Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Memenuhi Apbd Pada Pemerintah Kota Medan

0

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) DALAM MEMENUHI APBD PADA

PEMERINTAH KOTA MEDAN

OLEH :

NAMA : K. DEBBY DEBORA L.

NPM : 10510016

PROGRAM STUDY : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

MEDAN

2014

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan nikmat yang tiada terhingga, sehingga penyusunan skripsi ini selesai

dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP

Nommensen Medan.

Adapun judul skripsi ini yaitu : Analisis Kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintah Kota Medan.

Banyak sekali pihak-pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga,

pikiran serta dukungannya baik secara moril dan materil dalam membantu penulis

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terutama untuk kedua orang tua

penulis kepada Ayahanda S. Lumban Gaol dan Ibunda M. Br Sihombing yang

tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil, nasehat, motivasi

serta doanya kepada penulis. Beserta kepada adik Bryan David Lumban Gaol dan

Lola Triartini Lumban Gaol yang sangat penulis cintai dan sayangi. Dalam

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga

kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Bapak Dr. Jadongan Sijabat, SE., MSi., selaku Ketua Jurusan

Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan.

ii

3. Ibu Audrey M. Siahaan, SE., MSi., Akt., selaku Sekretaris Jurusan

Akuntansi Universitas HKBP Nommensen Medan.

4. Bapak Amran Manurung, SE., MSi., selaku Dosen Pembimbing Utama

yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan

pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian

skripsi ini.

5. Bapak Ardin Dolok Saribu, SE., MSi., selaku Dosen Pembimbing

kedua sekaligus selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada seluruh Dosen Pengajar Program Studi Akuntansi yang telah

mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan dan juga kepada

seluruh pegawai/staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi yang telah banyak

memberikan bantuan kemudahan administrasi.

7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan yang telah

memberikan izin untuk mengadakan riset di Badan Pengelola

Keuangan Daerah Pemerintah kota Medan.

8. Bapak Pimpinan dan seluruh pegawai/staf Badan Pengelola Keuangan

Daerah Pemerintah kota Medan yang memberi izin mengadakan riset

dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam pelaksanaan riset,

khususnya kepada Bapak Arfan Rangkuti yang dengan kesediaannya

meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada penulis.

iii

9. Kepada sahabat-sahabat terdekat penulis yang penulis sayangi dan

yang selalu memberi semangat dan motivasi: Trisliani Napitipulu,

Xarismawati Simangunsong, Putri Bane Cindy Napitupulu dan

terutama kepada Rintal Parlindungan Sibarani yang tiada hentinya

memberikan dukungan, motivasi dan Doa kepada penulis.

10. Kepada kakak Frida Napitupulu, SE. dan abang Heri Silalahi, SE. yang

telah memberikan motivasi, semangat serta saran kepada penulis.

11. Kepada teman-teman Group AD-1 dan kepada semua yang berperan

dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam

penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

Medan, April 2014 Penulis

K. Debby Debora L. Npm. 10510016

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL ...................................... vi

ABSTRAK .......................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................ 5

1.3 Batasan Masalah ........................................................... 6

1.4 Tujuan Penelitian .......................................................... 7

1.5 Manfaat Penelitian ........................................................ 7

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Pendapatan Asli Daerah ................................................ 8

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah ................... 8

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah ................... 9

2.1.3 Potensi Pendapatan Asli Daerah ........................ 17

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ...... 20

2.2.1 Pengertian APBD .............................................. 20

2.2.2 Struktur APBD .................................................. 21

2.3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam APBD ........ 29

2.4 Kerangka Konseptual.................................................... 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Jenis Penelitian ............................................ 33

3.2 Jenis dan Sumber Data .................................................. 33

v

3.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data .................... 34

3.4 Metode Analisis Data ................................................... 34

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan ................... 37

4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Medan ............. 37

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Walikota Medan ................. 37

4.1.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas ............. 40

4.2 Data Penelitian .............................................................. 47

4.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ........... 47

4.2.2 Perkembangan PAD Pemerintah Kota Medan ....... 58

4.3 Analisis Hasil Penelitian ................................................ 66

4.3.1 Analisis Kontribusi PAD dalam APBD Kota Medan 66

4.3.2 Sekor-sektor PAD yang Berpotensi untuk

Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan ........... 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ................................................................... 73

5.2 Saran ............................................................................. 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

vi

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.................................................... 32

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD ............................................ 41

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Interval Kemampuan Keungan Daerah Kabupaten/

Kota .......................................................................... 36

Tabel 4.2 Laporan Realisasi APBD Tahun 2008 .................................... 48





Tabel 4.7 Perkembangan Sumber-sumber PAD di Pemerintah Kota

Medan Periode 2008-2012 ..................................................... 59

Tabel 4.8 Rincian Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2008 .......................................................................... 59


Tahun 2009 .......................................................................... 60


Tahun 2010 .......................................................................... 61

Tabel 4.11 Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2011 .......................................................................... 63

vii

Tabel 4.12 Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2012 .......................................................................... 64

Tabel 4.13 Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/

Kota .......................................................................... 68

Tabel 4.14 Kontribusi PAD Terhadap APBD Pemerintah Kota Medan

Periode 2008-2012 ................................................................. 68

viii

ABSTRAKSI SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM

MEMENUHI APBD PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

NAMA : K. DEBBY DEBORA L.

NPM` : 10510016

JURUSAN : AKUNTANSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sektor-sektor mana saja dari PAD yang berpotensi untuk dapat dikembangkan dalam meningkatkan PAD di Pemerintahan Kota Medan.

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah data sekunder selanjutnya metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif dimana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan PAD dan APBD dari tahun 2008-2012, kemudian menganalisa seberapa besar kontribusi PAD dalam memenuhi APBD dengan menggunakan rasio PAD terhadap total APBD berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI yang bekerja sama dengan Fisipol UGM dengan tolak ukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari skala interval, 0,00%-10,00% kriteria sangat kurang, 10,01%-20,00% kriteria kurang, 20,01%-30,00% kriteria sedang, 30,01%-40,00% kriteria cukup, 40,01%-50,00% kriteria baik dan diatas 50,00% kriteria sangat baik, serta menganalisis sektor-sektor mana saja dari PAD yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD yang memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PAD.

Setelah melakukan penganalisaan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kontribusi PAD dalam memenuhi APBD Pemerintah Kota Medan pada periode 2008-2012, mencapai rata-rata 28,86%, dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2008 sampai 2012 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang. dan yang memperoleh kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 38,28% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah cukup dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu dengan persentase 19,70% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang. Serta sektor-sektor PAD yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan PAD di Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2008-2012 adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Medan harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menjadikan PAD sebagai sumber motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi PAD.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD).

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma

pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan

berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan

otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam

satu paket undang-undang yaitu Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang

pemerintah daerah menjelaskan tentang tanggungjawab politik dan administratif

pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan undang-undang No.25 tahun 1999

tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian

baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Berdasarkan perundang-undangan ini, ada peralihan fungsi yang cukup

besar dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah daerah tanpa melalui

propinsi. Kota dan kabupaten menjadi bertanggungjawab dalam penyediaan

sebagian besar pelayanan umum. Namun berdasarkan undang-undang No. 22

tahun 1999 pemerintah pusat tetap memegang tanggungjawab untuk sistem

hukum, masalah keagamaan, pertahanan dan keamanan nasional, perencanaan

ekonomi makro, masalah keuangan dan moneter, hubungan internasional dan

standarisasi; sementara tanggung jawab wajar lainnya dilimpahkan, pemerintah

2

daerah belum sepenuhnya memiliki sumber daya, pemasukan dan kapasitas

kelembagaan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia

memutuskan : bahwa undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntunan

penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sedangkan Undang-

Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri

dalam menjalankan otonomi sepenuhnya implementasinya diperlukan dana yang

memadai. Oleh karena itu, melalui undang-undang No.33 Tahun 2004

kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah

otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan

semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sumber PAD maka

pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat

serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam

rangka desentralisasi itulah maka daerah daerah diberi otonomi, yaitu mengatur

dan mengurusi rumah tangganya sendiri. Karena makna subtantif otonomi itu

sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian.

3

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama di gali dari

sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam

pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan

kemampuan di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara

menggali segala sumber dana yang potensial di daerah tersebut.

Dari uraian yang disampaikan diatas bahwa ciri utama suatu daerah

mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:

(1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan

(2) ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang didukung juga oleh

kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai

prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara. Dengan kata lain, keberhasilan

pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal

daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya

yang semakin meningkat.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah

Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab serta mewujudkan pemberdayaan

dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, salah satu aspek dari

pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

4

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

(APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan

pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan,

otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan

ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para

pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat

dari struktur APBD-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang

cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan

aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam

implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif

kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan

pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih

tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah

daerah terhadap pemerintah pusat.

Dana untuk membiayai pembangunan daerah terutama digali dari

sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian

dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu

untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan

rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang

potensial yang ada didaerah tersebut.

5

Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Pemerintah Kota

Medan, dimana untuk jangka panjang Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu

menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri

pembangunan yang ada di Kota Medan dan dampaknya dapat mengurangi

ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana

Bagi Hasil,DAU dan DAK). Sejauh ini peranan dan kontribusi Pendapatan Asli

Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Kota Medan.

Melihat latar belakang dan pentingnya kontribusi PAD dalam memenuhi

APBD sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kota Medan dan mewujudkan

kemandirian daerah dalam berotonomi maka penulis tertarik untuk mengkaji

permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul Analisis Kontribusi Pendapatan

Asli Daerah Dalam Memenuhi anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah

Pemerintah Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Moh. Nazir,

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (ambiguity), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (gap) baik antarkegiatan atau antarfenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.1

1 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cetakan keenam: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal.

111

6

Menurut Elvis F. Purba, Merumuskan masalah berarti membuat

masalah menjadi lebih jelas, dari mana harus dimulai, kemana harus pergi

dan dengan apa dilakukan.2

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang

menjadi dasar penyusunan skripsi, adalah:

Berapa besar kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam

memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan kota

Medan Tahun 2008-2012?

1.3 Batasan Masalah

Menurut Elvis F. Purba, Membatasi masalah berarti menetapkan

batasan-batasan dari masalah penelitian yaitu dengan menetapkan faktor-

faktor apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.3

Dengan mempertimbangkan terbatasnya kemampuan pengetahuan,

waktu dan biaya yang dimiliki serta data yang diperoleh, maka ruang lingkup

penelitian dibatasi hanya menyangkut masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008-2012.

2 Elvis F. Purba, Metode Penelitian, Cetakan Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2008, hal.40

3 Ibid, hal.49

7

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun 2008-2012.

2. Untuk mengetahui sektor sektor mana saja dari PAD yang berpotensi

untuk dikembangkan dalam meningkatkan PAD di Pemerintahan Kota

Medan Tahun 2008-2012.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah dapat Memberikan bahan masukan bagi Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah kota Medan mengenai kinerja keuangan yang

dilaksanakan Badan Pengelolaan Kuangan Daerah Kota Medan sehingga

dapat menjadi motivasi bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan

pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh

gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian dilapangan dengan teori

yang ada.

3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah

serta meningkatkan kemampuan analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah

dalam memenuhi APBD.

8

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pendapatan Asli Daerah 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Pendapatan

Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus

ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan

untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun

meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Bedasarkan UU No. 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.4

4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, hal. 2 www.djlpe.esdm.go.id/modules/UU/tahun /2004.pdf

9

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan

daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mahmudi, Semakin tinggi kemampuan daerah dalam

menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk

menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas

pembangunan daerah.5

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-

lain Pendapatan Yang Sah.6

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

A. Pajak daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah dalam Marihot , yang dimaksud dengan

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

5Mahmudi , Manajemen Keuangan Daerah: Buku Seri Membudayakan

Akuntabilitas Publik: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 18 6Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Op. Cit., hal. 2

10

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.7

Sementara berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah Pasal 1 ayat (10), bahwa

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.8

Menurut Andrian Sutedi,

bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan, yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.9

Pemerintah daerah diberdayakan untuk kreatif mengembangkan pajak-

pajak daerah, dengan kriteria-kriteria perpajakan yang baik (good tax). kriteria-

kriteria ini antara lain:

a. Objek pajak harus berada di daerah dan kemungkinan kecil bergerak diluar

daerah

b. Pajak tidak kontradiktif dengan kepentingan umum

c. Pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan nasional maupun

provinsi

7Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Edisi Pertama, Cetakan

Ketiga: Rajagrafindo Pers, Jakarta, 2008, hal 10 8Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Bab 1 Pasal 1 ayat 10 9Andrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Cetakan Pertama: Ghalia

Indonesia, Bogor, 2008, hal 57

11

d. Pajak harus sesuai dengan potensi pendapatan

e. Penerapan pajak tidak memberi dampak negatif bagi ekonomi lokal

f. Pajak dilakukan secara adil kepada penduduk daerah

g. Pajak melindungi pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah mempunyai

kewenangan untuk mengatur tarif pajak daerah untuk memaksimumkan

pendapatan, atau menciptakan daerah yang kompetitif bagi investor

potensial.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.10

B. Retribusi Daerah

Menurut Rohmat Sumitro dalam Andrian Sutedi,

mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang

10Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ,Op. Cit.,, bab 2 pasal 2 ayat 2

12

berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah bagi secara langsung maupun tidak langsung.11

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

Pasal 1 ayat (64),

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.12

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah pasal 108 ayat (1) Objek retribusi adalah:

(a) Jasa Umum, (b) Jasa Usaha, (c) Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum:

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal 109 yang dimaksud dengan,

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.13

Jenis Retribusi Jasa Umum menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal (109)

adalah:

1. retribusi pelayanan kesehatan

2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

3. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan

akta catatan sipil;

11Andrian Sutedi, Op. Cit., hal. 7 4 12Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Op. Cit., , bab 1 pasal 1 ayat 64 13 Ibid, bab VI pasal 109

13

4. retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat;

5. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

6. retribusi pelayanan pasar;

7. retribusi pengujian kendaraan bermotor;

8. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

9. retribusi penggantian biaya cetak peta;

10. retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus;

11. retribusi pengolahan limbah cair;

12. retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang;

13. retribusi pelayanan pendidikan; dan

14. retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Adapun kriteria Retribusi jasa umum menurut UU No. 28 tahun 2009

Pasal 150 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi

Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi;

3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan

yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani

kepentingan dan kemanfaatan umum;

4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang

membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat

yang tidak mampu;

14

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya;

6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan

7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan

tingkat dan/ atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan

Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan

secara memadai oleh pihak swasta.14

Yang termasuk jenis- jenis jasa usaha dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal

127 adalah sebagai berikut:

1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;

2. retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan;

3. retribusi tempat pelelangan;

4. retribusi terminal;

5. retribusi tempat khusus parkir;

6. retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;

7. retribusi rumah potong hewan;

8. retribusi pelayanan kepelabuhan;

14 Ibid, hal bab VI pasal 126

15

9. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

10. retribusi penyeberangan di air;dan

11. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Adapun kriteria Retribusi Jasa Usaha menurut UU No. 28 Tahun 2009

yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa

umum atau retribusi perizinan tertentu; dan

2. Jasa yang bersangkutn adalah jasa yang besifat komersial yang seyogyanya

disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta

yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh

Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada oran pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemenfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna meindungi kepentinga umum dan menjaga kelestarian lingkungan.15 Adapun jenis jenis Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan UU No. 28

Tahun 2009 Pasal 141 adalah:

1. retribusi izin mendirikan bangunan;

2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

3. retribusi izin gangguan;

4. retribusi izin trayek; dan

15 Ibid, bab VI pasal 140

16

5. retribusi izin usaha perikanan.

Adapun kriteria Retribusi Perizinan Tertentu menurut UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 150 yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;

2. Perizinan tertentu benar-benar diperlukan guna melindungi

kepentingan umum; dan

3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari

retribusi perizinan;

Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim, Hasil pengelolaan kekayaan milik

daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal

dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.16

Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang

mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD

16Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Keuangan Daerah) , Edisi Ketiga,

Cetakan Ketiga : Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 98

17

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

Negara/BUMN

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-

lain milik pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan

berikut:

1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Pendapatan bunga 4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah. 6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing 7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 8. Pendapatan denda pajak 9. Pendapatan denda retribusi 10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 11. Pendapatan dari pengembalian 12. Fasilitas sosial dan umum 13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.17

2.1.3 Potensi Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber penerimaan pelaksanaan Pemerintah Daerah

terdiri atas Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah, dan

lain-lain pendapatan yang sah.

17 Ibid., hal. 98

18

Menurut Riadi Lancar Padang,

Pendapatan asli daerah belum diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah kabupaten/kota disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: a. Rendahnya basis pajak/retribusi daerah Pajak/retribusi yang ditetapkan untuk daerah kabupaten/kota

memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan sifatnya bervariasi antar daerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas yang luas akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang besar. Sementara daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan pendapatan asli yang relatif kecil.

b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan

pusat dalam bentuk dan subsidi. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerahnya dan daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah Pemungutan pajak di daerah cenderung dibebani dengan biaya

pungut yang besar dan pengelolaan pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang cukup Pemungutan pajak selalu mengalami kebocoran-kebocoran yang

cukup besar, sebagai dampak daripada lemahnya kemampuan aparat perencanaan dan pengawasan keuangan.

Pengembangan sumber keuangan atau potensi ekonomi khususnya PAD agar supaya memenuhi syarat minimum otonomi sering mengalami kendala. Hal ini karena pengenaan atau penarikan PAD harus memperhatikan tolak ukur seperti hasil, keadilan, efisiensi, kemampuan dan kecocokan objek sebagai sumber PAD. Pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui kebijakan otonomi masih dihadapkan pada beberapa kendala yang harus diatasi pemerintah daerah.18

18 Riadi Lancar Padang, Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam

Memenuhi APBD Pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat, Skripsi, 2011, hal. 18

19

Setiap daerah memiliki kendala yang berbeda sesuai dengan tingkat

kesiapan dan kondisi nyata daerah masing-masing. Beberapa kendala utama

antara lain adalah:

a. Belum memadai dan belum mantapnya kelembagaan di daerah,

sehingga cenderung dapat menghambat pelaksanaan desentralisasi

dan otonomi daerah.

b. Masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan, sementara

tuntutan untuk mempercepat pembangunan semakin gencar.

c. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di

beberapa daerah

d. Tidak meratanya ketersediaan sumber daya alam di beberapa

daerah

e. Kurang dan tidak meratanya SDM yang berkualitas. Padahal SDM

berkualitas dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan

tumbuhnya kreativitas di daerah

f. Kendala alamiah, yaitu sumber daya alam daerah tidak sama

g. Kendala institusional

h. Kendala investasi (modal)

i. Kendala sumber keuangan daerah dalam APBD

Oleh karena seringnya timbul permasalahan dalam melaksanakan suatu

kebijakan publik sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak memuaskan semua

pihak. Untuk itu perlu adanya proses analisis terhadap pelaksanaan suatu

kebijakan publik yang dalam hal ini akan mencoba menganalisis terhadap

20

kebijakan fiskal yang akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam

menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung

jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan

pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Salah satu bentuk dari anggaran organisasi sektor publik adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun salah satu fungsi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu untuk menjadi dasar dalam merealisasi

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Karena jika tidak

dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk

dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.19

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71

Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Anggaran Pendapatan

19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintah

Daerah, bab 1 pasal 1 ayat 14

21

dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.20

APBD adalah suatu anggaran daerah. Yang memiliki unsur - unsur

sebagai berikut:

1. rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

2. adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan

adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-

pengeluaran yang akan dilaksanakan.

3. jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

4. periode anggaran yang biasanya satu tahun.

2.2.2 Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa

konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk

terhadap struktur APBD. Sebelum UU Otonomi Daerah dikeluarkan, struktur

APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang berimbang dimana jumlah

penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini

struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi

disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki

perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan

masing-masing daerah.

20 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan No.2, hal. 280

22

Sejalan dengan perubahan yang terjadi, bentuk APBD sekarang ini

didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam Yonge L.V. Sihombing, Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah21

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dimaksud meliputi semua penerimaan uang

melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali

oleh Daerah. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

desentralisasi yang bersumber dari:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

21 Yonge L.V. Sihombing, Manajemen APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah) Untuk Pejabat Daerah, Konsultan/ Kontraktor Pemerinah, Pengama APBD, LSM, Akademisi, dan Mahasiswa: Bina Media Perintis, Medan, 2011, hal. 2

23

2. Dana Perimbangan

Menurut Nurlan Darise,

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah.22

Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.23 Pemerintah daerah menyatakan dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Menurut Nurlan Darise, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah pengahasil. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan Dana Bagi Hasil bersumber daya alam.24

b. Dana Alokasi Umum

Menurut Nurlan Darise, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan

22 Nurlan Darise, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), Cetakan

Pertama: Indeks, Jakarta, 2008, hal. 137 23 Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Op. Cit., Pasal 10 Ayat (1), hal.6 24 Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Dan BLU,, Edisi Kedua, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2009, hal. 38

24

antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.25

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal

gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal

need) dan potensi daerah (fiscal capacity).

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Nurlan Darise, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.26

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi:

a. Hibah/ Bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan

lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/

perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/

kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvalibilitas;

c. Dana bagi hasil pajak dan provinsi kepada kabupaten/ kota;

d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh

pemerintah; dan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

25 Ibid, hal.39. 26 Loc. Cit.,

25

B. Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Belanja

daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.27

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02, Belanja adalah semua

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.28

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),

organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang

didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Contoh klasifikasi

belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai xxx

- Belanja Barang xxx

- Bunga xxx

- Subsidi xxx

- Hibah xxx

- Bantuan Sosial xxx

27 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Op. Cit., Pasal 1 ayat 16, hal. 6 28 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang, Standar Akuntansi Pemerintahan,

Op. Cit., Pernyataan No.2 hal. 281

26

Belanja Modal:

- Belanja Aset Tetap xxx

- Belanja Aset Lainnya xxx

Belanja Lain-lain/Tak Terduga xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi

pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan

pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit

organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah

daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, dinas pemerintah tingkat

provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-

fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

- Pelayanan Umum xxx

- Pertahanan xxx

- Ketertiban dan Keamanan xxx

- Ekonomi xxx

- Perlindungan Lingkungan Hidup xxx

- Perumahan dan Permukiman xxx

- Kesehatan xxx

27

- Pariwisata dan Budaya xxx

- Agama xxx

- Pendidikan xxx

- Perlindungan sosial xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era

prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin

informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai

dengan dengan definisi pendapatan sebagai hak pemda, sedangkan pinjaman

belum tentu menjadi hak Pemda.Pembiayaan Daerah seperti dimaksud adalah

meliputi semua penerimaan uang yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan meupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.29

29 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Op. Cit., Pernataan No.2, hal. 281

28

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen

lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum

Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan

modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun

anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang

bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di

pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat

sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan dengan anggaran

belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit. Surplus anggaran, terjadi

apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari pada anggaran belanja

daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan

lebih kecil dari pada anggaran belanja daerah.

29

2.3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam APBD

Salah satu penerimaan Pemerintah Kota/Kabupaten yang tercermin dalam

APBD Pemerintah Kota/Kabupaten berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi

daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah yang ideal apabila setiap tingkat pemerintahan daerah independen di

bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-

,masing. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri

sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah

tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan

terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus

menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian

keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system

pemerintahan mendasar dalam system pemrintah daerah.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah jika

keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan

seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah tersebut tanpa

memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam masyarakat

serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan daerah secara efektif dan

efisien.

Inti dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah

dalam penyelenggaraan daerah. Dalam hubungannya dengan pendanaan,

30

desentralisasi fiskal merupakan faktor utama bagi kelancaran penyediaan dana

pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal.

Pendapatan asli daerah merupakan variabel utama untuk menentukan

tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi

fiskal. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah

salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah, dapat

digunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal.

Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio pendapatan

daerah terhadap total pendapata daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi

fiskal tersebut maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam pendanaan

tugas daerah.

2.4 Kerangka Konseptual

Dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah, Organisasi

pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua

potensi daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan agar dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat. Karena itu Pemerintah Daerah harus siap dengan segala

konsekuensinya untuk memikul tanggungjawab mengatur seperangkat sumber-

sumber dana dan daya manusia dalam menigkatkan pelayanan publiknya.

31

Beradasarkan UU No. 33 tahun 2004 Pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah

tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang

pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari

APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang

didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Adapun Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan

Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber

dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

Desentralisasi.

Dalam penulisan ini yang menjadi lingkup kajian nantinya adalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara sederhana kerangka konseptual dapat dibuat dalam gambar 2.1 berikut:

32

Gambar 2.1

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

OTONOMI DAERAH

Undang-undang No.32 Tahun 2004

Undang-undang No.33 Tahun 2004

DANA

PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH

PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

LABA

BUMD

PAJAK

DAERAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

RETRIBUSI

DAERAH

LAPORAN APBD

KESIMPULAN

ANALISA

33

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Dan Jenis Penelitian

Penelitian atau riset merupakan suatu proses yang dilakukan dengan

sistematis dengan meliputi pengumpulan dan analisis data (informasi) dalam

upaya meningkatkan pengertian kita mengenai fenomena yang telah menjadi

perhatian kita maupun hal yang kita minati.

Adapun penelitian ini dilakukan penulis pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kota Medan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis berupa deskriptif

kuantitatip, yaitu menguraikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap

APBD.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut

Elvis Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan

oleh orang ketiga. 30

Meliputi jumlah penerimaan masing-masing komponen PAD yaitu

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan

30 Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Op. Cit.,, hal. 107

34

kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

serta APBD yang ada di dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah, Standar Akuntansi

Pemerintah.

3.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis

menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang berhubungan

dengan pengumpulan data yang relevan melalui pengamatan langsung.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan

teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan

laporan-laporan yang ada kemudian melakukan pencatatan atau pengcopyan

terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik data keuangan maupun non

keuangan.

3.4 Metode Analisis data

Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, penulis

menggunakan metode analisis yakni:

35

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Elvis, penelitian Deskriptif adalah suatu jenis penelitian

yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu

fenomena tertentu secara obyektif.31

Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa seberapa besar

kontribusi PAD dalam memenuhi APBD yang di ukur dengan desentralisasi

fiskal.

DDF =

Dimana :

DDF : Derajat Desentralisasi fiskal

PADt : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ke t

APBDt : Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun ke t

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI

Bekerja sama dengan Fisipol UGM dalam Munir Dasril untuk menentukan

tolak ukur kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD

terhadap total APBD dan berikut ini skala interval kemampuan keuangan

daerah seperti pada Tabel 3.2 dibawah ini:

31 Ibid, hal. 19

36

Tabel 3.1

Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten/kota

Presentase PAD Kemampuan keuangan daerah

0,00 - 10,00 Sangat Kurang

10,01 - 20,00 Kurang

20,01 - 30,00 Sedang

30,01 - 40,00 Cukup

40,01 - 50,01 Baik

> 50,00 Sangat Baik

Sumber : BALITBANG-Fisipol UGM

2. Metode Analisis Komparatif

Menurut, Moh. Nazir, Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian

deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat,

dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya

suatu fenomena tertentu.32

Dimana dalam hal ini penulis membandingkan kontribusi PAD terhadap

APBD setiap tahun.

32 Moh Nazir, Op. Cit., hal. 58

37

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota medan

4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintahan Kota Medan

Pemerintah Kota Medan berdiri berdasarkan UU Darurat No. 8 Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota dalam lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan beraktivitas untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur.

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus Kota di Propinsi Sumatera

Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis

secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan

sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Pelaksanaan pembangunan kota, khususnya setelah melalui fase kritis

(2002-2004) memiliki kinerja yang menggembirakan, berdasarkan indikator-

indikator yang dapat diamati, keluaran, hasil, manfaat dan dampak pembangunan

kota pada periode tersebut, cenderung cukup berarti, bahkan dapat dianggap

efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan warga kota.

38

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Walikota Medan

Visi

Secara umum arah dan agenda pembangunan kota mengacu kepada visi:

Jangka Panjang (Visi 2025): Perda Nomor 8 Tahun 2009 Kota Medan

yang maju, sejahtera, religious dan berwawasan lingkungan (Indikasi:

Income perkapita Rp 72 Juta / Tahun)

Jangka Menengah (Visi 2015): Kota Medan menjadi Kota Metropolitan

yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.

Jangka Pendek (Tahun 2011): Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

yang semakin dinamis dan berkualitas guna menciptakan kesempatan kerja

yang luas, mengurangi kemiskinan, meningkatkan mutu pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat (Indikasi: Income perkapita menjadi Rp

41,3 Juta dari Rp 36 Juta Tahun 2010).

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi yang

merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman dalam

melaksanakan tugas-pemerintah.

Adapun Misi yang akan diwujudkan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013 yaitu

melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan kota terutama pada 6

(enam) aspek dasar, yaitu:

39

1. Pelayanan pendidikan baik akses, kualitas maupun manajemen pendidikan

yang semakin baik, sehingga dapat menciptakan lulusan yang unggul

2. Perbaikan infrastruktur, utamanya perbaikan jalan kota, jalan lingkungan,

taman kota dan drainase serta penataan pasar tradisional secara simultan.

3. Pelayanan kesehatan, baik akses, mutu maupun manajemen kesehatan

yang semakin baik.

4. Peningkatan pelayanan administrasi public terutama pelayanan

KTP/KK/Akte kelahiran dan perizinan usaha.

5. Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk meningkatkan

kapasitas dan prestasi kerjanya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing.

6. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Catatan: Misi ini tidak

ringan dan pencapaiannya akan dipengaruhi faktor eksternal dan internal.

Untuk itu, kita harus bekerja lebih efektif.

Dengan terwujudnya misi kota Medan maka telah mendukung kemajuan

dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan dengan motto Kota Medan Hari ini

lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih cerah dari hari ini.

40

4.1.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur Organisasi

Untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan kerja terhadap pegawai

diperlukan suatu struktur organisasi dalam perusahaan/instansi, sebuah

perusahaan besar ataupun yang kecil tentunya sangat memerlukan adanya struktur

organisasi perusahaan, dimana struktur organisasi ini memberikan penjelasan

tentang semua kedudukan ataupun jabatan-jabatan yang diemban oleh pegawai

untuk mengetahui tugas dan batasan-batasan pekerjaan serta kepada siapa dia

akan bertanggung jawab, sehingga akhirnya aktivitas organisasi akan berjalan

dengan lancer dan tepat serta baik tanpa adanya kendala yang timbul dalam

perusahaan tersebut.

Untuk memperjelas, pada gambar 4.3 berikut dapat ditampilkan gambar

struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kantor Walikota Medan.

41

Deskripsi Tugas

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), terdiri dari:

a. Kepala BPKD

BPKD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BPKD

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran,

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, BPKD menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di

bidang pengelolaan keuangan daerah.

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pengelolaan keuangan.

d. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan daerah.

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan

daerah.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

42

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup kesekretariatan yang meliputi

pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan.

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BPKD

c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKD.

d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan

organisasi, dan ketatalaksanaan.

e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas BPKD.

f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang

kesekretariatan.

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berad dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pendapatan, belanja tidak

langsung dan belanja langsung

43

Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Anggaran.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi

pendapatan dan pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja

langsung.

c. Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran

d. Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

e. Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan

APBD atas usulan SKPD.

g. Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD.

h. Penyiapan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD.

i. Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD.

j. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran.

k. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas.

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala BIdang, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai

44

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi

dan kas.

Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perbendaharaan.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan.

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja, verifikasi

dan kas.

d. Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung dan

pengeluaran pembiayaan.

e. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan

kas.

f. Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak

langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

g. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD.

h. Penyusunan laporan kinerja program bidang pembendaharaan.

i. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

j. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas.

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Sesuai


45

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi

dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD

lingkup akuntansi dan pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akuntansi dan

Pelaporan.

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dn pelaporan.

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan

pelaporan.

d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem

penatausahaan akuntansi pemerintah daerah.

e. Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan

manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

f. Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan

keuangan serta bidang penatausahaan keuangan.

g. Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan

penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

h. Penyusunan Laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis 6

(enam) bulan berikutnya.

46

i. Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan

pengesahan surat pertanggung jawaban pendapatan.

j. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan.

k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di

bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai


f. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana

Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan

Fungsional dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap

Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior

yang dihunjuk. Jumlah tenaga fungsinal tersebut ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut di atur

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.2 Data Penelitian

4.2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Untuk melihat jumlah APBD Kota Medan dapat dilihat dalam struktur

laporan realisasi APBD tahun 2008-2012 yang disajikan dibawah ini :

47

4.2.2 Perkembangan PAD Pemerintah Kota Medan

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan

yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah

kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan data yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan

persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih

mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui PAD.

Adapun jenis-jenis PAD yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan

Pemerintah Kota Medan adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi

daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut perkembangan sumber-sumber PAD di kota Medan pasca

pelaksanaan otonomi daerah tahun 2008-2012 yakni:

48

Tabel 4.7

Perkembangan sumber-sumber PAD di Pemerintah Kota Medan

Periode 2008-2012

Dalam miliyaran rupiah

Jenis PAD Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 Pajak Daerah 216,910 237,097 308,123 609,379 892,674 Retribusi Daerah 141,208 80,760 212,158 236,694 127,839 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4,910

4,524 9,526 11,727 9,780 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

28,484

46,181 59,132 137,271 117,607

Jumlah PAD 391,514 368,564 588,941 995,072 1.147,901

Sumber : Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor mana saja dari

PAD yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan

penerimaan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Medan, berikut rincian

perkembangan sumber pendapatan asli daerah.

Tabel 4.8

Pemerintah Kota Medan

Rincian Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2008

No. URAIAN JUMLAH

I Pendapatan Pajak Daerah 216.910.382.187,23

1 Pajak Hotel 24.868.083.225,86

2 Pajak Restoran 43.114.093.968,34

3 Pajak Hiburan 9.417.048.139,23

4 Pajak Penerangan Jalan 113.584.356.914,00

49

5 Pajak Parkir 4.290.011.370,00

6 Pajak Reklame 21.636.788.569,80

II Pendapatan Retribusi Daerah 141.208.724.216,42

1 Retribusi Jasa Umum 99.570.568.879,00

2 Retribusi Jasa Usaha 12.511.969.602,77

3 Retribusi Perijinan Tertentu 29.126.185.734,65

III Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

4.910.560.066,74

1 Bagian Laba atas Penyertan Modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD

4.910.560.066,74

IV Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah

28.484.891.611,05

1 Pendapatan Jasa Giro 12.562.824.726,68

2 Pendapatan Denda Pajak 565.975.966,36

3 Pendapatan dari Pengembalian 9.549.643.169,28

4 Penerimaan Lain-lain 5.806.447.748,73

Sumber : Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan

Tabel 4.9



Tahun 2009

No. URAIAN JUMLAH


1 Pajak Hotel 32.248.881.972,36

2 Pajak Restoran 48.513.407.068,68

3 Pajak Hiburan 9.995.090.144,30

4 Pajak Reklame 24.205.729.883,00

50


6 Pajak Parkir 5.162.155.533,73

II Pendapatan Retribusi Daerah 80.760.379.948,75



3 Retribusi Perizinan Tertentu 35.116.455.105,00

III Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

4.524.800.350,05

1 Bagian laba atas Penyertaan Modal pada


4.524.800.350,05

IV Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 44.542.612.247,54

1 Penerimaan Jasa Giro 20.192.004.132,05

2 Pendapatan Denda Pajak 1.143.884.433,99


4 Penerimaan Lain-lain (2.178.946.749,40)

Sumber : Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Medan

Tabel 4.10



Tahun 2010

No URAIAN JUMLAH


1 Pajak Hotel 41.803.017.281,76

2 Pajak Restoran 63.001.970.875,10

3 Pajak Hiburan 12.944.719.326,63

4 Pajak Reklame 25.483.008.482,00


51

6 Pajak Parkir 6.101.636.045

II Hasil Retribusi Daerah 212.158.267.838,94




III Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

9.526.994.442,00

1 Bagian laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Daera/BUMD

537.954.857,00

2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

8.989.039.585,00

IV Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah

59.132.739.238,11


2 Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar

Rupiah

37.452.656,00

3 Pendapatan Denda Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

3.954.330.122,73



6 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 611.290.632,00



52

Tabel 4.11



Tahun 2011

No. URAIAN JUMLAH


1 Pajak Hotel 58.597.540.530,49

2 Pajak Restoran 70.669.938.224,06

3 Pajak Hiburan 16.243.264.797,77

4 Pajak Reklame 28.005.529.193,00


6 Pajak Parkir 5.912.356.159,80

7 Pajak Air Bawah Tanah 3.067.489.752,28

8 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah &

Bangunan (BPHTB)

254.217.144.362,71






yang Dipisahkan

11.727.355.511,57

1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal

pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

151.890.800,00


pada Perusahaan Milik

Pemerintah/BUMN

11.350.767.030,57


pada Perusahaan Milik Swasta (PT.

KIM)

224.697.681,00

IV Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 137.271.000.720,78

53

yang Sah


2 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai

Tukar Rupiah

15.303.840,00

3 Pendapatan Denda Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

3.152.251.178,34


5 Pendapatan dari Pengembalian 947.574.864,00

6 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 22.800.000,00


8 Pendapatan Dari Kekurangan Bagi Hasil

Pajak Prov. Tahun Sebelumnya

110.813.484.971,00


Tabel 4.12



Tahun 2012

No. URAIAN JUMLAH


1 Pajak Hotel 65.859.844.092,43

2 Pajak Restoran 82.157.551.577,81

3 Pajak Hiburan 21.554.181.278,77

4 Pajak Reklame 26.976.951.857,70


6 Pajak Parkir 6.862.498.055,34

8 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah &

Bangunan (BPHTB)

259.114.429.583,50

54

9 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 274.853.657.632,00

10 Pajak Air Tanah 7.940.167.435,68






yang Dipisahkan

9.780.305.586,00



183.319.415,00


Pemerintah/BUMN

9.253.891.193,00


Perusahaan Milik Swasta (PT. KIM)

343.094.978,00

IV Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah

117.607.258.270,11




4 Pendapatan BULD 95.941.945.992,48


Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD untuk

Kota Medan selama periode 2008-2012, yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah mengalami terus peningkatan.

Jika di perhatikan dari sumber-sumber pandapatan asli daerah tersebut,

pajak daerah dan retribusi daerah masih mendominasi dalam penerimaan

55

pendapatan asli daerah di kota Medan bila dibandingkan dengan sumber

penerimaan yang lain yakni pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang masih memberi

kontribusi kecil. Besarnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD dapat dijadikan

indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

4.3 Analisis Hasil Penelitian 4.3.1 Analisis Kontribusi PAD dalam APBD Pemerintah Kota Medan

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah

kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber

penerimaan pendapatan asli daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi

terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan

sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai

untuk membiayai pemyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan

kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah

harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan

perimbangan keuangan pusat.

Dengan demikian, otonomi daerah akan lebih mengarah pada aspek

kemandirian dalam bidang keuangan, yang biasanya diukur dengan desentralisasi

fiskal atau derajat otonomi fiskal daerah. Dimana derajat otonomi fiskal daerah

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan

56

Asli Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

diketahui melalui perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD.

DDF =

Dimana :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ke t

APBDt : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ke t

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI Bekerja sama

dengan Fisipol UGM dalam Munir Dasril untuk menentukan tolak ukur

kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD

dan berikut ini skala interval kemampuan keuangan daerah seperti pada Tabel

4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13

Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

57

Kabupaten/kota

Presentase PAD Kemampuan keuangan daerah

0,00 - 10,00 Sangat Kurang

10,01 - 20,00 Kurang

20,01 - 30,00 Sedang

30,01 - 40,00 Cukup

40,01 - 50,01 Baik

> 50,00 Sangat Baik

Sumber : BALITBANG-Fisipol UGM

Tabel 4.14

Kontribusi PAD terh

Documents

Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Memenuhi Apbd Pada Pemerintah Kota Medan