58
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Oleh Mariyah Nim : 11C20101106 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH, ACEH BARAT 2016

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

DI KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan

Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Mariyah

Nim : 11C20101106

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT 2016

Page 2: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

ii

Page 3: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

iii

Page 4: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

iv

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mariyah

Nim : 11C20101106

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya

saya dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis,

desertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya

sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah

karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian

yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk

dibatal dibahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat

dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 27 September 2016

Saya yang membuat pernyataan

Mariyah

NIM: 11C20101106

Materai 6.000

Materai 6.000

Page 5: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

v

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Mariyah

NIM : 11C20101106

Tempat Tanggal Lahir: Paya Baro, Februari 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Tran SP6 Alue Peunyareng, Kec. Meureubo Kabupaten

Aceh Barat

Status Perkawinan : Belum Menikah

No Hp : 0852376923688

Pendidikan Formal:

1. SD (2002) : Negeri Paya Baro

2. SMP (2008) : Negeri 4 Kaway XVI

3. SMK (2011) : Negeri 3 Meulaboh

4. Perguruan Tinggi (2016) : Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

Nama Orang Tua:

1. Ayah : Bantakiyah

2. Ibu : Siti Hamamah

Page 6: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

vi

Page 7: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas

karunia yang telah diberikan kepada penulis serta selawat dan salam penulis

hantarkan kepangkuan Nabi besar Muhammad Rasullullah SAW, yang telah

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis berhasil

menyusun skripsi ini yang berjudul “ Analisis Konribusi Pajak Penerangan

Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat”.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak mungkin penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis

persembahkan untuk Ayahnda Bantakiyah Ibunda tercinta Siti Hamamah yang

telah memberikan pengorbanan, nasihat, kasih kasayang tiada batas dan do’a

tulusnya demi keberhasilan penulis.

2. Bapak Moenawar Iha, MM selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak

TM. Haiqal, SE., M.Si selaku Pembimbing Anggota, yang telah memberikan

bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini..

3. Bapak Yasrizal, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

4. Bapak Dr. Ishak Hasan M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Teuku Umar

5. Seluruh keluarga penulis yang turut memberikan semangat dan arahan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Page 8: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

viii

6. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat

kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Alue Peunyareng, September 2016

MARIYAH

Page 9: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

ix

ABSTRACT

Mariyah. Analysis of Street Lighting Tax Contributions to the Local Revenue in

West Aceh district. Under the guidance of Moenawar Iha and T.M Haiqal.

Street lighting tax is one of the few taxes that exist in West Aceh, where

its presence as a major source of regional revenue. The purpose of this study was

to determine the contribution of street lighting tax to the regional revenue in West

Aceh district. The data used in this research is secondary data, street lighting tax

and data Local Revenue in West Aceh obtained from the State Electricity

Company (PLN) and the Office of Financial Management and Wealth West Aceh

regency. The period of data used are annual data starting in 2007-2015. The

results showed that the development of street lighting tax in West Aceh seen

rising since the year 2007-2015 with an average growth rate of 21 percent

annually. While the street lighting tax contribution to regional revenue in Aceh

Barat district ranged from 5.68 to 15.94, the lowest contribution in 2007

amounting to 5.68 percent and the largest contribution occurred in 2012 in the

amount of 15.94 percent.

Keywords: street lighting tax and Local Revenue

Page 10: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

x

ABSTRAK

Mariyah. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Dibawah bimbingan Moenawar Iha dan T.M

Haiqal.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada

di Kabupaten Aceh Barat, dimana keberadaanya sebagai sumber utama

Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Aceh Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder berupa data pajak penerangan jalan dan data Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Aceh Barat yang diperoleh dari Perusahan Listrik Negara (PLN) dan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Periode data yang digunakan adalah data tahunan mulai tahun 2007-2015. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pajak penerangan jalan di

Kabupaten Aceh Barat terlihat meningkat sejak tahun 2007-2015 dengan rata-rata

tingkat pertumbuhan sebesar 21 persen pertahun. Sedangkan kontribusi pajak

penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat

berkisar antara 5,68-15,94, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu

sebesar 5,68 persen dan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar

15,94 persen.

Kata Kunci : Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah

Page 11: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

xi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL .......................................................................................... i

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................... ii

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN ........................................... iii

LEMBARAN PERNYATAAN ........................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

ABSTRACT........................................................................................................... vii

ABSTRAK ............................................................................................................. viii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xi

DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. xii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiii

I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1.Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2.Rumusan Masalah ..................................................................................... 4

1.3.Tujuan Penelitian ...................................................................................... 5

1.4.Manfaat Penelitian .................................................................................... 5

1.4.1. Manfaat Teoritis ............................................................................... 5

1.4.2. Manfaat Praktis................................................................................. 5

1.5.Sistematika Pembahasan .......................................................................... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 7

2.1.Keuangan Daerah...................................................................................... 7

2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah ....................................................... 7

2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah ..................................................... 10

2.1.3. Pendekatan Hubungan Keuangan ............................................... 10

2.1.4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah................................. 12

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .............................................................. 14

2.3. Pajak Daerah ............................................................................................... 19 2.3.1. Pengertian Pajak ............................................................................... 19 2.3.2. Pengertian Pajak Daerah ................................................................... 21

2.4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ...................................................................... 22 2.3.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan........................... 23 2.3.2. Objek Pajak Penerangan Jalan........................................................... 23

2.3.3. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan................................................ 23 2.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan ...................... 24 2.3.5. Potensi Penerimaan Pajak Penerangangan Jalan ................................ 25

2.5. Perumusn Hipotesis .................................................................................... 26

III. METODE PENELITIAN ............................................................................ 27

3.1.Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................ 27

Page 12: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

xii

3.2.Data Penelitian .......................................................................................... 27

3.2.1. Jenis dan Sumber Data .................................................................. 27

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 27

3.3.Metode Analisa Data ................................................................................ 27

3.4.Defenisi Operasional Variabel ................................................................. 28

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................................... 29

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat ................................................. 29

4.1.1. Giografis ........................................................................................... 29

4.1.2. Kependudukan ................................................................................. 30

4.1.3. Perekonomian .................................................................................. 31

4.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat ....... 32

4.3. Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Aceh Barat........ 34

2.4. Pembahasan Hasil ..................................................................................... 36

2.4.1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendaptan Asli

Daerah di Kabupaten Aceh Barat ................................................. 36

V. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 41

5.1. Kesimpulan ................................................................................................... 41 5.2. Saran ............................................................................................................. 41

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 43

Page 13: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat 2007-2015 ...... 33

2. Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Aceh Barat

3. Tahun 2007-2015 ............................................................................................ 35

4. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2015 ................................................. 37

Page 14: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

xiv

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2015 ................................................... 38

Page 15: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Data Input Penelitian ......................................................................................... 38

2. Surat izin penelitian ........................................................................................... 39

3. Surat Kerangan Studi Pustaka .......................................................................... 40

Page 16: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang

diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan

dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan

daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan

desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki

kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip

daerah otonom yang nyata.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

menyebutkan bahwa melaluiotonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah

diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah

merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Penerapan desentralisasi

sebagai wujut dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam

pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan

wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan

pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian

secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama

ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan

Page 17: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

2

menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri (Waluyo

2004).

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah,

pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak

dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan

pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang –Undang No. 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan

oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus

dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal

ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan

meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Pedapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kasi

umum daerah yang menambah ekuiditas dan lancar yang merupakan hak

pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh daerah. Sehungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah

yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara bruto,

yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang di anggarkan tidak boleh

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan

tersebut dan/atau dikurangi dengna bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam

rangka bagi hasil.

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Page 18: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

3

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan

(budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur

(regulatory function). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti

membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur,

menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi,

dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-

kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa

barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa

pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan

daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensi karena besar-

nya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk,

perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak

memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai dengan Undang-Undang tersebut

maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga

listrik baik untuk industri maupun non industri. Dengan melihat semakin baiknya

Perekonomian Kabupaten Aceh Barat maka tidaklah heran jika pemasukan

pemerintah daerah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali

Pajak Penerangan Jalan. Meningkatnya Pajak Penerangan Jalan lebih

terpengaruh oleh bertambahnya pengguna listrik sebagai contoh sumber listrik

yang sudah mulai terjangkau ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Aceh Barat

Page 19: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

4

yang menyebabkan bertambahnya pengguna listrik. Dengan demikian pemerintah

Kabupaten Aceh Barat agar dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Penerangan

Jalan maka perlu bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini PLN untuk

menyediakan sumber listrik untuk rumah-rumah yang belum terjangkau listrik

sama sekali. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap terhadap PAD relatif

kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya yang berasal dari Pajak

Daerah. Evaluasi terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan

untuk mengetahui apakah target penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk

tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang

diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan

dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selama kurun waktu 2008-2012 realisasi pajak penerangan jalan di

Kabupaten Aceh Barat terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 realisasi pajak

penerangan jalan sebesar Rp 1.196.068.974, selanjutnya pada tahun 2009

mengalami menjadi Rp. 977.961.363. Kemudian pada tahun 2010 mengalami

peningkatan kembali sebesar Rp 1.236.298.134. Peningkatan ini terus terjadi

hingga tahun 2011-2012 yakni sebesar Rp 1.648.915.452 dan Rp 1.784.490.168

pada tahun 2012. Perubahan penerimaan pajak setiap tahunnya disebabkan oleh

berbagai hal baik karena peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan pendapatan

dari objek pajak dan juga sistem pemungutan pajak yang semakin membaik

(DPKKD Kabupaten Aceh Barat 2012)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Penerangan

Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat”.

Page 20: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

5

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah berapa besar kontribusi

pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Aceh Barat.

.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Aceh Barat.

1.3.2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

a. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak penerangan jalan

b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang pajak

penerangan jalan di Kabupaten Aceh Barat.

c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharpakan dapat dijadikan acuan dalam

membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama

melalui pengembangan potensi pajak penerangan jalan.

1.4.Sistematika Penulisan

Bagian pertama pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bagian kedua tinjauan pustaka dalam ini membahas mengenai landasan

teori yang digunakan sebagai ajuan penlitian .

Page 21: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

6

Bagian ketiga metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian,

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data model analisis data dan definisi

operasional variable.

Bagian keempat hasil dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum

Provinsi Aceh, kependudukan, perekonomian, perkembangan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), perkembangan pajak penerangan jalan di Kabupaten Aceh Barat

dan pembahasan hasil penelitian.

Bagian kelima kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan

mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan.

Page 22: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah

2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Yani (2009, h. 347), keuangan daerah merupakan semua hak dan

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Yani (2009, h. 357) ruang lingkup keuangan daerah meliputi.

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan daerah;

d. Pengeluaran daerah;

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut Halim (2007, h. 20) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD

memiliki unsurunsur sebagai berikut :

Page 23: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

8

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi

biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas

maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;

d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Struktur APBD terdiri atas tiga komponen utama,yaitu:

a. Pendapatan

Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana

perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

b. Belanja

Dibagi ke dalam empat bagian, yaitu belanja aparatur daerah, belanja

pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak

terduga. Belanja aparatur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu

belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja

modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga,

yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja

modal.

c. Pembiayaan

Pos pembiayaan merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit

anggaran.Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu

sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas

dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan

seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 UU.No. 5 / tahun

Page 24: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

9

1974, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar

yaitu;

1). Pendapatan asli daerah yang meliputi:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum

(BLU) Daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2). Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi:

a. Sumbangan dari pemerintah;

b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang

undangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua

yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari

ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di

samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi

kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada

di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi

dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD).

Ketergantungan yang tinggi dari keuangan daerah terhadap pusat tersebut

tidak lepas dari makna otonomi dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-

pokok Pemerintah di Daerah”. Undang-undang tersebut lebih tepatdisebut sebagai

penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik daripada desentralistik. Unsur

Page 25: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

10

sentralistik ini sangat nyata dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Dalam

implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat

untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian

daerah menjadi terhambat. Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi

pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu UU

No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004

tentang “Pemerintah Daerah”, dan UU No. 25 1999 yang telah diubah menjadi

UndangUndang No.33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah”. Pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UndangUndang

No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004,

perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi

Undang-Undang No.33 tahun 2004 tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak

akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang

tersebut saling melengkapi (Saputra 2014 h. 5-6).

2.1.2. Pendekatan Hubungan Keuangan

Menurut Bahar (2009 h. 99) secara teoritik pendekatan yang dapat

digunakan untuk merumuskan hubungan antara pusat dan daerah dapat dibagi

sebagai berikut :

1. Pendekatan permodalan. Dalam pendekatan pemodalan ini kepada Pemda ini

diberi modal permulaan yang dapat diinvestasikan, kemudian berkembang dan

kemudian berhasil.

Page 26: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

11

2. Pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan kepada daerah

diberikan wewenang untuk mengelola sejumlah urusan yang dijadikan sumber-

sumber yang potensial diserahkan kepada daerah.

3. Pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan ini pusat memberikan sejumlah

dana pinjaman, bantuan atau bagi hasil kepada daerah untuk menutup

pengeluarannya.

4. Pendekatan konprehensif. Pendekatan ini berusaha menggabungkan sasaran

pengeluaran dengan sumber dananya.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari

kemampuan dalam pengeloaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik

akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha

usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuamgan daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dan

segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang

berhubungan dengan pelaksaanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penyelenggaraaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

didanai dari Dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD).

Ssementara itu,penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat di daerah di danai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan

belanja Negara ( APBN). Administrasi pendanaan penyelenggaraan kedua jenis

urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang

kekuasaan pemegang kekuasaan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya,

Page 27: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

12

kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa

perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,

serta pengawasan keuangan daerah kepada penjabat perangkat daerah.

Pelimpahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang

memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang (Abdullah,

2007, h. 143).

2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 yang dimaksud

dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan

APBD berpedoman pada Rencaan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam

rangka mewujudkan pelayanan publik. Tahapan dalam penyusunan APBD antara

lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah

tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD

(Nordiawan et al, 2012, h. 40).

Menurut Abdullah (2007, h. 152) anggaran pendapatan belanja daerah

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran,

terhitung mulai1 januari sampai dengan 31 Desember.

Page 28: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

13

Menurut Sumarsono (2010, h. 115) anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu alat

perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang

akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun.

Anggaran Pendapatan Daerah memiliki prinsip sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses

penyusunanan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat

sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam

pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan Akuntabilitas, Anggaran APBD harus dapat menyajikan

informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi

tujuan,sasaran,sumber pendanaan pada jenis/objek belanja serta korelasi

besarnya Anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu

kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional

yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja

dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja.

b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

Page 29: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

14

melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia atau mencukupi kredit anggaran

dalam APBD/perubahan APBD.

c. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun yang bersangkutan harus

dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.

4. Keadilan Anggaran yaitu Pajak daerah, restribusi daerah dan pungutan daerah

lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan

kemampuan.

5. Efesiensi dan efektifitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan

dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu

dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan

dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai,

penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan

harga satuan yang rasional.

6. Taat Asas, APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan

daerah di dalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan

peraturan daerah lainnya. (Sumarsono 2010, h. 116).

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang

bertujuan untuk memberikah keleluasan kepada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retriusi darah, hasil

Page 30: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

15

pengelolaan kekayaan daerah ddipisahkan, dan lain-lin pendapatan asli daerah

yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Darise 2009 : 33).

Menurut Widjaja (2007 : 78) PAD terdiri dari pajak, restribusi, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian

laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan

asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Menurut Fokusmedia (2006 : 249) beberapa sumber PAD yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri atas:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

- Jasa giro

- Pendapatan bunga

- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan

barang dan jasa oleh daerah.

A. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

Page 31: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

16

dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku (Bahar 2009:

140).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi

terdiri atas:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)

2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)

4. Pajak air permukaan

5. Pajak rokok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten/kota

terdiri atas:

1.Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Page 32: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

17

B. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah jenis jasa tertentu yang disediakan oleh

pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat

dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut

pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu

tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan

perizinan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 108 Tahun 2009 retribusi

daerah terdiri atas:

1.Retribusi jasa umum.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut

dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/

memanfaatkan kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara optimal.

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana

Page 33: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

18

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian terntentu (Darise 2009, h. 35-36).

C. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Darise (2009, h. 37) menyatakan bahwa jenis hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisakan terdiri dari :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

D. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan pasal 43 undang-undang nomor 34 tahun 2004 menyatakan

bahwa lain-lain pendapatan daerah terdiri dari hibah dan pendapatan dana darurat.

Hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat, artinya dalam menerima dana

hibah daerah tidak boleh mengadakan hibah yang secara politis dapat mengurangi

kebijakan daerah tersebut. Hibah yang berasal dari luar negeri harus dilakukan

melalui pemerintah dan harus dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara

pemda dan pemberian hibah, hibah harus digunakan sesuai dengan peruntukannya

sebagaimana yang dimaksud dalam naskah perjanjian hibah, tetapi harus

memperkuat dan menunjang fungsi pemerintah dan pelayanan dasar umum, serta

pemberdayaan aparatur pemerintah, untuk selanjutnya tatacara pemberian

penerimaan dan penggunaan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri yang

diatur dalam PP No.57 Tahun 2005 (Bahar 2009, h. 158).

Menurut Darise (2009, h. 37-38) jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah, disediakan untuk mengganggarkan penerimaan daerah yang tidak

Page 34: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

19

termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup :

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

angsur/cicilan

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

e. Penerimaan komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi

i. Pendapatan eksekusi atas jaminan

j. Pendpatan dari pengembalian

k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatiahan

m. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat

(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan

tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut beberapa ahli :

Page 35: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

20

Menurut Sumarsan, (2009, h. 3) pajak adalah iuran masyarakat kepada

negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya

menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung .

Selanjutnya menurut (Mardiasmo, 2008, h. 1) pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah

berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa

timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah

negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Berdasarkan Undang Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan

kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu

pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara

mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus

memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang Undang.

c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara

langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang

diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara

langsung dengan besarnya pajak.

d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak

diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus

Page 36: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

21

digunakan untuk “public saving” dan public saving ini yang akan digunakan

untuk membiayai “public invesment”.

Dari ke-4 (empat) ciri tersebut diatas, ciri ke-2 ( dua ) merupakan ciri yang

paling menonjol dalam suatu negara modern karena pengalihan sumber-sumber

(resources) dari sektor swasta ke sektor pemerintah harus selalu berdasarkan

peraturan atau Undang Undang, yang mana peraturan atau Undang-Undang

tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Hal ini

telah memunculkan sebuah slogan di negara-negara maju bahwa dalam

pemungutan pajak berlaku istilah “no taxation without representation” yang

artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan

pemungutan pajak dalam Undang Undang Dasar nya, yaitu Pasal 23 ayat (2)

UUD 1945 yang berbunyi bahwa “segala pajak untuk keperluan negara harus

berdasarkan Undang Undang”. Hal ini dipertegas dalam penjelasan dari pasal 23

ayat (2) tersebut, yaitu “Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari

mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri,

dengan perantaraan Dewan Perwakilannya.

2.3.2. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah. Dengan demkian,

pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan

Page 37: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

22

peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan didaerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi

dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka wewenang

pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing- masing yang

diatur dalam undang-undang.

2.4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud

adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya

dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut

dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Penerangan jalan merupakan

sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya

keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai

kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional

untuk memenuhi rasa keadilan. Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui

PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil,

karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan

bayar.

Page 38: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

23

2.4.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada

dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat

dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah

sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas

undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan

2.4.2. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik di wilayah daerah yang

tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah

kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan

bukan PLN.

2.4.3. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik

dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek

pajak, yaitu :

1. Penggunaan listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,

konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas

timbale balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.

Page 39: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

24

3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknisi terkait.

4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan

daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat

ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

2.4.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau

badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak

adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh

pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau

badan yang menjadi pelanggan dan ayau pengguna tenaga listrik. Dalam hal

ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain

orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak

yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh

PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Pelanggan

merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN sedangkan pengguna tenaga listrik

umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi

dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk

industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan

tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan

PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah

tangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan

Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan

Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan

Page 40: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

25

Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas

penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan

Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari

PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah. Dalam

menjalakan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak

tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah

tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab

secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak

terutang. Selai itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat

kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4.5. Potensi Penerimaan Pajak Penerangangan Jalan

Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan

basis pajak (Tax Base) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku.

Basis pajak (Tax Base) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban

dengan biaya pemakaian listrik. Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban

dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan

pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah

pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan

pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik

(KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan

golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri),

Page 41: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

26

Jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-

masing golongan pelanggan PLN (Hamrolie,2003)

2.5. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka maka penulis

merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga kontribusi pajak

penerangan jalan berpengaruh nyata terhadap Pedapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Aceh Barat.

Page 42: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

27

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi jumlah pelanggan listrik, jumlah

tagihan listrik dan pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu

2004-2014.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder.

Data sekunder data ini di peroleh pada PLN dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah (DPKKD) di Kabupaten Aceh Barat.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

mendatangi langsung ke kantor-kantor terkait guna memperoleh data yang akurat.

Sebagai pendukung penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai metode

pengumpulan datanya dengan cara mempelajari buku-buku referensi, skripsi, serta

browsing website internet yang terkait dengan penelitian ini

3.3. Model Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yaitu

melihat nilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan pendapatan

Page 43: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

28

lain-lain yang sah terahadap pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Untuk melihat kotribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Baihaqi 2011):

KPPJ =

Dimana :

KPJ : Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

PPJ : Total Pajak Penerangan Jalan

TPAD : Total Pendapatan Asli Daerah Daerah

3.4. Definisi Operasional Variabel

a. Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh

dari pendapatan asli daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2004-2014 yang di ukur

dengan satuan rupiah (Rp)

b. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain di Kabupaten Aceh

Barat dalam kurun waktu 2004-2014 yang di ukur dengan satuan rupiah (Rp)

Page 44: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

29

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat

4.1.1. Giografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat berada pada bagian pesisir Barat

dari Provinsi Aceh dengan bentuk topografi daerah pegunungan dibagian utara

yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang termasuk dalam Ekosistem

Leuser, serta dataran rendah dan pesisir pantai dibagian Selatan.

Berdasarkan kedudukan dan letak wilayah Kabupaten Aceh Barat yang diapit oleh

Pegunungan Bukit Barisan dan Samudera Indonesia, Kabupaten Aceh Barat

mempunyai posisi yang sangat strategis dan berpeluang dalam pengembangan

bidang ekonomi, industri, perdagangan dan jasa. Kabupaten Aceh Barat dengan

luas wilayahnya 2.927,95 Km2 atau 292.795,00 Ha, tertetak antara 2O – 5O16’

Lintang Utara dan 95° - 97O10’ Bujur Timur yang batas- batasnya sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Pidie

b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

c. Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya

d. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 32 mukim, 322 desa dan 12 kecamatan

antara lain yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Samatiga, Kecamatan

Bubon, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Woyla, Kecamatan Woyla

Barat, Kecamatan Woyta Timur, Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Meureubo,

Kecamatan Pante Ceureumeun, Kecamatan Sungai Mas, dan Kecamatan

Page 45: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

30

Panteun Reu. Kecamatan Panteun Reu merupakan kecamatan hasil pemekaran

dari Kecamatan Kaway XVI pada Januari 2008.

Kecamatan Sungai Mas merupakan kecamatan terluas yaitu 781,73

Km2 (78.173 Ha) atau 26,70% dari luas Kabupaten Aceh Barat keseluruhan,

selanjutnya Kecamatan Kaway XVI yaitu seluas 510,18 Km2 (51.018 Ha) atau

17,42%, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Johan Pahlawan yang

hanya 44,91 Km2 (449.100 Ha) luasaanya atau 1,53 % dari luas keseluruhan

Kabupaten Aceh Barat diikuti oleh Kecamatan Panteun Reu 83,04 Km2 (8.304

Ha) atau 2,84 %.

4.1.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2008 berjumlah 182.565

jiwa. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 91.333 jiwa dan

perempuan 91.232 jiwa. Jika dilihat jumlah penduduk perkecamatan, maka

Kecamatan Johan Pahlawan merupakan jumlah yang tertinggi penduduknya

dibandingkan dengan kecamatan- kecamatan lain yaitu sebesar 66.350 jiwa

dengan jumlah rumah tangga sebanyak 15.321 rumah tangga. Hal ini dikarenakan

kecamatan Johan Pahlwan merupakan tempat berlokasinya Ibu Kota Kabupaten

Aceh Barat yaitu Kota Meulaboh. Sedangkan jumlah penduduk perkecamatan

yang terkecil jumlah penduduk yaitu Kecamatan Panteun Reu sebesar 3.552

jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 901 rumah angga, kecamatan ini

merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kaway XVI sebagai kecamatan

induknya. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,018%

pertahun selama periode 1996-2006 (Aceh Barat Dalam Angka 2006, BPS)

kecuali pada tahun 2008 tercatat pertembuhan penduduk yang tidak normal yaitu

Page 46: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

31

mencapai 16,03%, sehingga dalam perhitungan berikutnya, tahun pertumbuhan

ektrim ini tidak diperhitungkan dan diasumsikan kedepan tidak mengalami

dinamika penduduk yang cukup extreeme, maka jumlah penduduk Kabupaten

Aceh Barat pada tahun 2012 akan mencapai 192.966 jiwa.

4.1.3. Perekonomian

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang disajikan secara berkala setiap

tahunnya. Perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun

berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi

pada tahun berjalan tersebut. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Barat mencapai angka 8,65%. Angka tersebut melampau

target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5% pada tahun 2006.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada

tahun 2006 cukup beralasan dimana aktivitas perekonomian di daerah ini

meningkat tajam pasca musibah gempa dan tsunami pada Desember 2004.

Sedangkan pada tahun 2005 dimana kegiatan ekonomi masih pada tahap

pemulihan, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar minus 13,15%.

Secara sektoral pertumbuhan ekonomi dipicu oleh meningkatnya aktivitas

pada sector Bangunan/Konstruksi, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor

perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Industri. Secara sederhana dapat

dijelaskan bahwa aktifitas pembangunan secara fisik membutuhkan bahan baku

dari barang galian dan barang-barang dari hasil industri bahan bangunan, sehingga

terjadi peningkatan pada transaksi perdagangan, aktivitas transportasi dan

komunikasi.

Page 47: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

32

Sektor pertanian walaupun meningkat sebesar 6,93% pada tahun 2006,

tetap memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Aceh Barat, karena sektor Pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap

nilai PDRB Kabupaten Aceh Barat, terutama subsektor Tanaman Bahan Makanan

dan subsektor Perkebunan. Pertumbuhan ekonomi daerah pada masa yang

akan datang akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor-sektor yang

memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sektor Pertanian, dan

sector Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah yang memiliki potensi lahan agraris

yang besar, sektor pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan

perekonomian daerah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengingat

sebagian besar penduduk khususnya masyarakat yang tinggal dipedesaan

mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian khususnya tanaman pangan

terutama tanaman padi, palawija dan hortikultura sebagai sumber mata

pencaharian sehari-hari.

4.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan terhadap

pendapatan masyarakat, untuk itu peran pemerintah daerah untuk meningkatkan

potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat.

Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

dan kesjahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),

peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari

kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam

mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan

Page 48: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

33

masukan terhadap daerah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2007-2015 dapat dilihat pada Tabel 1

berikut:

Tabel 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat 2007-2015

Tahun PAD

(Rp)

Pertumbuhan

(%)

2007 21.710.256.581

2008 40.423.494.271 86

2009 27.878.493.673 (31)

2010 24.272.674.383 (13)

2011 21.042.865.954 (13)

2012 24.727.256.869 18

2013 46.928.106.802 90

2014 51.234.104.121 9

2015 36.794.486.818 (28) Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat tahun (2015)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2007-2015, dimana pada tahun 2007

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat sebesar

Rp21.710.256.581 jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2008 menjadi Rp

40.423.494.271 atau tumbuh 86 persen dari tahun 2007 kemudian tahun

berikutnya yakni tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat

tercatat sebesar Rp 27.878.493.673, turun 31 persen dari tahun 2008, penurunan

ini terus terjadi hingga tahun 2012 yaitu sebesar Rp 24.727.256.869. penurunan

ini dsebabkan oleh menurunya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang

merupakan sumber tertinggi terhadap Pendapatan Asli Dareh (PAD) di Kabupten

Aceh Barat. Kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup drastis

yaitu sebesar Rp 46.928.106.802 atau tumbuh sebesar 90 persen dan tahun 2014

realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat tercatat sebesar

Page 49: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

34

Rp 36.794.486.818 turun 28 persen dari tahun 2014. Pendapatan Asli Daerah

merupakan sumber pembiayaan daereah yang utama dan merupakan cerminan

dari tingkat kemandirian daerah tersebut semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) menunjukkan semakin tingkat kemandirian daerah tersebut oleh karena itu

perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara matang dan

baik sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di optimalkan

dengan begitu ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang dalam

hal ini, pemerintah harus terus berupaya untuk dapat meningkatkan jumlah

penerimaan PAD minimal sebesar 40% hingga 50% sehingga dapat memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

4.3. Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Aceh Barat

Seiring dengan berjalannya waktu, lampu penerangan selalu hadir di

berbagai tempat perkotaan maupun pedesaan. Semakin banyak lampu ditengah

kota dan desa maka akan semakin mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat

di malam hari maupun di siang hari. BUMN yang bergerak di bidang tenaga

listrik harus mengkoordinasi penggunaan lampu, karena jika tidak terkoordinasi

dengan benar akan mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi pihak BUMN

selaku penyedia tenaga listrik maupun masyarakat itu sendiri. Berdasarkan UU

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah

satu jenis pajak yang termasuk penerimaan pembayaran pajak daerah adalah pajak

penerangan jalan.

Perkembangan pajak penerangan jalan di Kabupaten Aceh Barat dapat

dilihat pada Tabel 2 berikut.

Page 50: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

35

Tabel 2

Realisasi Pajak Penerangan Jalan

di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2015

No Tahun PPJ (Rp) Pertumbuhan (%)

1 2007 1.233.726.197

2 2008 1.985.325.672 60,92

3 2009 2.031.776.913 2,34

4 2010 2.999.020.085 47,61

5 2011 3.176.149.389 5,91

6 2012 3.940.719.014 24,07

7 2013 4.203.171.182 6,66

8 2014 5.012.825.832 19,26

9 2015 5.075.071.375 1,24 Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat tahun (2015)

Tabel di 2 atas menujukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan

pajak penerangan jalan di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2007-2015.

Dimana pada tahun 2007 sebesar Rp1.233.726.197, jumlah ini meningkatan pada

tahun 2008 menjadi Rp1.985.325.672 atau tumbuh sebesar 60,92 persen.

Kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2009 kembali meningkat sebesar

2,34. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2015 dimana realisasi pajak

penerangan jalan di Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp5.075.071.375. Pajak

Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud

adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN. Objek

Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang

tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak

Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Dalam hal Pajak Penerangan Jalan

dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan

jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

Page 51: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

36

2.4. Pembahasan Hasil

2.4.1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendaptan Asli Daerh di

Kabupaten Aceh Barat

Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan

tenaga listrik baik untuk industri maupun non industri. Dengan melihat semakin

baiknya Perekonomian Kabupaten Aceh Barat maka tidaklah heran jika

pemasukan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak

terkecuali pajak penerangan jalan. Meningkatnya pajak penerangan jalan lebih

terpengaruh oleh bertambahnya pengguna listrik sebagai contoh sumber listrik

yang sudah mulai terjangkau ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten Aceh Barat

yang menyebabkan bertambahnya pengguna listrik.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar dapat

memaksimalkan penerimaan pajak penerangan jalan maka perlu bekerjasama

dengan instansi terkait dalam hal ini PLN untuk menyediakan sumber listrik untuk

rumah-rumah yang belum terjangkau listrik sama sekali. Kontribusi pajak

penerangan jalan terhadap terhadap PAD relatif kecil dibandingkan dengan

pendapatan daerah lainnya yang berasal dari pajak daerah. Evaluasi terhadap

penerimaan pajak penerangan jalan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah

target penerimaan pajak penerangan jalan untuk tahun-tahun sebelumnya dapat

tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh. Pada bagian ini penulis

ini mengetahui berapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat.

Untuk melihat besarnya kontribusi pajak penerangn jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dihitung dengan

menggunakan rumus :

Page 52: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

37

KPPJ =

Dimana :

KPPJ : Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

PPJ : Realisasi Pajak Penerangan Jalan

TPAD : Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2015

No Tahun PAD

(Rp)

PPJ

(Rp)

Kontribusi

(%)

1 2007 21.710.256.581 1.233.726.197 5,68

2 2008 40.423.494.271 1.985.325.672 4,91

3 2009 27.878.493.673 2.031.776.913 7,29

4 2010 24.272.674.383 2.999.020.085 12,36

5 2011 21.042.865.954 3.176.149.389 15,09

6 2012 24.727.256.869 3.940.719.014 15,94

7 2013 46.928.106.802 4.203.171.182 8,96

8 2014 51.234.104.121 5.012.825.832 9,78

9 2014 36.794.486.818 5.075.071.375 13,79 Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat (data diolah Agustus 2016).

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan

terhadap Pendapatan Asli Darah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun

waktu 2007-2015 berkisar antara 5,68-15,94 persen. Untuk lebih jelasnya

digambarkan pada Grafik 1 berikut.

Page 53: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

38

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat (data diolah Agustus 2016).

Grafik 1 di atas menujukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan

kecenderungan peningkatan sejak tahun 2007-2015 dimana pada tahun 2007

sebesar 5,68 persen jumlah ini meningkat pada tahun 2008 menjadi 4,91 persen.

Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 15,94 persen, hal ini

disebabkan oleh meningkatnya jumlah ruas area jalan sehingga memerlukan

lampu penerangan jalan yang banyak. Namun pada tahun 2013 kontribusi pajak

penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh

Barat mengalami penurun yaitu sebesar 8,96 persen. Penurunan ini salah satunya

disebabkan oleh penurunan tarif listrik dan terjadinya keadaan perlistrikan di

Kabupaten Aceh Barat yang sering padam. Namun hingga tahun 2015 realisasi

pajak penerangan jalan di Kabupaten Aceh Barat tercatat sebesar 13,79 persen.

Hal ini menandakan bahwa sistem pungujtan pajak penerangan jalan di Kabupaten

Aceh Barat berjalan dengan cukup baik.

Pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN dan hasilnya langsung

diserahkan kepada PEMDA Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini PLN sebagai

5,68 4,91

7,29

12,36 15,09

15,94

8,96 9,78

13,79

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grafik 1

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2015

Series1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Page 54: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

39

pemungut yang diatur sesuai peraturan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Karena

jenisnya merupakan pajak, maka perlu dipahami bahwa pajak penerangan jalan

imbal baliknya bersifat tak langsung. Pembayar pajak tidak otomatis dapat

langsung menikmati fasilitasnya. Berbeda dengan retribusi yang fasilitasnya dapat

langsung dinikmati pembayar retribusi. Seperti retribusi parkir, dimana

masyarakat mendapatkan jasa tempat memarkir kendaraannya.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) termasuk jenis pajak yang dikenakan oleh

kabupaten atau kota. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

menggunakan tenaga listrik. Untuk tarif pengenaan Pajaknya, berdasarkan Pasal

55 ayat 1 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak

Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2002

Tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, secara

singkat dapat digambarkan bahwa Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN dari

seluruh pelanggan di daerah yang bersangkutan setiap bulan bersamaan dengan

pembayaran rekening listrik PLN, kemudian oleh PLN, hasil Pajak Penerangan

Jalan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Terakhir, Pemkab wajib melunasi pembayaran rekening listrik atas lampu

penerangan jalan yang menjadi beban Pemkab. Semua mekanisme tersebut

dilakukan sesuai dengan Momorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab

dan PT PLN.

Page 55: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

40

Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu jenis Pajak Daerah yang

tentunya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik

yang baik kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan. Menilik kembali

pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang

PDRD, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pengertian tidak mendapatkan imbalan secara langsung, bisa

dipahami sebagai Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut, manfaatnya

tidak bisa secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Artinya, masyarakat tidak

bisa menikmati secara langsung fasilitas penerangan jalan di tempat masing-

masing tanpa ijin dari pihak PLN dan Pemerintah Daerah.

Page 56: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

41

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang

telah dilakukan pada bab sebelumnya adalah:

a. Perkembangan pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2007-

2015 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dengan rata-rata tingkat

pertumbuhan sebesar sebesar 15 persen persen per tahun.

b. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Aceh Barat mengalalmi peningkatan di setiap tahunnya dan

berkisar antara 5,68-15,94, kontibusi teringgi terjadi pada tahun 2012 yaitu

sebesar 15,94 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu

sebesar 5,68 persen. Hal ini membuktikan bahwa pajak penerangan jalan di

Kabupaten Aceh Barat dalam kondisi baik.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis menyarankan

yaitu :

a. Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Meulaboh

Kabupaten Aceh Barat seharusnya ada penambahan dari jumlah potensi per

golongan tarif sehingga dapat menghasilkan kontribusi yang cukup besar dari

penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Aceh Barat.

Page 57: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

42

b. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu meningkatkan PAD

dengan cara menggali potensi pajak di Kabupaten Aceh Barat terutama pajak

penerangan jalan.

c. Mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dengan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat meningatkatkan kemandirian

daerah di Kabupaten Aceh Barat.

Page 58: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN ...repository.utu.ac.id/785/1/I-V.pdfANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT SKRIPSI

43

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala

Daerah secara langsung. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bahar, Ujang. 2009. Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara

Teori dan Praktik. PT Indek . Jakarta.

DPKKD Kabupaten Aceh Barat 2012. Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten

Aceh Barat. DPKKD Kabupaten Aceh Barat. Meulaboh.

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan BLU.Edisi Kedua. PT. Macana Jaya Cemerlang.

Jakarta.

Fokusmedia, Tim Redaksi. 2006. Undang-Undang Otonomi Daerah. Fokusmedia.

Bandung

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah.

Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas, Wirawan B. 2007. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.

Nordiawan, Deddi et al. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Edisi Ketiga. Salemba

Empat. Jakarta.

Mardiasmo, 2008. Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta

Thomas Sumarsan, 2009. Perpajakan Indonesia. Esia Media. Jakarta

Saputra. Dori 2014. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah

pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah.

Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam

Otonomi. Ghalia Indonesia. Jakarta

Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Edisi pertama-

Yokyakarta:graha ilmu.

Soemitro, 2003. Asas-asas Perpajakan, PT. Eresco. Bandung.

Walluyo, 2007. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta

Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

di Indonesia.Jakarta:Rajawali Pers.