55
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2008-2011 TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh: Ibnu Khotamul Aulad F3409040 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

  • Upload
    vuquynh

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2008-2011

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh:

Ibnu Khotamul Aulad

F3409040

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

Page 2: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE CONTRIBUTION OF PAJAK PENERANGAN JALAN TOWARD PENDAPATAN ASLI DAERAH IN KABUPATEN

SUKOHARJO IN 2008-2011

Ibnu Khotamul Aulad F3409040

Pajak Penerangan Jalan or PPJ is a tax on the use of electricity, either self-

produced or obtained from other source. Pajak Penerangan Jalan is one of Pendapatan Asli Daerah in Pajak Daerah post. In its collection, the DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo still faces some constraints. Many attempts have been taken by the DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo in dealing with this problem.

The writer had conducted a study to examine the problems in collecting

Pajak Penerangan Jalan in the DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo. The objectives of research were to find out the cause of the difficulties the DPPKAD faced and to analyze the effectiveness of Pajak Penerangan Jalan in DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo. The research methods used by the writer were field study and library study. From the result of study, it could be found the performance of DPPKAD, the difficulties faced, the way of dealing with the difficulties and the analysis was conducted on the effectiveness of Pajak Penerangan Jalan in the DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo.

From the result of research, it could be found that the effectiveness of

revenue was sufficiently good, but some constraints were still found such as the taxpayer’s fraud over the use of electricity billing, thereby impacting to the revenue of Pajak Penerangan Jalan. Socializing to the society by organizing the free electricity billing replacement program using Pre-paid system could help cope with this problems.

Keywords: Pajak Penerangan Jalan, Contribution Analysis

Page 3: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

Page 4: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iv

Page 5: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kesulitan.... seluruh kesulitan dalam hidup ini... adalah bagian dari suatu tatanan

yang sempurna dari sifat yang paling pasti dari sistem tata surya ini.

( Pierre Simon de Laplace)

Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama

ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya.

( Alexander Pope)

Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja

keras.

(Mario Teguh)

Pelajarilah ilmu”

Barangsiapa mempelajarinya karena ALLAH, itu Taqwa.

Menuntutnya, itu Ibadah.

Mengulang-ulangnya, itu Tasbih.

Membahasnya itu Jihad.

Mengajarkanya kepada orang yang tidak tahu, itu Sedekah

Memberikannya kepada ahlinya, Itu mendekatkan diri kepada Tuhan

(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ilya Al-Ghozali)

Penulis persembahkan kepada:

- Almamaterku

- Keluargaku

Page 6: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Tidak henti-hentinya ucapan alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis

panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, karunia dan rahmat yang tidak

pernah putus kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini

dengan baik. Tugas Akhir ini termasuk salah satu syarat Tugas Akhir kuliah.

Laporan ini dibuat berdasarkan pengalaman magang yang dilakukan oleh penulis

pada instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,

dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh

dari sempurna. Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya

kerjasama serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini,

penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu ada bersama penulis dan tak pernah bosan memberi

banyak rejeki, karunia, kenikmatan, kesehatan dan kemudahan dalam

penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak. selaku ketua Program Studi Diploma III

Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga

sebagai dosen pembimbing dalam menyusun Tugas Akhir ini.

3. Bapak Darwanto selaku Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten

Sukoharjo yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melakukan magang kerja dan penelitian.

Page 7: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

4. Ibu Giyarni selaku Pembimbing Instansi Magang DPPKAD Kabupaten

Sukoharjo.

5. Seluruh Staff DPPKAD Kabupaten Sukoharjo yang telah membantu penulis

dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

6. Kepada Keluarga penulis yang telah mendorong dan setia membimbing

penulis untuk selalu optimis dan berusaha dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

7. Kepada teman-teman penulis yang telah membantu penulis sampai Tugas

Akhir ini selesai.

8. Kepada seluruh staff dan tenaga pengajar Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir

ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran hati, penulis

menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga

Tugas Akhir ini bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Surakarta, 2013

Penulis

Page 8: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

viii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

ABSTRAK .............................................................................................................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI .......................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL .................................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xii

BAB

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ............................ 1

B. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 12

C. Rumusan Masalah .................................................................................. 14

D. Tujuan Penelitian ................................................................................... 14

E. Manfaat Penelitian ................................................................................. 15

F. Teknik Analisis Data .............................................................................. 15

G. Metode Analisis Data ............................................................................. 17

II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 18

1. Pajak .................................................................................................. 18

Page 9: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

a. Pengertian Pajak ......................................................................... 18

b. Fungsi Pajak ............................................................................... 19

c. Sistem Pemungutan Pajak ......................................................... 20

d. Penggolongan Pajak ................................................................... 20

2. Pengertian Pajak Daerah .................................................................. 21

3. Pajak Penerangan Jalan ................................................................... 23

B. Analisis dan Pembahasan ....................................................................... 28

1. Efektivitas Realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Target

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan................................................ 28

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten

Sukoharjo ......................................................................................... 34

III. TEMUAN

A. Kelebihan ............................................................................................... 38

B. Kelemahan .............................................................................................. 39

IV. PENUTUP

A. Simpulan.................................................................................................. 40

B. Rekomendasi .......................................................................................... 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 10: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

x

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

II.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas ..................................................................... 29

II.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sukoharjo

Tahun Anggaran 2008-2011 ........................................................................... 31

II.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi ...................................................................... 35

II.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo

Tahun Anggaran 2008-2011 ........................................................................... 35

Page 11: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

1.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ................................. 5

2.1 Laju Pertumbuhan Realisasi PPJ dan Target PPJ Kabupaten Sukoharjo

Tahun Anggaran 2008-2011 ........................................................................... 32

Page 12: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

xii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

2. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008,

2009, 2010 dan 2011.

Page 13: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE CONTRIBUTION OF PAJAK PENERANGAN JALAN TOWARD PENDAPATAN ASLI DAERAH IN KABUPATEN

SUKOHARJO IN 2008-2011

Ibnu Khotamul Aulad F3409040

Pajak Penerangan Jalan or PPJ is a tax on the use of electricity, either self-produced or obtained from other source. Pajak Penerangan Jalan is one of Pendapatan Asli Daerah in Pajak Daerah post. In its collection, the DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo still faces some constraints. Many attempts have been taken by the DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo in dealing with this problem.

The writer had conducted a study to examine the problems in collecting Pajak Penerangan Jalan in the DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo. The objectives of research were to find out the cause of the difficulties the DPPKAD faced and to analyze the effectiveness of Pajak Penerangan Jalan in DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo. The research methods used by the writer were field study and library study. From the result of study, it could be found the performance of DPPKAD, the difficulties faced, the way of dealing with the difficulties and the analysis was conducted on the effectiveness of Pajak Penerangan Jalan in the DPPKAD of Kabupaten Sukoharjo.

From the result of research, it could be found that the effectiveness of revenue was sufficiently good, but some constraints were still found such as the taxpayer’s fraud over the use of electricity billing, thereby impacting to the revenue of Pajak Penerangan Jalan. Socializing to the society by organizing the free electricity billing replacement program using Pre-paid system could help cope with this problems.

Keywords: Pajak Penerangan Jalan, Contribution Analysis

Page 14: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRAKSI

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2008-2011

Ibnu Khotamul Aulad F3409040

Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu dari pendapatan asli daerah pada pos pajak daerah. Dalam pemungutannya, masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Berbagai cara dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo untuk mengatasi masalah ini.

Penulis telah melakukan penelitian untuk mengkaji masalah dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kesulitan-kesulitan yang dihadapi DPPKAD dan menganalisis efektivitas dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DPPKAD Sukoharjo. metode penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Dari hasil studi tersebut dapat diketahui bagaimana kinerja DPPKAD, Kesulitan yang dihadapi, cara untuk mengatasi kesulitan tersebut dan menganalisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan di DPKKAD Kabupaten Sukoharjo

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan sudah cukup baik namun masih ditemuinya kendala-kendala yaitu masih terjadinya kecurangan yang dilakukan wajib pajak atas penggunaan rekening listrik sehingga berdampak pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melaksanakan program penggantian rekening listrik sistem pra-bayar secara gratis dapat membantu mengatasi permasalahan ini.

Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Analisis Kontribusi

Page 15: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO

1. Sejarah Singkat DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang “Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah

daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota” dan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang “Organisasi perangkat daerah”

maka terbentuklah organisasi dinas daerah yaitu Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat menjadi DPPKAD

yang terletak di Jl. Kyai Muwardi Nomor 01 Sukoharjo.

DPPKAD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan peraturan daerah

Kabupaten Sukoharjo bertugas sebagai pelaksana otonomi daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh

seorang kepala dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada bupati melalui sekretaris daerah. DPPKAD mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Page 16: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

d. Penyusunan kebijakan pemungutan Pajak Daerah.

e. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah.

f. Pengolahan data dan informasi Pajak Daerah.

g. Pelayanan Pajak Daerah.

h. Penagihan Pajak Daerah.

i. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah.

j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

k. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

l. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

m. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, sumber penghasilan daerah

adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah yang terd iri atas:

1) Hasil Pajak Daerah

2) Hasil Retribusi Daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

Page 17: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

2. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

sebagai berikut:

a. Kepala dinas

b. Sekretariat yang terdiri atas:

1) Subbidang Program

2) Subbidang Keuangan

3) Subbidang Umum dan Kepegawaian

c. Bidang anggaran yang terdiri atas:

1) Seksi Perancanaan Anggaran

2) Seksi Penyusunan Anggaran

3) Seksi Pelaksanaan Anggaran

d. Bidang pendapatan yang terdiri atas:

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

2) Seksi Penetapan

3) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan

e. Bidang perbendaharaan yang terdiri atas:

1) Seksi Perbendaharaan I

2) Seksi Perbendaharaan II

3) Seksi Perbendaharaan III

f. Bidang akuntansi yang terdiri atas:

1) Seksi Akuntansi

2) Seksi Verifikasi

Page 18: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan

g. Bidang kas yang terd iri atas:

1) Seksi Penerimaan

2) Seksi Pengeluaran

3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan

h. Bidang Aset dan Investasi Daerah yang terdiri atas:

1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah

2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah

3) Seksi Perubahan Status Hukum

i. UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 19: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Page 20: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

3. Deskripsi Jabatan

a. Kepala Dinas

Dinas DPPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kesekretariatan

meliputi keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian,

program serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab

pada sekretariat.

1) Subbidang Program

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian

kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan.

2) Subbidang Keuangan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian

kegiatan administrasi keuangan dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan.

3) Subbidang Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian

Page 21: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

kegiatan administrasi umum organisasi dan tata laksana,

pengurusan rumah tangga, perlengkapan dokumentasi,

perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi

kepegawaian.

c. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan,

penyusunan anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai

pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran

belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi

tanggung jawab pada bidang anggaran.

1) Seksi Perancanaan Anggaran

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran.

2) Seksi Penyusunan Anggaran

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pnegendalian dan

pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.

3) Seksi Pelaksanaan Anggaran

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang pelaksanaan anggaran.

Page 22: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

d. Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan,

penyusunan anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai

pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran

belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi

tanggung jawab pada bidang pendapatan.

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan.

2) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang penetapan

3) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang penerimaan, penagihan dan

pelaporan.

e. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan

meliputi keseluruhan aktivitas penerbitan Surat Pencairan Dana

(SP2D) untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar

Page 23: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

(SPM) dari permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban rekening

kas umum daerah.

1) Seksi Perbendaharaan I

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pnegendalian dan

pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan I.

2) Seksi Perbendaharaan II

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan II.

3) Seksi Perbendaharaan III

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan III.

f. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan,

penyusunan anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai

pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran

belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi

tanggung jawab pada Bidang Akuntansi.

1) Seksi Akuntansi

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang akuntansi.

Page 24: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

2) Seksi Verifikasi.

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang verifikasi.

3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang fasilitasi penyusunan laporan

keuangan.

g. Bidang Kas

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan,

penyusunan anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai

pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran

belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi

tanggungjawab pada Bidang Kas.

1) Seksi Penerimaan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang penerimaan.

2) Seksi Pengeluaran

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang pengeluaran.

Page 25: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang pengendalian dan pelaporan.

h. Bidang Aset dan Investasi Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan,

penyusunan anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai

pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran

belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi

tanggung jawab pada Bidang Aset dan Investasi Daerah.

1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset daerah.

2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset daerah.

3) Seksi Perubahan Status Hukum

Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang investasi daerah.

Page 26: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

i. UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit organisasi masing-

masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah

daerah dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendapatan Asli Daerah merupakan satu-satunya pendapatan yang

murni dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga berhasil tidaknya

pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah dapat dilihat dari

penerimaan dana pada sektor ini. Salah satu sumber pendapatan dari sekian

banyaknya sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah. Karena Pajak

Daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli

Daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah yang dikelola pemerintah daerah

adalah Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan

tenaga listrik baik untuk industri maupun non industri. Dengan melihat

semakin baiknya Perekonomian Kabupaten Sukoharjo maka tidaklah heran

jika pemasukan pemerintah daerah dari sektor Pajak Daerah juga meningkat,

tidak terkecuali Pajak Penerangan Jalan. Meningkatnya Pajak Penerangan

Jalan lebih terpengaruh oleh bertambahnya pengguna listrik sebagai contoh

Page 27: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

sumber listrik yang sudah mulai terjangkau ke daerah-daerah terpencil di

kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan bertambahnya pengguna listrik.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar dapat

memaksimalkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan maka perlu bekerjasama

dengan instansi terkait dalam hal ini PLN untuk menyediakan sumber listrik

untuk rumah-rumah yang belum terjangkau listrik sama sekali. Kontribusi

Pajak Penerangan Jalan terhadap terhadap PAD relatif besar dibandingkan

dengan pendapatan daerah lainnya yang berasal dari Pajak Daerah.

Evaluasi terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan

untuk mengetahui apakah target penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk

tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang

diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang

pada akhirnya dapat memperlancar perkembangan pembangunan di

kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk

membahas tentang “Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun

Anggaran 2008-2011”.

Page 28: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Seberapa besar efektivitas realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap target

penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo selama

empat tahun anggaran (2008-2011).

2. Seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo selama empat tahun anggaran

(2008-2011).

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas realisasi Pajak Penerangan

Jalan terhadap target penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten

Sukoharjo selama empat tahun anggaran (2008-2011).

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Sukoharjo selama empat tahun anggaran (2008-2011).

Page 29: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi DPPKAD Sukoharjo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

sumbangan pikiran dan mampu memberikan solusi dalam meningkatkan

penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan.

2. Bagi Penulis dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan, referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah

wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya mengenai

kontribusi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan sebagai referensi

Tugas Akhir, khususnya bagi mahasiswa perpajakan dengan pokok

bahasan yang terkait.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang diambil oleh penulis yaitu Pajak Penerangan

Jalan Kabupaten Sukoharjo.

2. Data Penelitian

Data yang diambil penulis untuk penelitian ini adalah:

a. Gambaran umum DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

b. Rekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Sukoharjo.

Page 30: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dan informasi dengan cara menelaah buku-

buku literatur, peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan

dan surat edaran di bidang perpajakan, serta literatur lain yang

berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini.

b. Studi Lapangan, meliputi:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud

untuk mengkonstrusi mengenai orang, kejadian, kegiatan,

organisasi, motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang

diwawancarai (Zaenal dan Amran, 2000). Penulis melakukan

wawancara dengan staff yang bertugas mengurus penerimaan

Pajak Penerangan Jalan.

2) Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara mencari data, laporan

atau tulisan dari DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

G. METODE ANALISIS DATA

Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis adalah metode

kuantitatif, metode kuantitatif (Suyanto dan Sutinah, 2010) adalah penelitian

Page 31: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

yang menggunakan data berupa angka. Di dalam penelitian kuantitatif

terdapat tiga tipe analisis, yaitu:

1. Analisis utama/primer (primary analysis), merupakan analisis asli yang

dilakukan oleh peneliti yang menghasilkan temuan tentang topik spesifik.

Dengan kata lain analisis primer adalah suatu analisis yang

mempertimbangkan data/informasi utama yang diperoleh dalam suatu

penelitian.

2. Analisis sekunder atau analisis data sekunder (secondary analysis),

merupakan suatu analisis tentang temuan-temuan yang ada dari peneliti

lain yang mungkin menggunakan metode yang berbeda dan lebih halus.

Dengan kata lain, analisis ini memfokuskan pada data yang telah

dikumpulkan/disusun dan di analisis serta melakukan suatu analisis

kedua atau ketiga kalinya.

3. Meta-analysis, merupakan suatu analisis tentang data atau informasi yang

telah dikumpulkan/disusun dan dianalisis dari beberapa studi.

Page 32: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. PAJAK

a. Pengertian Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah iuran yang dipungut oleh

negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang

pemungutannya berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa

dan tidak ada kontraprestasi secara langsung.

Menurut Soemitro (Resmi, 2007: 1), pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldmann (Waluyo, 2010: 2), pajak adalah prestasi

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran-pengeluaran umum.

Page 33: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

Menurut Smeets (Suandy, 2002), pajak adalah prestasi kepada

pemerintah yang melalui norma-norma umum, dan yang dapat

ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai

pengeluaran daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 65 Tahun

2001, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Ilyas (2003: 8), pajak ada dua yaitu:

1)Fungsi Budgeteir

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan

bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai

contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai

penerimaan dalam negeri.

2)Fungsi Regulerend

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai

contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap

minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang

mewah.

Page 34: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2004: 7),

memiliki beberapa jenis yaitu:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib Pajak.

2) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

yang terutang.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.

d. Penggolongan Pajak

Pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Menurut sifatnya, dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak yang dibebankanya dipikul sendiri oleh wajib

pajak dan dapat dikenakan secara berulang-ulang pada

waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penghasilan.

Page 35: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang

lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu, misalnya Pajak

Pertambahan Nilai.

2) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

dikelola oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat

Jenderal Pajak, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (DPPKAD), misalnya Pajak Restoran, Pajak

Penerangan Jalan.

2. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2011 tentang

Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas

dapat diketahui bahwa Pajak Daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

Page 36: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

a. Pajak Daerah merupakan pajak yang diserahkan kepada pemerintah

daerah.

b. Pajak Daerah bersifat memaksa dan dipungut oleh daerah

berdasarkan undang-undang.

c. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi

Daerah.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah dan undang-undang

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak

Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terd iri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

2) Pajak Bahan Kendaraan Bermotor

3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4) Pajak Air Permukaan

5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

Page 37: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7) Pajak Parkir

8) Pajak Air tanah

9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

3. Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah.

3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 tentang

Pemungutan Pajak Daerah.

4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 07 tahun 2011

tentang Pajak Daerah.

5) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 tahun 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

b. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor

07 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah

pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh dari sumber lain.

Page 38: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 07

tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

a) Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain

dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah

tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian

kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan

Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual

Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia,

tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik,

dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.

2) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain,

untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,

tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3%.

d) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk

industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1%.

e) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain

bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas

alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9%.

Page 39: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

f) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan

untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,

tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

3) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

d. Obyek dan Subyek Pajak Penerangan Jalan

Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari

sumber lain. Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi

yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan

adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 07

tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Dalam hal tenaga listrik

disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah

penyediaan tenaga listrik.

e. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan

1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.

2) Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan

tenaga listrik.

3) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPT SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD harus diisi dengan jelas

dan benar, lengkap dan jujur serta ditandatangani oleh Wajib

Page 40: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

Pajak atau Kuasanya disampaikan kepada Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang ditentukan.

4) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari SPTPD dihimpun

dan dicatat sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak

terutang.

f. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Tata cara perhitungan dan penetapan Pajak Penerangan Jalan

sebagai berikut:

1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bupati

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD). SKPD adalah Ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

2) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD ini digunakan untuk

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri

yang terutang.

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan

besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Page 41: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

b) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan

(SKPDBT).

SKPDBT adalah surat keputusan yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

c) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan

jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit

pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau

tidak seharusnya terutang.

e) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

g. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Pajak

Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 55

Tahun 2011 BAB IV adalah sebagai berikut:

1) Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD;

2) Wajib Pajak membayar pajak terutang menggunakan SSPD;

3) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan sekaligus;

Page 42: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

4) Terhadap pembayaran Pajak Penerangan Jalan diberikan tanda

bukti pembayaran rangkap 5;

5) Jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 hari setelah saat

terutangnya pajak;

6) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilaukan di Bank/tempat

yang ditunjuk atau ke Bendahara Penerima DPPKAD.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam

pelaksanaan pembangunan daerah, diharapkan Kabupaten Sukoharjo dapat

mengembangkan potensi-potensi yang ada guna meningkatkan PAD. Berikut

ini analisis yang dilakukan oleh Penulis:

1. Efektivitas Realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Target

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap target

penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat diketahui dengan

membandingkan target terhadap realisasi penerimaan Pajak Penerangan

Jalan. Target Pajak Penerangan Jalan adalah kemampuan maksimum

yang ingin dicapai dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan

realisasi merupakan jumlah penerimaan yang berhasil dipungut dari

Pajak Penerangan Jalan. Berikut ini tabel klasifikasi kriteria efektivitas:

Page 43: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

Tabel II.1

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase Kriteria

Diatas 100% Sangat Efektif

90%-100% Efektif

80%-90% Cukup Efektif

60%-80% Kurang Efektif

Kurang dari 60% Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Dalam menentukan target penerimaan pajak, seharusnya

Pemerintah Daerah memperhatikan faktor-faktor berikut ini:

a. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang

lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan

tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang

menghambatnya.

b. Data potensi obyek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan

penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari

penetapan.

c. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian dan

penyempurnaan sistem pemungutan.

d. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku

wajib pajak.

e. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya

pungutan.

Page 44: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

Tetapi karena adanya kesulitan dalam melakukan pendataan WP

maka penentuan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari pihak

DPPKAD Kabupaten Sukoharjo didasarkan dengan menggunakan

persentase peningkatan dari realisasi penerimaan pajak tahun

sebelumnya.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah

dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif

apabila rasio dihitung antara 90%-100%. Namun demikian semakin

tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik pula kemampuan daerah

dalam memungut dan memaksimalkan penerimaan PAD. Perhitungan

rasio efektivitas menggunakan rumus (Halim, 2004: 164).

100%x Jalan PeneranganPajak PenerimaanTarget

Jalan PeneranganPajak Penerimaan Realisasi sEfektivita =

Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara target

yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan

dalam kurun waktu 3 tahun untuk mengetahui rasio efektivitas

Page 45: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

Tabel II.2

Efektivitas Penerimaaan Pajak Penerangan Jalan

Kabupaten Sukoharjo

Tahun Anggaran 2008-2011

Tahun Target Realisasi Persentase Kriteria

2008 13.085.968.000 13.604.996.379 103,96% Sangat Efektif

2009 14.476.800.000 16.086.993.075 111,12% Sangat Efektif

2010 19.962.549.000 19.172.541.281 96,04% Efektif

2011 19.850.000.000 21.107.770.993 106,37% Sangat Efektif

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Perhitungan efektivitas realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap

target penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun

Anggaran 2008-2011.

Tahun 2008

%96,031100%.000,-13.085.968 Rp..379,-13.604.996 Rp.

sEfektivita =´=

Tahun 2009

111,12%% 100.000,-14.476.800 Rp.

.075,-16.086.993 Rp. sEfektivita =´=

Tahun 2010

96,04%% 100.000,-19.962.549 Rp.

541.281,-Rp.19.172. sEfektivita =´=

Page 46: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

Tahun 2011

%37,061% 100.000,-19.850.000 Rp.

770.993,-Rp.21.107. sEfektivita =´=

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Realisasi PPJ dan Target PPJ

Kabupaten Sukoharjo

Tahun Anggaran 2008-2011

Dari Gambar II.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun

terakhir, realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun-ketahun

mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,83%,

sedangkan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama kurun

waktu 4 tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,22%

sedangkan rata-rata efektivitas selama kurun waktu 4 tahun sebesar

104,37%. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan

Page 47: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

Pajak Penerangan Jalan berbanding lurus dengan peningkatan target

penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama kurun waktu 4 tahun terakhir.

Disini kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan target

penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga diimbangi dengan realisasi yang

juga terus meningkat dari tahun-ketahun dan hal in i menunjukkan bahwa

kinerja DPPKAD sudah cukup baik dalam meningkatkan penerimaan

Pajak Penerangan Jalan. Realisasi tahun 2010 tidak mencapai target, hal

ini disebabkan Pihak DPPKAD terlalu tinggi dalam menentukan target,

seperti yang dapat dilihat di tabel II.1 bahwa persentase kenaikan target

dari tahun 2009 ketahun 2010 mencapai 37,89%,angka persentase

peningkatan yang sangat besar dan juga adanya kemungkinan kebocoran

tarif yaitu adanya praktik pemasangan rekening listrik ilegal dalam

jumlah besar sehingga tidak tercatat sebagai wajib pajak.

Peningkatan target yang cukup tinggi ini disebabkan karena dasar

penetapan target yang digunakan oleh DPPKAD adalah dengan

menggunakan persentase peningkatan dari realisasi penerimaan tahun

sebelumnya, sehingga besar kecilnya target dipengaruhi oleh realisasi

penerimaan tahun sebelumnya.Semakin besar realisasi tahun sebelumnya

semakin besar pula target yang akan ditentukan untuk tahun berikutnya

begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2011 DPKKAD menurunkan target

sebesar 2,85% hal ini dilakukan oleh DPPKAD karena akibat dari tidak

tercapainya target tahun 2010 dan juga karena adanya kebocoran tarif

Page 48: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

Dari analisis di atas menunjukkan bahwa sistem penagihan Pajak

Penerangan Jalanyang dilakukan sudah cukup baik melalui perbandingan

antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaannya dan laju

pertumbuhan realisasi dan target, namun masih ditemui kelemahan pada

sistem penganggaran yang dilakukan oleh pihak DPPKAD yaitu dengan

menetapkan dasar penetapan target menggunakan persentase kenaikan

atas realisasi penerimaan sehingga hal tersebut tidak akurat/sesuai

kondisi di lapangan..

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Sukoharjo

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan realisasi

penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk menghitung

besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan terhadap

PAD. Kontribusi ini digunakan untuk mengukur perkembangan Pajak

Penerangan Jalan terhadap PAD dari tahun ke tahun.

Rumus yang digunakan dalam menghitung kontribusi Pajak

Penerangan Jalan terhadap PAD (Halim, 2004: 163):

%100Daerah Asli Pendapatan

Jalan PeneranganPajak RealisasiKontribusi ´=

Berikut ini tabel klasifikasi kriteria kontribusi:

Page 49: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

Tabel II.3

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria Diatas 50% Sangat Baik

40,10%-50% Baik

30,10%-40% Cukup Baik

20,10%-30% Sedang

10,10%-20% Kurang

0,00%-10% Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara

realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap terhadap realisasi PAD dalam

kurun waktu 3 tahun terakhir untuk megetahui rasio kontribusi.

Tabel II.4

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD

Kabupaten Sukoharjo

Tahun Anggaran 2008-2011

Tahun Realisasi PAD Persentase Kriteria

2008 13.604.996.379 51.579.286.759 26,38% Sedang

2009 16.086.993.075 48.842.528.340 32,94% Cukup Baik

2010 19.172.541.281 66.632.949.777 28,77% Sedang

2011 21.107.770.993 96.207.454.361 21,93% Sedang

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Page 50: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2008-

2011

Tahun 2008

% 38,62100%.759,-51.579.286 Rp..379,-13.604.996 Rp.

Kontribusi =´=

Tahun 2009

% 32,94100%.340,-48.842.528 Rp..075,-16.086.993 Rp.

Kontribusi =´=

Tahun 2010

% 28,77% 100.777,-66.632.949 Rp..281,-19.172.541 Rp.

Kontribusi =´=

Tahun 2011

% ,9312% 100.361,-96.207.454 Rp.

.993,-21.107.770 Rp. Kontribusi =´=

Dari perhitungan diatas dapat di analisis bahwa Pajak Penerangan

Jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD

dibandingkan dengan sumber penerimaan dari sektor Pajak Daerah

lainnya contohnya penerimaan Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

(BPHTB) yang hanya memberikan kontribusi terbesar kedua setelah

Pajak Penerangan Jalan sebesar 17% dari keseluruhan penerimaan Pajak

Daerah. Dari tahun 2008 sampai tahun 2011 rata-rata kontribusi Pajak

Penerangan Jalan terhadap PAD sebesar 27,50% hal ini menunjukan

Page 51: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

bahwa Pajak Penerangan Jalan sangat berpotensial dalam menyumbang

PAD terutama pada tahun 2009 sebesar 32,94% (Cukup Baik).

Pada tahun 2010 terjadi penurunan kontribusi sebesar 4,17%

dikarenakan kenaikan PAD dan tidak tercapainya target Pajak

Penerangan Jalan yang disebabkan kebocoran tarif karena masih

banyaknya penerangan jalan umum ilegal, sedangkan pada tahun 2011

juga terjadi penurunan kontribusi sebesar 6,84% dari tahun sebelumnya

disebabkan kenaikan PAD yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya

sebesar Rp. 29.574.504.584,-.Penurunan prosentasi ini bukan disebabkan

karena tidak tercapainya target tetapi karena ada pengalihan salah satu

pos pajak dari pajak provinsi menjadi Pajak Daerah sehingga

menyebabkan kenaikan PAD yang cukup signifikan, pos pajak tersebut

adalah Pajak Air Tanah.

Page 52: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

BAB III

TEMUAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo mengenai Pajak

Penerangan Jalan. Penulis dapat menyimpulkan kelebihan dan kelemahan yang

ditemukan.

A. KELEBIHAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Analisis Kontribusi

Pajak Penerangan Jalan, penulis menemukan kelebihan sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama antara DPPKAD dan PLN yang aktif dalam

meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

2. Adanya kerjasama yang baik antara PLN, dan Bank yang memberikan

kemudahan dalam pembayaran Pajak Penerangan Jalan bagi wajib pajak.

3. Adanya pembenahan kebijakan dan ketentuan pemungutan Pajak

Penerangan Jalan berakibat positif dalam pelaksanaan pemungutan Pajak

Daerah dan mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau

kecurangan.

Page 53: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

B. KELEMAHAN

Selain kelebihan di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo terhadap Analisis

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan penulis juga menemukan kelemahan-

kelemahan sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi mengenai Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya

diberikan oleh pemerintah daerah selaku pihak yang memungut Pajak

Penerangan Jalan kepada masyarakat (pengguna atau pengguna listrik)

mengenai penekanan Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu jenis

Pajak Daerah, bukan retribusi daerah

2. Masih banyaknya wajib pajak memasang rekening listrik tidak sesuai

dengan prosedur yang benar atau tidak melakukan ijin.

3. Faktor ketidakjujuran wajib pajak dalam penggunaan tenaga listrik.

Banyak dijumpai kecurangan-kecurangan yang dilakukan wajib pajak

agar pajak yang dibebankan rendah.

Page 54: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis memberikan

kesimpulan bahwa efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah

cukup baik. Pada tahun 2008, 2009, dan 2011 penerimaan Pajak Penerangan

Jalan cukup efektif karena persentase efektivitasnya mencapai 100%. Namun

pada tahun 2010 persentase efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan

sebesar 96,04% dengan kata lain penerimaan tidak mencapai target. Hal ini

disebabkan karena adanya pemasangan rekening listrik ilegal yang

menyebabkan kebocoran tarif, kebocoran tarif tersebut kebanyakan dari

kalangan industri dan rumah tangga.

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2008 sampai

2011 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 27,50%. Hal

ini menunjukan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber

pendapatan daerah yang sangat potensial karena, dibandingkan dengan

Pendapatan Daerah lainnya khususnya pada sektor Pajak Daerah PPJ

menyumbang lebih dari 25% atau seperempat dari keseluruhan Pendapatan

Asli Daerah.

Masih ditemui beberapa kendala yang muncul dalam upaya

meningkatkan Pajak Penerangan Jalan, diantaranya sebagai berikut:

Page 55: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …/Analisis... · Pajak Penerangan Jalan atau disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

1. Faktor ketidakjujuran Wajib Pajak dalam penggunaan tenaga listrik.

2. Pemasangan perangkat penerangan jalan umum oleh masyarakat tidak

dilakukan melalu i prosedur yang benar.

3. Masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang menunggak listrik, sehingga

mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan

.

B. REKOMENDASI

Berikut ini adalah rekomendasi dari penulis:

1. Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melakukan

kecurangan dalam pemakaian listrik.

2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang resiko melakukan

kecurangan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang

kelebihan dari listrik pra bayar agar masyarakat tertarik untuk berpindah

ke listrik pra bayar, karena penggunaan listrik pra bayar mencegah tindak

kecurangan pemakaian listrik.

3. Mengefektifkan kinerja petugas PLN yang melakukan pengecekan ke

rumah-rumah guna menghindari kecurangan.