaan sosial (social planning)Model perencanaan sosial dalam pengelolaan agregat lebih menekankan pada teknik menyelesaikan masalah kesehatan agregat dari pengelola program di birokrasi, misalnya Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Kegiatan bersifat kegiatan top-down planning. Tugas perencana program kesehatan adalah menetapkan tujuan kegiatan, menyusun rencana kegiatan, dan mensosialisasikan rencana tindakan kepada masyarakat. Perencana program harus memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks termasuk kemampuan untuk mengorganisasikan lintas sektor terkait.c. model aksi sosial (social action)Model aksi sosial menekankan pada pengorganisasian masyarakat untuk memperjuangkan isu-isu tertentu terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi agregat , misalnya kampanye gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit diabetes. Tingkat dan bentuk intervensi keperawatan komunitas

B. TINGKAT PENCEGAHAN INTERVENSI KEPERAWATAN MELIPUTI:1. Prevensi primer ditujukan bagi orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi, yakni mereka yang belum menderita tetapi berpotensi untuk menderita . Perawat komunitas harus mengenalkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya dan upaya yang perlu dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor tersebut. Sejak masa prasekolah hendaknya telah ditanamkan pengertian tentang pentingnya latihan jasmani teratur, pola dan jenis makanan yang sehat, menjaga badan agar tidak terlalu gemuk, dan risiko merokok bagi kesehatan.2. Prevensi sekunder bertujuan untuk mencegah atau menghambat timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan intervensi keperawatan sejak awal penyakit. Dalam mengelol, sejak awal sudah harus diwaspadai dan sedapat mungkin dicegah kemungkinan terjadinya penyulit menahun. Penyuluhan mengenai dan pengelolaannya secara mandiri memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Sistem rujukan yang baik akan sangat mendukung pelayanan kesehatan primer yang merupakan ujung tombak pengelolaan .3. Prevensi tersier. Apabila sudah muncul penyulit menahun , maka perawat komunitas harus berusaha mencegah terjadinya kecacatan/komplikasi lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin, sebelum kecacatan tersebut menetap. Pendidikan kesehatan bertujuan untuk melindungi upaya rekonstitusi, yaitu: mendorong untuk patuh mengikuti program PKP , pendidikan kesehatan kepada dan keluarga untuk mencegah hipoglikemi terulang dan melihara stabilitas klien (Allender & Spradley, 2005).C. BENTUK INTERVENSI KEPERAWATAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERAWAT KOMUNITAS TERDIRI DARI:1. Observasi. Observasi diperlukan dalam pelaksanaan keperawatan . Observasi dilakukan sejak pengkajian awal dilakukan dan merupakan proses yang terus menerus selama melakukan kunjungan (Hitchcock, Schubert & Thomas, 1999). Lingkungan yang perlu diobservasi yaitu keadaan, kondisi rumah, interaksi antar keluarga, tetangga dan komunitas. Observasi diperlukan untuk menyusun dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada .2. Terapi modalitas. Terapi modalitas adalah suatu sarana penyembuhan yang diterapkan pada dengan tanpa disadari dapat menimbulkan respons tubuh berupa energi sehingga mendapatkan efek penyembuhan (Starkey, 2004). Terapi modalitas yang diterapkan pada, yaitu: manajemen nyeri, perawatan gangren, perawatan luka baru, perawatan luka kronis, latihan peregangan, range of motion, dan terapi hiperbarik.3. Terapi komplementer (complementary and alternative medicine/CAM). Terapi komplementer adalah penyembuhan alternatif untuk melengkapi atau memperkuat pengobatan konvensional maupun biomedis (Cushman & Hoffman, 2004; Xu, 2004) agar bisa mempercepat proses penyembuhan. Pengobatan konvensional (kedokteran) lebih mengutamakan penanganan gejala penyakit, sedangkan pengobatan alami (komplementer) menangani penyebab penyakit serta memacu tubuh sendiri untuk menyembuhkan penyakit yang diderita (Sustrani, Alam & Hadibroto, 2005).Ranah terapi komplementer dan bentuk-bentuk terapi komplementer (Cushman & Hoffman, 2004):1. Pengobatan alternative : Terapi herbal, akupunktur, pengobatan herbal Cina2. Intervensi tubuh dan pikiran : Meditasi, hipnosis, terapi perilaku, relaksasi Benson, relaksasi progresif, guided imagery, pengobatan mental dan spiritual3. Terapi bersumber bahan organik : Terapi diet , terapi jus, pengobatan orthomolekuler (terapi megavitamin), bee pollen, terapi lintah, terapi larva4. Terapi pijat, terapi gerakan somatis, dan fungsi kerja tubuh : Pijat refleksi, akupresur, perawatan kaki, latihan kaki, senam5. Terapi energi : Qigong, reiki, terapi sentuh, latihan seni pernafasan tenaga dalam, Tai Chi6. Bioelektromagnetik : Terapi magnetBentuk intervensi terapi modalitas dan komplementer memerlukan kajian dan pengembangan yang disesuaikan dengan peran dan fungsi perawat, terutama pada agregat .

D. CONTOH PERENCANAAN KEPERAWATANPerencanaan keperawatan adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah sesuai dengan diagnosis eperawatan yang telah ditentukan dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan pasien (Pusdiklat DJJ Keperawatan). Jadi perencanaan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat disusun berdasarkan diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan dan rencana keperawatan yang disusun harus mencakup:

1. Perumusan TujuanDalam perumusan tujuan harus memenuhi criteria sebagai berikut:a. berfokus pada masyarakatb. jelas dan singkatc. dapat diukur dan diobservasid. realistice. ada target waktuf. melibatkan peran serta masyarakat

Dalam pencapaian tujuan dengan menggunakan formulasi criteria yang mencakup:T= S + P + K.1 + K.2

Keterangan:S : subjekP : predikatK.1 : kondisiK.2 : kriteriaSelain itu dalam perumusan tujuan: Dibuat berdasarkan goal = sasaran dibagi hasil akhir yang diharapakan Perilaku yang diharapkan berubah S : spesifik M : measurable atau dapat diukur A : attainable atau dapat dicapai R : relevant / realistic atau sesuai T : time-bound atau waktu tertentu S : sustainable atau berkelanjutanContoh:Goal dan TujuanNama komuniti :Masalah :Goal :No Tanggal diterapkan Tujuan Tanggal dicapai

(Anderson dan Mc.Farlane, 1988: 264)

Contoh kasus:Mahasiswa Akper Gersik melaksanakan praktek keperawatan komunitas di desa kandangan Cerme kabupaten Gersik membuat jamban umum melalui swadaya masyarakat secara gotong royong dalam waktu 1,5 bulanJadi kaitan dengan rumus di atas dapat diketahui bahwa:Subjek : mahasiswa akper gersikPredikat : membuat jamban umumKondisi : swdaya dan gotong royongCriteria : waktu 1,5 bulan

2. Rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakanLangkah-langkah dalam perencanaan keperawatan kesehatan masyarakat:a. Identifikasi alternatif tindakan keperawatanb. Tetapkan teknik dan prosedur yang akan digunakanc. Melibatkan peran serta masyarakat dalam menyusun perencanaan melalui kegiatan musyawarah masyarakat desa atau lokakarya minid. Pertimbangkan sumberdaya masyarakat dan fasilitas yang tersediae. Tindakan yang akan dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan yang sangat dirasakan masyarakat.f. Mengarah kepada tujuan yang akan dicapaig. Tindakan harus bersifat realistich. Disusun secara berurutan

3. Kriteria hasil untuk menilai pencapaian tujuanPenentuan kriteria dalam perancanaan keperawatan komunitas adalah sebagai berikut:a. Menggunakan kata yang tepatb. Dapat dimodifikasikanc. Bersifat spesifik Siapa yang melakukan? Apa yang dilakukan? Di mana dilakukan? Kapan dilakukan? Bagaimana melakukan? Frekuensi melakukan?

Contoh kasus:Mahasiswa Akper Gersik melakukan praktek keperawatan komunitas di Desa Kandangan Crme Kabupaten Gersik membuat jamban umum melalui swadaya masyarakat secara gotong royong dalam waktu 1,5 bulan.Dari contoh di atas, maka rencana tindakan yang dibuat adalah:a. Mahasiswa memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat dengan topic Pentingnya Jamban Bagi Kesehatan Masyarakat sebanyak 4 kali sesuai dengan schedule kegiatan (setiap hari senin di balai desa).b. Mahasiswa melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupu informal untuk mengalang dukungan.c. Mahasiswa melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menggalang dana untuk pembuatan jamban umum melalui Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (DUKM) yang ada atau iuran desa.d. Mahasiswa menetapkan waktu peresmian pembuatan jamban umum oleh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain.e. Melalui tokoh-tokoh masyarakat formal maupun informal menghimbau dan mengajak masyarakat secara gotong-royong membangun jamban umumf. Kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan bantuan teknis pembuatan jamban umum yang emnuhi syarat kesehatan (tenaga sanitarian)

Kemitraan DalamKesehatanMay 12, 2008 by mirzal tawi Bangsa indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang mempunyai banyak permasalahan yang membutuh penyelesaian yang melibatkan semua komponen masyarakat, salah satu penyebab yang menyebabkan lambatnya berbagai permasalahan adalah masih sangat rendahnya pendidikan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi disekitar mereka, sebagai suatu perbandingan permasalah penyakit malaria sudah dilakukan pencegahan. Masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama setiap individu,masyarakat,pemerintah dan swasta.Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan memang merupakan sektor yang paling depan dalam bertanggung jawab(leading sector) ,namun dalam mengimplementasikan kebijakan dan program ,intervensi harus bersama-sama dengan sektor lain ,baik pemerintah maupun swasta.Dengan kata lain sektor kesehatan seyogyanya merupakan pemrakarsa dalam menjalin kerjasama atau kemitraan (partnership) dengan sektor-sektor terkait. (Notoadjmojo,2003) Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.Sedangkan menurut Depkes (2006) dalam promosi kesehatan Online mengemukana bahwa Kemitraan adalah hubungan (kerjsama) antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat).Adapun unsur-unsur kemitraan adalah : a. Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebihb. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebutc. Adanya keterbukaan atau kepercayaan (trust relationship) antara pihak-pihak tersebutd. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.Menurut Ansarul Fahruda, dkk (2005), untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal berikut : a. Kesamaan perhatian (common interest) atau kepentingan, b. Saling mempercayai dan saling menghormati c. Tujuan yang jelas dan terukur d. Kesediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Adapun prinsip-prinsip kemitraan adalah:a. Persamaan atau equality, b. Keterrbukaan atau transparancy dan c. Saling menguntungkan atau mutual benefit. Untuk mengembangkan kemitraan di bidang kesehatan secara konsep terdiri 3 tahap yaitu tahap pertama adalah kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri, tahap kedua kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah dan yang tahap ketiga adalah membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor. lintas bidang dan lintas organisasi yang mencakup : a. Unsur pemerintah, b. Unsur swasta atau dunia usaha, c. Unsur lsm dan organisasi masa d. Unsur organisasi profesi. Hal ini sejalan seperti di kemukakan oleh WHO (2000) untuk membangun kemitraan kesehatan perlu diidentifikasi lima prinsip kemitraan yaitua. Policy-makers (pengambil kebijakan)b. Health managersc. Health professionalsd. Academic institutionse. Communities institutionsKemitraan di bidang kesehatan adalah kemitraan yang dikembangkan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.Dasar Pemikiran Kemitraan dalam Kesehatan Kesehatan adalah hak azasi manusia, merupakan investasi, dan sekaligus merupakan kewajiban bagi semua pihak. Masalah kesehatan saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masalah lain, seperti masalah pendidikan, ekonomi, sosial, agama, politik, keamanan, ketenagakerjaan, pemerintahan, dll. Karenanya masalah kesehatan tidak dapat diatasi oleh sektor kesehatan sendiri, melainkan semua pihak juga perlu peduli terhadap masalah kesehatan tersebut, khususnya kalangan swasta. Dengan peduli pada masalah kesehatan tersebut, berbagai pihak khususnya pihak swasta diharapkan juga memperoleh manfaat, karena kesehatan meningkatan kualitas SDM dan meningkatkan produktivitas. Pentingnya kemitraan (partnership) ini mulai digencarkan oleh WHO pada konfrensi internasional promosi kesehatan yang keempat di Jakarta pada tahun 1997. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan upaya kerjsama yang saling memberikan manfaat. Hubungan kerjasama tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila juga didasari dengan kesetaraan.

Tujuan Kemitraan dan Hasil yang DiharapkanTujuan umum :Meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi upaya kesehatan dan upaya pembangunan pada umumnya. Tujuan khusus :1. Meningkatkan saling pengertian;2. Meningkatkan saling percaya;3. Meningkatkan saling memerlukan;4. Meningkatkan rasa kedekatan;5. Membuka peluang untuk saling membantu;6. Meningkatkan daya, kemampuan, dan kekuatan;7. Meningkatkan rasa saling menghargai;Hasil yang diharapkan : Adanya percepatan, efektivitas dan efisiensi berbagai upaya termasuk kesehatan.

Perilaku Kemitraan :Adalah semua pihak, semua komponen masyarakat dan unsur pemerintah, Lembaga Perwakilan Rakyat, perguruan tinggi, media massa, penyandang dana, dan lain-lain, khususnya swasta.Prinsip, Landasan dan Langkah Dalam Pengembangan Kemitraan 3 prinsip, yaitu : kesetaraan, dalam arti tidak ada atas bawah (hubungan vertikal), tetapi sama tingkatnya (horizontal); keterbukaan dan saling menguntungkan. 7 saling, yaitu : saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi (kaitan dengan struktur); saling memahami kemampuan masing-masing (kapasitas unit/organisasi); saling menghubungi secara proaktif (linkage); saling mendekati, bukan hanya secara fisik tetapi juga pikiran dan perasaan (empati, proximity); saling terbuka, dalam arti kesediaan untuk dibantu dan membantu (opennes); saling mendorong/mendukung kegiatan (synergy); dan saling menghargai kenyataan masing-masing (reward). 6 langkah : penjajagan/persiapan, penyamaan persepsi, pengaturan peran, komunikasi intensif, melakukan kegiatan, dan melakukan pemantauan & penilaian.

Peran Dinas Kesehatan dalam Pengembangan Kemitraan di Bidang KesehatanBeberapa alternatif peran yang dapat dilakukan, sesuai keadaan, masalah dan potensi setempat adalah :1. Initiator : memprakarsai kemitraan dalam rangka sosialisasi dan operasionalisasi Indonesia Sehat.2. Motor/dinamisator : sebagai penggerak kemitraan, melalui pertemuan, kegiatan bersama, dll.3. Fasilitator : memfasiltasi, memberi kemudahan sehingga kegiatan kemitraan dapat berjalan lancar.4. Anggota aktif : berperan sebagai anggota kemitraan yang aktif.5. Peserta kreatif : sebagai peserta kegiatan kemitraan yang kreatif.6. Pemasok input teknis : memberi masukan teknis (program kesehatan).7. Dukungan sumber daya : memberi dukungan sumber daya sesuai keadaan, masalah dan potensi yang ada.Indikator Keberhasilan Indikator input : Jumlah mitra yang menjadi anggota. Indikator proses :Kontribusi mitra dalam jaringan kemitraan, jumlah pertemuan yang diselenggarakan, jumlah dan jenis kegiatan bersama yang dilakukan, keberlangsungan kemitraan yang dijalankan. Indikator output : Jumlah produk yang dihasilkan, percepatan upaya yang dilakukan, efektivitas dan efisiensi upaya yang diselenggarakan.Contoh Kemitraan Dalam KesehatanPaguyuban Penderita Tuberkulosis Kec. Sumberjambe Salah satu pendekatan kemitraan yang berbasis komunitas dalam program penanggulangan tuberkulosis telah dilaksanakan di Propinsi Jawa Timur yaitu dengan adanya peran serta masyarakat melalui Paguyuban Penderita Tubekulosis Kec. Sumberjamber.Kecamatan Sumberjambe adalah salah satu kecamatan di Kab. Jember dan terletak di sebelah utara Kota Jember dengan jarak tempuh + 35 km yang berada di dataran tinggi di kaki Gunung Raung. Jumlah penduduknya sekitar 53.806 jiwa, dengan sebagian bekerja sebagai petani maupun buruh perkebunan. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, penduduk lebih banyak berobat ke Puskesmas Sumberjambe. Penyakit menular yang sering ditemukan adalah diantaranya penyakit Campak dan tuberkulosis (TB) Untuk pelayanan pengobatan tuberkulosis, Puskesmas Sumberjambe secara khusus mengumpulkan hari pemberian obat anti tuberkulosisi (OAT) pada hari yang sama sehingga sesama penderita sering bertemu dan saling tukar menukar informasi terutama tentang penyakit yang diderita dan pengalaman berobatnya. Adanya pemahaman bahwa penyakit tuberkulosis yang dideritanya merupakan penyakit menular sehingga dapat menularkan kepada orang lain dan dulunya dirinya sendiri secara tidak sengaja tertulari. Selain itu adanya rasa senasib diantara sesama penderita TB yang berobat secara teratur di Puskesmas Sumberjambe Kec. Sumberjambe Kab. Jember. Setelah dinyatakan sembuh, para mantan penderita ini merasa ikut bertanggung jawab karena sebagai sumber penularan sehingga ikut membantu mencari penderita yang dicurigai tertular TB dan ikut membantu sebagai pengawas minum obat. Tujuan pembentukan paguyuban Tujuan dari paguyuban penderita tubekulosis ini adalah membantu menurunan angka kesakitan TB sehingga TB tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kec. Sumber-jambe Kab. Jember. Adapun tujuan secara khusus yaitu :a. Sebagai wadah komunikasi diantara mantan penderita maupun penderita TB untuk tetap berobat sampai sembuh b. Secara perorangan membantu penemuan suspek penderita TB c. Secara perorangan membantu sebagai pengawas minum obat. d. Sebagai langkah awal wadah pengembangan usaha untuk peningkatan penghasilan dari penderita atau mantan penderita TB yang berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah. Kegiatan dan peran dalam program penanggulangan tuberkulosis Kegiatan utama dari paguyuban ini adalah:1. Pertemuan rutin 3 bulanan2. Penemuan suspek di masyarakat dan 3. Sebagai pengawas minum obat Setelah melalui pertemuan telah diadakan pemilihan yang secara sepakat dipilih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan wakil sekretaris. Jumlah seluruhnya pengurus dan anggota yang terdaftar sebanyak 80 orang dimana semuanya adalah penderita yang masih berobat dan yang sudah sembuh setelah menjalani pengobatan tuberkuloisis. Pengurus dan anggota paguyuban relatif berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah. Pada awalnya dana kegiatan pertemuan dibantu sepenuhnya oleh Puskesmas Sumbejambe yang berasal dari dana PKS BBM. Bila selanjutnya tidak ada dana PKS BBM ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan program dari paguyuban ini terutama dalam membantu program penanggulangan tuberkulosis khususnya di Kec. Sumbejambe. Dengan demikian perlu disarankan untuk mencari donator lain atau dana operasional ke Dinas terkait sampai paguyuban ini bisa secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan dana operasionalnya. Sebagai upaya untuk mandiri tersebut, masing-masing anggota dapat berkontribusi dana secara sukarela sesuai kesepakatan Sebelum secara resmi terwadahi dalam paguyuban ini yaitu mulai tahun 2004, para anggota sudah banyak membantu pelaksanaan program penang-gulangan Tuberkuloisis. Peran aktifnya terutama dalam sosialisasi program, pengawasan pengobatan dan penemuan suspek. Pada gambar 1 terlihat adanya peningkatan penemuan yang berarti serta turunnya penderita yang drop out. Pada tahun 2005 ini dilaporkan bahwa suatu ketika paguyuban ini pernah membawa 5 (lima) orang yang dicurigai sebagai penderita TB ke Puskesmas Sumbejambe dan setelah dilakukan pemeriksaan, ke lima orang tersebut penderita TB BTA positif. Adanya paguyuban ini telah membantu UPK (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Sumberjambe dalam program penanggulangan Tuberkulosis, dimana pencapaian program sangat baik. Penemuan penderita baru TB BTA (+) pada tahun 2004 telah mencapai 80% dan angka kesembuhan pada tahun 2003 > 85%. Hasil ini jauh lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 dimana penemuan penderita baru TB BTA positif hanya mencapai 28%. Pencapaian yang telah baik ini, jika dipertahankan selama 5 tahun berturut-turut akan memberikan dampak pada penurunan angka kesakitan TB di Kec. Sumberjambe pada khususnya.Model kemitraan berbasis masyarakat atau paguyuban penderita penyakit tuberkulosis ini perlu dikembangkan ke daerah lainnya terutama daerah dengan resiko tinggi penularan, dengan mempertimbangkan budaya, tingkat sosial yang ada tentunya. Untuk melanggengkan keberadaan paguyuban ini perlu dijaga komitmen yang tinggi dari para anggota yaitu kesepakatan melaksanakan kegiatan utama untuk terus membantu penemuan penderita suspek TB dan sebagai pengawas minum obat. Selanjutnya dibuat kesepakatan usaha peningkatan penghasilan pengurus dan anggota melalui usaha kecil dan menengah (UKM) disamping mengajak pihak swasta atau donator yang tidak terikat.DAFTAR PUSTAKA :Depkes RI, 2006, Kemitraan Dan Peran Serta, promosi kesehatan online, mailto: [email protected] promokes.qo.id.Fahrudda, Ansarul,dkk, 2005, Paguyuban Penderita TB Paru Kec. Sumberjambe Kab. Jember (Suatu Model Peningkatan Penemuan Penderita TB dan Pengawas Minum Obat Berbasis Masyarakat), Laporan supervise PTO-East Java, Surabaya.Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. WHO, 2000, Chalenges And Opportunities For Partnership In Health Development, Geneva

Model Kemitraan Keperawatan Komunitas Dalam Pengembangan KesehatanMasyarakat Posted on July 9, 2010 by Agus Pit 2

>>23 January 20101. Latar BelakangPengembangan kesehatan masyarakat di Indonesia yang telah dijalankan selama ini masih memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan tanggapan masyarakat, manfaat yang diperoleh masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang diharapkan. Meskipun di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah ditegaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan masyarakat salah satunya adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya. Oleh karena itu pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian cukup besar terhadap pembangunan kesehatan masyarakat termasuk perawat spesialis komunitas perlu mencoba mencari terobosan yang kreatif agar program-program tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan.Salah satu intervensi keperawatan komunitas di Indonesia yang belum banyak digali adalah kemampuan perawat spesialis komunitas dalam membangun jejaring kemitraan di masyarakat. Padahal, membina hubungan dan bekerja sama dengan elemen lain dalam masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang memiliki pengaruh signifikan pada keberhasilan program pengembangan kesehatan masyarakat (Kahan & Goodstadt, 2001). Pada bagian lain Ervin (2002) menegaskan bahwa perawat spesialis komunitas memiliki tugas yang sangat penting untuk membangun dan membina kemitraan dengan anggota masyarakat. Bahkan Ervin mengatakan bahwa kemitraan merupakan tujuan utama dalam konsep masyarakat sebagai sebuah sumber daya yang perlu dioptimalkan (community-as-resource), dimana perawat spesialis komunitas harus memiliki ketrampilan memahami dan bekerja bersama anggota masyarakat dalam menciptakan perubahan di masyarakat.Terdapat lima model kemitraan yang menurut anggapan penulis cenderung dapat dipahami sebagai sebuah ideologi kemitraan, sebab model tersebut merupakan azas dan nafas kita dalam membangun kemitraan dengan anggota masyarakat lainnya. Model kemitraan tersebut antara lain: kepemimpinan (manageralism) (Rees, 2005), pluralisme baru (new-pluralism), radikalisme berorientasi pada negara (state-oriented radicalism), kewirausahaan (entrepreneurialism) dan membangun gerakan (movement-building) (Batsler dan Randall, 1992). Berkaitan dengan praktik keperawatan komunitas di atas, maka model kemitraan yang sesuai untuk mengorganisasi elemen masyarakat dalam upaya pengembangan derajat kesehatan masyarakat dalam jangka panjang adalah model kewirausahaan (entrepreneurialism). Model kewirausahaan memiliki dua prinsip utama, yaitu prinsip otonomi (autonomy) kemudian diterjemahkan sebagai upaya advokasi masyarakatdan prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination) yang selanjutnya diterjemahkan sebagai prinsip kewirausahaan.Menurut penulis model kewirausahaan memiliki pengaruh yang strategis pada pengembangan model praktik keperawatan komunitas dan model kemitraan dalam pengorganisasian pengembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Praktik keperawatan mandiri atau kelompok hubungannya dengan anggota masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah institusi yang memiliki dua misi sekaligus, yaitu sebagai institusi ekonomi dan institusi yang dapat memberikan pembelaan pada kepentingan masyarakat terutama berkaitan dengan azas keadilan sosial dan azas pemerataan bidang kesehatan. Oleh karenanya praktik keperawatan sebagai institusi sangat terpengaruh dengan dinamika perkembangan masyarakat (William, 2004; Korsching & Allen, 2004), dan perkembangan kemasyarakatan tentunya juga akan mempengaruhi bentuk dan konteks kemitraan yang berpeluang dikembangkan (Robinson, 2005) sesuai dengan slogan National Council for Voluntary Organizations (NCVO) yang berbunyi : New Times, New Challenges (Batsler dan Randall, 1992).Pada bagian lain, saat ini mulai terlihat kecenderungan adanya perubahan pola permintaan pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu dari pelayanan kesehatan tradisional di rumah sakit beralih ke pelayanan keperawatan di rumah disebabkan karena terjadinya peningkatan pembiayaan kesehatan yang cukup besar dibanding sebelumnya (Depkes RI, 2004a, 2004b; Sharkey, 2000; MacAdam, 2000). Sedangkan secara filosofis, saat ini telah terjadi perubahan paradigma sakit yang menitikberatkan pada upaya kuratif ke arah paradigma sehat yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Sehingga situasi tersebut dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan praktik keperawatan komunitas beserta pendekatan kemitraan yang sesuai di Indonesia.Tulisan ini mencoba untuk: (1) mengidentifikasi model kemitraan keperawatan komunitas dalam pengembangan kesehatan masyarakat; (2) menganalisis kemanfaatan model kemitraan keperawatan komunitas dalam pengembangan kesehatan masyarakat; dan (3) mengidentifikasi implikasi model pada pengembangan kebijakan keperawatan komunitas dan promosi kesehatan.2. Pengembangan Kesehatan MasyarakatNies dan Mc. Ewan (2001) mendeskripsikan pengembangan kesehatan masyarakat (community health development) sebagai pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat yang mengkombinasikan konsep, tujuan, dan proses kesehatan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Dalam pengembangan kesehatan masyarakat, perawat spesialis komunitas mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan kemudian mengembangkan, mendekatkan, dan mengevaluasi tujuan-tujuan pembangunan kesehatan melalui kemitraan dengan profesi terkait lainnya (Nies & Mc.Ewan, 2001; CHNAC, 2003; Diem & Moyer, 2004; Falk-Rafael, et al.,1999).Bidang tugas perawat spesialis komunitas tidak bisa terlepas dari kelompok masyarakat sebagai klien termasuk sub-sub sistem yang terdapat di dalamnya, yaitu: individu, keluarga, dan kelompok khusus. Menurut Nies dan McEwan (2001), perawat spesialis komunitas dalam melakukan upaya peningkatan, perlindungan dan pemulihan status kesehatan masyarakat dapat menggunakan alternatif model pengorganisasian masyarakat, yaitu: perencanaan sosial, aksi sosial atau pengembangan masyarakat. Berkaitan dengan pengembangan kesehatan masyarakat yang relevan, maka penulis mencoba menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat dengan model pengembangan masyarakat (community development).Tujuan dari penggunaan model pengembangan masyarakat adalah (1) agar individu dan kelompok-kelompok di masyarakat dapat berperan-serta aktif dalam setiap tahapan proses keperawatan, dan (2) perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) dan kemandirian masyarakat yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan, perlindungan dan pemulihan status kesehatannya di masa mendatang (Nies & McEwan, 2001; Green & Kreuter, 1991). Menurut Mapanga dan Mapanga (2004) tujuan dari proses keperawatan komunitas adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian fungsional klien / komunitas melalui pengembangan kognisi dan kemampuan merawat dirinya sendiri. Pengembangan kognisi dan kemampuan masyarakat difokuskan pada dayaguna aktifitas kehidupan, pencapaian tujuan, perawatan mandiri, dan adaptasi masyarakat terhadap permasalahan kesehatan sehingga akan berdampak pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat (Lihat Gambar 1).Gambar 1. Partisipasi klien sebagai Luaran Kesehatan pada Praktik Keperawatan KomunitasSumber : Kudakwashe G. Mapanga dan Margo B. Mapanga (2004) halaman 275Perawat spesialis komunitas perlu membangun dukungan, kolaborasi, dan koalisi sebagai suatu mekanisme peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi implementasi upaya kesehatan masyarakat. Anderson dan McFarlane (2000) dalam hal ini mengembangkan model keperawatan komunitas yang memandang masyarakat sebagai mitra (community as partner model). Fokus dalam model tersebut menggambarkan dua prinsip pendekatan utama keperawatan komunitas, yaitu (1) lingkaran pengkajian masyarakat pada puncak model yang menekankan anggota masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kesehatan, dan (2) proses keperawatan.Asumsi dasar mekanisme kolaborasi perawat spesialis komunitas dengan masyarakat tersebut adalah hubungan kemitraan yang dibangun memiliki dua manfaat sekaligus yaitu meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan keberhasilan program kesehatan masyarakat (Kreuter, Lezin, & Young, 2000). Mengikutsertakan masyarakat dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan kesehatan dapat meningkatkan dukungan dan penerimaan terhadap kolaborasi profesi kesehatan dengan masyarakat (Schlaff, 1991; Sienkiewicz, 2004). Dukungan dan penerimaan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatnya sumber daya masyarakat yang dapat dimanfaatkan, meningkatnya kredibilitas program kesehatan, serta keberlanjutan koalisi perawat spesialis komunitas-masyarakat (Bracht, 1990).3. Model Kemitraan Keperawatan Komunitas dalam Pengembangan Kesehatan MasyarakatMenurut Hitchcock, Scubert, dan Thomas (1999) fokus kegiatan promosi kesehatan adalah konsep pemberdayaan (empowerment) dan kemitraan (partnership). Konsep pemberdayaan dapat dimaknai secara sederhana sebagai proses pemberian kekuatan atau dorongan sehingga membentuk interaksi transformatif kepada masyarakat, antara lain: adanya dukungan, pemberdayaan, kekuatan ide baru, dan kekuatan mandiri untuk membentuk pengetahuan baru. Sedangkan kemitraan memiliki definisi hubungan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan atau memberikan manfaat (Depkes RI, 2005). Partisipasi klien/masyarakat dikonseptualisasikan sebagai peningkatan inisiatif diri terhadap segala kegiatan yang memiliki kontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan (Mapanga & Mapanga, 2004)Pemberdayaan, kemitraan dan partisipasi memiliki inter-relasi yang kuat dan mendasar. Perawat spesialis komunitas ketika menjalin suatu kemitraan dengan masyarakat maka ia juga harus memberikan dorongan kepada masyarakat. Kemitraan yang dijalin memiliki prinsip bekerja bersama dengan masyarakat bukan bekerja untuk masyarakat, oleh karena itu perawat spesialis komunitas perlu memberikan dorongan atau pemberdayaan kepada masyarakat agar muncul partisipasi aktif masyarakat (Yoo et. al, 2004). Membangun kesehatan masyarakat tidak terlepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat (Nies & McEwan, 2001), namun perawat spesialis komunitas perlu membangun dan membina jejaring kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait (Robinson, 2005), misalnya: profesi kesehatan lainnya, penyelenggara pemeliharaan kesehatan, Puskesmas, donatur / sponsor, sektor terkait, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.Berdasarkan hubungan elemen-elemen di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan sebuah model kemitraan keperawatan komunitas dalam pengembangan kesehatan masyarakat yang dijiwai oleh ideologi entrepreneurialisme (Gambar 2).Gambar 2. Model Kemitraan Keperawatan Komunitas dalam Pengembangan Kesehatan MasyarakatModel kemitraan keperawatan komunitas dalam pengembangan kesehatan masyarakat merupakan suatu paradigma yang memperlihatkan hubungan antara beberapa konsep penting, tujuan dan proses dalam tindakan pengorganisasian masyarakat yang difokuskan pada upaya peningkatan kesehatan (Hickman, 1995 dalam Nies & McEwan, 2001). Konsep utama dalam model tersebut adalah kemitraan, kesehatan masyarakat, nilai dan kepercayaan yang dianut, pengetahuan, partisipasi, kapasitas dan kepemimpinan yang didasarkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip kewirausahaan dan advokasi masyarakat.4. Ideologi Entrepreneurialisme dalam Kemitraan Keperawatan KomunitasProfesi perawat memiliki implikasi pada pengembangan praktik keperawatan yang profesional, etis dan legal (PPNI, 2004) sehingga profesi perawat berhak menyelenggarakan praktik secara mandiri atau berkelompok. Berdasarkan tugas dan fungsi perawat spesialis komunitas tersebut, penulis berpandangan bahwa perawat spesialis komunitas dalam membina kemitraan di masyarakat perlu memiliki ideologi kewirausahaan (entrepreunership) sebab segala tindakan dan kebijakan yang diambil selalu berkaitan dinamika perubahan kehidupan masyarakat, baik kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (William, 2004; Korsching & Allen, 2004).Menurut Batsleer dan Randall (1992) ideologi entrepreneurialisme memiliki dua karakter, yaitu: prinsip otonomi (autonomy) dan penentuan nasib sendiri (self determination). Dalam prinsip otonomi, perawat spesialis komunitas berupaya membela dan memperjuangkan hak-hak dan keadilan masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perawat spesialis komunitas memainkan perannya sebagai advokator (pembela) dan mitra (partner) bagi kliennya (masyarakat) (Stanhope & Lancaster, 1997). Sedangkan dalam prinsip penentuan nasib sendiri, perawat sebagai profesi berhak untuk melaksanakan praktik legal yang dapat diselenggarakan secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1239 tahun 2001. Praktik keperawatan komunitas sebagai institusi perlu dijalankan secara profesional agar dapat bertahan menghadapi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang dinamis.4.1. AdvokasiWalaupun istilah advokasi mempunyai banyak definisi, dua definisi di bawah ini mengandung konsep-konsep utama advokasi hak asasi manusia (hak masyarakat) yang esensial. Pengertian pertama advokasi sebagai segala aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik di antara para pengambil-keputusan dan khalayak umum atas sebuah masalah atau kelompok masalah, dalam rangka menghasilkan berbagai perubahan kebijakan dan perbaikan situasi (Black, 2002, hal.11). Pengertian kedua, advokasi keadilan sosial, yaitu upaya pencapaian hasil-hasil yang berpengaruh meliputi kebijakan-publik dan keputusan-keputusan alokasi sumber daya dalam sistem dan institusi politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kehidupan banyak orang secara langsung (Cohen et al., 2001, hal. 8).4.2. KewirausahaanDefinisi kewirausahaan adalah individu (kelompok) yang dapat mengidentifikasi kesempatan berdasarkan kemampuan, keinginan, dan kepercayaan yang dimilikinya serta membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan upaya menyelaraskan sumber daya dalam pencapain keuntungan personal (Otuteye & Sharma, 2004). Perawat spesialis komunitas dapat dianggap sebagai institusi penyedia layanan keperawatan. Sehingga untuk menggambarkan faktor-faktor institusi yang dapat mempengaruhi etos kewirausahaan perawat spesialis komunitas, Penulis menggunakan kerangka kerja Douglass C. North dalam Mary Jesselyn Co (2004). Kerangka kerja tersebut menganalisis bagaimana institusi dan perubahan institusi berdampak pada penampilan ekonominya.Gambar 3. Beberapa faktor yang mempengaruhi etos kewirausahaanSumber : Mary Jesselyn Co (2004) halaman 188.Kemitraan antara perawat spesialis komunitas dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat digambarkan dalam bentuk garis hubung antara komponen-komponen yang ada. Hal ini memberikan pengertian perlunya upaya kolaborasi dalam mengkombinasikan keahlian masing-masing yang dibutuhkan untuk mengembangkan strategi peningkatan kesehatan masyarakat. Pihak-pihak terkait yang dapat dibina hubungannya dengan perawat spesialis komunitas dalam pengembangan kesehatan masyarakat, adalah :1. Profesi kesehatan lainnya, misalnya dokter, ahli gizi, sanitarian, bidan/bidan di desa, atau fisioterapist.2. Puskesmas3. Organisasi Penyelenggara Pemeliharaan Kesehatan (PPK) atau Health Maintenance Organization (HMO). Organisasi PPK memberikan jaminan pelayanan keperawatan dan pelayanan profesi kesehatan lainnya dengan prinsip managed care. Managed care yaitu suatu integrasi antara pembiayaan dan penyediaan pelayanan kesehatan yang tepat guna untuk menjamin anggota masyarakat (Thabrany, 2000a). Pembiayaan managed care menggunakan sistem kapitasi (Thabrany, 2000b).4. Donatur / sponsor, merupakan badan atau lembaga yang dapat memberikan bantuan finansial baik secara sukarela atau mengikat untuk program pengembangan kesehatan masyarakat.5. Lintas sektor terkait, merupakan institusi formal (birokrasi) yang terkait dengan upaya pengembangan kesehatan masyarakat dari tingkat teknis lapangan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Misalnya: Pemerintah Daerah, Bappeda, Dinas Pertanian / Peternakan, BKKBN, PDAM, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain.6. Organisasi masyarakat formal dan informal, misalnya: Organisasi Muhammadiyah/Aisyah, Nahdlatul Ulama/Fatayat NU, Lembaga Swadaya Masyarakat, TP-PKK, kelompok pengajian, kelompok arisan, dasa wisma, dan lain-lain.7. Tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat (key persons).Kesehatan masyarakat digambarkan sebagai bangun segitiga beserta unsur partisipasi, kapasitas, dan kepemimpinan (Nies & Mc. Ewan, 2001). Partisipasi berkaitan dengan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat, yaitu individu, keluarga, kelompok risiko tinggi, dan sektor terkait lainnya, dalam upaya perencanaan dan peningkatan derajat kesehatan secara komprehensif. Kapasitas memiliki makna tingkat pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan anggota masyarakat secara keseluruhan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Sedangkan kepemimpinan mengindikasikan kemampuan mempengaruhi anggota masyarakat dalam meningkatkan fungsionalnya pada pengembangan kesehatan masyarakat. Masyarakat memerlukan pemimpin yang dapat mengorganisasikan, bertanggungjawab, dan memobilisasi anggota masyarakat lain untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan kesehatannya.Garis panah penghubung masing-masing unsur dalam bangun segitiga menggambarkan tingkat pengetahuan, kepercayaan dan nilai-nilai panutan masyarakat yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Fokus utama model adalah masyarakat atau komunitas secara keseluruhan. Tiga tanda panah yang mengarah pada Kesehatan Masyarakat memberikan makna adanya interaksi berbagai unsur dalam model untuk mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang sehat. Menurut Nies dan Mc. Ewan (2001), terminologi kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat memiliki dua pengertian. Pertama, digunakan untuk menggambarkan pencapaian kualitas kesehatan yang diinginkan atau dampak dari upaya pengembangan kesehatan masyarakat (outcome indicators). Dan kedua, sebagai perangkat utama untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan masyarakat (input indicators dan process indicators).5. Analisis Kemanfaatan Model Kemitraan Keperawatan KomunitasBerdasarkan penjelasan model kemitraan keperawatan komunitas dalam pengembangan kesehatan komunitas, maka perlu dianalisis dari beberapa aspek, yaitu :5.1. Keperawatan Spesialis Komunitas1. Dapat dikembangkannya model praktik keperawatan komunitas yang terintegrasi antara praktik keperawatan dengan basis riset ilmiah.2. Mengenalkan model praktik keperawatan komunitas.3. Meningkatkan proses berpikir kritis dan pengorganisasian pengembangan kesehatan masyarakat4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan dengan masyarakat dan sektor terkait5. Meningkatkan legalitas praktik keperawatan spesialis komunitas6. Mendorong praktik keperawatan komunitas yang profesional5.2. Sistem Pendidikan Keperawatan Komunitas1. Memperbaiki sistem pendidikan keperawatan spesialis komunitas yang profesional dan aplikatif2. Meningkatkan kepercayaan diri perawat pada umumnya dan perawat spesialis komunitas pada khususnya3. Menunjukkan peran baru perawat spesialis komunitas4. Sejak awal mahasiswa keperawatan komunitas dikenalkan dengan kegiatan intervensi keperawatan pada pengembangan kesehatan masyarakat, yaitu: kolaborasi, kemitraan dan mengembangkan jaringan kerja.5. Meningkatkan kesiapan mahasiswa pendidikan keperawatan spesialis komunitas dalam praktik keperawatan komunitas6. Merumuskan bentuk pembelajaran keperawatan komunitas yang inovatif5.3. Regulasi1. Mendorong para pengambil kebijakan dan elemen-elemen yang terkait lainnya untuk memberikan perhatian dan dukungan pada model praktik keperawatan komunitas.2. Mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan praktik keperawatan komunitas yang profesional3. Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi yang efisien dan efektif5.4. Sistem Pelayanan Kesehatan1. Memperkenalkan dan meningkatkan sistem praktik keperawatan komunitas sebagai Sub Sistem Kesehatan Nasional2. Meningkatkan jaringan kerja pelayanan kesehatan yang berbasis rumah sakit dan masyarakat3. Meningkatkan jaringan kerja pelayanan keperawatan komunitas dengan elemen-elemen dalam masyarakat4. Mengarahkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada paradigma sehat atau mengutamakan upaya preventif dan promotif5. Mempercepat pencapaian Indonesia Sehat 2010 melalui Kabupaten/Kota Sehat, Kecamatan Sehat, dan Desa Sehat.6. Menurunkan angka pelayanan di rumah sakit7. Membentuk model praktik keperawatan komunitas bagi daerah-daerah lain di Indonesia8. Meningkatkan sistem informasi kesehatan masyarakat berbasis pelayanan keperawatan9. Meningkatkan jaringan kerja dengan spesialisasi keperawatan lainnya5.5. Masyarakat1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan2. Meningkatkan pelayanan pasca kesakitan (pasca hospitalisasi) pada masyarakat.3. Meningkatkan peran serta aktif individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat dalam pengembangan kesehatan masyarakat.4. Meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kepemimpinan anggota masyarakat dalam pengembangan kesehatan masyarakat.5. Meningkatkan kolaborasi, kemitraan, dan jaringan kerja antar elemen masyarakat dalam pengembangan kesehatan masyarakat.6. Meningkatkan pengetahuan, kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat dalam hidup berperilaku sehat.7. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat terutama upaya kesehatan mandiri yang bersifat preventif dan promotif.8. Menurunkan insidensi penyakit menular berbasis masyarakat dan lingkungan.6. Implikasi Model pada Pengembangan Kebijakan Keperawatan Komunitas dan Promosi Kesehatan6.1. Implikasi model pada pengembangan kebijakan keperawatan komunitasBerdasarkan kompleksitas bidang tugas keperawatan komunitas terutama dalam membangun kolaborasi, kemitraan dan jaringan kerja dengan elemen masyarakat lainnya, maka perlu :1. Didorong penyusunan Undang-undang tentang Profesi Perawat2. Disusun Kode Etik dan Standar Kompetensi Perawat Spesialis Komunitas Indonesia3. Disusun Standar Pelayanan Praktik Keperawatan Komunitas4. Disusun Sistem Keperawatan Komunitas termasuk sistem pendidikan berkelanjutan5. Dibentuk kolegia perawat spesialis komunitas untuk meningkatkan standar mutu pelayanan6. Dibentuk suasana praktik keperawatan komunitas yang berbasis pada penelitian ilmiah7. Menyusun integrasi antara sistem pendidikan perawat spesialis komunitas dengan praktik perawat spesialis komunitas.6.2. Implikasi model pada promosi kesehatan1. Meningkatkan peran dan fungsi perawat spesialis komunitas sebagai koordinator, kolaborator, penghubung, advokat, penemu kasus, pemimpin, pemberi pelayanan keperawatan, role model, pengelola kasus, referal resource, peneliti, community care agent dan change agent.2. Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan/ kesehatan Individu, keluarga, kelompok, masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/ kesehatan3. Meningkatnya kolaborasi, kemitraan dan jaringan kerja perawat spesialis komunitas dengan masyarakat maupun elemen masyarakat terkait lainnya.4. Meningkatnya upaya preventif dan promotif dibanding upaya kuratif dan rehabilitatif.5. Meningkatnya tiga upaya preventif (tindakan pencegahan)7. PenutupFokus praktik keperawatan komunitas adalah individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat. Pengorganisasikan komponen masyarakat yang dilakukan oleh perawat spesialis komunitas dalam upaya peningkatan, perlindungan dan pemulihan status kesehatan masyarakat dapat menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat (community development). Intervensi keperawatan komunitas yang paling penting adalah membangun kolaborasi dan kemitraan bersama anggota masyarakat dan komponen masyarakat lainnya, karena dengan terbentuknya kemitraan yang saling menguntungkan dapat mempercepat terciptanya masyarakat yang sehat.Model kemitraan keperawatan komunitas dalam pengembangan kesehatan masyarakat merupakan paradigma perawat spesialis komunitas yang relevan dengan situasi dan kondisi profesi perawat di Indonesia. Model ini memiliki ideologi kewirausahaan yang memiliki dua prinsip penting, yaitu kewirausahaan dan advokasi pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan azas keadilan sosial dan azas pemerataan.Dalam tulisan ini telah disajikan analisis mengenai kemanfaatan model kemitraan keperawatan komunitas terhadap: keperawatan spesialis komunitas, sistem pendidikan keperawatan komunitas, regulasi, sistem pelayanan kesehatan, dan masyarakat serta implikasi model terhadap pengembangan kebijakan keperawatan komunitas dan promosi kesehatan di Indonesia.DAFTAR PUSTAKA:1. Anderson, E.T. & J. McFarlane, 2000. Community as Partner Theory and Practice in Nursing 3rd Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.2. Black, M. 2002. A Handbook on Advocacy Child Domestic Workers: Finding a Voice. Anti-Slavery International. Sussex, UK: The Printed Word.3. Bracht, N. (Ed.). 1990. Health promotion at the community level. Newbury Park, CA: Sage.4. Co, M.J. 2004. The Formal Institutional Framework of Entrepreneurship in the Philippines: Lessons for Developing Countries. The Journal of Entrepreneurship, 13 (2): 185-203.5. Cohen, E. 1996 Nurse Case Management in the 21st Century. St. Louis: Mosby-Year Book. Inc.6. Cohen, D., de la Vega, R., & Watson, G. 2001. Advocacy for Social Justice: A Global Action and Reflection Guide. Bloomfield, CT: Kumarian Press.7. Community Health Nurses Association of Canada. 2003. Canadian community health nursing standards of practice. Ottawa: Author.8. Depkes RI. 2004a. Kajian Sistem Pembiayaan, Pendataan dan Kontribusi APBD untuk Kesinambungan Pelayanan Keluarga Miskin (Exit Strategy). Jakarta: Departemen Kesehatan RI.9. Depkes RI. 2004b. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.10. Depkes RI. 2005. Kemitraan. Pusat Promosi Kesehatan http://www. promokes.go.id, diunduh pada tanggal 25 September 2005.

PemerintahKovner menyatakan bahwa peran pemerintah ada 3, yaitu (1) regulator, (2) pemberi biaya; dan (3) pelaksana kegiatan. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan hal penting. Rumahsakit dan berbagai lembaga pelayanan kesehatan termasuk perusahaan asuransi kesehatan dalam konsep ini merupakan lembaga jasa pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang perlu diawasi mutunya oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat.

Oleh karena itu timbul berbagai mekanisme pengawasan, termasuk adanya lembaga bantuan hukum untuk kesehatan, lembaga pengawas mutu pelayanan kesehatan, sampai ke sistem akreditasi rumahsakit. Di dalam PP 25 tahun 2000 yang mengacu pada UU no 22 tahun 1999, terlihat mencolok peran pemerintah dalam regulasi. Pemerintah pusat berperan sebagai regulator dengan berbagai fungsi antara lain: Penerapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi; Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan; Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan; Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan; Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat; Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan; Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi; Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapanpedoman pengawasan peredaran makanan; Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Kewenangan Propinsi sebagai regulator adalah: Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan; Pengelolaan dan pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumahsakit jiwa, rumahsakit kusta, dan rumahsakit kanker; dan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi. Aspek tata hukum yang kuat dalam konsep good-governance ini akan mempengaruhi rumahsakit sebagai lembaga usaha untuk memperkuat sistem manajemennya sehingga dapat menjadi efektif, bermutu, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Peran pemerintah sebagai pembayar di sektor kesehatan tergantung pada kekuatan dan situasi ekonomi negara. Dalam hal ini negara-negara sedang berkembang relatif mempunyai kemampuan ekonomi rendah sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan cenderung dibiayai oleh masyarakat. Hal ini berarti sistem pelayanan kesehatan bertumpu pada kemampuan untuk membeli atau sistem pasar. Tabel 1 menunjukkan bahwa di negara-negara sedang berkembang peranan pemerintah lebih rendah dibanding swasta, kecuali di Kuba yang merupakan negara sosialis. China sebagai negara komunis peranan swasta meningkat karena mulai menggunakan ekonomi pasar. Sebaliknya di negara maju peranan pemerintah sangat besar, kecuali di Amerika Serikat yang mengandlkan pada kekuatan masyarakat. Krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997 menyebabkan berbagai negara di Asia Timur, terutama negara sedang berkembang semakin kekurangan kemampuan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor. Indonesia merupakan negara yang paling parah keadaannya, termasuk dalam penurunan mata uang terhadap dollar. Sebagai gambaran, dibanding dengan negara-negara lain, pengeluaran perkapita Indonesia untuk kesehatan sangat rendah, terutama setelah krisis ekonomi. Apabila negara-negara lain pengeluaran kesehatan (diukur dengan dollar) meningkat, maka Indonesia justru menurun. Satu catatan penting untuk peran pemerintah adalah bahwa dalam tahun-tahun krisis anggaran Departemen Kesehatan RI banyak dibiayai oleh hutang. Pada tahun 1996, 23% anggaran pembangunan berasal dari hutang luarnegeri. Angka ini naik terus menjadi 48% di tahun 2000. Persentase yang cukup besar ini menimbulkan keadaan bahwa peran pemerintah sebagai pembayar pelayanan kesehatan menjadi semakin tergantung pada lembaga-lembaga pemberi hutang seperti Bank Dunia ataupun ADB.Peran Pemerintah Sebagai PelaksanaPeran pemerintah sebagai pelaksana di sektor rumahsakit dilakukan terutama oleh rumahsakit pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sektor rumahsakit Indonesia, jumlah rumahsakit milik pemerintah sejak tahun 1995 berkurang sedikit. Sebaliknya di sektor swasta antara 1995 2000 tercatat pendirian73 rumahsakit swasta baru. Pertumbuhan ini berarti kenaikan 15%. Krisis ekonomi terlihat tidak mempengaruhi kenaikan jumlah rumahsakit swasta. Terlihat bahwa fungsi pemerintah sebagai pelaksana kegiatan relatif berkurang. Sektor swasta berkembang, namun di Indonesia tidak terjadi proses privatisasi rumahsakit pemerintah. Pemerintah tetap menjadi pemilik rumahsakit. Akan tetapi ada proses otonomi manajemen rumahsakit dimana terjadi semacam pemisahan antara fungsi pemerintah sebagai pemberi biaya atau regulator dengan fungsi pelayanan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adanya perubahan RSUP menjadi Perjan, atau RSD menjadi BUMD.