Upload
others
View
24
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
INSTANSI PEMERINTAH
DEPUTI BIDAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN
Memetakan perkembangan/kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Instansi
Pemerintah, Unit Kerja Pelayanan, dan mengetahui tingkat akuntabilitas instansi
pemerintah menggunakan anggaran dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada
masyarakat
Memberikan saran dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di
Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan, serta dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja
penggunaan anggaran.
Tujuan Evaluasi
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan
berkinerja tinggi
Pelayanan publik yang baik dan
berkualitas
pemerintahan yang efektif dan efisien
3
PROSES BISNIS EVALUASI
Road Map
Proses RB
PMPRB
Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Internal
Indeks RB dan Rencana Aksi Tindak Lanjut
Pelaporan dan Rencana Perbaikan
Pelaksanaan
PROSES INTERNAL
EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA
Feedback
4
MEKANISME EVALUASI
Memperoleh akun dan password
Membentuk Tim Evaluator Internal
Panel evaluasi pelaksanaan
RB
APIP mengirimkan
hasil ke sekjen/sekda/
sesma
sekjen/sekda/ sesma
mengirimkan ke Menpanrb
Hasil Evaluasi Eksternal
Panel Evaluator
Verifikasi Lapangan
Desk Evaluation
PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA
KEMENTERIAN PANRB
Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)
5
HASIL (40%) PENGUNGKIT (60%)
PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Kapasitas dan Akuntabilitas
Organisasi
Pemerintah yang bersih dan bebas
KKN
Peningkatan Pelayanan
Publik
MA
NA
JEM
EN P
ERU
BA
HA
N
PEN
ATA
AN
PER
ATU
RA
N
PER
UN
DA
NG
-UN
DA
NG
AN
PENGUATAN PENGAWASAN
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
PEL
AYA
NA
N P
UB
LIK
PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
PENATAAN TATALAKSANA
Komponen Evaluasi RB 6
Pengungkit (60%) Hasil (40%)
Manajemen
Perubahan
Penataan
Peraturan
Perundangan
Penataan &
Penguatan Org.
Penguatan
Akuntabilitas
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Penguatan
Pengawasan
Peningkatan
Kualitas Yanlik
Penataan
Tatalaksana
5%
5%
6%
5%
15%
6%
6%
12%
Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi (20%)
• Nilai Akuntabilitas Kinerja (14%)
• Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6%)
Pemerintah yang
Bersih dan Bebas
KKN
(10%)
• Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) (7%)
• Opini BPK (3%)
Kualitas
Pelayanan
Publik
(10%)
• Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)
KOMPONEN PENGUNGKIT REFORMASI BIROKRASI
Tatalaksana (5)
• Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
Sumber Daya Manusia Aparatur (15)
• SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan (12)
•Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
Akuntabilitas (6)
•Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik (6)
•Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Mindset dan cultural Set Aparatur (5)
•Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Peraturan perundangan (5)
•Perundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih
Penataan Organisasi (6)
• Struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
8
KOMPONEN HASIL SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL)
KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN
KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN
WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR
KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA
KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN
TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/ MASUKAN
KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN
PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA
KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN
KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA
PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI
Contoh Persepsi Pelayanan Publik dan Korupsi
KOMPONENEN HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL)
TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR
KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR
LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN
PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS
PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME
KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM
KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN
Contoh Persepsi Pelayanan Publik dan Korupsi
KOMPONEN HASIL KAPASITAS ORGANISASI ( SURVEY INTERNAL)
BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM ANTI KORUPSI
INTEGRITAS KERJA TERKAIT PENGELOLAAN SDM
INTEGRITAS KERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
INTEGRITAS KERJA DAN KESESUAIAN PERINTAH ATASAN DENGAN ATURAN DAN NORMA
Kategori ( Indeks RB)
ZONA INTEGRITAS
SEBAGAI MINIATUR
REFORMASI BIROKRASI
Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga
/Pemda)
Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah (contoh: RSUD, PTSP,
Kantor Imigrasi, Polres, Samsat dsb)
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
ZONA INTEGRITAS (MENUJU WBK/WBBM)
Proses (8 Area) Proses (6 Area)
Peraturan Perundang-undangan
(5) Organisasi (6)
Manajemen Perubahan (5)
Tatalaksana (5)
Manajemen SDM (15)
Akuntabilitas (10)
Pengawasan (15)
Pelayanan Publik (10)
Hasil (3 Sasaran)
1.Nilai Akuntabilitas (14) 2.Survey Integritas
Organisasi (Internal) (6)
Survei Persepsi Pelayanan Publik (Eksternal) (10)
1.Opini BPK (3) 2.Survei Persepsi Korupsi
(Survey Eksternal) (7)
Hasil (2 Sasaran) 1.Survei Persepsi
Korupsi (15) 2.Temuan Tindak
Lanjut Pemeriksaan (5)
Survei Persepsi Pelayanan Publik (20)
SURVEI PERSEPSI KORUPSI OLEH KEMENPANRB DAN KPK SURVEI PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENPANRB DAN BPS
Manajemen Perubahan
(5) Tatalaksana
(5)
Manajemen SDM (15)
Akuntabilitas (6)
Pengawasan (12)
Pelayanan Publik (6)
60%
40%
PERBANDINGAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI & EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBB
BEBERAPA KELEMAHAN
Road Map RB belum dijabarkan ke dalam rencana kerja
Agen Perubahan belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
Internalisasi program reformasi birokrasi, budaya kerja dan perubahan mindset belum berjalan dengan baik.
Evaluasi kelembagaan belum berfokus pada kinerja yang akan dihasilkan
Implementasi kebijakan pengawasan : pengaduan masyarakat, whistle Blowing System, benturan kepentingan, unit pengendalian gratifikas, penerapan SPIP belum optimal
Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilakukan secara optimal
Belum optimalnya sistem penataan peraturan perundang- undangan yang tumpang tindih
Peta proses bisnis belum dibuat mulai level instansi hingga unit kerja
Pengelolaan sistem manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik: assessment pegawai yang menyeluruh, ukuran kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi,dan pemberian tunjangan kinerja belum sepenuhnya berdasar pada kinerja.
Implementasi pelayanan publik di unit pelayanan publik belum berjalan dengan baik dalam hal standar layanan , inovasi dalam pemberian layanan, pemberian reward/punishment terhadap pemberian layanan, serta tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.
16