LAPORAN EVALUASI KINERJA 2009

LAPORAN EVALUASI

Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

TAHUN 2009

PENDAHULUAN

Laporan Evaluasi

I. Gambaran Umum

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa status

hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk

yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah kesatuan Republik

Indonesia pada hakikatnya diberikan perlindungan dan

pengakuan.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) yang

berbunyi :

(1)Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan udang-undang ;

(2)Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan

ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 diatas, maka warga Negara

dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang

berkaitan dengan masalah kependudukan baik yang bersifat

administrative maupun langsung dilindungi secara hukum.

Namun dalam perkembangannya lebih dari 6 dekade, Republik

Keg : Penyuluhan dan Pembinaan Adminduk & Capil Th. 2009 2

Laporan Evaluasi

Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur secara

terperinci tentang pengelolaan Administrasi Kependudukan. Akan

tetapi, aturan yang berkaitan dengan masalah kependudukan

masih menggunakan produk hukum Hindia Belanda yakni ;

- Staatblads 1917 nomor 130 yang mengatur

Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk

Golongan Tionghoa [Reglement Op Het Houden Der

Registers Van Den Eugerlijken Stand Voord de Chineezen];

- Staatblads 1927 nomor 564 tentang Penyelenggaraan

Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan

Penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam Kaula-

Kaula Daerah Swapraja di Jawa dan Madura [Reglement Op

Het Van de Registers Van de Burgelijken Stand Voor Eenige

Groepen Van De Niet Tot De Onderhoorigen Van Een

Zelfbestuur Behoorende Ind. Bevolking Van Java En

Madura];

- Staatblads 1933 Nomor 74 tentang Ordonansi Perkawinan

Orang-orang Indonesia-Kristenn Di Jawa, Minahasa, dan

Ambon ;

- Staatblads 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Catatan Sipil

Untuk Orang-orang Indonesia-Kristen ;


Laporan Evaluasi

Seiring berkembangnya kebutuhan warga Negara, dan disertai

keinginan Pemerintah untuk memiliki alat hukum yang jelas

mengatur tentang masalah pengelolaan kependudukan, maka

disusunlah Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagai implementasi amanat UUD

1945.

Dengan demikian, kini masyarakat dapat memperoleh hak dalam

hal perlindungan dan pengakuan hukum kependudukannya,

serta memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Warga

Negara baik warga Negara Indonesia, maupun Warga Negara

Asing yang tinggal sementara dan atau menetap di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Instansi Pelaksana Kependudukan Daerah, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon harus dengan

saksama dan berkesinambungan mensosialisasikan keberadaan

UU No. 23 Tahun 2006 yang dipertegas dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang

merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi

Kependudukan di Daerah.

Hal tersebut diupayakan agar masyarakat, baik yang berstatus

WNI maupun WNA memahami secara jelas hak dan kewajibannya


Laporan Evaluasi

serta mengetahui system prosedur pengelolaan administrasi

kependudukan di wilayah tempat tinggalnya.

Dengan terlaksananya penyebarluasan informasi langsung

tersebut, output yang diharapkan dapat tercapai secara optimal

dan memberikan manfaat yang besar terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Instansi yang bersifat pelayanan kepada

masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi pada Bidang Data dan Informasi Kependudukan SKPD

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun

Anggaran 2009 ini, maka dianggap perlu melaporkan hasil

kegiatan yang telah dilaksanakan selama periodic tahun berjalan

dalam bentuk Laporan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan dan

Pembinaan Administrasi Kependudukan Tahun 2009.

Adapun penyusunan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan

bahan evaluasi kinerja tahunan dan menjadi acuan dalam

menentukan arah kebijakan di tahun yang akan datang.

II. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah ;


Laporan Evaluasi

2. Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan ;

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran

Daerah Kota Cilegon tahun 2003 nomor 165) ;

4. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon ;

5. Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan

Penyuluhan, Operasi dan Pembinaan dan Penertiban

Kependudukan di Kota Cilegon.

III. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bidang Data dan Informasi Kependudukan ini

disusun dengan maksud ;

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan pada

Instansi Pelaksana Kependudukan Kota Cilegon ;

2. Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2009 ; dan

3. Diperolehnya hasil evaluasi kinerja Bidang Data dan

Informasi Kependudukan SKPD Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Cilegon.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah :


DESKRIPTIF PELAKSANAAN KEGIATAN

Laporan Evaluasi

- Meningkatnya etos kerja pegawai negeri sipil sebagai

pengemban amanat dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi serta penentuan arah kebijakan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi bidang Data dan Informasi

Kependudukan untuk masa yang akan datang.

IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan kegiatan : 02 Januari 2009 s/d

31 Desember 2009.

Tempat : Wilayah Administratif

Kota Cilegon.

II.1. Pembinaan dan Penyuluhan Langsung Kependudukan dan Catatan Sipil

II.1.1 Latar Belakang

Dokumen kependudukan sebagai dokumen resmi yang

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan

hukum, merupakan suatu alat bukti otentik yang dihasilkan

sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil. Hal tersebut sesuai dengan definisi “Dokumen


Laporan Evaluasi

Kependudukan” yang tercantum dalam Bab I Ketentuan

Umum Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. Dengan

demikian, kepemilikan dokumen kependudukan secara lengkap

bagi seorang penduduk, baik Warga Negara Indonesia maupun

Asing harus dimiliki secara lengkap. Dan hal itu merupakan suatu

kewajiban bagi setiap penduduk.

Sebelum terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini,

tingkat kesadaran masyarakat Kota Cilegon hanya sebatas

memiliki identitas saja. Akan tetapi tidak memahami secara jelas

kegunaan, fungsi dan ketetapan hukum tentang kepemilikan

dokumen kependudukan tersebut. Terlebih lagi masyarakat Kota

Cilegon yang secara wilayah masih awam tentang apa yang

dimaksud dengan kedudukan dokumen kependudukan bagi diri

sendiri.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, maka selaku

pelaksana/penyelenggara Administrasi Kependudukan, sesuai

dengan ketentuan umum UU no 23 TAhun 2006, maka perlu

diadakan suatu kegiatan pembinaan dan penyuluhan langsung

kepada masyarakat di wilayah yang diidentifikasikan masih

kurang pemahaman tentang perlunya memiliki kelengkapan

dokumen kependudukan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Bidang Data dan Informasi

Kependudukan yang tercantum dalam matriks Renja Tahunan


Laporan Evaluasi

SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun

2009, maka sudah sepatutnya kegiatan Pembinaan dan

Penyuluhan Langsung Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut

diselenggarkan guna memberikan pemahaman dan pemberian

informasi langsung kepada masyarakat.

II.1.2 Waktu Pelaksanaan

Adapun jadwal pelaksanaan dan lokasi kegiatan sebagai berikut ;

No Kecamatan KelurahanTanggal

PelaksanaanKet

.

1 Grogol Gerem 16-03-2009

2 Pulomerak Mekarsari 17-03-2009

3 Citangkil Citangkil 18-03-2009

4 Ciwandan Gn. Sugih 19-03-2009

5 Cilegon Ciwaduk 20-03-2009

6 Cibeber Kedaleman 23-03-2009

7 Jombang Jombang Wetan 24-03-2009

8 Purwakarta Ramanuju 25-03-2009

II.1.3 Tim Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Langsung Kependudukan

dan Catatan Sipil Tahun 2009 ini dilaksanakan oleh Tim

Pelaksana Kegiatan yang merupakan gabungan dari beberapa

Dinas/Instansi terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon nomor :


Laporan Evaluasi

470/ 45 /DKCS / 2009. Adapun Dinas/Instansi terkait yang

tergabung dalam Tim Pelaksana adalah sebagai berikut ;

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon : 9

orang

2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon: 4 orang

3. Pemerintah Kecamatan : 2 orang

4. Pemerintah Kelurahan : 2 orang

5. Pengurus RT/RW : 2 orang

Secara keseluruhan, unsur Tim Pelaksana diatas merupakan

pelaksana bagi 8 (delapan) lokasi pembinaan. Adapun Surat

Keputusan dan Surat Perintah terlampir dalam lampiran laporan

ini.

II.1.4 Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memberikan kemudahan dan persamaan persepsi dalam

melaksanakan tugas, Tim Pelaksana memiliki koridor petunjuk

pelaksanaan teknis kegiatan sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan Jadwal

Pelaksanaan Kegiatan yang ada dan didasarkan kepada


Laporan Evaluasi

persetujuan kesiapan dan kesediaan aparatur yang

berwenang pada lokasi kegiatan ;

2. Koordinasi awal dilakukan di Kantor Kelurahan setempat

untuk diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Pelaksana

kepada anggota Tim Pelaksana dari unsure di luar Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ;

3. Target lokasi pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan

Langsung Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009

adalah :

a. Tempat tinggal penduduk sementara / Kost-an ;

b. Rumah Tinggal Sementara / Rumah Kontrakan ;

c. Mess/Guest House ; dan

d. Rumah Toko (Ruko).

4. “Sasaran”adalah penduduk sementara yang mendiami

tempat tinggal sementara ;

5. Untuk memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat,

Tim Pelaksana dipandu langsung oleh pengurus RT/RW

setempat ;

6. Kelengkapan Dokumen Kependudukan yang diperiksa Tim

adalah kepemilikan :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

b. Kartu Keluarga ;


Laporan Evaluasi

7. Apabila diketahui bahwa “sasaran” kegiatan belum

memiliki 2 (dua) jenis dokumen kependudukan dimaksud,

maka “sasaran” kegiatan dicatat dan mengisi surat

pernyataan yang telah disediakan ;

8. “Sasaran” kegiatan yang telah dicatat, diarahkan untuk

segera mengurus kelengkapan dokumen kependudukan

dimaksud, maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan

kegiatan ;

9. Bagi “sasaran” yang telah memiliki Dokumen

Kependudukan dimaksud, namun ditemukan bahwa masa

berlakunya telah usai, maka “sasaran” diarahkan untuk

segera memperbaharui dokumen kependudukannya.


Laporan Evaluasi

II.1.5 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

No Lokasi Hasil Yang Diperoleh

1 Kel. Gerem

- “Sasaran” yang masih memiliki KTP luar wilayah Kota Cilegon, namun belum

memiliki Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 39 (Tiga Puluh

Sembilan) Jiwa

- “Sasaran” yang belum memiliki Dokumen Kependudukan dimaksud, sebanyak :

10% dari Target yang ditemukan

- Mayoritas profesi “sasaran”adalah sebagai Karyawan Swasta, Pedagang, dan Buruh

Tidak tetap (Outsourcing).

2 Kel. Mekarsari - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota

Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon ;

- Sasaran” yang masih memiliki KTP luar wilayah Kota Cilegon, namun belum memiliki

Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 42 (Empat Puluh Dua) Jiwa

- “Sasaran” yang memiliki Dokumen Kependudukan dimaksud, namun habis masa


Laporan Evaluasi


berlakunya : 5% dari Target yang ditemukan


Tidak tetap (Outsourcing), Pekerja Hiburan Malam.

3 Kel. Citangkil - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota

Cilegon, melainkan kaum urban/pendatang dari luar wilayah Kota Cilegon yakni

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan beberapa wilayah Sumatera

lainnya ;


Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 38 (Tiga Puluh Delapan) Jiwa

- “ Sasaran” tersebut menganggap masih belum memiliki kepastian dalam memilih

tempat tinggal sementara karena belum memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerja

serabutan ;

- “Sasaran” yang memiliki Dokumen Kependudukan dimaksud, namun habis masa

berlakunya : 3% dari Target yang ditemukan

- “Sasaran” yang sama sekali tidak memiliki/membawa dokumen kependudukan


Laporan Evaluasi


sebanyak 5% dari target yang ditemukan


Tidak tetap (Outsourcing), Pekerja Serabutan.

4 Kel. Gunung Sugih

- “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota



memiliki Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 3 (Tiga) Jiwa

- Mayoritas profesi “sasaran”adalah sebagai Karyawan Swasta temporer, Pedagang,

dan Buruh Tidak tetap (Outsourcing), Buruh Pelabuhan, serta pencari kerja.

- Data penduduk di tingkat RT/RW telah tertata dengan rapi, sehingga memberikan

kemudahan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

- Hal tersebut merupakan hasil karya para pengurus RT/RW yang selalu dibina secara

intens oleh pihak Kelurahan setempat.

5 Kel. Ciwaduk - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota



Laporan Evaluasi



Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 44 (Empat Puluh Empat) Jiwa

- Ditemukan kepemilikan Ganda Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 orang ;

- Atas penemuan kasus tersebut, maka tindakan yang dilakukan adalah memberikan

peringatan pertama kepada penduduk yang bersangkutan dan selanjutnya

menahan KTP-nya untuk diproses lebih lanjut di Kantor Kelurahan ;

- Terdapat beberapa “Sasaran” yang belum melaporkan keberadaannya tinggal di

salah satu mess Perusahaan Hiburan ;

- Tindakan yang ditempuh adalah memanggil pengelola mess secara langsung dan

menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Kelurahan setempat.

6 Kel. Kedaleman - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota


- Mayoritas “Sasaran” yang ditemui telah tinggal lebih dari 1 (satu) tahun di tempat

tinggal sementaranya, namun belum memiliki kelengkapan dokumen


Laporan Evaluasi


kependudukan yang memadai namun masih memiliki KTP daerah asal ;

- Problematika yang timbul adalah tidak dimilikinya biaya pengurusan kepindahan

dari tempat asal sehingga sulit untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan

wilayah Kota Cilegon ;

7 Kel. Jombang Wetan

- “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota


- Target lokasi yang dituju adalah rumah toko, tempat usaha yang mayoritas

merupakan warga negara indonesia keturunan ;

- Ditemukan pula penghuni tempat tinggal sementara yang hanya tinggal untuk

keperluan akademis/ study pendidikan ;

- Ditemukan “sasaran” yang tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, namun belum memiliki

KTP sebanyak 53 org Wajib KTP ;

8 Kel. Ramanuju - “Sasaran” yang ditemui mayoritas adalah bukan penduduk asli (pribumi) Kota


Laporan Evaluasi




memiliki Dokumen Surat Pindah dari Daerah Asal sebanyak : 21 (Dua Puluh Satu)

Jiwa

- Mayoritas penduduk berprofesi sebagai pedagang, supir, pelayan toko dll.


Laporan Evaluasi

II.1.6 Evaluasi Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Langsung

Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2009 ini secara umum

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diselenggarakannya

kegiatan ini. Target dan sasaran yang dituju pun telah sesuai

dengan apa yang telah di identifikasi terlebih dahulu oleh Tim

Pelaksana Kegiatan sebelumnya.

Selain daripada itu, masyarakat merasa nyaman dalam hal

menerima saran, arahan dan perhatian dari Tim Pelaksana

Kegiatan. Bahkan merasa perlu untuk diperluas cakupan

wilayahnya.

Inti dari kegiatan ini bukan seperti halnya operasi yusitisi. Namun

lebih cenderung membina masyarakat dalam memberikan

pengertian tentang pentingnya memiliki kelengkapan dokumen

kependudukan.

Adapun beberapa hal yang patut diperhatikan dan merupakan

kendala yang harus ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. “Sasaran”/Penduduk sementara yang mendiami tempat

tinggal sementara (Kost-an, Rumah Kontrakan, Mess)

mayoritas telah tinggal lebih dari 6 (enam) bulan.

Beberapa diantaranya telah memiliki dokumen

kependudukan, walaupun bukan dokumen kependudukan

yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cilegon ;


Laporan Evaluasi

2. Penduduk yang masih memiliki KTP daerah asal tersebut,

sampai saat terlaksananya kegiatan ini dilapangan secara

langsung, belum mengurus kepindahannya dari daerah

asal dengan alasan biaya dan ketidaktahuan

masyarakat tentang ketentuan hukum administrasi

kependudukan yang berlaku ;

3. Selain jarak tempuh yang jauh, penduduk sementara

tersebut tidak memiliki anggapan yang penting akan

dokumen kependudukan ;

4. Atas dasar hasil yang diperoleh diatas, maka Tim

Pelaksana Kegiatan yang tergabung dari beberapa unsur

Dinas/Instansi terkait, memberikan arahan dan peringatan

kepada penduduk sementara yang dianggap perlu

diberikan pembinaan dan penyuluhan langsung secara

intensif ;

5. Seluruh “sasaran” yang ditemukan, diberikan Surat

Pernyataan yang diisi langsung olehnya untuk selanjutnya

diserahkan kepada aparatur Pemerintah Kelurahan

setempat dan dilakukan Pemanggilan kepadanya dengan

rentang waktu 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya

kegiatan ini ;

6. Bagi “sasaran” yang telah memiliki salinan Surat

Pernyataan, WAJIB mengurus kelengkapan dokumen


Laporan Evaluasi

kependudukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Cilegon Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan.

Dengan diperolehnya hasil evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembinaan dan Penyuluhan Langsung Kependudukan dan

Catatan Sipil Tahun 2009, diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan

perencanaan kinerja tahun 2010 khususnya untuk Bidang Data

dan Informasi Kependudukan sebagai pelaksana tugas pokok dan

fungsinya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Cilegon.

II.2. Sosialisasi Undang-undang nomor 23 Tahun 2006

II.2.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 lahir dengan latar

belakang yang cukup menarik. Diawali dengan belum dimilikinya

undang-undang yang mengatur secara jelas tentang

perlindungan dan pengakuan status kewarganegaraan bagi

seorang penduduk yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pada saat NKRI terbentuk, aturan atau ketentuan hukum yang

berlaku pada masa itu masih mempergunakan beberapa


Laporan Evaluasi

ketentuan hukum yang dibuat pada zaman Hindia Belanda.

Aturan-aturan tersebut secara umum masih bersifat

pengklasifikasian penduduk berdasarkan ras suku bangsa. Hal

tersebut melahirkan suatu pemikiran tentang bagaimana suatu

aturan /ketentuan dapat mengatur masalah kependudukan

secara menyeluruh dan tidak mendikotomikan objek hukum yang

dimaksud.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang aturan Hindia Belanda

tersebut adalah sebagai berikut :

- Staatblads 1917 nomor 130 yang mengatur

Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk

Golongan Tionghoa [Reglement Op Het Houden Der

Registers Van Den Eugerlijken Stand Voord de Chineezen];

- Staatblads 1927 nomor 564 tentang Penyelenggaraan

Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan

Penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam Kaula-

Kaula Daerah Swapraja di Jawa dan Madura [Reglement Op

Het Van de Registers Van de Burgelijken Stand Voor Eenige

Groepen Van De Niet Tot De Onderhoorigen Van Een

Zelfbestuur Behoorende Ind. Bevolking Van Java En

Madura];


Laporan Evaluasi

- Staatblads 1933 Nomor 74 tentang Ordonansi Perkawinan

Orang-orang Indonesia-Kristenn Di Jawa, Minahasa, dan

Ambon ;

- Staatblads 1933 Nomor 75 tentang Reglemen Catatan Sipil

Untuk Orang-orang Indonesia-Kristen ;

Ketentuan hukum yang disebutkan diatas, kesemuanya hanya

mengatur sebagaian kecil proses Administrasi Kependudukan.

Secara garis besar, aturan tersebut hanya mengatur tentang

Pencatatan Perkawinan dan Pencatatan Kelahiran guna

menentukan Status Kewarganegaraan seorang penduduk suku

bangsa tertentu yang proses hukumnya terjadi diwilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Demi menjaga stabilitas nasional NKRI, serta keinginan

dimilikinya aturan hukumn yang mengatur secara lengkap akan

masalah kependudukan, maka disusunlah Rancangan Undang-

Undang tentang Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah

pada tahun 2005. Proses pengesahan RUU tersebut, lalu

disempurnakan oleh Lembaga Legislatif pada waktu itu sehingga

terbitlah Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan.

Sejalan dengan perkembangan waktu, tentunya dalam

mengimplementasikan keberadaan Undang-undang nomor 23


Laporan Evaluasi

Tahun 2006, maka disusun pula Peraturan Pemerintah nomor 37

tahun 2007 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal

tersebut diperuntukan dalam rangka memberikan kemudahan

pemahaman bagi Instansi Pelaksana, Penyelenggara, Unit

Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, dan bagi penduduk

dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

II.2.2 Waktu Pelaksanaan

Adapun jadwal pelaksanaan dan lokasi kegiatan sebagai berikut ;

No Peserta TempatTanggal

PelaksanaanWaktu

1Sekretaris KecamatanSe-Kota Cilegon

Ged. Pertemuan SMA Negeri 2 KS

11-08-200909.00

s/d Selesai

2Kasi Pemt. Kecamatan se-Kota Cilegon


11-08-200909.00

s/d Selesai

3Seklur se-Kota Cilegon


11-08-200909.00

s/d Selesai

4Perwakilan Pengurus RW


11-08-200909.00

s/d Selesai

5Perwakilan Pengurus RT


12-08-200909.00

s/d Selesai

Jumlah Peserta Hari I 150 orang

Jumlah Peserta Hari II 150 orang

II.2.3 Tim Pelaksana Kegiatan


Laporan Evaluasi

Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Langsung Kependudukan

dan Catatan Sipil Tahun 2009 ini dilaksanakan oleh Tim

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat dan Pelaksana pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon yang ditetapkan

oleh Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Cilegon nomor : 470/Kep-479 /BDI/ 2009. Adapun

Susunan Panitia Sosialisasi UU 23 Tahun 2006 adalah sebagai

berikut ;

1. Penanggungjawab : Kepala DKCS Kota Cilegon

2. Ketua : Kabid. Data dan Informasi

Kependudukan

3. Anggota : -Sekretaris DKCS Kota Cilegon

-Kabid. Catatan Sipil

-Kasi. Pelaporan dan Informasi

Kependudukan

-Kasi. Pengolahan Data Kependudukan

-Pelaksana DKCS Kota Cilegon

II.2.4 Teknis Kegiatan

Dalam pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun

2006, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon

membagi dalam 2 (dua) jenis kegiatan. Adapun kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut ;


Laporan Evaluasi

1. Audiensi dengan aparat pemerintahan dan mitra kerja

Pemerintah Kota Cilegon ;

2. Pemasangan Baillboard yang berisi himbauan kepada

masyarakat, tentang arti penting kepemilikan Dokumen

Kependudukan.

II.2.5 Hasil Kegiatan

1. Sosialiasasi / Audiensi dengan Aparat Pemerintah dan

Mitra Kerja Pemerintah Kota Cilegon.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, acara dibagi dalam 2 (dua)

segment yaitu, sesi pemaparan oleh Tim Narasumber yang

berasal dari DKCS Kota Cilegon, dan sesi tanya jawab dengan

audiens yang menghadiri acara tersebut.

Sistematika pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut ;

Hari : Selasa

Tanggal : 11 – 12 Agustus 2009

Waktu : 09.00 BBWI s/d Selesai

Tempat : Ged. Pertemuan SMN Negeri 2 KS Cilegon

Narasumber : -Kepala DKCS Kota Cilegon

-Kepala Bidang Kependudukan DKCS Kota

Cilegon


Laporan Evaluasi

1. Pemaparan oleh Kepala DKCS Kota Cilegon

a) Latar belakang lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 didasari

oleh kondisi dan situasional NKRI yang sama sekali

belum memliki ketentuan hukum yang jelas dan

mengatur tentang masalah kependudukan yang bersifat

menyeluruh ;

b) Dasar hukum yang dipakai masih sebatas pengaturan

tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan

Pencatatan Sipil yang ruang lingkupnya kepada Suku

bangsa tertentu yang mendiami wilayah NKRI yaitu,

Staatsblads atau aturan hukum peninggalan masa

“pendudukan” Belanda ;

c) Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, merupakan implementasi dari

perlindungan hukum Warga Negara di Indonesia sesuai

dengan amanat UUD 1945 pasal 26 ayat (1) dan (2) ;

d) Dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, point terpenting yang dapat

disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara memiliki hak atas perlindungan status

kewarganegaraanya di mata hukum;


Laporan Evaluasi

2. Warga Negara memiliki kewajiban dalam memiliki

kelengkapan Dokumen Kependudukan, baik kejadian

Kelahiran, Perkawinan, Kematian, dan Pengesahan

/Pengakuan Anak;

3. Proses administrasi kependudukan menjadi lebih

terarah, tertib, dan memberikan kepastian

perlindungan hukum bagi masyarakat dan jaminan

keamanan Data Kependudukan setiap Warga Negara.

e) Dimilikinya Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan sebagai implementasi UU Nomor 23

Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2005 yang merupakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan UU

Nomor 23 Tahun 2006.

2. Pemaparan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi

a) Pasal 5 huruf “ a ” sampai dengan “ f ” UU nomor 23

tahun 2006 menyebutkan bahwa : Pemerintah

berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan

Administrasi Kependudukan secara Nasional, yang

dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan :

1. Koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi

Kependudukan ;


Laporan Evaluasi

2. Penetapan sistem, pedoman, dan standar

pelaksanaan Administrasi Kependudukan ;

3. Sosialisasi Administrasi Kependudukan ;

4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan ;

5. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan

berskala nasional ; dan

6. Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko

Dokumen Kependudukan.

b) Berdasarkan 6 (enam) pointer diatas, maka jelas bahwa

penetapan Sistematika Administrasi Kependudukan

harus bersifat Nasional, terstandarisasi, dan menjadi

pedoman pengelolaan bidang Adminduk dalam upaya

penertiban administrasi kependudukan di tingkat daerah

dan acuan dalam menyusun peraturan-peraturan daerah

oleh Kabupaten/Kota dan Propinsi.

c) Dalam hal penyajian dan pengelolaan Data

Kependudukan, harus dilakukan secara Nasional dan

menyajikan Data Kependudukan yang menggambarkan

kondisi Nasional pula dengan menggunakan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang

disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.


Laporan Evaluasi

d) Pasal 7 huruf “ f “ juga menerangkan tentang

penuggasan kepada Desa/Kelurahan untuk

menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi

Kependudukan berdasarkan Asa Tugas Pembantuan. Hal

ini pula yang menjadikan peran Kelurahan penting

kedudukannya untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya yang berkaitan dengan

Peristiwa Kependudukan;

e) Mengacu Pasal 7 huruf “ f “ UU nomor 23 tahun 2006,

Mitra Kerja Pemerintah Kota Cilegon yakni Pengurus

RT/RW juga berperan aktif dalam mengawasi, mengelola,

dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Peristiwa

Penting Kependudukan, sehingga terkendalinya

Administrasi Kependudukan di tingkat paling bawah,

yakni masyarakat itu sendiri.

3. Pemaparan oleh Kepala Bidang Kependudukan

a) Dalam pelaksanaan Proses Pendaftaran Penduduk, baik

WNI maupun WNA, tentunya akan menemukan banyak

kendala-kendala bagi masyarakat yang belum

mengetahui Bagaimana Proses Pendaftaran Penduduk

berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK);


Laporan Evaluasi

b) SIAK adalah Aplikasi yang merupakan unsur sarana

utama dalam melakukan prosedur Pendaftaran

Penduduk yang menerbitkan Nomor Induk Penduduk

sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu

Tanda Penduduk (KTP);

c) Alur Aktivitas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 :

4. Pemaparan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil

a) UU nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah :

Peroses Pembuatan Catatan Peristiwa Penting dalam kehidupan seseorang pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta.


Laporan Evaluasi

b) Peristiwa Penting yang dimaksud diatas adalah Kejadian

yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati,

perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan,

pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,

perubahan nama, perubahan kewarganegaraan maupun

peristiwa penting lainnya;

c) Keuntungan bagi masyarakat dalam kepemilikan

Kelengkapan Dokumen Penduduk seperti Akta Kelahiran

adalah :

Sebagai bukti sah dan legalitas identitas diri di mata hukum, serta penentuan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang diperlukan sebagai dasar :

1. Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya ;

2. Perlindungan Hukum Negara ;3. Persyaratan dibidang akademis, ketenagakerjaan, pencatatan

sipil, status kewarganegaraan, dan kedudukan dalam hukum perdata, waris dan sebagainya.

d) Sistem Prosedur Pembuatan Akta-akta Catatan Sipil :


Laporan Evaluasi

II.2.6 Pemasangan Bailboard “Himbauan Masyarakat” dalam rangkaSosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2006

Sebagai bentuk pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang nomor

23 Tahun 2006, tentu perlu di lakukan secara intens dari Pihak

Instansi Pelaksana Daerah kepada masyarakat agar informasi

yang akan disampaikan tepat tertuju dengan sasaran kegiatan

dimaksud.

Berdasarkan amanat UU nomor 23 Tahun 2006 Pasal 5 huruf

“c”, maka perlu dilakukan pemberian Sosialisasi secara langsung

melalui media iklan layanan masyarakat seperti pemasangan

Baillboard di beberapa titik lokasi yang dianggap strategis

sehingga masyarakat dapat membaca, mengerti dan memahami


Laporan Evaluasi

secara visual tentang Pentingnya memiliki Kelengkapan

Dokumen Kependudukan.

Sebagai langkah awal kegiatan sosialisasi UU nomor 23 tahun

2006 ini, maka titik-titik lokasi strategis dimaksud adalah :

1. Terminal Terpadu Merak : 1 titik

2. MI Kec. Purwakarta : 1 titik

3. Krenceng-Citangkil : 1 titik

4. Pertigaan G. Sugih : 1 titik

5. SMUN 1 Kavling-Cilegon : 1 titik

6. Pertigaan Kantor Kec. Cibeber : 1 titik

7. Pertigaan Jalan Masuk PCI : 1 titik

8. RSUD Panggungrawi : 1 titik

9. Ged. Diklat KS : 1 titik

10. Simpang Tiga : 1 titik

Hasil yang diharapkan :

a) Memberikan informasi akurat tentang tertib Administrasi

Kependudukan ;

b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

kepemilikan Identitas Diri maupun Kelengkapan Dokumen

Kependudukan lainnya ;


P E N U T U P

Laporan Evaluasi

c) Menertibkan Administrasi Kependudukan di tingkat RT/RW,

Kelurahan, Kecamatan dan Dinas/Instansi terkait.

III.1 Kesimpulan

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 merupakan dasar

pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang

kemudian di implementasikan pada Peraturan Presiden nomor 37


Laporan Evaluasi

tahun 2005. Dengan terbitnya UU nomor 23 Tahun 2006 ini maka

;

1. Dimilikinya ketentuan hukum tetap tentang masalah

kedudukan seorang Warga Negara dimata hukum ;

2. Kejelasan perlindungan Data Kependudukan bagi seorang

Warga Negara ;

3. Output Administrasi Kependudukan menjadi basis data

penentuan arah kebijakan pemerintah ;

4. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 14 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan di wilayah Kota Cilegon ;

5. Tertatanya ketertiban penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dan dimilikinya Database kependudukan.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Bidang Data dan Informasi

Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Cilegon periode tahun 2009.

Cilegon, Desember 2009

Kepala Bidang Data dan InformasiSelaku Pengendali Kegiatan

Kepala Seksi Pelaporan Data Kependudukan

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Laporan Evaluasi

Drs. A B D U L L A HNIP. 19630607 198410 1 008

YUSMINAR, SE, MMNIP. 19641016 198603 2 008

Mengesahkan ;Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota CilegonSelaku Penanggungjawab Kegiatan

Hj. BEATRIE NOVIANA, SH, M.SiPembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611130 198603 2 007


Documents

LAPORAN EVALUASI KINERJA 2009