Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ...bpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/LAPORAN KINERJA... · 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ... Tabel 2.2

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016

ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………. iii

DAFTAR GRAFIK ………………………………………………………………………………………….. v

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………………………... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2

1.3 Tujuan ................................................................................... 3

1.4

1.5

Gambaran Umum BPKAD ........................................................

Sistematika Penulisan.............................................................

3

15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

2.1 Rencana Strategis .................................................................. 17

2.2 Rencana Kinerja Tahunan ....................................................... 20

2.3 Perjanjian Kinerja .................................................................. 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

3.1 Pengukuran Kinerja ................................................................ 23

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ................................................... 25

3.3 Cost Per Outcome ................................................................. 48

3.4 Realisasi Anggaran ................................................................ 58

BAB IV PENUTUP 61

4.1 Kesimpulan .......................................................................... 61

4.2 Saran ................................................................................... 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Renstra 2014-2019

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Lampiran 4 Penghargaan Tahun 2016

Lampiran 5 Indikator Kinerja Utama


iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Data personil Berdasarkan Golongan Ruang 13

Tabel 1.2 Data personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan 13

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana BPKAD Tahun 2016 14

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2014-2019 21

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 22

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 24

Tabel 3.2 IKU Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur 26

Tabel 3.3 IKU Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 29

Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah 29

Tabel 3.5 IKU Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target 31

Tabel 3.6 IKU Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95% 32

Tabel 3.7 IKU Persentase SKPD yang menerapkan Accrual Accounting Based

Capacity Building

33

Tabel 3.8 IKU Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

34

Tabel 3.9 IKU Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

bersertifikat

36

Tabel 3.10 IKU Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan

37

Tabel 3.11 IKU Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

38

Tabel 3.12 IKU Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang

dievaluasi tepat waktu

40

Tabel 3.13 IKU Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan

APBD yang dievaluasi tepat waktu

41

Tabel 3.14 IKU Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu

42

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja 43

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD 46

Tabel 3.17 Alokasi per Sasaran Pembangunan 48


iv

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran 51

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 54


v

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 1 Tren toleransi deviasi penyerapan keuangan 32

Grafik 2 Tren SKPD dengan realisasi diatas 95% 32


vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 merupakan salah satu

wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi

BPKAD pada Tahun 2016. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu

parameter yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2016 mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melaksanakan mandatnya,

BPKAD telah menetapkan visi yaitu “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi

tersebut BPKAD menetapkan misi yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel”. Dalam mencapai visi dan misi,

BPKAD menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2014-2019 yaitu

(1) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; (2) Optimalisasi

pengelolaan keuangan kabupaten/kota. Untuk menunjang pencapaian tujuan

strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis

yaitu (1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi

Jawa Timur; (2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota se-

Jawa Timur.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian kualitas IKU didasarkan pada kriteria

SMART-C (Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, time-bounded dan Continously

Improved). Pada tahun 2016 BPKAD menerapkan 12 (dua belas) IKU yang

merupakan komitmen kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur dan secara umum, pencapaiannya sudah sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Dari 12 (dua belas) IKU tersebut, terdapat 5 (lima) IKU yang

capaian kinerjanya diatas target. Namun, di satu sisi masih terdapat 1 (satu) IKU

yang masih di bawah target yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Dalam rangka terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang

baik dan bersih telah dilakukan perbaikan kapasitas kelembagaan. Perbaikan tersebut

dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia


vii

aparatur perencana serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan

pembangunan.

Upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi

yang lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih dibawah target akan terus dilakukan

evaluasi dan action plan yang relevan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang secara tidak langsung mendukung pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana

pembangunan ;

2. Melakukan peningkatan kompetensi SDM agar lebih responsif dalam memprediksi

perubahan lingkungan strategis ;

3. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dalam

mendukung reformasi birokrasi ;

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan

berjenjang.


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa

Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang sangat

strategis yaitu menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah diupayakan untuk melaksanakannya dengan transparan,

akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut

salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban dalam melaksanakan visi, misi, tugas dan fungsi dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu

peningkatan kinerja setiap unit organisasi dilingkungan BPKAD Provinsi Jawa

Timur serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi


2

stakeholders demi perbaikan kinerja BPKAD. Selain itu, penyusunan laporan ini

untuk memenuhi prinsip akuntabillitas, sebagaimana amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu atas Laporan Kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, antara

lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun


3

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 ;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPKAD Provinsi Jawa Timur ;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2016;


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 ;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2016;

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian

Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3. Tujuan

Penyusunan LKjIP ini, mempunyai tujuan untuk menilai dan

mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur sesuai visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019. Hasil evaluasi tersebut, diharapkan

dapat menjadi referensi dan acuan dalam merumuskan dan merencanakan

program, kegiatan dan anggaran serta melakukan koreksi dan perbaikan di

masa yang akan datang sehingga menjadi lebih baik, dapat dilaksanakan secara

sistematis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa

Timur, dan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011


4

tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, BPKAD

Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

1.4.1. Tugas Pokok,

BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

meliputi penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD, penetapan

APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi keuangan

dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan

administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan pembinaan

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

1.4.2. Fungsi,

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

pada point 1.4.1, BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu:

a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ;

b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan

APBD;

c. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;

d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ;

e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;

f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

h. Pemrosesan usulan penunjukan pengelola Keuangan Daerah ;

i. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ;

j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran (SKPP) ;

l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK) ;

m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ;

n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ;

o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset

daerah ;


5

p. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

q. Penyiapan kebijakan, pedoman, pembinaan pengelolaan aset

daerah ;

r. Evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan

rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota ;

s. Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota ;

t. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;

u. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) ;

v. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ;

w. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;

x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur dipimpin oleh

seorang Kepala dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu)

Sekretaris, 5 (lima) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Unit Pelaksanan Teknis

(UPT) dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi antara

lain :

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaan, keuangan,

perlengkapan dan urusan rumah tangga;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Sub Bagian Penyusunan Program

3. Sub Bagian Keuangan


6

2. Bidang Anggaran,

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,

pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan

rancangan APBD dan Perubahan APBD, Nota Keuangan, Jawaban Eksekutif

dalam pengajuan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD kepada

DPRD, mengkoordinasi dan memverifikasi Rencana Bisnis Anggaran (RBA),

Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA dan DPPA, menyiapkan data untuk

penerbitan SPD, anggaran kas dan menyiapkan data petunjuk teknis yang

berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi

antara lain :

a. Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD

dan rancangan Perubahan APBD;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RBA/RKA,

rancangan APBD dan Perubahan APBD, penyusunan anggaran kas SKPD

dan SKPKD;

c. Pelaksanaan penyiapan dan koordinasi bahan Nota Keuangan, Jawaban

Eksekutif rancangan APBD dan Perubahan APBD;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA

SKPD dan SKPKD;

e. Pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengendalian pelaksanaan APBD;

f. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka

penyusunan anggaran;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

2. Sub Bidang Anggaran Belanja I

3. Sub Bidang Anggaran Belanja II

3. Bidang Perbendaharaan,

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman

teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

dibidang penerimaan dan pengeluaran kas.


7

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi

antara lain :

a. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas

umum daerah ;

b. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah ;

c. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah,

verifikasi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji

dan Non Gaji, serta verifikasi dan penerbitan SKPP ;

d. Pemrosesan, penerbitan, pendistribusian SP2D dan pelaksanaan

rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan

dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait ;

e. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah

serta laporan aliran kas ;

f. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah

melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah ;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas

2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I

3. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II

4. Bidang Akuntansi,

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi

pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur

akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain

kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah

dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah

serta pembinaan pelaporan keuangan BLUD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi

antara lain :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi;

b. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah Pemerintah Provinsi;


8

c. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pemerintah Provinsi dan pelaporan kinerja keuangan Pemerintah

Provinsi;

d. Pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD;

e. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas Bukti Memorial;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas

b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas

c. Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah,

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan,

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan, perubahan status hukum, TP-TGR serta pengendalian aset

daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Aset Daerah

mempunyai fungsi antara lain :

a. Pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberian izin

penggunaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

b. Penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan dibidang

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan,

pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum dan TP-TGR

serta pengendalian aset daerah;

c. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan

aset daerah;

d. Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan

di bidang pengelolaan aset daerah;


Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan

2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan

3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan


9

6. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota,

Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyiapkan

bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta

bimbingan teknis penyusunan APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi

dana transfer pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan

memberikan pembinaan terkait dengan pemanfaatan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota

mempunyai fungsi antara lain :

a. Pelaksanaan evaluasi terhadap ketaatan asas, norma, struktur

anggaran dan sinkronisasi kebijakan nasional dengan kebijakan

pelaksanaan anggaran daerah;

b. Pelaksanaan penyiapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Raperda

Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan Raper Bupati/Walikota tentang penjabaran

APBD, penjabaran Perubahan APBD serta penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi serta fasilitasi

terkait dengan penyusunan APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota;

d. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana transfer kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota;


Bidang Bina Keuangan Kab./Kota terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I

b. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II

c. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III

7. UPT LPKD,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPKAD Provinsi Jawa


10

Timur. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

(UPT - LPKD) Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas BPKAD Provinsi Jawa Timur di bidang teknis pengelolaan

keuangan daerah, yaitu memberikan pelatihan dan/atau penguasaan teknis

serta pengembangan wawasan, pemahaman dan pola pikir untuk

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT LPKD mempunyai fungsi antara

lain :

a. Penyelenggaraan program dan proses kegiatan laboratorium

pengelolaan keuangan ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas UPT LPKD ;

c. Pelaksanaan prses kegiatan laboratorium oengelolaan keuangan bagi

Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan dan masyarakat ;

d. Pelaksanaan penyediaan tenaga pengajar/pendamping proses kegiatan

laboratorium pengelolaan keuangan ;


UPT LPKD terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Perencanaan dan Program

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKAD Provinsi Jawa Timur

dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktural, dengan struktur

organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:


11

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur

Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah ;

b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD ;

c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB).

Memperhatikan ketentuan tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi SKPKD, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang menjelaskan bahwa, SKPKD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan

APBD dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. Mendasari

KEPALA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIS

KASUBBAG TATA USAHA

KASUBBAG PENYUSUNAN

PROGRAM KASUBBAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG ANGGARAN

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET

DAERAH

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN

KABUPATEN / KOTA

KASUBBID ANGGARAN PENDAPATAN DAN

PEMBIAYAAN

KASUBBID ANGGARAN BELANJA I

KASUBBID ANGGARAN BELANJA Ii

KASUBBID PENGELOLAAN KAS

KASUBBID PERBENDAHARAAN

BELANJA I

KASUBBID PERBENDAHARAAN

BELANJA II

KASUBBID AKUNTANSI PENERIMAAN KAS

KASUBBID AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

KASUBBID AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWAB AN DAN PELAKSANAAN

APBD

KASUBBID PERENCANAAN DAN

PENATAUSAHAAN

KASUBBID PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN

KASUBBID PENGHAPUSAN DAN

PEMINDAHTANGANAN

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH I

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH II

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH III

KEPALA UPT LAB PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

KASUBBAG TATA USAHA

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN

PROGRAM

KEPALA SEKSI PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


12

ketentuan tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (dua) peran strategis

dan paralel, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas :

a. Selaku SKPD,

BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan

program dan kegiatan yang bersifat regular, koordinasi dan fasilitasi yang

menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan

pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

b. Selaku SKPKD,

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011, BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah ;

2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;

3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;

4. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah.

1.4.3. Kekuatan dan Sumber Daya

1.4.3.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Provinsi Jawa

Timur didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup. Data

kepegawaian sampai dengan Desember 2016 Pegawai Negeri Sipil

(PNS) sebanyak 128. Komposisi pegawai dapat diuraikan sebagai

berikut :


13

a. Berdasarkan golongan ruang

Tabel 1.1 Data personil berdasarkan Golongan Ruang

No Golongan Jumlah (Orang)

1 Pembina Utama Madya (IV/d) 1

2 Pembina Utama Muda (IV/c) -

3 Pembina Tingkat I (IV/b) 5

4 Pembina (IV/a) 26

5 Penata Tingkat I (III/d) 38

6 Penata (III/c) 13

7 Penata Muda Tingkat I (III/b) 22

8 Penata Muda (III/a) 12

9 Pengatur Tingkat I (II/d) 2

10 Pengatur (II/c) 4

11 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 4

12 Pengatur Muda (II/a) -

13 Juru Tingkat I (I/d) 1

JUMLAH 128

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.2 Data personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

1 S3 1

2 S2 43

3 S1 71

4 D IV 3

5 D III 2

6 D I 1

7 SMA 6

8 SMP 1

JUMLAH 128

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, PNS yang

berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sebanyak 115 (89,84%),


14

Diploma I sampai dengan Diploma IV sebanyak 6 orang (4,69%),

Sekolah Menengah Pertama dan Atas sebanyak 7 orang (5,47%).

Dengan demikian BPKAD mempunyai sumber daya manusia yang

cukup memadai dengan ditunjang oleh latar belakang pengalaman

dan pendidikan.

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

1.4.3.2 Sarana dan Prasarana,

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di

BPKAD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa fasilitas sarana dan

prasarana, antara lain :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana BPKAD Tahun 2016

No Uraian Jumlah/Unit Nilai (Rp)

1 Tanah 3 bidang 41.157.892.500

2 Peralatan dan Mesin 2.303 buah/set 18.418.769.545

3 Gedung dan Bangunan 8 buah 30.376.512.216

4 Jalan, Irigasi dan

Jaringan

1 buah 48.950.000

5 Aset Tetap Lainnya 119 buah/set 205.106.500

Keterangan : Data unaudited

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPKADs selain

dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana, juga dipengaruhi

No Golongan Jenis Kelamin

Laki Perempuan

1. IV 17 9

2. III 56 34

3. II 7 4

4. I 1 -

JUMLAH 81 47


15

adanya beberapa kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan, penyempurnaan dan

pengembangan organisasi pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan pegawai yang memiliki kompentensi di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah serta masih adanya

pegawai yang kurang memahami etos kerja dan tanggung jawab

tupoksi masing-masing ;

2. Rendahnya tingkat kepedulian pegawai terhadap lingkungan kerja

masih mementingkan tugasnya sendiri (egois) serta kurang

berorientasi pada tujuan jangka panjang, pola pikir dan pola kerja

pegawai masih bersifat parsial dan sektoral ;

3. Pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan,

utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

4. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi antar staf maupun

antar bidang masih lemah ;

5. Belum maksimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal

ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja yang relatif

tinggi.

Selanjutnya, untuk menentukan tujuan, sasaran dan menetapkan

target capaian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, maka pada

awal perencanaan anggaran harus dilakukan identifikasi faktor-faktor

yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menunjang

keberhasilan suatu organisasi dalam rangka menjawab tuntutan

kebutuhan berdasarkan perkembangan dan realita yang ada. Faktor-

faktor ini, lebih berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam

mengsinkronkan misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara umum, Laporan Akuntabilitas ini memberikan penjelasan dan

informasi mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 1 (satu) Tahun

Anggaran 2016. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi

Jawa Timur disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan


16

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum dan tujuan penyusunan laporan

serta gambaran umum SKPD.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi

dasar pelaksanaan progam, kegiatan serta anggaran BPKAD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2016 antara lain Rencana Strategis Tahun 2014-2019 serta

Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian

sasaran strategis, Indikator Kinerja utama BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun

2016.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan dan saran dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.


17

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis,

Agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tahun 2014-

2019 adalah “Terciptanya tata kelola yang efektif di pemerintahan dan

lembaga”. Dengan sub agenda yang terkait langsung dengan BPKAD Provinsi

Jawa Timur, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

dan aset daerah.

Agenda pembangunan tersebut dijabarkan kedalam Rencana Strategis

(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan dokumen

perencanaan 5 (lima) tahun yang memuat target selama 5 (lima) tahun,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan dengan pokok

dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Jawa Timur.

Di dalam Renstra tersebut juga ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran

BPKAD Provinsi Jawa Timur. Adapun visi BPKAD yaitu “Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, normatif dan

berkelanjutan”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPKAD menetapkan misi yaitu

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih

Transparan dan Akuntabel”. Dalam rangka implementasi atau penjabaran

dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai sesuai

dengan tugas dan fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk

memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan BPKAD untuk periode 2014-2019 sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

2. Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.


18

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata,

BPKAD menyusun sasaran strategis. Sasaran strategis BPKAD tahun 2014-

2019 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah,

sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Provinsi Jawa Timur. Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD dan PAPBD Provinsi

Jawa Timur ;

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ;

c. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target ;

d. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95% ;

e. Persentase SKPD yang menerapkan Accrual Accounting Based

Capacity Building ;

f. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) ;

g. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

bersertifikat ;

h. Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan ;

i. Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

Tujuan 2 : Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota,

sasaran yang ingin dicapai antara lain :

2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota

se-Jawa Timur. Dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang

dievaluasi tepat waktu ;

b. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD

yang dievaluasi tepat waktu ;

c. Persentase Rancangan Perda/Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang

dievaluasi tepat waktu.


19

Sasaran strategis BPKAD diatas akan dicapai melalui 6 (enam) program yang

dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun keenam program tersebut

adalah :

Program Prioritas

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan

melalui penyusunan kebijakan akuntansi, penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

sehingga terjadi peningkatan tertib administrasi penatausahaan

keuangan SKPD, pemantapan sistem informasi keuangan, manajemen

aset/barang daerah dan pendayagunaan aset daerah.

2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Program ini bertujuan untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah

tentang APBD dan Perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah

tentang penjabaran APBD dan Perubahan APBD sehingga rancangan

peraturan tersebut sinkron dengan program prioritas dan program

nasional, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih

tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Program Penunjang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan meningkatkan sistem pelayanan administrasi

perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada

SKPD dan Kabupaten/Kota.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang

penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan

BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat

memberikan pelayanan yang lebih baik.

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan

kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya

meningkatkan pelayanan publik


20

6. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan,

penganggaran, pengendalian program dan kegiatan serta pelaksanaan

pembangunan.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN,

Rencana Kinerja merupakan penetapan kegiatan tahunan beserta

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penetapan kegiatan ini diwujudkan

dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat sasaran, program

kegiatan prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang,

yang diharapkan dapat menjadi dasar menghitung prakiraan kebutuhan

alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah perencanaan anggaran tahunan pemerintah daerah yang disusun

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan akumulasi dari

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Selanjutnya,

untuk menjabarkan rencana tersebut, SKPD menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA-SKPD) yang memuat rencana induk dalam bentuk program

dan kegiatan menjadi suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai komitmen yang akan dicapai (target

setting) dalam waktu tertentu.

2.3. PERJANJIAN KINERJA,

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak pemberi tugas

dengan pihak penerima tugas secara berjenjang dengan mempertimbangkan

sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini, menjabarkan target kinerja

yang dihitung secara kuantitatif dan melekat pada setiap indikator kinerja

serta berfungsi sebagai dasar pengukuran keberhasilan suatu organisasi setiap

akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah pada dasarnya merupakan pernyataan dan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan


21

terukur dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan

kemampuan dan sumber daya yang dikelolanya.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan

tepat waktu, visi dan misi BPKAD harus menjadi acuan sekaligus landasan

penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran

strategis. Sasaran strategis Tahun 2016 telah ditetapkan dan dikelompokkan

sebagaimana tertuang dalam matrik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-

2019.

Rencana strategis BPKAD memuat 2 (dua) sasaran strategis. Kedua

sasaran strategis tersebut adalah (1) Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur; (2) Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Berikut ini adalah tabel

keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2014-2019

MISI Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yang Lebih Transparan dan Akuntabel

TUJUAN 1. Optimalisasi pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

2. Optimalisasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

SASARAN 1. Meningkatnya kualitas


dan aset daerah Provinsi

Jawa Timur

2. Meningkatnya kualitas


kabupaten/kota se-

Jawa Timur


22

Secara rinci, perjanjian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2016, meliputi :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Sasaran Indikator Kinerja Target


pengelolaan keuangan dan aset

daerah Provinsi Jawa Timur

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan

RPAPBD Provinsi Jawa Timur

Tepat

waktu

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 310%

3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan

sesuai target

4,9%

4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas

95%

24%

5. Persentase SKPD yang menerapkan

Accrual Accounting Based Capacity Building

75%

6. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

80%

7. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi

Jawa Timur yang bersertifikat

20,68%

8. Persentase Aset Tetap Tanah dan

Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan

98,87%

9. Persentase sertifikasi kompetensi

pengelola keuangan daerah Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

40%



kabupaten/kota se-Jawa Timur

10. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota

tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu

100%


tentang Perubahan APBD yang dievaluasi

tepat waktu

100%


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan


100%


23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang

diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah yang mengelola APBD berdasarkan

suatu sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan

acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan

kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selain itu,

akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang

sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan

hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada

dinamika dan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama

dalam menjalankan fungsi regulasi melalui proses perumusan, implementasi dan

evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan berintegritas

untuk mewujudkan clean governance. Penilaian kinerja juga merupakan kegiatan

mengolah input menjadi output dan outcome yang diharapkan dapat menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat serta

dampak yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat.

3.1. PENGUKURAN KINERJA,

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan BPKAD pada

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), visi dan misi BPKAD Provinsi

Jawa Timur. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan

antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja dengan realisasi. Capaian kinerja masing-masing indikator

kinerja utama dari 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang

dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran,

dapat diilustrasikan sebagai berikut :


24

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6

Optimalisasi

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

1. Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

1. Ketepatan waktu

penyusunan RAPBD dan

RPAPBD Provinsi Jawa

Timur

Tepat

waktu

Tepat

waktu

100

2. Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah

310% 176% 57

3. Toleransi deviasi

penyerapan keuangan

sesuai target

4,9% 3,1% 163

4. Persentase SKPD dengan

realisasi diatas 95%

24% 54% 225

5. Persentase SKPD yang

menerapkan Accrual

Accounting Based

Capacity Building

75% 79% 105

6. Persentase Laporan

Keuangan SKPD sesuai

Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

80% 80% 100

7. Persentase tanah milik

Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang bersertifikat

20,68% 20,9% 101

8. Persentase Aset Tetap

Tanah dan Bangunan

yang digunakan dan

dimanfaatkan

98,87% 98,71% 99

9. Persentase sertifikasi

kompetensi pengelola

keuangan daerah


Timur

40% 54,7% 137

Optimalisasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota

2. Meningkatnya

kualitas

pembinaan

pengelolaan

10. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang APBD

yang dievaluasi tepat

waktu

100 % 97% 97

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2016


25

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6

keuangankabupat

en / kota

11. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Perubahan APBD yang


100 % 100% 100

12. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang


100 % 97% 97

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja

kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang

mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program

kegiatan dengan membandingkan capaian indikator kinerja utama pada Tahun

2016 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka

pencapaian misi agar dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang lebih baik di

masa yang akan datang. Adapun hasil evaluasi kinerja dari Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. TUJUAN 1 : OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran strategis ini,

dapat diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja yang didukung oleh

1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah.


26

Indikator Kinerja Utama (IKU), target dan realisasinya disajikan sebagai

berikut :

1. Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan RPAPBD

Provinsi Jawa Timur

Tabel 3.2 IKU Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan

RPAPBD Provinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

Ketepatan waktu penyusunan RAPBD

dan RPAPBD Provinsi Jawa Timur

Tepat

waktu

Tepat

waktu

100

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

pemerintah daerah sebelum menyusun APBD, wajib menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

mendasarkan pada usulan SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, dengan mendasari dokumen perencanaan tersebut

Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun dan RKPD.

Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah

selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah dan

DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibahas bersama dengan

DPRD untuk selanjutnya disepakati menjadi Prioritas Plafon Anggaran

(PPA) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA-PPA

yang telah disepakati, dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang

ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan Nota Kesepakatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

menerbitkan Surat Edaran (SE) perihal Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD paling lambat awal bulan Agustus tahun


27

anggaran berjalan untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) disampaikan Gubernur Jawa Timur kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10

Oktober 2016. Mekanisme dan tahapan tersebut, sesuai dengan Pasal

104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan

daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat

minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari

tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Berdasarkan kondisi diatas, penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur Tahun

2017 dikategorikan “Tepat Waktu”.

Berdasarkan ketentuan Bab VIII Pasal 154 sampai dengan Pasal

178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa. Kepala daerah

memformulasikan kembali terhadap hal-hal yang mengakibatkan terjadinya

perubahan APBD ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD

(KUPA) serta PPAS Perubahan APBD dan disepakati bersama DPRD paling

lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. KUPA dan

PPA Perubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke

dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala

Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan

Nota Kesepakatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerbitkan

Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD dan DPA SKPD paling lambat minggu ketiga

bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, RKPA yang telah

disusun dijadikan dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang


28

Perubahan APBD dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri

untuk dilakukan evaluasi paling lambat 15 hari kerja dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Perubahan APBD.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) disampaikan Gubernur

Jawa Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur

pada tanggal 08 Agustus 2016. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 172

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan

bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat

minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk

mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan kondisi diatas,

penyusunan Raperda PAPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

dikategorikan “Tepat Waktu”.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD yang tepat waktu

antara lain :

Klarifikasi Data Prediksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

untuk Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

Rapat Perhitungan Kembali Gaji dan Tunjangan serta TPP untuk PAPBD

Tahun Anggaran 2016 ;

Perhitungan Kebutuhan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja

SKPD dan Anggaran Pembiayaan untuk Persiapan Penyusunan

Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD TA. 2016 Terkait Anggaran ;

Penyusunan Bahan Rapat Kebijakan Efisien Anggaran oleh Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur Bersama

SKPD terkait Persiapan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA.

2016.


29

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3.3 IKU Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Target Realisasi* Capaian (%)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 310% 176% 57

*) Data Un Audited

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal)

mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya

Rasio Kemandirian yang menggambarkan ketergantungan daerah

terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini ditunjukan oleh besar

kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan

pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya

bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan

terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya.

Rasio Kemandirian Daerah = Pendapatan Asli Daerah x 100

(Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah,

bisa mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, sebagai

berikut :

Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan

Rendah sekali

Rendah

Sedang

Tinggi

0 – 25

> 25 – 50

> 50 – 75

> 75

Instruktif

Konsultatif

Partisipatif

Delegatif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996

Rasio kemandirian keuangan daerah pada Tahun 2016 adalah

sebesar 176 persen dari target 310 persen atau realisasi capaian 57%. Hal


30

ini, dikarenakan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor

905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus

Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016, bahwa terdapat perubahan postur transfer dana perimbangan ke

daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi. Semula dana

perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hsil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK

Non Fisik. DAK Non Fisik antara terdiri dari :

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

2. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;

3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, dll.

Mengakibatkan besarnya anggaran dana perimbangan sehingga realisasi

rasio kemandirian lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.15.900.698.660.057,20,

diperoleh dari :

a. Pajak daerah, sebesar Rp.12.772.227.117.584,90

b. Retribusi daerah, sebesar Rp.133.587.973.919,68

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebesar

Rp.364.325.988.476,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebesar

Rp.2.630.557.580.076,68

Penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp.9.039.003.358.881,00,

diperoleh dari :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar

Rp.1.849.884.362.367,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.672.878.372.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 5.516.240.624.514,00

Rasio kemandirian menunjukkan tren yang selalu meningkat, dimana pada

Tahun 2014 sebesar 414 persen dan Tahun 2015 sebesar 494 persen.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan disebabkan diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti


31

dengan keluarnya Surat Edara (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor

905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus

Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016, sehingga dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar

Rp.5.923.384.240.729 atau 190 persen.

3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan

Tabel 3.5 IKU Toleransi deviasi penyerapan keuangan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Toleransi deviasi penyerapan

keuangan sesuai target

4,9% 3,1% 163

Toleransi deviasi penyerapan keuangan Tahun 2016 sebesar 3,1

persen dari target 4,9 persen atau mencapai 163 persen. Hal ini,

disebabkan karena realisasi belanja daerah sebesar

Rp.23.874.751.773.851,10 atau lebih kecil bila dibandingkan dengan

anggaran belanja daerah sebesar Rp.24.616.511.471.689,00 sehingga

terdapat selisih anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar

Rp.741.759.697.837,90 atau 3,1 persen.

Pada grafik dibawah, nampak bahwa tren toleransi deviasi selalu

naik. Tren ini menunjukkan bahwa realisasi beberapa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) masih dibawah batas toleransi. Sedangkan pada

tahun 2016 mengalami penurunan, yang artinya realisasi SKPD sudah

diatas target toleransi. Kondisi ini, antara lain disebabkan sudah banyak

SKPD yang mempedomani jadwal pelaksanaan program kegiatan yang

telah direncanakan sehingga di Triwulan IV atau menjelang tahun

anggaran berakhir dapat direalisasaikan sebelum batas waktu pencairan

akhir tahun serta menyelesaikan dokumen dan kelengkapan persyaratan

administrasi tepat waktu.


32

Grafik 1. Tren toleransi deviasi penyerapan keuangan

4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95%

Tabel 3.6 IKU Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95%


Persentase SKPD dengan realisasi

diatas 95%

24% 54% 225

Persentase SKPD dengan realisasi belanja daerahnya diatas 95%

Tahun Anggaran 2016 sebesar 54 persen dari target 24 persen atau

mencapai 225 persen. Jumlah SKPD dengan realisasi diatas 95% Tahun

Anggaran 2016 sebanyak 40 SKPD dari 74 SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur. Keadaan ini meningkat bila dibandingkan dengan

Tahun Anggaran 2015, yaitu sebanyak 23 SKPD atau meningkat 74

persen.

Grafik 2. Tren SKPD dengan realisasi diatas 95%

4,445,1 5,2 5,21

3,1

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015 2016



54

44

20 23

40

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

SKPD dengan realisasi diatas 95%

SKPD dengan realisasi diatas 95%


33

Memperhatikan tren realisasi belanja SKPD diatas 95% mulai

Tahun Anggaran 2012-2014 terdapat penurunan jumlah SKPD, sedangkan

pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan. Hal ini, disebabkan beberapa

hal, antara lain :

a. Adanya efisiensi anggaran, yang diperoleh dari selisih lebih hasil lelang

pengadaan barang dan jasa. Namun, jumlah tersebut belum diimbangi

dengan penyesuaian capaian tingkat realisasi kinerja ;

b. Adanya faktor kehati-hatian dari para pengguna anggaran untuk

melakukan realisasi anggaran karena masih adanya perbedaan persepsi

antara pelaksana dengan Aparatur Pemeriksa. Hal ini, tentunya secara

tidak langsung akan mempengaruhi percepatan realisasi ;

c. Masih kurang cermatnya perencanaan. Hal ini, banyak dipengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya, lemahnya fungsi koordinasi antara

struktural dan fungsional sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

dengan jadwal.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan SKPD dengan

realisasi diatas 95%, antara lain :

Bintek penatausahaan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

dan aplikasi penatausahaan keuangan daerah pada SKPD ;

Sosialisasi sistem prosedur belanja daerah berbasis akrual pada SKPD :

Asistensi realisasi belanja/APBD Provinsi Jawa Timur per triwulan.

5. Persentase SKPD yang menerapkan Accrual Accounting Based

Capacity Building

Tabel 3.7 IKU Persentase SKPD yang menerapkan Accrual Accounting

Based Capacity Building


Persentase SKPD yang menerapkan

Accrual Accounting Based Capacity

Building

75% 79% 105

Persentase SKPD yang menerapkan accrual accounting based

capacity building pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 79 persen dari


34

target 75 persen atau mencapai 105 persen. Jumlah SKPD yang telah

menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 56 (lima puluh enam)

SKPD dari 71 (tujuh puluh satu) SKPD, sementara sisanya masih terdapat

permasalahan dalam penerapannya.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual antara

lain :

a. Masih diperlukan peningkatan pemahaman para pengelola keuangan

tentang perubahan dan penerapan kebijakan akuntansi berbasis

akrual ;

b. Masih diperlukan penguatan sistem pengendalian intern pada

pengelolaan keuangan di tingkat SKPD;

c. Masih diperlukan penyempurnaan terhadap regulasi terkait penerapan

kebijakan akuntansi berbasis akrual yang disesuaikan dengan

regulasi/perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan

Tahun 2015 sebesar 3% atau ada peningkatan terhadap 2 (dua) SKPD

dimana pengelola keuangan khususnya fungsi akuntansi dalam

menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Upaya yang dilakukan dalam melakukan pembinaan kepada SKPD

terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual antara lain :

Rekonsiliasi data jurnal, Laporan Operasional dan Laporan Realisasi

Anggaran sesuai dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis

akrual;

Sosialisasi Bagan Akun Standar (BAS), Aplikasi SIBAKU 2016 dan

Evaluasi Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2016;

Pembinaan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Akuntansi berbasis

akrual pada SKPD pelaksana PPK BLUD ke RS Kusta Kediri, RSU Karsa

Husada Batu dan RS Kusta Sumberglagah Mojokerto.

6. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

Tabel 3.8 IKU Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP)


35


Persentase Laporan Keuangan SKPD

sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

80% 80% 100

Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 80 persen dari

target 80 persen atau mencapai 100 persen. Penilaian ini, dilihat dari

tingkat pemahaman SKPD terhadap standar akuntansi pemerintahan di

dalam pelaksanaan prosedur akuntansi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib

menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Sebagai tindak lanjut atas

pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003, Pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

Salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, perlu disusun kebijakan

akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi di SKPD dan

SKPKD untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi berbasis

akrual ini mengatur penyusunan laporan keuangan finansial yaitu laporan

keuangan yang menggunakan basis akrual dalam pencatatannya dan

laporan pelaksanaan anggaran berbasis kas. Perbedaan antara

penggunaan basis kas dan basis akrual difasilitasi dengan pembuatan

bagan akun standar yang membedakan antara akun finansial untuk

menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

serta bagan akun pelaksanaan anggaran untuk menyusun Laporan

Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Jenis Laporan Pelaksanaan

Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sedangkan Laporan Finansial

terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Finansial terdiri dari Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.


36

Pada Tahun 2016 masih ada beberapa SKPD yang melakukan

tindakan kesalahan dalam penyajian akun/pos sehingga mempengaruhi

laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Beberapa penyebab terjadinya kesalahan, antara lain karena

keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,

kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian

dan lain-lain yang ditemukan diperiode yang sama saat kesalahan dibuat

dan pada periode di masa depan.

Upaya yang dilakukan dalam melakukan pembinaan terhadap penyusunan

laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, antara

lain :

Penyelenggaraan Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ;

Rekonsiliasi piutang dan penyisihan piutang Pemprov Jatim;

finalisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi jawa

timur tahun 2016 dan konsolidasi laporan keuangan skpd Tahun 2016.

7. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

bersertifikat

Tabel 3.9 IKU Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

yang bersertifikat


Persentase tanah milik Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

20,68% 20,9% 101

Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

bersertifikat pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 20,9 persen dari target

20,68 persen atau mencapai 101 persen. Luas tanah yang bersertifikat

sampai dengan Tahun Anggaran 2016 seluas 17.770.275 m2 dari total

tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 85.060.013 m2,

sehingga masih terdapat selisih seluas 67.289.738 m2, yang secara

bertahap setelah dokumen persyaratannya lengkap akan dilakukan


37

percepatan sertifikasi. Permasalahan di lapangan yang sering dihadapi,

antara lain disebabkan karena :

Sertifikasi aset tetap tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak

dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya (satu tahun anggaran),

karena proses pengajuan sertifikasi harus clean dan clear sehingga

memerlukan waktu dan beberapa tahapan, antara lain harus melakukan

klarifikasi dengan tetangga kiri, kanan, depan serta belakang untuk

memastikan tapal batas dan mengetahui proses perolehan agar tidak

menimbulkan kerugian kedua belah pihak dan permasalahan di

kemudian hari;

Proses pengukuran aset tetap tanah yang akan disertifikatkan dapat

dihentikan oleh BPN, apabila masih terdapat permasalahan dan/atau

ada pihak-pihak yang tidak setuju (complaint) dan akan dilanjutkan

kembali setelah permasalahan telah diselesaikan, dengan mengacu

jadwal waktu pengukuran mengacu dari BPN.

Upaya yang dilakukan dalam mempercepat proses sertifikasi, antara lain :

Pengukuran & Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah;

Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Desa/Kelurahan;

Koordinasi/Klaririfikasi dan menindaklanjuti proses sertifikasi Aset

Provinsi Jawa Timur;

Melakukan kerjasama dengan BPN di seluruh Jawa Timur;

Lebih aktif dan intens berkomunikasi dengan para pihak (SKPD, pemilik

lahan/tanah).

8. Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan

dan dimanfaatkan

Tabel 3.10 IKU Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang

digunakan dan dimanfaatkan


Persentase Aset Tetap Tanah dan

Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan

98,87% 98,71% 99


38

Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan Tahun Anggaran 2016 untuk sewa tanah dan bangunan

serta pinjam pakai untuk instansi lain sebesar 98,71 persen dari target

98,87 persen atau mencapai 99 persen. Secara keseluruhan jumlah aset

tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan sebanyak

13.030 bidang dari total jumlah aset tetap tanah dan bangunan sebanyak

13.200 bidang atau 98,71 persen.

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan optimalisasi

terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat juga menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang.

Pemanfaatan disebut sebagai pendayagunaan barang milik daerah yang

tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dapat

berupa sewa, pinjam pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna

Serah dan Bangun Serah Guna dengan tidak mengubah status

kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Penyewaan merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemanfaatan

kepada Pihak Ketiga, dalam hubungan sewa menyewa tersebut harus

memberikan imbalan berupa uang sewa tahunan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun, baik sekaligus maupun secara berkala.

Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan Barang Milik

Daerah dengan tidak merubah status kepemilikan barang daerah kepada

instansi pemerintah dan antar pemerintah daerah serta untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Surat

Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, tanpa

menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, Barang

Milik Daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

9. Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah


Tabel 3.11 IKU Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan

daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur


39

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

Persentase sertifikasi kompetensi

pengelola keuangan daerah


40% 54,7% 137

Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 54,7

persen dari target 40 persen atau mencapai 137 persen. Jumlah pengelola

keuangan yang telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan

dan aset daerah sebanyak 637 orang dari 1.162 orang pengelola

keuangan. Terlampauinya Persentase Sertifikasi Kompetensi pengelola

keuangan daerah dikarenakan antusiasme SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota mengajukan usulan permintaan

pelatihan bagi para pengelola keuangan agar lebih paham terhadap

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meskipun telah melampaui target, ada beberapa kendala yang

dihadapi dalam menyelenggarakan bimbingan teknis tentang pengelolaan

keuangan dan aset daerah, diantaranya :

Beberapa SKPD kurang tertib, disiplin dan responsif dalam

menyampaikan usulan peserta pelatihan, seringkali baru disampaikan

ketika pelaksanaan pelatihan sedang berlangsung, sehingga

penggantian peserta tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh SKPD

pengirim;

Beberapa kali jadwal pelaksanaan kegiatan di UPT LPKD bersamaan

dengan bidang-bidang dan bahkan dengan peserta yang sama.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan sertifikasi kompetensi

pengelola keuangan daerah, antara lain :

Forum Group Discussion (FGD) Penerapan dan Persiapan Penyusunan

Dokumen Pembentukan Lembaga Sertifikasi profesi (LSP);

Konsultasi terkait upgrade Modul Pengelolaan daerah ke Penelitian

dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis ( P2 EB- FEB ) UGM;


40

Tindak Lanjut penawaran kerjasama in house training Keuangan

daerah di UPT LPKD oleh P2EB UGM Di Universitas Gajah Mada

Yogyakarta.

2. TUJUAN 2 : OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/KOTA SE JAWA

TIMUR

10. Persentase Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda)/Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada)

Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu

Tabel 3.12 IKU Persentase Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda)/Rancangan Peraturan Kepala Daerah

(Raperkada) Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi

tepat waktu


Persentase Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang APBD yang


100% 97% 97

Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang

dievaluasi tepat waktu pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 97 persen dari

target 100 persen atau mencapai 97 persen. Jumlah Kab./Kota yang

Raperda/Raperkada tentang APBD dievaluasi tepat waktu sebanyak 37

Kab./Kota dari 38 Kab./Kota di Jawa Timur. Rancangan Peraturan

Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota tentang APBD yang telah

disetujui bersama oleh DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk

dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam

Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling

lama 15 (lima belas) hari kerja. Keterlambatan waktu dari evaluasi

Raperda/Raperkada sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur

Jawa Timur disebabkan adanya beberapa hal diantaranya lamanya proses

penerbitan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur karena

mensinkronkan dengan jadwal kegiatan Sekretaris Daerah dan Gubernur


41

Jawa Timur, kurangnya koordinasi antara BPKAD, Bappeda dan Biro

Hukum

Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan

Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang di evaluasi telah

dilakukan beberapa upaya antara lain:

a. Mempercepat kegiatan evaluasi sejak diterimanya Rancangan

Perda/Rancangan Perkada kab/Kota ;

b. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk segera melengkapi

dokumen evaluasi berdasarkan berita acara penerimaan dokumen

Raperda/Raperkada Kab/Kota ;

c. Melakukan koordinasi dengan tim evaluasi sehingga Keputusan

Gubernur Jawa Timur dapat segera diterbitkan.

11. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang

Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu


Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu



Kab./Kota tentang Perubahan APBD

yang dievaluasi tepat waktu

100% 100% 100

Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan

APBD yang dievaluasi tepat waktu pada Tahun Anggaran 2016 sebesar

100 persen dari target 100 persen atau mencapai 100 persen. Jumlah

Kab./Kota yang Raperda/Raperkada tentang Perubahan APBD dievaluasi

tepat waktu sebanyak 38 Kab./Kota dari 38 Kab./Kota di Jawa Timur.

Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota

tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD

disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut

selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan

kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Keterlambatan waktu dari evaluasi Raperda/Raperkada sampai dengan

diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur disebabkan adanya

beberapa hal diantaranya lamanya proses penerbitan di Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur karena mensinkronkan dengan


42

jadwal kegiatan Sekretaris Daerah dan Gubernur Jawa Timur, kurangnya

koordinasi antara BPKAD, Bappeda dan Biro Hukum

Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan

Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang di evaluasi

telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

a. Mempercepat kegiatan evaluasi sejak diterimanya Rancangan

Perda/Rancangan Perkada kab/Kota ;

b. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk segera melengkapi

dokumen evaluasi berdasarkan berita acara penerimaan dokumen

Raperda/Raperkada Kab/Kota ;

c. Melakukan koordinasi dengan tim evaluasi sehingga Keputusan

Gubernur Jawa Timur dapat segera diterbitkan.

12. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi

tepat waktu


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi

tepat waktu



Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan


100% 97% 97%

Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu

sebesar 97 persen dari target 100 persen atau mencapai 97 persen.

Jumlah Kab./Kota yang Raperda/Raperkada tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dievaluasi tepat waktu sebanyak 36 Kab./Kota dari 37

Kab./Kota. Terdapat 1 (satu) Kabupaten yang melakukan pembahasan

raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2015 yaitu Kabupaten Ponorogo. Hal ini disebabkan 1 (satu) bulan sejak

diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah,

maka Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang


43

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan

ketentuan pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui

bersama oleh DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil

evaluasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan

disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari

kerja. Keterlambatan waktu dari evaluasi Raperda/Raperkada sampai

dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur disebabkan

adanya beberapa hal diantaranya lamanya proses penerbitan di Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur karena mensinkronkan

dengan jadwal kegiatan Sekretaris Daerah dan Gubernur Jawa Timur,

kurangnya koordinasi antara BPKAD, Bappeda dan Biro Hukum

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Th.2015(n-1) Th.2016 (n)

1 2 3 4 5



dan aset daerah

Provinsi Jawa Timur

1. Ketepatan waktu



Timur

Tepat

waktu

Tepat waktu Tepat

waktu


Keuangan Daerah

310% 430,5% 176%


penyerapan keuangan

sesuai target

4,9% 5,21% 3,1%



24% 31,08% 54%


menerapkan Accrual

Accounting Based

Capacity Building

75% 76% 79%


44

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Th.2015(n-1) Th.2016 (n)

1 2 3 4 5



Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

80% 80% 80%




20,68

%

19,77% 20,9%


Tanah dan Bangunan

yang digunakan dan

dimanfaatkan

98,87

%

98,70% 98,71%



keuangan daerah


Timur

40% 33,5% 54,7%



kabupaten / kota se-

Jawa Timur

10. Persentase

Raperda/Raperkada



waktu

100 % 81,57% 97%

11. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Perubahan APBD yang


100 % 92,10% 100%

12. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban



100 % 42,10% 97%

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RPAPBD Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 tersusun tepat waktu. Hal

ini sesuai sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 104 ayat (1)


45

“Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD

beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama

bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan

untuk mendapatkan persetujuan bersama”.

2. Rasio kemandirian keuangan daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar 176

persen atau menurun 59 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran

2015 sebesar 430,5 persen. Hal ini, disebabkan pada Tahun Anggaran 2016

terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari

Rp.13.412.327.747.062,50 menjadi Rp.15.900.698.660.057,20 atau sebesar

19 persen dan peningkatan dana perimbangan yang pada Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp.3.115.619.118.152,00 di tahun 2016 menjadi

Rp.9.039.003.358.881,00 atau sebesar 190 persen. Hal ini menunjukkan

bahwa kenaikan Dana Perimbangan melebihi dari PAD, disebabkan adanya

perubahan postur pada Dana Perimbangan yaitu adanya rekening Bantuan

Operasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan tindak

lanjut dari undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target Tahun Anggaran 2016

sebesar 3,1 persen atau naik 60 persen bila dibandingkan dengan tahun

2015 sebesar 5,21 persen. Pada Tahun Anggaran 2016, berdasarkan laporan

realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penyerapan belanja sebesar

Rp.23.874.751.773.851,10 atau 96,9 persen dibandingan dengan anggaran

belanja. Sedangkan, Tahun Anggaran 2015, penyerapan belanja sebesar

Rp.20.936.034.327.505,50 atau 94,79 dibandingkan dengan anggaran

belanja.

4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95% pada Tahun Anggaran 2016

sebesar 54 persen atau meningkat 74 persen bila dibandingkan dengan

Tahun Anggaran 2015 sebesar 31,08 persen. Tahun 2016 SKPD dengan

realisasi diatas 95% sebanyak 40 SKPD, sedangkan Tahun Anggaran 2015

sebanyak 23 SKPD.

5. Persentase SKPD yang menerapkan Accrual Accounting Based Capacity

Building pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 79 persen. Hal ini disebabkan

karena terdapat 15 SKPD yang belum optimal atau masih terdapat kendala

dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Mengalami peningkatan bila

dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat 17 SKPD yang belum

optimal, karena terdapat peningkatan pemahaman dalam pelaksanaan


46

akuntansi berbasis akrual pada pengelola keuangan khusus fungsi akuntansi

SKPD.

6. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 80 persen sedangkan tahun 2015

sebesar 80 persen. Masih adanya beberapa kendala yang dihadapi dan

adanya kesalahan dalam penyajian data keuangan.

7. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

Tahun Anggaran 2016 sebesar 20,9 persen atau meningkat 6 persen bila

dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 19,77 persen. Luas tanah yang

bersertifikat tahun 2016 seluas 17.770.275 m2 sedangkan tahun 2015 seluas

16.813.683 m2.

8. Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 98,71 persen atau

meningkat 0,10 persen bila dibandingan dengan Tahun Anggaran 2015

sebesar 98,70 persen. Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang

digunakan dan dimanfaatkan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 13.030

sedangkan Tahun Anggaran 2015 sebanyak 12.930.

9. Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah Pemerintah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar 54,7 persen atau 637

orang. Sedangkan, pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 33,5 persen atau

655 orang.

10. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi

tepat waktu, pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 97 persen atau meningkat

19 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar 81,57

persen. Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat 35 kab./kota yang tepat waktu

menyampaikan Raperda/ Raperkada sedangkan tahun 2015 sebanyak 31

kab./kota.

11. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang

dievaluasi tepat waktu, pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 100 persen atau

meningkat 9 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar

92,10 persen. Pada tahun 2016 terdapat 38 kab./kota yang tepat waktu

menyampaikan Raperda/Raperkada sedangkan Tahun Anggaran 2015

sebanyak 35 kab./kota.

12. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu pada Tahun Anggaran 2016


47

sebesar 97 persen atau meningkat sebesar 130 persen dibandingkan dengan

tahun 2015 sebesar 42,10 persen. Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat 36

kab./kota yang tepat waktu menyampaikan Raperda/Raperkada sedangkan

Tahun Anggaran 2015 sebanyak 16 kab./kota.

Indikator kinerja dapat dibandingkan dengan indikator kinerja yang ada di

RPJMD yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir

RPJMD (Th.2019)

Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5



dan aset daerah

Provinsi Jawa Timur

1. Ketepatan waktu



Timur

- Tepat

waktu

-


Keuangan Daerah

- 176% -


penyerapan keuangan

sesuai target

- 3,1% -



- 54% -


menerapkan Accrual

Accounting Based

Capacity Building

- 79% -



Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

- 80% -




- 20,9% -


Tanah dan Bangunan

yang digunakan dan

dimanfaatkan

- 98,71% -



- 54,7% -


48

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir

RPJMD (Th.2019)

Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5

keuangan daerah


Timur



kabupaten / kota se-

Jawa Timur

10. Persentase

Raperda/Raperkada



waktu

- 97% -

11. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Perubahan APBD yang


- 100% -

12. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban



- 97 % -

Indikator Kinerja Utama BPKAD yang dijelaskan pada tabel diatas bukan

merupakan Indikator Kinerja Daerah yang ada di RPJMD. Indikator Kinerja

Daerah di RPJMD yaitu Predikat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang mana indikator tersebut

merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat. Oleh sebab itu, realisasi

indikator kinerja BPKAD tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator

RPJMD

3.3. COST PER OUTCOME

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Laporan kinerja ini menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan

capaian kinerja pelaksanan suatu program yang meliputi realisasi keuangan

atas setiap kegiatan, informasi keuangan yang mengkaitkan antara realisasi

keuangan dengan hasil-hasil program yang menggambarkan kinerja utama


49

dan informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang

dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome), yang

dapat diilustrasikan, sebagai berikut :

Tabel 3.17 Alokasi per Sasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp)

% Anggaran

1 2 3 4 5


pengelolaan keuangan dan

aset daerah Provinsi Jawa

Timur

1. Ketepatan waktu



Timur

4.666.347.000 6,5


Keuangan Daerah

1.772.025.000 2,5


penyerapan keuangan

sesuai target

2.457.288.000 3,4



1.772.025.000 2,5


menerapkan Accrual

Accounting Based

Capacity Building

5.200.051.000 7,2



Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

2.932.262.000 4,1




2.402.000.000 3,3


Tanah dan Bangunan

yang digunakan dan

dimanfaatkan

3.181.000.000 4,4



keuangan daerah


Timur

4.422.800.000 6,2


50

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp)

% Anggaran

1 2 3 4 5



kabupaten / kota se-Jawa

Timur

10. Persentase

Raperda/Raperkada



waktu

1.272.738.500 1,8

11. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Perubahan APBD yang


1.272.738.500 1,8

12. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban



1.203.535.200 1,7

Memperhatikan tabel 3.17, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk

sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi

Jawa Timur, yaitu sebesar Rp. 28.805.798.000,00, dengan rincian :

1. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD dan RPAPBD Provinsi Jawa

Timur, didukung oleh Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.666.347.000,00 atau

6,5% dari total anggaran belanja langsung ;

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, didukung oleh Kegiatan Penataan,

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.1.772.025.000,00 atau 2,5% dari total anggaran belanja

langsung ;

3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target, didukung oleh Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.2.457.288.000,00 atau 3,4% dari total anggaran belanja langsung;

4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95%, didukung oleh Kegiatan

Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan


51

alokasi anggaran sebesar Rp.1.772.025.000,00 atau 2,5% dari total anggaran

belanja langsung ;


Building, didukung oleh Kegiatan Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.200.051.000,00 atau 7,2% dari

total anggaran belanja langsung ;

6. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), didukung oleh Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.2.932.262.000,00 atau 4,1% dari total anggaran belanja langsung;

7. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat,

didukung oleh Kegiatan Percepatan Sertifikasi Aset Daerah dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.2.402.000.000,00 atau 3,3% dari total anggaran belanja

langsung ;


dimanfaatkan, didukung oleh Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Aset dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.3.181.000.000,00 atau 4,4% dari total anggaran

belanja langsung ;


Provinsi Jawa Timur, didukung oleh Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas

Laboratorium Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.4.422.800.000,00 atau 6,2% dari total anggaran belanja langsung ;

Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/

kota se-Jawa Timur, yaitu sebesar Rp. 3.749.012.200,00, dengan rincian :

10. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi tepat

waktu, didukung oleh Kegiatan Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.272.738.500,00 atau 1,8% dari total

anggaran belanja langsung ;


dievaluasi tepat waktu, didukung oleh Kegiatan Analisa dan Evaluasi Raperda

Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.272.738.500,00 atau

1,8% dari total anggaran belanja langsung ;


52


Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu, didukung oleh Kegiatan

Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan

Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.203.535.200,00 atau

1,7% dari total anggaran belanja langsung.

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program

Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Sasaran 1

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Provinsi Jawa

Timur

Program 1

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

1. Ketepatan waktu penyusunan

RAPBD Provinsi Jawa Timur

Tepat

waktu

Tepat

waktu

100 4.666.3

47.000

3.787.24

1.000

81,16

2. Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah

310% 176% 57 1.772.0

25.000

1.628.62

6.337

91,92

3. Toleransi deviasi penyerapan

keuangan sesuai target

4,9% 3,1% 163 2.457.2

88.000

2.373.10

6.200

96,57



24% 54% 225 1.772.0

25.000

1.628.62

6.337

91,92


menerapkan Accrual

Accounting Based Capacity

Building

75% 79% 105 5.200.0

51.000

4.473.57

5.715

86,03

6. Persentase Laporan Keuangan

SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

80% 80% 100 2.932.2

62.000

2.148.12

6.775

73,26




20,68

%

20,9% 101 2.402.0

00.000

2.006.23

8.180

83,52

8. Persentase Aset Tetap Tanah

dan Bangunan yang digunakan

dan dimanfaatkan

98,87

%

98,71% 99 3.181.0

00.000

2.804.24

1.956

88,16



keuangan daerah Pemerintah

40% 54,7% 137 4.422.8

00.000

4.397.36

1.971

99,42


53

Sasaran / Program

Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Provinsi Jawa Timur

Sasaran 2

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan

kabupaten /

kota se-Jawa

Timur

Program 2

Pembinaan dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota

10. Persentase Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang APBD yang


100% 97% 97 1.272.7

38.500

1.050.61

6.188

87,29


Kab./Kota tentang Perubahan

APBD yang dievaluasi tepat

waktu

100% 100% 100 1.272.7

38.500

1.050.61

6.188

87,29


Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban



100% 97% 97 1.203.5

35.200

1.579.84

6.250

88,91

Memperhatikan tabel 3.18, dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi kinerja dan

capaian realisasi anggaran untuk sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RPAPBD Provinsi Jawa Timur,

capaian realisasi kinerja sebesar 100 persen, sedangkan capaian realisasi

anggaran sebesar 81,16 persen ;

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, capaian realisasi kinerja sebesar 57

persen, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 91,92 persen ;

3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target, capaian realisasi kinerja

sebesar 163 persen, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 96,57

persen ;

4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95%, capaian realisasi kinerja


persen ;


Building, capaian realisasi kinerja sebesar 105 persen, sedangkan capaian

realisasi anggaran sebesar 86,03 persen ;


54


(SAP), capaian realisasi kinerja sebesar 100 persen, sedangkan capaian



capaian realisasi kinerja sebesar 101 persen sedangkan capaian realisasi

anggaran sebesar 83,52 persen ;


dimanfaatkan, capaian realisasi kinerja sebesar 99 persen, sedangkan capaian



Provinsi Jawa Timur, capaian realisasi kinerja sebesar 137 persen, sedangkan

capaian realisasi anggaran sebesar 99,42 persen ;

Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten /

kota se-Jawa Timur, yaitu :


waktu, capaian realisasi kinerja sebesar 97 persen, sedangkan capaian



dievaluasi tepat waktu, capaian realisasi kinerja sebesar 100 persen,

sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 87,29 persen ;


Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu, capaian realisasi kinerja


persen.

3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Sasaran % Capaian

Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1. Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan dan aset

daerah Provinsi Jawa

1. Ketepatan waktu



Timur

100 81,16 18,84%


55


Kinerja


Tingkat Efisiensi

Timur 2. Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah

57 91,92 8,08%


penyerapan keuangan

sesuai target

163 96,57 3,43%



225 91,92 8,08%


menerapkan Accrual

Accounting Based Capacity

Building

105 86,03 13,97%



Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

100 73,26 26,74%




101 83,52 16,48%


Tanah dan Bangunan yang

digunakan dan

dimanfaatkan

99 88,16 11,84%



keuangan daerah


Timur

137 99,42 0,58%

2. Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan

kabupaten / kota

se-Jawa Timur

10. Persentase

Raperda/Raperkada


yang dievaluasi tepat waktu

97 87,29 12,71%

11. Persentase

Raperda/Raperkada

Kab./Kota tentang

Perubahan APBD yang


100 87,29 12,71%

12. Persentase

Raperda/Raperkada

97 88,91 11,09%


56


Kinerja


Tingkat Efisiensi

Kab./Kota tentang

Pertanggungjawaban



Memperhatikan tabel 3.18, dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi kinerja dan

capaian realisasi anggaran untuk sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur, dengan capaian

realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat efisiensi sebesar 18,84% ;

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dengan capaian realisasi kinerja

sebesar 57% dan tingkat efisiensi sebesar 8,08% ;

3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target, dengan capaian

realisasi kinerja sebesar 163% dan tingkat efisiensi sebesar 3,43% ;

4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95%, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 225% dan tingkat efisiensi sebesar 8,08% ;


Building, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 105% dan tingkat efisiensi

sebesar 13,97% ;


(SAP), dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat efisiensi

sebesar 26,74% ;


dengan capaian realisasi kinerja sebesar 101% dan tingkat efisiensi sebesar

16,48% ;


dimanfaatkan, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 99% dan tingkat

efisiensi sebesar 11,84% ;


Provinsi Jawa Timur, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 137% dan

tingkat efisiensi sebesar 0,58% ;


57

Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten /

kota se-Jawa Timur, yaitu :


waktu, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 97% dan tingkat efisiensi

sebesar 12,71% ;


dievaluasi tepat waktu, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100% dan

tingkat efisiensi sebesar 12,71% ;


Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 97% dan tingkat efisiensi sebesar 11,09%.

Memperhatikan uraian tersebut, realisasi belanja BPKAD Tahun

Anggaran 2016, secara umum menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas

pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan sesuai dengan sasaran

dan target yang direncanakan, sebagaimana dokumen perencanaan baik

jangka menengah (Renstra) maupun jangka pendek (Renja) walaupun masih

terdapat beberapa kendala dan memerlukan penyempurnaan dalam

pelaksanaan pada tahun mendatang, antara lain :

1. Aspek Perencanaan,

a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat

rutinitas serta belum yang didasarkan hasil analisa dan kebutuhan riil ;

b. Perencanaan program kegiatan masih bersifat formalitas, parsial/

sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau kegiatan

baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan ;

c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi

adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.

2. Aspek Pelaksanaan,

a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan

kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kompetensi di bidang

akuntansi ;


58

b. Adanya kebijakanatau regulasi yang diterbitkan dalam tahun anggaran

berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan

petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang

mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat

perbedaan sistem dan SOP) ;

c. Penyusunan Daftar Kebutuhan Kas Bulanan (DKKB) masih bersifat

formalitas dan/atau belum dihitung berdasarkan analisa kebutuhan riil.

3. Aspek Penatausahaan,

a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan

kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ;

b. Adanya keterlambatan dalam menyusun dokumen Surat

Pertanggungjawaban (SPJ), kurang teliti, cermat dan juga masih

terdapat kesalahan pembebanan dalam penulisan Buku Kas Umum

(BKU) ;

c. Masih adanya kekurangan persyaratan dan kelengkapan penyusunan

dokumen SPJ, dan inkonsistensi pencatatan transaksi harian, sehingga

berdampak pada keakurasian data.

Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya

kesalahan yang sama dan berulang pada tahun-tahun berikutnya dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu :

1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI)

melalui Forum Group Discusion (FGD) ;

2) Pemberdayaan fungsi UPT- Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

(UPT-LPKD) melalui bintek, workshop dan sosialisasi kepada para

pengelola keuangan dan aset daerah ;

3) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan

kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ;

4) Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta

mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ;

5) Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan instansi

terkait melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi.


59

3.4. REALISASI ANGGARAN,

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban yang mencakup integritas keuangan, ketaatan dan

kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang harus disusun

setiap kementerian/lembaga/instansi dan pemerintahan daerah. Sasaran

pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku, meliputi

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan, instrumen

utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan

tahunan yang disusun secara periodik dalam tahun anggaran berkenaan,

sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk

dipertanggungjawabkan pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing

indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun

Anggaran 2016. Mendasari uraian tesebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur dari alokasi

anggaran sebesar Rp.109.479.319.700,00 terealisasi sebesar

Rp.101.530.935.489,00 atau 92,74 persen, dengan rincian:

KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

NOMINAL (Rp) %

1 2 3 4 6

BELANJA DAERAH 131.841.914.928,00 121.952.455.693,00 92,50

BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.014.785.200,00 58.772.437.095,00 97,93

BELANJA LANGSUNG 71.827.129.728,00 63.180.018.598,00 87,96

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.986.855.888,00 7.521.034.911,00 94,17

012 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

7.986.855.888,00 7.521.034.911,00 94,17

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13.818.046.700,00 12.027.939.523,00 87,05

021 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

8.976.346.700,00 7.704.914.419,00 85,84

031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

4.841.700.000,00 4.323.025.104,00 89,29

07 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

4.403.856.840,00 4.023.194.302,00 91,36


60


NOMINAL (Rp) %

002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.906.223.840,00 1.629.491.610,00 85,48

004 Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah

2.497.633.000,00 2.393.702.692,00 95,84

08 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

3.972.798.000,00 3.107.201.836,00 78,21

001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

2.098.802.000,00 1.528.993.600,00 72,85

002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

1.873.996.000,00 1.578.208.236,00 84,22

17 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

37.461.663.000,00 32.819.569.400,00 87,61

003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

5.200.051.000,00 4.473.575.715,00 86,03

006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

4.666.347.000,00 3.787.241.000,00 81,16

008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

3.427.205.000,00 3.227.765.480,00 94,18

010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2.932.262.000,00 2.148.126.775,00 73,26

016 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.856.000.000,00 1.579.959.450,00 85,13

043 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

2.457.288.000,00 2.373.106.200,00 96,57

069 Pemantapan Sistem Informasi Keungan Daerah

3.372.660.000,00 2.764.700.000,00 81,97

250 Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.544.050.000,00 3.257.252.673,00 91,91

253 Optimalisasi Pengelolaan Aset 3.181.000.000,00 2.804.241.956,00 88,16

254 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah 2.402.000.000,00 2.006.238.180,00 83,52

264 Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah

4.422.800.000,00 4.397.361.971,00 99,42

18 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

4.183.909.300,00 3.681.078.626,00 87,98


61


NOMINAL (Rp) %

105 Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

1.776.838.900,00 1.579.846.250,00 88,91

106 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

2.407.070.400,00 2.101.232.376,00 87,29


62

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)

program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk

disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan

saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran,

penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan

laporan pertanggungjawaban.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKAD pada

Tahun Anggaran 2016 dapat dikatagorikan cukup berhasil dengan baik. Hal

ini, dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan sebesar 92,50

persen dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.952.455.693,00. Output

dan realisasi anggaran ini, didukung oleh 12 (dua belas) Indikator Kinerja

Utama (IKU), yaitu :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RPAPBD Provinsi Jawa Timur ;

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ;

3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target ;

4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95% ;


Building ;

6. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) ;

7. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

bersertifikat;


63


dimanfaatkan ;


Provinsi Jawa Timur ;

10. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi

tepat waktu ;


dievaluasi tepat waktu ;


Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu.

4.2. SARAN

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena

rahmat dan ridho dari Allah SWT serta dukungan semua pihak, kerjasama

antar SKPD dan kerjasama dari seluruh bidang dan UPT LPKD di BPKAD.

Keberhasilan ini, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa

kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke

depan, antara lain penguatan fungsi koordinasi serta membangun komunikasi

yang baik antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD. Selanjutnya, sebagai

upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-

tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk

sebagai pengelolaan keuangan melalui pendampingan, kursus, pelatihan

dan desiminasi ;

2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam

rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban

SKPD serta meningkatkan kualitas review atas laporan kinerja SKPD ;

3. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timurdan meningkatkan fungsi koordinasi ;

4. Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna barang

serta melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap tanah yang akan

disertifikasi ;

5. Penguatan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pengecekan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan.

Documents

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ...bpkad.jatimprov.go.id/bpkad/userfiles/lakip_renja/LAPORAN KINERJA... · 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ... Tabel 2.2