Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB 7 Kebijakan fiskal dan moneter dalam
keseimbangan is-lm
Keadaan perekonomian tidak selalu sesuai dengan yang
dikehendaki oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingkat inflasi yang
tinggi, pengangguran, neraca pembayaran luar negeri yang terus menerus
defisit merupakan beberapa gejala ekonomi makro yang tidak dikehendaki
suatu negara. Menghadapi kenyataan seperti ini usaha untuk
menghilangkan atau mencegah timbulnya gejala tersebut sangat
diperlukan. Oleh karena itu, secara langsung menyangkut variabel ekonomi
agregatif dan hanya dapat diatasi dengan mengendalikan jalannya
perekonomian sebagai suatu keseluruhan, maka kebijaksanaan yang
diperlukan adalah kebijaksanaan ekonomi makro. Kebijaksanaan
ekonomi makro merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi
jalannya perekonomian dengan maksud agar keadaan perekonomian tidak
terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkan. Dua diantara
kebijaksanaan ekonomi makro adalah kebijaksanaan fiskal dan
kebijaksanaan moneter.
7.1 Kebijakan Fiskal
Kebijaksanaan fiskal sering juga disebut “Politik Fiskal”, bisa
diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang
anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan
nasional, tingkat kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional,
2
distribusi penghasilan nasional dan sebagainya. Kebijaksanaan fiskal
mempunyai 3 tujuan utama yaitu :
1. Menjamin bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya
menyamai laju pertumbuhan potensial
2. Mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) untuk
mencapai tingkat harga umum
3. Menaikkanlajupertumbuhanpotensial
Pemerintah yang belum melakukan campur tangan melalui
kebijaksanaan fiskal, maka sumber pendapatan nasionalnya adalah
pengeluaran masyarakat untuk barang konsumsi (C) dan pengeluaran
investasi (I) sehingga perumusan pendapatan nasionalnya adalah :
Y = C + I
Aktifnyapemerintahmelaluikebijaksanaanfiskalmelaluipengeluaran
pemerintahdanmenarikpajakdarimasyarakat,
makakomposisipendapatannasionalmasyarakattersebutberubah.Pengeluar
anpemerintahtersebutada yang bersifatsebagaigovernment expenditure (G)
dangovernment transfer (Tr).
7.1.1 Pendapatan Nasional dengan Kebijakan Fiskal
Pendapatannasionalmasyarakatjikadilihatdarisegipengeluaranadal
ah:
Y = C + I + G + Tr
Pendapatannasionaltersebutdigunakanuntukkonsumsi (C), ditabung (S)
danmembayarpajak (Tx), sehinggapendapatannasionaladalah:
Y = C + S + Tx Apabilakeduarumustersebutdihadapkan, makadiperolehpersamaanyaitu:
3
C + I + G + Tr = C + S + Tx
I + G + Tr = S + Tx
Persamaantersebutmenunjukkanbahwapendapatannasionalmasyarakatbe
radadalamkeseimbangan.Meskipuninvestasitidaksamadengantabungan,
jikaI + G + Tr = S + Tx,
makapendapatannasionalakantetapberadadalamkeseimbangan.
7.1.2 Fungsi Konsumsi dan Saving dengan Adanya Tindakan Fiskal
Pemerintah yang melakukan tindakan fiskal berakibat pada
pengeluaran masyarakat untuk konsumsi yang tidak lagi secara langsung
ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional, tetapi ditentukan
oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap untuk dibelanjakan yaitu
disposible income (Yd).
Yd = Y + Tr Tx Persamaan fungsi konsumsi dengan kebijakan fiskal adalah
C = a + MPC. Yd
C = a + MPC (Y + TrTx)
Persamaan fungsi saving dengan kebijakan fiskal adalah
S = Yd C
= Yd (a + MPC. Yd)
= Yd a MPC. Yd
= (1 – MPC) Yd a
S = (1 – MPC) (Y + Tr Tx) a
7.1.3 Penentuan Tingkat Pendapatan Nasional Ekuilibrium
Cara pertama:
4
Y = C + I + G
C = a + MPC. Yd
Yd = Y + TrTx Maka :
Y = C + I + G
Y = a + MPC. Yd + I + G
Y = a + MPC. (Y + TrTx )+ I + G
Y = a + MPC. Y + MPC .Tr MPC .Tx + I + G
Y MPC. Y = a + MPC .Tr MPC .Tx + I + G (1 MPC) Y = a + MPC .Tr MPC .Tx + I + G
)1(
..
MPC
GITxMPCTrMPCaY
Cara kedua: S + Tx = G + Tr + I
Yd – C + Tx = G + Tr + I
Yd – (a + cYd) + Tx = G + Tr + I
(Y + Tr – Tx) – [a + c (Y + Tr – Tx)] + Tx = G + Tr + I
Y + Tr – Tx – a – cY – cTr +cTx + Tx = G + Tr + I
Y – cY = -Tr + Tx + a + cTr – cTx –Tx + G + Tr + I
(1 – c) Y = a + cTr – cTx + G + I
c
IGcTxcTraY
1
5
7.1.4 Angka-AngkaPengganda
Perekonomiantertutupdengantindakanfiskalmembuatkitamengena
llimamacamangkapenggandadansatuangkapenggandakonsumsi.
Keenamangkapenggandatersebutadalah:
1. AngkaPenggandaInvestasi
Angka yang
menunjukkanperbandinganantaraberubahnyatingkatpendapatannasio
nalekuilibriumdenganberubahnyajumlahpengeluaraninvestasi.Formula
siangkapenggandainvestasiyaitu:
cI
YK
1
1
2. AngkaPenggandaKonsumsi
Angka yang
menunjukkanperbandinganantaraberubahnyatingkatpendapatannasio
nalekuilibriumdenganberubahnyanilai “a”
(besarnyakonsumsipadatingkatdisposable incomesebesarnol) yang
mengakibatkanberubahnyatingkatpendapatannasionaltersebut.
Formula angkapenggandakonsumsiyaitu:
ca
YK
1
1
3. AngkaPenggandaPengeluaran
Asumsikanadaperubahanotonomdalam Go, cateris paribus. Perubahan
tingkat pendapatan ekuilibrium ditentukan oleh persamaan berikut :
c
GY
1
Makamultiplierpengeluaranadalah:
6
cG
YK
1
1
4. AngkaPenggandaPembayaran Transfer
Perubahantingkatpendapatanekuilibrium pada persamaan (1)
untuksuatuperubahanotonom pada Troadalah
c
TrcY
1
.
Maka multiplier tranfer adalah
c
c
Tr
YK tr
1
5. Angka Pengganda Pajak
Nilai perbandingan antara perubahan tingkat pendapatan nasional
ekuilibrium dengan perubahan jumlah pajak yang dipungut oleh
pemerintah yang menyebabkan berubahnya tingkat pendapatan
nasional ekuilibrium. Formula angka pengganda pajak yaitu :
c
c
Tx
YKTx
1
6. Multiplier Anggaran Belanja Berimbang
Asumsikanadaperubahan yang sama dalamGo dan Txo,
perubahantingkatpendapatanekuilibriumyaitu:
c
TxcGY
1
Asumsikan suatu anggaran belanja berimbang dimana G = Tx,
c
GcGY
1
7
c
cGY
1
)1(
GY
Jadi, multiplieruntukperubahan yang sama dalam G dan Txadalah
1
G
YKc
7.2 Kebijakan Moneter
Bank Indonesia bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi
bekerjanya sistem moneter dan perbankan. Ia bertugas melaksanakan
kebijakan yang telah diputuskan oleh Dewan Moneter dan Pemerintah.
Perumusan tujuan kebijakan ekonomi yang hendak dicapai yaitu
“mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat”. Tujuan kebijakan moneter
haruslah dirumuskan secara spesifik untuk menciptakan kesempatan kerja
bagi faktor-faktor produksi hingga dicapai tingkat output kesempatan kerja
penuh tanpa inflasi.
Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang menggunakan
piranti-piranti untuk mempengaruhi dan mengatur penawaran uang atau
jumlah uang beredar dengan tujuan untuk menstabilkan harga dan output
total dan kesempatan kerja jangka pendek, serta mendorong pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Kebijakan moneter akan menaikkan atau
menambah jumlah uang beredar selama perekonomian mengalami resesi
dan kemandegan untuk merangsang pengeluaran dan sebaliknya
membatasi dan mengurangi supplai uang selama masa-masa inflasi untuk
mengerem pengeluaran.
Rantai urutan efek kebijakan moneter berupa perubahan jumlah
uang beredar terhadap kegiatan ekonomi. Otoritas moneter menetapkan
8
kebijakan moneter sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui
berbagai piranti atau teknik kebijakan moneter yang dipilih. Bank sentral
sebagai pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi besarnya cadangan
aktual dan cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank-bank umum
serta cadangan kelebihan dengan menggunakan piranti kebijakan yang
telah dipilih tersebut. Akibat cadangan kelebihan merupakan dasar
kemampuan bank-bank umum menciptakan uang dengan memberikan
pinjaman maksimum sebesar cadangan kelebihan maka dengan melalui
teknik pengendaliannya Bank Indonesia dapat mempengaruhi jumlah uang
yang beredar, yaitu jumlah yang bank-bank umum mampu dan bersedia
memberikan pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga.
Berdasarkan teori Keynesian yang menyatakan bahwa permintaan
dan penawaran uanglah yang menentukan tingkat suku bunga, maka bila
permintaan masyarakat terhadap uang sudah tetap, manipulasi jumlah
uang beredar atau penawaran uang akan mempengaruhi tingkat suku
bunga serta jumlah atau besarnya pinjaman yang ditawarkan oleh bank-
bank umum. Pengeluaran investasi merupakan fungsi yang dipengaruhi
oleh tingkat suku bunga, sehingga perubahan tingkat suku bunga akan
mempengaruhi keputusan pengeluaran investasi yang selanjutnya akan
mempengaruhi tingkat output, kesempatan kerja, pendapatan dan tingkat
harga.
9
Rantai Efek Kebijakan Moneter Perubahan Penawaran Uang
7.3 Kebijaksanaan Ekspansi dan Kebijaksanaan Kontraksi
Keadaan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakasanaan disebut
sebagai tujuan kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dapat dicapai dalam
bentuk perubahan nilai variabel-variabel tertentu yang diinginkan.
Variabel-variabel yang oleh pemerintah diharapkan nilainya akan berubah
sebagai hasil dari suatu kebijaksanaan disebut dengan variabel target.
Dalam analisa IS-LM, sebagai variabel target baik untuk kebijaksanaan
fiskal maupun kebijaksanaan moneter, yang dipermasalahkan hanya
variabel target tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat employment.
Oleh karena kebijaksanaan moneter meliputi tindakan pemerintah
yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui
penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar, maka dapat
dikatakan bahwa instrument variabel untuk kebijaksanaan moneter
adalah jumlah uang yang beredar (M) atau yang disebut penawaran uang.
KebijakanMoneter
Piranti/teknikKebijakanMoneter
CadanganKelebihan Bank-bank Umum
Supply Uang SukuBunga PengeluaranAgregat
10
Sedangkan kebijaksanaan fiskal mempunyai pajak (Tx), transfer
pemerintah (T) dan pengeluaran pemerintah (G) sebagai policy
instrument variable.
Kebijaksanaan fiskal dan moneter dapat dibedakan berdasarkan
arah perubahan nilai variabel target yang menjadi tujuan kebijaksanaan.
Dengan dasar pembedaan ini, maka dikenal:
a. Kebijaksanaan ekspansi, yakni kebijaksanaan ekonomi makro yang
mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi dalam
perekonomian.
b. Kebijaksanaan kontraksi, yakni kebijaksanaan ekonomi makro yang
tujuannya ialah untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam
perekonomian.
Kebijaksanaan ekspansi pada umumnya diambil pada masa
perekonomian menghadapi banyak pengagguran dan kapasitas produksi
nasional belum dalam pemanfaatan penuh. Sedangkan kebijaksanaan
kontraksi umumnya dilakukan pada masa perekonomian dalam keadaan
overemployment, yakni keadaan dimana permintaan agregatif melampaui
besarnya kapasitas produksi nasional yang ditandai oleh tingkat inflasi
yang tinggi. Jadi, baik kebijaksaan fiskal atau kebijaksanaan moneter yang
dipergunakan, diharapkan dapat memberikan hasil berupa meningkatnya
pendapatan nasional dan menurunnya tingkat pengangguran.
7.4 Aktivitas Kebijaksanaan Fiskal
Pada dasarnya bahwa target bekerjanya kebijaksanaan fiskal
maupun moneter adalah sama, yakni meningkatkan tingkat pendapatan
nasional. Hanya bedanya kalau kebijaksanaan moneter yang digunakan
11
sebagai variabel instrument kebijaksanaan adalah M (jumlah uang yang
beredar), maka dalam kebijaksanaan fiskal, variabel instrument
kebijaksanaan yang dipergunakan adalah G (pengeluaran pemerintah), Tx
(pajak) dan T (transfer pemerintah.
Dalam kebijaksanaan fiskal, jika tujuan ideal dari perekonomian
makro adalah peningkatan pendapatan nasional, maka melalui analisis
model IS-LM dapat digunakan pengeluaran pemerintah (G), pajak (Tx)
maupun transfer pemerintah (Tr) sebagai variabel instrumen. Dengan
demikian, kebijaksanaan fiskal adalah bagaimana sektor riil dapat
dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut agar kurva IS bergeser ke
kanan. Dengan bergesernya kurva IS ke kanan (dan kurva LM tetap) maka
pendapatan nasional akan meningkat.
7.5 Aktivitas Kebijaksanaan Moneter
Dalam kebijakan moneter, apabila tujuan ideal dari perekonomian
adalah peningkatan pendapatan masional, maka melalui analisa model IS-
LM dapat dipergunakan contoh peningkatan jumlah uang yang beredar (M)
sebagai variabel instrument. Dengan demikian, kebijakan moneter adalah
bagaimana sektor keuangan dapat dipengaruhi oleh variabel M tersebut
agar kurva LM bergeser ke kanan. Dengan bergesernya kurva LM ke kanan
(dan kurva IS tetap) maka pendapatan nasional akan meningkat.
Kebijakan moneter yang berupa penambahan jumlah uang yang
beredar akan menggeser kurva persamaan demand (permintaan) uang
menjadi lebih besar. Pergeseran ini dikarenakan penawaran uang (Ms)
menjadi lebih besar akibat kebijakan moneter tersebut. Hal ini
menandakan bahwa adanya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh
12
pemerintah dapat mengakibatkan perubahan pada tingkat perekonomian
dari suatu negara.